rpjmd

i

DAFTAR ISI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH Daftar Isi ................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................ I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................... I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..................................... I-4

1.4. Sistematika Penulisan ............................................. I-9

1.5. Maksud dan Tujuan ................................................ I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerau ............................................ II-1

2.2. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat .......................... II-11

2.3. Fokus Kesejahteraan Sosial ..................................... II-17

2.4. Aspek Pelayanan Umum .......................................... II-22

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ................................... III-1

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan .............................. III-19

3.3. Kerangka Pendanaan ............................................... III-20

BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan IV-1

4.2. Isu-Isu Strategis ....................................................... IV-10

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan ................................................... V-1

5.2. Misi Pembangunan .................................................. V-4

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ......................... V-5

ii

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Umum ........................................................ VI-1

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan .................................... VI-3

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

DAERAH

10.1 Keadaan Transisi ..................................................... X-1

10.2 Kaidah Pelaksanaan ................................................ X- 1

BAB XI PENUTUP

I-1

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR …….. TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA

PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 - 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan Penjabaran Visi,

Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan terpilih

berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) Walikota dan Wakil

Walikota Padangsidimpuan Tahun 2012. Dokumen RPJMD merupakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada

dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017 merupakan tahapan lima (5)

tahun dalam rangka mewujudkan Visi dari RPJPD Kota Padangsidimpuan

Tahun 2005-2025, yaitu Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais,

berdaya saing, berbudaya sebagai Kota Pusat Pendidikan,

Perdagangan Barang Dan Jasa Terdepan Di Pantai Barat Sumatera

Utara. RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 merupakan

I-2


pedoman bagi Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD setiap tahunnya.

Penyusunan RPJMD 2013-2017 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan

komprehensif serta mengedepankan partisipasi Masyarakat dengan

mempertimbangkan dan menampung Aspirasi Pemangku kepentingan dan

stakeholder Pembangunan lainnya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan idiil dalam Penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan

Landasan Konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan

landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan

yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Padangsidimpuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

I-3


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008,

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan

(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);

I-4


1.3. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam sistem Perencanaan Pembangunan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan

yang utuh dari manajemen Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan, khususnya dalam menjalankan Agenda Pembangunan

yang telah tertuang dalam berbagai Dokumen Perencanaan. Hubungan

antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai

berikut:

1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kota Padangsidimpuan

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 merupakan Rencana

Pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Padangsidimpuan

2005-2025. Oleh sebab itu, Penyusunan RPJMD selain memuat Visi, Misi

dan Program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan

Periode 2013-2017, harus berpedoman pada RPJPD Kota Padangsidimpuan.

Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan 2005 – 2025, dengan Visi

Padangsidimpuan yang sejahtera, agamais, berdaya saing, berbudaya

sebagai Kota Pusat Pendidikan, Perdagangan Barang dan Jasa

terdepan di Pantai Barat Sumatera Utara merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang

diarahkan pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Visi

Pembangunan Jangka Panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi

pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan Daerah yang memiliki keunggulan

kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya;

(3) Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan berbudaya hukum; (4)

Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan

Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Pembangunan

yang berkelanjutan. Pada tahap ketiga RPJMD Kota Padangsidimpuan

yang dimuat di dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan, fokus Pembangunan

di arahkan pada Pendidikan, Perdagangan, Kota Jasa, Kota

I-5


Pariwisata, mewujudkan Masyarakat yang sehat, tata Pemerintahan

yang baik, demokratis dan berlandaskan hukum, Pemerataan

Pembangunan, dan sarana prasarana yang memadai, Kota yang Asri

dan Lestari, Kota yang tentram, tertib, damai dan bersatu, Kota yang

agamais, dan Kota yang berdaya saing. Fokus pembangunan ini

ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas

Pembangunan Kota Padangsidimpuan yang konsisten menuju terwujudnya

Visi dan Misi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2005-2025.

Gambar I

Hubungan RPJPD dan RPJMD

Arah

Kebijakan

Pembangunan

5 Tahun I

Arah

Kebijakan

Pembangunan

5 Tahun II

Arah

Kebijakan

Pembangunan

5 Tahun III

Arah

Kebijakan

Pembangunan

5 Tahun IV

Sasaran

Pembangunan 5 Tahun I

Sasaran

Pembangunan 5 Tahun II

Sasaran

Pembangunan 5 Tahun III

Sasaran

Pembangunan 5 Tahun IV

1.3.2. RPJMD dan RTRW Kota Padangsidimpuan

Penyusunan RPJMD 2013 – 2017, juga harus berpedoman pada berbagai

pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota

Padangsidimpuan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi Program

RPJPD VISI DAN MISI 20 TAHUN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN

RPJMD

I

RPJMD

II

RPJMD

III

RPJMD

IV

I-6


Pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota

Padangsidimpuan.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply)

ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan Perencanaan

dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan

ruang dan potensi sumberdaya alam yang berazaskan kelestarian

lingkungan menuju Pembangunan yang berkelanjutan. Dari Pembagian

Kawasan Lindung dan Budidaya yang juga bereratan dengan topografi dan

pola ruang wilayah, Kota Padangsidimpuan bisa dibagi dalam dua pola

ruang yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung

Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan

swaka alam dan cagar budaya, kawasan Lindung Geologi, Kawasan Rawan

Bencana Alam, kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan Kawasan

Budidaya Kota Padangsidimpuan meliputi kawasan peruntukan

Perumahan, kawasan peruntukan Perdagangan dan Jasa, kawasan

peruntukan Perkantoran, kawasan peruntukan Industri, kawasan

peruntukan Pariwisata, kawasan peruntukan kegiatan sektor informal,

kawasan peruntukan Pertanian, kawasan peruntukan Perikanan, kawasan

peruntukan Hutan produksi, kawasan peruntukan Pertahanan keamanan,

kawasan peruntukan Pendidikan, kawasan peruntukan Peribadatan dan

ruang evakuasi Bencana.

1.3.3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam Penyusunan Renstra SKPD dalam kurun

waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan Penjabaran teknis

RPJMD yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan teknis Operasional

dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan

setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu 5

I-7


(lima) tahun, yang disusun oleh setiap SKPD dan ditetapkan oleh Kepala

Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kota

Padangsidimpuan. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi

Perencanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 2

Hubungan antara RPJMD dengan Rencana Strategis SKPD

1.3.4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 setiap tahun

dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu Dokumen Perencanaan tahunan

Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang memuat prioritas program dan

kegiatan dari Renja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan

Musrenbang Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan secara berjenjang

Walikota Kepala SKPD

Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Program

Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Penyelenggaraan

Urusan Pemda

Program Prioritas

Visi Misi

Tujuan/

Sasaran

Program Prioritas

Kegiatan

Prioritas

RPJMD Renstra SKPD

I-8


mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga

Provinsi.

Gambar 3

Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3.5. RPJMN dan RPJMD Kota Padangsidimpuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014

merupakan Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang

Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. RPJMN 2010 – 2014 menjadi pedoman bagi

Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam melaksanakan

Pembangunan.

RPJMD

Penyelenggaraan

Urusan

Indikator Kinerja

Daerah

VISI DAN MISI 5 TAHUN

TUJUAN DAN SASARAN 5 TAHUN

Sasaran

Tahun I

Sasaran

Tahun II

Sasaran

Tahun III

Sasaran

Tahun IV

Sasaran

Tahun V

Strategi &

Arah

Kebijakan

Strategi &

Arah

Kebijakan

Strategi &

Arah

Kebijakan

Strategi &

Arah

Kebijakan

Strategi &

Arah

Kebijakan

Program Pembangun

an Daerah

Program Pembangun

an Daerah

Program Pembangun

an Daerah

Program Pembangun

an Daerah

Program Pembangun

an Daerah

RKPD

Tahun 1

RKPD

Tahun 2

RKPD

Tahun 3

RKPD

Tahun 4

RKPD

Tahun 5

I-9


Visi RPJMN 2010 – 2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,

Demokratis dan Berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan

dalam 3 Misi, yaitu : 1) Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera, 2) Memperkuat pilar-pilar Demokrasi, 3) Memperkuat dimensi

keadilan di semua bidang. Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam

RPJMN 2010 – 2014 menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota

Padangsidimpuan dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan

Daerah yang terdapat dalam RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 - 2017

dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dan Pembangunan

Nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013 – 2017 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN

BAB XI PENUTUP

I-10


1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk menghasilkan

rumusan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan secara

terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya Visi,

Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota

dan Wakil Walikota 2013-2017 dengan berpedoman pada RPJPD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014, serta berbagai

aspirasi seluruh stakeholder Pembangunan di Kota Padangsidimpuan.

Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan merupakan acuan dan pedoman

resmi bagi Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam penyusunan

Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD serta sekaligus merupakan

acuan Penentuan Program Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian

forum Musrenbang Kota Padangsidimpuan secara berjenjang, sehingga

konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana

Pembangunan Daerah dapat terjaga yang pada gilirannya akan

mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian

Pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan

2013-2017 dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam

menyusun Renstra SKPD yang sejalan dengan Visi Dan Misi Walikota Kota

Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan setiap tahap Pembangunan

secara periodik tahunan, selama 5 (lima) tahun baik dalam Perencanaan,

Pelaksanaan, Pengendalian, maupun Pengawasan.

I-11


1.5.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2017

adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan serta Program

Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan ke dalam arah kebijakan

dan Program Pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat

dilaksanakan selama Tahun 2013 - 2017;

2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota

Padangsidimpuan, dalam menentukan prioritas program dan Kegiatan

Pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota

Padangsidimpuan dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui

Bappeda Provinsi Sumatera Utara;

3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi

Pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur

dalam pelaksanaannya.

4. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja

setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;

5. Untuk meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang dilakukan dan

pemerataan hasil-hasil Pembangunan.

6. Menciptakan tata Pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi

yang aman dan kondusif dalam melaksanakan Pembangunan yang

berkelanjutan;

7. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan

Pembangunan antar tingkatan Pemerintahan mulai dari Pemerintah

Daerah, Swasta dan Masyarakat.

8. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan

Sumber Daya Daerah serta pengelolaannya.

II-1


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. GEOGRAFI

Secara Geografis Kota Padangsidimpuan terletak diantara 1o8’00’’ -

1o28’00’’ LU dan 99o13’00’’ - 99o20’00’’ BT dan berada pada ketinggian 260

sampai dengan 1.100 meter diatas permukaan laut. Sebelah Utara

berbatasan dengan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan

Angkola Timur), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli

Selatan (Kecamatan Batang Angkola dan Kec. Angkola Selatan), sebelah

barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola

Barat/Kecamatan Angkola Selatan) dan di sebelah timur berbatasan dengan

Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).

Peta Administrasi Kota Padangsidimpuan

II-2


Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan mencapai 146,85 km2 yang

dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak

sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah

terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 37,74 km2 atau sekitar 25,88

persen dari luas total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan

Padangsidimpuan Angkola Julu dengan luas 28,18 km2 atau sekitar 19,32

persen, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas 27,69 km2

atau sekitar 18,99 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

dengan luas 22,34 km2 atau sekitar 15,32 persen, Kecamatan

Padangsidimpuan Selatan dengan luas 15,81 km2 atau sekitar 10,84

persen, sedangkan Kecamatan Padangsidimpuan Utara mempunyai luas

wilayah terkecil yaitu 14,09 km2 atau sekitar 9,66 persen.

Grafik 2.1 Persentasi Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2011

II-3


Sampai tahun 2012 Kota Padangsidimpuan memiliki 79 desa/kelurahan

serta 265 satuan lingkungan, dan didiami oleh + 193.322 jiwa, dengan

tingkat kepadatan penduduk 1.316 jiwa/km².

Tabel.2.1 Luas Daerah Dan Banyaknya Desa Keluarahan Di Kota

Padangsidimpuan

Kecamatan Luas /Area

(KM²)

Banyak Desa

Kelurahan

Banyaknya

Satuan

Lingkungan

Padangsidimpuan Tenggara 27,69 18 38

Padangsidimpuan Selatan 15,81 12 62

Padangsidimpuan

Batunadua

37,74 15 44

Padangsidimpuan Utara 14,09 16 51

Padangsidimpuan

Hutaimbaru

22,34 10 41

Padangsidimpuan Angkola

Julu

28,18 8 29

Jumlah 146,85 79 265

Sumber: Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012

2.1.2. TOPOGRAFI

Kondisi fisik Topografi, Hidrologi dan Klimatologi Kota

Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar, bergelombang hingga

curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng

berkisar 0-8 % terdapat seluas ± 4.915,70 Ha atau 33 % dari luas total

wilayah Kota. Wilayah ini pada umumnya terdapat pada bagian tengah

Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan

Selatan.

II-4


B. Wilayah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8 – 15

% terdapat 2.706,56 Ha atau 18 % dari luas total Wilayah Kota, yang

terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

C. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15 – 25

% terdapat 3 .174,76 Ha atau 22 % dari luas total Wilayah Kota, yang

terdapat pada bagian Utara Kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan

Hutaimbaru dan Padangsidimpuan Angkola Julu.

D. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 – 40 % terdapat

seluas 2.424 Ha atau 17 % dari luas total Kota. Daerah ini umumnya

terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan

Padangsidimpuan Batunadua dan Padangsidimpuan Tenggara.

E. Wilayah yang terjal dengan kemiringan di atas 40 % terdapat seluas

1.464,66 Ha atau 10 % dari luas total Wilayah Kota. Daerah ini

merupakan gunung – gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah

Kota.

2.1.3 Iklim dan Hidrologi

Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah ini

beriklim tropis. Secara umum, Kota Padangsidimpuan memiliki iklim yang

sedang dengan suhu berkisar 22,5° C sampai dengan 24° C. Sebagaimana

Kabupaten/Kota lainnya, Kota Padangsidimpuan mempunyai dua musim,

yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya

terjadi pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus, sedangkan musim

penghujan terjadi pada Bulan September sampai dengan Bulan Pebruari,

diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba (BPS Kota

Padangsidimpuan, Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2012).

II-5


Disamping itu di Kota Padangsidimpuan terdapat 11 (sebelas) sungai dan

anak sungai yang tergolong sedang. Masyarakat di Kota Padangsidimpuan

masih banyak yang menggunakan sungai-sungai tersebut sebagai

pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari, selain itu digunakan juga

untuk pengairan sawah dan perikanan, yaitu :

Sungai Batang Angkola, dengan panjang 25 Km, Sungai Batang Kumal,

dengan panjang 11 Km, Sungai Batang Ayumi, dengan panjang 16 Km,

Sungai Batang Aek Rokkare, dengan panjang 5 Km. Sungai Aek

Sipogas, dengan panjang 6 Km, Sungai Aek Tolping, dengan panjang 3

Km, Sungai Aek Silangkitang, dengan panjang 2 Km, Sungai Aek Ratta,

dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Silandit, dengan panjang 3 Km,

Sungai Aek Tuhul, dengan panjang 4 Km, Sungai Aek Mompang,

dengan panjang 6 Km.

2.1.4. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan pada pertengahan tahun 2011

diperkirakan berjumlah 193.322 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 146,85

km² maka kepadatan penduduknya mencapai 1.316 jiwa/km². Kecamatan

Padangsidimpuan Utara merupakan kecamatan yang paling tinggi

kepadatan penduduknya yang mencapai 4.232 jiwa/km² disusul oleh

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yang mencapai 3.886 jiwa/km².

Jumlah rumah tangga di Kota Padangsidimpuan adalah 43.592 rumah

tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 4,43 orang. Jumlah

rumah tangga paling banyak berada di Kecamatan Padangsidimpuan

Selatan yaitu 13.850 rumah tangga sedangkan jumlah rumah tangga paling

sedikit berada di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu yaitu 1.701

rumah tangga.

II-6


Sex Ratio antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan Kota Padangsidimpuan mencapai sebesar 95,32 persen. Hal

tersebut berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding

jumlah penduduk laki-laki sekitar 4,68 persen. Penduduk Kota

Padangsidimpuan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan yaitu

sebanyak 149.383 jiwa sedangkan yang tinggal di pedesaan sebanyak

43.939 jiwa.

Tabel 2.2

Kepadatan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011

NO Kecamatan Luas

Wilayah

(KM²)

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Rata-rata

(Per KM²)

1 Padangsidimpuan

Tenggara

27,69 30 401 1 098

2 Padangsidimpuan Selatan 15,81 61 448 3 886

3 Padangsidimpuan

Batunadua

37,74 18 869 487

4 Padangsidimpuan Utara 14,09 59 623 4 232

5 Padangsidimpuan

Hutaimbaru

22,34 15 431 691

6 Padangsidimpuan Angkola

Julu

28,18 7 550 2 504

Jumlah 146,85 193 322 1 316

Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka 2012

II-7


Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan

Menurut Jenis Kelamin Dan Sex Ratio 2011

No Kecamatan

Penduduk Sex

Rasio Laki-Laki Perempuan Total

1 Padangsidimpuan

Tenggara

4.674 15.727 30.401 93,30

2 Padangsidimpuan Selatan 30. 315 31.131 61.446 97,38

3 Padangsidimpuan

Batunadua

9.421 9.448 18.869 99,71

4 Padangsidimpuan Utara 28.634 30.989 59.623 92,40

5 Padangsidimpuan

Hutaimbaru

7.587 7.846 15.433 96,70

6 Padangsidimpuan Angkola

Julu

3.716 3.834 7.550 96,92

Jumlah 94.347 98.975 193.322 95,32


Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota

Padangsidimpuan dari tahun 2007 – 2011 jumlah penduduk Kota

Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan. Tahun 2007 penduduk

Kota padangsidimpuan tercatat sebesar 185. 132 jiwa, kemudian meningkat

menjadi 188.499 jiwa tahun 2008, meningkat menjadi 191.912 jiwa pada

tahun 2009, meningkat menjadi 191.531 pada tahun 2010, begitu juga

pada tahun 2011 berjumlah 193. 322 jiwa.

II-8


Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan 2007 – 2011


Untuk melihat profil penduduk Kota Padangsidimpuan selain dapat dilihat

dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, juga dapat dilihat dari

komposisi usia, lapangan usaha dan pendidikan. Dari sisi usia, penduduk

Kota Padangsidimpuan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian:

kelompok (a) kelompok umur muda yakni kelompok umur 0 – 14 tahun.

Kedua kelompok umur produktif, yakni kelompok umur 15 – 64 tahun.

Ketiga kelompok umur tua, yakni kelompok umur diatas 65 tahun.

Grafik 2.3

Komposi Penduduk Kota Padangsidimpuan Berdasarkan Usia


180.000

182.000

184.000

186.000

188.000

190.000

192.000

194.000

2007 2008 2009 2010 2011

0 - 14

15 - 64

65 +

II-9


Bila dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, penduduk Kota

Padangsidimpuan tergolong struktur umur muda yang mulai bergerak ke

struktur umur tua. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk berumur

muda (dibawah 15 tahun) sebesar 32,33 persen. Namun penduduk

berumur 65 tahun keatas lebih dari 3 persen (3.17 persen). Data ini

menyampaikan pesan bahwa pada masa yang akan datang peningkatan

pelayanan pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, pengembangan

lapangan usaha, dan peningkatan layanan sosial adalah satu keniscayaan

yang harus sesegera mungkin disediakan oleh pemerintah.

Ukuran lain yang dapat dilihat dan berkaitan dengan komposisi umur

adalah angka ketergantungan (dependency rasio) yaitu beban yang harus

ditanggung oleh penduduk yang berusia produktif (15 -64 tahun) secara

ekonomi dalam menanggung penduduk yang tidak produktif (usia 0 -14

tahun dan 65 tahun keatas.

Tabel 2.4

Angka Beban Ketergantungan Penduduk Kota Padangsidimpuan 2011

NO Uraian Padangsidimpuan Sumatera Utara

1 Angka Beban Tanggungan

Anak

50.12 51.67

2 Angka Beban Tanggungan Tua 4.92 6.18

Jumlah 55.03 57.85


Pada tahun 2011 angka beban ketergantungan Kota Padangsidimpuan

diperkirakan 55,03 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk produktif di

Kota Padangsidimpuan harus menanggung sekitar 55 – 56 orang penduduk

tidak produktif. Sekalipun angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan

angka beban ketergantungan Provinsi Sumatera Utara, namun jelas hal ini

adalah sebuah permasalahan yang harus menjadi perhatian karena

II-10


permasalahan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan baik

kesehatan, pendidikan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari lapangan usaha, 23,10 persen penduduk usia produktif di

Kota Padangsidimpuan bekerja pada sektor pertanian. 55,52 persen bekerja

pada sektor perdagangan, hotel, restoran dan jasa kemasyarakatan.

Sedangkan sisanya bekerja pada bidang industri pengolahan, bangunan,

pertambangan, dan lain-lain. Seperti yang tertera pada table 2.5

Tabel. 2.5

Persentasi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha 2011

Lapangan Usaha Laki - Laki Perempuan Laki- laki +

Perempuan

Petanian, Kehutanan,

Perkebunan, Perikanan,

Peternakan

25,16 20,31 23,10

Pertambangan dan

Penggalian

1,28 0,00 0,74

Industri Pengolahan 3,34 4,82 3,97

Listrik, Gas, Air Minum 0,00 0,29 0,12

Bangunan 8,34 0,71 5,10

Perdagangan, Hotel, dan

Restoran

23,80 40,49 30,88

Pengangkutan dan

Komunikasi

14,80 1,04 8,96

Jasa Kemasyarakatan 21,06 30,20 24,94

Sumber : Kota Padangsidimpun Dalam Angka 2012

Jika dilihat komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut,

persentase penduduk yang beragama Islam sebesar 90,22 persen, khatolik

sebesar 0,46 persen, kristen lainnya sebesar 8,97 persen, dan Budha

sebesar 0,35 persen.

II-11


Grafik 2.4

Jumlah Penduduk Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan Agama


2.2. KONDISI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan, pemerataan

ekonomi serta kesejahteraan di bidang sosial.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah adalah

pertumbuhan ekonomi, yang lazim diukur dengan PDRB. Secara umum

PDRB Kota Padangsidimpuan tahun 2009 sebesar Rp. 884 655,59,

kemudian meningkat menjadi Rp 936 051,04 pada tahun 2010, dan

meningkat kembali menjadi Rp. 992 128,47 tahun 2011.

Islam

Katolik

Protestan

Budha

II-12


Grafik 2.5

Pertumbuhan PDRB Kota Padangsidimpuan Tahun 2009 – 2011


Berdasarkan struktur ekonomi 2009 - 2011, potensi unggulan daerah Kota

Padangsidimpuan berada pada sektor tersier, Sektor yang meliputi

subsektor perdagangan, hotel dan restoran, dan subsektor jasa ini

menyumbang rata – rata sebesar 67,89 dari PDRB Kota Padangsidimpuan

Sektor Sekunder yang memberikan kontribusi rata – rata sebesar 17,27

persen pertahun. Sedangkan sektor Primer memberikan kontribusi rata-

rata 14,83 persen pertahun.

Grafik 2.6 Distribusi PDRB Kota Padangsidimpuan Menurut

Sektor Tahun 2009 – 2011, atas dasar harga konstan tahun 2000


2009 2010 2011

PDRB BerdasarkanHarga Konstan

884655,59 936051,04 992128,47

PDRB BerdasarkanHarga Berlaku

1900038,86 2099893,71 2304043,13

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000N

ilai P

DR

B (

Juta

an R

P

2009 2010 2011

Primer 14,99 14,89 14,61

Sekunder 17,47 17,17 17,15

Tersier 67,51 67,94 68,24

0

20

40

60

80

100

120

II-13


Selama kurun waktu 2009 – 2011 sektor tersier terus mengalami

peningkatan, tahun 2007 kontribusi sektor tersier pada PDRB Kota

Padangsidimpuan mencapai 67,51 persen, kemudian meningkat menjadi

67,94 persen pada tahun 2010, dan 68,24 persen pada tahun 2011.

Perkembangan tersebut merupakan kecenderungan yang lazim terjadi pada

berbagai Kota di Indonesia umumnya, dan Sumatera Utara khususnya,

namun bisa menimbulkan permasalahan jika tidak diantisipasi berbagai

hal berikut ini, yaitu Pertama, kesiapan infrastruktur Kota

Padangsidimpuan dalam mengantisipasi perkembangan sektor ini, karena

dampaknya cukup besar, seperti terhadap konsentrasi penduduk,

kelancaran lalu lintas, sampah, dan lain sebagainya. Kedua seberapa besar

peran mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan dalam sektor ini,

sehingga tidak memberikan keuntungan bagi sebagian kecil penduduk saja

Ketiga, terwujudnya Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan

Jasa di kemudian hari, seharusnya juga dapat mengangkat dan berdampak

positif bagi sektor lainnya, dan bukan sebaliknya.

Adapun sektor primer (pertanian), selama kurun waktu 2009 hingga 2011

mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2009 sektor ini masih

memberikan peran 14,99 persen maka di tahun 2010 sektor ini hanya

memberikan kontribusi sebesar 14,89 persen, dan turun kembali menjadi

14, 61 persen pada tahun 2011. Semakin menurunnya peran sektor ini

lebih disebabkan pada semakin menyempitnya lahan untuk pertanian,

beralihnya pekerjaan masyarakat pada sektor lainnya, khususnya

perdagangan dan jasa (lihat Tabel 2.5). Namun demikian, secara kualitatif

beberapa produk pertanian Kota Padangsidimpuan memiliki keunggulan

komparatif, yaitu Salak, Kolangkaling, dan ubi kayu.

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kesetabilan dan

pertumbuhan yang baik pula. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,

II-14


pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mengalami pasang surut

(fluktuatif) yang disebabkan oleh dampak eksternal. Pada tahun 2006

pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan mencapai 5,49 %, kemudian

mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi 16,18%, tetapi

mengalami penurunan menjadi 6,09% pada tahun 2008, turun kembali

menjadi 5,83 % pada tahun 2009, kemudian turun kembali pada tahun

2010 menjadi 5,74 %.

Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Padangsidimpuan sektor yang

paling tinggi menyumbang pertumbuhan ekonomi Kota Salak ini adalah

sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 10,62%,

urutan kedua sektor bangunan mencapai 9,44% per tahun, urutan ketiga

sektor jasa yang mencapai 7,14% per tahun.

Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2009 -2010 juga

dipengaruhi stagnasi sektor ini : sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan, sektor bangunan, sektor jasa dan perdagangan. Oleh

karenanya langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk

mendorong laju pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang

adalah meningkatkan potensi sektor perdagangan, jasa-jasa seperti jasa

keuangan dan service, perhatian pada sektor pariwisata dan lain

sebagainya.

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kota Padangsidimpuan 2006 -2010

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan

2006 2007 2008 2009 2010

Series 1 5,49 16,18 6,09 5,83 5,74

0

5

10

15

20

II-15


2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai indikator makro tingkat

kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita daerah

Kota Padangsidimpuan, maka semakin tinggi kemampuan dan

kesejahteraan di Kota Padangsidimpuan. Menurut harga berlaku PDRB per

kapita penduduk Kota Padangsidimpuan setiap tahunnya mengalami

cenderung mengalami peningkatan yang cukup baik kendatipun masih

dibawah angka PDRB per kapita Propinsi Sumatera Utara. Pada tahun

2008 PDRB perkapita Kota Padangsdimpuan mencapi Rp. 9,70 juta, pada

tahun 2009 naik menjadi Rp. 10,39 juta, akan tetapi pada tahun 2010

menurun menjadi Rp. 10,04 juta. Untuk perkembangan Angka PDRB per

kapita Propinsi Sumatera Utara secara berturut-turut adalah pada tahun

2006 sebesar Rp. 12,68 juta, pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.

14,17 juta, pada tahun 2008 sebesar Rp. 16,4 juta, pada tahun 2009

menjadi Rp. 17,84 juta dan pada tahun 2010 meningkat lagi menjadi Rp.

19,99 juta.

Grafik 2.7 Perkembangan PDRB Perkapita

Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah.

9,7 10,39 10,04

16,04 17,84

19,99

0

5

10

15

20

25

2008 2009 2010

Padangsidimpuan

Sumatera Utara

II-16


2.2.1.3 Tingkat Inflasi

Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari

adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai

ilustrasi, kecenderungan naiknya hampir semua harga selama periode

tertentu (inflasi), salah satunya didorong oleh meningkatnya permintaan

atau kebutuhan masyarakat. Peningkatan ini tentunya sangat baik bagi

tumbuhnya produksi masyarakat lainnya. Sebaliknya tidak adanya

kecenderungan naiknya harga, dapat berarti lesunya kegiatan

perekonomian, karena rendahnya permintaan masyarakat. Namun

demikian, perlu juga diwaspadai bahwa inflasi yang terlalu tinggi, akan

mendorong kegiatan perekonomian menjadi tidak terkendali, sehingga

besaran kecenderungan kenaikan harga tersebut juga perlu dikendalikan.

Berdasarkan data dan informasi BPS Kota Padangsidimpuan,

perkembangan tingkat inflasi di Daerah Kota Padangsidimpuan sejak Tahun

2006 sampai dengan Tahun 2010 menunjukkan angka yang tidak stabil.

Dimana pada Tahun 2006 tingkat inflasi di Kota Padangsidimpuan tercatat

sebesar 10,2% , dan pada Tahun 2007 turun menjadi 5,87%, meningkat

menjadi 12,34% pada tahun 2008, turun kembali menjadi 1,87 pada tahun

2009, serta pada Tahun 2010 memingkat kembali menjadi 7,42%, tingkat

Inflasi Daerah Kota Padangsidimpuan yaitu sebesar 7,42% pada Tahun

2010 kondisinya masih dibawah Angka Inflasi pada Tingkat Sumatera Utara

pada Tahun yang sama yaitu sebesar 8,00%. Besarnya Inflasi pada tahun

2008 yakni mencapai 12,34 %, selain dipengaruhi oleh krisis keuangan

global, juga dipengaruhi oleh inflasi harga yang diatur pemerintah dan

bahan makanan yang bergejolak.

II-17


Grafik 2.8 Perkembangan PDRB Perkapita

Kota Padangsidimpuan 2008 – 2010

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang diolah.

2.3.1. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.3.2.1. Pendidikan

Beberapa indikator yang biasa dijadikan sebagai ukuran perkembangan

pendidikan di suatu daerah antara lain meliputi Angka Melek Huruf, Angka

Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Murni, Angka

Pendidikan Yang Ditamatkan dan Lain-lain.

2.3.2.1.1. Angka Melek Huruf

Keberhasilan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat

dinilai dari tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf.

Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan

ukuran kemajuan suatu bangsa. Tingkat buta huruf dapat juga dijadikan

indikator pemerataan pendidikan masyarakat. Kemampuan membaca dan

2006 2007 2008 2009 2010

Padangsidimpuan 10,2 5,87 12,34 1,87 7,42

Sumatera Utara 6,11 6,6 10,72 2,61 8

Nasional 6,6 6,59 11,06 2,78 6,96

0

2

4

6

8

10

12

14

II-18


menulis akan mendorong meningkatnya peran aktif penduduk dalam

proses pembangunan.

Tabel. 2.6

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang

Buta Huruf di Kota Padangsidimpuan dan Sumatera Utara 2011

Wilayah Persentase

Laki - Laki Perempuan L + P

Padangsidimpuan 1,40 1,39 1,40

Sumatera Utara 1,66 4,05 2,85


2.3.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Pendidikan Yang di

Tamatkan

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Padangsidimpuan dari tahun ke

tahun cenderung menunjukkan peningkatan walaupun masih dibawah

angka rata-rata lama sekolah Propinsi Sumatera Utara. Angka Rata-Rata

Lama Sekolah pada tahun 2006 adalah 8,3 tahun, tahun 2007 adalah 8,4

tahun, pada tahun 2008 adalah 8,6 tahun, pada tahun 2009 adalah 9,0

tahun dan terakhir pada tahun 2010 meningkat menjadi 9,2 tahun, artinya

rata-rata penduduk dewasa di Kota Padangsidimpuan telah duduk dikelas 3

SLTP.

Pada tahun 2011 persentase penduduk Kota Padangsidimpuan usia 10

tahun keatas yang berpendidikan SD kebawah berjumlah sebesar 37,34 %,

kemudian mereka yang memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah

(SLTP, SMA/MA, Kejuruan) sebesar 53, 96%, sedangkan penduduk yang

dapat menamatkan pendidikan tinggi (diploma I, II, dan diploma III, serta

sarjana) sebanyak 8,61%.

II-19


Tabel. 2.7

Persentase Tingkat Pendidikan yang di tamatkan Penduduk 10 Tahun

keatas

Menurut Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan Tahun 2011

Pendidikan Tertingi Yang Ditamatkan Persentase

Laki - Laki Perempuan L + P

Tidak Atau Belum pernah Sekolah 0,64 1,28 0,97

Tidak/Belum Tamat SD 13,68 16,04 14,88

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

- SD 18,6 24,42 21,58

- SLTP 25,92 19,65 22,71

- SMA/MA 23,96 23,07 23,51

- Kejuruan 9,32 6,25 7,74

- Diploma I/II 0,21 1,17 0,71

- Diploma III 1,25 2,24 1,76

- Sarjana 6,42 5,88 6,14

Jumlah 100,00 100,00 100,00


2.3.2.1.3. Angka Partisipasi Kasar

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan bahwa

perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk SD/MI pada tahun 2006

sampai dengan tahun 2010 menujukkan angka perkembangan yang tidak

II-20


stabil. Dimana Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2006 adalah sebesar

93,11%, pada tahun 2007 sebesar 93,40%, pada tahun 2008 sebesar

103,41% dan pada tahun 2009 sebesar 98,36%, dan terakhir pada tahun

2010 adalah sebesar 90,34%.

Sementara perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan

tingkat SMP/MTs sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 secara berturut-

turut adalah pada tahun 2006 sebesar 95,11%, pada tahun 2007 tercatat

sebesar 96,40%, pada tahun 2008 adalah sebesar 96,40%, dan pada tahun

2009 sebesar 98,30% serta terakhir pada tahun 2010 adalah sebesar

98,31%. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan

SMA/SMK/MA secara berturut-turut mulai tahun 2006 sampai dengan

tahun 2010 adalah sebesar 93,27%, 93,28%, 93,29%, 93,29% dan 94,31%.

2.3.2.1.4. Angka Partisipasi Murni

Perkembangan Angka Partisipasi Murni pendidikan sejak tahun 2006

sampai dengan tahun 2010 menunjukkan angka peningkatan yang lebih

baik, dimana pada tahun 2006 Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan

SD/MI tercatat sebesar 67,08%, pada tahun 2007 sebesar 70,10%, pada

tahun 2008 sebesar 95,20% dan pada tahun 2009 sebesar 96,14 dan

terakhir pada tahun 2010 tercatat menjadi sebesar 97,12%.

Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMP/MTs di Kota

Padangsidimpuan yaitu pada tahun 2006 tercatat sebesar 63,58%, pada

tahun 2007 meningkat menjadi 65,92%, pada tahun 2008 tercatat sebesar

67,46% pada tahun 2009 sebesar 69,26 dan pada tahun 2010 tercatat

sebesar 71,20%.

II-21


Angka Partisipasi Murni untuk pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yaitu

pada tahun 2006 tercatat sebesar 69,92%, pada tahun 2007 sebesar

69,47%, pada tahun 2008 adalah sebesar 86,72%, dan pada tahun 2009

sebesar 86,56%, terakhir pada tahun 2010 tercatat sebesar 88,75%.

2.3.2.2. Kesehatan

2.3.2.2.1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah

sebesar 35 bayi dari 3.999 kelahiran artinya ada 8,75 kematian bayi setiap

1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari target kinerja nasional, angka kematian

bayi itu adalah 23 kematian bayi setiap 1.000 kelahiran hidup. Sehingga

Angka Kematian Bayi di Kota Padangsidimpuan lebih kecil dari target

nasional.

2.3.2.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian ibu pada tahun 2011 di Kota Padangsidimpuan adalah

sebesar 4 kematian dari 4.242 ibu bersalin. Sementara indikator Nasional

adalah 225 kematian ibu dari 100.000 ibu melahirkan.

2.3.2.2.3. Angka Usia Harapan hidup

Berdasarkan data BPS Kota Padangsidimpuan tahun 2011 bahwa Usia

Harapan Hidup di Kota Padangsidimpuan adalah 69,72 tahun. Sementara

target Nasional adalah 72 tahun pada tahun 2015.

2.3.2.2.4. Status Gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2011 dilihat

dari persentase Balita Gizi Buruk adalah 10 Balita dari 19.332 Balita yaitu

sekitar 0,052%.

II-22


2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundang - undangan. Aspek pelayanan umum ini terbagi atas pelayanan

urusan wajib dan pilihan.

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yakni

mencakup: pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

dan lain- lain. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum,

Pemerintahan Daerah Kota Padangsidimpuan telah mendirikan BPPT

(Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang merupakan sentralisasi

pelayanan sistem satu pintu. Pada tahun 2010 Pemerintah Kota

Padangsidimpuan telah menyelenggarakan Survei Kajian tentang Indeks

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Pemerintahan Kota

Padangsidimpuan dengan hasil nilai Indeks Kepuasan 72,56 dengan

kategori baik dan kedepan perlu untuk lebih ditingkatkan sehingga

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat

berjalan lebih optimal sebagaimana diharapkan.

Untuk meningkatkan pelayanan umum pemerintahan yang lebih optimal

Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sejak tahun 2006 telah

membangun Sistem Administrasi Pemerintahan melalui Elektronikal

Goverment secara online antara lain berupa Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA),

II-23


Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah (SIMREDA) dan Sistem

Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA). Selain itu

sehubungan dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum maka

kondisi sampai dengan tahun 2010 tercatat bahwa Rasio Polisi Pamong

Praja per 10.000 Penduduk adalah sebesar 2,52 dan Rasio Linmas per

10.000 Penduduk adalah sebesar 45,65 serta Rasio Pos Siskamling per

jumlah Desa/Kelurahan adalah 100%.

Dari sisi pelayanan kesehatan, hingga tahun 2011 telah tersedia 9

puskesmas dan 28 puskesmas pembantu yang tersebar di 6 kecamatan. Di

samping itu, terdapat 3 rumah sakit umum, 137 pos pelayanan terpadu,

dan 21 Poskesdes. Dan dalam rangka menyediakan layanan kesehatan

bagi warga miskin, Pemerintah Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu

tahun 2009 – 2011 telah menyelenggarakan layanan JAMKESMAS,

JAMKESDA, serta JAMPERSAL. Untuk tahun 2013 berdasarkan surat

edaran Menteri Kesehatan No.JP.01.01/I/1864/12 Tentang penerimaan

dan distribusi Kartu Jamkesmas dan Keputusan Menteri Kesehatan

No.HK.02.04/I/1944/12 tentang petunjuk teknis pendistribusian kartu

kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota

Padangsidimpuan menyediakan 46.682 kartu Jamkesmas, sedangkan

masyarakat yang belum tertampung di Jamkesmas akan di tampung di

Jamkesda, pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Padangsidimpuan

menyediakan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah)

untuk mendukung program Jamkesda.

II-24


Grafik 2.7. Perkembangan Jumlah Fasilitas

Kesehatan Masyarakat 2006 – 2011


Selain menambah jumlah fasilitas kesehatan, untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan dari kurun waktu 2010 – 2011 Pemerintah Kota

Padangsidimpuan juga terus menambah jumlah tenaga medis baik dari

dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, maupun bidan. Pada

tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Kota Padangsidimpuan berjumlah

333 kemudian meningkat menjadi 361 Orang pada tahun 2011.

Grafik 2.8. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kota

Padangsidimpuan 2009 - 2011


PuskesmasPuskesmas

PembantuPoskesdes Posyandu

2009 9 28 13 136

2010 9 29 16 136

2011 9 28 21 137

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2009 2010 2011

Column1 246 282 293

220

230

240

250

260

270

280

290

300

II-25


Kondisi pelayanan umum kesehatan di Kota Padangsidimpuan juga dapat

digambarkan dengan melihat rasio posyandu per balita, rasio puskesmas

dan lain – lain. Sampai tahun 2011, Persentase Rasio Posyandu Perbalita

(per 100 balita) tercatat adalah sebesar 70%, Persentase Rasio Puskesmas

per jumlah penduduk 150%, dan persentase Rasio Puskesmas Pembantu

adalah 74%.

Kondisi SDM Kesehatan di Kota Padangsidimpuan di tahun 2011 adalah:

Untuk persentase Rasio Dokter Umum adalah 26%, Persentase Rasio

Dokter gigi adalah 36,8%, Persentase Rasio Bidan adalah 67,4%, Persentase

Rasio Perawat adalah 42,4%, Persentase Rasio SKM adalah 31,4%,

Persentase Rasio Apoteker adalah 23,5%, Persentase Asisten Apoteker

adalah 88,2%.

Dari sisi pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota padangsidimpuan terus

melakukan perbaikan baik dari sisi infrastruktur pendidikan, maupun

kuantitas dan kualitas tenaga pendidik. Komitmen perbaikan ini ditandai

dengan: semakin besarnya anggara APBD yang dialokasikan untuk sektor

pendidikan, serta semakin besarnya angka partisipasi sekolah. Pada tahun

2008 Pemerintah Kota Padangsidimpuan menganggarkan dana untuk

sektor pendidikan sebesar Rp. 129.223.929.580, kemudian meningkat

menjadi Rp. 151.148.340.165 pada tahun 2009, meningkat lagi menjadi Rp.

160.843.249.389 pada tahun 2010, meningkat menjadi Rp.

240.348.424.943.

II-26


Grafik 2.9. Besaran Anggaran Pendidikan Yang Dikeluarkan

Pemerintah Kota Padangsidimpuan 2008 -2011


Sampai tahun 2011 angka partisipasi sekolah untuk setiap jenjang usia

juga cukup baik. Usia 7 -12 tahun partisipasi sekolah mencapai sebesar

98,14%, Usia 13-15 tahun partisipasi sekolah sebesar 93-53%, Usia 16 –

18 tahun angka partisipasi sekolah mencapai sebesar 75.83%, sedangkan

untuk usia 19-24 angka partisipasi sekolah sebesar 32.17%.

Grafik 2.10. Persentase Partisipasi Sekolah Berdsarkan Usia

Sumber : BPS Padangsidimpuan

2008 2009 2010 2011

Besaran Angaran Pendidikan 2008 -2011

129.223.929.580 151.148.340.165 160.843.249.389 240.348.424.943

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

7 -12 tahun

13 -15 tahun

16 - 18 tahun

19 -24 tahun

II-27


Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah pada jenjang

pendidikan Tingkat SD/MI 2010 adalah 1:147, untuk jenjang pendidikan

SMP/MTs adalah 1:335, dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA

adalah 1 : 235.

Grafik 2.11. Rasio Ketersedian Sekolah

Dengan Jumlah Murid


Untuk Rasio Guru/Murid per Kelas untuk jenjang pendidikan tingkat

SD/MI adalah 1: 30, untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah

1:26, dan untuk jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 1 : 29.

Selanjutnya kondisi Penduduk berusia > 15 tahun yang melek huruf di Kota

Padangsidimpuan sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 99,56%.

Sementara kondisi fasilitas pendidikan pada tahun 2010 dalam kondisi baik

untuk jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 85%, untuk jenjang

pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 92,86%, dan untuk jenjang

pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 92,88%.

Angka Putus Sekolah pada tahun 2012 di Kota Padangsidimpuan untuk

jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah sebesar 4,71%, untuk jenjang

pendidikan tingkat SMP/MTs adalah sebesar 6,50% dan untuk jenjang

pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah sebesar 7%, untuk Angka

Kelulusan Sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI adalah 100%,

30%

58%

12%

SD/MI SLTP/MTs SMA/SMK/MA

II-28


untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 99,98%, dan untuk

jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA adalah 99,85%. Kemudian

kondisi Angka Melanjutkan Pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat

SD/MI ke jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs adalah 98% dan dari

jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs ke jenjang pendidikan tingkat

SMA/SMK/MA adalah 90%, selain itu kondisi jumlah guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV di Kota Padangsidimpuan mencapai 89,70%, sementara

Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah mencapai 38,67%.

Kemudian dari sektor infrastruktur Kota, sektor ini masih membutuhkan

pembenahan yang optimal pada masa yang akan datang. Sebab sampai

tahun 2011, secara umum kondisi infrastruktur yang ada di Kota

Padangsidimpuan masih kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi

pelayanan beberapa indikator yang masuk pada wilayah bidang pekerjaan:

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik dan rusak,

ketersedian air bersih, listrik, sanitasi, dan perumahan layak huni dan lain

sebagainya.

Tabel 2.9 Panjang Jalan Kota Padangsidimpuan Menurut Kondisi (KM)

tahun 2011

Kecamatan Baik Sedang Rusak Rusak

Berat

Tidak Di

Rinci

Padangsidimpuan

Tenggara

5,00 40,00 15,00 8,01 68,01

Padangsidimpuan Selatan 16,00 42,00 7,00 7,32 72,32

Padangsidimpuan

Batunadua

5,00 30,00 32,00 8,25 75,26

Padangsidimpuan Utara 25,00 31,00 68,00 13,71 137,71

Padangsidimpuan

Hutaimbaru

5,00 22,00 20,00 11,76 58,76

II-29


Padangsidimpuan Angkola

Julu

5,00 15,00 20,00 22,94 62,94

Jumlah 61,00 180,00 162,00 72,00 475,00

Sumber : Padangsidimpuan Dalam Angka 2012

Tabel ini menunjukan bahwa panjang jalan yang berada dalam kondisi

rusak lebih banyak jika dibandingkan dengan panjang jalan yang berada

dalam kondisi baik. Jika memperhatikan data yang dikeluarkan oleh BPS

Kota Padangsidimpuan 2009 -2011, data tersebut menunjukan bahwa

kondisi jalan yang rusak mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada

tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa jumlah jalan Kota

Padangsidimpuan yang rusak adalah sepanjang 62,57 km, kemudian

meningkat menjadi 95,16 km pada tahun 2010, meningkat kembali pada

tahun 2011 menjadi 162,00 km.

Selain itu Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk baru sebesar 0,004

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Permukiman

Penduduk baru mencapai 85,80%. Demikian juga dengan panjang Jalan

yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air sampai pada

tahun 2010 relatif kecil.

Grafik 2.12

Kondisi Jalan Kota Padangsidimpuan 2008 -2011

Sumber : Kota Padangsidimpuan dalam Angka 2012

2009 2010 2011

Jalan kondisi Baik 155,73 155,73 61

Jalan Rusak 62,57 96,16 162

Jalan Rusak Parah 0 0 72

020406080

100120140160180

II-30


Dari sisi kertersedian air bersih, listrik, dan rumah bersanitasi sampai

dengan Tahun 2010 masing – masing baru mencapai sebesar 58,75%

untuk pengguna air bersih, 61,39% untuk pengguna listrik dan adalah

sebesar 20,07% untuk rumah tangga bersanitasi.

2.4.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

Pelayanan Umum Pemerintah Daerah untuk kewenangan urusan pilihan

antara lain adalah pelayanan umum bidang pertanian, perdagangan,

perindustrian, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kondisi dan tuntutan

kebutuhan daerah.

2.4.2.1. Pertanian

Sebagai Kota yang sedang mengalami perkembangan, disadari atau tidak

laju pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB Kota Padangsidimpuan

cenderung mengalami fluktuatif dan mendekati kencenderungan menurun.

Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju

pertumbuhan bidang pertanian pada PDRB berdasarkan harga berlaku

sebesar 8,58%, kemudian meningkat menjadi 10,90 % pada tahun 2010,

kemudian menurun menjadi 7,32 % tahun 2011. Dari sisi produksi juga

demikian, Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa

total produksi padi sebesar 45.902,66 ton, kemudian menjadi menurun

menjadi 44.767,86 ton pada tahun 2010, dan turun kembali menjadi

43.065,66 ton. Kondisi ini adalah satu kecenderungan yang lumrah pada

Kota – Kota di Indonesia, dan Sumatera Utara Khususnya, dimana ada

pergeseran struktur ekonomi di Kota, dari sektor primer (pertanian), kepada

sektor sekunder (industri dan pertambangan) dan berlanjut kepada sektor

tersier (perdagangan dan jasa). Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, pertama semakin sempitnya lahan pertanian yang tersedia, kedua

adanya pergeseran mata pencarian masyarakat dari sektor pertanian

kepada sektor industri, perdagangan dan jasa, ketiga semakin

berkembangnya sektor sekunder dan primer melampaui perkembangan

sektor primer.

II-31


2.4.2.2. Perdagangan dan Jasa

Urusan Pilihan yang perkembangannya terus mengalami peningkatan di

Kota Padangsidimpuan adalah sektor jasa dan perdagangan (Tersier). Hal

ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kontribusi sektor ini (lihat grafik

2.6) terhadap PDRB Kota Padangsidimpuan serta jumlah surat izin usaha

perdagangan yeng diterbitkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan

Pasar Daerah Kota Padangsidimpuan pada lima tahun terakhir telah

mencapai 1.049 izin usaha.

Grafik 2.13

Pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto Sektor Tersier


Grafik 2.14

Palayanan SIUP Kota Padangsidimpuan 2008- 2011


0

5

10

15

2009 2010 2011

Perdagangan Hotel danRestoran

Keuangan, Persewaan

Jasa/Service

0

200

400

2008 2009 20102011

Axi

s Ti

tle

2008 2009 2010 2011

Series 1 285 211 278 275

II-32


2.4.2.3. Perindustrian

Pada tahun 2011, banyaknya industri formal/informal, industri logam,

industri elektro dan Anek (ILMEA) di Kota Padangsidimpuan ada sebanyak

172 industri dengan jumlah karyawan sebanyak 585 orang, selain itu

sektor industri Kimia, Agro hasil hutan ada sebanyak 249 usaha dengan

jumlah karyawan sebanyak 1.215 orang. Apabila digolongkan menurut

jumlah tenaga kerja, banyaknya industri sedang yaitu jumlah industri

dengan jumlah pekerja lebih besar atau sama dengan 20 orang, terdapat

industri sedang dengan jumlah pekerja 473 orang.

Yang menarik dari sektor ini adalah terletak pada perkembangan industri

kecil dan menengah. Sampai tahun 2012 BPS Kota Padangsidimpuan

mencatat bahwa laju pertumbuhan industri kecil dan menengah memiliki

trend yang positif, pada tahun 2009 tercatat bahwa jumlah industri kecil

dan menengah yang berada di Kota Padangsidimpuan adalah sebanyak 203

industri dengan daya tampung tenaga kerja sebesar 1.172 orang, kemudian

pada tahun 2010 meningkat menjadi 237 industri dengan daya tampung

tenaga kerja sebesar 1.288 orang, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi

239 industri dengan daya tampung tenaga kerja sebanyak 1.303 orang.

Grafik 2.15

Perkembangan Industri Kecil Menengah Dan

Daya Tampungnya Terhadap Tenaga Kerja


0

500

1000

1500

2009 2010 2011

Perkembangan industrikecil menengah

Daya tampung tenagakerja

II-33


2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan, serta tetap terbuka persaingan dengan Kabupaten/Kota

lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan

ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan

sumber daya manusia.

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan

terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total

daerah. Dari sisi daya beli masyarakat, BPS Kota Padangsidimpuan

mencatat bahwa pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kota

Padangsidimpuan mencapai Rp 500.000.

Dari data pola konsumsi menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2007 –

2011, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan

rata-rata adalah mencapai 43.02% sedang pengeluaran untuk makanan

rata-rata adalah 56.98 %. Masih lebih besarnya proporsi belanja makanan

dibanding dengan proporsi belanja bukan makan hal ini menunjukkan

bahwa situasi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan

masih berada dalam level yang menengah, namun demikian semakin

mengecilnya perbadingan proporsi dua jenis pengeluaran tersebut dapat

dijadikan indikator bahwa tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kota

Padangsidimpuan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. Pada tahun

2007 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa proporsi pengeluaran

masyarakat untuk belanja makanan adalah sebesar 62, 39% sedangkan

pengeluaran non makan sebesar 37,61%. Pada tahun 2008 proporsi untuk

belanja makanan sebesar 56,92% sedangkan non makan sebesar 43,08%.

II-34


Pada tahun 2009 pengeluaran untuk belanja makan sebesar 53,39 %

sedangkan belanja non makan sebesar 45,61%. Pada tahun 2010

pengeluaran untuk belanja makan sebesar 57,85 % sedangkan belanja non

makan sebesar 42,15%. Pada tahun 2011 pengeluaran untuk belanja

makan sebesar 53,45 % sedangkan belanja non makan sebesar 46,55%.

Grafik 2.16

Persentase Rata-rata Pengeluaran/Kapita/Bulan Menurut Jenis Konsumsi


2.5.2. Fokus Fasilitas dan Infrastruktur Wilayah

Dari sisi fasilitas infrastruktur jalan, fasilitas infrastruktur Kota

Padangsidimpuan belum bisa dikategorikan baik, sebab dari 475 km

panjang jalan di Kota Padangsidimpuan 243 km atau sama dengan 49,26 %

berada dalam kondisi yang rusak, bahkan 72 km diantaranya mengalami

rusak berat, yang lebih menghawatirkan ternyata jumlah panjang jalan

yang mengalami kerusakan in cenderung meningkat dari tahun – ketahun.

Pada tahun 2008 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa terdapat

93,00 km jalan rusak di Kota Padangsidimpuan, angkat ini sempat

2007 2008 2009 2010 2011

Pengeluaran Untuk Makanan 62,39 56,92 54,39 57,83 53,45

Pengeluaran Non Makanan 37,61 43,08 45,61 42,15 46,55

0

10

20

30

40

50

60

70

II-35


mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 62,16 km, namun

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011, masing -

masing menjadi 95,16 km, dan 234 km.

Grafik 2.17

Persentase Jalan Rusak Di Kota Padangsidimpuan 2008 -2011


2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan

ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses

perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap

bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan

secara umum masih dalam kendali penuh aparatur terkait. Pada umumnya

kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan

budaya yang akhirnya memunculkan permasalahan kriminalitas,

penyandang masalah sosial, dan pada akhirnya menjadi gangguan

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, selama tahun 2006-2009,

di wilayah Kota Padangsidimpuan tidak terjadi gangguan yang sifatnya

2008 2009 2010 2011

Series 1 93 62,57 95,16 234

0

50

100

150

200

250

II-36


mengarah kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme,

tetapi lebih kepada penanganan gangguan sosial yang merupakan tindak

pidana murni: pencurian, penganiayaan, perjudian dan lain – lain yang

levelnya masih berada pada batas yang normal.

Sampai tahun 2011 tindakan kriminal yang dominan terjadi di Kota

Padangsidimpuan adalah penganiayaan ringan yang berjumlah 157 kasus,

diikuti pencurian yang melibatkan kekerasan sebanyak 100 kasus,

perjudian sebanyak 76 kasus, pencurian ringan 42 kasus, perkosaan 27

kasus. Angka kriminalitas menjadi catatan penting, karena hal ini menjadi

indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya

di Kota Padangsidimpuan. Keberhasilan bidang ekonomi saja tidak cukup

menekan angka kriminalitas, karena kriminalitas bisa lahir dari kondisi

sosial budaya, seperti terjadinya kesenjangan antara penduduk kaya dan

miskin, adanya penyakit sosial, dan kurang efektifnya peran moralitas

agama dalam mengawal perilaku warga.

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Padangsidimpuan termasuk kategori

baik, dimana untuk pendidikan setara SMP/MTs mencapai lebih dari 71.20

% pada 2009, Sedangkan untuk tingkat SMA/MA mencapai 88.75 %.

Namun kondisi ini masih memerlukan perhatian serius mengingat program

pemerintah pusat yang mulai mencanangkan pendidikan 12 tahun.

Fasilitas, kualitas pendidik, serta keterjangkauan siswa terhadap biaya

pendidikan harus menjadi perhatian, sekalipun selama ini Pemerintah Kota

Padangsidimpuan telah melakukan hal –hal tersebut seperti: melakukan

program sertifikasi guru, meningkatkan anggaran pendidikan dan lain-lain.

Pada sisi ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota

Padangsidimpuan terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun.

Pada tahun 2009 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa tingkat

II-37


partisipasi angkatan kerja sebesar 65,99 %, kemudian pada tahun 2010

meningkat menjadi 67,37 %, dan 69,45 % pada tahun 2011. Jika dilihat

dari tingkat pendidikan pekerja Kota Padangsidimpuan sudah cukup

memadai, 14,99 % diantaranya sudah menamatkan perguruan tinggi (S1),

36,80 % menamatkan pendidikan SMU/kejuruan, sedangkan yang tamat

SLTP sebesar 23,25 % dan SD sebesar 17,70 %. Jika dilihat berdasarkan

jenis kelamin persentase pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan

minimal diploma mencapai 18,51%, lebih tinggi dibandingkan dengan

pekerja laki –laki dengan ijazah yang sama yakni sebesar 12,39 %.

Tabel 2.10

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis

Kegiatan 2009, 2010 dan 2011 Di Kota Padangsidimpuan

Kegiatan Utama Tahun

2009 2010 2011

Angkatan Kerja 65,99 67,37 69,45

- Bekerja 59,05 61,59 63,33

- Penganggur 6,94 5,78 6,12

Bukan Angkatan Kerja (sekolah,

mengurus rumah tangga, dan lainnya)

34,01 32,63 30,55

Jumlah 100,00 100,00 100,00

Penduduk Usia Kerja (%) 67,42 74,50 66,02

TPAK 65,99 67,37 69,45

TPT 10,52 8,58 8,81

Sumber : Sakernas 2009 -2011

II-38


Grafik 2.18

Pesentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Sumber : Sakernas 2009 -2011

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota

Padangsimpuan Tahun 2010

No ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

KONDISI KINERJA

AWAL

(2011)

1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

A Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi

1 Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%)

5.74

2 PDRB per kapita (berlaku) (juta rupiah) 10.932.955

3 PDRB per kapita (konstan) (juta rupiah) 4.884.070

4 Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan (%)

89.47

0

5

10

15

20

25

30

35

40

TidakSekolah/Tidak Tamat SD

SD SLTP SMU/Kejuruan

Sarjana

Laki - laki 6,17 17,54 25,48 38,42 12,39

Perempuan 8,17 17,91 20,23 34,61 18,51

Lk.+ Perp 7,26 17,7 23,25 36,8 14,99

II-39


B Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 Angka melek huruf (%) 98.6

2 Angka rata-rata lama sekolah (%) 9.2 Tahun

4 Angka partisipasi kasar (%)

a. SD/MI

b. SMP/MTs

c. SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Murni (%):

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket

c. Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C

90.34

98.31

94.31

97.12

71.20

88.75

5 Angka usia harapan hidup (tahun) 72 tahun

6 Persentase balita gizi buruk (%) 3.28%

2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.1 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

huruf (tidak

buta aksara) (%)

98.6

2.2.2 Angka Putus Sekolah (%):

a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

c. Angka Putus Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA

AngkaKelulusan (%):

a. Angka Kelulusan Sekolah (APS) SD/MI

9.7

18,60

12.92

98.92

88.88

II-40


b. Angka Kelulusan Sekolah (APS)

SMP/MTs

c. Angka kelulusan Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA

86.42

2.2.3 Kesehatan

- Cakupan ibu Hamil K4

- Cakupan Komplikasi Kebidanan yang

ditangani

- Pertolongan Persalinan oleh Nakes

- Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

- Cakupan Pelayanan neonatus dengan

Komplikasi

- Cakupan Kunjungan Bayi

- Cakupan Desa/Kelurahan UCI

- Cakupan Pelayanan Anak Balita

- Cakupan Pemberian MP-ASI Maskin

anak usia 6-24 bulan

- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

- Cakupan Penjaringan kesehatan Siswa

SD dan setingkat

- Cakupan peserta KB Aktif

- Cakupan penemuan penderita penyakit

a. Cakupan penemuan penderita

penyakit AFP pada penduduk

dibawah usia 15 tahun

b. Cakupan penemuan penderita

penyakit pneumonia Balita

c. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita Pasien baru

TB BTA+

72%

20%

79%

74%

11%

75%

16%

78%

100%

100%

83%

70%

100%

0,8%

30%

100%

100%

27%

13%

100%

100%

II-41


d. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita DBD yang

ditangani

e. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita diare

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

- Cakupan Pelayanan Gawat Darurat

Level 1 yang harus di rujuk ke Sarana

kesehatan (RS) Kab/Kota

- Cakupan Desa/Kelurahan mengalami

KLB yang dilakukan penyelidikan

epidemologi kurang dari 24 jam

- Cakupan Desa siaga aktif

27,8%

2.2.4 Pekerjaan Umum

- Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik (%)

- Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

- Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk (%)

- Panjang jalan kabupaten/kota dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (km)

33.48

2.72

1.79

155.73

2.2.5 Perumahan

Rumah tangga pengguna air bersih

perpipaan (%)

58.75

II-42


2.2.6 Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD

yg telah

ditetapkan dgn PERDA

1 dok RPJPD 2005

-2025

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJM

Daerah

yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dok RPJMD 2008

-2013

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

yg telah

ditetapkan dgn PERKADA

1 dok RKPD

Perhubungan

Rasio ijin trayek 0.50

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Bis

3

2.2.7 Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah (%)

Persentase Penduduk berakses air

minum/air bersih

perpipaan (%)

58.75

2.2.8 Kependudukan dan catatan sipil

Rasio penduduk ber KTP per satuan

penduduk (%)

63.82

Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk (%)

10.04

2.2.9 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

2.2.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan peserta KB aktif (%) 50.23

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

Sejahtera I (%)

36.85

II-43


2.2.11 Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.09

Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 40.74

2.2.12 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Persentase koperasi aktif (%) 37.34

2.2.13 Otonomi Daerah

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

2.52

Penduduk Miskin (%) 10.53

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 72.56

2.2.14 Pemberdayaan masyarakat dan desa

PKK aktif (%) 100

Posyandu aktif (%) 100

2.2.15 Statistik

Buku ”Kota Padangsidimpuan dalam

angka”

Ada

Buku ”PDRB K0ta Padangsidimpuan” Ada

3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

3.1 Komunikasi dan informatika

Jumlah penyiaran radio/TV lokal 1

Jumlah surat kabar lokal

Web site milik pemerintah daerah Ada

Pameran/expo Ada

3.2 Pertanian

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap

PDRB (%)

15.76

3.2 Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB (%)

II-44


3.3 Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan (ton) 225.6

3.4 Perdagangan

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap

PDRB (%)

24.34

3.5 Perindustrian

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

(%)

10.71

4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

4.1 Fokus Kemampuan ekonomi daerah

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita (rupiah)

500.000

Pengeluaran konsumsi non pangan

perkapita (rupiah)

244.433

4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Persentase Rumah Tangga yang

menggunakan air

bersih (%)

58.75

4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 6.14

Angka Baban ketergantungan (%) 55.03

Sumber : BPS Kota Padangsidimpuan Yang Diolah

III- 1 - RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pedoman

Penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah, analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu merupakan

aspek fundamental yang sangat penting dilakukan mengingat hasil capaian

kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan di masa lalu tentunya akan sangat

mempengaruhi kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan dalam periode

waktu 5 tahun mendatang. Dalam bagian ini telah dijelaskan berbagai

dimensi kinerja keuangan Kota Padangsidimpuan yang telah terlaksana

selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 yang

selanjutnya juga digunakan sebagai acuan analisis gambaran pengelolaan

keuangan secara komprehensif dan penentuan proyeksi dan arah kebijakan

keuangan daerah pada periode 5 tahun selanjutnya.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam

perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan

capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran,

diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah. Berdasarkan data

tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan dalam

realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 4,37 % (23,62 Milyar) dari


total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari

Dana Perimbangan sebesar 78,03 % (421,73 Milyar) dari total pendapatan

daerah, sedangkan sisanya sebesar 17,60 % (95,05 milyar) yang berasal

dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Porsi dana perimbangan daerah dari tahun 2008 – 2012 cenderung

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 tercatat bahwa porsi Dana

Perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan adalah sebesar

82.77%, kemudian meningkat menjadi 84.43% pada tahun 2010, dan

menurun menjadi 74.93 % pada tahun 2011 selanjutnya pada tahun 2012

kembali mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 78,03 %.

Fluktuasi ini ternyata diiringi dengan peningkatan jumlah porsi Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Meskipun demikian, peningkatan

tersebut belum dapat menunjukkan adanya kemandirian daerah, karena

pergeseran porsi PAD pada kurun waktu 2008 -2012 hanya berada pada

kisaran 0.63%. Porsi rata-rata PAD pada setiap tahunnya masih pada level

3 % hingga 4 %.

Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan memiliki kondisi yang fluktuatif

serta cenderung mengalami peningkatan dalam jangka panjang. Pada tahun

2008 jumlah pendapatan Kota Padangsidimpuan sebesar 369.63 milyar.

Pada tahun 2009 pendapatan Kota Padangsidimpuan tercatat sebesar

385.970 milyar, kemudian menurun menjadi 375.676 milyar pada tahun

2010, dan meningkat menjadi 477.210 milyar pada tahun 2011 dan terus

mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sebesar 540,468 Milyar.

Berkurangnya pendapatan pada tahun 2010 dipengaruhi oleh

berkurangnya penerimaan pada porsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari

38.510 milyar menjadi 20.662 milyar. Satu-satunya sumber pendapatan

yang terus mengalami peningkatan dari tahun – ketahun, sebesar 27.23 %

pertahun adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Berikut disajikan secara mendetail mengenai kinerja keuangan Kota

Padangsidimpuan di masa lalu periode tahun 2008 sampai dengan tahun

2012 pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel.3.1

Realisasi Pendapatan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

Rata –

rata

Pertum

buhan

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % (%)

Pendapatan

Asli Daerah 9.654.590.649 2.61 11.836.009.085 3.07 14.602.383.887 3.89 21.614.811.147 4.53 23.622.308.246,24 4,37 17,63

• Pajak 3.982.462.106 1.08 4.672.149.572 1.21 4.872.734.378 1.29 7.016.246.388 1.47 7.606.694.290,00 1,41 18,50

• Retribusi 3.973.012.985 1.07 4.856.760.104 2.26 5.296.025.863 1.41 6.671.578.608 1.39 7.217.324.748,65 1,34 16,36

• Pendapat

an Hasil

Pengelola

an

Kekayaan

Daerah

1.351.286.655 0.37 1.513.488.164 0.39 3.333.549.336 0.89 5.872.663.609 1.23 6.043.579.177,00 1,11 -

• Lain2

Pendapat

an Asli

Daerah

yang Sah

347.828.902 0.01 793.611.244 0.21 1.100.074.209 0.29 2.054.322.541 0,43 2.814.710.030,59 0,52 -

Dana

Perimbangan 311.753.569.675 84.34 317.026.650.863 82.13 332.671.549.194 88.55 357.577.096.924 74.93 421.732.103.830,00 78,03 6,41

• Dana

Bagi hasil

pajak /

bagi hasil

bukan

pajak

24.911.771.675 6.74 24.447.460.863 6.33

26.428.984.994

7.04 23.994.089.924 5.03 32.822.219.830,00 6,07 -

• Dana

Alokasi

Umum

257.152.798.000 69.5

7 256.538.765.000 66.46 285.580.961.200 76.02 308.014.507.000 64.54 364.923.284.000,00 67,52 -

• Dana

Alokasi

Khusus

29.689.000.000 8.03 36.040.425.000 9.34 20.661.600.000 5.50 25.568.500.000 5.36 23.986.600.000,00 4,44 -

Lain-lain

Pendapatan

Yang Sah

48.224.552.027 13.05 57.122.928.927 14.8

0 28.402.146.586 7.56 98.019.009.857 20.54 95.053.955.795,00 17,60 42,05

1. Pendapatan

Hibah/Lain

nya

- 0 - 0 3.326.825.319 0.89 - 0

1.656.508.777,00 0,32 -

2. Dana

Darurat - 0 - 0 - 0 - 0 0 -

• Dana bagi

hasil Pajak

dari

Propinsi

dan

Pemerintah

daerah

lainnya

13.006.803.446 3.52 10.622.374.208 2.75 7.030.584.248 1.87 8.649.698.098 1.81 5.377.228.018,00 0,99 -

• Dana

Penyesuaia

n &

otonomi

kusus

35.042.590.200 9.48 38.277.993.500 9.91 11.489.137.019 3.06 77.971.928.760 16.34 48.972.403.000,00 9,06 -

• Bantuan

Keuangan

dari Prop/

Pemda

Lainya

.175.158.381 0.05 8.222.561.219 0.21 6.555.600.000 1.75 11.397.384.999 2.39 39.047.816.000,00 7,22 -

Pendapatan

Daerah 369.632.712.351 100,00 385.985.588.875 100,00 375.676.079.667 100,00 477.210.917.928 100,00 540.468.367.871,24 100,00 8,10

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK)


3.1.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4

(empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting

dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi

Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv)

Lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah di

Kota Padangsidimpuan cenderung mengalami peningkatan, namun tingkat

ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana

Alokasi Umum (DAU) masih besar. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan

PAD dari tahun 2008 hingga 2012 maka angka pertumbuhannya selalu

positif. Artinya dari sisi daya tumbuh cukup baik, hanya saja kontribusi

PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat kecil.

Berikut disajikan kondisi capaian PAD dan Pajak Daerah sebagai salah satu

unsur utamapembentu Pendapatan Asli Daerah di Kota Padangsidimpuan :

Grafik 3.1. Trend Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2008 – 2012.


9.654.590.649 11.836.009.085

14.602.383.887

21.614.811.147 23.682.308.246

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

PAD Retribusi Linear (PAD) Linear (Retribusi)


Selanjutnya penerimaan dari Pajak Daerah tumbuh rata-rata sebesar 18,50

% pertahun sedangkan Retribusi Daerah tumbuh rata-rata 16,36 %

pertahun. Sedangkan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah pada

tahun 2011 masing-masing sebesar 1,47% dan 1,33 % Pada tahun 2012

(lihat tabel 3.1).

Realisasi PAD pada tahun 2012 mencapai angka sebesar Rp.

23.682.308.246,24 atau 102,13 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp.

23.187.382.532,00. Realisasi penerimaan dari hampir seluruh sumber

PAD telah mampu mencapai target yang telah ditentukan, termasuk pula

Penerimaan Pajak Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, untuk Pajak Daerah tercapai penerimaan sebesar Rp.

7.606.694.290,00 atau sebesar 108,7 % dari target yang ditetapkan dan

untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai target

sebesar 100,35 %, sedangkan hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-

lain yang sah pada tahun 2012 juga telah memenuhi target yang ditetapkan

sebelumnya.

Demikian gambaran kondisi Pendapatan Kota Padangsidimpuan pada

tahun 2008 hingga tahun 2012, adapun kinerja keuangan dari sisi PAD

Kota Padangsidimpuan secara sustainable terus mengalami peningkatan,

yakni peningkatan PAD senantiasa dibarengi peningkatan Pendapatan

Pajak Daerah dan Retribusi serta sumber PAD yang sah lainnya.

Dana Perimbangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah dinyatakan

bahwa Dana Perimbangan merupakan Pendanaan Daerah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas

Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari

Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana

perimbangan terhadap APBD Kota Padangsidimpuan masih sangat besar,


yakni rata-rata mencapai 81, 596 % pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa

Kota Padangsidimpuan dalam pendanaan daerah masih bergantung pada

transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Berikut gambaran kondisi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada

Pemerintah Kota Padangsidimpuan sebagai bentuk perimbangan keuangan

pusat dan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun 2008

hingga tahun 2012.

Grafik 3.2. Trend Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Kota

Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012 (Dlm. %).

Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK)

Hingga akhir tahun anggaran 2012, realisasi penerimaan Dana

Perimbangan mencapai 101,25 % atau sebesar Rp 421.732.103.830,00

Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100,00 %, dan DAK sebesar 100,00

%, sedangkan realisasi penerimaan dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

sebesar 119,62 %. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak memang

lebih sering tidak mencapai realisasi 100 %. Data selengkapnya mengenai

Dana Perimbangan tersaji dalam tabel 3.1. DAU memberikan kontribusi

terbesar terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan. Kontribusinya rata –

rata mencapai lebih dari 80% dari total Dana Perimbangan yang diperoleh

Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Meski demikian perbaikan kondisi

84,34 82,13 88,55

74,93 78,03

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012


kemandirian selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa

trend porsi tersebut cenderung mengalami penurunan sebagaimana yang

dijelaskan melalui grafik di atas.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota

Padangsidimpuan terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari

provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan

dari provinsi atau pemda lainnya. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

terhadap pendapatan Kota Padangsidimpuan mencapai 17,60 % (95,053

Milyar) pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 2,95 % jika dibandingkan

pada tahun 2011 yang mencapai 98,019 Milyar . Jika dilihat data dari

tahun 2008 – 2012 memang ditemukan fakta bahwa perkembangan

kontribusi lain –lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah

Kota Padangsidimpuan mengalami trend perkembangan fluktuatif namun

terus mengalami peningkatan pada jangka panjang. Pada tahun 2008

Proposi lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan Kota

Padangsidimpuan sebesar 13.05 %. Berikut disajikan trend perkembangan

kondisi capaian pendapatan daerah Kota Padangsidimpuan dari sisi lain-

lain pendapatan yang sah selama selang waktu 2008 hingga tahun 2012.

Grafik 3.4. Trend lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Kota

Padangsidimpuan Tahun 2008 hingga Tahun 2012.

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

48,22 57,12

28,40

98,02 95,05

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2008 2009 2010 2011 2012

Lain-lain Pendapatan Yang Sah (Milyar) Kontribusi Terhadap Pendapatan daerah (%)


Selanjutnya kondisi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami

peningkatan menjadi 14.80 % pada tahun 2009, dan pada tahun 2010

menurun menjadi 7.56 %, meningkat kembali menjadi 20.54 % pada tahun

2011, dan turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2012. Dana Bagi

Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan

dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi

setiap tahunnya. Selama tahun 2008-2012, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus untuk Kota Padangsidimpuan mengalami pertumbuhan

rata - rata 203 % per tahun. (lihat tabel 3.1).

3.1.1.2 Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja

aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Belanja daerah terdiri dari:

• Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan,

yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga,

(c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f)

Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja

Tidak Terduga.

• Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang

terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan

jasa, dan (c) Belanja modal.

Pada tahun 2012, belanja Kota Padangsidimpuan mencapai Rp.

527.246.070.030,00, dalam setiap tahun anggaran, proporsi belanja tidak

langsung merupakan yang terbesar, yakni rata-rata mencapai 59,25 %


pertahun, sedangkan proporsi belanja langsung rata-rata pertahun hanya

mencapai 40,75% dari pos belanja tidak langsung, pengeluaran Belanja

Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya dengan proporsinya terhadap

belanja mencapai 59.58 %.

Belanja pegawai ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan serta

tambahan penghasilan lainnya bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kota

Padangsidimpuan. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu

diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan

publik sudah sepadan. Besaran belanja langsung yang terkait langsung

dengan program dan kegiatan dengan masyarakat mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun sehingga rata-rata pertumbuhan menjadi 16,71 %

untuk belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja modal hanya mengalami

pertumbuhan 2.99% pertahun. Proporsi belanja barang dan jasa

merupakan yang terbesar yakni mencapai 18.47% pertahun dari total

Belanja Langsung, sedangkan Belanja Modal untuk pengadaan asset tetap

terwujud sebesar 29,17 % pertahun dari total belanja daerah. Secara

menyeluruh gambaran kinerja keuangan daerah pada sisi pembelanjaan di

Kota Padangsidimpuan pada kurun waktu tahun 2008 hingga 2012 dapat

dijelaskan melalui tabel 3.2 berikut ini.

Tabel.3.2

Gambaran Kinerja Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-

2012 (Dalam Milyar Rupiah)

Uraian

2008 2009 2010 2011 2012

Anggaran Realisasi Capaian

(%) Anggaran Realisasi

Capaian


Capaian


Capaian


Capaian

(%)

1. Belanja

Tidak

Langsung 177.2 175.6 99.12 210.0 206.1 98.14 255.26 243.7 95.49 292.6 286.2 97.72 340.48 329,78 (3,14)

1.1 Belanja

Pegawai 170.8 169.5 99.22 198.3 196.3 99.01 247.03 235.9 95.53 283.8 278.6 98.15 319.21 314.11 (1,60)

1.2 Belanja

Subsidi 777.0 776.5 99.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Belanja

Hibah 0 0 0 0.797 0.625 78.38 0.250 0,250 100.00 2.793 2.497 89.40 13.68 10.45 (23,61) 1.4 Belanja

Bantuan

Sosial 2.9 2.9 99.96 3.202 2.9 91.85 4.626 4.4 95.45 4.258 3.7 87.11 6.48 4.7 (27,47)

1.5 Belanja 2.5 2.3 92,06

7.751 6.2 80.63 3.350 3.081 91.97 1.800 1.4 77.78 0.910 0.510 (43,96)


Uraian

2008 2009 2010 2011 2012

Anggaran Realisasi Capaian


Capaian


Capaian


Capaian


Capaian

(%)

Bantuan

Keuangan

1.6 Belanja

Tidak

Terduga 0.65 0.41 63.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0 (100,00)

2. Belanja

Langsung 203.5 195.4 95.98 180.1 0.167 93.20 134.5 112.5 83.61 199.012 177.5 89.20 329,784 197.46 (40,12)

1.1 Belanja

Pegawai 31.2 29.1 93.19 26.9 26.04 96.51 24.171 22.5 93.30 39.623 37.6 94.96 314,113 24.66 (92,15)

2.2 Belanja

Barang Dan

Jasa 101.4 96.2 94.95 90.9 83.75 92.07 69.205 62.1 89.73 71.113 64.1 90.17 85,975 74.04 (13,88)

2.3 Belanja

Modal 70.9 70.0 98.74 62.1 58.05 93.41 41.209 27.8 67.62 88.2 75.776 85.84 102,209 98.758 (3,38)

Jumlah

Belanja 380.7 371.0 97.46 390.1 374.02 95.87 389.850 356.2 91.38 491.705 463.7 94.27 556,268 527,246

(5,22)


Secara umum data dan tabulasi di atas mengenai kinerja pembelanjaan

Kota Padangsidimpuan selama kurun waktu 5 tahun terakhir

menunjukkan dinamika perkembangan yang relatif baik. Meskipun

demikian terdapat penurunan dalam hal penyerapan anggaran yang telah

direncanakan dan ditetapkan sebelumnya pada tahun 2012. Kondisi ini

tidak langsung memberikan dampak negatif bagi penyelenggaraan roda

pemerintahan di daerah karena secara umum trend yang dihasilkan

berdasarkan ketersediaan anggaran yang menjanjikan dan mencukupi bagi

daerah menyebabkan beberapa tahun ke depan segala program dan

kegiatan pembangunan di Kota Padangsidimpuan tetap mendapatkan

sokongan dana yang cukup strategis dari anggaran yang tersedia.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padangsidimpuan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,

baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan

diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus

anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman,

dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain

digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian


pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah dan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA) termasuk dalam

struktur pembiayaan.

Adapun Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada

akhir tahun 2012 terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.

Gambaran Kinerja Pembiayaan Kota Padangsidimpuan Tahun 2011.

N0. URAIAN ANGGARAN REALISASI KURANG/ LEBIH

1. PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89

Penggunaan Sisa

Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA)

28.827.869.132,00 28.827.869.132,89 0,89

2. PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

DAERAH

9.220.279.936,00 8.397.347.289,00 (822.932.647,00)

Penyertaan Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah

4.597.018.106,00 3.943.821.319,00 (653.196.787,00)

Pembayaran Pokok

Utang 4.623.261.830,00 4.453.525.970,00 (169.735.860,00)

PEMBIAYAAN NETTO 19.607.589.196,00 20.430.521.843,89 822.932.647,89

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA) 511.444.975.399,00 525.324.762.239,48 13.879.786.840,48

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK)

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah Kota


Padangsidimpuan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh

kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya

terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan

kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka

penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1.4. Neraca Keuangan

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

(perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi asset,

kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca

daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen

pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Dinas), pihak

legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah

serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau

asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi asset, kewajiban, dan

ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-

sub rekening yang lebih terinci.

Tabel 3.3.

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan

periode tahun 2008 – 2012

URAIAN

Pertumbuhan

Rata-rata

Pertahun

ASSET

ASSET LANCAR

Kas 41,13 %

Investasi Jangka Pendek 0

Piutang 921,74 %

Piutang Lain-lain 21,59 %

Persediaan 47,96 %


INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Non Permanen 0,11

Investasi Permanen 0,28

ASSET TETAP

Tanah 0,01

Peralatan dan Mesin 0,21

Gedung dan Bangunan 0,16

Jalan, Jaringan dan Instalasi 0,07

Asset Tetap Lainnya 0,50

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,39

Akumulasi Penyusutan 0,42

DANA CADANGAN

Dana Cadangan -

ASSET LAINNYA 0

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 0,00

Asset Tidak Berwujud 0,00

Asset Lain-lain 0,74

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (0,28)

Utang Bunga -

Utang Pajak -

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -

Pendapatan Diterima Dimuka -

Utang Jangka Pendek Lainnya -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri -

Utang Luar Negeri -

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,53

Cadangan Untuk Piutang 0,43

Cadangan Untuk Persediaan 0,48


Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran

Utang Jangka Pendek (0,07)

Pendapatan yang Ditangguhkan 58,61

EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 0,25

Diinvestasikan Dalam Asset Tetap (0,08)

Diinvestasikan Dalam Asset Lainnya (Tidak

Termasuk Dana Cadangan) 0,74

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran

Utang Jangka Panjang 0,00

EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 0,00


Asset

Asset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan

dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi

dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan

datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam

satuan moneter. Asset terdiri dari (i) asset lancar, (ii) investasi jangka

panjang, (iii) asset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) asset lainnya. Pada

tahun 2008, Kota Padangsidimpuan memiliki tingkat pertumbuhan asset

selama 2008-2012 tercatat 66,12 % per tahun. Yang terbesar nilainya

adalah asset lancar. Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya

yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis

dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Disamping itu terdapat pula Asset Tetap yakni adalah asset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan

dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai asset tetap di Kota Padangsidimpuan yang tertinggi nilainya adalah

asset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan. Ini merupakan kondisi awal

sekaligus menjadi kekuatan yang cukup potensial bagi upaya peningkatan

akses pelayanan publik bagi masyarakat maupun pihak swasta.


Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan

informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim

pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan

Kewajiban Jangka Panjang. Kondisi ril di Kota Padangsidimpuan saat ini

tidak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh

Pemerintah Kota Padangsidimpuan. Kondisi ini semakin didukung oleh

semakin berkurangnya kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh

Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang semakin mengalami penurunan

rata-rata sebesar 28 %. Kewajiban jangka pendek yang berupa utang jangka

pendek ini menunjukkan masih adanya Perhitungan utang Pihak Ketiga.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban

Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii)

Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana

Lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi

permanen, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan)

dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan

merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana

cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana

Kota Padangsidimpuan pada tahun 2012 mencapai Rp 693.896.390.459,94

yang mencakup Nilai ekuitas dana yang terbesar yakni berupa ekuitas dana

investasi yang diinvestasikan melalui asset tetap.


Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca

keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar

(current ratio dan Quick Ratio). Rasio lancar adalah asset lancar dibagi

dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar

dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Grafik 3.5. Rasio Likuiditas Keuangan Kota Padangsidimpuan Tahun 2008-2012

Sumber : Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan 2008 – 2012.

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota

Padangsidimpuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin

besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka

pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan

Pemerintah Kota Padangsidimpuan semakin menunjukkan kecendrungan

yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh ini

mengindikasikan Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan asset

lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka

3,40

38,21

8,52

47,24

38,25

3,09

32,90

7,53

41,61

33,02

2008 2009 2010 2011 2012

Current Ratio Quick Ratio


pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang

semakin menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan

semakin berkurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi

kewajibannya. Jika ditelurusi penyebabnya, hal ini dapat disebabkan oleh

semakin berkurangnya jumlah asset lancar akibat semakin berkurangnya

kas, namun di sisi lain utang jangka pendek juga semakin meningkat.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena

Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya.

Sebaiknya rasio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh

nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara

rata-rata tahun 2008 hingga tahun 2012 sebesar 23,63. Nilai dari

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar

Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah dikurangi persediaan,

mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka

pendeknya.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah

Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk

neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio

kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio

kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedangkan

rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Adapun hasil perhitungan melalui pengolahan data dari neraca keuangan

Pemerintah Kota Padangsidimpuan memberikan gambaran capaian nilai

solvabilitas sebagai berikut:


Grafik 3.6. Rasio Solvabilitas Keuangan Kota Padangsidimpuan

Tahun 2008-2012

Sumber : Diolah dari Neraca Keuangan Daerah Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap

asset dari tahun 2008 sampai kepada periode tahun 2012 menunjukkan

trend nilai yang semakin kecil. Kondisi ini menjelaskan bahwa kondisi

keuangan Kota Padangsidimpuan yang ditunjukkan melalui nilai rasio

solvabilitas ini adalah indikasi yang semakin baik, yakni rasio kewajiban

terhadap asset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padangsidimpuan tahun 2008-

2012 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Kota Padangsidimpuan

melakukan pinjaman ke kreditor dan kemampuan membayar tersebut

cenderung meningkat.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan

kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio

ini juga menunjukkan trend yang semakin kecil, maka semakin baik rasio

kewajiban terhadap ekuitas menjadi tolok ukur yang menunjukkan

kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya.

0,0046

0,0003

0,0047

0,0011 0,0016

0,0046

0,0003

0,0047

0,0011

0,0016

2008 2009 2010 2011 2012

Rasio Kewajiban Terhadap Aset Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas


3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Padangsdimpuan selama

2008 - 2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk

belanja aparatur cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Pada

tahun 2008, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran

mencapai 53.53 %, turun menjadi 49.45 % tahun 2009, lalu meningkat

menjadi 72.57 % tahun 2010, menurun menjadi 68,58 % pada tahun 2011,

kemudian meningkat kembali menjadi 80.18 % di tahun 2012, (lihat tabel

3.4). Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kota Padangsidimpuan

belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian

besar APBD Kota Padangdisimpuan masih digunakan untuk keperluan

belanja pegawai.

Tabel 3.4

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota

Padangsidimpuan Periode Tahun 2008-2012.

Tahun

Belanja Aparatur

Total Belanja

Proporsi

belanja

aparatur

Belanja tidak

Langsung

Belanja

Langsung Jumlah

2008 169.555.308.001 29.105.627.267 198.660.935.268 371.128.328.892 53.53%

2009 196.358.910.378 26.046.161.306 222.405.071.684 374.024.132.369 59.45 %

2010 235.991.345.248 22.551.968.048 258.543.313.296 356.260.243.037 72.57%

2011 278.605.185.331 37.625.454.968 316.230.640.299 463.740.098.518 68.19%

2012 329.784.082.676 98.703.222.015 428.487.304.691 527.246.070.030 81.27%

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Audited BPK).


3.2.2. Analisis Kebijakan Pembiayaan

Selama kurun waktu 2008 - 2012, APBD Kota Padangsidimpuan mengalami

Satu kali defisit anggaran yakni pada tahun 2008 serta Empat kali surplus

anggaran. Pada tahun 2008 Kota Padangsidimpuan mengalami difisit

anggaran sebesar Rp 2.847.932.541,- kemudian mengalami surplus sebesar

Rp 10.699.476.506 pada tahun 2009, surplus tersebut meningkat pada

tahun 2010 menjadi sebesar Rp 15.251.620.630, namun jumlah surplus

mengalami penurunan pada tahun 2011 yakni hanya mencapai Rp

3.068.861.410. Surplus kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi

sebesar Rp. 4.824.950.552,00. Penurunan surplus anggaran dan terjadinya

defisit anggaran disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan belanja

daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan

dengan pertumbuhan pendapatan. Peningkatan belanja daerah didominasi

oleh peningkatan belanja aparatur, yang rata – rata peningkatan

pertahunnya mencapai 66.78%. (lihat Tabel 3.5)

Tabel 3.5.

Defisit dan surplus Riil APBD Kota Padangsidimpuan 2008 -2012

No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1 Pendapatan 369.632.712.351 385.985.588.875 375.676.079.667 477.210.917.928 540.468.367.871

2 Belanja 371.128.328.892 374.024.132.369 356.260.243.037 463.740.098.518 527.246.070.030

3

Pengeluaran

pembiayaan

daerah

1.352.316.000 1.261.980.000 4.164. 216.000 9.861.958.000 8.397.347.289,00

4 Suplus (defisit)

riil (2.847.932.541) 10.699.476.506 15.251.620.630 3.068.861.410 4.824.950.552


3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil

keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.


Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh

penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke

pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu

kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah

dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran

masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang

harus diperhatikan, antara lain:

• Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada

program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan

peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.

• Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang

dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan

kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga

menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas

daerah.

• Penerimaan DAU diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan

operasional rutin pemerintahan daerah.

• Penerimaan dari DAK dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana

dana tersebut dialokasikan.

• Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai

untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis

dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung

dengan mengisi tabel sebagai berikut:


Tabel 3.6

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai

Pembangunan Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017 (Milyar).

No. Uraian

Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

1. Pendapatan 580,277 589,136 597,233 603,33 624,56

2.

Pencairan

dana

cadangan

(sesuai

Perda)

0 0 0 0 0

3.

Sisa Lebih

Riil

Perhitungan

Anggaran

33,652 44,46 62,7 73,5 80,45

Total

penerimaan 613,929 633,596 659,933 676,83 705,01

Dikurangi:

4.

Belanja dan

Pengeluaran

Pembiayaan

yang Wajib

dan

Mengikat

serta

Prioritas

Utama

534,737 546,84 564,006 571,171 598,338


No. Uraian

Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

Kapasitas riil

kemampuan

keuangan

79,192 86,756 95,927 105,659 106,672

Sumber : Data Diolah Hasil Proyeksi, 2013.

Berdasarkan Tabel diatas disusun Tabel rencana penggunaan kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam rangka pendanaan

program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke

depan, dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2017 (Milyar).

No Uraian

Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

I Kapasitas riil

kemampuan

keuangan 79,192 86,756 95,927 105,659 106,672

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I

II.a Belanja Langsung 354,224 366,3 378,434 381,643 392,853

II.b Pembentukan dana

cadangan 0 0 0 0 0


No Uraian

Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

Dikurangi:

II.c Belanja Langsung

yang wajib dan

mengikat serta

prioritas utama 317,541 324,05 331,482 338,917 342,354

II.d Pengeluaran

pembiayaan yang

wajib mengikat

serta prioritas

utama 8,173 8,067 7,992 7,802 5,223

II Total Rencana

Pengeluaran

Prioritas I (II.a+II.b-

II.c-II.d) 28,51 34,19 38,96 34,924 45,276

Sisa kapasitas riil

kemampuan

keuangan daerah

setelah menghitung

alokasi pengeluaran

prioritas I (I-II) 50,682 52,566 56,967 70,735 61,396

Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II

III.a Belanja Tidak

Langsung 340,686 343,62 345,571 350,528 375,484

Dikurangi:

III.b Belanja tidak

langsung yang

wajib dan mengikat 304,265 334,25 342,228 349,211 351,193


No Uraian

Proyeksi

Tahun

2013

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

(Milyar

Rp)

serta prioritas

utama

III Total rencana

pengeluaran

prioritas II (III.a-

III.b) 36,421 9,369 3,343 1,317 24,291

Surplus anggaran

riil atau Berimbang

(I-II-III) 14,261 43,197 53,624 69,418 37,105

Sumber : Data Diolah Hasil Proyeksi, 2013.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan

ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas

program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas

III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II.

Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II

terpenuhi kebutuhan dananya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah yang harus

dilaksanakan oleh Walikota Padangsidimpuan, termasuk untuk prioritas

bidang pendidikan 20 % (dua puluh persen) dan bidang Kesehatan serta

urusan umum sarana dan prasarana umum.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan

publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan


nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat

dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi Walikota

Padangsidimpuan yaitu Mewujudkan Padangsidimpuan yang Sehat, Maju

dan Sejahtera. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas

belanja wajib.

Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang

merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan

dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas

pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan

prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan

dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas

kelembagaan di Kota Padangsidimpuan.

Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja

tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja

bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja

tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan

(mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu

untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III)

bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk

keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar

persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan

dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas

dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan

daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang


diinginkan. Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif

sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau

pagu SKPD.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan

untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu

tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang

harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

keberlangsungan pelayanan dasar. Di Kota Padangsidimpuan belanja

pelayanan dasar adalah alokasi belanja untuk Dinas Kesehatan, Badan

Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja,

Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan Pasar, Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan, Kantor Kesbang dan Linmas, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Selain itu belanja prioritas juga dialokasikan untuk

bantuan sosial dan hibah.

IV-1


BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan berbagai program

pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil

yang cukup menggembirakan. Namun sebagai Kota yang dinamis dan baru

tumbuh Kota Padangsidimpun tentu saja masih memiliki berbagai

permasalahan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal

yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan

berbagai sektor baik pada skala lokal Kota, regional maupun global dalam 5

(lima) tahun terakhir. Permasalahan – permasalah tersebut timbul karana

banyaknya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal atau

adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan,

serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan masalah ini sangat penting untuk mendefenisikan visi dan misi

pembangunan Kota Padangsidimpuan dan kemudian dapat dijabarkan

menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai

program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya. Secara umum permasalahan dan tantangan yang

dihadapi Kota Padangsidimpuan meliputi permasalahan dan tantangan

yang terkait dengan kesehatan masyarakat, kapasitas dan kualitas

pemerintahan, infrastruktur daerah, permasalahan pendidikan, dan daya

saing ekonomi daerah.

IV-2


Gambar 4.1.

Pola Hubungan Permasalahan,

Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah

4.1.1 Permasalahan Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang

menggembirakan. Hal ini misalnya di tandai dengan semakin menurunnya

angka kematian bayi/1000 kelahiran, serta semakin meningkatnya trend

angka harapan hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan. Namum demikian

masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan

mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum

optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, belum optimalnya

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK),

keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya

yang kurang merata. Pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga

masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Masih tingginya angka kesakitan

penyakit menular dan tidak menular. Rendahnya kesadaran masyarakat

terhadap kesehatan lingkungan termasuk rendahnya kesadaran dan peran

serta masyarakat ber Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penyelenggaraan

Permasalahan Kota

Padangsidimpuan

Isu Strategis

Program kegiatan

Tujuan dan sasaran

Visi dan MiSi

IV-3


kesehatan di Kota Padangsidimpuan dikembangkan dengan mendorong

promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap

kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya

keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan

sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan

sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas

prasarana dan sarana kesehatan.

4.1.2 Permasalahan Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan daya saing Kota Padangsidimpuan. Penyelenggaraan

pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik

Pemerintah Indonesia, Pemerintah Sumatera Utara, dunia usaha dan

masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai masih kurangnya

partisipasi orang tua (komite sekolah), kompetensi guru belum optimal,

kurangnya minat baca para siswa dan guru, belum berfungsinya secara

optimal perpustakaan daerah, kurangnya jam wajib guru, penyebaran guru

belum merata, kopetensi lulusan masih rendah, masih lebih besarnya

jumlah SMA di bandingkan SMK, serta masih rendahnya tingkat

penggunaan Informasi dan Tekhnologi (IT) di sekolah.

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Padangsidimpuan dikembangkan

untuk mendorong peningkatan daya saing, melalui penyediaan sistem

penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan

sarana pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia

pendidik yang memadai, sistem pendidikan yang komprehensif, serta

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan

penerapan sistim rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.

IV-4


4.1.3 Permasalahan Reformasi Birokrasi

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

antara lain belum optimalnya pelaksanaan konsep Reformasi Birokrasi

secara efisien dan efektif. Belum optimalnya pembenahan birokrasi

menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat

pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Belum optimalnya

sinergitas yang baik antara lembaga pemerintah, maupun antara lembaga

pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat. Masih lemahnya

kapasitas aparatur, serta belum adanya penataan struktur birokrasi, dan

penataan distribusi pegawai negeri sipil.

Reformasi Birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas,

mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika

birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara

dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah

melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain:

Pembuatan fakta inegritas pejabat daerah, menjalin kerjasama dengan

BPKP dalam hal pembinaan administrasi (diklat keuangan, diklat

kepegawaian, diklat bidang pengawasan), serta penataan struktur birokrasi.

4.1.4 Permasalahan Keuangan Daerah

Pembangunan Kota Padangsidimpuan perlu didukung ketersediaan

anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan

pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan

konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-

konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan Kota

Padangsidimpuan adalah kurangnya kemampuan meningkatkan dan

memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang

konvensional maupun non-konvensional. Hal ini terlihat dari: masih kurang

IV-5


optimalnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, masih

banyaknya potensi daerah yang bisa meningkatkan PAD belum digali,

belum berfungsinya BUMD secara optimal, masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

4.1.5 Permasalahan Sistem Transportasi

Pembangunan Transportasi di Kota Padangsidimpuan masih dihadapkan

pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak

memadai (masih banyaknya jalan yang rusak), terbatasnya ketersediaan

dan pelayanan angkutan umum, serta tidak berfungsi terminal secara

terpadu.

Ketiga persoalan ini menyebabkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat

menjadi terganggu, berkontribusinya pada peningkatan biaya mobilitas

barang sektor primer (pertanian) dan tersier (perdagangan), serta rendanya

tingkat investasi di Kota Padangsidimpuan.

4.1.6 Permasalahan Kemiskinan

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam

pembangunan Kota Padangsidimpuan. Menurut catatan BPS Kota

Padangsidimpuan angka kemiskinan di Kota Padangsidimpuan mengalami

fluktuatif tahun 2006 jumlah kemiskinan tercatat sebesar 12,22 %

kemudian turun menjadi 10,91 % pada tahun 2007, meningkat kembali

menjadi 11,61 % pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 9,77 % pada

tahun 2009, dan meningkat kembali menjadi 10,53 % pada tahun 2010.

IV-6


Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan di Kota

Padangsidimpuan seperti umumnya daerah-daerah lain disinyalir dapat

menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum.

Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena

tekanan kemiskinan. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis

kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum.

Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada

pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku

kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina

masyarakat di tingkat lokal.

4.1.7 Permasalahan Ketahanan Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia.

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi

agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan

ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinitas

pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola

konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan

jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan

perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan

terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Dua

indikator utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota

Padangsidimpuan dalam persoalan ketahanan pangan yakni, ketersedian

bahan pangan, dan kemapuan masyarakat menjangkau bahan pangan yang

berkualitas.

IV-7


4.1.8 Permasalahan Stabilitas ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam

pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan

faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan (sustainable economic growth). Perkembangan situasi

stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro

ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata

uang asing.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan secara sektoral

memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan

dalam perekonomian Kota Padangsidimpuan) seperti: sektor perdagangan,

dan jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, Kemudian untuk laju

inflasi di Kota Padangsidimpuan terus mengalami fluktuatif, pada tahun

2007 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju inflasi Kota

Padangsidimpuan adalah sebesar 5,87 %, kemudian meningkat menjadi

12,34 % pada tahun 2008, mengalami penurunan secara drastis pada

tahun 2009 yakni menjadi 1,87 %, meningkat kembali pada tahun 2010

menjadi 7,24 %, dan turun kembali pada tahun 2011 yakni menjadi 4,66 %.

Namun kalau kita ambil rata-ratanya selama lima tahun terakhir tingkat

inflasi di Kota Padangsidimpuan masih berada dibawah tingkat inflasi

Sumatera Utara.

4.1.9 Permasalahan Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada

keberlanjutan Pembangunan Kota sehingga perlu diselesaikan secara

komprehensif. Terdapat dua kelompok permasalahan pencemaran

lingkungan di Kota Padangsidimpuan, yaitu persampahan dan penanganan

polusi udara.

IV-8


Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya

produksi sampah Kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu,

dan terbatasnya penyediaan tempat pemerosesan akhir. Peningkatan

produksi sampah Kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan

penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan

aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan

paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah” dari

sumbernya. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya

untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (reduce, reuse,

recycle). Sedangkan penyediaan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah

dihadapkan pada keterbatasan lahan. Sumber utama pencemaran udara

berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada

penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan

mempengaruhi produktivitas daerah.

4.1.10 Permasalahan Perdagangan dan Jasa

Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta pusat

kegiatan Wilayah Tabagsel memerlukan pembangunan fasilitas dan

infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan

Kota/Daerah lain diwilayah Tabagsel. Untuk mewujudkan fungsi Kota

Perdagangan dan Jasa serta pusat kegiatan wilayah tersebut permasalahan

yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna

menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar Kota

Padangsidimpuan. Posisi strategis Kota Padangsidimpuan terhadap

perekonomian Tapanuli Bagian Selatan membutuhkan dukungan berbagai

pemangku kepentingan (stakeholders) dan instrumen pembangunan untuk

melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa

keuangan dan jasa lainnya perlu ditingkatkan di masa yang akan datang,

Kota Padangsidimpuan dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir

dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan.

IV-9


Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan infrastruktur

publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan

kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi

secara berkelanjutan.

4.1.11 Permasalahan Iklim Investasi

Iklim investasi Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh faktor internal dan

eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan

ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus 28 proses

perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap

bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan

secara umum masih dalam kendali penuh aparatur terkait. Pada umumnya

kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan

budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas,

penyandang masalah sosial, dan pada akhirnya menjadi gangguan

terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama tahun 2006-2009,

di wilayah Kota Padangsidimpuan tidak terjadi gangguan yang sifatnya

mengarah kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme,

tetapi lebih kepada penanganan gangguan sosial yang merupakan tindak

pidana murni: pencurian, penganiayaan, perjudian dan lain – lain yang

levelnya masih berada pada batas yang normal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan, keamanan ketertiban, dan

kepastian hukum, dalam perbaikan iklim investasi juga dipengaruhi oleh

kondisi dan ketersediaan infrastruktur: Infrastruktur yang perlu mendapat

perhatian adalah jalan dan sistem transportasi, pasar dan pusat

perdagangan. Permasalahan lainnya adalah jaminan ketersedian bahan

baku, sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk

mewujudkan perbaikan iklim investasi.

IV-10


4.1.12 Permasalahan Daya Saing Daerah.

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan

terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total

daerah. Dari sisi daya beli masyarakat, BPS Kota Padangsidimpuan

mencatat bahwa pada tahun 2011 daya beli masyarakat Kota

Padangsidimpuan mencapai Rp. 500.000 dari data pola konsumsi

menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2007 – 2011, proporsi

pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata adalah

mencapai 43.02 % sedang pengeluaran untuk makanan rata-rata adalah

56.98 %. Masih lebih besarnya proporsi belanja makanan dibanding

dengan proporsi belanja bukan makan menunjukkan bahwa situasi

kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan masih berada

dalam level yang menengah, namun semakin mengecilnya perbadingan

proporsi dua jenis pengeluaran tersebut dapat dijadikan indikator bahwa

tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan terus

mengalami perbaikan dan peningkatan.

4.2. Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis

juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat

penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/

keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

IV-11


Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis

dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki

pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran

pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap

publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5)

Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji

politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar

utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas

kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi: peningkatan

kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan

paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan

keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat

Kota Padangsidimpuan termasuk masyarakat miskin dan kelompok

masyarakat berkebutuhan khusus.

Mengingat keadaan kemampuan Kota Padangsidimpuan terutama dari

aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah,

dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang

berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan.

4.2.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini,

dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan

IV-12


tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan

kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas

dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan

pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Mengingat pentingnya pengembangan kualitas pendidikan, maka perlu

dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna

terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi

masyarakat.

4.2.3 Optimalisasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan

daerah, ia tidak saja akan berkontribusi pada lahirnya pemerintahan yang

efektif, efiesien, bersih, dan berwibawa, tetapi juga akan berkontribusi pada

peningkatan pelayanan publik, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi

pada percepatan laju pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal ini,

maka akan dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan

tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan

kualitas aparatur, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian

internal, peningkatan manajemen kepegawaian, sistem seleksi Calon

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan promosi PNS secara terbuka,

pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government),

penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan, serta peningkatan

remunerasi berdasarkan "merit system".

4.2.4 Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun PAD Kota Padangsidimpuan

dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat

demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi

IV-13


di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan

perkembangan yang meningkat, ditandai semakin besarnya kontribusi

sektor ini pada PDRB Kota Padangsidimpuan.

Kendati demikian berbagai persoalan menyangkut kemampuan ekonomi

Kota Padangsidimpuan masih sangat terasa. Nilai PAD Kota

Padangsidimpuan masih sangat kecil dibanding total APBD, sehingga

pembiayaan pembangunan Kota padangsidimpuan masih sangat tergantung

pada sumber dana dari luar. Peningkatan kemampuan ekonomi Kota

Padangsidimpuan dapat dilakukan dengan upaya intensifikasi,

esktensifikasi dan diversifikasi pemungutan pajak atau retribusi,

peningkatan kemampuan BUMD, serta bagi hasil daerah dari Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (berdasarkan undang-undang pajak daerah dan

retribusi daerah).

4.2.5 Pengentasan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan

ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas

harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi

dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan

menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment

dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi

ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang

dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangungan Ekonomi Indonesia

(MP3EI) dan Millenium Development Goals (MDGs).

IV-14


Dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota

Padangsidimpuan, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan

Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun

penyediaan fasilitas dan modal kerja.

4.2.6 Pembenahan Infrastruktur Daerah Terutama Jalan, Terminal, Dan

Pusat Perdagangan (Pasar)

Dalam mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Jasa dan

Perdagangan serta pusat kegiatan wilayah Tapanuli Bagian Selatan, maka

diperlukan pembenahan infrastruktur daerah terutama menyangkut jalan,

terminal dan pusat perdagangan (pasar). Pembenahan ini diharapkan akan

mampu memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta

peningkatan aksebilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Selain itu

pembenahan infrastruktur ini juga diharapkan dapat meningkatkan PAD

Kota Padangsidimpuan dengan memanfaatkan posisi strategis Kota

Padangsidimpuan sebagai kota tujuan dari daerah-daerah lain seperti:

Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Palas, dan Paluta.

Khusus pada soal pembenahan infrastruktur jalan terutama dari dan ke

Kota Pasangsidimpuan diperlukan kerja sama antar wilayah: Tapanuli

Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Paluta Dan

Madina.

4.2.7 Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan

dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik,

dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan

pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan

IV-15


aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan ketahanan pangan,

akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi

pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga

penelitian, serta penegakan hukum.

4.2.8 Peningkatan dan Perbaikan Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk

meningkatkan investasi di Kota Padangsidimpuan. Untuk mewujudkan hal

tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata

laksana yang meliputi: penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi,

transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha

yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban,

ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dalam skala nasional, regional, dan lokal yang

meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip

kemitraan. Untuk memastikan bahwa investasi yang dikelola memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan ekonomi, sosial dan

lingkungan masyarakat, perlu dilakukan integrasi serta kajian mendalam

pada investasi yang telah dan akan dilakukan, baik investasi yang bersifat

fisik maupun non fisik.

4.2.9 Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam

mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan

Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri

IV-16


dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim

berinvestasi dan sumber daya manusia.

4.3 Hubungan Isu Strategis Kota Padangsidimpuan dengan Prioritas

Kebijakan Nasional, Prioritas Kebijakan Sumatera Utara, dan

Arahan Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025.

Isu strategis Kota Padangsidimpuan diatas sebelum menjadi tujuan, arah

kebijakan, dan program kegiatan pembagunan perlu ditelaah apakah

memiliki relevansi dengan prioritas kebijakan nasional, prioritas kebijakan

Sumatera Utara, dan arahan dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan tahun

2005-2025, sebab seperti yang sudah dikemukakan di awal capaian

pembangunan Kota Padangsidimpuan sangat bergantung pada sinergitas

dan dukungan pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 4.2

Hubungan Isu Strategis Kota Padangsidimpuan dengan Prioritas

Kebijakan Nasional, Prioritas Kebijakan Sumatera Utara, dan Arahan

Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025

Prioritas

Nasional

Isu Strategis

Sumatera Utara

Arahan RPJPD

Kota Padangsidimpuan

Isu Strategis Kota

Padangsidimpuan

Reformasi

Birokrasi dan

tata

Kelola

Peningkatan

pelayanan publik

Peningkatan daya beli

masyarakat

Peningkatan

kualitas kesehatan

masyarakat

Pendidikan Peningkatan

kuantitas dan

kualitas pendidikan

Pengembangan ekonomi

pertanian

Peningkatan

kualitas pendidikan

Kesehatan Peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan

Peningkatan kualitas

pendidikan

Optimalisasi

reformasi birokrasi

IV-17


Penanggulangan

Kemiskinan

Peningkatan daya beli

masyarakat


dan aksestabilitas

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

Peningkatan

kemampuan

ekonomi daerah.

Ketahanan

pangan

Pengurangan angka

kemiskinan

Perluasan lapangan

kerja, dan peningkatan

sumberdaya tenaga kerja

Pengentasan

kemiskinan dan

perluasan

kesempatan kerja

Infrastruktur Pembangunan

kawasan ekonomi

khusus

Pembangunan

infrastruktur daerah

Pembenahan


terutama jalan,

terminal, dan pusat

perdagangan

(pasar)

Iklim investasi

dan

Iklim usaha

Pembenahan

infrastruktur jalan

Pengembangan ssstem

transportasi terpadu

Penguatan

ketahanan pangan

Energi Pembangunan sitem

transportasi publik

Persebaran

pembangunan daerah

Peningkatan dan

perbaikan iklim

investasi

Lingkungan

hidup

Pembenahan

pelabuhan

. Peningkatan daya

saing daerah

Daerah

tertinggal,

Terdepan,

terluar,

Dan pasca

konflik

Pembangunan dan

pengembangan

kawasan industri

kabupaten/kota

Kebudayaan,

Kreativitas dan

Inovasi

teknologi

Peningkatan kerja

sama antar lembaga

V-1


BAB V

VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan

amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, sebagai

upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk

meralisasikan harapan tersebut maka dibutuhkan sinergisitas baik pada

level pemangku kepentingan, maupun arah dan strategi kebijakan

pembangunan, baik nasional, regional, maupun lokal kota

Padangsidimpuan.

Dalam kerangka besar itu, maka sesungguhnya visi, misi, dan program

kerja Walikota terpilih lima tahun kedepan merupakan rangkaian yang

tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi rencana pembangunan jangka

panjang nasional. Visi, misi rencana pembangunan jangka panjang, dan

menengah daerah Sumatera Utara, serta visi dan misi RPJPD Kota

Padangsidimpuan 2005 -2025. Dalam rangkaian rencana pembangunan

tersebut secara eksplisit maupun implisit ditegaskan bahwa Kota

Padangsidimpuan kedepan harus mampu meningkatkan kualitas

pendidikan, dan kesehatan masyarakat, harus mampu meningkatkan level

kesejahteraan masyarakat, harus mampu menciptakan pelayan publik yang

V-2


optimal, serta daya saing daerah yang mampu untuk merealisasikan

tuntutan tersebut untuk visi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2013 –

2018 adalah :

“Terwujudnya Kota Padangsidimpuan Sebagai Kota

Yang Sehat, Maju Dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2018 ini menjadi

arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan

pembangunan Kota Padangsidimpuan. Penjelasan dari visi tersebut adalah

sebagai berikut:

Sehat Maksudnya disini adalah sehat manusianya dan juga sehat

lingkungannya. Sehat manusianya adalah suatu kondisi dimana SDM dan

masyarakat Kota Padangsidimpuan sehat secara Jasmani dan juga sehat

secara Rohani. Sehat secara jasmani terwujud jika SDM dan masyarakat

yang ada memiliki fisik / badan yang sehat yang ditopang oleh kualitas

asupan / gizi yang sehat, lingkungan yang sehat (tertata taman-taman kota

yang asri), kebersihan lingkungan yang terjaga (kebersihan di semua

tempat), tingkat polusi yang rendah, dan petugas pelayanan yang handal.

Sehat jasmani juga membutuhkan sarana dan prasarana kesehatan yang

mendukung sehingga menjamin pelayanan kesehatan masyarakat yang

terjangkau, tenaga medis yang credible, jaminan kesehatan Ibu dan anak

serta Ibu menyusui. Sehat mental adalah suatu kondisi dimana SDM dan

masyarakat Kota Padangsidimpuan mampu berkompetisi secara objektif di

segala bidang, mampu mengendalikan emosi, dan memiliki standard ukuran

kinerja yang jelas.

V-3


Sehat lingkungan yaitu bermakna sehatnya lingkungan pergaulan yang

tumbuh secara kondusif antara lembaga dan antar kelompok masyarakat

sehingga semakin memupuk dan mempertinggi rasa kekeluargaan sesama

Warga Kota. Sehat lingkungan juga bermakna pengelolaan pemerintahan

Kota Padangsidimpuan berlangsung secara good and clean government.

Pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang berlangsung secara good and

clean government tercermin dalam beberapa indikator yaitu pertama, adanya

keseimbangan antara angaran untuk belajan rutin dan anggaran belanja

pembangunan, terus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara

signifikan. Kedua, lahirnya aparat birokrasi yang profesional, proporsional,

bersih, memiliki mental melayani, amanah, serta memiliki produktifitas

yang tinggi.

Maju mempunyai makna melangkah kedepan untuk menciptakan kondisi

yang lebih baik dari sebelumnya, baik pelayanan publik, sosial ekomomi

masyarakat Kota Padangsidimpuan, maupun dalam arti tatakelola

pemerintahan, Kemajuan suatu daerah dapat ditinjau dari berbagai

ukuran. Ditinjau dari ukuran sosial kemajuan suatu daerah dapat diukur

dari kualitas sumberdaya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju

apabila kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat dan

berkualitas. Tingginya kualitas pendidikan penduduk dapat ditandai dengan

semakin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya

jumlah penduduk yang berpendidikan menengah atas dan tinggi. Ditinjau

dari tingkat perkembangan ekonomi kemajuan suatu daerah dapat diukur

dari meningkatnya tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dalam

berkurangnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya

pendapatan rata-rata, terdistribusinya sumber-sumber ekonomi secara

maksimal, serta semakin berkembangnya sektor industri dan jasa.

V-4


Sejahtera mempunyai makna Suatu keadaan atau kondisi kehidupan

manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola

dengan baik, kebutuhan dasar dapat terpenuhi serta kesempatan sosial

bisa dimaksimalisasi. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat

dengan indikator. Pertama Peningkatan Jumlah Pendapatan. Pendapatan

masyarakat suatu daerah akan sejalan dan sebangun dengan tersedianya

lapangan pekerjaan dan iklim usaha mikro dan menengah yang kondusif

yang ditandai dengan empat pilar yakni: Pemberdayaan, permodalan,

pemasaran, dan perlindungan. Pendapatan ini pada akhirnya dapat diukur

dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat terutama pada aspek,

Pangan, Perumahan, Pakaian, Pendidikan, dan Kesehatan. Kedua semakin

tersebarnya sumber-sumber ekonomi, berkurangnya kesenjangan sosial,

serta tersedianya akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat

terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi,

serta menghilangnya diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

5.2 Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Padangsidimpuan tahun 2013-

2018 tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan beserta

pokok-pokok penjelasannya sebagai berikut :

1. Memperkuat daya jangkau masyarakat untuk memperoleh

pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terpadu.

2. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur.

5. Memajukan sektor pendidikan.

6. Pembenahan tata ruang kota.

7. Menekan angka pengangguran, mengurangi jumlah dan persebaran

penduduk miskin.

8. Meningkatkan daya saing daerah.

V-5


5.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada Visi dan Misi pembangunan Kota Padangsidimpuan

tahun 2013-2018 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun

kedepan sebagai berikut:

5.3.1 Mewujudkan Daya Jangkau Masyarakat Untuk Memperoleh

Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terpadu.

o Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang

bermutu, berkualitas, terpadu, dan dapat dijangkau oleh

masyarakat.

o Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat.

5.3.2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sehat Dan

Berwibawa

o Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah

daerah yang berkualitas, sehat, dan berwibawa.

o Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah.

5.3.3 Adanya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

o Terwujudnya sistem dan kelembagaan yang dapat

mengoptimalisasi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah.

5.3.4 Mewujudkan infrastruktur daerah yang baik, baik dari sisi

kuantitas maupun kualitas

o Meningkatnya kuantitas infrastruktur daerah.

o Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas.

5.3.5 Mewujudkan sektor pendidikan yang maju

o Terwujudnya sistem birokrasi pendidikan yang baik dan bermutu.

o Terwujudnya pendayagunaan dan pemberdayaan tenaga

pendidikan yang berkualitas.

V-6


5.3.6 Mewujudkan tata ruang kota yang baik dan terpadu.

o Terwujudnya tata ruang kota yang berbasis potensi sumberdaya

lokal, geostrategis, dan lingkungan.

5.3.7 Menekan angka pengangguran, dan mengurangi jumlah dan

pesebaran penduduk miskin.

o Terwujudnya situasi ekonomi yang kondusif, yang mampu

mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru baik formal

maupun informal

o Terwujudnya jaringan infrastruktur yang mampu menunjang

kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran sektor primer dan

agribisnis.

5.3.8 Menguatkan daya saing untuk memajukan Kota Padangsidimpuan

o Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

unggul

o Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat.

o Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha.

Tabel. 5

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kota Padangsidimpuan Yang Sehat, Maju, Dan Sejahtera

Misi Tujuan Sasaran

Memperkuat daya

jangkau masyarakat

untuk memperoleh

pelayanan kesehatan

yang berkualitas dan

terpadu.

Mewujudkan Daya

Jangkau Masyarakat

Untuk Memperoleh

Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas Dan

Terpadu.

Terwujudnya sistem

pelayan kesehatan

masyarakat yang

bermutu, berkualitas,

terpadu, dan dapat

dijangkau oleh

masyarakat.

V-7


Terwujudnya kesadaran

masyarakat tentang

pola hidup sehat.

Menciptakan tata

pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

Mewujudkan Tata

Kelolah Pemerintahan

Yang bersih Dan

Berwibawa

Terwujudnya

kelembagaan dan

ketatalaksanaan

pemerintah daerah

yang berkualitas, sehat,

dan berwibawa

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur pemerintah

daerah

Mengoptimalisasi

sumber-sumber

pendapatan asli daerah.

Adanya optimalisasi

sumber-sumber

pendapatan asli

daerah

Terwujudnya sistem

dan kelembagaan yang

dapat mengoptimalisasi

sumber – sumber

pendapatan Asli

daerah.

Meningkatkan kuantitas

dan kualitas

infrastruktur.

Mewujudkan


baik, baik dari sisi

kuantitas maupun

kualitas

Meningkatkan

kuantitas infrastruktur

daerah.

Terwujudnya


yang berkualitas

Memajukan sektor

pendidikan

Mewujudkan sektor

pendidikan yang maju

Terwujudnya sistem

birokrasi pendidikan

yang baik dan bermutu.

Terwujudnya

pendayagunaan dan

pemberdayaan tenaga

pendidikan yang

berkualitas.

V-8


Pembenahan tata ruang

kota

Mewujudkan tata

ruang kota yang baik

dan terpadu

Terwujudnya tata ruang

kota yang berbasis

potensi sumberdaya

lokal, geostrategis, dan

lingkungan

Menekan angka

pengangguran,

mengurangi jumlah dan

persebaran penduduk

miskin

Menekan angka

pengangguran, dan

mengurangi jumlah

dan pesebaran

penduduk miskin

Terwujudnya situasi

ekonomi yang kondusif,

yang mampu

mendorong terciptanya

lapangan pekerjaan

baru baik formal

maupun informal

Terwujudnya jaringan

infrastruktur yang

mampu menunjang

kegiatan produksi,

distribusi dan

pemasaran sektor

primer dan agribisnis

Meningkatkan daya

saing daerah

Menguatkan daya

saing untuk

memajukan daerah

Padangsidimpuan

Terwujudnya

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

yang unggul

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang kuat

Terwujudnya daya

dukung pengembangan

usaha.

VI-1


BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Umum

Strategi umum yang diambil dalam rangka mencapai visi, dan mewujudkan

misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padangsidimpuan 2013-2018

yaitu meliputi :

1. Memperkuat daya jangkau masyarakat dalam mengakses pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan terpadu yaitu suatu upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk memberikan

ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk dapat menjangkau

dan mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut

dapat dilakukan dalam dua strategi yakni: Pertama, mendekatkan

pelayanan kesehatan pada komunitas masyarakat dengan mendirikan,

memperbaiki mutu pelayanan dan sumberdaya kesehatan baik fisik

maupun tenaga medik. Kedua, pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat dalam kerangka mendorong partisipasi masyarakat dalam

pelayanan kesehatan mandiri: revitalisasi Posyandu, Bidan Desa, dan

lain sebagainya.

2. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, adalah satu

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas

kinerja Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan kewajiban

konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta

memberdayakan segenap warga masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Suatu Pemerintah Daerah yang baik adalah Pemerintah Daerah yang

terbuka, dapat dipercaya, partisipatif dan senantiasa berjalan di atas

prinsip-prinsip demokrasi. Suatu Pemerintahan yang mendapatkan

kepercayaan dari rakyat dan bersedia untuk membangun kemitraan

yang luas. Hal ini akan menjadi modal dasar bagi terciptanya

VI-2


pembangunan yang mensejahterakan masyarakat, dan mampu

memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.

3. Mengoptimalisasi sumber-sumber pemasukan PAD adalah suatu upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk

meningkatkan jumlah PAD, baik dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi

sumber – sumber pemasukan yang sudah ada, maupun dengan

menciptakan kondisi yang kondusif untuk masuknya investor ke Kota

Padangsidimpuan.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur adalah satu upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan untuk

membangun, memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur Kota

Padangsidimpuan, hal ini dilakukan untuk mendukung laju

perkembangan sektor ekonomi Kota Padangsidimpuan baik, sektor

primer (pertanian), maupun sektor skunder (perdagangan, industri, dan

jasa), dengan harapan mampu memberikan kontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Memajukan sektor pendidikan adalah satu upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Padangsidimpuan dengan

cara memperbaiki sisitem birokasi pendidikan, meningkatkan kualitas

tenaga pengajar, peningkatan kesejahteraan guru. Upaya ini diharapkan

dapat mendorong perbaikan kualitas sumberdaya manusia Kota

Padangsidimpuan, serta menjadikan Kota Padangsidimpuan sebagai

daerah tujuan pendidikan di regional Tapanuli Bagian Selatan

(Tabagsel).

6. Pembenahan tata ruang Kota adalah satu upaya yang dilakukan untuk

mesinergikan potensi spesial Kota dengan perencanaan kebijakan

pembangunan. Upaya ini tidak saja dilakukan untuk mendorong

peningkatan dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Kota

Padangsidimpuan, tetapi juga untuk merespon geostrategi Kota

Padangsidimpuan sebagai Kota satelit wilayah Tapanuli Bagian Selatan.

Kedepan Kota Padangsidimpuan harus menjadi pusat perdagangan,

VI-3


pusat pendidikan, dan pusat jasa dan industri diwilayah Tapanuli

Bagian Selatan (Tabagsel).

7. Menekan angka pengangguran, mengurangi jumlah dan persebaran

penduduk miskin. Strategi ini memfokuskan pada percepatan

penanggulangan kemiskinan dan penganguran dengan target menekan

jumlah kemiskinan dan pengangguran sebesar 0.5 % pertahun dengan

demikian jumlah kemiskinan pada tahun 2018 tidak lebih dari 5 % dari

total penduduk, dan angka pengangguran pada kurun waktu tersebut

tidak lebih dari 4 % dari total jumlah penduduk.

8. Meningkatkan daya saing daerah adalah satu upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk menorong peningkatan

daya saing daerah dengan cara menggali potensi unggulan daerah, serta

peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Daya saing ini diharapkan

mampu meningkatkan dan mengembangkan potensi dan laju

pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan.

6.2. Stategi dan Arah Kebijakan

Demi tercapainya visi pembangunan Kota Padangsidimpuan 2013 - 2018

maka perlu ditetapkan stategi dan arah kebijakan untuk merumuskan

tentang arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan

pertahunnya yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Hal ini

nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan RKPD.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan adalah

sebagaimana tersebut dalam tabel 6.1.

VI-4


Tabel 6.1

Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1

Visi : Mewujudkan Kota padangsidimpuan sebagai Kota yang Sehat,

Maju, dan Sejahtera

Misi : Memperkuat daya jangkau masyarakat dalam mengakses pelayanan

kesehatan yang berkualitas dan terpadu.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Mewujudkan

Daya

Jangkau

Masyarakat

Untuk

Memperoleh

Pelayanan

Kesehatan

Yang

Berkualitas

Dan Terpadu

Terwujudnya

pelayanan

kesehatan prima

serta

mengembangkan

peran serta

masyarakat dalam

bidang kesehatan

Optimalisasi

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit menular

Meningkatkan

pengendalian

penyakit menular

Mengoptimalkan

pelayanan

kesehatan

perorangan dan

masyarakat

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

perorangan dan

masyarakat

Optimalisasi

perbaikan gizi

masyarakat

Meningkatkan gizi

masyarakat

Optimalisasi

pemberdayaan

individu, keluarga

dan masyarakat

berperilaku hidup

bersih dan sehat

dan

pengembangan

Upaya Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM)

Meningkatkan

pemberdayaan

individu, keluarga

dan masyarakat

berperilaku hidup

bersih dan sehat

dan pengembangan

Upaya Kesehatan

Berbasis Masyarakat

(UKBM)

VI-5



Optimalisasi

Lingkungan sehat

Meningkatnya

cakupan lingkungan

sehat

Optimalisasi

ketersediaan,

pemerataan mutu

obat dan

keterjangkauan

harga obat serta

perbekalan

kesehatan

Meningkatkan

ketersediaan,

pemerataan mutu

obat dan

keterjangkauan

harga obat serta

perbekalan

kesehatan

Mengoptimalkan

peningkatan

jumlah mutu dan

penyebaran tenaga

kesehatan

Meningkatkan

jumlah mutu dan

penyebaran tenaga

kesehatan

Optimalisasi

Pengembangan

SIK

Meningkatkan

pengembangan SIK

Optimalisasi

pengembangan

sarana dan

prasarana

kesehatan

Meningkatkan

sarana dan

prasarana kesehatan

Terwujudnya

sistem pelayanan

kesehatan

masyarakat yang

bermutu,

Peningkatan

Kualitas dan

kuantitas SDM

bidang Kesehatan.

Menyediakan dokter

spesialis dan tenaga

kesehatan lainnya

sesuai dengan

standarirasi.

VI-6



berkualitas,

terpadu, dan

dapat dijangkau

oleh masyarakat.

Meningkatkan

capaian SPM

bidang kesehatan

Optimalisasi capaian

SPM bidang

kesehatan

Optimalisasi

Program Jaminan

Pembiayaan

Kesehatan

Meyediakan dan atau

meningkatkan jumlah

Jamkesda sehingga

mampu menampung

seluruh masyarakat

tidak mampu di Kota

Padangsidimpuan

Menyediakan sistem

pengaduan

masyarakat, serta

model pengawasan

sehingga program

Jamkesda tepat

pada sasaran

Peningkatan

jumlah anggaran

kesehatan di

APBD

Meningkatkan

jumlah anggaran

kesehatan di APBD

secara bertahap

sehingga di tahun

2018 jumlah

anggaran kesehatan

di APBD dapat

mencapai 15% dari

total APBD

VI-7



Meningkatnya

animo masyarakat

dalam berolah

raga

Memasyarakatkan

Olah raga dan

mengolahragakan

masyarakat

Meningkatkan daya

tarik masyarakat

terhadap olah raga

Meningkatnya

pencapaian

peserta KB

menjadi 67 %

Revitalisasi

Program

Kependudukan

dan KB

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas SDM

Tenaga Lini

Lapangan KB

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas serta peran

Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP)

Tercapainya TFR

2,65

Melaksanakan

sosialisasi

advokasi program

kependudukan KB

bagi masyarakat

dan pasangan

Usia Subur

Meningkatkan

Kuantitas dan

kualitas pelayanan

KB

Meningkatkan

kuantitas pelayan

KB di Kelurahan dan

desa.

Memaksimalkan

penggunaan sarana

dan sarana pelayan

KB (Mupen dan

Moyan).

VI-8



Meningkatnya

partisipasi pria

dalam KB menjadi

15 %

Melakukan

pendekatan

dengan tokoh

agama, adat dan

masyarakat

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas tenaga

pelayan Vasektomi

(KB Pria)

Membentuk Pos-Pos

KB Pria di tiap

kecamatan

Meningkatkan

penyebarluasan

informasi melalui

berbagai media

tentang KB Pria

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

pengarusutamaan

Gender (PUG)

Melaksanakan

sosialisasi dan

advokasi tentang

PUG,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

Peningkatan

pemahaman

masyarakat tentang

PUG

Meningkatkan peran

serta perempuan

dalam

pembangunan

meningkatkan

pemahaman

masyarakat tentang

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak.

Tabel 6.2

VI-9




Maju, dan Sejahtera

Misi : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.


Mewujudkan

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang bersih

Dan

Berwibawa

Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pemerintah

daerah yang

berkualitas,

sehat, dan

berwibawa

Peningkatan

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

internal

SKPD/unit kerja

Meningkatkan kualitas

pengelolaan

kegiatan internal

SKPD/unit kerja yang

menyangkut

administrasi, kinerja,

SDM, sarana

prasarana dan

keuangan

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah

daerah

Mengoptimalkan

pelaksanaan analisis

jabatan dan

memantapkan

kelembagaan

Menyediakan pedoman

etika penyelenggaraan

pemerintahan dan

budaya kerja

Mengembangkan

pelayanan publik

menuju pelayanan

prima

Mewujudkan

administrasi

kependudukan yang

prima

VI-10



Memperkuat

pelaksanaan tata

pemerintahan dan

pelayanan berbasis

kewilayahan

Perwujudan

kepastian hukum

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

yang baik

Mengoptimalkan

penyelesaian

persoalan Hukum

Menyebarluaskan dan

meningkatkan

pemahaman

masyarakat terhadap

produk hukum daerah

Mengoptimalkan

Penyusunan,

pengkajian, dan

penegakan produk

hukum daerah dan

data hukum

Peningkatan

sistem

pengawasan dan

pengendalian

internal yang

efektif

Mengintensifkan

pembinaan dalam

rangka pengendalian

internal

Mengembangkan

Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah

(SPIP) di seluruh SKPD

VI-11



Membangun

kerjasama dengan

pihak lain dalam

upaya pengawasan

eksternal kenirja

pemerintahan

Peningkatan

kualitas

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan

Meningkatkan

konsistensi

perencanaan

pembangunan yang

partisipatif

Menguatkan jejaring

penelitian dan

pengembangan

pembangunan

Mengembangkan data

dan statistik

Pembangunan

Mengefektikan

pengendalian dan

evaluasi Pembangunan

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur

pemerintah

daerah

Pengelolaan

manajemen

kepegawaian

yang mengacu

pada kebutuhan

pelayanan prima

Menyediakan regulasi

bagi pengembangan

manajemen

kepegawaian dan

pengembangan pola

karir

VI-12



Meningkatkan

pelayanan adminitrasi

kepegawaian yang

transparan, cepat,

tepat dan Akuntabel

Menata SDM aparatur

untuk meningkatkan

pelayanan dan

pemberdayaan

masyarakat

Peningkatan

kapasitas SDM

aparatur

Mengefektifkan

penyelenggaraan diklat

dan pengiriman tugas

belajar

Meningkatkan

kesejahteran pegawai

dan organisasi

pegawai negeri

Tabel 6.3



Maju, dan Sejahtera

Misi : Mengoptimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah


Adanya

optimalisasi

sumber-

sumber

Terwujudnya

sistem dan

kelembagaan

yang dapat

Instensifikasi

pemungutan

pajak atau

retribusi

Optimalisasi

pemanfaatan aset

daerah

VI-13



pendapatan

asli daerah

mengoptimalisasi

sumber – sumber

pendapatan Asli

daerah.


kebijakan

pengembangan

pendapatan daerah

Meningkatkan

koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

provinsi dalam rangka

meningkatkan

pendapatan daerah

Melaksanakan

perencanaan

penganggaran belanja

berbasis kinerja

Pemberdayaan,

penyehatan,

retrukturisasi dan

profitisasi BUMD

Pengalian sumber

–sumber

pendapatan/

pemasukan baru

Menjaring wajib pajak

baru melalui

pendataan dan

pendaftaran atau

menggali Potensi Pajak

Baru : potensi sebagai

Kota dagang,

pariwisata, Kota

transit, Kota

pendidikan, Kota

kuliner.

VI-14



Terciptanya

situasi yang

kondusif bagi

masuknya

investasi ke

daerah

Padangsidimpuan

Mempermudah

Perizinan Melalui

Pelayanan

Perizinan Satu

Pintu

Membangun,

Memperbaiki ,

meningkatkan sistem

pelayanan dan

perizinan satu pintu

Membangun

infrastruktur yang

memadai, yang dapat

mendorong

pengembangan potensi

ekonomi

Melakukan

promosi tentang

potensi ekonomi

Kota

Padangsidimpuan

Membangun pusat

informasi dan jaringan

yang dapat

mempromosikan

potensi ekonomi Kota

Padangsidimpuan

Meningkatkan

promosi dan

kerjasama Pariwisata

Tabel 6.4



Maju, dan Sejahtera

Misi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah


Mewujudkan

infrastruktur

daerah baik

Terwujudnya

Peningkatan

kuantitas

Peningkatan

sarana

transportasi,

Peningkatan, perbaikan

jalan jembatan serta

pengairan

VI-15



dan terpadu,

baik dari sisi

kuantitas

maupun

kualitas

infrastruktur

daerah.

perdagangan,

pengairan dan

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

Peningkatan dan

Pemeliharaan Lampu

Penerangan Jalan Umum

dan Lampu Hias

Perbaikan dan

peremajaan pasar

tradisional dengan tetap

melindungi hak - hak

pedagang dan konsumen


talud/bronjong dan

saluran pengairan


system jaringan Drainase

Meningkatnya Kualitas

dan Kuantitas pelayanan

Air Bersih

Meningkatkan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Terwujudnya

infrastruktur

daerah yang

berkualitas

Peningkatan

Sistem penataan

trasportasi,

drainase,

persampahan,

dan bangunan


sarana dan prasarana

perhubungan

Meningkatkan fungsi

terminal secara terpadu


manajemen lalu lintas

dan angkutan jalan

Meningkatkan penataan

VI-16



parkir kendaraan

bermotor.

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi


sarana dan prasarana

persampahan

Meningkatkan wawasan

pelaku usaha dan atau

kegiatan tentang

lingkungan hidup yang

sesuai dengan baku

mutu

Meningkatkan Kualitas

& Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Meningkatkan

pemenuhan kebutuhan

bangunan gedung

pemerintah sesuai

standar kebutuhan

khususnya yang ada di

wilayah dan berwawasan

inklusif

VI-17


Tabel 6.5



Maju, dan Sejahtera

Misi : Memajukan sektor pendidikan


Mewujudkan

sektor

pendidikan

yang maju

Terwujudnya

sistem

pendidikan,

pendayagunaan,

pemberdayaan

tenaga

pendidikan yang

berkualitas.

Peningkatan

kualitas tenaga

pendidik, serta

sarana dan

prasana

pendidikan

Meningkaatkan

pencapaian Standar

Pelayanan Minimal

(SPM) bidang

pendidikan

Meningkatkan mutu

pendidik dan tenaga

kependidikan dalam

menumbuhkan

pendidikan karakter

Redistribusi tenaga

pendidik

Meningkatkan

kualifikasi akademik

guru

Mengoptimalkan

pelaksanaan KKG dan

MGMP

Pengoptimalan

pelaksanaan kurikulum

pendidikan

Peningkatan

Kesejahteraan Guru

VI-18



Perbaikan Sistem

Birokrasi Pendidikan

Optimalisasi

Peningkatan Kualitas

Pendidikan berbasis IT


dan kuantitas sarana

dan prasarana

pendidikan

Meningkatkan

manajemen

penyelenggaraan

pendidikan berkualitas

Meningkatkan daya

tarik perpustakaan dan

budaya baca

masyarakat

Mengikutsertakan guru

untuk sertifikasi

Terwujudnya

pendidikan

inklusif

untuk semua

Peningkatan

akses pendidikan

melalui

pendidikan

formal, non

formal maupun

informal

Menuntaskan wajib

belajar 12 tahun dengan

basis inklusif

Menyediakan jaminan

pelayanan pendidikan

yang berkualitas dan

demokratis

Mengoptimalkan

perbandingan Buku

Mata Pelajaran dengan

jumlah peserta didik

VI-19



Mengoptimalkan

penggunaan Dana BOS

Meningkatkan

manajemen

penyelenggaraan

pendidikan dan

latihan yang

berkualitas

Optimalisasi pendidikan

dan pelatihan

Menciptakan Sekolah

Unggulan

Menyelenggaraan

kegiatan keagamaan

Optimalisasi Sanggar

Kegiatan Belajar

Tabel 6.6



Maju, dan Sejahtera

Misi : Pembenahan Tataruang Kota


Mewujudkan

tata ruang

Kota yang

baik dan

terpadu

Terwujudnya

tata ruang Kota

yang berbasis

potensi

sumberdaya

lokal,

geostrategis,

dan lingkungan

Melakukan

pemetaan wilayah

Kota

padangsidimpun

berdasarkan

potensi ekonomi

Merencakanan wilayah-

wilayah di Kota

padangsidimpuan

sesuai dengan potensi

strategis yang ada.

Meningkatkan

kemampuan Kota

padangsidimpuan

sebagai Kota

satelit

Merencanakan pusat –

pusat perdagangan di

daerah –daerah Tujuan

Merencanakan sarana-

dan prasana yang

akan mendukung Kota

VI-20


padangsidimpuan

sebagai Kota Tujuan

Melakukan

Pemetaan Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Merencanakan

Pemetaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Menciptakan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Tabel 6.7



Maju, dan Sejahtera

Misi : Menekan Angka pengangguran, dan mengurangi persebaran

jumlah penduduk miskin


Berkurangnya

jumlah

pengangguran,

dan persebaran

penduduk

miskin secara

bertahap

Adanya

pengurangan

jumlah

pengangguran

dan pesebaran

jumlah

penduduk

miskin secara

bertahap

Terwujudnya

situasi ekonomi

yang kondusif,

yang mampu

mendorong

terciptanya

lapangan

pekerjaan baru

baik formal

maupun informal

Menciptakan lapangan

pekerjaan baru baik

formal maupun informal

Mendorong lahir dan

berkembangnya ekonomi

kreatif

Peningkatan nilai tambah

sektor primer (pertanian,

perikanan, dan

perternakan) melalui

agribisnis.

Penguatan Pelaku Usaha

Mikro Kecil Menengah

Dalam Rangka

Mendorong

VI-21



Pengembangan KUKM

Berbasis ekonomi

Kerakyatan.

Penanggulangan Masalah

PMKS

Terwujudnya

jaringan

infrastruktur

yang mampu

menunjang

kegiatan

produksi,

distribusi dan

pemasaran

sektor primer

dan agribisnis

Peningkatan akses

masyarakat terhadap

pasar

Peningkatan sarana

mobilisasi hasil – hasil

produksi sektor primer

Terwujudnya

Hunian Layak

Masyarakat

Sesuai Standar

Kelayakan

Kebutuhan Papan

Masyarakat

Perbaikan Rumah Tidak

layak huni

Meningkatkan askes

masyarakat miskin

kepada kebutuhan

energy listrik

VI-22


Tabel 6.8



Maju, dan Sejahtera

Misi : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang kuat


Menguatkan daya

saing daerah yang

untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat Kota

Padangsidimpuan

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

sumber daya

manusia yang

unggul

Peningkatan

kualitas Pelatihan

dan pendidikan

Meningkatkan

mutu Pelatih

tenaga kerja

berbasis

kompetensi

Meningkatkan

kualitas tenaga

kerja sesuai dengan

kebutuhan pasar

sekaligus mem-

berikan

perlindungan

ketenaga kerjaan

Meningkatkan

Kualitas Tenaga

Penyuluh Pertanian

Lapangan

Meningkatkan SDM

Petani

Meningkatkan

Kesadaran

Masyarakat

VI-23



terhadap Pola

Konsumsi 3B

(Beragam, Bergizi,

Berimbang)

Meningkatkan

Kualitas SDM

Pemuda

Terwujudnya

perekonomian

daerah

Yang kuat

Peningkatan

Pengembangan

Kota

padangsidimpuan

sebagai pusat

industri jasa serta

pusat

perdagangan di

regional Tabagsel

Peningkatan pusat-

pusat perdagangan

dan jasa

Perbaikan sarana –

prasana

perdagangan

Pengembangan

potensi

perdagangan

Daerah

Mengembangkan

industri kreatif

Mendorong Alumni

SMA/ Setingkat

sebagai Tenaga

Penyuluh Lapangan

Industri Bagi Siswa

Berprestasi

Meningkatkan

revitalisasi pasar

tradisional

Meningkatkan

pertanian berbasis

Re-kreatif hobies

VI-24



Meningkatkan

Pemanfaatan Lahan

Perkarangan

Untuk Ketersediaan

Pangan

Meningkatkan

fasilitasi pengem-

bangan usaha bagi

pedagang /usaha

informal

Terwujudnya

daya dukung

pengembangan

usaha

Pengembangan

lingkungan yang

kondusif bagi

dunia usaha

Meningkatkan

pelayanan perizinan

sesuai dengan

prinsip pelayanan

terpadu yang pro

investasi

Menciptakan

ketenteraman dan

ketertiban yang

kondusif

VII-1


BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kota Padangsidimpuan tahun 2013-2018

perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program

program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program

pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk

menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian

pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum

merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran

yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD, sedangkan

program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama

masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program –program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang

dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang

kewenangannya. Program-program tersebut adalah:

1. Program SKPD adalah merupakan program yang dirumuskan

berdasarkan tugas dan fungsi SKPD

2. Program lintas SKPD adalah merupakan program yang melibatkan

lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang

ditetapkan

3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan

daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan

VII-2


laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/

antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kota Padangsidimpuan.

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka mencapai

sasaran yang ditetapkan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

VII-3


Tabel 7.1

Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan Misi 1

Visi : Mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota yang Sehat, Maju, dan Sejahtera

Misi : Memperkuat Daya Jangkau Masyarakat Dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan

Terpadu.

Sasaran Strategi Arah

Kebijakan Indikator Kerja

Capaian Kerja Program

Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

Pelayanan

Kesehatan

Prima serta

Mengembangk

an Peran

Serta

Masyarakat

dalam Bidang

Kesehatan

Optimalisasi

pencegahan dan

pemberantasan

penyakit

menular

Meningkatkan

pengendalian

penyakit

menular

Cakupan desa/

kelurahan UCI

(Universal Child

Immunization)

16% 50%

Program

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

penyakit

a. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

penyakit AFP

pada penduduk

di bawah 15

tahun

100 % 100 %

VII-4





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

b. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

pneumonia

balita

0,8 % 41 %

c. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita

pasien baru TB

BTA+

100% 100%

d. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita DBD

yang ditangani

100% 100%

e. Cakupan

penemuan dan

penanganan

penderita diare

28% 100%

VII-5





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami KLB

yang dilakukan

penyelidikan

epidemiologi <

24 jam

100% 100%

Program

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Mengoptimalkan

pelayanan

Kesehatan

perorangan dan

masyarkat

Meningkatkan

pelayanan

Kesehatan

perorangan

dan masyarkat

Cakupan ibu

hamil K4 72% 80%

Program

Pelayanan

Kesehatan

Perorangan dan

Masyarakat

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan Cakupan

komplikasi

kebidanan yang

di tangani

20% 60%

Cakupan

pertolongan

oleh tenaga

Kesehatan yang

memiliki

kompetensi

kebidanan

79% 80%

Cakupan

pelayanan nifas 74% 80%

VII-6





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Cakupan

neonatus

dengan

komplikasi yang

ditangani

11% 80%

Cakupan

kunjungan bayi

75% 80%

Program

Pelayanan

Kesehatan

Perorangan dan

Masyarakat

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Cakupan

pelayanan anak

balita

78% 90%

Cakupan

penjaringan

Kesehatan

siswa SD dan

setingkat

83% 90%

Cakupan

peserta KB aktif

70% 80%

VII-7





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Cakupan

pelayanan

gawat darurat

level 1 yang

harus dirujuk

ke sarana

Kesehatan (RS)

kab/Kota

100% 100%

Cakupan

pelayanan

Kesehatan

dasar

masyarakat

miskin

27% 100%

Cakupan

pelayanan

Kesehatan

rujukan pasien

masyarakat

miskin

13% 90%

VII-8





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Optimalisasi

perbaikan gizi

masyarakat

Meningkatkan

gizi

masyarakat

Cakupan

pemberian

makanan

pendamping ASI

pada anak 6-24

bulan keluarga

miskin

100% 100%

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Cakupan balita

gizi buruk

mendapat

perawatan

100% 100%

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Optimalisasi

Pemberdayaan

Individu,

Keluarga dan

Masyarakat

Berperilaku

Hidup Bersih

dan Sehat dan

Pengembangan

Upaya

Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM)

Meningkatkan

Pemberdayaan

Individu,

Keluarga dan

Masyarakat

Berperilaku

Hidup Bersih

dan Sehat dan

Pengembanga

n Upaya

Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

Cakupan desa

siaga aktif

28% 85%

Program

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kesehatan

/ SPM

SKPD

Pengampu

Kesehatan

VII-9





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Optimalisasi

Lingkungan

Sehat

Meningkatnya

cakupan

lingkungan

Sehat

Persentase

penduduk yang

memiliki akses

terhadap air

yang

berkualitas*

66% 75%

Program

Lingkungan

Sehat

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Persentase

penduduk yang

menggunakan

jamban Sehat*

41,8% 75%

Program

Lingkungan

Sehat

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Persentase

cakupan sarana

industri tempat

pengolahan

makanan yang

memenuhi

syarat*

55% 75%

Program

Lingkungan

Sehat

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Persentase

cakupan

tempat-tempat

umum yang

memenuhi

syarat

Kesehatan*

60% 80%

Program

Lingkungan

Sehat

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

VII-10





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Optimalisasi

Ketersediaan,

Pemerataan,

Mutu Obat dan

Keterjangkauan

Harga Obat,

serta Perbekalan

Kesehatan

Meningkatkan

Ketersediaan,

Pemerataan,

Mutu Obat

dan

Keterjangkaua

n Harga Obat,

serta

Perbekalan

Kesehatan

Persentase

ketersediaan

obat dan

vaksin*

100% 100%

Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Mengoptimalkan

Peningkatan

Jumlah, Mutu,

dan Penyebaran

Tenaga

Kesehatan

Meningkatkan

Jumlah, Mutu,

dan

Penyebaran

Tenaga

Kesehatan

Persentase

ketersediaan

dan mutu

sumber daya

manusia

Kesehatan

sesuai dengan

standar

kompetensi

60% 100 %

Program

Sumber Daya

Kesehatan

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Optimalisasi

Pengembangan

Sistem Informasi

Kesehatan

Meningkatkan

Pengembanga

n Sistem

Informasi

Persentase

ketersediaan

laporan

Puskesmas

100% 100%

Program

Kebijakan dan

Pembangunan

Kesehatan

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

VII-11





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Kesehatan Persentase

ketersediaan

laporan KLB 100% 100%

Program

Kebijakan dan

Pembangunan

Kesehatan

Urusan

Wajib PP

No.38 Thn

2007

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Optimalisasi

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

Menngkatkan

Pengembanga

n Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

Persentase

pengelolaan

sarana dan

prasarana

Kesehatan

sesuai standar

100% 100%

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

Permenda

gri No.13

thn 2006

SKPD

Pengampu

Kesehatan

Terwujudnya

sistem

pelayanan

Kesehatan

masyarakat

yang bermutu,

berkualitas,

terpadu, dan

dapat

dijangkau oleh

masyarakat.

Peningkatan

Kualitas dan

kuantitas SDM

bidang

Kesehatan.

Menyediakan

dokter

spesialis dan

tenaga

Kesehatan

lainnya sesuai

dengan

standarirasi.

Meningkatnya

Kualitas dan

KUantitas SDM

Bidang

Kesehatan 35 % 40 %

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas SDM

Bidang

Kesehatan

Kesehatan SKPD

Pengampu

Kesehatan

RSUD

Meningkatkan

capaian SPM

bidang

Kesehatan

Optimalisasi

capaian SPM

bidang

Kesehatan

Meningkatnya

SPM Bidang

Kesehatan 45 % 100 %

Program

Peningkatan

Capaian SPM

Bidang

Kesehatan

Kesehatan SKPD

Pengampu

Kesehatan

VII-12





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Optimalisasi

Program

Jaminan

Pembiayaan

Kesehatan

Meyediakan

dan atau

meningkatkan

jumlah

Jamkesda

sehingga

mampu

menampung

seluruh

masyarakat

tidak mampu

di Kota

Padangsidimp

uan

Persentase

Jamkesda bagi

masyarakat

tidak mampu

Kota

Padangsidimpu

an 100 % 100 %

Program

Optimalisasi

Jaminan

Pembiayaan

Kesehatan

Kesehatan SKPD

Pengampu

Kesehatan

Menyediakan

sistem

pengaduan

masyarakat,

serta model

pengawasan

sehingga

program

Jamkesda l

tepat pada

sasaran

Tersedianya

system

pengaduan dan

pengawasan

masyarakat

terhadap

program

jamkesda

100 % 100 %

Kesehatan SKPD

Pengampu

Kesehatan

VII-13





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Peningkatan

jumlah

anggaran

Kesehatan di

APBD

Meningkatkan

jumlah

anggaran

Kesehatan di

APBD secara

bertahap

sehingga di

tahun 2017

jumlah

anggaran

Kesehatan di

APBD dapat

mencapai 15%

dari total

APBD.

Persentase

APBD bidang

Kesehatan

2,5 % 10 % Program

Peningkatan

Jumlah

Anggaran

Kesehatan di

APBD

Kesehatan SKPD

Pengampu

Kesehatan

Meningkatnya

animo

masyarakat

dalam berolah

raga

Memasyarakatk

an Olah raga

dan

mengolahragaka

n masyarakat

Meningkatkan

daya tarik

masyarakat

terhadap olah

raga

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya olah

raga

15 % 50 %

Program

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

berolah raga

Olah Raga SKPD

DisBudPora

dan

Pariwisata

VII-14





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatnya

pencapaian

peserta KB

menjadi 67 %

Revitalisasi

Program

Kependudukan

dan KB

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas SDM

Tenaga Lini

Lapangan KB

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas SDM

Tenaga Lini

Lapangan KB

25 % 55 %

Program

Revitalisasi

Kependudukan

dan KB

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas serta

peran institusi

masyarakat

pedesaan (IMP)

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas peran

isntitusi

masyarakat

pedesaan (IMP)

50 % 85 %

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Tercapainya

TFR 2,65

Melaksanakan

sosialisasi

advokasi

program

kependudukan

KB bagi

masyarakat dan

pasangan Usia

Subur

Meningkatkan

Kuantitas dan

kualitas

pelayanan KB

Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas

pelayanan KB 62 % 67 %

Program

Sosialisasi

Advokasi

Kependudukan

KB bagi

masyarakat dan

pasangan usia

Subur

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Meningkatkan

kuantitas

pelayan KB di

Kelurahan dan

desa.

Meningkatnya

Kuantitas

Pelayanan KB di

Kelurahan/Des

a

48 % 96 %

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

VII-15





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Memaksimalka

n penggunaan

sarana dan

prasarana

pelayan KB

(Mupen dan

Moyan).

Meningkatnya

penggunaan

sarana dan

prasarana

pelayan KB

36 % 72 %

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Meningkatnya

partisipasi

pria dalam KB

menjadi 15 %

Melakukan

pendekatan

dengan tokoh

agama, adat dan

masyarakat

Meningkatkan

kuantitas dan

kualitas

tenaga pelayan

Vasektomi (KB

Pria)

Meningkatnya

Kuantitas dan

Kualitas tenaga

pelayan

vasektomi

50 % 100 %

Program

Peningkatan

Kuantitas dan

Kualitas

Vasektomi (KB

Pria)

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Membentuk

Pos POS KB

Pria di tiap

kecamatan

Persentase Pos-

pos KB Pria di

Tiap Kecamatan 0 100 %

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Meningkatkan

penyebarluasa

n informasi

melalui

berbagai

media tentang

KB Pria

Meningkatnya

penyebarluasan

informasi

melalui

berbagai media

tentang KB Pria

20 % 100 %

Keluarga

Berencana

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

VII-16





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

pengarusutam

aan gender

(PUG)

Melaksanakan

sosialisasi dan

advokasi

tentang PUG,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

Peningkatan

pemahaman

masyarakat

tentang PUG

Meningkatnya

Pemahaman

masyarakat

tentang PUG

6,75 % 21,75 %

Program

Peningkatan

PUG dan

Pemberdayaan

Perempuan

dalam

Pembangunan

Pemberda

yaan

Perempua

n

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

Meningkatkan

peran serta

perempuan

dalam

pembangunan

Meningkatnya

peran serta

perempuan

dalam

pembangunan

4,6 % 27,6 %

Pemberda

yaaPerem

puan

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

meningkatkan

pemahaman

masyarakat

tentang

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak.

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

tentang

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan

anak

6,75 % 21, 75 %

Program

Peningkatan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Perlindun

gan Anak

SKPD Badan

KB, PP dan

PA

VII-17


Strategi, dan Program Pembangunan Misi 2


Visi : Mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota yang Sehat, Maju, Dan Sejahtera

Misi : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kerja


Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

kelembagaan

dan

ketatalaksanaa

n pemerintah

daerah yang

berkualitas,

Sehat, dan

berwibawa

Peningkatan

efektifitas dan

efisiensi

pengelolaan

internal

SKPD/unit

kerja

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

kegiatan

internal

SKPD/unit

kerja yang

menyangkut

administrasi,

kinerja, SDM,

sarana

prasarana dan

keuangan

Terlaksananya

sistem

administrasi

pemerintah

Efektif

50% 75%

ProgramIntern

al SKPD

Lintas

Urusan

Semua SKPD/

unit kerja

Tercapainya

kinerja yang

afektif dan

efisien

60% 85%

Tersedianya

SDM yang

memiliki

kapabilitas dan

integritas

55% 80%

VII-18




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Tersedianya

sarana dan

prasaran

perkantoran

60% 85%

Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

pemerintah

daerah

Mengoptimalka

n pelaksanaan

analisis jabatan

dan

memantapkan

kelembagaan

Terwujudnya

Job diskription

berdasarkan

struktur

organiasasi

20 % 75%

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

Ketatalaksana

an Pemerintah

Daerah

Otda SKPD

Pengampu

Kelembagaan

Menyediakan

pedoman etika

penyelenggaraa

n pemerintahan

dan budaya

kerja

Tersusunya

pedomanan

etika dan

budaya kerja

20%

75%

VII-19




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Mengembangka

n pelayanan

publik menuju

pelayanan

prima

Tersusunya

SOP dan SPM

30 % 75%

Program

Pelayanan

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Otda SKPD

Pengampu

Pengadaan

Barang dan

Jasa

Mewujudkan

administrasi

kependudukan

yang prima

Tersedianya

data

kependudkan

67% 95%

Program

Peningkatan

Manajemen

Penyelenggara

an

Pemerintahan

Otda SKPD

Pengampu

Penyelenggara

an

Pemerintahan

Memperkuat

pelaksanaan

tata

pemerintahan

dan pelayanan

berbasis

kewilayahan

Terciptanya

tata kelolah tata

pemerintahan

Yang baik

40% 75%

ProgramPening

katan

Pelayanan

Masyarakat

Berbasis

kewilayahan

Kecamatan

Otda Semua

Kecamatan

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

pada kecamatan

0 % 80 %

VII-20




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Pewujudan

kepastian

hukum dalam

penyelenggara

an

pemerintahan

yang baik

Mengoptimalka

n penyelesaian

persoalan

Hukum

Terselesaikan –

persoalan -

persoalan

hokum

50% 80%

Program

Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

dan Pelayanan

Hukum yang

sesuai dengan

kebutuhan

Otda SKPD

Pengampu

Hukum

Menyebarluaska

n dan

meningkatkan

pemahaman

masyarakat

terhadap

produk hukum

daerah

Tersampaikann

ya informasi

produk hukum

daerah kepada

masyarakat 40% 75%

Mengoptimalka

n Penyusunan,

pengkajian, dan

penegakan

produk hukum

daerah dan data

hokum

Tersedianya

produk hukum

daerah sesuai

dengan

kebutuhan dan

dinamika yang

berkembang di

masyarakat

50% 80%

VII-21




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Peningkatan

sistem

pengawasan

dan

pengendalian

internal yang

efektif

Mengintensifka

n pembinaan

dalam rangka

pengendalian

internal

Terlaksananya

Pengwasan dan

pembinaan

pada seluruh

SKPD

65% 90%

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Otda SKPD

Pengampu

Pengawasan

Internal

terlaksananya

hasil

rekomendasi

lopran

pemeriksaan

40% 80%

Terlaksananya

SPIP 30% 80%

Mengembangka

n Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah

(SPIP) di

seluruh SKPD

prosentase

penyelesaian

tindak lanjut

hasil

pemeriksaan 60 % 90 %

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Otda SKPD

Pengampu

Pengawasan

Internal

VII-22




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Membangun

kerjasama

dengan pihak

lain dalam

upaya

pengawasan

eksternal

kenirja

pemerintahan

Terlaksananya

kerjasama

dengan pihak

lain dalam

upaya

pengawan

kinerja

pemerintah

20% 60%

Program

Kerjasama

Pengawasan

Kinerja

Pemerintah

dengak pihak

lain

Otda SKPD

Pengampu

Hubungan

Kerjasama

Peningkatan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

Meningkatkan

konsistensi

perencanaan

pembangunan

yang partisipatif

Terwujudnya

dokumen

perencanaan

yang baik dan

partisipatif

yang konsisten

55% 85%

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencan

aan

Pembang

unan

SKPD

Pengampu

Perencanaan

Pembangunan

Menguatkan

jejaring

penelitian dan

pengembangan

pembangunan

Terlaksananya

penelitian

untuk

perencanaan

pembangunan

30% 70 %

Program

Penelitian Dan

Pengembanga

n Daerah

Perencan

aan

Pembang

unan

SKPD

Pengampu

Penelitian dan

Pengembanga

n Daerah

VII-23




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

kerjasama

dengan lembaga

penelitian

40% 80%

Mengembangka

n data dan

statistic

Pembangunan

Termanfaatkany

a data statistik

dalam

perencanaan

pembangunan

60% 80%

Program

Pengembangan

Data/Informasi

Statistik SKPD

Pengampu

Data/Informasi

Mengefektikan

pengendalian

dan evaluasi

Pembangunan

Meminimalkan

ketidaksesuaian

realisasi

keluaran/output

kegiatan dengan

target,

pelaksanaan

kegiatan dengan

rencana tahapan

kegiatan,

pelaksanaan

kegiatan dengan

ketentuan yang

berlaku

75% 90%

Program

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Perencan

aan

Pembang

unan

SKPD

Pengampu

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan

Program

Pengendalian

Pelaksanaan

Pembangunan

Otda SKPD

Pengampu

Pengendalian

Pembangunan

VII-24




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

pendayagunaan

aparatur

pemerintah

daerah

Pengelolaan

manajemen

kepegawaian

yang mengacu

pada

kebutuhan

pelayanan

prima

Menyediakan

regulasi bagi

pengembangan

manajemen

kepegawaian

dan

pengembangan

pola karir

kebijakan

dibidang

pengembangan

manajemen

kepegawaian

50% 80%

Program

pengembanga

n

manajemen

kepegawaian

Otda SKPD

Pengampu

Kepegawaian

Programpenge

mbangan

karier pejabat

strutural dan

fungsional

Otda SKPD

Pengampu

Kepegawaian

Meningkatkan

pelayanan

adminitrasi

kepegawaian

yang

transparan,

cepat, tepat dan

Akuntabel

Percepatan

durasi

penyelesaian

Pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang transparan,

cepat dan

akuntabel

60% 80%

Program

peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Otda SKPD

Pengampu

Kepegawaian

VII-25




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Menata SDM

aparatur untuk

meningkatkan

pelayanan dan

pemberdayaan

masyarakat

Befungsinya

lembaga

pemberdayaan

masyarakat di

kecamatan dan

keluarahan dan

desa

30% 85%

ProgramPening

katan

Kapasitas

Lembaga

Sosial

Kemasyarakat

an

Otda SKPD

Pengampu

Lembaga

Sosial

Kemasyarakat

an

Tersedianya

tenaga terampil

dalam

menjalankan

tugas ke

dinasan

10% 75%

Peningkatan

kapasitas SDM

aparatur

Mengefektifkan

penyelenggaraa

n diklat dan

pengiriman

tugas belajar

prosentase SDM

aparatur

yang mengikuti

diklat

sesuai dengan

kebutuhan

20% 50%

ProgramPening

katan

Kualitas SDM

Otda SKPD

Pengampu

Peningkatan

Kualitas

SDM

VII-26




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

keSejahteran

pegawai dan

organisasi

pegawai negeri

terpenuhinya

standar

keSejahteraan

pegawai

20% 60%

VII-27


Tabel 7.3



Misi : Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

sistem dan

kelembagaan yang

dapat

mengoptimalisasi

sumber – sumber

pendapatan Asli

daerah.

Instensifikasi

pemungutan

pajak atau

retribusi

Optimalisasi

pemanfaatan

aset daerah

cakupan sarana

dan prasarana

pemerintah yang

sesuai standar

80% 100%

Program

Pengelolaan

Barang Daerah

Otda SKPD

Pengampu

Pengelolaan

Barang

Daerah

Program

Peningkatan

Barang Daerah

Otda SKPD

Pengampu

Pengelolaan

Barang

Daerah

Peningkatan

kualitas

kebijakan

pengembanga

n pendapatan

daerah

Target PAD

100% 100%

Program

Peningkatan

Kualitas

Kebijakan

Pengembangan

Perekonomian

dan Investasi

Daerah

Penanam

an Modal

SKPD

Pengampu

VII-28





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

koordinasi

dengan

pemerintah

pusat dan

provinsi

dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan

daerah

100% 100%

Program

Peningkatan

Kualitas

Kebijakan

Pengembangan

Pendapatan

Daerah

Otda SKPD

Pengampu

Kebijakan

Pengemban

gan

Pendapatan

Daerah

Melaksanakan

perencanaan

penganggaran

belanja

berbasis

kinerja

Penilaian audit

eksternal

WDP WTP

Program

Pengelolaan

Anggaran

Daerah

Otda

SKPD

Pengampu

Keuangan

Daerah

Pemberdayaan

, penyehatan,

retrukturisasi

dan

profitisasi

BUMD

Cakupan BUMD

60% 80%

Program

Pemberdayaan,

penyehatan,

retrukturisasi

dan profitisasi

BUMD

Otda SKPD

Pengampu

Kebijakan

Pengemban

gan

Pendapatan

Daerah

VII-29





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Pengalian

sumber –

sumber

pendapatan/

pemasukan

baru

Menjaring

wajib pajak

baru melalui

pendataan

dan

pendaftaran

atau menggali

Potensi Pajak

Baru : potensi

sebagai Kota

dagang,

pariwisata,

Kota transit,

Kota

pendidikan,

Kota kuliner.

Cakupan Wajib

Pajak Baru

100% 100%

Program

Pendataan

Wajib Pajak

Baru

Otda SKPD

Pengampu

Kebijakan

Pengemban

gan

Pendapatan

Daerah

Terciptanya situasi

yang kondusif bagi

masuknya

investasi ke daerah

Padangsidimpuan

Mempermuda

h Perizinan

Melalui

Pelayanan

Perizinan

Satu Pintu

Membangun,

Memperbaiki ,

meningkatkan

sistem

pelayanan dan

perizinan satu

pintu

Cakupan Perda

yang

mendukung

iklim usaha

20% 80%

Program

pengadaan

Pelayanan Satu

Pintu

Otda SKPD

Pengampu

P2T

VII-30





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Membangun

infrastruktur

yang

memadai,

yang dapat

mendorong

pengembanga

n potensi

ekonomi

Cakupan sarana

dan prasarana

Kota yang

mendukung

iklim usaha 50% 80%

Program

Perbaikan

sarana dan

prasarana Kota

Pekerjaan

Umum

SKPD

Pengampu

Pekerjaan

Umum

Melakukan

promosi

tentang

potensi

ekonomi Kota

Padangsidimp

uan

Membangun

pusat

informasi dan

jaringan yang

dapat

mempromosik

an potensi

ekonomi Kota

Padangsidimp

uan

Cakupan

Informasi dan

Promosi ekonomi

dan pariwisata

25% 75% Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Penanam

an modal

Daerah

SKPD

Pengampu

P2T

Meningkatkan

promosi dan

kerjasama

Pariwisata

VII-31


Tabel 7.4



Misi : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

Peningkatan

kuantitas

infrastruktur

daerah.

Peningkatan

sarana

transportasi,

perdagangan,

pengairan

dan Lampu

Penerangan

Jalan Umum

Peningkatan,

perbaikan

jalan jembatan

serta

pengairan

Tersedianya jalan

yang

menghubungkan

pusat-pusat

kegiatan dalam

wilayah Kota

(aksesibilitas)

70 % 90 %

Program

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Pekejaan

Umum

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

Tersedianya jalan

yang

memudahkan

masyarakat

perindividu

melakukan

perjalanan

(mobilitas)

60 % 75 %

VII-32





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Tersedianya jalan

yang menjamin

pengguna jalan

berkendara

dengan selamat

(keselamatan)

65 % 75 %

Tersedianya

Jalan yang

menjamin

kendaraan dapat

berjalan dengan

selamat dan

nyaman (kondisi

jalan)

65 % 75 %

Tersedianya jalan

yang menjamin

perjalanan dapat

dilakukan sesuai

dengan

kecepatan

rencana

(kecepatan)

70 % 80 %

Program

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Pekejaan

Umum

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

VII-33





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

jalan dan

jembatan

70 % 85 %

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

dan Lampu

Hias

Meningkatnya

Sarana Lampu

Penerangan Jalan

Umum 79% 94%

Program

Pemasangan

dan Perbaikan

Lampu

Penerangan

Jalan Umum

Pertamanan SKPD

Pengampu

Pertamanan

Porsentase

Pemasangan

Lampu Hias 5 % 60%

Program

Peningkatan

Pemasangan

Lampu Hias

Pertamana SKPD

Pengampu

Pertamanan

Perbaikan dan

peremajaan

pasar

tradisional

dengan tetap

melindungi

hak - hak

pedagang dan

konsumen

Tersedianya

Pasar Tradisional

yang tertata,

bersih dan layak

pakai 40 % 80 %

Program

Perbaikan dan

peremajaan

pasar

tradisional

UKM,

DISPERINDA

G dan PASAR

SKPD

Pengampu

Pasar

VII-34





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

kualitas

talud/bronjon

g dan saluran

pengairan

Tersedianya air

irigasi untuk

pertanian rakyat

pada system

irigasi yang

sudah ada

60 % 90 %

Program

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Pengairan

Pengairan SKPD

Pengampu

Pengairan

Meningkatkan

Kualitas Saluran

Pengairan 60 % 90 %

Program

Peningkatan

Kualitas

Saluran

Pengairan

Pengairan SKPD

Pengampu

Pengairan

Tersedianya

Saluran

Pengairan di

Aliran

Persawahan

60 % 90 %

Program

Peningkatan

Saluran

Pengairan di

Aliran

Persawahan

Pertanian SKPD

Pengampu

Pertanian

Meningkatkan

kualitas

system

jaringan

Drainase

Tersedianya

Sistem Jaringan

Drainase skala

kawasan dan

skala Kota

45 % 65 %

Program

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Drainase

Pekerjaan

Umum

SKPD

Pengampu

Pekerjaan

Umum

VII-35





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatnya

Kualitas dan

Kuantitas

pelayanan Air

Bersih

Tersedinya

Sarana Prasarana

Air Bersih 45 % 65 %

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas Air

Bersih

Pekerjaan

Umum

SKPD

Pengampu

Pekerjaan

Umum

Meningkatkan

Kesiagaan dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya

Pelayanan di

bidang

Pencegahan

Kebakaran

45 % 65 %

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pencegahan

Kebakaran

Pencegahan

Kebakaran

SKPD

Pengampu

Pencegahan

Kebakaran

Meningkatnya

SDM di Bidang

Pencegahan

Kebakaran

45 % 65 %

Program

Peningkatan

SDM Bidang

Pencegahan

Kebakaran

Pencegahan

Kebakaran

SKPD

Pengampu

Pencegahan

Kebakaran

Terwujudnya

infrastruktur

daerah yang

berkualitas

Peningkatan

Sistem

penataan

trasportasi,

drainase,

persampaha

n, dan

Meningkatkan

kualitas

sarana dan

prasarana

perhubungan

Meningkatnya

jumlah sarana

dan prasarana

serta fasiltas lalu

lintas angkutan

jalan

20% 75%

Program

peningkatan

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana serta

fasilitas lalu

Perhubungan SKPD

Pengampu

Perhubungan

VII-36





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

bangunan Meningkatnya

kualitas sarana

dan prasarana

serta fasilitas lalu

lintas angkutan

jalan

40% 80%

lintas angkutan

jalan

Meningkatkan

fungsi

terminal

secara terpadu

Meningkatnya

Fungsi terminal

secara terpadu 0% 10%

Program

penataan

terminal

terpadu

Perhubungan SKPD

Pengampu

Perhubungan

Meningkatnya

Fungsi terminal

menjadi Type B

10% 80%

Program

Pengembangan

Fungsi Terminal

Perhubungan SKPD

Pengampu

Perhubungan

Meningkatkan

kualitas

manajemen

lalu lintas dan

angkutan

jalan

Meningkatnya

ketaatan

terhadap

peraturan lalu

lintas

10% 50%

ProgramPengen

dalian

Ketertiban dan

Kelancaran

Lalu Lintas

Perhubungan SKPD

Pengampu

Perhubungan

Meningkatkan

penataan

parkir

kendaraan

bermotor.

Meningkatnya

ketertiban

penyelenggaraan

perparkiran

10% 50%

Program

Operasional dan

Optimalisasi

Penyelenggaraa

n Perparkiran

Perhubungan SKPD

Pengampu

Perhubungan

VII-37





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Program

Pengembanga

n Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Meningkatkan

Pelayanan

Sumber Informasi

Pada Masyarakat

10% 50%

Program

Peningkatan

Pelayanan

Sumber Informasi

pada masyarakat

Informasi

dan

Komunikasi

SKPD

Pengampu

Informasi dan

Komunikasi

Program

Pengkajian

dan Penelitian

Bidang

Informasi dan

Komunikasi

Menghasilkan

rekomendasi

pengkajian dan

penelitian Bidang

Informasi dan

Komunikasi.

10% 50%

Program

Pengkajian dan

Penelitian

Bidang

Informasi dan

Komunikasi

Informasi

dan

Komunikasi

SKPD

Pengampu

Informasi dan

Komunikasi

Meningkatkan

kualitas

sarana dan

prasarana

persampahan

prosentase

penyediaan fasilitas

pengurangan

sampah di

perKotaan

47,7% 80%

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Kebersihan,

Sampah

SKPD

Pengampu

Persampahan

Tersedianya

system

penanganan

sampah di

perKotaan

15% 60%

Program

peningkatan

system

penangan

sampah di

perKotaan

Kebersihan,

Sampah

SKPD

Pengampu

Persampahan

VII-38





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

wawasan

pelaku usaha

dan atau

kegiatan

tentang

lingkungan

hidup yang

sesuai dengan

baku mutu

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Program

Peningkatan

Wawasan

Pelaku usaha

dan atau

kegiatan

tentang

lingkungan

hidup yang

sesuai dengan

baku mutu

Lingkungan

Hidup

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

1. Industri Besar - -

2. Industri

Menengah 50% 100%

3. Industri Kecil 100%

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Perdagangan dan

jasa

100%

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Permukiman

0% 100%

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

Pertambangan

dan energi

25% 100%

Meningkatnya

Wawasan Pelaku

sarana prasarana

10% 100%

VII-39





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

Kualitas &

Akses

Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

Tersedianya

Akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

10% 60%

Program

Peningkatan

Kualitas dan

akses Informasi

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Hidup

Lingkungan

Hidup

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

Meningkatkan

pemenuhan

kebutuhan

bangunan

gedung

pemerintah

sesuai standar

kebutuhan

khususnya

yang ada di

wilayah dan

berwawasan

inklusif

Meningkatnya

pemenuhan

bangunan

gedung sesuai

standar

kebutuhan

65 % 80 %

ProgramPeningk

atan dan

Pemeliharaan

Bangunan

Gedung

Pemerintah

Pekerjaan

Umum

SKPD

Pengampu

Bangunan

Gedung

Pemerintah

VII-40


Tabel 7.5



Misi : Memajukan Sektor Pendidikan




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

sistem

pendidikan,

pendayagunaan ,

pemberdayaan

tenaga

pendidikan yang

berkualitas.

Peningkatan

kualitas

tenaga

pendidik,

serta sarana

dan prasana

pendidikan

Meningkaatk

an

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

(SPM) bidang

pendidikan

Persentase Angka

Capaian SPM

75,25 % 85,25 %

Program

Sosialisasi

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Meningkatka

n karakter

pendidik dan

tenaga

kependidikan

Persentase

sumber daya

pendidik dan

tenaga

kependidikan

yang berkarakter

83,25 % 85,75 %

Program

Peningkatan

karakter

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Redistribusi

Tenaga

Pendidik

Rasio guru

terhadap mata

pelajaran dan

rombongan

belajar (Rombel)

87,75 90 %

Program

Pendistribusian

Tnaga Pendidik

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VII-41





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatka

n kualifikasi

akademik

guru

Persentase

tenaga pendidik

yang memiliki

kualifikasi S-1

82,35 % 100 %

Program

Peningkatan

Kualifikasi

Pendidik

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Mengoptimal

kan

pelaksanaan

KKG dan

MGMP

Meningkatnya

akses layanan

informasi

terhadap

perkembangan

pendidikan

72,25 % 75 %

Program

Intensifikasi

Kelompok Kerja

Guru (KKG) dan

Musyawarah

Guru Mata

Pelajaran

(MGMP)

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Pengoptimalan

pelaksanaan

kurikulum

pendidikan

Meningkatnya

kemampuan guru

mengaplikasikan

kurikulum 2013

82,25% 85%

Program

Pendidikan dan

Pelatihan

Kurikulum

2013

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Peningkatan

KeSejahteraa

n Guru

Meningkatnya

standar

kelayakan

keSejahteraan

guru

82,50% 85%

Program

Tambahan

Penghasilan

Guru

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VII-42





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Perbaikan

Sistem

Birokrasi

Pendidikan

Tersedianya

regulasi birokrasi

sebagai dasar

pelayanan

pendidikan

85% 90%

Program

Pengembangan

Birokrasi

Pendidikan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Optimalisasi

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

berbasis IT

Pemanfaatan IT

dalam

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

50 % 62,5 %

Program

Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Berbasis IT

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Meningkatka

n kualitas

dan kuantitas

sarana dan

prasarana

pendidikan

Terpenuhinya

standar sarana

dan prasarana

pendidikan

79,02% 80,28%

Program

Pembangunan

Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Pendidikan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Meningkatka

n manajemen

penyelenggar

aan

pendidikan

berkualitas

Tercapainya

standar

pengelolaan

pendidikan

Manajemen

Berbasis Sekolah

(MBS)

80,98% 82%

Program

Pengembangan

Manajemen

Berbasis

Sekolah

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VII-43





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatka

n daya tarik

perpustakaan

dan budaya

baca

masyarakat

Meningkatnya

jumlah

pengunjung

perpustakaan

daerah

56,25% 58,50%

Program

Pengembangan

sarana dan

parasarana

serta Buku

Koleksi

Perpustakaan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Perpustaka

an (UPTD

Perpustaka

an Daerah)

Mengikutsert

akan guru

untuk

sertifikasi

Persentase guru

yang sudah

bersertifikasi

pendidik

47,33% 50%

Program

Pelaksanaan

Sertifikasi

Tenaga Pendidik

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Terwujudnya

pendidikan

inklusif

untuk semua

Peningkatan

akses

pendidikan

melalui

pendidikan

formal, non

formal

maupun

informal

Menuntaskan

wajib belajar

12 tahun

dengan basis

inklusif

Terterapkannya

Program Wajib

Belajar 12 Tahun

0% 50%

Program Wajib

Belajar 12

Tahun

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Menyediakan

jaminan

pelayanan

pendidikan

yang

berkualitas

dan

demokratis

Tercapainya

layanan

pendidikan yang

berkwalitas dan

berkeadilan

82,25% 84,75%

Program

Pengembangan

Pendidikan

yang

berkwalitas dan

berkeadilan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VII-44





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Mengoptimal

kan

perbandingan

Buku Mata

Pelajaran

dengan

jumlah

peserta didik

Tercapainya

standar proses

belajar mengajar

(PBM)

79,95% 82,50%

Program

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Pendidikan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Mengoptimal

kan

penggunaan

Dana BOS

Terselenggaranya

proses

pembelajaran di

sekolah

81,99% 89,99

Program

Optimalisasi

Penggunaan

Dana Bantuan

Operasional

Sekolah

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Meningkatka

n manajemen

penyelenggar

aan

pendidikan

dan latihan

Optimalisasi

pendidikan

dan pelatihan

Meningkatnya

peran serta

masyarakat

terhadap

pendidikan dan

pelatihan

77,60% 80,10%

Program

Pengembangan

Pendidikan dan

Pelatihan

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VII-45





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

yang

berkualitas Menciptakan

Sekolah

Unggulan

Terbentuknya

Sekolah

Unggulan

Tidak

Ada Ada

Program

Pembangunan

Sekolah

unggulan

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

dan

Kebudayaa

n Daerah

Menyelenggar

aan kegiatan

keagamaan

Menumbuh

kembangkan

kegiatan

keagamaan

75% 77,50%

Program

Peningkatan

Keagamaan di

Sekolah

Pendidikan

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Optimalisasi

Sanggar

Kegiatan

Belajar

Cakupan sarana

dan prasarana

mendukung

pendidikan dan

latihan

65,7% 68%

Program

Pengembangan

Sanggar

Kegiatan Belajar

(SKB)

UPTD

Sanggar

Kegiatan

Belajar

(SKB)

Pengampu

Sanggar

Kegiatan

Belajar

(UPTD SKB)

VII-46


Tabel 7.6



Misi : Pembenahan Tataruang Kota




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya tata

ruang Kota yang

berbasis potensi

sumberdaya lokal,

geostrategis, dan

lingkungan

Melakukan

pemetaan

wilayah Kota

padangsidimp

un

berdasarkan

potensi

ekonomi

Merencaka

nan

wilayah-

wilayah di

Kota

Padangsidi

mpuan

sesuai

dengan

potensi

strategis

yang ada.

Cakupan

pemetaan Potensi

kecamatan

45% 80%

Program

Pemetaan

Potensi

Kecamatan,

Kelurahan/

Desa

Bappeda Bappeda

Meningkatkan

kemampuan

Kota

Padangsidimp

uan sebagai

Merencana

kan pusat

– pusat

perdaganga

n di daerah

Meningkatnya

sarana prasarana

di daerahTujuan 50% 85%

Progam

penyediaan

sarana dan

prasarana di

daerah tujuan.

Bappeda SKPD

Pengampu

Pengemban

gan wilayah

VII-47





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Kota satelit –daerah

Tujuan

Merencanaka

n sarana-

dan prasana

yang akan

men-dukung

Kota

Padangsidim

puan sebagai

Kota Tujuan

Melakukan

Pemetaan

Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Merencana

kan

Pemetaan

Ruang

Terbuka

Hijau (RTH)

Menghasilkan

Dokumen Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

10 % 100%

Program

Perencanaan

Pemetaan

Ruang Terbuka

Hijau

Lingkun

gan

Hidup

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

Menciptaka

n Ruang

Terbuka

Hijau (RTH)

Tercapainya

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

5 % 60%

Program

Penciptaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Lingkun

gan

Hidup

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

VII-48


Tabel 7.7



Misi : Menekan Angka pengangguran, dan mengurangi persebaran jumlah penduduk miskin


Kebijakan

Indikator

Kerja


Pembanguna

n

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Adanya

pengurangan

jumlah

pengangguran

dan pesebaran

jumlah penduduk

miskin secara

bertahap

Terwujudnya

situasi ekonomi

yang kondusif,

yang mampu

mendorong

terciptanya

lapangan

pekerjaan baru

baik formal

maupun

informal serta

penanggulangan

masalah PMKS

Menciptakan

lapangan

pekerjaan

baru baik

formal

maupun

informal

Meningkatnya

Jumlah

Investor dan

investasi yang

masuk

50 % 100 %

Program

Peningkatan

Iklim

Investasi dan

Realisasi

Investasi

Penanaman

modal

daerah

SKPD

Pengampu

Penanaman

Modal daerah

Mendorong

lahir dan

berkembang

nya ekonomi

kreatif

Jumlah

wirausaha

baru

50 % 75 %

Program

Peningkatan

kesempatan

kerja

Tenaga

Kerja

SKPD

Pengampu

Tenaga kerja

Peningkatan

nilai tambah

sektor primer

(pertanian,

perikanan,

dan

perternakan)

melalui

agribisnis.

Meningkatnya

Nilai PAD

50 % 75 %

Program

Peningkatan

lapangan

pekerjaan

Tenaga

Kerja

SKPD

Pengampu

Tenaga kerja

VII-49



Kebijakan

Indikator

Kerja


Pembanguna

n

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Penguatan

Pelaku

Usaha Mikro

Kecil

Menengah

Dalam

Rangka

Mendorong

Pengembang

an KUKM

Berbasis

ekonomi

Kerakyatan.

Porsentase

Pelaku KUKM

Berbasis

Ekonomi

Kerakyatan

25% 55%

Program

Peningkatan

Pelaku

UMKM

Berbasis

Ekonomi

Kerakyatan

UMKM SKPD

Pengampu

UKM,

DISPERINDA

G dan PASAR

Penanggulan

gan Masalah

PMKS

Prosentase

masalah PMKS 50 % 75 %

Program

Penanggulan

gan PMKS

Sosial SKPD

Pengampu

Sosial

Terwujudnya

jaringan

infrastruktur

yang mampu

menunjang

kegiatan

Peningkatan

akses

masyarakat

terhadap

pasar

Meningkatnya

Akses sarana

dan prasarana 60 % 90 %

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

PerKotaan

Pekerjaan

Umum

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

VII-50



Kebijakan

Indikator

Kerja


Pembanguna

n

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

produksi,

distribusi dan

pemasaran

sektor primer

dan agribisnis

Peningkatan

sarana

mobilisasi

hasil – hasil

produksi

sektor primer

Terwujudnya

Hunian Layak

Masyarakat

Sesuai Standar

Kelayakan

Kebutuhan

Papan

Masyarakat

Perbaikan

Rumah Tidak

layak huni

Menurunnya

Tingkat

Rumah Tidak

Layak Huni

25 % 75 %

Program

Perbaikan

Rumah Tidak

Layak Huni

Lintas

Urusan

SKPD

Pengampu

Tarukim

Meningkatka

n askes

masyarakat

miskin

kepada

kebutuhan

energy listrik

Meningkatnya

Akses

masyarakat

miskin kepada

kebutuhan

energy listrik

50 % 90 %

Program

Peningkatan

Akses

masyarakat

miskin

kepada

kebutuhan

energy listrik

Keluarga

Berencana

SKPD

Pengampu

KB

VII-51


Tabel 7.8



Misi : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang kuat




Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

peningkatan

kualitas sumber

daya manusia

yang unggul

Peningkatan

kualitas

Pelatihan

dan

pendidikan

Meningkatkan

mutu Pelatih

tenaga kerja

berbasis

kompetensi

Meningkatnya

Pengetahuan

dan Kesadaran

Tenaga Pelatih 50 % 100 %

Program

Peningkatan

dan

Pemerataan

KualitasTenaga

Pelatih

Tenaga

Kerja

SKPD

Pengampu

Tenaga Kerja

Meningkatkan

kualitas tenaga

kerja sesuai

dengan

kebutuhan

pasar sekaligus

mem-berikan

perlindungan

ketenaga

kerjaan

Besaran tenaga

kerja yang

mendapatkan

pelatihan

berbasis

kompetensi 50 % 100 %

ProgramPeningk

atan

Kompetensi

Tenaga Kerja

dan

Produktivitas

Tenaga

kerja

SKPD

Pengampu

Tenaga Kerja

VII-52





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

Kualitas Tenaga

Penyuluh

Pertanian

Lapangan

Meningkatnya

Kualitas SDM

Penyuluh

Pertanian

Lapangan

10% 70%

Program

Peningkatan

Kualitas Tenaga

Penyuluh

Pertanian

Lapangan

Badan

Ketapang

SKPD

Pengampu

Ketapang

Meningkatkan

SDM Petani

Meningkatnya

SDM Petani 65% 75%

Program

Peningkatan

SDM Petani

Badan

Ketapang

SKPD

Pengampu

Ketapang

Meningkatkan

Kesadaran

Masyarakat

terhadap Pola

Konsumsi 3B

(Beragam,

Bergizi,

Berimbang)

Meningkatnya

Kesadaran

Masyarakat

terhadap Pola

Konsumsi 3B

(Beragam,

Bergizi,

Berimbang

20% 40%

Program

Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat

terhadap Pola

Konsumsi 3B

(Beragam, Bergizi,

Berimbang)

Badan

Ketapang

SKPD

Pengampu

Ketapang

Meningkatkan

Kualitas SDM

Pemuda

Meningkatkan

pembinaan

Organisasi

kepemudaan.

Pelatihan

kewirausahaan

pemuda

50 % 75 %

Program

Peningkatan

Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Pemuda

Olah Raga

SKPD

Pengampu

Kepemudaan

VII-53





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Terwujudnya

perekonomian

daerah

Yang kuat

Peningkatan

Pengembangan

Kota padang

sidimpuan

sebagai pusat

industri jasa

serta pusat

perdagangan

di regional

Tabagsel

Peningkatan

pusat-pusat

perdagangan

dan jasa

Meningkatnya

Akses sarana

dan prasarana

40% 75%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perdagangan

Perdaganga

n

SKPD

Pengampu

Peragangan

Perbaikan

sarana –

prasana

perdagangan

Pengembang

an potensi

perdagangan

daerah

Mengembangk

an industri

kreatif

Cakupan bina

kelompok

Perajin 40% 70%

ProgramPengemb

angan

Industri Mikro

Kecil dan

menengah (IMKM)

Industri

SKPD

Pengampu

Perindustrian

Mendorong

Alumni SMA/

Setingkat

sebagai Tenaga

Penyuluh

Lapangan

Industri Bagi

Siswa

Berprestasi

Prosentase

Alumni SMA/

Setingkat sebagai

Tenaga Penyuluh

Lapangan

Industri

30% 45%

Program

Sosialisasi

Beasiswa bagi

Alumni SMA/

Setingkat sebagai

Tenaga Penyuluh

Lapangan

Industri Bagi

Siswa Berprestasi

Perindustria

n

SKPD

Pengampu

Perindustrian

VII-54





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

revitalisasi

pasar

tradisional

Meningkatnya

jumlah

pengunjung

pasar

tradisional

60% 80%

ProgramPengem

bangan Pasar

Perdaganga

n

SKPD

Pengampu

Perdagangan

Meningkatnya

Omzet Pedagang

pasar

22.82% 35%

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Lahan dan

Pengelolaan

Retribusi

Perdaganga

n

SKPD

Pengampu

Pasar

Meningkatkan

pertanian

berbasis

Re-kreatif

hobies

cakupan bina

kelompok

petani 30 % 75 %

ProgramPeningk

atan

KeSejahteraan

Petani

PerKotaan

Pertanian

SKPD

Pengampu

Pertanian

Meningkatkan

Pemanfaatan

Lahan

Perkarangan

Untuk

Ketersediaan

Pangan

Meningkatnya

Pemanfaatan

Lahan

Perkarangan

Untuk

Ketersediaan

Pangan

20% 70%

Program

Peningkatan

Pemanfaatan

Lahan

Perkarangan

Untuk

Ketersediaan

Pangan

Badan

Ketapang

SKPD

Pengampu

Ketapang

VII-55





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Meningkatkan

fasilitasi

pengembanga

n usaha bagi

pedagang

/usaha

informal

cakupan bina

kelompok

pedagang

20 % 80 %

ProgramPeningk

atan

Perdagangan

Perdagangan

Perdaganga

n

SKPD

Pengampu

Perdagangan

20 % 80 %

Program

Perlindungan

Konsumen

Perdagangan

Perdaganga

n

SKPD

Pengampu

Perdagangan

Terwujudnya

daya dukung

pengembangan

usaha

Pengembang

an

lingkungan

yang

kondusif bagi

dunia usaha

Meningkatkan

pelayanan

perizinan

sesuai dengan

prinsip

pelayanan

terpadu yang

pro investasi

Penerbitan izin 20 % 80 % ProgramPeningk

atan

Pelayanan

Perizinan

SKPD

Pengampu

Perizinan

Tersedianya

database yang

selalu ter

update

20 % 80 %

Tersedianya

Regulasi

sebagai dasar

pelayanan

perizinan

20 % 80 %

Menciptakan

ketenteraman

dan ketertiban

yang kondusif

Tingkat

penyelesaian

pelanggaran K3

(ketertiban,

65 % 80 %

ProgramPeningkat

an

Ketentraman dan

Ketertiban

SKPD

Pengampu

Satpol PP

VII-56





Pembangunan

Bidang

Urusan

SKPD

Penangung

Jawab

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

kenyamanan,

keindahan) di

Kota

Padangsidimpuan

ProgramPeningk

atan Ketaatan

Hukum

SKPD

Pengampu

Satpol PP

cakupan

petugas

perlindungan

masyarakat

50 % 75 %

ProgramPerlind

ungan

Masyarakat

SKPD

Pengampu

Satpol PP

Pelestarian

Nilai-nilai

luhur budaya

Mengembangk

an

Kebudayaan

dan Pariwisata

Pengembangan

Sanggar

Kesenian 30 % 80 %

Program

Pendirian

Sanggar

Kesenian

Pariwisata SKPD

Pengampu

Pariwisata

Melestarikan

Peninggalan

benda-benda

bersejarah

30 % 80 %

Program

Pelestarian

benda-benda

bersejarah

Pariwisata SKPD

Pengampu

Pariwisata

Optimalisasi

Objek wisata 30 % 80 %

Program

Optimalisasi

Kawasan Objek

Wisata

Pariwisata SKPD

Pengampu

Pariwisata

VIII-1


BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah

kebijakan kemudian disusun program-program pembangunan sebagaimana

telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan

oleh SKPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan

bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan.

Program-program yang disusun tersebut merupakan program prioritas

pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait

beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Masing masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai

alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya,

sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir

periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (out

comes) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM)

untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai

dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator

sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen

Renstra SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program

menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan

SKPD.

VIII-2


Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk

setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan

pagu indikatif untuk masing-masing program. Untuk progam yang karena

pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/lintas SKPD maka

pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPD

terkait.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan

kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:

VIII-3


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggung

Jawab

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt

Target Rp. Jt Target Rp. Jt Target Rp. Jt Target Rp. Jt Target Rp. Jt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUSAN WAJIB

Program

Internal SKPD

Meningkatnya

Kelancaran

Internal SKPD

100 % 100 % 1,054

100 %

1,080

100 %

1,107

100 %

1,135

100 %

1,163

100 %

5,539

Semua SKPD/

Unit Kerja

PENDIDIKAN

Program

Pendidikan

Anak Usia Dini

Tercapainya

APK PAUD 100 % 100 %

855,387

92.5%

928,022

95 %

951,222

97.5%

975,003

100 %

999,378

100 %

4,709,012

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Program Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar 9 Tahun

100 % 100 %

13,545,23

2

92.5%

20,731,371

95 %

28,097,163

97.5%

35,647,100

100 %

43,385,785

100 %

141,406,651

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Tercapainya

APM SD/MI 99,86 100,11 100,36 100,61 100,86 101,11 101,11

Tercapainya

APM SMP/MTs 96,35 96,60 96,85 97,10 97,35 97,60 97,60

Tercapainya

APK SD/MI 118,29 118,54 118,79 119,04 119,29 119,54 119,54

VIII-4


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tercainya APK

SMP/MTs 99,17 99,42 99,67 99,92 100,17 100,42 100,42

Mempertahanka

n rasio

ketersediaan

sekolah/

penduduk usia

SD

83,78 84,03 84,28 84,53 84,78 85,03 85,03

Mempertahanka

n rasio

ketersediaan

sekolah/

penduduk usia

SMP

87,13 87,38 87,63 87,88 88,13 88,38 88,38

Prosentase

angka putuis

sekolah SD/MI

(%)

0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00

VIII-5


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prosentase

angka putus

sekolah

SMP/MTs (%)

0,04 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00

Prosentase

angka

kelulusan

SD/MI (%)

100 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,25

Prosentase

angka

kelulusan

SMP/MTs (%)

99,88 100,13 100,38 100,63 100,88 101,13 101,13

Meningkatnya

prosentase

angka

melanjutkan

SD/MI ke

SMP/MTs (%)

99,83 100,08 100,33 100,58 100,83 101,08 101,08

VIII-6


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Meningkatnya

prosentase

angka

melanjutkan

SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

(%)

99,17 99,42 99,67 99,92 100,17 100,42 100,42

Prosentase

peningkatan

pemerataan

dan pelayanan

dikdas (%)

100 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,25

Meningkatnya

prosentase

sarana dan

parasarana

pendidikian

dasar kondisi

baik (%)

98,81 99,06 99,31 99,56 99,81 100,06 100,06

VIII-7


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pendidikan

Menengah

100% 90.00%

13,621,50

0

92.50% 18,561,337

95.00%

23,624,465

97.50%

28,814,171

100%

34,133,620

100%

118,755,093

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Tercapainya

APM

SMA/SMK//M

A

85.13 85,38 85,63 85,88 86,13 86,38 86,38

Tercapainya

APK

SMA/SMK/MA

89.81 90,06 90,31 90,56 90,81 91,06 91,06

Mempertahan

kan rasio

ketersediaan

sekolah/pend

uduk usia

sekolah

87.05 87,30 87,55 87,80 88,05 88,30 88,30

VIII-8


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prosentase

angka putuis

sekolah

SMA/SMK/MA

(%)

3.78 3,53 3,28 3,03 2,78 2,53 2,53

Meningkatnya

prosentase

angka kelulusan

SMA/SMK/MA

(%)

99.85 100,10 100,35 100,60 100,85 101,10 101,10

Program

Pendidikan

Non Formal

100% 90.00% 570,114 92.50% 584,367 95.00% 598,976 97.50% 613,950 100% 629,299 100% 2,996,706

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Meningkatkan

lulusan

program

kesetaraan

yang bermutu

(Paket A/B

dan C)

100 100 100 100 100 100 100

VIII-9


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kwalifikasi S1

Pendidik TK 99.85 100,10 100,35 100,60 100,85 101,10 101,10

Kwalifikasi

Pendidikan

PAUD Non

Formal

Terlatih

87.36 87,61 87,86 88,11 88,36 88,61 88,61

Meningkatnya

lembaga

pendidikan

luar sekolah

(kursus

kelembagaan

yang

berkwalitas)

75.62 75,87 76,12 76,37 76,62 76,87 76,87

VIII-10


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PBM

Pendidikan

SLB Negeri

Terselenggarany

a Pendidikan

SLB di Kota

Padangsidimpua

n

100% 90.00% 184

92.50%

188

95.00%

19,332

97.50

%

19,815

100%

20,031

100%

78,162

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Program

Peningkatan

Mutu

Pendidik Dan

Tenaga

Kependidikan

100% 90.00%

1,696,45

9

92.50% 1,738,870 95.00% 1,782,342 97.50% 1,826,901 100% 1,872,573 100% 8,917,145

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Prosentase Guru

TK

Berkwalifikasi

Akademik

S1/D4.

99.85 99,88 99,91 99,94 99,97 100,00 100,00

Prosentase

Pendidik PAUD

Non Formal

Berkwalifikasi

S1/D4.

87.12 87,15 87,18 87,21 87,25 87,28 87,28

VIII-11


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prosentase TK

Guru Formal

Bersertifikat

Pendidik.

75.62 75,66 75,69 75,72 75,75 75,78 75,78

Prosentase

Guru SD

Berkwalifikasi

Akademik

S1/D4.

87.58 87,61 87,64 87,67 87,70 87,73 87,73

Prosentase Guru

SD Bersertifikat

Pendidik.

87.04 87,07 87,10 87,13 87,16 87,19 87,19

Prosentase Guru

SMP

Berkwalifikasi

Akademik

S1/D4.

98.22 98,25 98,28 98,31 98,34 98,37 98,37

VIII-12


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prosentase

Guru SMP

Bersertifikat

Pendidik.

99.07 99,10 99,13 99,16 99,19 99,22 99,22

Prosentase Guru

SMA

Berkwalifikasi

Akademik

S1/D4.

99.87 99,90 99,93 99,96 99,99 100,02 100,02

Prosentase Guru

SMA

Bersertifikat

Pendidik.

99.88 99,91 99,94 99,97 99,99 100,02 100,02

Prosentase Guru

SMK

Berkwalifikasi

Akademik

S1/D4.

99.97 99,99 100,02 100,05 100,08 100,11 100,11

VIII-13


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prosentase

Guru SMK

Bersertifikat

Pendidik.

89.33 89,36 89,39 89,42 89,45 89,48 89,48

Prosentase

Guru SMK

Bersertifikat

Kompetensi.

77.29 77,32 77,35 77,36 77,39 77,42 77,42

Persentase

tenaga

kependidikan

satuan

pendidikan non

formal yang

mengikuti diklat

kompetensi.

75.62 75,65 75,68 75,71 75,74 75,77 75,77

VIII-14


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Persentase

pendidik dan

tenaga

kependidikan

yang

memperoleh

kesejahteraan

100 100,03 100,06 100,09 100,12 100,15 100,15

Program

Pengembangan

Budaya Baca

dan Pembinaan

Perpustakaan

Terselenggarany

a Kegiatan

Operasional

Perpustakaan

Daerah

100% 90.00% 162.86

1 92.50% 162.861 95.00% 162.861 97.50% 162.861 100% 162.861 100% 814.305

SKPD

Pengampu

Pendidikan

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Prosentase

kwalitas

pelayanan

pendidikan dan

pemerataan

jangkauan

pelayanan

pendidikan

100% 90.00% 851,481 92.50% 872,768 95.00% 894,587 97.50% 916,952 100% 939,876 100% 4,475,664

SKPD

Pengampu

Pendidikan

VIII-15


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KESEHATAN

Upaya

Kesehatan

Program

Pencegahan

dan

Pemberantasa

n Penyakit

# prioritas 1

500 1.960 2.520

3.136

3.808 3.808

Cakupan

Desa/Kelurah

an Universal

Child

immunization

16% 20% 30% 40% 45% 50% 50%

Dinkes

Cakupan

Penemuan dan

Penanganan

Penderita

Penyakit

57.25% 65% 70% 80% 90% 100% 100%

Dinkes

VIII-16


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cakupan

Desa/Kelurah

an mengalami

KLB yang

dilakukan

Penyelidikan

Epidemiologi

<24 Jam

-Tidak

Ada

KLB

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinkes

Program

Lingkungan

Sehat

32,75 280 420

686

896 896

Persentase

penduduk

yang memiliki

akses

terhadap air

yang

berkualitas*

66.60% 67% 70% 73% 75% 77% 80%

Dinkes

VIII-17


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Persentase

Penduduk yang

Menggunakan

Jamban sehat*

41.8% 45% 52% 59% 66% 75% 75%

Dinkes

Persentase

Cakupan sarana

Industri Tempat

Pengolahan

Makanan yang

memenuhi

syarat*

55% 59% 63% 67% 71% 75% 75%

Dinkes

Persentase

Cakupan

Tempat-Tempat

Umum yang

memenuhi

syarat

kesehatan*

60% 62% 65% 69% 72% 80% 80%

Dinkes

VIII-18


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

#Prioritas 3

226,08 910 1.260 1.470 1.904 1.904

Cakupan

Pemberian

makanan

Pendamping

ASI pada anak

6-24 bulan

keluarga

miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinkes

Cakupan

balita gizi

buruk

mendapat

perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinkes

VIII-19


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pelayanan

Kesehatan

Perorangan

dan

Masyarakat

#Prioritas 2

845,52 1.400 1.848 2.352 2.800 2.800

Cakupan

kunjungan ibu

hamil K4

72% 73% 75% 77% 78% 80% 80%

Dinkes

Cakupan

komplikasi

kebidanan

yang ditangani

20% 28% 36% 44% 52% 56% 60%

Dinkes

Cakupan

pertolongan

persalinan

oleh tenaga

kesehatan

yang memiliki

kompetensi

kebidanan

79% 79.1% 79.2% 79.3% 79.4% 79.7% 80%

Dinkes

VIII-20


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

cakupan

pelayanan nifas

74% 75% 76% 77% 78% 80% 80% Dinkes

Cakupan

neonatus

dengan

komplikasi yang

ditangani

11% 65% 66% 67% 75% 80% 80%

Dinkes

Cakupan

kunjungan bayi

75% 76% 77% 78% 79% 80% 80% Dinkes

Cakupan

Pelayanan Anak

Balita

78% 79% 81% 83% 86% 90% 90%

Dinkes

Cakupan

penjaringan

kesehatan siswa

SD dan

setingkat

83% 84% 86% 87% 88% 90% 90%

Dinkes

VIII-21


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cakupan

peserta KB

aktif

70% 70% 75% 75% 80% 80% 80%

Dinkes

Cakupan

pelayanan gawat

darurat level 1

yang harus

dirujuk ke

sarana

kesehatan (RS)

di

Kabupaten/Kota

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinkes

Pembiayaan

Kesehatan

Program

Pembiayaan

Kesehatan

Masyarakat

{g}

42,40 70 100,8 137,2 179,2 179,2

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan dasar

Masyarakat

Miskin

27% 90% 95% 100% 100% 100% 100%

Dinkes

VIII-22


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cakupan

Pelayanan

Kesehatan

rujukan

pasien

Masyarakat

Miskin

13% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Dinkes

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

Program

Peningkatan

Jumlah, Mutu,

dan

Penyebaran

Tenaga

Kesehatan

Persentase

ketersediaan

dan mutu

Sumber Daya

Manusia

Kesehatan

sesuai dengan

standar

kompetensi*

60% 65% 70% 80% 90% 100% 100% Dinkes

VIII-23


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Program

Ketersediaan,

Pemerataan,

Mutu Obat dan

Keterjangkauan

Harga Obat,

serta Perbekalan

Kesehatan

Persentase

Ketersediaan

Obat dan

Vaksin* 100% 100% 1.803,79 100% 1.890 100% 2.016 100% 2.156 100% 2.240 100% 2.240 Dinkes

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Individu,

Keluarga dan

Masyarakat

Cakupan Desa

Siaga Aktif 27.8% 60% 177,48 70% 700 80% 1.008 85% 1.372 85% 1.680 85 % 1.680 Dinkes

VIII-24


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Berperilaku

Hidup Bersih

dan Sehat dan

Pengembangan

Upaya

Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM)

#Prioritas 4

Manajemen

Kesehatan

Kebijakan

Kesehatan

Jumlah Produk

Hukum Bidang

Kesehatan yang

diselesaikan

2 5 380,52 5 560 7 705,6 8 882 10 1.052,8 10 1.052,8 Dinkes

VIII-25


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Jumlah Kasus

yang

dilakukan

penyidikan

100% 100% 24,29 100% 70 100% 151,2 100% 196 100% 246,4 100% 246,4 Dinkes

Jumlah kasus

penyidikan

yang di

tangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes

Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesehatan

Persentase

Ketersediaan

Laporan

Puskesmas*

100% 100% 0 100% 420 100% 588 100% 784 100% 896 100% 896 Dinkes

Persentase

Ketersediaan

Laporan KLB*

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes

VIII-26


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembanga

n Sarana dan

Prasarana

Kesehatan **

Persentase

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

Kesehatan

Sesuai

Standar

100% 100% 3.781,77 100% 2.100 100% 1.848 100% 1.568 100% 1.344 100% 1.344 Dinkes

Program

Pembiayaan

Kesehatan

Persentase

Pembiayaan

Bidang

Kesehatan

2.62% 3% 6% 7% 8% 10% 10% Dinkes

Program

Pengadaan

Peningkatan

Sarana

Prasarana RS,

RS Jiwa/RS

Paru/RS Mata

Persentase

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

Rumah Sakit

75% 90% 7.000 85% 7.500 100% 8.000 100% 8.500 100% 9.000 100% 9.000 RSUD Padang

Sidimpuan

VIII-27


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana RS

Terpenuhinya

Kebutuhan

Sarana dan

Prasarana

Pelayanan di

Rumah Sakit

Sesuai

Standart

80% 85% 250 78% 280 70% 320 80% 400 79% 425 79% 425 RSUD Padang

Sidimpuan

Program

Pengembanga

n RS dan

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Rumah Sakit

- Sertifikat RS

Lulus BLUD 0% 25% 230 50% 400 75% 500 100% 550 - - 100% 550 RSUD Padang

Sidimpuan

- Jumlah

Kunjungan

Pasien

Rawat Jalan

5% 5% 10% 20% 25% 30% 30% RSUD Padang

Sidimpuan

VIII-28


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- Jumlah

Kunjungan

Pasien

Rawat Inap

5% 10% 20% 25% 30% 30% RSUD Padang

Sidimpuan

- Jumlah

Kunjungan

Pasien IGD

10% 15% 20% 25% 30% 30% RSUD Padang

Sidimpuan

- Jumlah

Standart

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

yang

Memenuhi

Standart SPM

15 Item 45% 250 65% 220 75% 120 80% 80 85% 100 100% 100 RSUD Padang

Sidimpuan

VIII-29


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Kemitraan

Pelayanan

Kesehatan

Pasien

Miskin/Askes

- Jumlah

Pasien

Jamkesmas

100 % 100% 7.600 90% 8.500 90% 9.000 90% 9.700 90% 11.000 95% 11.000 RSUD Padang

Sidimpuan

- Jumlah

Pasien

Jamkesda

70 % 100% 1.600 85% 1.900 89% 2.400 90% 3.000 85% 3.500 90% 3.500 RSUD Padang

Sidimpuan

- Jumlah

Pasien

ASKES

69 % 100% 3.349 75% 4.186 80% 5.232 85% 6.540 90% 8.175 85% 8.175

RSUD Padang

Sidimpuan

PEKERJAAN UMUM

Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Goro

ng-Gorong

Tersedianya

Sarana

Saluran

Drainase/Goro

ng-Gorong

100% 100% 2.500 100% 2.600 100% 2.700 100% 2.850 100% 3.000 100% 3.000

SKPD

Pengampu

drainase

VIII-30


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

Tersedianya

Sarana

Pemberdayaan

Komunitas

Perumahan

100% 100% 7.500 100% 8.000 100% 8.200 100% 8.500 100% 8.750 100% 8.750

SKPD

Pengampu

Sarpras

perumahan

Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan

Tersedianya

Pembangunan

Infrastruktur

Pedesaan

100% 100% 35,5 100% 32,5 100% 30,25 100% 28,5 100% 26,5 100% 26,5

SKPD

Pengampu

drainase

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

100% 100% 72.500 100% 75.000 100% 78.000 100% 80.000 100% 84.000 100% 84.000

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

Program

Peningkatan

Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya

Peningkatan

Jalan dan

Jembatan

100% 100% 78.000 100% 79.000 100% 80.000 100% 82.300 100% 85.000 100% 85.000

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

VIII-31


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Rehabilitasi/

Pemelihraan

Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya

Rehabilitas/

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

100% 100% 80.500 100% 86.500 100% 87.050 100% 90.000 100% 93.500 100% 93.500

SKPD

Pengampu

Jalan dan

Jembatan

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan

Irigasi,Rawa,

dan Jaringan

Pengairan

Lainnya

Terlaksananya

Pembangunan,

Peningkatan,R

ehabilitasi/Pe

meliharaan

Jaringan

Irigasi

100% 100% 35.000 100% 38.000 100% 40.000 100% 42.000 100% 45.000 100% 45.000

SKPD

Pengampu

Pengairan

Program

Pengendalian

Banjir

Terlaksananya

Pembangunan

Pengendalian

Banjir

100% 100% 2.500 100% 2.700 100% 3.500 100% 3.950 100% 4.000 100% 4.000

SKPD

Pengampu

Pengairan

VIII-32


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembanga

n Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya

kebersihan

lingkungan

kota

padangsidimp

uan

0 % 100% 889,71 100% 899,71 100% 909,71 100% 919,71 100% 929,71 100% 929,71

SKPD

Pengampu

Persampahan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program

Pemanfaatan

Ruang

Terlaksananya

pembangunan

di Kota

Padangsidimp

uan

84,42% 95% 95,40 98% 98 98% 98 98% 105 99% 110 99% 110

SKPD

Pengampu

Perencanaan

Pembangunan Program

Kerjasama

Pembangunan

Bantuan

kepada

Masyarakat

100 % 100 % 423,2 100 % 428,2 100 % 433,2 100 % 438,2 100 % 443,2 100 % 443,2

VIII-33


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tersedianya

Dokumen

Data dan

Laporan

Kemiskinan di

Kota PSP

55% 60% 156 60% 157 65% 160 65% 165 70% 170 70% 170

Terlaksananya

Dokumen

RKPD

50% 65% 91 95% 95 95% 99 95% 103 95% 107 95% 107

Terjalinnya

kerjasama

antar daerah

50% 50% - 53% 100 56% 150 59% 175 62% 200 62% 200

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Dokumen

RPJMD Kota

Padangsidimp

uan

100 % 100 % 584,10 - - - - - - - - 100 % 584,10

VIII-34


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kegiatan Lintas

Sektoral

100 % 100 % 164,10 100 % 169,10 100 % 174,10 100 % 179,10 100 % 184,10 100 % 184,10

Dokumen

LKPJ Tahun

Anggaran

100 % 100 % 97,42 100 % 102,42 100 % 107,42 100 % 112,42 100 % 117,42 100 % 117,42

Dokumen

LKPJ Akhir

Masa Jabatan

100 % 100 % 145 - - - - - - - - 100 % 145

Dokumen

Laporan Kinerja

Pemerintah

Daerah ( LAKIP )

Kota

P.Sisimpuan

tentang tepat

waktu

100% 100% 109,71 100% 115,19 100% 120,95 100% 127 100% 133,35 100% 133,35

VIII-35


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Terlaksananya

Musrenbang

Kota

100% 100% 205 100% 210 100% 215 100% 220 100% 225 100% 225

Terlaksananya

Musrenbang

RKPD

100% 100% 152 100% 155 100% 158 100% 161 100% 164 100% 164

Tersedianya

Dokumen

RKPD

50% 65% 117 95% 120 95% 123 95% 126 95% 129 95% 129

Termonitornya

Kegiatan

Pembangunan

Daerah

80,13 - 100 - 125 - 150 - 175 - 175

VIII-36


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Kapasitas

kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Laporan Riset

Daerah

tentang

kemajuan

Iptek untuk

mendukung

Perencanaan

Pembangunan

100 % 100 % 111,35 100 %

111,35

100 %

111,35

100 %

111,35

100 %

111,35

100 %

111,35

SKPD

Pengampu

Perencanaan

Pembangunan

Dokumen

Renstra SKPD

100 % 100 % 223,95 100 % 228,95 100 % 233,95 100 % 238,95 100 % 243,95 100 % 243,95

Tersedianyado

kumen RAD

MDG’S Kota

PSP

40% 40% 111 45% 114 55% 117 60% 120 60% 123 60% 123

VIII-37


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Meningkatnya

SDM Aparatur

Perencana

70% 70% 208,72 - - 74% 250 76% 275 78% 300 78% 300

Terlaksananya

Bimtek dan

Sosialisasi

BAPPEDA

90,35% 95% 275 95% 275 98% 275 98% 290 99% 290 99% 290

PERHUBUNGAN

Program

Pembangunan

Prasarana

Perhubungan

Meningkatkan

Pelayanan

Masyarakat 100% 100% 135 100% 135 100% 135 100% 135 100% 135 100% 135

SKPD

Pengampu

Perhubungan

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Peningkatan

Pemeliharaan

Fasilitas

Perhubungan

100 % 100 % 40,33 100 % 42,34 100 % 44,46 100 % 46,68 100 % 49,1 100 % 49,1

SKPD

Pengampu

Perhubungan

VIII-38


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Meningkatkan

Ketertiban

Berlalu Lintas 100 % 100 % 962,71 100 % 962,71 100 % 962,71 100 % 1.058,98 100 % 1.058,98 100 % 1.058,98

SKPD

Pengampu

Perhubungan

LINGKUNGAN HIDUP

Program

Peningkatan

Kualitas &

Akses

Informasi SDA

dan

Lingkungan

Hidup

Meningkatnya

Wawasan dan

Informasi

tentang

lingkungan

hidup 100% 100% 125,3 100% 135,3 100% 135,3 100% 135,3 100% 135,3 100% 135,3

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

VIII-39


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Pengendalian,

pencemaran

dan kerusakan

lingkungan

hidup

Meningkatnya

wawasan

pelaku usaha

dan atau

kegiatan

tentang

lingkungan

hidup sesuai

dengan baku

mutu

95,95% 100% 125 100% 135 100% 145 100% 155 100% 175 100% 120

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

Program

Pengelolaan

Ruang

Terbuka Hijau

(RTH)

Tercapainya

RTH 100% 100% 78 100% 88 100% 98 100% 108 100% 118 100% 118

SKPD

Pengampu

RTH

VIII-40


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

pengembanga

n kapasitas

pengelolaaan

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup

Meningkatkan

pengetahuan

dan informasi

tentang

peraturan

pengelolaan

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup

0% 0% 0 15% 45 30% 45 45% 45 65% 45 65% 45

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

Program

perlindungan

dan konservasi

sumber daya

alam

Meningkatkan

jumlah

masyarakat

yang

mengetahui

tentang

keanekaragama

n hayati dan

konservasi

sember daya

alam

0% 0% 0 15% 35 30% 35 45% 35 65% 35 65% 45

SKPD

Pengampu

Lingkungan

Hidup

VIII-41


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program

Pelayanan

Dokumen dan

Surat-Surat

Kependudukan

Penerbitan

Dokumen dan

Surat-surat

Kependudukan

100% 100% 1.831 100% 1.886 100% 1.942 100% 2.000 100% 2.060 100% 2.060

SKPD

Pengampu

Kependudukan

dan Catatan

Sipil

Program

Pelayanan

Permohonan

Dokumen

Pencatatan Sipil

Penerbitan

Dokumen

pencatatan

sipil

100% 100% 309 100% 318 100% 327 100% 337 100% 347 100% 347

Program

Implementasi

Sistem

Informasi

Administrasi

Kependudukan

SIAK berfungsi

dengan baik 100% 100% 73 100% 76 100% 78 100% 80 100% 83 100% 83

VIII-42


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas anak

dan

perempuan

Meningkatnya

Kualitas Hidup

Perempuan di

Bidang Ilmu

Pengetahuan,

Politik dan

Jabatan Publik

0.00 % 0.00 % 0 100 % 110 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60

SKPD

Pengampu

Perempuan

dan Anak

Program

penguatan

kelembagaan

pengarus-

utamaan

gender dan

anak

Peningkatan

Kesehatan

Kaum

Perempuan dan

Angka Harapan

Hidup

Perempuan

0.00 % 100 % 70,3 100 % 190 100 % 190 100 % 190 100 % 190 100 % 190

VIII-43


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

peningkatan

kualitas hidup

dan

perlindungan

perempuan

Meningkatnya

Pemahaman

Perempuan

tentang

Reproduksi

Sehat dan Hak

Reproduksi

99.97 % 100 % 264,5 100 % 385 100 % 385 100 % 385 100 % 385 100 % 385

Program

peningkatan

peran serta

dan

kesetaraan

gender dalam

pembangunan

Peningkatan

Keterampilan

dan Kualitas

SDM Kaum

Perempuan 100 % 100 % 42,8 100 % 207 100 % 207 100 % 207 100 % 207 100 % 207

VIII-44


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program

Keluarga

Berencana

Meningkatnya

Pemahaman

Pasangan Usia

Subur (PUS)

tentang

Program

Keluarga

Berencana

98.21 % 100 % 1.321,16 100 % 1.300 100 % 1.400 100 % 1.400 100 % 1.400 100 % 1.400

SKPD

Pengampu

KB/KS

Program

Kesehatan

Reproduksi

Remaja (KRR)

Meningkatnya

Pemahaman

Remaja tentang

Kesehatan

Refroduksi

Remaja (KRR)

0.00 % 0.00 % 0 100 % 165 100 % 165 100 % 165 100 % 165 100 % 165

SKPD

Pengampu

KB/KS

VIII-45


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pelayanan

Kontrasepsi

Meningkatnya

Pelayanan

terhadap

peserta KB

Baru dan KB

Aktif

100 % 100 % 324,49 100 % 774,8 100 % 774,8 100 % 774,8 100 % 774,8 100 % 774,8

SKPD

Pengampu

KB/KS

Program

Pembinaan

Peran Serta

Masyarakat

Dalam

Pelayanan

KB/KR yang

Mandiri

Meningkatnya

Pelayanan KB

dan

Pemberdayaan

Ekonomi

Keluarga

99.74 % 100 % 838,89 100 % 922 100 % 2.189,5 100 % 2.189,5 100 % 2.189,5 100 % 2.189,5

SKPD

Pengampu

KB/KS

VIII-46


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Promosi

Kesehatan Ibu

Bayi dan Anak

melalui

Kegiatan

Kelompok di

Masyarakat

Meningkatnya

Pemaham

Masyarakat

tentang

Kesehatan ibu,

bayi dan anak

93.66 % 100 % 313,75 100 % 410 100 % 360 100 % 360 100 % 360 100 % 360

SKPD

Pengampu

KB/KS

Program

Pengembanga

n Pusat

Pelayanan

Informasi dan

Konseling KRR

Tersebarluaskan

nya Informasi

Kesehatan

Reproduksi

Remaja kepada

Generasi Muda

100 % 100 % 15,55 100 % 205 100 % 215 100 % 235 100 % 215 100 % 215

SKPD

Pengampu

KB/KS

VIII-47


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Penanggulang

an Narkoba,

PMS termasuk

HIV/AIDS

Meningkatnya

Pengetahuan

Remaja akan

bahaya

Narkoba, PMS

termasuk

HIV/AIDS

100 % 100 % 63,35 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75 100 % 75

SKPD

Pengampu

KB/KS

Program

Pengembangan

Bahan Informasi

tentang

Pengasuhan dan

Pembinaan

Tumbuh

Kembang Anak

Terpenuhinya

Sarana

Prasarana

Kelompok

Bina Keluarga

di Kecamatan

0 % 0 0 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60 100 % 60

SKPD

Pengampu

KB/KS

VIII-48


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Penyiapan

Tenaga

Pendamping

Kelompok

Bina Keluarga

Meningkatnya

Kapasitas

Pengasuhan

dan

Pembinaan

Tumbuh

Kembang

Anak

99 % 100 128,19 100 % 390 100 % 390 100 % 470 100 % 470 100 % 470

SKPD

Pengampu

KB/KS

Program

pengembanga

n model

operasional

bkb-

posyandu-

padu

Meningkatnya

Koordinasi

Lintas Sektor

tentang

Peningkatan

dan Pembinaan

Tumbuh

Kembang Anak

0 % 0 0 100 % 20 100 % 20 100 % 20 100 % 20 100 % 20

SKPD

Pengampu

KB/KS

VIII-49


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SOSIAL

Program

Pemberdayaan

Fakir Miskin,

Komunikasi Adat

Terpencil (KAT) &

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

Lainnya

Meningkatnya

Pelayanan bagi

Fakir Miskin

0 - - - - 60 Org 90 60 Org 100 60 Org 110

180

Org

300

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

6 Kec - - 6 Kec 90 6 Kec 100 6 Kec 110 6 Kec 120 6 Kec

420

Program

Pelayanan dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan

Sosial

Meningkatkan

Kesejahteraan

PMKS

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

0 - - 300 Org 120 300 Org 130

300

Org 140

300

Org 150

1200

Org

560

900 Org 300 Org 65 300 Org 75 300 Org 85

300

Org 95

300

Org 110

1500

Org

430

0 - - 20 Org 25 20 Org 30 20 Org 35 20 Org 40 80 Org

130

0 - - - - 30 Unit 240

30

Unit 250

30

Unit 260

90

Unit 750

VIII-50


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pembinaan

Panti

Asuhan/Panti

Jompo

Meningkatkan

Keterampilan

Penghuni Panti

Asuhan/Panti

Jompo

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

0 - - - - 20 Org 80 20 Org 80 20 Org 80 20 Org 240

Program

Pembinaan Para

Penyandang

Cacat dan

Trauma

Peningkatan

Keterampilan

Penyandang

Cacat

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

0 - - - - 24 Org 168 24 Org 168 24 Org 168 72 Org 904

Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan

Sosial

Meningkatnya

pelayanan

terhadap

kelembagaan

Kessos

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

376 Org 100 Org 50 100 Org 75 100 Org 100

100

Org 125

100

Org 150

500

Org 500

0 - - - - 50 Org 50 50 Org

60 50 Org 70

150

Org

180

0 - - - - 150 Org 150

150

Org 160

150

Org 170

450

Org

480

6 Kec - - - - 6 KEc 20 6 KEc

22 6 Kec 25 6 Kec

67

0 - - 1 Unit 300 2 unit 600 2 Unit 640 1 Unit 350 6 Unit 1.890

VIII-51


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KETENAGAKERJAAN

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas

Tenaga Kerja

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

900 Org 36 Org 140 120 Org 480 120 Org 600 120 Org 720 120 Org 800 516 Org 2.740

Program

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Terinformasikan

nya informasi

pasar kerja

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

6 Kec 6 Kec 10,7 6 Kec 17 6 Kec 19 6 Kec 21 6 Kec 23 6 Kec 90,7

0 - - - - 3 Paket 900 3 Paket 900 3 Paket 900 9 Paket 1800

Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Tercapainya

Penegakan

Hukum,

Keselamatan

dan Kesehatan

Kerja

SKPD

Pengampu

Sosial dan

Tenaga Kerja

2 Kasus - - - -

4 Kasus 20 4 Kasus 22 4 Kasus 25 12

Kasus

67

120 60 Org 30 50 Org 30 50 Org 50 50 Org 55 50 Org 60 260 Org 225

94 Prsh - - 94 Prsh 40 94 Prsh 50 94 Prsh 60 94 Prsh 70 94 Prsh 220

94 Prsh - - 94 Prsh 30 94 Prsh 35 94 Prsh 40 94 Prsh 45 94 Prsh 150

1 Dok 1 Dok 31,5 1 Dok 100 1 Dok 100 1 Dok 100 1 Dok 100 5 Dok 431,46

1 Lemb. 1 Lemb. 13,5 1 Lemb. 50 1 Lemb. 60 1 Lemb. 65 1 Lemb. 70 1 Lemb. 258,5

VIII-52


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KOPERASI DAN UMKM

Program

Peningkatan

Kwalitas

Kelembagaan

Koperasi

Koperasi aktif

dan berprestasi

meningkat

dengan adanya

bimbingan

teknis dan

koordinasi ke

propinsi dan

pusat

30 Kop 20 kop 286 20 kop 350 20 kop 352 20 kop 355 20 kop 357 50 Kop 357

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

Program

Pendidikan dan

Pengembangan

SDM

Pelaksanaan

Pendidikan/La

tihan secara

sistematis dan

berkelanjutan

24 2 Paket 72 3 Paket 125 4 Paket 150 5 Paket 180 5 Paket 190 6 Paket 190

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

VIII-53


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Informasi dan

Komunikasi

Koperasi

Membaiknya

citra dan

kepercayaan

masyarakat

kepada koperasi

dan

meningkatkan

keragaman

literatur yang

berkaitan dgn

koperasi

0 0 0 10 Exp 80 15 Exp 85 15 Exp 90 20 Exp 93 25 Exp 93

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya

Kesadaran

Pengurus dan

Anggota

Koperasi

terhadap

prinsip-prinsip

koperasi

0 0 0 90 Org 175 95 org 190 100 org 210 110 org 230 115 org 230

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

VIII-54


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Penyelenggara

an Promosi

Produk UMKM

Terlaksanya

Promosi

Produk UMKM 0 0 0 1 Keg 62 1 Keg 65 2 Keg 70 2 Keg 75 2 Keg 75

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

Program

Sosialisasi

Dukungan

Informasi

Penyediaan

Permodalan

Optimalnya

Informasi pada

Pelaku Usaha 0 0 0 1 Keg 42 1 Keg 45 2 Keg 45 2 Keg 45 2 Keg 45

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

Program

Pengembangan

Sarana Pemasaran

Produk UMKM

Tersalurnya Sarana

Pemasaran Produk

UMKM 15 ukm 15 ukm 47 15 ukm 67 20 ukm 70 25 ukm 70 30 ukm 72 35 ukm 72

SKPD

Pengampu

Koperasi dan

UMKM

Program Penciptaan

Iklim Usaha yang

kondusip

Berkembangnya

usaha mikro kecil

menengah

1 keg 1 keg 40 1 keg 52 1 keg 55 1 keg 65 2 keg 68 2 keg 68

SKPD Pengampu

Koperasi dan

UMKM

VIII-55


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KEBUDAYAAN

Program

pengelolaan

keragaman

budaya

Terlestarikann

ya dan

berkembangny

a budaya

tradisional

100% 40 % 80 50 % 100 60 % 120 75 % 150 80 % 175 80 % 175

SKPD

Pengampu

Kebudayaan

Program

pengelolaan

kekayaan

budaya

Terlaksanya

pengembanga

n databse dan

informasi

sejarah

purbakala

100% 50 % 520 60 % 200 70 % 200 75 % 225 80 % 225 80 % 225

SKPD

Pengampu

Kebudayaan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program

pengembangan

dan keserasian

kebijakan pemuda

Terlaksananya

rancangan pola

kemitraaan antar

pemuda dengan

masyarakat

100% 20 % 50 40 % 75 60 % 100 80 % 125 90 % 150 90 % 150

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

VIII-56


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

peningkatan

peran serta

kepemudaan

Tertanamnya

rasa

solidaritas dan

jiwa

kepemimpinan

bagi pemuda

serta cinta

tanah air

100% 20 % 330 40 % 350 60 % 375 80 % 400 90 % 400 90 % 400

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

Program

peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaa

n dan

kecakapan

hidup pemuda

Terciptanya

pemuda yang

mandiri dan

berwirausaha 100% 40 % 200,42 50 % 210 55 % 215 60 % 225 70 % 230,2 70 % 230,2

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

VIII-57


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

pengembanga

n kebijakan

dan

manajemen

olahraga

Terbinanya

manajemen

dan organisasi

/ lembaga

keolahragaan

100% 50 % 300 60 % 330 70 % 345 80 % 350 85 % 365 85 % 365

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

Program

pembinaan

dan

pemasyarakat

an olahraga

Terlaksananya

kegiatan

memasyarakatk

an olahraga dan

mengolahragaka

n masyarakat

100% 60 % 1.895 65 % 1.900 70 % 1.950 75 % 2.000 80 % 2.050 80 % 2.050

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

Tersedianya dan

terpeliharanya

sarana dan

prasarana

olahraga

100% 40 % 120 50 % 200 80 % 250 85 % 275 85 % 300 85 % 300

SKPD

Pengampu

Pemuda Olah

Raga

VIII-58


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan Pecegahan

Tindak

Kriminal

Terjaganya

keamanan dan

kenyamanan

Lingkungan 70 % 68 % 288 71 % 288,20 74 % 288,35 77 % 288,45 80 %

288,5

0 80 % 288,5

SKPD

Pengampu

Satpol PP

Program

Pengembanga

n Wawasan

Kebangsaan

Tingkat

Partisipasi

Masyarakat

dalam

kehidupan

Bermasyarakat

berbangsa dan

bernegara

70 % 70 % 315,4 75 % 315,46 80 % 315,6 85 % 315,7 90 % 315,6 90 % 315,6

SKPD

Pengampu

Wawsan

Kebangsaan

VIII-59


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

peningkatan

pemberantasa

n penyakit

masyarakat (

Pekat )

Terjaganya

keamanan dan

kenyamanan

Lingkungan 70 % 50 % 83,25 55 % 85,26 60 % 87,4 65 % 88,5 70 % 89,6 70 % 89,6

SKPD

Pengampu

Satpol PP

Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

Tingkat

Partisipasi

Masyarakat

dalam bidang

Politik

70 % 70 % 72,96 75 % 72,98 80 % 73,3 85 % 73,5 90 % 73,7 90 % 73,7

SKPD

Pengampu

Wawasan

Kebangsaan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Berkurangnya

kasus

pelanggaran

hukum

100%

100%

144,85

100%

144,85

100%

144,85

100%

144,86

100%

144,86

100%

144,86 SKPD

Pengampu

Hukum

VIII-60


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH.

Program

Peningkatan

pelayanan

kedinasan

kepala

daerah/wakil

kepala daerah

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil

Kepala Daerah

100% 100% 475 100% 600 100% 700 100% 750 100% 750 100% 750

SKPD

Pengampu

Humas dan

Arsip

Program

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan,

Pemeliharaan

dan Sistem

Adminitrasi

Kearsipan

Tercapainya

Kualitas

Pelayanan,

Pemeliharaan

dan Sistem

Adminitrasi

Kearsipan

100% 100% 490 100% 2.000 100% 2.500 100% 2.000 100% 1.800 100% 1.800

SKPD

Pengampu

Humas dan

Arsip

VIII-61


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Penerapan

Kepemerintah

an yang baik

Meningkatnya

pengelolaan

Pemerintahan

yang

Akuntabel

100 % 100 % 70 100 % 75 100 % 76 100 % 76 100 % 78 100 % 78

SKPD

Pengampu

Organisasi

Program

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur

Meningkatnya

persentase

SKPD yang

menerapkan

SAKIP

100 % 100 % 105 100 % 75 100 % 80 100 % 80 100 % 80 100 % 80

SKPD

Pengampu

Organisasi

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Terlaksananya

Hari-hari Besar

Nasional dan

Keagamaan, dan

Pelayanan

Publik

100% 100 % 1.874 100 % 1.874 100 % 1.890 100 % 2.000 100 % 2.000 100 % 2.000

SKPD

Pengampu

Kesra

VIII-62


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Kerjasama

Investasi dan

Promosi

Terpromokasik

annya hasil

produksi

pertanian,

Home Industri,

Kerajinan, dan

Adat Budaya

Kota Psp

100% 100 % 613 100 % 620 100 % 620 100 % 630 100 % 640 100 % 640

SKPD

Pengampu

Kesra

Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

Termanfaatka

nnya Sistem

Teknologi dan

Informasi

dalam

Pelaksanaan

Kegiatan

Pembangunan

100 % 100 % 260 100 % 260 100 % 270 100 % 270 100 % 275 100 % 275

SKPD

Pengampu

ADPEM

VIII-63


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat

Terpantau dan

Terevaluasinya

Pemanfaatan

Dana APBN dan

APBD dalam

Bidang

Pembangunan

100 % 100 % 150 100 % 150 100 % 150 100 % 150 100 % 150 100 % 150

SKPD

Pengampu

ADPEM

Program

Peningkatan

Kerjasama antar

Pemerintah

Daerah

Tersusun dan

Sinkronnya

Kegiatan

Pembangunan

100 % 100 % 75 100 % 75 100 % 80 100 % 80 100 % 85 100 % 85

SKPD

Pengampu

Kerjasama

Daerah

Program

Penataan

Daerah Otonomi

Baru

Adanya Tapal

Batas yang jelas

antar

Desa/Kelurahan

100 % 100 % 115 100 % 120 100 % 120 100 % 120 100 % 120 100 % 120

SKPD

Pengampu

ADPUM

VIII-64


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Perencanaan

Pembangunan

Wilayah Strategis

Dan Cepat

Tumbuh

Terlaksananya

Penilaian

Kecamatan

Terbaik Tingkat

Kota dan Provinsi

100 % 100 % 69 100 % 70 100 % 75 100 % 80 100 % 85 100 % 85

SKPD

Pengampu

ADPUM

Program

Peningkatan

Pelayanan

Masyarakat

Berbasis

Kewilayahan

Kecamatan

Terlaksananya

Pelayanan

Administrasi

Terpadu

Kecamatan

(PATEN)

0 % 10 % 50 50 % 150 75 % 300 90 % 150 100% 150 100% 150

SKPD

Pengampu

ADPUM

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Berjalannya

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

100 % 100 % 4.615,63 100 % 5.307,97 100 % 6.104,17 100 % 7.019,79 100 % 8.072,76 100 % 8.072,76

SKPD

Pengampu

Kesekretariatan

DPRD

VIII-65


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan

DPRD

Terlaksananya

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Kebijakan DPRD

100 % 100 % 164 100 % 188,6 100 % 216,9 100 % 249,43 100 % 286,84 100 % 286,84

SKPD

Pengampu

Kesekretariata

n DPRD

Program

Peningkatan

kapasitas

kesekretariatan

Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

kesekretariatan

Korpri

90% 90% 450 90% 500 90% 550 90% 600 100% 650 100% 650

SKPD

Pengampu

Sekretariat

Korpri

Program

peningkatan

kesejahteraan

anggota Korpri

dan Keluarga

Terwujudnya

kesejahteraan

Korpri dan

Keluarga

90% 90% 1.450 90% 750 90% 732 90% 752 100% 752 100% 752

SKPD

Pengampu

Sekretariat

Korpri

VIII-66


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

peningkatan

dan

pengembanga

n pengelolaan

keuangan

daerah

Terjalinnya

pola kemitraan

pemerintah

dan

masyarakat

yang

akuntabel dan

transparan

100 % 100 % 2.941 100 % 3.235 100 % 3.559 100 % 3.914 100 % 4.306 100 % 4.306

SKPD

Pengampu

Pengelolaan

Keuangan

Program

pembinaan

dan fasilitasi

pengelolaan

keuangan

kabupaten /

kota

Terpenuhinya

laporan hasil

evaluasi perda

pengeloaan

keuangan 100 % 100 % 208 100 % 229 100 % 252 100 % 277 100 % 305 100 % 305

SKPD

Pengampu

Pengelolaan

Keuangan

VIII-67


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Pelayanan

Perizinan

Ketetpatan

Waktu

Pemberian Ijin 100 % 100 % 1.491 100 % 1.536 100 % 1.582 100 % 1.629 100 % 1.678 100 % 1.678

SKPD

Pengampu

PErijinan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Terpenuhinya

SDM Aparatur

yang

berkualitas

100% 100 % 34 100 % 165 100 % 165 100 % 900 100 % 800 100 % 800

SKPD

Pengampu

Peningkatan

Kualitas SDM

Program

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Aparatur

Terlaksananya

Pembinaan

dan

Pengembanga

n Aparatur

yang

berkualitas

100% 100 % 583,69 100 % 501,47 100 % 501,47 100 % 551 100 % 551 100 % 551

SKPD

Pengampu

Peningkatan

Kualitas SDM

VIII-68


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Kesiagaan dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran

Meningkatnya

Pelayanan di

bidang

Pencegahan

Kebakaran

80% 80% 1.500 85% 1.600 85% 2.200 90% 1.600 90% 1.600 90% 1.600

SKPD

Pengampu

Pencegahan

Kebakaran

Program

Peningkatan

Profesionalism

e Tenaga

Pemeriksa dan

Aparatur

Pengawasan

Tercapainya

profesionalisme

Tenaga pemeriksa da

Aparatur

Pengawasan melalui

pelatihan

pengembangan

tenaga pemeriksa

dan pelatihan teknis

pengawasan dan

penilaian

akuntabilitas kinerja

100% 100% 303 100% 333,27 100% 366,6 100% 403,25 100% 443,58 100% 443,58

SKPD

Pengampu

Pengawasan

Internal

VIII-69


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN

Program

Perencanaan

Pembangunan

Tersusunnya

perencanaan

Pembangunan

Kecamatan yang

berkwalitas

90 % 90 % 14,3 95 % 14,35 100 % 14,42 100 % 14,53 100 % 14,61 100 % 14,61

Kecamatan

PSP Selatan

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

rakyat

Terlaksananya

program

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat

90 % 90 % 17,82 95 % 17,83 100 % 17,84 100 % 17,87 100 % 17,89 100 % 17,89

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

90 % 90 % 107,03 95 % 107,06 100 % 107,07 100 % 107,08 100 % 107,09 100 % 107,09

VIII-70


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Peningkatan

Pengembangan

Pembangunan

Daerah

0 % 100 % 24,61 100 % 25,61 100 % 27 100 % 29,5 100 % 32,5 100 % 32,5

Kecamatan

PSP UTARA

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Peningkatan

Kualitas

Masyarakat 99.7 % 100 % 8,34 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Peningkatan

Pengembangan

yang

berhubungan

dengan

Masyarakat

88.8 % 100 % 57,43 100 % 67,29 100 % 68,75 100 % 69,45 100 % 71,8 100 % 71,8

VIII-71


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Meningkatkan

pengembangan

kebudayaan

masyarakat

99 % 99 % 100,4 99 % 100,9 99 % 100,95 99 % 110,2 99 % 130,2 100 % 130,2

Kecamatan

PSP

Batunadua

Program

Perencanaan

Pembangunan

Tersusunnya

perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

yang

berkwalitas

90 % 90 % 14,3 95 % 14,35 100 % 14,42 100 % 14,53 100 % 14,61 100 % 14,61

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

rakyat

Terlaksananya

program

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat

90 % 90 % 17,82 95 % 17,83 100 % 17,84 100 % 17,87 100 % 17,89 100 % 17,89

VIII-72


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

Program

Perencanaan

Pembangunan

daerah

Terselenggarany

a Musrenbang

Tk Desa dan

Kecamatan

100 % 100 % 18 100 % 18 100 % 19 100 % 19 100 % 19 100 % 19

Kecamatan

PSP Tenggara

Program

Peningkatan

Semangat

Gotong Royong

Lestarinya

semangat

gotong royong di

masyarakat

100 % 100 %

11,18 100 % 11,18 100 % 12 100 % 12 100 % 12 100 % 12

Program

Perekonomian dan

Kesejahteraan

Rakyat

Meningkatnya

perekonomian

masyarakat

100 % 100 %

38,85 100 % 40 100 % 40 100 % 45 100 % 45 100 % 45

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Terselenggaranya

MTQ Tk

Kecamatan

Padangsidimpuan

100 % 100 %

31,45 100 % 31 100 % 35 100 % 35 100 % 35 100 % 35

VIII-73


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU

Program

Perencanaan

Pembangunan

Tersusunnya

perencanaan

Pembangunan

Kecamatan yang

berkwalitas

90 % 90 % 14,3 95 % 14,35 100 % 14,42 100 % 14,53 100 % 14,61 100 % 14,61

Kecamatan

PSP

Hutaimbaru

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

rakyat

Terlaksananya

program

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat

90 % 90 % 17,82 95 % 17,83 100 % 17,84 100 % 17,87 100 % 17,89 100 % 17,89

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

90 % 90 % 107,03 95 % 107,06 100 % 107,07 100 % 107,08 100 % 107,09 100 % 107,09

VIII-74


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tersusunnya

Perencanaan

Pembangunan

Kecamatan

yang

Berkwalitas

90 % 90 % 14,09 95 % 14,1 100 % 14,1 100 % 14,2 100 % 14,18 100 % 14,18

Kecamatan

PSP Angkola

Julu

Program

Peningkatan

Semangat

Gotong Royong

Terlaksananya

Gotong Royong

di Desa 90 % 90 % 41,42 95 % 14,45 100 % 14,45 100 % 14,48 100 % 14,5 100 % 14,5

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Rakyat

Terlaksananya

Program

Perekonomian

dan

Kesejahteraan

Rakyat

90 % 90 % 41,4 95 % 41,4 100 % 41,5 100 % 41,75 100 % 41,8 100 % 41,8

VIII-75


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

Terlaksananya

Program

Pengembangan

Kemasyarakatan

90 % 90 % 82,17 95 % 82,2 100 % 82,25 100 % 82,45 100 % 82,75 100 % 82,75

KETAHANAN PANGAN

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Meningkatnya

Pengetahuan

Petani

(Kelompok,

Orang , Paket)

100% 100% 838 100% 1.008 100% 1.033 100% 883 100% 903 100% 903

SKPD

Pengampu

Ketahanan

Pangan

Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Meningkatnya

Ketahanan

Pangan

Masyarakat (

Satuan Desa,

Dokumen,

Paket )

100% 100% 1.200 100% 1.245 100% 1.315 100% 1.385 100% 1.460 100% 1.460

VIII-76


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian /

Perkebunan

Terlaksananya

Tugas - tugas

Penyuluh

Pertanian

Lapangan

(Satuan

Orang, Paket,

Lembar )

100% 100% 1.168 100% 1.268 100% 1.333 100% 1.303 100% 1.368 100% 1.368

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program

Pencegahan

Dini dan

Penanggulang

an Korban

Bencana Alam

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

terhadap

pencegahan dini

dan

penanggulangan

korban bencana

alam

0% 5% 300 25% 800 50% 1.000 75% 1.200 100% 1.500 100% 1.500

SKPD

Pengampu

BPBD

VIII-77


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Adanya sistem

deteksi dini

pada daerah-

daerah yang

rawan bencana

0% 0% 0 25% 550 50% 410 75% 420 100% 430 100% 430

SKPD

Pengampu

BPBD

Adanya sistem

evakuasi

terhadap korban

bencana (Selter,

Sarana dan

Prasarana, serta

Logistik)

0% 0% 0 25% 1.450 50% 1.950 75% 2.300 100% 2.800 100% 2.800

SKPD

Pengampu

BPBD

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ProgramPeningk

atan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

Termotivasinya

masyarakat

untuk

meningkatkan

keberdayaannya

Dalam

membangun

Desa

79

desa/

kel

79 desa/

kel 121,2

79 desa/

kel 350

79 desa/

kel 360

79 desa/

kel 400

79 desa/

kel 400

79 desa/

kel 400

SKPD

Pengampu

Pemberdayaa

n Masyarakat

VIII-78


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Partisipasi

masyarakat dalam

membangun Desa

Termotivasinya

masyarakat untuk

berperan serta

membangun desa

79

desa/

kel

79 desa/

kel 734,73

79 desa/

kel 800

79 desa/

kel 850

79 desa/

kel 850

79 desa/

kel 900

79 desa/

kel 900

Program

Penyelenggaraan

Disseminasi

Informasi bagi

Masyarakat

Berfungsinya

lembaga

pemberdayaan

masyarakat di

kecamatan,

desa/kel

6 kec,

79

desa/

kel

6 kec, 79

desa/ kel 166

6 kec, 79

desa/ kel 200

6 kec, 79

desa/ kel 200

6 kec,

79 desa/

kel

250

6 kec,

79 desa/

kel

250

6 kec,

79 desa/

kel

250

Program

Peningkatan

Keberdayaan

perempuan

Meningkatnya

pengetahuan

perempuan di

desa dalam

memberdayakan

keluarga

79

desa/

kel

79 desa/

kel 130,51

79 desa/

kel 150

79 desa/

kel 160

79 desa/

kel 160

79 desa/

kel 160

79 desa/

kel 160

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

Meningkatnya

Keterampilan

Masyarakat dlm

bidang Usaha.

79

desa/

kel

79 desa/

kel 120

79 desa/

kel 120

79 desa/

kel 130

79 desa/

kel 140

79 desa/

kel 150

79 desa/

kel 150

VIII-79


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Meningkatkan

Pelayanan

Sumber

Informasi Pada

Masyarakat

100 % 100 % 69,13 100 % 69,13 100 % 69,12 100 % 69,12 100 % 69,12 100 % 69,12

SKPD

Pengampu

Komunikasi

dan

Informatika

Program

Pengkajian dan

Penelitian

Bidang

Informasi dan

Komunikasi

Meningkatkan

Pelayanan

Sumber

Informasi Pada

Masyarakat

100 % 100 % 31,9 100 % 31,9 100 % 31,9 100 % 35,1 100 % 35,1 100 % 35,1

Program

Fasilitas

Peningkatan

SDM Bidang

Komunikasi dan

Informasi

Meningkatkan

Pelayanan

Sumber

Informasi Pada

Masyarakat

100% 100% 9,19 100% 9,65 100% 10,14 100% 10,68 100% 11,17 100% 11,17

VIII-80


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Program

Pengembangan

Tanaman Hias

dan

Hortikultura

Meningkatnya

produktivitas

tanaman hias

dan hortikultura

60% 60 % 70 62% 80 65 % 90 67 % 100 70 % 100 70 % 100

SKPD

Pengampu

Pertanian

Tanaman

Pangan dan

Holtikultura

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Pertanian

Terpenuhinya

kebutuhan

sarana dn

prasarana

pertanian

60% 60 % 1000 62 % 1000 65 % 1100 67 % 1100 70 % 1150 70 % 1150

Program

Pengembangan

Tanaman

Pangan

Meningktanya

produktivitas

tanaman

pangan 60% 60 % 500 62 % 520 65 % 530 67 % 550 70 % 570 70 % 570

VIII-81


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

Petani

Meningkatnya

Kesejahteraan

Petani 60% 60% 1000 62% 1000 65% 1100 67% 1100 70% 1150 70% 1150

Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil Pertanian

Meningkatnya

Nilai Produksi

Hasil Pertanian 60% 60% 100 62% 100 65% 150 67% 150 70% 200 70% 200

PARIWISATA

Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

Terlaksananya

promosi

pariwisata di

dalam dan

diluar negeri

100% 40 % 150 50 % 175 65 % 200 70% 225 75 % 250 75 % 250

SKPD

Pengampu

Periwisata Program

pengembangan

destinasi

pariwisata

Terwujudnya

Padangsidimpua

n menjadi kota

tujuan wisata

100% 50 % 100 50 % 100 60 % 100 60 % 100 60 % 100 60 % 100

VIII-82


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Produksi

Perikanan

Terpenuhinya sarana

dan prasarana

produksi perikanan

budidaya 60% 60 % 550 62 % 600 65 % 650 67 % 650 70 % 700 70 % 700

SKPD

Pengampu

Perikanan

dan

Peternakan

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Pengolahan dan

Peningkatan Mutu

Pemasaran Hasil

Perikanan

Terpenuhinya sarana

dan prasrana

pengolahan dan

peningkatan mutu

pemasaran hasil

perikanan

60% 60 % 400 62 % 400 65 % 450 67 % 500 70 % 550 70 % 550

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Meningkatnya

Produksi Hasil

Peternakan

60% 60% 200 62% 225 65% 230 67% 250 70% 300 70% 300

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit ternak

Tetanggulanginya

penyakit ternak di

masyarakat

60% 60% 150 62% 170 65% 180 67% 190 70% 200 70% 200

VIII-83


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program

rehabilitasi

hutan dan

lahan

Meningkatnya

fungsi hutan

dan lahan 60% 60% 400 62% 450 65% 460 67% 480 70% 500 70% 500 SKPD

Pengampu

Kehutanan

dan

Perkebunan

Program

pengembangan

perkebunan

lahan sempit

Berkembangnya

usaha

perkebunan

lahan sempit

60% 60% 200 62% 220 65% 230 67% 240 70% 250 70% 250

PERDAGANGAN

Program

Peningkatan

pengawasan

peredaran

Barang dan

Jasa

Terlaksannya

pengawasan

peredaran

Barang dan

Jasa

8 frek 62,32 10 frek 68,55 12 frek 75,4 14

frek 83

18

frek 91,23

18

frek 91,23

SKPD

Pengampu

Perdagangan

VIII-84


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembangan

Kelembagaan

Kerjasama

Kemitraan

Tersedianya

Peluang Pasar

Komoditi

Andalan

1 frek 55,5 1 frek 61,05 1 frek 67,16 2 frek 73,88 2 frek 81,26 2 frek 81,26

SKPD

Pengampu

Perdagangan

Program

Peningkatan

Sistem dan

Jaringan

Informasi

Perdagangan

Terlaksnanya

informasi harga

kebutuhan

pokok dan

strategis lainnya

57 frek 30 57 frek 33 114

frek 36,3

114

frek 40

114

frek 43,9

114

frek 43,9

SKPD

Pengampu

Perdagangan

Program

Penyuluhan

Peningkatan

Disiplin

Pedagang Kaki

lima dan

Asongan

Terlaksannya

Pembinaan

Pedagang Kaki

Lima dan

Asongan

20 org 42,44 25 org 46,68 30 org 51,35 35 org 56,48 40 org 62,13 40 org 62,13

SKPD

Pengampu

Perdagangan

VIII-85


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembangan

pasar dan

Distribusi

Barang/Produk

Terciptanya Pasar

Ramah, Segar

dan Nyaman 6 117 6 120 6 125 6 130 6 140 6 140

SKPD

Pengampu

Pasar

Program

Pendataan dan

penetapan

Retribusi

Tercapainya

Target Retribusi

Daerah 6 130 6 140 6 150 6 160 6 170 6 170

SKPD

Pengampu

Pasar

Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Pasar

Terpeliharanya

Sarana dan

Prasarana Pasar 6 400 6 450 6 850 6 850

SKPD

Pengampu

Pasar

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pasar/Sarana

Pendukung Pasar

Lainnya

Terlaksannya

Kegiatan

Peningkatan

Pelayanan Pasar 6 70 6 77 6 84 6 92 6 102 6 102

SKPD

Pengampu

Pasar

INDUSTRI

VIII-86


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Pengembangan

dan Pelayanan

Teknologi

Industri (GKM)

Terciptanya IKM

sesuai Standart

Mutu 5 61,5 5 67,5 5 73,9 15 73,9

SKPD

Pengampu

Perindustrian

Program

Perluasan

Penerapan SNI

untuk

mendorong

Daya Saing

Industri

Manufaktur

Terujinya Mutu

Air Kemasan

10 52 10 57,6 20 57,6

Program

Pengembangan

Sistem Inovasi

Teknologi

Industri

Diterimanya TPL

Program

Beasiswa 30 65 30 71,5 30 71,5

VIII-87


Bidang

urusan

Pemerintahan

dan Program

Prioritas

Pembangunan

Indikator

Kinerja

Program

(Outcome)

Capaian

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0)


SKPD

Penanggung

Jawab


Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

(Tahun 2017)

Target Rp.

Jt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program

Penyelenggaraa

n Promosi IKM

Dikenalnya

Produk IKM

Kota

Padangsidimpua

n

2 98,6 2 108 2 120 2 132 2 145 10 145

Program

Pembinaan IKM

Meningkatkan

Mutu IKM 10 50 10 55 10 60 10 65 10 65

Program

Peningkatan

Mutu UKM

Tersedinya

Bantuan

Peralatan

2 50 2 60 2 70 2 80 8 80

VIII-88


Matriks 8.2

Arah Prioritas Program

Program Pembangunan Arah Prioritas Program

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini Tercapainya APK PAUD

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

9 Tahun

Tercapainya APM SD/MI, Tercapainya APM SMP/MTs, Tercapainya APK SD/MI, Tercainya APK

SMP/MTs, Mempertahankan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD, Mempertahankan

rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP, Prosentase angka putuis sekolah SD/MI (%),

Prosentase angka putus sekolah SMP/MTs (%), Prosentase angka kelulusan SD/MI (%), Prosentase

angka kelulusan SMP/MTs (%), Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

(%), Meningkatnya prosentase angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%), Prosentase

peningkatan pemerataan dan pelayanan dikdas (%), Meningkanya prosentase sarana dan

parasarana pendidikian dasar kondisi baik (%)

Program Pendidikan Menengah Tercapainya APM SMA/SMK//MA, Tercapainya APK SMA/SMK/MA, Mempertahankan rasio

ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Prosentase angka putuis sekolah SMA/SMK/MA (%),

Meningkatnya prosentase angka kelulusan SMA/SMK/MA (%)

VIII-89



Program Pendidikan Non Formal Meningkatkan lulusan program kesetaraan yang bermutu (Paket A/B dan C), Kwalifikasi S1

Pendidik TK, Kwalifikasi Pendidikan PAUD Non Formal Terlatih, Meningkatnya lembaga pendidikan

luar sekolah (kursus kelembagaan yang berkwalitas)

PBM Pendidikan SLB Negeri Terselenggaranya Pendidikan SLB di Kota Padangsidimpuan

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan

Prosentase Guru TK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Pendidik PAUD Non Formal

Berkwalifikasi S1/D4. Prosentase TK Guru Formal Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru SD

Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SD Bersertifikat Pendidik. Prosentase Guru

SMP Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik. Prosentase

Guru SMA Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMA Bersertifikat Pendidik.

Prosentase Guru SMK Berkwalifikasi Akademik S1/D4. Prosentase Guru SMK Bersertifikat

Pendidik. Prosentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi. Persentase tenaga kependidikan

satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi. Persentase pendidik dan tenaga

kependidikan yang memperoleh kesejahteraan

Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan Terselenggaranya Kegiatan Operasional Perpustakaan Daerah

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Prosentase kwalitas pelayanan pendidikan dan pemerataan jangkauan pelayanan pendidikan

VIII-90



KESEHATAN

Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

# prioritas 1

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child immunization, Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit , Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Program Lingkungan Sehat

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air yang berkualitas*, Persentase

Penduduk yang Menggunakan Jamban sehat*, Persentase Cakupan sarana Industri

Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat*, Persentase Cakupan Tempat-

Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan*

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

#Prioritas 3

Cakupan Pemberian makanan Pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin,

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Program Pelayanan Kesehatan

Perorangan dan Masyarakat

#Prioritas 2

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 , Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ,

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan , cakupan pelayanan nifas , Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan Pelayanan Anak Balita , Cakupan

penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, ,Cakupan peserta KB aktif , Cakupan

pelayanan gawat darurat level 1 yang harus dirujuk ke sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota

VIII-91



Program Pembiayaan Kesehatan

Masyarakat {g}

Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar Masyarakat Miskin, Cakupan Pelayanan Kesehatan

rujukan pasien Masyarakat Miskin

Program Peningkatan Jumlah, Mutu,

dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

Persentase ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan

standar kompetensi*

Program Ketersediaan, Pemerataan,

Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga

Obat, serta Perbekalan Kesehatan

Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin*

Pemberdayaan Individu, Keluarga dan

Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih

dan Sehat dan Pengembangan Upaya

Kesehatan Berbasis Masyarakat

(UKBM)

#Prioritas 4

Cakupan Desa Siaga Aktif

Kebijakan Kesehatan Jumlah Produk Hukum Bidang Kesehatan yang diselesaikan

Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas

Jumlah Kasus yang dilakukan penyidikan, Jumlah kasus penyidikan yang di tangani

Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan

Persentase Ketersediaan Laporan Puskesmas* , Persentase Ketersediaan Laporan KLB*

VIII-92



Program Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kesehatan **

Persentase Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar

Program Pengadaan Peningkatan Sarana

Prasarana RS, RS Jiwa/RS Paru/RS

Mata

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana RS

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Rumah Sakit Sesuai Standart

Program Pengembangan RS dan

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit

Sertifikat RS Lulus BLUD, Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan, Jumlah Kunjungan Pasien

Rawat Inap, Jumlah Kunjungan Pasien IGD, Jumlah Standart Mutu Pelayanan Kesehatan yang

Memenuhi Standart SPM

Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Pasien Miskin/Askes

Jumlah Pasien Jamkesmas/ Jampersal , Jumlah Pasien Jamkesda , Jumlah Pasien ASKES

PEKERJAAN UMUM

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

Tersedianya Sarana Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

Tersedianya Sarana Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pembangunan Infrastruktur

Pedesaan

Tersedianya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

VIII-93



Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemelihraan Jalan

dan Jembatan

Terlaksananya Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,Rawa,dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Terlaksananya Pembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program Pengendalian Banjir Terlaksananya Pembangunan Pengendalian Banjir

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kebersihan lingkungan kota padangsidimpuan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya pembangunan di Kota Padangsidimpuan

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Lintas

Sektoral, Dokumen LKPJ Tahun Anggaran, Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan, ,Dokumen

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ( LAKIP ) Kota P.Sisimpuan tentang tepat waktu,

Terlaksananya Musrenbang Kota, Terlaksananya Musrenbang RKPD

TersedianyaDokumen RKPD, Termonitornya Kegiatan Pembangunan Daerah

VIII-94



Program Peningkatan Kapasitas

kelembagaan Perencanaan

Pembangunan

Laporan Riset Daerah tentang kemajuan Iptek untuk mendukung Perencanaan

Pembangunan, Dokumen Renstra SKPD, Tersedianyadokumen RAD MDG’S Kota PSP,

Meningkatnya SDM Aparatur Perencana, Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan Bantuan kepada Masyarakat, TersedianyaDokumen Data danLaporanKemiskinan di Kota

PSP, Terlaksananya Dokumen RKPD, Terjalinnya kerjasama antar daerah

PERHUBUNGAN

Program Pembangunan Prasarana

Perhubungan

Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Peningkatan Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas

LINGKUNGAN HIDUP

Program Peningkatan Kualitas & Akses

Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Wawasan dan Informasi tentang lingkungan hidup

Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan atau kegiatan tentang lingkungan hidup sesuai

dengan baku mutu

VIII-95



Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Tercapainya RTH

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ProgramPelayanan Dokumen dan

Surat-Surat Kependudukan Penerbitan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan

ProgramPelayanan Permohonan

Dokumen Pencatatan Sipil Penerbitan Dokumen pencatatan sipil

ProgramImplementasi Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan

SIAK berfungsi dengan baik

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan

Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan, Politik dan Jabatan

Publik

Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaangender dan anak

Peningkatan Kesehatan Kaum Perempuan dan Angka Harapan Hidup Perempuan

VIII-96



Program peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan

Meningkatnya Pemahaman Perempuan tentang Reproduksi Sehat dan Hak Reproduksi

Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan gender dalam

pembangunan

Peningkatan Keterampilan dan Kualitas SDM Kaum Perempuan

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Program Keluarga Berencana Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Program Keluarga

Berencana

Program Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

Meningkatnya Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Refroduksi Remaja (KRR)

Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya Pelayanan terhadap peserta KB Baru dan KB Aktif

Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri

Meningkatnya Pelayanan KB dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

VIII-97



Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi

dan Anak melalui Kegiatan Kelompok

di Masyarakat

Meningkatnya Pemaham Masyarakat tentang Kesehatan ibu, bayi dan anak

Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR

Tersebarluaskannya Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja kepada Generasi Muda

Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS

termasuk HIV/AIDS

Meningkatnya Pengetahuan Remaja akan bahaya Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program Pengembangan Bahan

Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Meningkatnya Kapasitas Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

VIII-98



Program pengembangan model

operasional bkb-posyandu-padu

Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektor tentang Peningkatan dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak

SOSIAL

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunikasi Adat Terpencil (KAT) &

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya Pelayanan bagi Fakir Miskin

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Meningkatkan Kesejahteraan PMKS

Program Pemberdayaan Kelambagaan

Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pelayanan terhadap kelembagaan Kessos

KETENAGAKERJAAN

Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan Pelayanan terhadap Kelembagaan Kessos

Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

terinformasikannya informasi pasar kerja

VIII-99



Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Tercapainya Penegakan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Program Peningkatan Kwalitas

Kelembagaan Koperasi

Terdapatnya Koperasi Yang Aktif semakin meningkat dan Koperasi Berprestasi, serta

terlakasanya kordinasi ke Propinsi dan Pusatl

Program Pendidikan dan

Pengembangan SDM

Pelaksanaan Pendidikan/Latihan terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan

Program Informasi dan Komunikasi

Koperasi

Membaiknya citra dan kepercayaan mesyarakat kepada koperasi dan meningkatkan

keragaman literatur yang berkaitan dgn koperasi

Program Penyelenggaraan Promosi

Produk UMKM

Terlaksanya Promosi Produk UMKM

Program Sosialisasi Dukungan

Informasi Penyediaan Permodalan

Optimalnya Informasi pada Pelaku Usaha

Program Pengembangan Sarana

Pemasaran Produk UMKM

Tersalurnya Sarana Pemasaran Produk UMKM

VIII-100



KEBUDAYAAN

Program pengelolaan keragaman

budaya

Terlestarikannya dan berkembangnya budaya tradisional

Program pengelolaan kekayaan

budaya

Terlaksanya pengembangan databse dan informasi sejarah purbakala

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program pengembangan dan

keserasian kebijakan pemuda

Terlaksananya rancangan pola kemitraaan antar pemuda dengan masyarakat

Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Tertanamnya rasa solidaritas dan jiwa kepemimpinan bagi pemuda serta cinta tanah air

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Terciptanya pemuda yang mandiri dan berwirausaha

Program pengembangan kebijakan

dan manajemen olahraga

Terbinanya manajemen dan organisasi / lembaga keolahragaan

Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Terlaksananya kegiatan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat

VIII-101



Program peningkatan sarana dan

prasarana olahraga

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pecegahan Tindak Kriminal

Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kehidupan Bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat ( Pekat )

Terjaganya keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam bidang Politik

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINSTRASI KUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

DAN PERSANDIAN

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH.

Berkurangnya kasus pelanggaran hukum

VIII-102



Program Penerapan Kepemerintahan

yang baik

Meningkatnya

pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel

Program Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur

Meningkatnya persentase SKPD yang menerapkan SAKIP

Program Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional dan Keagamaan, dan Pelayanan Publik

Program Kerjasama Investasi dan

Promosi

Terpromokasikannya hasil produksi pertanian, Home Industri, Kerajinan, dan Adat Budaya

Kota Psp

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Termanfaatkannya Sistem Teknologi dan Informasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan

Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terpantau dan Terevaluasinya Pemanfaatan Dana APBN dan APBD dalam Bidang

Pembangunan

Program Peningkatan Kerjasama

antar Pemerintah Daerah Tersusun dan Sinkronnya Kegiatan Pembangunan

Program Penataan Daerah Otonomi

Baru Adanya Tapal Batas yang jelas antar Desa/Kelurahan

Program Perencanaan Pembangunan

Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Terlaksananya Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kota dan Provinsi

VIII-103




Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Kecamatan

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Berjalannya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Kebijakan

DPRD

Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan DPRD

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan transparan

Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten /

kota

Terpenuhinya laporan hasil evaluasi perda pengeloaan keuangan


Perizinan

Ketetpatan Waktu Pemberian Ijin

VIII-104




Sumberdaya Aparatur

Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang berkualitas

Program Peningkatan Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan Kebakaran

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Tercapainya profesionalisme Tenaga pemeriksa da Aparatur Pengawasan melalui pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

KETAHANAN PANGAN

Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Meningkatnya Pengetahuan Petani (Kelompok, Orang , Paket)

Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat ( Satuan Desa, Dokumen, Paket )

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian / Perkebunan

Terlaksananya Tugas - tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (Satuan Orang, Paket, Lembar )

VIII-105



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

ProgramPeningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Termotivasinya masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya

Dalam membangun Desa

Program Peningkatan

Partisipasi masyarakat dalam

membangun Desa

Termotivasinya masyarakat untuk berperan serta membangun desa

Program Penyelenggaraan

Disseminasi Informasi bagi

Masyarakat

Berfungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di kecamatan, desa/kel

Program Peningkatan Keberdayaan

perempuan

Meningkatnya pengetahuan perempuan di desa dalam memberdayakan keluarga

Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dlm bidang Usaha.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Meningkatkan Pelayanan Sumber Informasi Pada Masyarakat

VIII-106



Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang Informasi dan Komunikasi


Program Fasilitas Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi


URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Program Pengembangan Tanaman

Hias dan Hortikultura

Meningkatnya produktivitas tanaman hias dan hortikultura


Prasarana Pertanian

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pertanian

Program Pengembangan Tanaman

Pangan

Meningktanya produktivitas tanaman pangan

PARIWISATA

Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Terlaksananya promosi pariwisata di dalam dan diluar negeri

Program pengembangan destinasi

pariwisata

Terwujudnya Padangsidimpuan menjadi kota tujuan wisata

VIII-107



PERIKANAN DAN PETERNAKAN


Prasarana Produksi Perikanan

Terpenuhinya sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya


Prasarana Pemasaran dan

Pengolahan Hasil Perikanan

Terpenuhinya sarana dan prasrana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan

Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

Tertanggulanginya Penyakit Ternak Di Masyarakat

KEHUTANAN DAN PERKABUNAN

Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Meningkatnya fungsi hutan dan lahan

Program Pengembangan Perkebunan

Lahan Sempit

Berkembangnya usahas perkebunan lahan sempit

PERDAGANGAN

Program Peningkatan pengawasan

peredaran Barang dan Jasa

Terlaksannya pengawasan peredaran Barang dan Jasa

VIII-108




Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

Tersedianya Peluang Pasar Komoditi Andalan

Program Peningkatan Sistem dan

Jaringan Informasi Perdagangan

Terlaksnanya informasi harga kebutuhan pokok dan strategis lainnya

Program Penyuluhan Peningkatan

Disiplin Pedagang Kaki lima dan

Asongan

Terlaksannya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pengembangan pasar dan

Distribusi Barang/Produk

Terciptanya Pasar Ramah, Segar dan Nyaman

Program Pendataan dan penetapan

Retribusi

Tercapainya Target Retribusi Daerah

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pasar

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pasar


Pasar/Sarana Pendukung Pasar

Lainnya

Terlaksannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pasar

VIII-109



INDUSTRI

Program Pengembangan dan

Pelayanan Teknologi Industri (GKM)

Terciptanya IKM sesuai Standart Mutu

Program Perluasan Penerapan SNI

untuk mendorong Daya Saing

Industri Manufaktur

Terujinya Mutu Air Kemasan

Program Pengembangan Sistem

Inovasi Teknologi Industri

Diterimanya TPL Program Beasiswa

Program Penyelenggaraan Promosi

IKM

Dikenalnya Produk IKM Kota Padangsidimpuan

Program Peningkatan Mutu UKM Tersedinya Bantuan Peralatan

PROGRAM STRATEGIS LINTAS SKPD DAN LINTAS URUSAN

Program Internal SKPD Pelaksanaan program internal SKPD adalah program yang dilaksanakan oleh semua SKPD yang

disesuaiakn dengan arahan peraturan perundangan yang berlaku, dan diarahkan pada prioritas

pemenuhan keperluan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur, sumberdaya

aparatur, capaian kinerja, dan disiplin aparatur

Program Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada prioritas koordinasi penanggulangan

kemiskinan, penguatan data, kemitraan, pemberdayaan keluarga bidang sosial ekonomi dan fisik

VIII-110



Program Penataan Kawasan Sungai Program Penataan Kawasan Sungai diarahkan pada prioritas penguatan kelembagaan

masyarakat, gerakan tertb dan bersih sungai, pembangunan RTH, dan kesiapsiagaan

bencana.

PROGRAM KEWILAYAHAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Kuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Masyarakat Berbasis Kewilayahan

Kecamatan (semua kecamatan)

Pelaksanaan program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan

diarahkan pada prioritas Fasilitasi pelimpahan kewenangan

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kewilayahan Kecamatan

(semua kecamatan)

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis kewilayahan diarahkan pada

prioritas pemberdayaan masyarakat kecamatan dan pembangunan lingkungan wilayah

kelurahan.

IX-1


BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari

sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal

ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat

mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir

periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan

menggunakan berbagai ukuran atau indikasi program prioritas yang telah

ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja

daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu

atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat

capaian indikator kinerja daerah yang saling berkaitan. Perumusan

indikator program prioritas Kota Padangsidimpuan dalam cakupan RPJMD

Periode 2013 - 2017 dituangkan sebagai berikut:

9.1. Aspek Pemerataan Ekonomi

Kondisi makro ekonomi merupakan fundamental perwujudan

kesejahteraan masyarakat khususnya bidang perekonomian di daerah.

Keberhasilan pencapaian kondisi makro ekonomi daerah yang baik dan

stabil menjadi salah satu jendela keberhasilan penyelenggaraan

pemerintah di daerah khususnya dalam perwujudan upaya pemerataan

ekonomi secara sustainable.

IX-2


Berdasarkan penelaahan beberapa data dan informasi yang selanjutnya

dianalisis melalui metode yang sistematis dapat digambarkan bahwa

kondisi indikator makro ekonomi Kota Padangsidimpuan hingga tahun

2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian tingkat Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2010 mencapai

5,74 %, tingkat pertumbuhan ini terus mengalami peningkatan di

tahun 2011 sebesar 5,99 %, hingga mencapai tingkat pertumbuhan

sebesar 6,05 % di tahun 2012. Kondisi capaian tingkat pertumbuhan

ekonomi hingga selang waktu 5 tahun kedepan diproyeksikan

mencapai 6,21 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan akan berlangsung

fluktuatif dan masih dipengaruhi dinamika sosial, budaya dan politik.

Dalam kerangka mewujudkan tingkat pertumbuhan yang baik di

daerah maka ditetapkan berbagai target capaian indikasi program

prioritas pembangunan yang dinilai sangat relevan memotivasi

perwujudan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan

tersebut.

Perspektif makro ekonomi daerah lainnya dapat dilihat melalui capaian

tingkat pengangguran. Secara historis capaian Tingkat Pengangguran

Terbuka di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2010, mencapai level

9,09 %. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat baik

bagi perkembangan penyelenggaraan roda pemerintahan di Kota

Padangsidimpuan dengan kata lain berbagai stimulus terhadap prestasi

yang telah dicapai justru memberikan respon yang baik bagi

tumbuhnya investasi berbagai sektor yang menyerap tenaga kerja di

Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian ditetapkan target capaian

tingkat pengangguran terbuka di masa yang akan datang menjadi 8.01

% tahun 2013, 7.68 % tahun 2014, 7.35 % di tahun 2015, 6.98 %

tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi 5.31 %.

IX-3


PDRB atas Harga Konstan tahun 2009 mencapai Rp. 884 655,59, tahun

2010 mengalami peningkatan menjadi Rp 936 051,04 dan kembali

mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi Rp. 992.128,47.

Dengan kondisi demikian ditetapkan target capaian PDRB atas dasar

harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 1,823.31 Milyar, tahun

2014 mencapai Rp. 1,935.52 Milyar, tahun 2015 mencapai Rp.

2,447.72 Milyar, tahun 2016 mencapai Rp. 2,559.93 Milyar dan pada

tahun 2017 mencapai Rp. 3,072.13 Milyar.

9.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi indikator kesejahteraan sosial di Kota Padangsidimpuan

mencakup:

Jumlah Penduduk

Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota

Padangsidimpuan, jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan terus

mengalami peningkatan. Tahun 2007 penduduk Kota padangsidimpuan

tercatat sebesar 185.132 jiwa, kemudian meningkat menjadi 188.499

jiwa tahun 2008, meningkat menjadi 191.531 jiwa pada tahun 2009,

meningkat menjadi 191.912 jiwa pada tahun 2010, begitu juga jumlah

Penduduk Tengah Tahun 2011 mencapai 193.322 jiwa dan pada tahun

2012 menjadi 198.809 jiwa. Dengan demikian proyeksi tahun 2013

mencapai 207.675 jiwa. Oleh karena kondisi tersebut ditetapkan target

capaian Jumlah penduduk tengah tahun 2014 mencapai 221.483 jiwa,

tahun 2015 menjadi 285.292 jiwa, tahun 2016 sebanyak 299.100 jiwa,

tahun 2017 menjadi 312.909 jiwa.

9.3. Aspek Pelayanan Umum

Fokus pelaksanaan pelayanan umum dalam RPJMD Kota

Padangsidimpuan juga telah diarahkan sesuai ketentuan yang berlaku

IX-4


yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Oleh

karena itu fokus pelaksanaan aspek pelayanan umum telah mencakup

secara detail tentang penetapan indikasi kinerja Daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan

untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran

kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat

dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah

disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat

penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari

RPJMD atau Renstra Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja

akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang

akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media

perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang

diharapkan di masa mendatang.

Selanjutnya cakupan bagian ini juga menelaah sedemikian rupa

tentang aspek Pemerataan Ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan

aspek pelaksanaan pelayanan umum yang sekaligus menggambarkan

tekad dan komitmen Kota Padangsidimpuan periode 2013 – 2017

sesuai gambaran indikasi kinerja daerah seperti pada tabel 9.1 di

bawah ini.

IX-5


Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Padangsidimpuan

tahun 2013 – 2017.

NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Kondisi Saat

Penyusunan RPJMD (2012)

Kondisi yang diharapkan

2013 2014 2015 2016 2017

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan

Ekonomi

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1.1. Terlaksananya sistem

administrasi pemerintah Efektif

50% 50% 55 % 60 % 70 % 75%

1.2. Tercapainya kinerja yang afektif

dan efisien 60% 60% 65 % 75 % 80 % 85%

1.3. Tersedianya SDM yang

memiliki kapabilitas dan integritas

55% 55% 65 % 70 % 75 % 80%

1.4. Tersedianya sarana dan prasaran perkantoran

60% 60% 65 % 70 % 75 % 85%

IX-6


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

Kondisi Saat Penyusunan

RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

1.5. Terwujudnya Job diskription berdasarkan struktur

organiasasi

20 % 20 % 40 % 60 % 70 % 75%

1.6. Tersusunya pedomanan etika dan budaya kerja

20% 20 % 40 % 60 % 70 % 75%

1.7. Tersusunya SOP dan SPM

30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 75%

1.8. Tersedianya data kependudkan

67 % 70 % 75 % 80 % 88 % 95%

1.9. Terciptanya tata kelolah tata pemerintahan Yang baik

40 % 45 % 50 % 55 % 65 % 75%

1.10.

Terlaksananya pelayanan administrasi pada kecamatan

0 % 20 40 % 60 % 70 % 80 %

1.11

.

Terwujudnya peningkatan kapasitas kesekretariatan

Korpri

90% 90% 90% 90% 90% 100%

1.12.

Terwujudnya kesejahteraan Korpri dan Keluarga

90% 90% 90% 90% 90% 100%

1.13.

Terselesaikan – persoalan - persoalan hukum

50 % 60 % 65 5 70 % 75 % 80%

1.14.

Tersampaikannya informasi produk hukum daerah kepada

masyarakat

40 % 50 % 60 % 65 5 70 % 75%

IX-7


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

1.15

.

Tersedianya produk hukum daerah sesuai dengan

kebutuhan dan dinamika yang berkembang di masyarakat

50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 80%

Terlaksananya Pengwasan dan pembinaan pada seluruh SKPD

65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90%

terlaksananya hasil rekomendasi lopran pemeriksaan

40 % 50 % 60 % 70 % 75 % 80%

Terlaksananya SPIP 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80%

prosentase penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan 60 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Terlaksananya kerjasama dengan pihak lain dalam upaya

pengawan kinerja pemerintah

20 % 25 % 30 % 40 % 50 % 60%

kebijakan dibidang

pengembangan manajemen kepegawaian

50% 55 % 60 % 70 % 75 % 80%

Percepatan durasi penyelesaian Pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan, cepat dan akuntabel

60% 65 % 70 % 75 % 78 % 80%

IX-8


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Befungsinya lembaga pemberdayaan masyarakat di

kecamatan dan keluarahan dan desa

30% 45 % 55 % 65 % 75 % 85%

Tersedianya tenaga terampil dalam menjalankan tugas ke

dinasan

10% 30 % 45 % 65 % 70 % 75%

prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat

sesuai dengan kebutuhan

20 % 25 % 35 % 40 % 45 % 50 %

terpenuhinya standar

kesejahteraan pegawai 20% 30 % 35 % 45 % 55 % 60%

cakupan sarana dan prasarana pemerintah yang sesuai standar

80% 85 % 90 % 93 % 95 % 100%

Target PAD 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penilaian audit eksternal

WDP WTP WTP WTP WTP WTP

Cakupan BUMD 60% 65 % 70 % 75 % 78 % 80%

Cakupan Wajib Pajak Baru 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Perda yang mendukung iklim usaha

100% 100% 100% 100% 100% 100%

IX-9


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Persentase Angka Capaian SPM 75,25 % 76,75 % 79,25 % 81,75 % 84, 25 % 85,25 %

Persentase sumber daya

pendidik dan tenaga kependidikan yang berkarakter

83,25 % 83,75 % 84,25 % 84, 75 % 85, 25 % 85,75 %

Rasio guru terhadap mata pelajaran dan rombongan belajar (Rombel)

87,75 88, 50 % 89 % 89, 50 % 89,75 % 90 %

Persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi S-1

82,35 % 85 % 90 % 95 % 97,5 % 100 %

Meningkatnya akses layanan informasi terhadap

perkembangan pendidikan

72,25 % 72, 75 % 73, 25 % 73,75 % 74, 25 % 75 %

Meningkatnya kemampuan

guru mengaplikasikan kurikulum 2013

82,25% 82, 75 % 83, 25 % 83,75 % 84, 25 % 85%

Meningkatnya standar

kelayakan kesejahteraan guru 82,50% 83 % 83, 50 % 84 % 84,50 % 85%

Tersedianya regulasi birokrasi

sebagai dasar pelayanan pendidikan

85% 86 % 87 % 88 % 89 % 90%

IX-10


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Pemanfaatan IT dalam Peningkatan Kualitas

Pendidikan

50 % 52,25 % 55 % 57,25 % 60 % 62,5 %

Terpenuhinya standar sarana

dan prasarana pendidikan 79,02% 79, 25% 79,50% 79.75% 80% 80,28%

Tercapainya standar

pengelolaan pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

80,98% 81,25% 81,50% 81,75% 81,85% 82%

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

daerah

56,25% 56,75% 57,25% 57,75% 58,25% 58,50%

Persentase guru yang sudah

bersertifikasi pendidik 47,33% 48% 48,50% 49% 49,50% 50%

Terterapkannya Program Wajib

Belajar 12 Tahun 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tercapainya layanan

pendidikan yang berkwalitas dan berkeadilan

82,25% 82,75% 83,25% 83,75% 84,25% 84,75%

Tercapainya standar proses

belajar mengajar (PBM) 79,95% 80,75% 81,25% 81,75% 82% 82,50%

Terselenggaranya proses

pembelajaran di sekolah 81,99% 83% 85% 87% 88% 89,99

IX-11


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap

pendidikan dan pelatihan

77,60% 78% 78,50% 79% 79,50% 80,10%

Terbentuknya Sekolah

Unggulan Tidak Ada

Tidak

Ada

Tidak

Ada Ada Ada Ada

Menumbuhkembangkan

kegiatan keagamaan 75% 75,50% 76% 76,50% 77% 77,50%

Cakupan sarana dan prasarana

mendukung pendidikan dan latihan

65,75% 66,25% 66,75% 67,25% 67,75% 68%

2. Kesehatan

Cakupan desa/ kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

16 % 20 % 30 % 40 % 45 % 50 %

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :

a. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

AFP pada penduduk di bawah 15 tahun

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita

0,8 % 5 % 12 % 27 % 35 % 41 %

c. Cakupan penemuan dan penanganan penderita pasien

baru TB BTA+

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 %

IX-12


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

d. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD

yang ditangani

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

e. Cakupan penemuan dan

penanganan penderita diare 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%

Cakupan desa/kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan ibu hamil K4 72% 73 % 75 % 77 % 78 % 80%

Cakupan komplikasi kebidanan

yang di tangani 20% 28 % 36 % 44 % 52 % 60%

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

79% 79.1% 79.3% 79.4% 79.7% 80%

Cakupan pelayanan nifas 74% 75 % 76 % 77 % 79 % 80%

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

11% 30 % 45 % 55 % 70 % 80%

Cakupan kunjungan bayi 75% 76 % 77 % 78 % 79 % 80%

Cakupan pelayanan anak balita 78% 80 % 84 % 86 % 88 % 90%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat

83% 84 % 86 % 87 % 88 % 90%

Cakupan peserta KB aktif 70% 72 % 74 % 76 % 78 % 80%

IX-13


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

dirujuk ke sarana kesehatan (RS) kab/kota

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

27% 40 % 60 % 75 % 90 % 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

13% 30 % 50 % 70 % 85 % 90%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-

24 bulan keluarga miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan desa siaga aktif 27.8% 30 % 50 % 60 % 70 % 85%

Persentase penduduk yang

memiliki akses terhadap air yang berkualitas*

66% 70 % 72 % 73 % 74 % 75%

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat*

41,8% 50 % 55 % 65 % 70 % 75%

Persentase cakupan sarana industri tempat pengolahan makanan yang memenuhi

syarat*

55% 60 % 62 % 65 % 70 % 75%

IX-14


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Persentase cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi

syarat kesehatan*

60% 65 % 70 % 75 % 78 % 80%

Persentase ketersediaan obat

dan vaksin* 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan dan

mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar kompetensi

60% 65 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Persentase ketersediaan laporan Puskesmas

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ketersediaan laporan KLB

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai

standar

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Jamkesda bagi

masyarakat tidak mampu kota Padangsidimpuan

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Tersedianya system pengaduan

dan pengawasan masyarakat terhadap program jamkesda

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Persentase APBD bidang Kesehatan

2,5% 4% 5,5% 7% 8,5% 10%

IX-15


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

3. Pertanahan

3.1. Persentase penduduk yang

memiliki lahan/Penduduk yang Sertifikat

11,530 % 12,819 % 13,819 % 14,819,% 15,819% 16,819 %

4. Ketenagakerjaan

4.1. Rasio penduduk yang bekerja 90,90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

1.1. Jumlah grup kesenian 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

1.2. Jumlah gedung - - - 40 % 50 % 70 %

2. Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya olah raga

15 % 20 % 25 % 30 % 40 % 50 %

Meningkatkan pembinaan Organisasi kepemudaan.

Pelatihan kewirausahaan pemuda

50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan - - - - - -

2. Kesehatan - - - - - -

3. PekerjaanUmum

IX-16


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Cakupan sarana dan prasarana kota yang mendukung iklim

usaha

50% 55 % 60 % 65 % 75 % 80%

Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas)

70 % 75 % 80 % 85 % 88 % 90 %

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan (mobilitas)

60 % 63 % 65 % 70 % 73 % 75 %

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat (keselamatan)

65 % 68 % 70 % 72 % 74 % 75 %

Tersedianya Jalan yang

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan

nyaman (kondisi jalan)

65 % 67 % 70 % 72 % 73 % 75 %

Tersedianya jalan yang

menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana (kecepatan)

70 % 72 % 74 % 76 % 78 % 80 %

IX-17


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan dan

jembatan

70 % 75 % 77 % 80 % 83 % 85 %

Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada

60 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Meningkatkan Kualitas Saluran Pengairan

60 % 65 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Tersedianya Sistem Jaringan Drainase skala kawasan dan skala kota

45 % 50 % 55 % 60 % 63 % 65 %

Tersedinya Sarana Prasarana Air Bersih

45 % 48 % 50 % 55 % 60 % 65 %

Meningkatnya pemenuhan bangunan gedung sesuai

standar kebutuhan

65 % 70 % 73 % 75 % 78 % 80 %

4. Perumahan

Meningkatnya Akses sarana

dan prasarana 60 % 65 % 70 % 80 % 85 % 90 %

Menurunnya Tingkat Rumah

Tidak Layak Huni 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75 %

Meningkatnya Akses

masyarakat miskin kepada kebutuhan energy listrik

50 % 60 % 70 % 75 % 80 % 90 %

IX-18


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

5. Penataan Ruang

Meningkatnya Sarana Lampu

Penerangan Jalan Umum 79% 80 % 85 % 90 % 92% 94%

Porsentase Pemasangan Lampu

Hias 5 % 25 % 40 % 45 % 55 % 60%

Meningkatnya Pelayanan di bidang Pencegahan Kebakaran

45 % 48 % 55 % 60 % 63 % 65 %

Meningkatnya SDM di Bidang Pencegahan Kebakaran

45 % 50 % 53 % 60 % 63 % 65 %

prosentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan

47,7% 50 % 60 % 70 % 75 % 80%

Tersedianya system

penanganan sampah di perkotaan

15% 25 % 35 % 45 % 55 % 60%

Menghasilkan Dokumen Ruang Terbuka Hijau (RTH)

0% 30 % 50 % 70 % 85 % 100%

Tercapainya Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) 0% 10 % 20 % 35 % 45 % 60%

6. Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya dokumen perencanaan yang baik dan partisipatif yang konsisten

50% 50% 60 % 70 % 75 % 85%

IX-19


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Terlaksananya penelitian untuk perencanaan

pembangunan

60% 70 % 75 % 80 % 85 % 90 %

Terwujudnya kerjasama dengan

lembaga penelitian 40% 50% 60 % 70 % 75 % 80%

Cakupan pemetaan Potensi

kecamatan 45% 45 % 55 % 65 % 75 % 85%

Meningkatnya sarana prasarana

di daerahTujuan 50% 50 % 58 % 66 % 74 % 85%

7. Perhubungan

Meningkatnya jumlah sarana

dan prasarana serta fasiltas lalu lintas angkutan jalan

20% 35 % 45 % 65 % 70 % 75%

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan

40% 50 % 60 % 65 % 70 % 80%

Meningkatnya Fungsi terminal secara terpadu

0% 4 % 5 % 7 % 8 % 10%

Meningkatnya Fungsi terminal menjadi Type B

10% 30 % 45 % 60 % 70 % 80%

Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan lalu lintas

10% 20 % 30 35 % 45 % 50%

Meningkatnya ketertiban penyelenggaraan perparkiran

10% 15 % 25 % 35 % 45 % 50%

IX-20


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

8. Lingkungan Hidup

Meningkatnya Wawasan Pelaku

Industri Besar - - - - - -

Meningkatnya Wawasan Pelaku

Industri Menengah 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

Meningkatnya Wawasan Pelaku Industri Kecil

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100%

Meningkatnya Wawasan Pelaku Perdagangan dan jasa

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100%

Meningkatnya Wawasan Pelaku Permukiman

0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100%

Meningkatnya Wawasan Pelaku Pertambangan dan energy

25% 40 % 50 % 65 % 85 % 100%

Meningkatnya Wawasan Pelaku sarana prasarana

10% 340 % 50 % 70 % 85 % 100%

Tersedianya Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10% 25 % 40 % 50 % 55 % 60%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

kenyamanan, keindahan) di Kota Padangsidimpuan

65 % 68 % 71 % 74 % 77 % 80 %

IX-21


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang peraturan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

0% 0% 15% 30% 45% 65%

Meningkatkan jumlah masyarakat yang mengetahui tentang keanekaragaman hayati

dan konservasi sember daya alam

0% 0% 15% 30% 45% 65%

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penerbitan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Penerbitan Dokumen Catatan Sipil

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SIAK berfungsi dengan baik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

IX-22


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Tenaga Lini

Lapangan KB

25 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %

Meningkatkan kuantitas dan

kualitas serta peran institusi masyarakat pedesaan (IMP)

50 % 55 % 65 % 70 % 80 % 85 %

Meningkatkan Kuantitas dan kualitas pelayanan KB

62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 67 %

Meningkatkan kuantitas pelayan KB di Kelurahan dan desa.

48 % 55 % 65 % 75 % 85 % 96 %

Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana pelayan

KB (Mupen dan Moyan).

36 % 45 % 54 % 63 % 70 % 72 %

Meningkatkan kuantitas dan

kualitas tenaga pelayan Vasektomi (KB Pria)

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Membentuk Pos POS KB Pria di

tiap kecamatan 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % 100 %

Meningkatkan penyebarluasan

informasi melalui berbagai media tentang KB Pria

20 % 35 % 50 % 65 % 80 % 100 %

IX-23


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PUG

6,75 % 9,75 % 12,75 % 15,75 % 18,75 % 21,75 %

13. Sosial

Prosentase masalah PMKS 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

14. Ketenagakerjaan

Jumlah wirausaha

Baru 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

Meningkatnya Nilai PAD 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Tenaga Pelatih

50 % 65 % 80 % 85 % 90 % 100 %

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tersedianya Pasar Tradisional yang tertata, bersih dan layak

pakai

40 % 50 % 60 % 70 % 75 % 80 %

16. Penanaman Modal

Cakupan Informasi dan Promosi

ekonomi dan pariwisata 25% 40 % 50 % 60 % 70 % 75%

Meningkatnya Akses sarana

dan prasarana perdagangan 40% 50 % 60 % 65 % 70 % 75%

Meningkatnya Jumlah Investor dan investasi yang masuk

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

IX-24


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Porsentase Pelaku KUKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

25% 35 % 45 % 48 % 53 % 55%

17. Kebudayaan

Pengembangan Sanggar

Kesenian 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Melestarikan Peninggalan benda-benda bersejarah

30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

18. Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya olah raga

15 % 20 % 25 % 30 % 40 % 50 %

19. Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

cakupan petugas

perlindungan masyarakat 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

21. Ketahanan Pangan

Meningkatnya Kualitas SDM Penyuluh Pertanian Lapangan

0% 20 % 40 % 50 % 60 % 70%

Meningkatnya SDM Petani 65% 68 % 70 % 72 % 74 % 75%

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pola Konsumsi 3B (Beragam, Bergizi,

Berimbang)

0% 10 % 20 % 25 % 35 % 40%

IX-25


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Pemanfaatan Lahan Perkarangan Untuk

Ketersediaan Pangan

20% 30 % 40 % 50 % 60 % 70%

22 Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

0% 5% 25% 50% 75% 100%

Adanya sistem deteksi dini pada daerah-daerah yang rawan

bencana

0% 0% 25% 50% 75% 100%

Adanya sistem evakuasi

terhadap korban bencana (Selter, Sarana dan Prasarana, serta Logistik)

0% 0% 25% 50% 75% 100%

23. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

79 Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

79 Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel

IX-26


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Program Penyelenggaran Disseminasi Informasi bagi

Masyarakat

79 Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel 79

Desa/Kel

Program Peningkatan

Keberdayaan Perempuan 79 Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel


Lembaga ekonomi Pedesaan 79 Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

79

Desa/Kel

24. Statistik

. Pemanfaatan data Statistik

dalam perencanaan pembangunan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

25. Kearsipan

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan, Pemeliharaan dan Sistem Adminitrasi Kearsipan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

26. Komunikasi dan Informatika


10% 20 % 30 % 35 % 45 % 50%

IX-27


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

Menghasilkan rekomendasi pengkajian dan penelitian

Bidang Informasi dan Komunikasi.

10% 20 % 25 % 35 % 40 % 50%

27. Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

90 % 92,50 % 95 % 97,50 % 100 % 100 %

28. Pelayanan dan Perizinan

Tersedianya database yang

selalu ter update 40 % 55 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tersedianya Regulasi sebagai

dasar pelayanan perizinan 40 % 50 % 60 % 75 % 85 % 100 %

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Tersedianya Saluran Pengairan di Aliran Persawahan

60 % 62 % 65 % 67% 68 % 70 %

cakupan bina kelompok petani

60 % 62 % 65 % 67% 68 % 70 %

2. Kehutanan

Program Perlindungan Hutan 60 % 62 % 65 % 67% 68 % 70 %

3. Pariwisata

Optimalisasi Objek wisata 30 % 45 % 65 % 70 % 75 % 80 %

IX-28


NO FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR


RPJMD (2012)


2013 2014 2015 2016 2017

4. Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Sarana

Prasarana Produksi Perikanan 60 % 62 % 65 % 67% 68 % 70 %

5. Perdagangan

Meningkatnya jumlah

pengunjung pasar tradisional 60% 65 % 70 % 74 % 78 % 80%

Meningkatnya Omzet Pedagang

pasar 22.82% 25 % 28 % 30 % 33 % 35%

cakupan bina kelompok

pedagang

20 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Penerbitan izin 40 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

6. Perindustrian

Cakupan bina kelompok Perajin

40% 45 % 55 % 60 % 65 % 70%

Prosentase Alumni SMA/ Setingkat sebagai Tenaga

Penyuluh Lapangan Industri

30% 35 % 38 % 40 % 43 % 45%

X-1


BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

10.1 Keadaan Transisi

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat

pergantian Walikota/ Wakil Walikota Padangsidimpuan maka diperlukan

suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki

kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari asas legalitas

penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut

Program Transisi.

Walikota/ Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2013-2017 dilantik

pada Bulan Januari Tahun 2013 dan akan berakhir pada bulan Januari

Tahun 2018. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, pasal 15, ayat (2) bahwa peraturan daerah

tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala

Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan

setelah Walikota terpilih periode 2018-2023 dilantik kelak, sebelum RPJMD

2018-2023 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2013-2017 tetap berlaku

sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017 ini dijadikan pedoman bagi

SKPD dalam Penyusunan Renstra semua SKPD yang ada di Kota

X-2


Padangsidimpuan. Untuk melaksanakan rencana tersebut maka perlu

dijabarkan dalam rencana tahunan dalam rangka menajamkan kegiatan

tiap kegiatan yang dituangkan dalam RKPD. RKPD merupakan rencana

tahunan yang digunakan untuk menyusun RAPBD. Dalam rangka

memperjelas pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan, maka diperlukan

kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan serta dan

bekerjasama dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam

menyukseskan pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan.

b. Semua SKPD Kota Padangsidimpuan berkewajiban untuk menyusun

Renstra yang memuat Visi, Misi, Strategis, kebijakan, Program dan

kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang

berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Padangsidimpuan.

c. Untuk menjalankan RPJMD Kota Padangsidimpuan Periode 2013-2017

maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan Dokumen

Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara

bersamaan Penyusunan Renstra SKPD yang merupakan

penjabaran dari Renstra SKPD.

2. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan

terhadap penyempurnaan rancangan awal RKPD melalui

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) dari Forum SKPD, Musrenbang di Tingkat Kota serta

X-3


penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD sesuai pembagian

daerah pemilihan.

3. Rancangan Akhir RKPD difinalkan setelah dilaksanakan

Musrenbang di Tingkat Kota, materi yang dibahas dalam

musrenbang di Tingkat Kota merupakan hasil dari forum SKPD,

dengan peserta diskusi terdiri dari seluruh komponen masyarakat,

dunia usaha dan pemerintah.

d. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan

bahan :

1. Dokumen RKPD dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari

program dan kegiatan yang dibiayai oleh Kota Padangsidimpuan.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota

Padangsidimpuan Tahun 2013-2017, perlu dilaksanakan evaluasi

tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD ini.

3. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kota

Padangsidimpuan secara keseluruhan, perlu dilaksanakan

evaluasi secara berkelanjutan dalam selang waktu 5 (Lima)

tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini.

XI-1


BAB XI

Penutup

Penyusunan RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 –

2017 merupakan Pedoman dan Arahan bersama bagi seluruh

Pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan di Kota Padangsidimpuan, serta terpadu dan searah

dengan Pembangunan Nasional selama lima tahun mendatang.

RPJMD Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 – 2017 akan menjadi

pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Kota

Padangsidimpuan yang Sehat, Maju, dan Sejahtera.

Keberhasilan Pelaksanaan RPJMD Kota Padangsidimpuan

tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Komitmen dan

dukungan DPRD Kota Padangsidimpuan, serta kerjasama dengan

Perguruan Tinggi dan Masyarakat Sipil. Pelaksanaan RPJMD Kota

Padangsidimpuan juga ditentukan Kemitraan dengan Pihak Swasta.

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ANDAR AMIN HARAHAP

rpjmd

Government & Nonprofit