SISTEM MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN PERKARA YANG MENJAMIN PERKARA YANG MENJAMIN AKSES INFORMASI PUBLIK AKSES INFORMASI PUBLIK DI MAHKAMAH AGUNG RIDI MAHKAMAH AGUNG RI

Wiwiek AwiatiWiwiek AwiatiTim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung Tim Pembaruan Peradilan di Mahkamah Agung

TIM PEMBARUAN PERADILANTIM PEMBARUAN PERADILAN► Dibentuk sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Cetak Biru Dibentuk sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Cetak Biru

Pembaruan Peradilan tahun 2003 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Pembaruan Peradilan tahun 2003 dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan Koordiantor harian Prof. Dr. paulus E. Lotulung Agung RI dengan Koordiantor harian Prof. Dr. paulus E. Lotulung (Ketua Muda bidang Peradilan Tata Usaha Negara MARI).(Ketua Muda bidang Peradilan Tata Usaha Negara MARI).

► Tim Pembaruan bekerja pertama kali pada bulan Agustus 2004 Tim Pembaruan bekerja pertama kali pada bulan Agustus 2004 dengan beranggotakan hampir seluruh Pimpinan MA, termasuk di dengan beranggotakan hampir seluruh Pimpinan MA, termasuk di dalamnya Pejabat Eselon I, Perwakilan Hakim Agung, Perwakilan dalamnya Pejabat Eselon I, Perwakilan Hakim Agung, Perwakilan Hakim di luar Hakim Agung, Pemerhati Peradilan (Perwakilan Hakim di luar Hakim Agung, Pemerhati Peradilan (Perwakilan Masyarakat madani).Masyarakat madani).

► Tugas:Tugas: Perencanaan programPerencanaan program Koordinasi pelaksanaanKoordinasi pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan pembaruanPengawasan pelaksanaan pembaruan Kordinasi pihak-pihak yang ingin membantu proses pembaruan (mis. Kordinasi pihak-pihak yang ingin membantu proses pembaruan (mis.

Koordinasi Donor)Koordinasi Donor)► Sumber Pendanaan:Sumber Pendanaan:

APBNAPBN Bantuan Asing (yang programkegiatannya sesuai dengan kebutuhan Bantuan Asing (yang programkegiatannya sesuai dengan kebutuhan

Pengadilan)Pengadilan)

KELOMPOK KERJA DALAM KELOMPOK KERJA DALAM TIM PEMBARUANTIM PEMBARUAN

6 KELOMPOK KERJA: 6 KELOMPOK KERJA: Manajemen Perkara dan Transparansi di PengadilanManajemen Perkara dan Transparansi di Pengadilan Teknologi Informasi Teknologi Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Rekrutmen, Manajemen Sumber Daya Manusia (Rekrutmen,

Mutasi, Promosi, standar kinerja bagi hakim dan non Mutasi, Promosi, standar kinerja bagi hakim dan non hakim)hakim)

Pendidikan,Pelatihan dan Penelitian PengembanganPendidikan,Pelatihan dan Penelitian Pengembangan PengawasanPengawasan Manajemen Keuangan, Perencanaan dan Manajemen Keuangan, Perencanaan dan

Pengembangan kesejahteraan Hakim dan non HakimPengembangan kesejahteraan Hakim dan non Hakim

MANAJEMEN PERKARAMANAJEMEN PERKARA

PENDAFTARAN PERKARA

PENDISTRIBUSIAN PERKARA

PROSES MEMERIKSA & MEMUTUS PERKARA

PROSES SETELAH PERKARA DIPUTUS

TUMPUKAN PERKARA

PRODUKTIFITAS HAKIM AGUNG

BEBERAPA PERMASALAHAN BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM MANAJEMEN PERKARA DALAM MANAJEMEN PERKARA

► Masih terdapat perkara yang masih harus Masih terdapat perkara yang masih harus ditangnai oleh Mahkamah Agung s.d Januari 2005 ditangnai oleh Mahkamah Agung s.d Januari 2005 sejumlah 20.099 perkara, sedangkan per bulan sejumlah 20.099 perkara, sedangkan per bulan Maret 2006 sejumlah 13.997 perkaraMaret 2006 sejumlah 13.997 perkara

► Banyaknya jumlah perkara yang masuk setiap Banyaknya jumlah perkara yang masuk setiap bulan hampir mencaai 1000 perkarabulan hampir mencaai 1000 perkara

► Jumlah Hakim Agung saat ini 47 orang Jumlah Hakim Agung saat ini 47 orang ► Jumlah SDM yang belum memadai (mis.operator)Jumlah SDM yang belum memadai (mis.operator)► Sarana prasarana yang masih minim. Pendataan Sarana prasarana yang masih minim. Pendataan

proses perkara yang masih mengandalkan manual proses perkara yang masih mengandalkan manual dan belum terkomputerisasi.dan belum terkomputerisasi.

► Dll.Dll.

KEBIJAKAN PERBAIKAN MANAJEMEN KEBIJAKAN PERBAIKAN MANAJEMEN PERKARAPERKARA

► Kebijakan sementara:Kebijakan sementara:1.1. Audit Perkara di Mahkamah AgungAudit Perkara di Mahkamah Agung2.2. Pembentukan Tim percepatan pemutusan perkara.Pembentukan Tim percepatan pemutusan perkara.3.3. Insentif tambahan bagi HA, panitera pengganti, operator Insentif tambahan bagi HA, panitera pengganti, operator

minutasiminutasi4.4. Outsourcing pengetikan pada pihak luar.Outsourcing pengetikan pada pihak luar.

► Kebijakan umum:Kebijakan umum:1.1. Perbaikan atas Buku III Pedoman Pelaksanaan. Manajemen Perbaikan atas Buku III Pedoman Pelaksanaan. Manajemen

Perkara di Mahkamah Agung.Perkara di Mahkamah Agung.2.2. Penambahan jumlah operator.Penambahan jumlah operator.3.3. Pelatihan bagi operator lama dan operator baru.Pelatihan bagi operator lama dan operator baru.4.4. Implementasi Sistem Manajemen Perkara yang Implementasi Sistem Manajemen Perkara yang

terkomputerisasi melalui SIMARI (salah satu diantaranya terkomputerisasi melalui SIMARI (salah satu diantaranya adalah akses publik pada putusan MA melalui website atau adalah akses publik pada putusan MA melalui website atau media lainnya)media lainnya)

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKANLANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

1.1. Penyempurnaan Aturan Tentang Sistem Penyempurnaan Aturan Tentang Sistem Administrasi Perkara di Mahkamah AgungAdministrasi Perkara di Mahkamah Agung– Penyusunan Draft Manual Administrasi Perkara

pada Mahkamah Agung– Pelaksanaan program ‘audit tumpukan perkara’– Percobaan pelaksanaan manual Manajemen

Perkara yang telah disempurnakan dalam skala terbatas (Pilot Project)

– Penormaan menjadi aturan (SK) atau merevisi buku 3 Mahkamah Agung.

2.2. Monitoring Pelaksanaan Administrasi Monitoring Pelaksanaan Administrasi PerkaraPerkara

3.3. Implementasi beberapa langkah Ad-HocImplementasi beberapa langkah Ad-Hoc• Menempatkan pengetik minutasi pada 1 (satu)

ruangan khusus.• Menyiapkan standar kinerja minutasi.• Mengembangkan sistem dan mekanisme

pemberian insentif berdasarkan produktivitas pengetik.

• Melakukan program ‘Audit Tumpukan Perkara’

SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG AKSES PUBLIK PADA PUTUSAN AKSES PUBLIK PADA PUTUSAN

PENGADILANPENGADILAN

Tujuan dan prinsip dasar keterbukaan informasi:Tujuan dan prinsip dasar keterbukaan informasi: menjamin pemenuhan hak asasi manusia (dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia (dan

hak warga negara)hak warga negara) sarana kontrol publik dan bentuk akuntabilitas sarana kontrol publik dan bentuk akuntabilitas

hakim dan pengadilan hakim dan pengadilan sarana terapi dan pendidikan publik sarana terapi dan pendidikan publik sarana pengembangan hukumsarana pengembangan hukum menegakkan kepercayaan terhadap pengadilan menegakkan kepercayaan terhadap pengadilan

(menghindari kesalahpahaman dsb)(menghindari kesalahpahaman dsb)

SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG SISTEM INFORMASI UNTUK MENDUKUNG AKSES PUBLIK PADA PUTUSAN AKSES PUBLIK PADA PUTUSAN

PENGADILANPENGADILAN

►Melalui SIMARI, MA telah mengembangkan Melalui SIMARI, MA telah mengembangkan SIAP (Sistem Informasi Alur Perkara) yang SIAP (Sistem Informasi Alur Perkara) yang diperuntukan bagi publik agar dapat diperuntukan bagi publik agar dapat mengakses putusan ataupun progres mengakses putusan ataupun progres penyelesaian perkara di MA, melalui 3 penyelesaian perkara di MA, melalui 3 media, yaitu touchscreen di lingkungan MA, media, yaitu touchscreen di lingkungan MA, sms centre, telephone center, and website. sms centre, telephone center, and website. SIAP juga dikembangkan di daerah dan di SIAP juga dikembangkan di daerah dan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama.