sekolah gratis; studi kritis

8/14/2019 Sekolah Gratis; Studi Kritis

1/19

Artikel Inspiratif;

STUDI KRITIS SEKOLAH GRATIS;

Antara kebijakan dan implementasi

Disusun oleh Iqbal Fahri, Kepala SMP Daar el-Salam

Villa Nusa Indah, Blok S, Bojong Kulur, Gunung Putri, BogorEmail; [email protected], telp. (021) 82404755

Studi Kritis Sekolah Gratis:
mailto:[email protected]:[email protected]


2/19

Antara Kebijakan dan Implementasi

Ditulis oleh: Iqbal Fahri1

ABSTRAKSI

Peningkatan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dijadikan pilar

utama bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan

dasar terutama pada sekolah-sekolah negeri dan menggratiskan seluruh siswa miskin

pada sekolah swasta. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mewujudkan pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar ternyata masih

mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan

semakin maraknya berbagai pungutan liar di sekolah-sekolah negeri dan belum

jelasnya nasib sekolah-sekolah swasta berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis.

tulisan ini mencoba untuk mencari titik temu sekaligus menawarkan solusi sehingga

kebijakan pemerintah terkait dengan sekolah gratis benar-benar dapat diwujudkan

dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan lembaga pendidikan yang dikelola

oleh masyarakat.

Kata Kunci: Sekolah Gratis, BOS, dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar.

Pendahuluan

1

Penulis adalah salah satu anggota komunitas Sekolah Daar el-Salam. Saat ini menjabat sebagaiKepala SMP Daar el-Salam yang beralamat di Villa Nusa Indah, Blok S, Bojong Kulur,

Gunungputri, Bogor. Telp. Kantor (021) 82404755.


3/19

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara telah memberikan jaminan

bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan sebagai hak

warga negara menuntut teralokasikannya anggaran yang memadai sehingga

pendidikan dapat diselenggarakan tanpa memungut biaya atau gratis melalui

pembiayaan kas negara. UUD 1945 hasil amandemen juga telah mengamanatkan

perihal 20% anggaran pendidikan. Sebagai upaya untuk mewujudkan amanat tersebut,

pemerintah sejak bulan Juli 2005 telah mengeluarkan kebijakan tentang Bantuan

Operasional sekolah (BOS). Mulai tahun 2009 biaya satuan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) mengalami peningkatan. Peningkatan biaya tersebut telah dijadikan

pilar utama bagi pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis pada tingkat

pendidikan dasar terutama pada sekolah-sekolah negeri dan menggratiskan seluruh

siswa miskin pada sekolah swasta2. Oleh karena itu, orientasi program BOS ke depan

sebagaimana yang tercantum dalam Buku Panduan BOS 2009, bukan hanya berperan

untuk penuntasan program wajib belajar 9 tahun melalui indikator Angka Partisipasi

Kasar (APK) tingkat SMP, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan

mutu pendidikan dasar. Guna menyempurnakan pendidikan gratis pada tingkat

pendidikan dasar, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48

Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang semakin memperjelas jenis-jenis

dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku

kepentingan. Demikian juga program buku murah Departemen Pendidikan Nasional

yang dimulai tahun 2008.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan

pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar ternyata masih mengalami berbagai

kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya berbagai

pungutan liar di sekolah-sekolah negeri dan belum jelasnya nasib sekolah-sekolah

swasta berkaitan dengan kebijakan pendidikan gratis. Dilandasi atas pemikiran

tersebut, tulisan ini mencoba untuk mencari titik temu sekaligus menawarkan solusi

sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan sekolah gratis benar-benar dapat

diwujudkan dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan lembaga pendidikan yang

dikelola oleh masyarakat. Berikut ini kami akan paparkan langkah-langkah strategis

yang dapat dilakukan agar pendidikan gratis di negara ini benar-benar dapat terwujud.

2 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,

Buku Panduan BOS untuk Pendidikan Gratis, Tahun 2009, hal. 4.


4/19

Komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar. Bahkan pada pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan

bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi

dari amanat Undang-Undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan

dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Oleh karena itu, bila ditinjau dari sisi perundangan-undangan yang berlaku

pendidikan gratis pada tingkat pendidikan dasar sangat memungkinkan dalam

pelaksanaannya. Pendidikan gratis bisa juga sangat bergantung kepada kepedulian dan

komitmen tinggi para kepala pemerintahan terhadap pentingnya pendidikan serta

kejelian yang tinggi para pemangku kebijakan terhadap besarnya kebutuhan biaya

pendidikan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam hal ini setidak-

tidaknya terdapat tiga langkah utama yang dapat dilakukan yaitu; pertama, dorongan

kuat dari seluruh komponen masyarakat agar APBN maupun APBD masing-masing

daerah mengalokasikan minimal 20% untuk anggaran pendidikan sebagaimana telah

diatur dalam perundang-undangan. Kedua, mengingat bahwa pendidikan merupakan

hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, maka perlu dipertimbangkan

terobosan hukum sebagai upaya paksa yang apabila amanat UUD dan UU Sisdiknas

tidak dilaksanakan akan berdampak pada pemberian sanksi hukum baik secara

yuridis-formal sampai kepada sanksi politik bagi kepala pemerintahan yang tidak

melaksanakannya. Guna memperkuat proses ini, diperlukan amandemen terhadap

kalimat;pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap pada

penjelasan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional pasal 49 ayat (1). Dengan demikian para kepala pemerintahan tidak relevan

lagi menjadikan kelenturan penjelasan undang-undang tersebut sebagai argumentasi

klise terhadap belum terpenuhinya alokasi pendidikan 20% dalam APBN dan/atau

APBD.Ketiga, Memfungsikan dewan pendidikan pada setiap daerah sehingga dapat

diketahui secara obyektif besarnya biaya pendidikan gratis yang diperlukan dengan

tetap memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.


5/19

Bahkan bila dipandang perlu untuk peningkatan pendidikan bermutu dan berkualitas,

masing-masing daerah dapat meningkatkan anggaran pendidikannya melebihi alokasi

standar yang ditetapkan oleh UUD yaitu 20%. Keempat, mendorong masyarakat

untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan gagasan-gagasan

konstruktif melalui berbagai macam media sehingga memungkinkan terjadinya

penguatan komitmen masyarakat seputar pemecahan masalah-masalah pendidikan

yang bermutu dan berkualitas.

Standarisasi Jenis Pembiayaan Kegiatan Sekolah

Semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan, jenis-jenis biaya pendidikan semakin jelas dan gamblang.Menurut Peraturan Pemerintah ini biaya pendidikan dikategorikan menjadi 3 jenis,

yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan

Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik. Sedangkan biaya satuan pendidikan

adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan meliputi;

biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Adapun

BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional

bagi satuan pendidikan dasar.

Sementara itu, dalam menangani penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun

yang bermutu di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Manajemen

Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas melaksanakannya melalui pendekatan

tiga kelompok program, yaitu yang berkaitan dengan pemerataan dan perluasan akses,

peningkatan mutu; relevansi dan daya saing, serta tatakelola; akuntabilitas dan

pencitraan publik. Bila kita mencermati ketentuan penggunaan dana BOS, maka

sebagian besar penggunaannya untuk pemerataan dan perluasan akses. Walaupun ada

sebagian kecil yang dialokasikan untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

serta untuk tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Hal ini sejalan dengan

maksud dan tujuan digulirkannya dana BOS yaitu untuk penyediaan pendanaan biaya

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar.

Walaupun dimungkinkan untuk kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia

dan biaya investasi. Untuk memperjelasnya berikut ini kami sajikan dalam bentuk

tabel dilengkapi pengelompokkannya berdasarkan peraturan pemerintah No. 48 Tahun

2008.


6/19

Pendekatan

ProgramBentuk Kegiatan

Sumber

Dana

Kategori Biaya Menurut PP. 48

Satuan

Pendidik

an

Penyelenggaraan

dan/ataupengelolaanPendidikan

PribadiPesertaDidik

investasi

operasional

Ban

tuanbiayapendididkan

Beasiswa

p

ersonalia

Nonp

ersonalia

Pemerataan dan

Perluasan Akses

Biaya penerimaan siswa

baru

BOS Pusat

Biaya ulangan harian,

ulangan umum, ujian

sekolah dan laporan hasil

belajar siswa.

BOS Pusat

Pembelian bahan-bahan

habis pakai.

BOS Pusat

Pembiayaan langganan

daya dan jasa.

BOS Pusat

Pembiayaan perawatan

sekolah.

BOS Pusat

Pembayaran honorarium

bulanan guru honorer dan

tenaga kependidikan

honorer.

BOS Pusat


7/19

Pemberian bantuan biaya

transportasi bagi siswa

miskin yang menghadapi

masalah biaya transport

dari dan ke sekolah.

BOS Pusat

Peningkatan

mutu, relevansi

dan daya saing

Kegiatan Akademis:

Peningkatan Kualitas

Proses Pembelajaran

Buku referensi, koleksi

perpustakaan.

BOS Pusat

Buku teks pelajaran,

koleksi perpustakaan.

BOS Pusat

Biaya pembelajaran

remedial, dan pengayaan.

BOS Pusat

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Pengembangan profesi

guru seperti pelatihan,

KKG/MGMP dan

KKKS/MKKS.

BOS Pusat


Sarana dan Prasarana

Pembelajaran

Pembelian komputer

desktop untuk kegiatan

belajar siswa maksimum 1

set untuk SD dan 2 set

untuk SMP.

BOS Pusat


8/19

Bila seluruh komponen

telah terpenuhi

pendanaannya dari BOS

Pusat dan masih terdapat

sisa dana, maka sisa dana

BOS tersebut dapat

digunakan untuk membeli

alat peraga, media

pembelajaran, mesin ketik

dan mebeler sekolah.

BOS Pusat

Kegiatan Non Akademis:

Pembinaan Kesiswaan

Biaya kegiatan ekstra

kurikuler olahraga,

kesenian, karya ilmiah

remaja dan sejenisnya.

BOS Pusat

Tatakelola,

akuntabilitas

dan pencitraanpublik

Pembiayaan pengelolaan

BOS.

BOS Pusat

Memang UU Sisdiknas telah mensinyalir bahwa pembiayaan pendidikan tidak

hanya merupakan peran pemerintah saja, didalamnya juga melibatkan pemerintah

daerah dan peran serta masyarakat. Ketiga komponen ini dianggap dapat mewujudkan

cita-cita konstitusi yaitu UUD 1945 perihal pendidikan sebagai hak warga negara.

Oleh karena itu sudah saatnya diperlukan rumusan yang standar tentang jenis, bentuk

dan/atau komponen pembiayaan sekolah yang pada akhirnya setiap pihak yang

berkepentingan dapat berperan serta dalam penyediaannya. Berikut ini kami akan

paparkan sejumlah rumusan komponen biaya yang terdapat dalam penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu dan berkualitas3.

3 Depdiknas, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan SMP,

Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMP Berbasis Masyarakat, tahun 2008. hal. 25 28.


9/19

Pendekatan

ProgramBentuk Kegiatan

Sumber

Dana

Kategori Biaya Menurut PP. 48

Satuan

Pendidikan

Penyelenggaraan

dan/ataupengelolaanPe

ndidikan

PribadiPesertaDidik

investasi

operasional

Bantuanbiayapendididkan

Beasiswa

personalia

N

onpersonalia

Pemerataan dan

Perluasan Akses

Biaya penerimaan siswa

baru

BOS Pusat

Beasiswa siswa miskin

(kurang beruntung)

Sosialisasi wajib belajar

agar calon siswa

mendaftar ke sekolah

Belum

teralokasi

Biaya ulangan harian,

ulangan umum, ujian

sekolah dan laporan hasil

belajar siswa.

BOS Pusat

Pembelian bahan-bahan

habis pakai.

BOS Pusat

Pembiayaan langganan

daya dan jasa.

BOS Pusat

Pembiayaan perawatan

sekolah.

BOS Pusat


10/19

Pembayaran honorarium

bulanan guru honorer dan

tenaga kependidikan

honorer.

BOS Pusat

Pemberian bantuan biaya

transportasi bagi siswa

miskin yang menghadapi

masalah biaya transport

dari dan ke sekolah.

BOS Pusat

Peningkatan

mutu, relevansi

dan daya saing

Kegiatan Akademis:


Proses Pembelajaran

Buku referensi, koleksi

perpustakaan.

BOS Pusat

Buku teks pelajaran,

koleksi perpustakaan.

BOS Pusat

Biaya pembelajaran

remedial, dan pengayaan.

BOS Pusat

Beasiswa untuk pendidikan

siswa yang berbakat dan

berprestasi

Belum

teralokasi

Pengembangan dan

pemanfaatan bahan

pembelajaran

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi


11/19

Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Pengembangan profesi

guru seperti pelatihan,

KKG/MGMP dan

KKKS/MKKS.

BOS Pusat

Pengembangan

keterampilan guru dalam

bidang studi dan metode

pembelajaran seperti CTL

dan life skill.

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi

Kegiatan peningkatan

kualiatas guru untuk

memperbaiki proses

belajar mengajar di dalamkelas

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruhkomponen

operasional

sekolah

terpenuhi

Peningkatan kemampuan

dan keterampilan guru

dalam pengembangan

kurikulum tingkat satuan

pendidikan

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi


12/19

Peningkatan kemampuan

guru dalam pelaksanaan

penelitian tindakan kelas

dan penulisan karya tulis

ilmiah.

Belum

teralokasi


Sarana dan Prasarana

Pembelajaran

Pembelian komputer

desktop untuk kegiatan

belajar siswa maksimum 1

set untuk SD dan 2 set

untuk SMP.

BOS Pusat

Bila seluruh komponen

telah terpenuhi

pendanaannya dari BOS

Pusat dan masih terdapat

sisa dana, maka sisa dana

BOS tersebut dapat

digunakan untuk membeli

alat peraga, media

pembelajaran, mesin ketik

dan mebeler sekolah.

BOS Pusat

Penyediaan bahan dan

biaya pemeliharaannya

seperti perangkat

laboratorium, tape

recorder, OHP, LCD.

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi


13/19

Penyediaan peralatan

olahraga dan seni

Belum

teralokasi/Te

ralokasi bila

Seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi

Penyediaan komputer

untuk pembelajaran

BOS Pusat

hanya

memperkena

nkan 2 unit

saja/teraloak

si bila

seluruh

komponen

operasional

sekolah

terpenuhi.Kegiatan Non Akademis:

Pembinaan Kesiswaan

Biaya kegiatan ekstra

kurikuler olahraga,

kesenian, karya ilmiah

remaja dan sejenisnya.

BOS Pusat

Penyelenggaraan lomba-

lomba sekolah.

Belum

teralokasi

Porseni dan pengembangan

minat dan bakat siswa.

Belum

teralokasi

Lomba sekolah sehat Belum

teralokasi


14/19

Pembinaan pencegahan

penyalahgunaan Narkoba

dan Penyimpangan seksual

remaja

Belum

teralokasi

Tatakelola,

akuntabilitas

dan pencitraan

publik

Pembiayaan pengelolaan

BOS.

BOS Pusat

Pengembangan sistem

pendataan dan informasi

sekolah.

Belum

teralokasi

Peningkatan transparansi

dan akuntabilitas sekolah

dalam membuat

perencanaan kegiatan dan

program, implementasi dan

pelaporan kegiatan

sekolah.

Belum

teralokasi

Workshop penyusunan

RPS, RAPBS, Renop

Belum

teralokasi

Kegiatan komite sekolah

untuk mempertinggi

kesadaran, motivasi dan

keterlibatan orang tua

seperti kunjungan rumah

dan kelas terbuka untuk

orang tua.

Belum

teralokasi


15/19

Kegiatan sekolah/komite

sekolah untuk menjalin dan

memperkuat hubungan

dengan orang tua dan

masyarakat dan

stakeholder lainnya

(humas).

Belum

teralokasi

Implementasi manajemen

berbasis sekolah.

Belum

teralokasi

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa BOS Pusat belum mampu

membiayai sepenuhnya penyelenggaraan sekolah gratis, oleh karena itu diperlukan

tambahan pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diatur dalam

perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk memiliki

kerangka pemikiran yang komprehensip serta terukur terkait dengan pemenuhan biaya

pendidikan sekolah gratis yang bermutu dan berkualitas. Kerangka pemikiran yangdimaksud meliputi antara lain, pertama, apakah pemerintah daerah akan menutupi

kekurangan biaya operasional sekolah sehingga mencapai standar kelayakan

penyelenggaran pendidikan di suatu daerah ataukah hanya akan membiayai jenis

biaya satuan pendidikan yang lain seperti biaya investasi, bantuan biaya pendidikan,

dan beasiswa. Kedua, bisa jadi pemerintah daerah mengkombinasikan seluruh jenis

biaya satuan pendidikan untuk selanjutnya memproporsikan besarnya penyediaan

biaya pada setiap jenis biaya satuan pendidikan sehingga pengelolaan pendidikan

dapat bermutu dan berkualitas. Langkah ini tentunya perlu dikorelasikan sehingga

pemenuhan aspek pada kegiatan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu;

relevansi dan daya saing, serta tata kelola; akuntabilitas dan pencitraan publik dapat

tercukupi dan proporsional.

Sebenarnya, penyelenggaraan sekolah gratis dapat pula didasarkan pada

rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang bersifat tahunan yang disusun

oleh pihak sekolah dan stakeholder. Apabila RAPBS dapat terpenuhi oleh dana BOS

Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kabupaten/Kota, sekolah mempunyai kewajiban


16/19

untuk menggratiskan biaya pendidikan. Langkah ini akan semakin optimal, apabila

pemerintah daerah mampu mensimulasikan standar biaya untuk seluruh kegiatan

sekolah yang difokuskan pada harga satuan. Adapun besarnya volume satuan tetap

disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Apabila standarisasi harga satuan

pada seluruh jenis kegiatan sekolah telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah

mensupervisi RAPBS untuk memastikan apakah sekolah gratis dapat dilaksanakan

atau belum. Karena bisa jadi, ada sekolah yang memiliki kegiatan yang berbasis

keunggulan lokal dan/atau kegiatan yang lain yang bukan termasuk dalam kategori

keunggulan lokal, tetapi memiliki korelasi yang sangat erat dalam peningkatan

kualitas pembelajaran. Langkah supervisi ini penting dilakukan, agar tercipta

komitmen dan kesepahaman antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah

daerah sehingga segala kemungkinan yang terkait dengan pungutan liar dikemudian

hari dapat dieliminir sedini mungkin. Selain itu, supervisi dapat pula memberikan

rekomendasi bagi sekolah-sekolah yang diperkenankan memungut biaya tambahan

dari pihak orang tua baik untuk kegiatan yang berbasis keunggulan lokal maupun

kegiatan-kegiatan lain yang bukan termasuk dalam kategori keunggulan lokal, tetapi

memiliki korelasi yang sangat erat dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Oleh karena itu, perlu dipahamkan kepada seluruh pihak bahwa pendidikan

gratis bukan sekedar masalah mengutak-atik biaya pendidikan, tetapi yang lebih

penting dari itu adalah bagaimana pendidikan dapat berdaya melalui biaya pendidikan

yang rasional, proporsional, terukur dan layak.

Sekolah Swasta dan Pendidikan Gratis

Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta dalam penyelenggaraan

pendidikannya lebih bersifat mandiri dan independen. Sekolah swasta antara satu

dengan yang lain, walaupun memiliki perbedaan dalam hal struktur, pola, dan

pengelolaan pembiayaannya, sesungguhnya memiliki sejumlah persamaan yaitu,

pertama, sumber dana terbesar berasal dari pihak orang tua seperti biaya penerimaan

siswa baru (PSB), daftar ulang di awal tahun pelajaran, dan SPP Bulanan. Kedua,

walaupun berbeda-beda pengalokasiannya, akan tetapi hampir sebagian besar sekolah

swasta mengalokasikan biaya personalia dan nonpersonalia berasal dari biaya SPP

Bulanan. Sedangkan untuk biaya investasi dan pengelolaan pendidikan selama satu

tahun pelajaran dialokasikan dari biaya penerimaan siswa baru (PSB) dan daftar

ulang. Ketiga, terdapat bentuk-bentuk kegiatan berbasis keunggulan yang cukup


17/19

bervariasi seperti kunjungan ilmiah, oubond, native speaker, career day, dan bentuk-

bentuk kegiatan lainnya yang tidak difasilitasi dari dana BOS Pusat dan bahkan

dihindari pemakaiannya karena menyerap biaya yang tidak sedikit.

Sejak digulirkannya kebijakan sekolah gratis untuk sekolah-sekolah negeri,

hampir sebagian besar sekolah swasta mulai merasakan imbasnya. Kebijakan sekolah

gratis secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya minat

orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Padahal, kelangsungan

sekolah swasta sangat bergantung pada besarnya jumlah siswa yang dimilikinya.

Terlebih lagi bagi sekolah swasta yang performa layanan pendidikannya dianggap

masyarakat kurang optimal, maka sekolah semacam ini akan mengalami kesulitan

dalam mempertahankan kelangsungannya. Walaupun tidak dipungkiri, terdapat

kecenderungan masyarakat memilih sekolah swasta dengan alasan pelayanan yang

lebih baik walaupun harus rela membayarnya dengan biaya yang tidak sedikit.

Kondisi semacam ini dikhawatirkan akan berimbas setidak-tidaknya dalam

dua tinjauan. Pertama, perlindungan terhadap profesi para guru dan karyawan di

sekolah-sekolah swasta. Kedua, secara implisit akan menurunkan minat masyarakat

untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal, keberadaan

sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat cukup membantu pemerintah dalam

penuntasan wajib belajar di tanah air.

Terkait dengan kebijakan sekolah gratis bagi sekolah-sekolah swasta, hingga

saat ini pemerintah cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang

diambil pun masih bersifat parsial yaitu meringankan beban biaya operasional sekolah

serta menggratiskan siswa miskin di sekolah-sekolah swasta. Memang bukan

pekerjaan yang mudah untuk menuntaskan konsep sekolah gratis terkait dengan

sekolah-sekolah swasta. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan sekolah gratis di

sekolah-sekolah negeri, karena biaya personalia (yaitu gaji bulanan dan tunjangan

yang melekat pada gaji) para guru dan karyawannya telah dialokasikan tersendiri

dalam alokasi gaji bagi PNS. Sehingga pemerintah dapat memfokuskan

pembiayaannya pada jenis biaya satuan pendidikan lainnya. Oleh karena itu,

kebijakan sekolah gratis bagi sekolah-sekolah negeri lebih memungkinkan dalam

pelaksanaannya.

Walaupun demikian, bila kita mengkaji lebih dalam penyikapan sekolah-

sekolah swasta terhadap dana BOS, setidak-tidaknya terdapat empat bentuk

penyikapan yaitu pertama, sekolah swasta yang berkeberatan menerima dana BOS.


18/19

Kedua, sekolah swasta yang menerima dana BOS tetapi masih memungut biaya

pendidikan dengan alasan tidak mencukupi. Ketiga, sekolah swasta yang mengalami

kendala arus kas keuangan sehingga sangat membutuhkan bantuan pihak ketiga

seperti pemerintah dan donatur untuk menanganinya. Keempat, sekolah swasta yang

memiliki daya dukung finansial yang kuat sehingga sejak awal didirikannya

diperuntukkan untuk sekolah gratis bagi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, sejalan dengan amanat reformasi sistem pendidikan nasional

yang salah satunya meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang

dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, pemerintah maupun

pemerintah daerah seyogyanya menjadikan empat bentuk penyikapan tersebut sebagai

bahan rujukan dalam merumuskan kemungkinan sekolah gratis dan/atau sekurang-

kurangnya sekolah murah bagi sekolah-sekolah swasta. Untuk sekolah swasta yang

menolak dana BOS, tetapi masih memungut biaya pendidikan kepada orang tua dapat

dikategorikan sebagai sekolah yang tidak terlalu beresiko tinggi dalam menghadapi

persaingan dengan sekolah-sekolah gratis sekaligus diyakini memiliki proteksi yang

layak dan memadai terhadap profesi guru dan karyawan yang terlibat didalamnya.

Bagi sekolah swasta yang menerima dana BOS tetapi masih memungut biaya

pendidikan kepada orang tua dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan biaya

terjangkau, sehingga sekolah pada kategori ini dianggap masih mampu bersaing

dengan sekolah gratis walaupun proteksi terhadap profesi guru dan karyawan yang

terlibat didalamnya masih perlu diperhatikan. Adapun sekolah yang menerima dana

BOS serta karena satu dan lain hal mengalami kesulitan dalam arus kas keuangannya

kendati sudah memungut biaya pendidikan dari orang tua sehingga membutuhkan

pihak ketiga seperti pemerintah dan/atau donatur dapat dikategorikan sebagai sekolah

murah. Sekolah pada kategori ini tidak memiliki daya saing sedikitpun terhadap

sekolah gratis sekaligus memiliki tingkat proteksi yang rendah terhadap profesi para

guru dan karyawan-karyawannya. Sedangkan sekolah yang sejak didirikannya

diperuntukkan sebagai sekolah gratis dan menerima dana BOS, dapat dikategorikan

sebagai sekolah gratis yang tidak terlalu memiliki banyak kendala dalam persaingan

dengan sekolah gratis lainnya tetapi masih perlu diperhatikan proteksi terhadap

profesi para guru dan karyawan-karyawannya.

Dengan demikian, selama pemerintah belum dapat memberikan proteksi

terhadap para guru dan karyawan di sekolah-sekolah swasta, kebijakan sekolah gratis


19/19

tidak dapat sepenuhnya dapat diterapkan oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah

swasta.

Konklusi

Mengingat masih banyaknya komponen biaya pendidikan yang belum

teralokasikan dari pemerintah maupun pemerintah daerah, maka peran serta

masyarakat sebagaimana disinnyalir dalam Undang-Undang Sisdiknas masih sangat

diperlukan untuk mewujudkan sekolah gratis di tanah air. Oleh karena itu, pendidikan

gratis yang diprogramkan pemerintah pada saat ini pada hakikatnya merupakan cikal

bakal pendidikan gratis di masa yang akan datang atau mungkin lebih tepat disebut

sebagai pendidikan murah bagi rakyat. Memang nampaknya para praktisi dan

pemerhati pendidikan di tanah air masih perlu bersabar dan tetap terus

memperjuangkan pendidikan yang benar-benar gratis di negeri ini. Bahkan, bukan

suatu hal yang mustahil pemenuhan biaya pendidikan tidak berhenti pada kategori

biaya satuan pendidikan dan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan saja,

akan tetapi dapat juga memenuhi kategori biaya Pribadi Peserta Didik. Karena kita

yakin, bahwa perjuangan yang diupayakan pada hari ini dapat benar-benar terwujud

pada generasi yang akan datang. Semoga..

sekolah gratis; studi kritis

Documents