sistem jaringan jalan & penetapan fungsi & status jalan.ppt

SISTEM JARINGAN JALANPENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA*Disampaikan pada :SOSIALISASI DAN DISEMINASI PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG JALAN DAERAH2012

Oleh :SutonoJabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan MadyaDirektorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga

JALAN(dari UU-38/2004, tentang Jalan)*Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perleng-kapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. (pasal 1 ayat 4)SISTEM JARINGAN JALAN(dari UU-38/2004, tentang Jalan)Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;

*Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional , serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

PERAN JALAN(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

PENYELENGGARAAN JALAN(UU 38/2004, pasal 1)*Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. (tur-bin-bang-was)PENGATURANperumusan kebijakan perencanaan,penyusunan perencanaan umum, danpenyusunan peraturan perundangan-undangan jalanPEMBINAAN penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, peberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan

PEMBANGUNANPENGAWASAN pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

WEWENANG PENYELENGGARAAN JALANWewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi :Penyelenggaraan Secara UmumPenyelenggaraan Jalan NasionalWewenang penyelenggaraan jalan Secara Umum adalah secara makro yang mencakup seluruh status jalan, baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (tur-bin-bang-was).*(UU-38/2004 dan PP-34/2006, tentang Jalan)Contoh Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jalan Prov./Kab./Kota :Pengaturan jalan secara umum dalam penetapan norma, standar, kriteria (ps.18)Pembinaan jalan secara umum dalam pemberian pelatihan aparatur di bidang jalan (ps.24)Pembangunan secara umum kewajiban memprioritaskan pemeliharaan (ps.30) Pengawasan secara umum pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan, (ps.38)

*RTRWN/P/K/KSISTRANAS(Sistem Transportasi Nasional)Transportasi DARATTransportasi UDARATransportasi LAUTModa KERETA APIModaJALAN RAYAModaFERI & SUNGAIJARINGAN JALANSISTEM JARINGAN JALAN(PROSES PENETAPAN)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANJALAN :- UU no. 38, th.2004, tentang Jalan (pengganti UU-13/1980)- PP no. 34, th.2006, tentang Jalan (pengganti PP-26/1985) - PP no. 15, th.2005, tentang Jalan Tol (pengganti PP-8/1990)TATA RUANG :- UU no. 26, th.2007, ttg. Penataan Ruang (pengganti UU-24/1992)- PP no. 26, th.2008, ttg. RTRWN (pengganti PP-47/1997)TRANSPORTASI :- UU no. 22, th.2009, ttg. LLAJ (pengganti UU-14/1992)- PP no. 37, th.2011, tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (25 Jul 2011)- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*UUD-45 UU PP Permen/KepmenUU & PP terkait dengan : Keuangan, Pemerintahan, Pertanahan, Lingkungan, dsb.

*Dalam menetapkan sistem jaringan jalan, terlebih dulu harus diidentifikasisimpul-simpul yang harus dihubungkan (pusat-pusat kegiatan).Untuk itu perlu diketahui Sistem Perkotaan Nasional : (PP-26/2008, pasal 11-13 )Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).PKN dan PKW tercantum dalam Lampiran II PP- 26/2008, tentang RTRWN.PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/ kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.Selain sistem perkotaan nasional tersebut, dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. PKSN tercantum dalam PP-26/2008 tentang RTRWN.SISTEM PERKOTAAN NASIONAL(PP-26/2008, tentang RTRWN)

PKN (Pusat Kegiatan Nasional)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. (PP-26/2008, pasal 1 (19))

Kriteria PKN : PP-26/2008, pasal 14 (1)kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/ataukawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi, antara lain, meliputi pelabuhan internasional/nasional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier, stasiun skalabesar, dan terminal tipe A.

*

PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. (PP-26/2008, pasal 1 (20))

Kriteria PKW : PP-26/2008, pasal 14 (2)kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan eksporyang mendukung PKN;kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/ataukawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Simpul transportasi yang melayani skala provinsi ataubeberapa kabupaten, antara lain, meliputi pelabuhan regional, bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier, stasiun skala menengah, dan terminal tipe B.*

PKL (Pusat Kegiatan Lokal)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. (PP-26/2008, pasal 1 (21))

Kriteria PKL : PP-26/2008, pasal 14 (3)kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/ataukawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Simpul transportasi yang melayani skala kabupaten ataubeberapa kecamatan, antara lain, meliputi pelabuhan lokal, bandar udara bukan pusat penyebaran, stasiun skala kecil, dan terminal tipe C.*

PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)

Kawasan perkotaan yang yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. (PP-26/2008, pasal 1 (22))

Kriteria PKSN : PP-26/2008, pasal 14 (4)pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan wilayah dengan negara tetangga;pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/ataupusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.*

PKN dan PKW, ditetapkan berdasarkan PP-26/2008 tentang RTRWN, lampiran II. RTRWN ini berlaku untuk 20 tahun dengan waktu pelaksanaan , yaitu : (2008-2009) + (2010-2014), (2015-2019), (2020-2024), dan (2025-2027) PKL, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri.PKSN, ditetapkan berdasarkan PP-26/2008 tentang RTRWN, lampiran II.*PENETAPAN SIMPUL-SIMPULYANG HARUS DIHUBUNGKAN OLEH JARINGAN JALAN(PKN, PKW, PKL, dan PKSN)-

SISTEM JARINGAN JALAN(UU-38/2004 tentang Jalan)Pengelompokkan Jalan : (pasal 6)Menurut PERUNTUKANNYA Jalan Umum dan Jalan KhususJalan Umum : jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas.

Jalan Khusus :jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.yang dimaksud dengan jalan khusus, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

*

SISTEM JARINGAN JALAN(UU-38/2004 tentang Jalan)Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalanPengelompokkan Jalan (Jalan Umum)*

UU-22/2009 LLAJBAB VI. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPasal 19 : Kelas JalanJalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan: fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; danb.daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor. *

Kelas JalanFungsi JalanUkuran Kendaraan BermotorMSTKelas IJalan ArteriJalan KolektorLebar 2.500 mmPanjang 18.000 mmTinggi 4.200 mm10 TonKelas IIJalan ArteriJalan KolektorJalan LokalJalan LingkunganLebar 2.500 mmPanjang 12.000 mmTinggi 4.200 mm8 TonKelas IIIJalan ArteriJalan KolektorJalan LokalJalan LingkunganLebar 2.100 mmPanjang 9.000 mmTinggi 3.500 mm8 TonKelasKhususJalan ArteriLebar > 2.500 mmPanjang > 18.000 mmTinggi 4.200 mm> 10 Ton

Kelas jalan berdasarkanspesifikasi penyediaan prasarana jalan

UU-38/2004 tentang Jalan :

Pasal 10 : dikelompokkan atas- Jalan Bebas Hambatan Freeway- Jalan Raya Highway- Jalan Sedang RoadJalan Kecil Street

PP-34/2006 tentang Jalan, Pasal 63 :Penetapan oleh Penyelenggara Jalan

KELAS JALANKelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.Kelas jalan berdasarkanpenggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

UU-22/2009 tentang LLAJ :

Pasal 19 : Klasifikasi berdasarkanFungsi jalan, MST, dimensi kendaraan, Klas I, II, III, Khusus. (Kementerian Perhubungan)

Pasal 8 : (huruf e)Penetapan Kelas Jalan pada setiap Ruas Jalan oleh Penyelenggara Jalan,

*

JALANBEBAS HAMBATAN(FREE-WAY) JALAN RAYA(HIGHWAY)JALAN SEDANG(ROAD)JALAN KECIL(STREET) pengendalian jalan masuk secara penuh tidak ada persimpangan sebidang dilengkapi pagar ruang milik jalan dilengkapi dengan median. untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dilengkapi dengan median. untuk lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi melayani lalu lintas setempat.paling sedikit :- 2 lajur setiap arah- lebar lajur 3,5 m.Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar. paling sedikit :- 2 lajur setiap arah- lebar lajur 3,5 m.paling sedikit :- 2 lajur untuk 2 arah- lebar jalur 7 m.paling sedikit :- 2 lajur untuk 2 arah- lebar jalur 5,5 m.SPESIFIKASI(PP Jalan 34/2006, pasal 32)*

*Klasifikasi fungsi jalan pada dasarnya dilakukan dengan alasan bahwa fungsi aksesibilitas ruang dan mobilitas/lalulintas tidak dapat diperankan secara sempurna oleh satu ruas jalan yang sama.

Suatu ruas yang mempunyai fungsi akses ruang yang tinggi akan mempunyai fungsi mobilitas /lalulintas rendah, sebaliknya suatu ruas yang mempunyai fungsi mobilitas tinggi akan mempunyai fungsi akses yang rendah. SISTEM JARINGAN JALAN Klasifikasi Fungsi Jalandiperlukan karena :Ketebalan garismenunjukkanbesaran lalu lintasDiambil dari bahan sosialisasi, Penyusunan Klasifikasi Fungsi Jalan Daerah

*3.Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan.Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

SISTEM JARINGAN JALAN(dari UU-38/2004, tentang Jalan, pasal-7)Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan.Pusat-pusat kegiatan adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal

*KRITERIAARTERIKOLEKTORLOKALAngkutanyang dilayaniJarakPerjalananKecepatanRata-rataJumlahjalan masukSimpul yangdihubungkanUtamaJauhTinggiDibatasiPengumpulSedangantar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atauPKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat pelayanan skala primer/sekunder/tersier *) dan pelabuhan laut internasional/nasional. SetempatDekatTidak DibatasiRendahDibatasiSedangibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan.antar ibukota kecamatan.ibukota kabupaten dengan PKL.antar-PKL.antar-PKW, danAntara PKW dan PKL. KRITERIA FUNGSI JALAN (DALAM SISTEM PRIMER)( UU-38 / 2004 + PP-34/2006 tentang Jalan dan PP-26/2008 tentang RTRWN)*) Bandara di Ibu Kota Provinsi

*MATRIKS HUBUNGAN ANTARA SIMPUL DAN FUNGSI JALAN(Dalam Sistem Jaringan Primer)( UU-38 / 2004 + PP-34/2006, tentang Jalan dan PP-26/2008 tentang RTRWN)SIMPULPKNStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalPKW(i.k. Prov.)StrategisNasionalStrategisNasionalStrategisNasionalPKW(i.k. Kab.)PKLKeterangan :- i.k. Prov. : ibukota provinsi- i.k. Kab. : ibukota kabupaten- Bandara Primer : Badar Udara penyebaran primer/sekunder/tersier. *)- Pelabuhan Nas/Int.: Pelabuhan laut Nasional/InternasionalBandaraP/S/T *)PKSNPelabuhanNas./Int.PKNPKW(i.k. Prov.)PKW(i.k. Kab.)PKLBandaraP/S/T *)PelabuhanNas./Int.PKSNArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriArteriKolektor-1Kolektor-2Kolektor-4Kolektor-2LokalKolektor-4Kolektor-4Kolektor-4Kolektor-3LokalLokalLokalLokalLokalLokal----

*SISTEMJARINGAN JALANPRIMER*

( F1 )(F2.3)(F2.2)Sekunder*KawasanPrimer(F2.1)Primer (F1)Sekunder I (F2.1) Perumahan-Arteri---LokalKolektorKolektorArteriLokal---LokalLokalLokalLokalLingkunganIIIIIISekunder II (F2.2) Sekunder III (F2.3) ArteriKolektor-ArteriArteriLokalMATRIKS HUBUNGAN ANTARA SIMPUL DAN FUNGSI JALAN(Dalam Sistem Jaringan Sekunder)Perumahan-

*SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER*

Bandar UdaraPergudanganKawasanIndustriTerminal Angkutan BarangKawasanPerdaganganRegionalPelabuhan &Pergudangan*PerumahanKawasan SekunderKawasan PrimerBatas PerkotaanJaringan Jalan PrimerJalan Arteri SekunderJalan Kolektor SekunderJalan Lokal SekunderJalan Lingkungan SekunderSKETSA HIPOTESIS HIRARKI JALAN PERKOTAAN

*Dari Pasal 17 :Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota. Dari Pasal 18 :Pengaturan jalan secara umum , meliputi:pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;perumusan kebijakan perencanaan;pengendalian penyelenggaraan jalan secara makro; danpenetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan jalan.Pengaturan jalan nasional , meliputi:penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer;penetapan status jalan nasional; danpenyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.PENGATURAN JALAN (1)(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

*PENGATURAN JALAN (2)(dari UU-38/2004, tentang Jalan)Dari Pasal 19 :Pengaturan jalan provinsi, meliputi:perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;penetapan status jalan provinsi; danpenyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.

*Dari Pasal 20 :Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, meliputi:perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; danpenyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.

Dari Pasal 21 :Pengaturan jalan kota , meliputi:perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;penetapan status jalan kota; danpenyusunan perencanaan jaringan jalan kota.PENGATURAN JALAN (3)(dari UU-38/2004, tentang Jalan)

*Dari Pasal 26 :Jalan nasional terdiri atas: jalan arteri primer; A jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi; K-1 jalan tol; dan jalan strategis nasional. FUNGSI DAN STATUS JARINGAN JALAN (1) (PP-34/2006, tentang Jalan))Yang dimaksud dengan jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu:mempunyai peranan membina kesatuan dan keutuhan nasional,melayani daerah-daerah rawan,bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional,melayani perbatasan antar negara, sertadalam rangka pertahanan dan keamanan.

*Dari Pasal 27Jalan provinsi terdiri atas:a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota; K-2jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota; K-3c. jalan strategis provinsi; dan d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 .FUNGSI DAN STATUS JARINGAN JALAN (2) (PP-34/2006, tentang Jalan))Yang dimaksud dengan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

*Dari Pasal 28 :Jalan kabupaten terdiri atas:jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi; K-4jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan,ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan d. jalan strategis kabupaten.FUNGSI DAN STATUS JARINGAN JALAN (3) ( UU-38 / 2004 + PP-34/2006, tentang Jalan))Yang dimaksud dengan jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Dari Pasal 29Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

Dari Pasal 30 :Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa.

*DIAGRAM FUNGSI DAN STATUS JARINGAN JALAN ( UU-38 / 2004 + PP-34/2006, tentang Jalan dan PP-26/2008 tentang RTRWN)FUNGSI / PERANANSTATUS (Wewenang Penyelenggaraan)

SistemJaringan JalanPRIMERArteri Kolektor-1SK Menteri PUJalan NASIONAL (termasuk jalan tol dan jalan strategis nasional)Kolektor-2 Kolektor-3Jalan PROVINSISK GubernurSK GubernurKolektor-4 Lokal Lingkungan

Arteri Kolektor Lokal LingkunganSistem Jaringan Jalan SEKUNDERSK BupatiSK WalikotaJalan KOTAJalan KABUPATEN dan Jalan DESASK Menteri PUCatatan :Penetapan fungsi dan status jalan secara berkala dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun.

- RTRWN, RTRWP, RTRWK/K- UU+PP Transportasi Sistranas- Kebutuhan Jaringan Jalan- Rekomendasi Studi- Usulan Daerah

DraftKeputusan MENTERI PU tentang PenetapanRuas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Arteri dan Kolektor-1.Pendapat dariMenteri Perhubungan

Keputusan MENTERI PU tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Arteri dan Kolektor-1.

Keputusan MENTERI PU tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN NASIONAL(termasuk Jalan Tol dan Jalan Strategis Nasional)

Keputusan MENTERI PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional.

PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN NASIONAL (UU-38/2004 tentang Jalan)UU-38/2004 tentang Jalan, pasal 18 ayat (2) , pengaturan jalan nasional meliputi :penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri, dan jalan kolektor (K-1) yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer.penetapan status jalan nasional, danpenyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional.(a)(b)(c)Penetapan secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun.*

- RTRWN, RTRWP, RTRWK/K- UU+PP Transportasi Sistranas, Tatrawil- Kebutuhan Jaringan Jalan- Rekomendasi Studi- Usulan Kabupaten/Kota

Keputusan GUBERNUR tentang PenetapanRuas-Ruas Jalan :Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Kolektor-2, Kolektor3, Kolektor-4, Lokal, dan Lingkungan.Dalam Jaringan Jalan Sekunder Menurut Peranannya Sebagai Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan.

Keputusan GUBERNUR tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi

Keputusan GUBERNUR tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN PROVINSI(Kolektor-2 , Kolektor-3, termasuk Jalan Strategis Provinsi).PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN PROVINSI (UU-38/2004 tentang Jalan)UU-38/2004 tentang Jalan, pasal 19 ayat (2) , pengaturan jalan provinsi :Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengn ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.Penetapan status jalan provinsi, danPenyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.(d)(e)(c)Penetapan secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun.Berdasarkan usul bupati/walikota bersangkutan dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Penetapan Fungsi Arteri & Kolektor-1

Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional

*



Keputusan BUPATI tentang Rencana Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa

Keputusan BUPATI tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN KABUPATEN dan JALAN DESAKolektor-4, Lokal, dan Lingkungan dalam sistem primer, Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan dalam sistem sekunder termasuk Jalan Strategis Kabupaten.PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA (UU-38/2004 tentang Jalan)UU-38/2004 tentang Jalan, pasal 20, pengaturan jalan kabupaten :Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desaPenetapan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa.(c)(d)Penetapan secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun.Berdasarkan usul bupati/walikota bersangkutan dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Penetapan Fungsi Arteri & Kolektor-1

Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan SK Gubernur tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi.*



Keputusan WALIKOTA tentang Rencana Jaringan Jalan Kota

Keputusan WALIKOTA tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JALAN KOTA(Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan dalam sistem sekunder )PENETAPAN FUNGSI & STATUS JALAN KOTA(UU-38/2004 tentang Jalan)UU-38/2004 tentang Jalan, pasal 21 pengaturan jalan kota :Penetapan status jalan kota, danPenetapan perencanaan jaringan jalan kota.(c)(d)Pentapan secara berkala dilakukan paling singkat lima tahun.Berdasarkan usul bupati/walikota bersangkutan dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Penetapan Fungsi Arteri & Kolektor-1

Dengan memperhatikan SK Menteri PU tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan SK Gubernur tentang Rencana Jaringan Jalan Provinsi.*

MATRIK PENDANAAN PENYELENGGARAAN JALAN SumberDanaStatusJalanAPBDKab./KotaAPBDProvinsiDAK *)(dicantumkan di APBD)DAU (dilebur dalam APBD)APBNProvinsiKotaKabupatenNasional-----*)*)*)-- *) Dana pagu : jumlah (DAK + pendamping dari APBD minimum 10% DAK).**) PP34/2006 tentang Jalan, pasal 85 : dalam hal pemerintah daerah tidak mampu dst.*

Perubahan Fungsi : (PP-34/2006, pasal 64)

Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atauoleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya. Perubahan fungsi jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima. Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan kepada pejabat yang berwenang. PERUBAHAN FUNGSI DAN STATUS JALAN (1)Sebab-sebab tertentu antara lain dibangunnya jalan elak (by pass) di suatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk kota menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder. *

PERUBAHAN FUNGSI DAN STATUS JALAN (2)CATATAN : Perubahan fungsi jalan membawa konsekuensi perubahan status jalan yang berarti perubahan wewenang penyelenggaraanya.Perlu komitmen antar instansi terkait dalam hal wewenang penye-lenggaraannya yang akan dilepas atau yang akan menjadi tanggung jawab penyelenggaraannya.(jangan sampai jaringan jalan tersebut tidak ada yang menangani, sehingga perlu segera ditindaklanjuti dengan Berita-Acara Serah Terima Aset).Perubahan Status : (PP-34/2006, pasal 65)Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.Perubahan status jalan dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.Dalam hal usulan perubahan status jalan sebagaimana disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujuinya menetapkan status jalan tersebut. Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan. *

Arteri PrimerRencana Jalan LingkarPerkotaanSistem Sekunder(Dalam Perkotaan)JALAN ARTERI-PRIMER MELINTASI PERKOTAANSEBELUM ADA JALAN LINGKAR Existing Fungsi JalanPerkotaan

Arteri PrimerJalan LingkarPerkotaanSistem Sekunder(Dalam Perkotaan)JALAN ARTERI-PRIMER MELINTASI PERKOTAAN( Sesudah ada By-Pass )Arteri Primer Alih Fungsi JalanPerkotaan

GAMBARAN JARINGAN JALAN DI PERBATASAN(Antar Provinsi , Antar Kabupaten/Kota)

Kab. XBatas ProvinsiProvinsi AProvinsi B - Ruas jalan lintas batas provinsi /kabupaten/kota harus mempunyai fungsi dan status yang sama. - Keterpaduan penanganan antar provinsi /kabupaten/kota lokasi dan waktu yang sama. Jalan ArteriJalan KolektorJalan LokalKab. YKab. ZKab. WBatas Kab.Batas Kab.*

MATRIK KABUPATEN DAN KOTA UNTUK DAFTAR RUAS JALAN LINTAS BATAS*Contoh : Prov. Sulteng

KAB/KOTAPALUDONGGALAPARIGI MOUTONGSIGIPOSO.........PALURuas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................DONGGALARuas No.:...........................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................

PARIGI MOUTONGRuas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................

SIGIRuas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................

POSORuas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................

.........Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................Ruas No.:............................

*PROSES PENETAPAN FUNGSI DAN STATUS JALANPembahasan PemProv dengan seluruh PemKab/PemKot mengenai seluruh jaringan jalan yang ada di wilayah provinsi (dikurangi jalan arteri dan Kolektor-1 dalam sistem primer / Jalan Nasional) untuk ditetapkan fungsinya oleh Pemprov.Pembuatan Nota Kesepakatan / MOU dari hasil pembahasan yang ditandatangani oleh pemprov, pemkab/pemkot untuk tindak lanjut menuju SK Gubernur.Penyiapan SK Gubernur tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya sebagai K-2, K-3, K-4, dan Lokal (Dalam Sistem Primer) dan sebagai Jalan Arteri, Kolektor, dan Lokal (Dalam Sistem Sekunder)Setelah penetapan ditandatangani Gubernur, pemprov, pemkab, dan pemkot menetapkan SK Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya :Jalan Provinsidengan SK Gubernur,Jalan Kabupaten dan Desadengan SK Bupati,Jalan Kotadengan SK Walikota.

(contoh lampiran SK tayangan berikut)

*PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN KOLEKTOR-2, KOLEKTOR-3, KOLEKTOR-4, DAN LOKAL(DALAM JARINGAN PRIMER)DAN SEBAGAI JALAN ARTERI, KOLEKTOR, DAN LOKAL (DALAM JARINGAN SEKUNDER) .Contoh : Prov. Sulteng

LAMPIRAN :KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR :. . . . . . . . . . . . .TANGGAL :. . . . . . . . . . . . .PROVINSI :SULAWESI TENGAH (52)

FUNGSI JALANNO.NOMOR RUASNAMA RUASSISTEM PRIMERSISTEM SEKUNDERPANJANG (KM)PANJANG (KM)K-2K-3K-4LLingk.AKLLingk.PROVINSI SULAWESI TENGAHKOTA PALUKABUPATEN DONGGALAKABUPATEN . . . . . . . . . . .

*PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KOTAContoh : Prov. Sulteng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNURNOMOR : . . . . . . . . . . . .TANGGAL : . . . . . . . . . . . .PROVINSI : SULAWESI TENGAHSTATUS JALAN PROVINSINO.NOMOR RUASNAMA RUASPANJANG RUAS(KM)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTANOMOR : . . . . . . . . . . . .TANGGAL : . . . . . . . . . . . .KOTA : PALUPROVINSI : SULAWESI TENGAHSTATUS JALAN KOTANO.NOMOR RUASNAMA RUASPANJANG RUAS(KM)

*PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN DESAPENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATENContoh : Prov. Sulteng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATINOMOR : . . . . . . . . . . . .TANGGAL : . . . . . . . . . . . .KABUPATEN : . . . . . . . . . . .PROVINSI : SULAWESI TENGAHSTATUS JALAN KABUPATENNO.NOMOR RUASNAMA RUASPANJANG RUAS(KM)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATINOMOR : . . . . . . . . . . . .TANGGAL : . . . . . . . . . . . .KABUPATEN : . . . . . . . . . . .PROVINSI : SULAWESI TENGAHSTATUS JALAN DESANO.NOMOR RUASNAMA RUASPANJANG RUAS(KM)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG JALAN (1)(PP-34/2006 tentang Jalan)Bagian Keenam : Standar Pelayanan MinimalPasal 112Pelayanan jalan umum ditentukan dengan kriteria yang dituangkan dalam standar pelayanan minimal yang terdiri dari standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan.Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.Standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi jalan dan kecepatan.Standar pelayanan minimal jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.Standar pelayanan minimal jaringan jalan dan standar pelayanan minimal ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.*

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG JALAN (2)*Seluruh Jaringan berarti seluruh jaringan dengan status jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang ada di wilayah ybs.

1. JARINGAN JALANASPEK CAKUPAN & SATUANA Aksesibilitas Seluruh Jaringan, Panjang Jalan / Luas (km / km2) B Mobilitas Seluruh Jaringan, Panjang Jalan / 1000 penduduk C Keselamatan Seluruh Jaringan, Jumlah kecelakaan / panjang jalan / tahun

2. RUAS JALANASPEK CAKUPAN & SATUANA Kondisi Jalan Lebar Jalan + LHR , IRI B Kondisi Pelayanan Fungsi Jalan + Kecepatan , V/C Ratio.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIKTotal Transport CostJaringan Jalan :AksesibilitasMobilitasKeselamatanRuas Jalan :Kondisi JalanKondisi PelayananStandar Pelayanan Minimal (SPM)Total Government CostTotal PublicCost+(efektif jika minimum)*

UPAYA SUPAYA JALAN Nas/Prov/Kab/KotaBISA BERKESINAMBUNGAN (SUSTAINABLE)Perlu penetapan fungsi dan status jalan N/P/K/K sesuai prosedur secara menyeluruh (terintegrasi) untuk koridor wilayah dan waktu yang terukur.Penetapan status yang berarti penetapan kewenangan penyelenggaraan serta sumber-sumber dana yang dapat digunakan.Sumber Sumber Dana :- Jalan Nasional APBN- Jalan Prov/Kab/Kota APBD Prov/Kab/Kota terkait dengan penanganan jalan termasuk DAK untuk prasarana jalan (DAK Jalan dicantumkan dalam APBD).- Pengalokasian dari masing-masing intitusi terkait dengan penanganan seluruh jaringan jalan sinergi/terintegrasi, sesuai prioritas, dan terukur.- Memanfaatkan : Musrenbang, Konreg, dsb.4.Perlu adanya evaluasi penanganan jalan N/P/K/K, dikaitkan dengan :- sumber-sumber dana yang ada.- bobot pengalokasian dana (secara nasional/provinsi/kabupaten/kota). *

sistem jaringan jalan & penetapan fungsi & status jalan.ppt

Documents