sambutan kepala kampung · sambutan kepala kampung assalamu alaikum wr, wb, salam sejahtera buat...

RPJMKamp Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kab.Berau Kalimantan Timur Tahun 2016-2021

SAMBUTAN KEPALA KAMPUNG

Assalamu Alaikum Wr, Wb, Salam Sejahtera buat kita sekalian Puji

Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT,

atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian

sehingga sampai saat ini dapat menyelesaikan RPJMKampung

periode 2016 – 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)

Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau,

adalah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka

menengah Kampung yang berjangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan

Kampung, merupakan salah satu agenda Kampung dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik yakni membangun sistem perencanaan secara proporsional yang

berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif.

Dengan tersusunnya perencanaan yang baik bercita-cita untuk mensejahterakan masyarakat

dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Kampung ini disusun untuk mewujudkan

pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat,

menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program

pembangunan di kampung, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai transparan,

akuntabel, dalam melayani masyarakat dan membangun kampung, demi terwujudnya

masyarakat adil dan makmur

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 64 disebutkan bahwa

Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah ( RPJMK ) dan perencanaan

tahunan ( RKP ). Dengan adanya Alokasi Dana Kampung ( ADK ) Perencanaan Kampung

menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan Kampung karena dengan perencanaan

ini implementasi ADK menjadi tepat sasaran dan terukur, penyusunan RPJMK ini juga

mengacu pada Permendagri 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Desa/Kampung serta

Petunjuk teknis Penyusunan Perencanaan Desa/Kampung dari Dirjen PMD Kemendagri

Nomor 114 Tahun 2014.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan

RPJMKampung 2016-2021, terutama Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Penyusun

RPJMKampung Pilanjau, namun demikian RPJMkampung ini belumlah menjadi

RPJMKampung yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga

RPJMKampung ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Kampung Pilanjau dan pihak-pihak

yang berkepentingan dalam pembangunan Kampung.

Kepala Kampung Pilanjau

Kecamatan Sambaliung

Ir. Burhanuddin Mide


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang telah

melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami tim Penyusun RPJMK ini dapat

menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK)

Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung tahun 2016 - 2021 sesuai dengan ketentuan

peraturan pemerintah yang ada.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana

Pembagunan yang ada di Kampung Pilanjau yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang

pentingnya Pembangunan baik dibidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial

Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan, pertanian dan pariwisata, sehingga

besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah

Kampung, lembaga setingkat Kampung, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik

proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat

dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat

Kampung.

Kami Tim Penyusun RPJMK ini dalam penyusunan ini tetap mengacu Peraturan Pemerintah

Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Permendagri 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Desa

serta Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Desa dari Dirjen PMD KemenDagri Nomor

414.2/1408/PMD tahun 2010 serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan

Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMK ini disusun secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh masyarakat Kampung.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Kampung, lembaga setingkat Kampung

dan elemen masyarakat, serta Fasilitator/Pendamping Kecamatan Sambaliung yang telah

banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMK ini, serta pihak lain yang

telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMK ini masih banyak sekali

kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat

memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), semoga

dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan kampung menuju Kampung

Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN

RPJMK Kampung Pilanjau

Kecamatan Sambaliung


DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA KAMPUNG...................................................................................

KATA PENGANTAR.........................................................................................................

DAFTAR ISI......................................................................................................................

PERKAMP RPJMKAMPUNG..........................................................................................

LAMPIRAN NASKAH RPJMKAMPUNG..........................................................................

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..................................................................................

1.2. Landasan Hukum...............................................................................

1.3. Pengertian..........................................................................................

1.4. Maksud, Tujuan dan Manfaat.............................................................

BAB II : PROFIL KAMPUNG

2.1. Kondisi Kampung

2.1.1. Sejarah Kampung...................................................................

2.1.2. Demografi...............................................................................

2.1.3. Keadaan Sosial......................................................................

2.1.4. Keadaan Ekonomi..................................................................

2.2. Kondisi Pemerintahan Kampung

2.2.1. Pembagian Wilayah Kampung...............................................

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung........................

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi .............................................................................................

3.2. Masalah..............................................................................................

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KAMPUNG

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi............................................................................................

4.1.2. Misi...........................................................................................

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah kebijakan Pembangunan Kampung.................................

4.2.2. Potensi dan Masalah................................................................

4.2.3. Program Pembangunan Kampung...........................................

4.2.4. Strategi pencapaian..................................................................

BAB V : PENUTUP.......................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN


PERATURAN KAMPUNG (PerKamp)

KAMPUNG PILANJAU

KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU

NOMOR : 01 TAHUN 2016

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG ( RPJMKamp) TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG PILANJAU

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Permendagri 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Desa, dan Permendagri 37 tentang pengelolan keuangan Desa maka Desa diwajibkan memiliki perencanaan jangka menengah ( RPJM ) dan perencanaan tahunan (RKP);

b. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala Kampung tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan Prasarana, Sosial dan Budaya, Lingkungan Hidup, Pemerintahan serta fisik, ekonomi dan sosial budaya, serta Koperasi dan Usaha masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. Bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2016-2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Porgram dan Kegiatan Kampung yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Kampung;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kampung Pilanjau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp) Tahun 2016 – 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara nomor 126 tahun 2006, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437 );


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintrah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 );

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

17. Surat Menteri Dalam negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2001, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung di Kabupaten Berau;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa


DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PILANJAU

DAN


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG PILANJAU TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJMKamp) TAHUN

2016 – 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

2. Daerah adalah Kabupaten Berau

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau

4. Bupati adalah Bupati Berau

5. Kecamatan adalah Sambaliung Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah

Pilanjau yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung meliputi Pemerintahan,

Pembangunan dan Kemasyarakatan.

8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga yang

berfungsi menetapkan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

10. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan

Permusyawaratan Kampung bersama dengan Kepala Kampung

11. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung

baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

12. Keputusan BPK adalah semua Keputusan BPK yang ditetapkan oleh BPK.

13. RPJMKamp adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung

merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung APB Kampung adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung


16. BANPEMDES ATAU ADD adalah Alokasi Dana Kampung dana yang dialokasikan oleh

Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.

17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kampung yang diinginkan.

18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMkamp

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pilanjau Tahun 2016 – 2021

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PROFIL KAMPUNG

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman

bagi Pemerintah Kampung untuk menyusun RPJMKamp dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ( RPJMKamp ) Tahun 2016 – 2021

merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan

Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan enam tahun di Kampung

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Kampung ( RPK

Kamp) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung Pilanjau dan merupakan

penjabaran kegiatan dari RPJMKamp yang selanjutnya disusun dalam APB Kampung Pilanjau

Pasal 5

RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Kampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

(APB Kamp). Pasal 6

Pelaksanaan Pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMKamp karena terjadi

bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya, dan atau keadaan tertentu lainnya.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Kampung.


Pasal 8

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Kampung Pilanjau Pada Tanggal : 21 Januari 2016


Ir. BURHANUDDIN MIDE

Di Undangkan di : Pilanjau

Pada tanggal : 21 Januari 2016

SEKRETARIS KAMPUNG PILANJAU

MARTHEN TANDIARRANG, SE


Lampiran 1 Peraturan Kampung : Pilanjau

Nomor : 01 TAHUN 2016

Tanggal : 21 Januari 2016

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH KAMPUNG ( RPJMK )

TAHUN 2016 -2021

KAMPUNG PILANJAU

KECAMATAN SAMBALIUNG

KABUPATEN BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kampung merupakan implementasi akhir dari perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Pembangunan yang telah digulirkan oleh Pemerintah selama ini masih belum optimal ditinjau dari kebutuhan masyarakat Kampung secara prioritas, sehingga tidak sedikit Pembangunan yang telah dilaksanakan dewasa ini masih banyak belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud sangatlah penting untuk menggali kebutuhan Pembangunan dalam Kampung disemua sektor dengan mengacu kepada kebutuhan yang fundamental secara terencana, effektif, effisien dan terarah secara tuntas melalui penggalian aspirasi masyarakat secara demokratis dan transparansi, selanjutnya dikemas menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kamp) untuk 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Kampung (RKP Kamp) dibuat setiap tahun.

Suatu perencanaan Pembangunan akan tepat mengenai sasaran terlaksana dengan baik

dan hasil bermanfaat apabila perencanaan tersebut benar - benar memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat. Untuk memenuhi hal itu terjadi di Kampung, maka masyarakat perlu

dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini dimulai dari

pengkajian keadaan Kampung, pengelompokkan dan penentuan peringkat masalah,

penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan Kampung. Pengelompokkan dan penentuan

peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan

penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan yang akan

dilaksanakan.

RPJM Kampung Pilanjau ini merupakan rencana strategis, untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kampung. RPJM Kampung tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan ditingkat Kabupaten. Tujuan ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Kampung untuk melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance)

yaitu partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Pilanjau ini diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujud Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi yang secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan. 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu ( lembaran negara Tahun 1967 Nomor 19 tambahan lembaran negara Nomor 2828.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (lembaran negara nomor 126 tahun 2006, Tambahan lembaran negara Nomor 4438)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintrah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857 );

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Pembangunan Desa;



19. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk teknik Perencanaan Pembangunan Desa.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2001, Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 19 Tahun 2001, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung di Kabupaten Berau;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kampunhg ;

24. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Pedoman Teknik Penyiapan Produk Hukum Propinsi, Kabupaten dan Kota

25. Perda Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 1981, Tentang Tata Cara Pengangkatan Rukun Tetangga dan Kepala Dusun.

26. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

27. Peraturan Kampung Pilanjau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung tahun 2016 – 2021 Nomor 01 Tahun 2016 di Kampung Pilanjau.

1.3. Pengertian

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat (APBK) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

2. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus


kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut

4. Lembaga Kemasyarakatan Kampung atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disebut (MusrenbangKamp) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Kampung (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Kampung dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Kampung 1 (satu) tahunan.

6. Pembangunan Kampung adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks Pembangunan manusia.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Perencanaan Pembangunan Kampung dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Kampung guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Kampung dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Kampung adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat (RPJMkamp) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Kampung, arah kebijakan keuangan Kampung, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

11. Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat (RKP-Kamp) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMKamp yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kampung, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Kampung, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kampung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMKamp.

12. Peraturan Kampung (yang selanjutnya disingkat PerKamp) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPK bersama Kepala Kampung.

1.4. Maksud , Tujuan dan Manfaat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKamp) Pilanjau ini mempunyai maksud, tujuan dan manfaat sebagai berikut : 1. 4.1. Maksud RPJMKamp. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung ( RPJMKamp ) ini berisi tentang pembangunan 6 ( Enam ) tahun kedepan, dengan Dokumen ini dimaksudkan dapat menjadi Landasan dan Pedoman Penyelenggara Pemerintahan Kampung dan Masyarakat Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Pilanjau. 1.4.2. Tujuan RPJMKamp.


a. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi Pembangunan Kampung Pilanjau tahun 2016-2021.

b. Merumuskan rencana Pembangunan Kampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan Kampung Pilanjau

c. Sebagai dasar dan pedoman kegiatan Pembangunan Kampung Pilanjau d. Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kampung

(RAPBKamp) Pilanjau e. Meningkatkan peran serta masyarakat di Kampung Pilanjau dalam proses Pembangunan. f. Agar Kampung memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Kampung dalam lingkup

skala Kampung yang berkesinambungan dalam kurun waktu 2016-2021 dengan menyelaraskan kebijakan Pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.

1.4.3. Manfaat RPJMKamp.

a. Lebih menjamin kesinambungan Pembangunan. b. Sebagai rencana induk Pembangunan yang merupakan acuan Pembangunan Kampung c. Pemberi arah seluruh kegiatan Pembangunan di Kampung. d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program

Pembangunan dari Pemerintah. e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.


BAB II

P R O F I L D E S A

2.1. KONDISI KAMPUNG

2.1.1. Sejarah Kampung

Sejarah pasti Kampung Pilanjau tidak dapat dipastikan dengan tepat karena tidak ada catatan

atau peninggalan yang dapat dijadikan rujukan ke masa lalu. Semua kejadian masa lalu

didapat dari kajian alur sejarah yang dilakukan secara partisipatif. Dari kajian dengan tokoh-

tokoh Tetua Masyarakat yang mengetahui kejadian dan cerita turun temurun didapat alur

kejadian yang pernah dialami oleh Kampung Pilanjau. Perkembangan sejarah Kampung

Pilanjau adalah sebagai berikut :

Tabel 1

SEJARAH PERKEMBANGAN DESA

TAHUN KEJADIAN YANG BAIK KEJADIAN YANG

BURUK

Sekitar tahun 1990 –

1992

- Kampung Pilanjau mulai terbentuk melalui program

Pemerintah Sosial dari Daerah Mantaritip, yang

pada saat itu berjumlah sebagai berikut :

- Jumlah penduduk saat itu sekitar 100 KK.

- Kampung Pilanjau dipimpin oleh seorang Kepala

Kampung yang bernama Daeng Katutu.

- Pengelolaan Kampung dilaksanakan dan bersifat

sementara (PJS) dan selanjutnya dilakukan

pemilihan Kepala Kampung yang pertama dan

terpilihlah Daeng Katutu sebagai Kepala Kampung

yang sah.

- Penataan terhadap Kelembagaan Kelompok

Masyarakat.

- Pembagian Kelompok dimulai dari pembagian regu

dan selanjutnya berkembang menjadi RT dan

penataan kelompok – kelompok lainnya.

- Kegiatan kelompok masyarakat bergerak pada

sektor pertanian, nelayan dan perkebunan serta

ternak.

- Transportasi pada saat itu masih menggunakan

perahu dayung.

-

Tahun 1994 - 2004 - Setelah dua periode masa pemerintahan Daeng

Katutu dan pada tahun 1994 Daeng Katutu

meninggal.

- Masyarakat Kampung Pilanjau melakukan pemilihan

Kepala Kampung secara langsung (ditunjuk) dan

yang kemudian terpilih sebagai Kepala Kampung

yang ke dua adalah Bapak Mustafa.

- Transportasi pada saat itu sudah menggunakan

kendaraan darat.

Tahun 2004 – 2010 - Masyarakat Kampung Pilanjau untuk kedua kalinya

melakukan pemilihan Kepala Kampung dengan cara

demokratis.

- Pada permilihan tersebut yang terpilih menjadi

Kepala Kampung adalah Darman, SE menjabat

sebagai Kepala Kampung Pilanjau selama 5 (lima)

tahun ( 1 Periode lebih setahun).

-


Tahun 2010 – 2015 - Warga Kampung Pilanjau kembali melakukan

pemilihan Kepala Kampung dengan cara demokrasi,

yang kemudian terpilihnya Bapak Andi Baso Galigo.

- Kampung Pilanjau merupakan salah satu Kampung

yang berada di Kecamatan Sambaliung Kabupaten

Berau yang mempunyai luasan wilayah ± 15.377

Ha./m2.

-

Tahun 2015 Pada akhir Tahun 2015 Warga Kampung Pilanjau

kemelakukan pemilihan Kepala Kampung secara

demokratis dan yang terpilih sebagai Kepala Kampung

Pilanjau adalah Bapak Ir. Burhanuddin Mide.

-

Tahun 2016 –

sekarang

Kiat yang kuat untuk membangun Kampung Pilanjau

Pemerintah Kampung bersama dengan Badan

Permusyawaratan Kampung, Ketua RT dan Lembaga

Pemberdayaan serta Lembaga lainnya dilibatkan

dalam penyusunan RPJM untuk tahun 2016 s/d 2022,

karena RPJM Kampung telah berakhir hingga Kepala

Kampung terpilih harus menuangkan keinginannya

dalam membangun Kampung selama 6 (enam) tahun

kedepan yang kemudian dituangkan dalam Rencana

Kerja Pendek per tahun. Sebagai dasar untuk

membangun Kampung Pilanjau.

2.1.2. Demografi

Kampung Pilanjau terletak di dalam wilayah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Buyung – Buyung Kecamatan Tabalar.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Pesayan Kecamatan Sambaliung.

Luas wilayah Kampung Pilanjau adalah 15.377 Ha. Topografi Kampung Pilanjau berada pada

dataran rendah dengan luas: 11.532,75 Ha. dan Perbukitan/pegunungan : 3.844,9 Ha. Serta

suhu rata – rata 27 – 28 0C.

Iklim Kampung Pilanjau, sebagaimana Kampung - Kampung lain di wilayah Indonesia

mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung

terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan pola penangkapan ikan para Nelayan yang

ada di Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

2.1.3. Keadaan Sosial

Penduduk Kampung Pilanjau berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana

mayoritas penduduknya adalah Penduduk Pendatang yaitu 80 % berasal dari provinsi

Sulawesi Selatan yang bekerja di Perusahaan, bercocok tanam maupun sebagai Nelayan.

Adat Istiadat yang dilakukan adalah syukuran kampung, syukuran hasil panen baik dari hasil

perkebunan maupun hasil laut. Tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan

kearifan lokal yang lain juga sudah dilakukan oleh masyarakat di Kampung Pilanjau dan hal

tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok

masyarakat. Adapun suku yang berada di Kampung Pilanjau adalah Suku Bugis (50%), Toraja

(30%), Jawa (2%), Batak (2%), Dayak (1%) dan suku – suku lainnya (17%). Selain

keberagaman Suku, berikut Agama yang dianut oleh Masyarakat Kampung Pilanjau adalah

Agama Islam (70%) dan yang beragama Kristen (30%).


Jumlah penduduk di Kampung Pilanjau sebanyak 2.725 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1.438

jiwa, perempuan : 1.287 orang dan 738 KK, yang terbagi dalam 12 (Dua belas) Rukun

Tetangga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk

RT 1 RT 2 RT 3 RT 4 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8 RT 9 RT 10 RT 11 RT 12 Jumlah

412

Jiwa

205

Jiwa

243

Jiwa

297

Jiwa

316

Jiwa

301

Jiwa

226

Jiwa

130

Jiwa

182

Jiwa

85

Jiwa

128

Jiwa

200

Jiwa

2.725

Jiwa

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kampung Pilanjau adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah SD SLTP SLTA Sarjana

197 342 461 859 189

Sarana dan prasarana umum yang ada di Kampung Pilanjau secara garis besar adalah

sebagai berikut :

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Kampung Pilanjau

No. Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan

1. Kantor Desa 2 Unit

2. Puskesmas Pembantu (Pustu) 1 Unit

3. Poskesdes 1 Unit

4. Posyandu 2 Unit

5. Gedung Serba Guna 1 Unit

6. Poskamling 6 Unit

7. TK (Taman Kanak-kanak) 2 Unit

8. PAUD 2 Unit

9. SD Negeri 1 Unit

10. TPA 1 Unit

11. Masjid 2 Unit

12. Mushola 1 Unit

13. Gereja 4 Unit

14. Tempat Pemakaman Islam 1 Lokasi

15. Tempat Pemakaman Kristen 1 Lokasi

16. Jalan Permukiman

17. Jalan Poros 4.500 m

18. Tanah Lokasi Pasar Kampung ± 2 Ha

19. Lapangan Volly 1 Lokasi

20. Lapangan Takraw 1 Lokasi

21 Lapangan Bulutangkis 2 Lokasi

22. Rumah Genset 1 Unit

2.1.4. Keadaan Ekonomi


Kondisi ekonomi masyarakat Kampung Pilanjau secara pandangan mata dapat dilihat jelas

perbedaan yang ada pada Rumah Tangga yang berkategori sangat miskin, miskin, sedang

dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencaharian disektor usaha yang berbeda – beda

dan berjenjang. Sebagian besar bermata pencaharian pada sektor non formal seperti

karyawan swasta pada perusahaan, buruh harian lepas, buruh tani, perkebunan sawit,

nelayan, pedagang dan sebagian kecil pada sektor formal seperti PNS tenaga medis dan Guru

serta Honorer Guru, dll.

2.2. KONDISI PEMERINTAH DESA 2.2.1. Pembagian Wilayah Kampung

Pembagian wilayah Kampung Pilanjau dibagi menjadi 12 (Dua belas) Rukun Tetangga, dan

masing-masing RT telah ada pembagian wilayah, jadi di setiap RT ada yang mempunyai

wilayah pertanian, perkebunan, tambak dan beberapa RT berada di area PT. Kertas

Nusantara, sementara pusat Kampung berada di RT 2 (dua), RT dipimpin dan dibawah

naungan Kepala Kampung.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung (SOPK) Struktur Organisasi Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau menganut

Sistem Kelembagaan Pemerintahan Kampung dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan

dalam gambar sebagai berikut :

GAMBAR 1

KAMPUNG PILANJAU KECAMATAN SAMBALIUNG

KABUPATEN BERAU

KETUA

M. YUDIS

BPK KEPALA KAMPUNG

Ir. BURHANUDDIN MIDE

PERANGKAT KAMPUNG

Kaur

Pemerintahan

YUSTIN. P

Kaur

Pembangunan

ABDUL ASIS

Anggota MUSLIM TAHIR

Anggota

ABDUL MUIN KETUA RT 1

SARIPUDDIN

Kaur Umum

RANO

SEKRETARIS KAMPUNG

MARTHEN TANDIARRANG, SE

KETUA RT 2

ABBAS

KETUA RT 3

M. JORIDAN

KETUA RT 4

H. MUHAMMAD

KETUA RT 5

LUTHER BA’RU

KETUA RT 6

NATAN. L.S

KETUA RT 7

MIFTAHUDIN, S.T

KETUA RT 8

Drs. A. GAFAR

KETUA RT 9

MARA PALELE

KETUA RT 10

SUDARMAN

KETUA RT 11

YUNUS K.

Anggota A.SURACHMAN

Sekretaris

BIDSAL. P.

KETUA RT 12

Anggota

JONI

WAKIL


BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI KAMPUNG PILANJAU

Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan disetiap RT dalam Proses Menggagas Masa Depan Kampung (MMDK) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah Kampung selama enam tahun, didapati Potensi Kampung sebagai berikut : 3.1.1. POTENSI URUSAN WAJIB

NO. BIDANG SUB BIDANG POTENSI LOKASI

1.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pemerintahan

Masih minimnya pengetahuan Aparatur Kampung dan BPK

Honor aparat Kampung dan BPK yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga

Seragam Aparat Kampung belum lengkap.

Struktur Aparatur Kampung lengkap dengan profil Kampung

Lahan kas kampung yang tidak dimanfaatkan

Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan dan BPK tentang Undang Undang dan Peraturan Kampung

Masih kurangnya masyarakat akan pemahaman tentang beorganisasi

Sarana Kantor Kampung dan peralatan lainnya belum lengkap

Adanya kendaraan dinas roda dua

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

2 Pembangunan Kampung

Kesehatan Sumber Air Bersih belum memadai

Ada Warga Miskin

Adanya Puskesmas Pembantu (Pustu)

Adanya Bidan Kampung, Perawat.

Adanya Posyandu

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

Sarana dan Prasarana

Adanya Jalan Umum skala Negara

Adanya Jalan Kampung penghubung antar Kampung dan RT

Adanya Jalan pengubung antar rumah (lingkungan)

Adanya Jalan Usaha Tani

Adanya Jembatan Kayu

Kampung Kampung Kampung RT 1,RT 3 dan RT 3, RT 5, RT 10 Kampung


Adanya Posyandu

Adanya Lokasi Pasar Kampung

Adanya Kantor Kepala Kampung

Adanya Sarana Ibadah

Adanya Angkutan Ketinting Sungai

Adanya Genset Kampung yang rusak

Adanya Gedung Olahraga

Adanya tempat pemakaman Islam

Adanya tempat pemakaman Kristen

Adanya lokasi perpustakaan

Kampung RT. 2 RT. 2, RT 3, RT 5, RT 6, RT 11 RT 1 dan RT 10 Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

Pendidikan Adanya guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA

Adanya TPA

Adanya siswa dan calon siswa untuk TK, SD, SMP dan SMA

Adanya Kanak-kanak Usia Dini

Ada Gedung Sekolah Dasar (SD)

Ada Gedung TK

Adanya Perpustakaan Kampung

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

Ekonomi Adanya Kelompok SPP Ibu Mandiri

Adanya lokasi Pasar Kampung

Adanya Kelompok usaha masyarakat

Adanya lokasi tambak ikan

Adanya lokasi penangkapan ikan (muara laut)

Adanya Bengkel Motor

Adanya masyarakat yang memiliki Kendaraan sewa Angkutan Barang / Penumpang

Tidak adanya pangkalan Minyak Tanah

Adanya usaha Air isi Ulang

Adanya masyarakat yang memelihara hewan ternak berupa sapi, kambing, ayam kampung, dan ikan keramba / tambak

Adanya tempat penjualan ikan laut dan air tawar

Adanya Usaha masyarakat berupa menjahit

Kampung Kampung Kampung RT 1, RT 3, RT 10 RT 1, RT 3, RT 10 Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung


Adanya Usaha pembibitan (Sawit, sahang / merica dan kertas serta jenis kayu lainya)

Adanya Usaha masyarakat kecil berupa Penjualan sembako

Adanya lokasi persawahan

Adanya usaha masyarakat berupa penggilingan padi

Adanya BUM Kampung

Kampung Kampung RT 3 RT 1, RT 2, RT 3 Kampung

Pertanian

Adanya masyarakat bertani Palawija dan Holtikultura

Adanya area Persawahan yang tidak dibuka

Hasil Pertanian tidak maksimal akibat hama

Hasil yang tidak maksimal akibat bibit yang tidak unggul

Minat bertani masyarakat kurang

Adanya Kebun Sahang / merica

Adanya kebun kayu kertas

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

Perikanan

Adanya Sungai Muara Laut

Adanya kelompok Nelayan budidaya ikan keramba dan tambak

Adanya kelompok budidaya ikan tawar

RT 1,3,10 RT 1,3,10 RT 1,3,10 Pilanjau

Peternakan

Adanya sapi milik warga masyarakat

Kurangnya tanah lapang untuk penyediaan rumput dan kandang ternak

Adanya kambing milik masyarakat

RT 3, 5, 6 RT 3,5,6 Pilanjau

Pariwisata Adanya sumber mata air

Adanya hutan bakau

RT 3 RT 3

3. Pembinaan Kemasyarakatan

Adanya Klub Bola Kaki , Bulu tangkis dan Bola Volly

Adanya kegiatan Karang Taruna

Adanya Lapangan Bola Voli

Adanya BPK

Adanya masyarakat yang belum begitu mengenal Kesenian daerah dan tidak berkembang dan jiwa sosial mulai memudar

Adanya kegiatan ibu-ibu PKK

Adanya Grup rebana TPA

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung


Adanya Majlis Taklim Kampung(Laki-laki dan perempuan)

Masih banyak warga belum memiliki surat syah atas kepemilikan tanah dan bangunan.

Adanya LPM

Adanya Organisasi Adat

Adanya Linmas Kampung

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan menjahit

Pelatihan tata boga

Pelatihan membuat kerajinan tangan

Pelatihan tata rias

Pelatihan Komputer

Pelatihan pertanian

Pelatihan – pelatihan lainnya


3.2. MASALAH KAMPUNG PILANJAU

Berdasarkan Musyawarah dan Penjaringan Potensi yang dilakukan disetiap RT dalam Proses Mengagas Masa Depan Kampung (MMDK) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah Kampung selama enam tahun, didapati Masalah Kampung sebagai berikut :

3.2.1. MASALAH URUSAN WAJIB

NO. BIDANG MASALAH LOKASI

1. Pendidikan Minimnya Honor tenaga pengajar PAUD dan TK

PAUD Terpadu Pilanjau belum punya gedung sendiri

SDN 011 kekurangan ruang belajar

Minimnya sarana peralatan dan perlengkapan permainan PAUD dan TK

Masih ada Siswa miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah

Minimnya sarana peralatan dan perlengkapan TPA

Anak usia dini yang ingin bermain dan sambil sekolah.

Tingginya minat baca tetapi belum ada penjaga tetap perpustakaan Kampung dan belum adanya gedung sendiri.

Ruang Baca Perpustakaan tidak memadai

Perpustakaan Kampung belum punya gedung sendiri

Belum adanya gedung SMP dan SMA

Kampung RT 2 / RT 5 RT 3 RT 2 / RT 5

Kampung RT 1

Kampung Kampung

Kampung

Kampung

Kampung


2. Kesehatan Kurangnya sarana air bersih

Banyak masyarakat yang terserang ISPA pada musim Pancaroba

Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS

Sampah mencemari bantaran sungai dan muara laut

Sering terjadi Demam Berdarah pada masyarakat

Masih adanya rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Posyandu yang ada masih kurang memadai untuk kegiatan Posyandu

Kurangnya obat – obatan di Posyandu

Sering terjadi kesulitan untuk mobilisasi pada warga masyarakat yang sakit.

Kurang memadainya Sarana pelayanan Kesehatan

Belum adanya MCU Umum

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

3. Sarana dan Prasarana Pada saat hujan banyak Badan jalan terendam Air.

Jalan becek dan setapak kearah perkebunan dan yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Jalan becek kearah jalan masuk Kampung

Adanya jembatan penghubung antar rumah warga yang sudah rusak.

Penerangan/lampu jalan tidak ada sehingga jalan Kampung gelap

Jalan berdebu diwaktu kemarau

Kondisi dermaga dan jembatan sudah tidak layak untuk dipakai

Adanya dermaga belum memadai untuk para Nelayan.

Jembatan, jalan usaha tani rusak

Belum ada pasar untuk pemasaran hasil pertanian dan perikanan masyarakat

Tidak ada tempat pemasaran hasil produksi petani

Belum adanya penerangan listrik masuk kampong

Belum adanya tempat penyimpanan peralatan galian pekuburan

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung RT 10 RT 1, RT 2, RT 10 Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

4. Lingkungan Hidup Masih adanya penjual dari luar kampung yg berjualan berkeliling

Adanya warga yang masih membuang sampah kesungai dan muara.

Masih adanya Ternak masyarakat dilepas secara liar (tidak dikan-dangkan).

Adanya pemeliharaan anjing yang sangat menggangu ketenangan

Sampah Rumah Tangga yang belum

Kampung RT 1, 2, 3 dan RT 10 Kampung Kampung


dikelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran

Kampung

5. Sosial budaya Adanya sarana Olahraga permanen (Bola Voly, Takraw, Bulutangkis)

Belum adanya sarana lapangan sepak bola

Masih banyak lahan yang kepemilikannya dari luar Kampung.

Tidak ada tempat melaksanakan kegiatan kesenian masyarakat.

Masih lemahnya prilaku generasi muda terhadap sosial dan budaya.

Masih adanya tanah masyarakat desa yang belum mempunyai bukti kepemilikan yang sah / sertifikat tanah.

Masjid Kampung belum memadai, pengadaan Keg. Hiburan Rakyat dan hari besar lainnya

Sarana Rumah Ibadah belum selesai karena kekurangan dana

Kurangnya keterampilan kader PKK

Kurangnya partisipasi ibu – ibu dalam kegiatan PKK

Tidak ada Petugas pemeliharaan Taman Pemakaman Islam dan Kristen

Poskamling yang ada Kurang

Belum adanya kelompok / sanggar seni dan budaya dari organisasi Adat

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung RT. 2, 3, 5 dan 6 Kampung Kampung RT 3 dan RT 6 Kampung

6. Pemerintahan

Belum adanya tata batas wilayah kampung dengan kampung lain

Belum adanya pelatihan aparatur Kampung dan BPK yang memadai.

SDM Aparatur Kampung masih kurang

Kurangnya insentif aparatur Kampung

Pembelian Sepatu dan Penggantian pakaian seragam aparatur Kampung dan BPK,RT, LPM dan Lain lain.

Biaya operasional kantor yang rendah dan tidak mencukupi

Data Base dan profil Kampung belum lengkap.

Belum memiliki sumber pendapatan Kampung

Belum dikelola maksimal tanah kas Kampung

Adanya sumber mata air

Pemahaman terhadap Peraturan dan perundang-undangan dan Perda masih lemah

Kurangnya partisipasi Ketua RT dalam pertemuan Kampung

Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung

7. Koperasi dan Usaha masyarakat

Kurangnya modal bagi masyarakat miskin

Kurangnya pembinaan bagi usaha

Kampung Kampung


kecil masyarakat

Hasil Industri yang tidak bisa dipasarkan secara maksimal.

Kurangnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui pelatihan menjahit dan kerajinan tangan.

Belum adanya BUM Kampung

Kampung Kampung Kampung

3.2.2. MASALAH URUSAN PILIHAN

NO BIDANG MASALAH LOKASI

1. Pertanian Adanya hama menyerang tanaman masyarakat

Kurang penggunaan pupuk pabrik hasil petani kurang maksimal Sulitnya mendapatkan pupuk ber-subsidi.

Pemanfaatan lahan masyarakat belum maksimal

Adanya hama babi dan hama tikus yang merusak pertanian akibatnya gagal panen bagi petani.

Susahnya pemasaran hasil usaha rumah masyarakat.

Hasil panen yang tidak memadai

Adanya bibit perkebunan yang tidak terjamin mutunya (tidak bersertifikasi)


2. Perikanan Kurangnya sarana peralatan transportasi dan alat tangkap ikan laut.

Kurangnya pengetahuan tentang budidaya Ikan tambak

Sering gagal panen akibatnya kurangnya pengetahuan tentang budidaya ikan tawar

RT1,2 dan 10 RT 1,2,3 dan 10 Kampung

3. Peternakan Ternak sapi yang berkeliaran di area perkebunan masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum memiliki ternak

RT 3 Kampung

4. Pariwisata Jalan ke area sumber mata air belum memadai

Jalan menuju lokasi bakau belum ada

RT 3 RT 3


BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH KAMPUNG PILANJAU

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

dengan melihat potensi dan kebutuhan Kampung. Penyusunan Visi Kampung Pilanjau

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam

Kampung seperti Pemerintah Kampung, BPK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh

Pemuda, LPM, PKK, serta kelompok-kelompok masyarakat Tani dan Nelayan. Dengan

mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Kampung sebagai satu kesatuan kerja

wilayah pembangunan, maka Visi Kampung Pilanjau adalah:

“Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung Pilanjau Yang Baik, Bersih,

Transparan, demi Terwujudnya Masyarakat Adil, Makmur dan Sejahtera”

4.1.2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang

harus dilaksanakan oleh Kampung untuk mencapai Visi Kampung tersebut.

Visi berada di atas Misi Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam Misi agar dapat di

lakukan secara seksama dan berkesinambungan. Adapun Misi Kampung PILANJAU adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dan transparan

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum guna mendukung kelancaran ekonomi

masyarakat

3. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan kampung agar dapat

memberikan pelayanan maksimal yang meliputi:

Infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, keamanan, dan ketertiban

4. Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat

5. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum

6. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat Kampung dan BPK

4.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

4.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kampung Pilanjau di tahun 2016 - 2021

maka arah kebijakan pembangunan Kampung diprioritaskan pada bidang:

- Peningkatan hasil pertanian, peternakan, pertanian dan keanekaragaman jenis usaha

dengan sistem intensifikasi

- Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

- Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja, termasuk

manajemen usaha.

- Peningkatan keterampilan dan Sumber daya manusia

Pencapaian dari arah kebijakan di atas akan dilaksanakan melalui keterlibatan dan partisipasi

seluruh lapisan masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.


4.2.2. POTENSI DAN MASALAH

Dari hasil pengkajian keadaan Kampung melalui metode MMDK (Menggagas Masa Depan

Kampung) maka ditemukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Kampung Pilanjau

akan menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kampung untuk

mencapai visi Kampung tahun 2016.

Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi di tingkat RT dan Kampung meliputi

bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya,

pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian, perikanan, peternakan dan bidang pariwisata

4.2.3. PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bidang Pemerintahan Lokasi Volume

1.1 Pelatihan bagi Aparatur Kampung, RT dan BPK Kampung 1 Paket

1.1 Penambahan honor aparat Kampung dan BPK Kampung 1 Paket

1.2 Pengadaan pakaian seragam aparatur Kampung, BPK, RT, LPM, PKK dan Karang Taruna

Kampung 1 Paket

1.3 Penambahan biaya operasional kantor Kampung Kampung 1 Paket

Pembuatan dan pengadaan database Profil Kampung

1.4 Pengadaan dan pemanfaatan tanah kas Kampung yang produktif

Kampung Hektar

1.5 Pengadaan dan Perbaikan mesin genset listrik kampung

Kampung 1 Paket

1.6 Pembelian Computer/Laptop/printer Kampung 10 Paket

1.7 Pembelian peralatan dan perlengkapan ATK Kampung 1 Paket

1.8 Pengadaan Sepatu untuk aparat, bpk dan RT serta lembaga lainnya

Kampung 1 Paket

1.9 Honor untuk lembaga/panitia yang dibentuk Kampung

Kampung 1 Paket

1.10 Penataan kelembagaan Kampung, LPM, PKK dan Karang Taruna

Kampung 1 Paket

1.11 Pembangunan balai pertemuan kelompok Kampung 1 Paket

1.12 Papan Struktur, papan nama instansi pemerintah sekolah dan Posyandu serta lembaga lainnya

Kampung 1 Paket

1.13 Pengadaan gapura selamat datang kampung Kampung 1 Paket

1.14 Pengadaan GPS Kampung 1 Unit

2. PEMBANGUNAN KAMPUNG

a. Bidang Pendidikan Lokasi Volume

2.1.1 Pemberian Honor tetap Guru TK dan PAUD Kampung 21 Orang

2.1.2 Honor tetap guru TPA RT. 1 3 Orang

2.1.3 Pemberian beasiswa bagi anak yang tidak mampu Kampung 40 orang

2.1.4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan TPA Kampung 1 unit

2.1.5 Pengadaan Gedung SMP dan SMA Kampung 2 Paket

2.1.6 Pengadaan peralatan dan perlengkapan TK dan PAUD

RT 2, RT. 5 2 unit

2.1.7 Penambahan ruang lokal TK dan ruang bermain RT 2, RT 5 2 Paket

Pengadaan Gedung Paud Terpadu RT 2, RT 5 1 Paket

2.1.8 Penambahan Ruang lokal SD Kampung 1 Paket

2.1.9 Honor tetap pengelola Perpustakaan Kampung Kampung 5 Orang

2.1.10 Pengadaan bangunan Perpustakaan Kampung Kampung 1 Paket

2.1.11 Pengadaan Buku Buku baru Perpustakaan Kampung.

Kampung 1 Paket

2.1.12 Pembangunan Sarana Sekolah untuk lanjutan Kampung 1 Paket


tingkat atas.

2.1.13 Pengadaan profil tank untuk sarana pendidikan PAUD, TK dan SD

RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 5

1 Paket

2.1.14 Bak sampah untuk PAUD, TK dan SD RT 1,RT 2, RT 3 dan RT 5

1 Paket

2.1.15 Pos jaga dan penjaga pintu sekolah TK,SD RT 1,RT 2, RT 3 dan RT 5

1 Paket

2.1.16 Insentif untuk Guru PAUD dan TK RT 1, RT 2 dan RT 5

1 Paket

2.1.17 Lemari Buku, Meja Kursi Belajar, ruang UKS untuk PAUD, TK dan SD

RT 1, RT 2 dan RT 5

1 Paket

2.1.18 Pembelian lokasi/tanah untuk pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Kampung 1 Paket

2.1.19 Pembelian lokasi/tanah untuk pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Kampung 1 Paket

2.1.20 Pengadaan perlengkapan dan peralatan Sekolah dan buku-buku pelajaran untuk semua tingkat sekolah

Kampung 1 Paket

b. Bidang Kesehatan Lokasi Volume

2.2.1 Pengadaan air Minum Bersih Kampung 1 Paket

2.2.2 Penambahan Sumur Bor Kampung 10 Paket

2.2.3 Pembuatan Bendungan Kampung 1 Paket

2.2.4 Pengadaan Jamkesmas/BPJS Kampung 1 paket

2.2.5 Pengadaan Peralatan Fogging dan Fogging Rutin Kampung 1 Paket

2.2.6 Bedah rumah untuk Sanitasi masyarakat miskin Kampung 250 Unit

2.2.7 Perluasan gedung posyandu (lengkap) Kampung 1 Paket

2.2.8 Pemberian Honor tetap Kader Posyandu Kampung 21 Orang

2.2.9 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Kampung 2 Paket

2.2.10 Pengadaan Mobil Ambulance Kampung Siaga Kampung 1 Unit

2.2.11 Penambahan Ruang Puskesmas Pembantu dan rumah Dinas Tenaga Kesehatan Kampung Siaga

Kampung 1 Paket

2.2.12 Penambahan Ruang Dinas Tenaga Poskesdes Kampung 1 Paket

2.2.13 Pengobatan gratis dan sunat massal Kampung 1 paket

2.2.14 Pembelian peralatan dan pencegahan nyamuk demam berdarah

Kampung 1 paket

2.2.15 Pelayanan Dokter Kampung 1 paket

c. Bidang Sarana dan Prasarana Lokasi Volume

2.3.1 Pengerasan/penyirtuan/semensasi dan pengaspalan jalan poros /pemukiman.

Kampung 10 Km

2.3.2 Pembuatan Siring Tepi sungai Kampung 1 Km

2.3.3 Pembuatan dan perbaikan Drainase jalan Kampung 26 Km

2.3.4 Pembuatan Gorong – gorong Kampung 9 Unit

2.3.5 Pembukaan dan perbaikan jalan usaha tani Kampung 30 Km

2.3.6 Pembuatan Pagar keliling Kampung Kampung 10 Km 2.3.7 Pengadaan lampu jalan Kampung 1 paket

2.3.8 Pembuatan Dermaga dan Tambatan Perahu RT 1 dan RT 10

2 Paket

2.3.9 Pembuatan dan perbaikan pos kamling Kampung 6 unit 2.3.10 Semenesasi/penimbunan Halaman Bangunan

Kampung dan rumah ibadah Kampung 1 Paket

2.3.11 Pemagaran sarana dan prasarana Bangunan milik Kampung dan Sarana Ibadah

Kampung 1 Paket

2.3.12 Pemagaran/semenesasi Sarana Olah Raga dan bangunan milik kampung

Kampung 1 Paket

2.3.13 Peralatan Gotong Royong dan gudang peralatan Kampung 1 Paket

2.3.14 Pengadaan Gerobak dorong Kampung 1 Paket 2.3.15 Pengadaan mobil untuk angkut sampah Kampung 1 Paket 2.3.16 Perbaikan dan pengadaan motor sampah Kampung 1 Paket

2.3.17 Pembuatan Taman Bermain Kampung 1 Paket 2.3.18 Pembangunan dan renovasi masjid/Mosholla Kampung 1 Paket


2.3.19 Penimbunan jalan umum, rumah asset kampung Kampung 1 Paket 2.3.20 Pengembangan kampung dengan pembukaan

jalan/gang baru Kampung 1 Paket

2.3.21 Pengadaan WC umum Kampung 1 Paket 2.3.22 Pembelian dan pembebasan tanah untuk

asset/bangunan milik Kampung Kampung 1 Paket

2.3.23 Pengadaan taman bangunan milik Kampung Kampung 1 Paket

2.3.24 Renovasi bangunan milik Pemerintah Kampung Kampung 1 Paket 2.3.25 Pembangunan gudang dan dapur serta

pemasangan kanopi sarana prasarana Umum Kampung 1 Paket

2.3.26 Pemasangan teralis untuk bangunan milik Kampung.

Kampung 1 Paket

2.3.27 Pembuatan Tempat Parkir Perkantoran, sekolah dan sarana umum lainnya

Kampung 1 Paket

2.3.28 Pembangunan sarana/prasarana baru Kampung 1 Paket

2.3.29 Pembuatan Jembatan Kampung 13 Paket 2.3.30 Pengadaan PLTS & Genset Kampung 300 Unit 2.3.31 Rehab / Renovasi Rumah Ibadah RT 2, RT 3, RT

5 dan RT 6 6 Unit

2.3.32 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah Ibadah

RT 2, RT 3, RT 5 dan RT 6

6 Unit

2.3.33 Pembangunan tempat penyimpanan peralatan pekuburan dan gazebo halte

RT 6 dan RT 3 2 Unit

2.3.34 Pembuatan Pasar Kampung Kampung 1 Unit

d. Bidang Lingkungan Hidup Lokasi Volume

2.4.1 Rekomendasi pengelolaan sampah secara baik di TPA

Kampung 1 paket

2.4.2 Pengadaan tanaman untuk penghijauan Kampung 1 paket

2.4.3 Pembuatan PerKamp tentang Penertiban ternak liar dan usaha ternak lainnya

Kampung 1 paket

2.4.4 Pembangunan dan perbaikan tempat pembuangan akhir sampah

Kampung 1 paket

e. Bidang Pertanian Lokasi Volume

2.5.1 Pengadaan pupuk bersubsidi dan Pupuk Kandang Kampung 1 paket

2.5.2 Data base dan Pemanfaatan lahan tidur dengan usaha tani terpadu

Kampung 1 paket

2.5.3 Pengendalian hama babi dan tikus Kampung 1 paket

2.5.4 Pengadaan bibit perkebunan dan tanaman Holticoltura

Kampung 1 paket

2.5.5 Pengadaan bibit buah buahan unggul Kampung 1 paket

2.5.6 Pengadaan Hand tractor Kampung 1 paket

2.5.7 Pengadaan peralatan dan perlengkapan pertanian Kampung 1 Paket

2.5.8 Penyuluhan/pelatihan pertanian perkebunan Kampung 1 Paket

2.5.9 Racun rumput Kampung 1 paket

f. Bidang Perikanan Lokasi Volume

2.6.1 Pembuatan Keramba darat dan sungai Kampung 1 paket

2.6.2 Pengadaan Bibit ikan yang unggul Kampung 1 paket

2.6.3 Pelatihan bagi pelaku peternak ikan Kampung 1 paket

2.6.4 Pengadaan Perahu dan mesin ketinting untuk Nelayan

Kampung 1 paket

2.6.5 Bantuan perlengkapan dan peralatan untuk nelayan

Kampung 1 paket

2.6.6 Pengadaan Tambatan Perahu Kampung 1 Paket

g. Bidang Peternakan Lokasi Volume

2.7.1 Penyiapan lahan untuk Kandang ternak sapi Kampung 1 paket

2.7.2 Penambahan Volume jumlah ternak Kampung 1 paket

2.7.3 Pemanfaatan Limbah Ternak Kampung 1 paket

2.7.4 Pengadaan ternak sapi Kampung 1 paket

2.7.5 Pengadaan bibit itik dan mentok Kampung 1 paket


2.7.6 Pelatihan Pelatihan dan Penyuluhan pada Kelompok Ternak

Kampung 1 Paket

h. Bidang Pariwisata Lokasi Volume

2.8.1 Pengadaan Lahan untuk pemancingan Kampung 1 Paket

2.8.2 Kerja sama dengan Dinas Kehutanan untuk pemerliharaan Hutan Lindung

Kampung 1 Paket

2.8.3 Pemantapan Perkam tentang Investor dan tenaga kerja luar Kampung

Kampung 1 paket

2.8.4 Program pembiasaan pada masyarakat, membuka usaha ekonomi masyarakat secara parsitipatif

Kampung 1 paket

2.8.5 Menindaklanjuti dan memberikan sanksi hukum kepada penebang liar

Kampung 1 paket

2.8.6 Perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan menuju Kampung Agrowisata.

Kampung 1 paket

3. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Lokasi Volume

3.1 Penyusunan PerKamp pengelolaan kegiatan usaha masyarakat dalam Kampung

1 paket

3.2 Pelatihan bagi Lembaga Pemberdayaan, PKK dan Karang Taruna

Kampung 1 paket

3.3 Penyusunan RPJMKamp, RKPKamp dan RAPBKamp

Kampung 1 paket

3.4 Pelatihan pemahaman UU dan Perda tentang Kampung

Kampung 1 paket

3.5 Pengadaan Lap. Sepak bola

3.6 Perawatan Rutin lapangan volly, Bulutangkis, Takraw, Bola kaki

Kampung 1 paket

3.7 Pembuatan perkamp tentang kepemilikan lahan dan tata guna tanah

Kampung 1 paket

3.8 Pembinaan Kerukunan antar Umat Beragama

3.9 Pembuatan sertifikat bersubsidi (prona) Kampung 1 paket

3.10 Peringatan HUT RI, HUT Kampung dan Peringatan hari-hari besar keagamaan

Kampung 1 Paket

3.11 Bantuan beras Miskin untuk warga tidak mampu Kampung 1 Paket

3.12 Pengadaan tandun air untuk masyarakat Kampung 1 Paket

3.13 Bantuan pembuatan MCK Kampung 1 Paket

3.14 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kesenian Kampung 1 Paket

3.15 Perlengkapan/pengadaan pengajian laki-laki dan perempuan

Kampung 1 Paket

3.16 Buta aksara dan ujian paket Kampung 1 Paket

3.17 Pengadaan Donor darah Kampung 1 Paket

3.18 Pengadaan lomba untuk tingkat sekolah dan masyarakat

Kampung 1 paket

3.19 Pawai budaya hari jadi Kampung yang diikuti dengan turnamen bola

Kampung 1 paket

3.20 Pembuatan tempat pemasangan baliho Kampung 1 paket

3.21 Pembelian mesin las dan pipa besi bulat/segi tiga/segi empat

Kampung 1 paket

3.22 Program Keamanan dan Ketertipan Kampung Kampung 1 Paket

3.23 Pengadaan Simpan Pinjam Kampung 1 paket

3.24 Pembelian timbangan Kampung 1 paket

3.25 Pembelian alkon Kampung 1 paket

3.26 Pembelian Gorden Kampung 1 paket

3.27 Pembelian bungkus kursi dan taplak meja Kampung 1 paket

3.28 Perlengkapan dapur untuk Kantor dan kelembagaan Kampung

Kampung 1 paket

3.29 Pembelian kipas angin dan ac untuk Kantor dan kelembagaan Kampung

Kampung 1 paket

3.30 Pembinaan masyarakat melalui Lembaga Adat Kampung 1 paket

3.31 Pengadaan kegiatan lomba HUT RI Kampung 1 paket


3.32 Renovasi gedung serba guna Kampung 1 Unit

3.33 Perluasan ruang kegiatan PKK Kampung 1 paket

3.34 Pengadaan peralatan dan perlengkapan Masjid Kampung 1 paket

4. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Lokasi Volume

4.1 Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat Kampung 1 paket

4.2 Penambahan modal untuk kegiatan usaha Kampung 1 paket

4.3 Pembentukan kelembagaan usaha masyarakat Kampung 1 paket

4.4 Pembinaan dan koordinasi dengan pemda Kampung 1 paket

4.5 Pelatihan Automotif Kampung 1 paket

4.6 Pelatihan keterampilan untuk PKK dan Remaja Kampung

Kampung 1 paket

4.7 Pelatihan Fardhu Kipayah Kampung 1 Paket

4.8 Penyediaan/pengadaan tenaga kerja Kampung 1 paket

4.9 Pengadaan tutor pelatih untuk kesenian budaya serta keterampilan kerajinan tangan

Kampung 1 paket

4.10 Pelatihan bahasa asing Kampung 1 paket

4.11 Pelatihan Cumputer Kampung 1 paket

4.12 Peningkatan kapasitas keterampilan generasi muda di bidang sosial dan seni budaya

Kampung 1 paket

4.13 Pembelian mesin jahit Kampung 1 paket

4.14 Pelatihan tata rias / penyediaan alat-alat rias Kampung 1 paket

4.15 Pelatihan tata boga Kampung 1 paket

4.16 Pelatihan – pelatihan lainnya Kampung 1 paket

4.2.4. STRATEGI PENCAPAIAN

Dari berbagai usulan program yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian, Perikanan, Peternakan dan pariwisata, akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Untuk mencapai tujuan tersebut akan dirumuskan kembali secara lebih rinci dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kampung yang dirumuskan setiap 1 (satu) tahun anggaran dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Kampung Pilanjau.


BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menegah Kampung (RPJMKamp) Pilanjau Periode

Tahun 2016 – 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di

Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang

selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Kampung,

Dokumen RPJMKamp ini disusun secara partisipatif bersama masyarakat Kampung Pilanjau,

dan kami menyadari bahwa RPJMKamp ini masih banyak sekali kelemahan dan

kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk

perbaikan Rencana RPJMKamp ini. Terima Kasih.

Kepala Kampung Pilanjau

Ir. Burhanuddin Mide

sambutan kepala kampung · sambutan kepala kampung assalamu alaikum wr, wb, salam sejahtera buat...

Documents