Sentralisasi Pengertian Sentralisasi Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta

wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat

dimaksud adalah Presiden dan Dewan Kabinet. Kewenangan yang dimaksud adalah

kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan

membuat dan memutuskan kebijakan sedangkan kewenangan administrasi adalah

kewenangan melaksanakan kebijakan. Kelemahan Sistem Sentralisasi Kebijakan dan

keputusan-keputusan untuk daerah berada di pusat, sehingga butuh waktu yang lama untuk

melakukan itu. Selain itu, karena semua bentuk pemerintahan berada di pusat, maka akan

memberikan beban kerja yang tinggi karena pekerjaan rumah tangga yang akan semakin

menumpuk. Contoh Sistem Sentralisasi Lembaga keamanan negara yaitu TNI,

melaksanakan perlindungan terhadap Indonesia memalui tiga titik yaitu udara, darat dan

laut. Bank Indonesia yang menjadi pusat pengaturan segala kebijakan moneter dan fiskal.

Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada

daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal,

kemananan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun

ada pendelegasian kepada daerah. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah

penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada

Pemerintahan Daerah, semata- mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah

kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus

kepentingannya sendiri. Secara sederhana, pelimpahan wewenang pusat kepada daerah

menjadi apa yang disebut desentralisasi dan bentuk penerapannya adalah adanya otonomi

tersebut. Segala hal yang telah pusat berikan, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang

diserahkan menjadi tanggung jawab daerah baik politik pelaksanaannya, rencana,

pembiayaan, dan pelaksanaan adalah wewenang dan tanggung jawab daerah itu sendiri.

Contoh Sistem Desentralisasi - Dinas Pendidikan yang mengatur bagaimana pola pendidikan.

Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah

pusat kepada pejabat di daerah. Perlu digaris bawahi, pelimpahan wewenang yang

dimaksud adalah hanya sebatas wewenang administrasi, untuk wewenang politik tetap

dipegang oleh pemerintah pusat. Bisa dikatakan dekonsentrasi adalah perpaduan antara

sentralisasi dan desentralisasi. Contoh Sistem Dekonsentrasi Kantor pelayanan pajak Ok,

sangat sederhana bukan pengertian dari sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.

Semunya mengulas mengenai pelimpahan wewenang antara pemerintah daerah dan

pemerintah pusat. Intinya adalah pelimpahan wewenang baik itu politik maupun

admisnistrasi. Sekian, semoga bermanfaat.

Sumber :http://www.smansax1-edu.com/2014/11/pengertian-sentralisasi-

desentralisasi.html

Sedangkan perubahan yang mendasar dari pedoman Otonomi Daerah dari UU No. 22 tahun

1999 digantikan oleh UU No. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut

1.      Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah dalam UU No. 22 tahun 1999

a.       Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.

b.      Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

c.       Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.

d.      Sesuai dengan konstitusi negara.

e.       Kemandirian daerah otonom.

f.       Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.

g.      Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.

h.      Asas tugas perbantuan.

2.      Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah dalam UU No. 32 tahun 2004

a.       Demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan

keanekaragaman daerah.

b.      Otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Otonomi luas : daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkata peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi nyata : penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup

dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Otonomi yang bertanggungjawab : dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan

tujuan dan maksud pemberian otonom, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah,

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c.       Otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota.

d.      Sesuai dengan konstitusi negara.

e.       Kemandirian daerah otonom.

f.       Meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah.

g.      Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi sebagai wilayah administrasi.

h.      Asas tugas perbantuan.

D.      Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah

Otonomi daerah adalah sebuah agenda nasional yang diharapkan dapat mencegah

terjadinya sentralisasi yang sebenarnya sudah menimpa bangsa Indonesia selama periode

orde baru.Sejak diberlakukannya Undang-undag tentang pemerintahan daerah, yaitu UU

no.22 tahun 1999 dan UU no.25 tahun 1999 diharapkan juga dapat membawa perubahan

yang signifikan bagi daerah yang juga nantinya akan membawa kesejahteraan bagi bangsa ini

sendiri.

Kebijaksanaan otonomi daerah melalui UU no.22 tahun 1999 memberikan otonomi yang

angat luas kepada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota. Hal itu ditempuh dalam rangka

mengembalikan harkat dan martabat di daerah; memberikan peluang politik dalam rangka

peningkatan kualitas demokrasi di Daerahpeningkatan efisiensi pelayanan public di Daerah,

peningkatan percepatan pembangunan Daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan

cara berpemerintahan yang baik.

Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan daerah

selain juga menciptakan keseimbangan antar daerah hingga terjadi perataan kesejahteraan dan

tidak adanya daerah tertinggal ataupun sentralisasi. Untuk menciptakan pembangunan daerah

yang cepat dan meningkat maka perlu adanya prasyarat terutama bagi penyelenggara daerah

tersebut. Yang diharapkan dari pemerintahan daerah tersebut adalah sejumlah berikut.

1.      Fasilitas. pemerintah daerah sebagai pelaksana daerah sebaiknya memenuhi fasilitas

kepada masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi,karena memang

pada dasarnya pembangunan daerah dapat terjadi karena bantuan

ekonomi(keuangan).Jadi,jika pemerintah memudahkan fasilitas maka pembangunan daerah

bukanlah sesuatu yang susah pencapaiannya.

2.      Pemerintah daerah harusk reatif. Kreatif yang dimaksud di

siniadalahbagaimancaramengalokasikandana yang bersumberdari Dana AlokasiUmumatau

yang berasaldari PAD. Selain itu dapat menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya,

sehingga pemilik modal akan beramai-ramai menanamkam modal di daerah tersebut.

Kreatifitas ini juga berkaitan dengan kepiawaian pemerintah membuat program-program

menarik sehingga pemerintah pusat akan memberikan Dana Alokasi Khusus, sehingga

banyak dana yang di sedot dari Jakarta ke Daerah.

3.      Pemerintah daerah menjamin kesinambungan usaha.

4.      Politik lokal yang stabil.

5.      Pemerintah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan

dan lingkungan hidup.

Namun sebenarnya yang penting bagi daerah adalah terciptanya lapangan kerja, serta

disertai kemampuan menghadapi laju inflasi dan keseimbangan neraca perdagangan

internasional. Penciptaan lapangan kerja akan berpengaruh pada peningkatan daya beli dan

kecenderungan untuk menabung, dengan meningkatnya daya beli berarti penjualan atas

barang dan jasa juga meningkat, artinya pajak penjualan barang dan jasa juga meningkat

sehingga Pendapatan Daerah dan Negara juga meningkat. Semuanya akan di kembalikan

pada masyarakat dalam bentuk proyek atau bantuan atau sejumlah intensif yang lain,

sehingga lambat laun kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan disitulah pembangunan

daerah benar-benar dijalankan.