Mengapa PRB ini penting?

• Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Pasal 5)

• Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:– Pengurangan risiko bencana dan pemaduannya dengan program

pembangunan.– dst. (Pasal 6 a)

• Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:– Perencanaan penanggulangan bencana– Pengurangan risiko bencana– dst

(Pasal 35)

Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2008

• Pengurangan risiko bencana merupakan kegiatan mengurangi ancamana dan kerentann serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana.

• Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:– Pengenalan dan pemantauan risiko bencana– Perencanaan partispatif penanggulangan bencana– Pengembangan budaya sadar bencana– Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana

dan– Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan

bencana

Rencana AksiPengurangan Risiko Bencana

• Penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, terdiri:– Rencana aksi nasional PRB– Rencana aksi daerah PRB

• Rencana aksi disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yg meliputi unsur dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BNPB.

Risiko Bencana

• Probabilitas timbulnya kerusakan atau kerugian (jiwa, harta, kehidupan dan lingkungan) yg diakibatkan oleh interaksi antara ancaman bahaya (yg disebabkan oleh alam atau manusia) dengan kondisi yang rentan.

• Risiko = f (Bahaya * Kerentanan / Kemampuan)

Terjadinya Bencana

AncamanBahaya

Kerentanan

RISIKO

BENCANA

Pemicu

BENCANA

BENCANA

TANGGAP DARURAT

PEMULIHAN

KESIAPSIAGAAN

PENCEGAHAN

Penanggulangan Bencana

MITIGASI

Kerangka KerjaPengurangan Risiko Bencana (PRB)

Merupakan kerangka konseptual dari berbagai elemen yang dianggap dapat mengurangi kerentanan dan risiko bencana dalam suatu komunitas, untuk mencegah (preventif) dan mengurangi (mitigasi) dampak yang tidak diinginkan dari ancaman, dalam konteks yang luas dari pembangunan berkelanjutan

(UN-ISDR, 2004)

Framework for Disaster Risk ReductionSustainable development context

DISASTERIMPACT

RISK FACTORSVulnerability· Social· Economic· Physical· Environmental

Hazards· Geological· Hydrometeorological· Biological· Technological· Environmental

Socio-cultural

Economic

Pol

itica

l

Ecosystem

s/Environm

ental

Hazard analysis& monitoring

Vulnerability /capability analysis RISK IDENTIFICATION &

IMPACT ASSESSMENT

EARLYWARNING

APPLICATION OF RISK REDUCTION MEASURES• Environmental management

• Social and economic development practices

(including poverty alleviation, livelihoods, financial

mechanisms, health, agriculture, etc.)

• Physical and technical measures

land-use/urban planning

protection of critical facilities

• Networking and partnerships

POLITICAL COMMITMENT• International, regional, national, local levels• Institutional framework (governance)

policy development legislation & codes organizational development

• Community actions

KNOWLEDGE DEVELOPMENT

· Information· Education & training· Research

AWARENESS RAISINGfor change in behavior

EMERGENCYMANAGEMENT

PREPAREDNESS

RECOVERY

The focus of disaster risk reduction

Sejarah Perkembangan Pengurangan Risiko Bencana

• International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR), 1990-2000

• World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, 1994

• International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR), 2000

• World Conference for Disaster Reduction (WCDR) in Kobe, 2005

• Asian Conference for Disaster Reduction Beijing, 2005

Dokumen PRB

• Yokohama Strategy Plan of Action, 1994

• Hyogo Declaration and Hyogo Framework of Action, 2005

• Beijing Action, 2005

• Rencana Aksi Nasional PRB

• Rencana Aksi Daerah PRB(PP No.21/2007 Pasal 8)

Bidang Kegiatan PRB

• Pengkajian Risiko dan Kewaspadaan– analisis ancaman, kerentanan dan kemampuan

• Pengembangan Pengetahuan– pendidikan, pelatihan, penelitian and informasi

• Komitmen Politik dan Kerangka Kelembagaan– organisasi, kebijakan, legislasi and aksi masyarakat

• Upaya Penerapan – pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perencanaan kota,

perlindungan fasilitas penting, penerapan iptek, kemitraan dan jejaring, serta lembaga keuangan.

• Sistem Peringatan Dini– Peramalan, penyebaran peringatan, upaya kesiapan dan kemampuan

tanggap darurat.

Komponen PRB

• Mengintegrasikan PRB dalam Rencana Pembangunan Nasional

• Kebijakan, Perundangan dan Pengaturan Kelembagaan untuk PRB

• Pengkajian Risiko• Rencana Kesiapan untuk Tanggap Darurat dan Pemulihan• Perencanaan PB dan Mitigasi• Pelatihan, Kewaspadaan, Gladi dan Ujicoba • PRB di setiap tingkatan• Implementasi dari proyek-proyek PRB

Isu penting

• Pergeseran paradigma dan pendekatan penanganan bencana dari:– Tanggap darurat ke Pengurangan Risiko– Sektoral menjadi Terpadu – Sentralistis ke Desentralisasi – Tugas Pemerintah ke Berbasis Komunitas– Konvensional ke Holistik / komprehensif

Fokus Utama PRB

• Pengaturan dan Legislasi• Perumusan Kebijakan• Perencanaan dan Pembangunan• Pelaksanaan

Lima Prioritas Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA)

1. Memastikan bahwa PRB menjadi prioritas nasional dan lokal dgn kelembagaan yg kuat untuk pelaksanaannya.

2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan

4. Mengurangi faktor-faktor risiko yg mendasar5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk

tanggap darurat yang efektif.

Platform Nasional PRB

• Suatu mekanisme nasional utk koordinasi dan arahan kebijakan PRB, yang bersifat multi-sektor, lintas disiplin melibatkan partisipasi publik, swasta dan masyarakat sipil dan badan-badan terkait di suatu negara (termasuk badan-badan PBB).

• Platform Nasional merupakan representasi dari mekanisme nasional untuk ISDR

Komposisi Platform Nasional

• Kementerian/Lembaga terkait• Badan Nasional Penanggulangan Bencana• Lembaga ilmiah dan akademisi• LSM• Masyarakat Palang/Bulan Sabit Merah• Sektor Swasta• Media• Sektor-sektor lain yang terkait

Program Prioritas• Penguatan landasan hukum dan pengaturan

– UU, PP, Perpres, Perda dan Peraturan-peraturan lainnya• Penguatan Kelembagaan

– Unsur pengarah (policy)– Unsur pelaksana (operational)

• Pedoman Penanganan Bencana– Menyusun Rencana Penanganan Bencana dan Rencana Kontinjensi

• Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat– Informasi, Pendidikan, Pelatihan and Gladi

• Pengkajian Risiko– Pemetaan ancaman, Kerentanan dan risiko tingkat daerah

• Sistem Peringatan Dini– Pemantauan, Analisis, Peringatan and Penyebaran

• Pusat Pengendalian Operasi– Membentuk Pusat Pengendalian Operasi di tingkat Nasional, Provinsi and

Kabupaten.

Peran BNPB dalam Pengurangan Risiko Bencana

• Penyusunan Kebijakan– Menetapkan pedoman kebijakan, program dan evaluasi tentang

pelaksanaan pengurangan risiko bencana, mengintegrasikan dalam perencanaan pembangunan.

• Peningkatan Pengetahuan– Menyebarkan pengetahuan dan pengenalan tentang risiko bencana,

analisis risiko dan upaya pengelolaannya kepada seluruh lapisan masyarakat.

• Peningkatan Kewaspadaan– Memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang pengelolaan

(pencegahan, pengurangan, pengalihan) risiko dan penerapannya di berbagai sektor pembangunan.

Ringkasan

• PRB atau DRR merupakan kerangka baru penanganan bencana yang perlu untuk disebarluaskan ke seluruh parapelaku penanganan bencana di Indonesia.

• Segera dibentuk Platform Nasional PRB, yang menyusun dan mengarahkan pelaksanaan pengurangan bencana di Indonesia.