rancangan awal rpjmd jambi 2016 2021
TRANSCRIPT
Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2016 - 2021
Sejahtera
Tangguh
Unggul
Nyaman
Tertib
Adil
Jambi
TUNTASSelamat Datang
Undangan dan Peserta
Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
2
RANCANGAN AWAL RPJMD
Minggu ke 2 Maret 2016
Masukan Rancangan Renstra SKPD
Februari 2016
Musrenbang RPJMDApril 2016
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil
Musrenbang RPJMDApril 2016
RPJMD ditetapkan menjadi perda (Juni 2016)
Gubernur, Walikota/Bupati menyebarluaskan Perda tentang RPJMD
Mengacu kepada RPJM Nasional
Pasal 16
Pasal 11
Pasal 12Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Rancangan RPJMDVisi, Misi, Program Gubernur
Februari 2016
1
2
3
4
Evaluasi di KemendagriMei 2016
5
6
Permendagri no 54
• Hearing Pansus DPRD (Mei 2016)
• Study Banding DPRD (Mei 2016)
• Pandangan akhir DPRD
A.Kajian Pendahuluan(Background study)
B.Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan
PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK
4
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI JAMBI
(PERMENDAGRI 54/2011 DISESUAIKAN UU 23/2014)
Pendahuluan
Gambaran umum kondisi daerah
Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah & Kerangka Pendanaan
Analisa isu–isu strategis
Visi, misi, tujuan, & sasaran
Strategi & arah kebijakan
Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah
Indikasi Rencana Program Prioritas & Pendanaan
Penetapan Indikator kinerja daerah
Kaidah Pelaksanan
Penutup
Bab 1
Bab 2
Bab 4
Bab 3
Bab 5
Bab 6
Bab 7
Bab 8
Bab 9
Bab 10
Bab 11
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko,
Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).
3. 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan
Provinsi Jambi.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
LANDASAN HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ]
LANDASAN HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4594);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah /Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
LANDASAN HUKUM
BAB IIGAMBARAN UMUM
DAERAH
937,4
899,1
2061,7
3031,9
108,5
391,9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Usia Muda Usia Produktif Usia Lanjut
Jumlah Lansia Meningkat hampir 3 kali lipat
PENDUDUK:
JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 1971 - 2013
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL 2009- 2015
6,39
7,358,54
7,447,88 7,93
4,214,63
6,226,49
6,235,78
5,02
4,79
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan Ekonomi Jambi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Perlambatan Ekonomi Provinsi Jambi disebabkan oleh kemarau panjang yang
menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang berdampak terhentinya aktivitas
ekonomi selama 5 bulan di tahun 2015
8,77 8,34 8,657,90
8,42 8,28 8,07 8,417,92
8,39 8,49,12
14,1513,33
12,49 12,3611,96 11,66 11,36 11,47
14,17
10,96 11,22 11,13
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Maret2009
Maret2010
Maret2011
Sept2011
Maret2012
Sept2012
Maret2013
Sept2013
Maret2014
Sept2014
Maret2015
Sept2015
Provinsi Jambi Indonesia
ANGKA KEMISKINAN PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL
TAHUN 2009-2015
5,205,54
4,45
5,39
3,854,02
3,65
3,222,90
4,84
2,30
5,60
2,70
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Feb. Agust. Feb. Agust. Feb. Agust. Feb. Agust. Feb. Agust. Feb. Agust. Feb.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL TAHUN 2009- 2015
16
ANGKATAN KERJA PROVINSI JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN
17
TINGKAT PENDIDIKAN PENGANGGUR PROVINSI JAMBI 2012-2014
71,46
71,99
72,45
72,74
73,3
73,78
74,35
70,59
71,17
71,76
72,27
72,77
73,29
73,61
70
70,5
71
71,5
72
72,5
73
73,5
74
74,5
75
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
HDI of Jambi Province HDI of Indonesia
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI):
JAMBI PROVINCE AND INDONESIA 2007-2014
63,32
63,95
64,45
62,6
62,8
63
63,2
63,4
63,6
63,8
64
64,2
64,4
64,6
2010 2011 2012
IPG PROVISNSI JAMBI TAHUN 2010-2012
KOMPONEN IPG 2010-2012
67,18 67,18 67,32
71,14 71,14 71,29
65,00
66,00
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
2010 2011 2012
Angka Harapan Hidup(Tahun) L
Angka Harapan Hidup(Tahun) P
98,13 98,15 98,16
94,31 94,35 94,37
92
93
94
95
96
97
98
99
2010 2011 2012
Angka Melek Huruf(Persen) L
Angka Melek Huruf(Persen) P
8,298,42
8,55
7,38
7,667,8
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
2010 2011 2012
Rata - Rata Lama Sekolah(Tahun) L
Rata - Rata Lama Sekolah(Tahun) P
72,76 72,62 72,38
27,34 27,38 27,62
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010 2011 2012
Sumbangan pendapatan (%) L
Sumbangan pendapatan (%) P
INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2012
56
57
58
59
60
61
62
2010
2011
2012
57,9158,89 61,52
4,67
16,9812,37
15,34
24,64 24,01 22,95 22,2827,02
45,23
19,38
44,71
68,19
58,65 60,15
80,5576,15 75,08 72,38 72,69
88,86
68,42
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Kota SungaiPenuh
MuaroJambi
Bungo T e b o Kerinci Merangin Sarolangun Kota Jambi Batang Hari Tjg JabungBarat
Tjg JabungTimur
Axi
s Ti
tle
Konsumsi Penduduk Dibawah 1400 kkal Konsumsi Penduduk Dibawah 2000 kkal
KONSUMSI PENDUDUK DIBAWAH 1400 KKAL DAN 2000 KKAL
KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAMBI
18,4 18,918
19,6 19,6 19,7
36,8 36,435,4
30,2
37,2 37,9
13,7
19,2
13,3
20
12,113,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Nas Jambi Nas Jambi Nas Jambi
Riskesdas 2007 Riskesdas 2010 Riskesdas 2013
Berdasarkan BB/ U (Gizi Buruk + Gizi Kurang = Gizi Kurang) (%)
Berdasarkan TB/ U (Sangat Pendek + Pendek = Pendek)
Berdasarkan BB/ TB (Sangat Kurus + Kurus = Kurus)
STATUS GIZI BALITA NASIONAL DAN PROVINSI
JAMBI TAHUN 2007-2013
34
39
32
34
44
47
40
36
19
23
19
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Nas Jambi Nas Jambi
SDKI 2007 SDKI 2012
Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Balita (AKABA) / 1.000 Kelahiran Hidup
Angka Kematian Neonatal (AKN) / 1.000 Kelahiran Hidup
ANGKA KEMATIAN BAYI, BALITA DAN
NEONATAL PROVINSI JAMBI 2007 DAN
2012
7,93
6,5
7
7,4
8,1
8,9
8,39
5,9
5,4
5
4,6
4,2
5,03
3 2,9 2,8 2,7 2,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kondisi Saat ini (2014) Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019
Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan Angka Pengangguran
SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
UNTUK PROVINSI JAMBI
26
BAB IIIGAMBARAN KEUANGAN
DAERAH
PERKEMBANGAN PENDAPATAN
PROVINSI JAMBI
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1,488,130,349,597.62 1,750,241,856,160.33 2,558,079,676,618.46 3,012,362,428,561.54 3,204,632,835,005.90 3,513,160,756,557.81 3,742,023,057,866.00
672,267,046,822.62 760,339,471,745.83 1,194,443,789,108.46 1,271,999,481,185.30 1,483,115,535,222.00 1,771,657,077,557.81 1,738,498,552,823.00
Belanja Pegawai 336,141,291,258.00 386,627,384,548.00 446,994,502,158.00 434,864,501,003.00 480,217,430,182.00 584,390,648,808.81 607,547,807,575.00
Belanja Subsidi 130,000,000.00 135,000,000.00 237,500,000.00 0.00 0.00 - -
Belanja Hibah 64,358,880,704.62 22,187,375,500.00 338,969,105,252.00 335,724,011,000.00 380,761,572,184.00 493,951,291,000.00 633,863,200,000.00
Belanja Bantuan Sosial 37,191,081,892.00 55,988,739,100.00 32,070,500,000.00 33,441,016,680.00 19,518,750,000.00 550,590,137,749.00 -
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes 222,916,085,468.00 291,345,987,149.83 298,917,433,020.71 315,495,683,322.00 462,356,647,416.00 139,225,000,000.00 481,755,700,000.00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota & Pemdes 9,900,000,000.00 929,835,448.00 74,860,635,677.75 150,386,797,280.30 138,550,780,440.00 - 10,231,845,248.00
Belanja Tidak Terduga 1,629,707,500.00 3,125,150,000.00 2,394,113,000.00 2,087,471,900.00 1,710,355,000.00 3,500,000,000.00 5,100,000,000.00
815,863,302,775.00 989,902,384,414.50 1,363,635,887,510.00 1,740,362,947,376.24 1,721,517,299,783.90 1,741,503,679,000.00 2,003,524,505,043.00
Belanja pegawai 53,961,942,558.00 68,132,245,607.00 84,157,928,635.00 98,336,655,113.00 90,004,993,272.00 117,041,153,770.00 -
Belanja Barang dan Jasa 296,041,039,214.00 403,019,557,757.50 596,658,216,661.00 703,123,231,097.24 813,453,043,471.33 838,347,040,296.00 -
Belanja Modal 465,860,321,003.00 518,750,581,050.00 682,819,742,214.00 938,903,061,166.00 818,059,263,040.57 786,115,484,934.00 -
BELANJA LANGSUNG
Target
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
URAIANRealisasi
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH
URAIAN2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Prediksi
PEMBIAYAAN
DAERAH
201,204,876,814.52 303,260,384,8
96.35
586,149,620,0
20.12
640,202,989,53
6.83
514,103,467,11
1.39
474,526,424,64
0.93
300,060,345,24
8.00
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
201,204,876,814.52 353,260,384,8
96.35
632,401,128,1
02.12
690,767,077,09
6.83
514,103,467,11
1.39
474,526,424,64
0.93
300,060,345,24
8.00
SiLPA Tahun
Anggaran
Sebelumnya
201,204,876,814.52 353,260,384,8
96.35
631,825,442,5
26.85
690,767,077,09
6.83
514,103,467,11
1.39
474,526,424,64
0.93
300,060,345,24
8.00
Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
0.00 0.00 575,685,575.2
7
0.00 0.00 0.00 0.00
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAERAH
0.00 50,000,000,00
0.00
46,251,508,08
2.00
50,564,087,560
.00
0.00 0.00 0.00
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemda
0.00 50,000,000,00
0.00
40,000,000,00
0.00
50,130,000,000
.00
0.00 0.00 0.00
Pembayaran Pokok
Utang
0.00 0.00 6,251,508,082.
00
434,087,560.00 0.00 0.00 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 201,204,876,814.52 303,260,384,8
96.35
586,149,620,0
20.12
640,202,989,53
6.83
514,103,467,11
1.39
474,526,424,64
0.93
300,060,345,24
8.00
PERKEMBANGAN SILPA (RP)
BAB IVANALISA ISU–ISU
STRATEGIS
32
ISU STRATEGISDINAMIKA GLOBAL, NASIONAL DAN REGIONAL DAN PROVINSI
1. Pembangunan Dan Perdagangan Nasional Serta Regional
2. Kedaulatan Pangan Dan Energi
3. Membangun Dari Desa
4. Poros Maritim Dunia
5. Kemiskinan
6. Revolusi Mental
ISU STRATEGIS REGIONAL:1. Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Prov. Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar
2. Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan.
3. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi
4. Pemberdayaan masyarakat penyangga, TNB, TNBT dan TNKS.
5. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi
6. Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat
7. Gangguan keamanan disepanjang lintas timur.
1. Kebutuhan Dasar Manusia
2. Infrastruktur Daerah
3. Pertanian dan Lingkungan Hidup
4. Perekonomian Daerah
5. Tata Pemerintahan
1. Asean Economic Community 2015
2. AFCTA, IMT-GT, IMS-GT
3. SDGs
ISU STRATEGIS GLOBAL:
ISU STRATEGIS NASIONAL
ISU STRATEGIS REGIONAL
ISU STRATEGIS PROVINSI
BAB VVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
34
VISI URAIAN VISI IDIKATOR VISI MISIPROVINSI
JAMBI YANG TERTIB
Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan
harmonis .
IGI 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.
PROVINSI JAMBI YANG
UNGGUL
Terwujudnya Sumber DayaManusia (SDM) yang
berkualitas untukmenciptakan ekonomi Jambi
yang berdaya saing.
IPM 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.
PROVINSI JAMBI YANG
NYAMAN
Terwujdunya kehidupanmasyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorongiklim investasi dan berusaha
yang kondusif
IDI 3 Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umatBeragama dan kesadaran hukum masyarakat.
PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH
Terwujudnya kemandirianekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampubersaing dalam globalisasi.
Pertumbuhan Ekonomi 4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasipembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung olehpenerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi(IPTEKIN) berwawasan lingkungan
Persentase peningkatansektor skunder dan tersier
PROVINSI JAMBI YANG
ADIL
Terwujudnya pembangunanyang adil dan merata tanpaada deskriminasi perbedaanindividu, golongan maupun
wilayah
Indeks Williamson 5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastrukturumum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutanGini Rasio
PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA
Terwujudnya masyarakatjambi yang mampu memenuhi
hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.
Indeks KebahagiaanMasyarakat
6 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Indeks KesejahteraanMasyarakat
VISI DAN MISI JAMBI TUNTAS 20121
35
peningkatan1. daya saing ekonomi,2. kemampuan dan
pemerataanpembangunan,
3. kesejahteraan dankehidupan masyarakat yang berkualitas dan
4. pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik
RPJMD TAHAP 1(2005-2010) 1. Pencapaian daya
saing wilayah dan ekonomi rakyat ;
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta
3. perkembangan penerapan IPTEK.
RPJMD TAHAP 3(2016-2020) 1.Terbangunnya struktur
kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah.
2.Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
3.Penguatan sektor industri 4.…….dst
RPJMD TAHAP 4(2021-2025)
1. kualitas pelayanan dasar,
2. pertumbuhan ekonomi serta
3. peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
RPJMD TAHAP 2(2011-2015)
RPJMD 2010-2015 ditetapkan melalui PERDA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
PROVINSI JAMBI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2005-2025
6 Misi Pembangunan Provinsi Jambi :1. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif2. Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya3. Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum4. Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA
RPJPD
35
TRISAKTI DAN NAWACITA
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
7 M I S I
Keamanan nasional ygmampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirianekonomi denganmengamankan SD maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
Masyarakat maju, berkeimbangan dandemokratisberlandaskan negarahukum.
Politik LN bebas aktif danmemperkuat jati dirisebagai negara maritim
Kualitas hidup manusianIndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
Bangsa berdayasaing Indonesia menjadinegara maritim yang mandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingannasional
Masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan.
NAWACITA – 9 AGENDA PRIORITAS
Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan dayasaing di pasar internasional
Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Akan melakukan revolusi karakter bangsa
Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
(12 program aksi-115 Prioritas Utama)
BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
(16 Program Aksi)
BERKEPRIBADIAN DALAM
BIDANG KEBUDAYAAN
(3 Program Aksi)
1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4)
2. Menguatkan sistem pertahanannegara (4)
3. Membangun politik keamanandan ketertiban masyarakat (8)
4. Mewujudkan profesionalitasintelijen negara (7)
5. Membangunketerbukaaninformasi dankomunikasi publik(7)
6. Mereformasisistem dankelembagaandemokrasi (6)
7. Memperkuatpolitikdesentralisasi danotda (11)
8. Mendedikasikandiri untukmemberdayakandesa (8)
9. Melindungi danmemajukan hak-hak masyarakatadat (6)
10. Pemberda-yaanPerempuan dalampolitik danpembangunan (7)
11. Mewujudkansistem danpenegakan hukumyang berkeadilan(42)
12. Menjalankanreformasi birokrasidan pelayananpublik (5)
1. Dedikasikan pembangunankualitas SDM
2. Membangun ke-daulatanpangan berbasis agribisniskerakyatan
3. Mendedikasikan program u/mem-bangun daulat energiberbasis kepentingan nas.
4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkanCSR &/atau saham u/masyarakat lokal/ sekitartambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional(trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambangberkelanjutan.
5. Membangunpemberdayaanburuh
6. Membangunsektorkeuanganberbasisnasional
7. Penguataninvestasidomestik
8. Membangunpenguatankapasitas fiskalnegara
9. Membanguninfrastruktur
10.Membangunekonomimaritim
11. Penguatan sektorkehutanan
12. Membangun tataruang danlingkunganberkelanjutan
13. Membangunperimbanganpembangunankawasan
14. Membangunkarakter danpotensi wisata
15. Mengembangkankapasitasperdagangannasional
16. Pengembanganindustrimanufaktur
1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa
2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial
3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga
36
KETERKAITAN TRISAKTI DENGAN RENCANA MISI PROVINSI JAMBI
TRISAKTI RENCANA MISI PROVINSI JAMBI
Trisakti 1:
Berdaulat Dalam Bidang Politik(12 program aksi-115 Prioritas
Utama)
MISI 1:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan,akuntabel dan
partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik
Misi 3
Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hokum
masyarakat
Trisakti 2
Berdikari Dalam Bidang
Ekonomi
(16 Program Aksi)
Misi 4:
Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang
didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan
MISI 5
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumberdaya
alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
MISI 6
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
Trisakti 3
Berkepribadian Dalam Bidang
Kebudayaan
(3 Program Aksi)
MISI 2:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan
berkesetaraan gender.
37
KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS
AGENDA NAWACITA PROGRAM PRIORITAS
Agenda 1
Akan menghadirkan kembalinegara untuk melindungi segenapbangsa dan memberi rasa aman
pada seluruh WN
1. Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota
2. Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban; (koordinasi keamanan wilayah di Forkompimda)
3. Pembinaan kerukunan dan toleransi anatar suku dan anatar umat beragama
4. Pemberian kepastianj hokum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat local dan komunitas adat
terpencil serta masyarakat transmigrasi
5. Pemberian bantuan hokum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya
sebagai warga negaras
6. Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat
7. Peningkatan kualitas hokum daerah
Agenda 2:
Akan membuat Pemerintah tidakabsen dengan membangun tatakelola Pemerintah yang bersih,
efektif, demokratis dan terpercaya
1. Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem e-government
yang terintegrasi dengan kabupaten/kota.
2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN
(Kecamatan) dan PATEK (Kelurahan).
3. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan,
pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.
5. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, berserta peningkatan kualitas
pengawasan.
6. Peningkatan kualitas dan etos kerja melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan rasionalisasi.
7. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah
8. Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya
9. Peningkatan peran dan fungsi legislatif
Agenda 3:
Akan membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan
1. Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa 1389 desa)
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/Desa.
3. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan.
4. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) pertahun;
38
KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS
AGENDA NAWACITA PROGRAM PRIORITAS
Agenda 5 :
Akan meningkatkan kualitashidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ( Rumah sakit Provinsi dan Rumah
Sakit Muaro Bungo dari kelas B ke Kelas A sebagai Rumah sakit rujukan Regional.
2. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi.
3. Pemberian Jaminana Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
4. Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan melalui status puskesmas
rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan
dokter spesialis dan tenaga medis lainnya.
6. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat
dan keluarga sejahtera.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan
pangan.
8. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak
menular.
9. Peningkatan pelayanan masyarakat Veteriner dan kesahatan hewan.
10.Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
11.Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
12.Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
13.Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis.
14.Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan
tinggi negeri/swasta.
15.Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, politeknik), Sciens part dan techno part sesuai
potensi daerah.
16.Peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi balai pelatihan kerja,
penyediaan fasilitas peralatan, kerja dan instruktur yang berkompeten.
17.Perlindungan ketenagakerjaan
18.Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender
39
KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS AGENDA NAWACITA PROGRAM PRIORITAS
Agenda 6:
Akan meningkatkanproduktivitas rakyat
dan daya saing di pasarinternasional
1. Peningkaatn produktivitas sektor pertanian untuk peningakatn kesejahteraan petani dan mendukung
kedaulatan pangan;(peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan Alsintan dan sarana produksi)
2. Peningkatan nilai tukar petani; (peningkaatan kualitas produksi, fasilitasi akses pasar, peningkatan
pembangunan jalan produuksi, peningakatan keterampilan dan penegtahuan petani) Peningakatn
infestasi industry pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan tekhnologi tepat guna;
(pemanfaatan hasil inovasi tekhnologi daerah)
Agenda 7:
Akan mewujudkankemandirian ekonomidengan menggerakkansektor- sektor strategis
ekonomi domestik
1. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta
akses permodalan
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat
sesuai RTRW Provinsi, Kabupaten /Kota
3. Pengembanagn dan provmosi industry ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daearh
(Kebijakan/regulasi, pembangunan sentra ekonomi kreatif, penyiapan saran dan prasarana serta
peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif)
4. Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM
5. Pengembangan dan penataan pasar rakyat
6. Pengembanagn usaha industry rumah tangga, kecil dan menegah
7. Pengembangan usaha perdagangan dan jasa
8. Peningakatn daya saing investasi
9. Pengembangan agribisnis perkotaan
10.Penyiapan kawasan niaga dan industry yang ramah lingkunagn
11.Peningkatan pendapatan daerah
12.Peningkatan manajemen pengolaan keuanagn daerah
Agenda 8:Akan melakukan
revolusi karakter
bangsa
1. Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian buidaya daerah
2. Peningakatn fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah
3. Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkembangkan seni dan
budaya daerah
4. Peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga di sekolah menengah di desa/kelurahan
5. Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna
6. Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan kependidikan dan penghargaan bagi olahragawan
daerah yang berprestasi
40
JANJI POLITIKJANJI POLIKTIK BELANJA TIDAK LANGSUNG BESAR DANA VOLUME JUMLAH DANA
1 Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus
juta) pertahun;100,000,000 1,398 139,800,000,000
3 Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah (12 bulan) 6,000,000 6,350 38,100,000,000
4 Pemberian Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
300,000 53,722 16,116,600,000
5 Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah
terpencil.
6 Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah.
7 Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan
gratis.
8 Kuliah gratis untuk 15.000 orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di
perguruan tinggi negeri/swasta.
10,000,000 15,000 150,000,000,000
9 Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar 200.000.000 per desa (jumlah desa
1389 desa)
200,000,000 1,398 279,600,000,000
10 Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial
11 Penyediaan eksavator disetiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggapan untuk
penataan drainase, normalisasi sungai dan permbaikan sarana pertanian
masyarakat lainnya (didaerah sungai dan rawa)
1,500,000,000 138 207,000,000,000
12 Pelatihan keterampilan kerja , pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat
miskin dan pengangguran
13 Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu
J u m l a h 830,616,600,000
41
TERIMA KASIH
STRATEGI &
ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif
yang berorientasi pada pelayanan publik
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)
Capaian KinerjaProgram
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan /SKPD
Penanggung
JawabKondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir
2021
Meningkatk
an tata
kelola
pemerintah
an daerah
yang
bersih,
transparan,
akuntabel
dan
partisipatif
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas
kinerja dan
pengelolaan
keuangan
daerah
Peningkatan
transparansi
dan
akuntabilitas
Kinerja daerah
Meningkatkan
Akuntabilitas
Kinerja Provinsi
dan
Kabupaten/Kota
Nilai SAKIP cc peningkatan kinerja
daerah
Biro
organisasi,
Bappeda,
Inspektorat
persentase
Kabupaten/ko
ta nilai sakip
Baik
22% Biro
organisasi,
Bappeda,
Inspektorat
Peningkatan
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
persentase
Kabupaten/ko
ta nilai sakip
Baik
22% Biro
organisasi,
Bappeda,
Inspektorat
Hasil audit
BPK terhadap
laporan
keuangan
WTP Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
BPKAD,
Bappeda
persentase
Kabupaten/ko
ta mendapat
WTP
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
BPKAD,
Bappeda
Peningkatan
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
(SPIP)
Persentase
LHP yang
ditindaklanjuti
65%
Program
peningkatan sistem
pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Inspektorat
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis,
dan berkesetaraan gender.
Tujuan Sasaran StrategiArah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja
Program Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal
2015
Kondisi
Akhir
2021
Meningkatka
n kualitas
sumberdaya
manusia
melalui
peningkatan
kualitas
kesehatan
Meningkatn
ya akses
layanan
kesehatan
masyarakat
yang
terjangkau
dan merata
Peningkatan
peanyelengga
ran pelayanan
kesehatan
Indek
Pembangunan
Kesehatan
Masyarakat (IPKM)
0,6907 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
Persentase
Kecamatan yang
mempunyai
Puskersmas yang
terakreditasi
NA Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
Dinkes
Persentase
peningkatan
jumlah peserta
BPJS kesehatan
32,30% Pemberian Jaminana Kesehatanbagi
masyarakat tidak mampu
Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
Persentase
persalinan yang
dibantu tenaga
kesehatan
83,25% Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
Angka gizi buruk 19,70% Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
Menurunny
a Angka
Kesakitan
Angka Kesakitan Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
(Swadana)
Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
(Swadana)
Dinkes
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Dinkes,
RSU, RSJ,
Bapelkes
MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis,
dan berkesetaraan gender.
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir
2021
Meningkatkan
penyediaan dan
kualitas obat-obatan
dan peralatan
kesehatan
Membangun sistem
informasi dan database
ketersediaan obat -obatan
dan peralatan kesehatan
Persentase
ketersediaan
obat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Swadana)
DinkesMeningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan melalui
penyusunan SOP
dengan mekanisme
imbalan dan
hukuman yang jelas
Membangun standar
operasional prosedur
yang implementatif dan
disosialiasikan kepada
masyarakat pengguna
jasa pelayanan kesehatan
Persentase
persalinan
yang dibantu
tenaga
kesehatan
83,25% Program
Standarisasi
pelayanan
kesehatan
DinkesMenyusun sistem
penghargaan (rewards)
dan hukuman
(punishment) dalam
upaya menciptakan
pelayanan kesehatan
yang profesional
Angka gizi
buruk
19,70% Program
Standarisasi
pelayanan
kesehatan
DinkesPersentase
peningkatan
jumlah peserta
BPJS
kesehatan
32,30%
Program
Pendidikan
menengah Diknas
MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran
hukum masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Awal
2015
Kondisi
Akhir
2021
Mewujudk
an
keamanan
dan
ketertiban
daerah
Meningkatnya
keamanan
dan ketertiban
melalui
kerukunan
antar suku
dan antar
umat
beragama
Indeks
Kebebasan
deskriminasi
96,70 Program peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Kesramas,
Kesbangpol
Program peningkatan
koordinasi
Forkompinda dan
pemerintah
kabupaten/kota
Menurunnya
konflik
keagamaan
Mengembang-
kan fungsi dan
peran forum
kerukunan umat
beragama
(FKUB)
Revitalisasi FKUB
sehingga dapat
menjadi lembaga
yang optimal bagi
para tokoh agama,
masyarakat dan
pemerintah
Indeks
Kebebasan
berkeyakinan
76,67 Program pembinaan
dan fasilitasi
kesejahteraan sosial
di bidang kehidupan
umat beragama
Kesramas,
Kesbangpol
Optimalisasi lembaga
sosial keagamaan
yang ada dan
berkembang di
masyarakat
Program pembinaan
dan fasilitasi
kesejahteraan sosial
di bidang sosial
masyarakat
Kesramas,
Kesbangpol
Meningkatkan
pengendalian
terhadap
konflik
masyarakat
Pemberian kepastianj
hukum terhadap haka
adat dan hak ulayat
masyarakat local dan
komunitas adat
terpencil serta
masyarakat
transmigrasi
persentase
penyelesaian
konflik
25% Program
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban
dan keamanan
Kesramas,
Kesbangpol
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh
penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanIndikator Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir
2021
Meningkatkan
daya saing
daerah melalui
ekonomi
kerakyatan yang
berbasis iptekin
dan
entrepreneurship
Meningkatnya
jumlah dan
kualitas SDM
penopang
ekonomi
kerakyatan
berbasis IPTEKIN
dan
entrepreneurship
Mengembangka
n SDM
berkemampuan
IPTEKIN dan
Entrepreneur
Meningkatkan jumlah
SDM yang menguasai
dan terampil di bidang
IPTEKIN dan
entrepreneur
Persentase SDM
penopang
ekonomi
kerakyatan
berbasis IPTEKIN
dan
enterpreneurship
yang terlatih pada
diklat - diklat
berstandar
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11,1
2,13,14,15,1
6,17,24,
28,30,32,33,
46
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6,7,8,10,11,
12,13,14,15,
16,17,24,25,
28,30,32,33,
46
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1,2,4,5,6,7,8
,10,11,12,13
,32
meningkatkan jumlah
dan kemampuan sdm
perekayasa inovasi
Persentase
peningkatan SDM
perekayasa
inovasi
1,14,28,30
Meningkatkan sdm
pengajar dan pelatih
penerapan
ketrampilan iptekin
dan entrepreneuship
Persentase SDM
pengajar dan
pelatih penerapan
keterampilan
IPTEKIN dan
enterpreneurship
Program
Peningkatan
kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Seluruh
SKPD
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanIndikator Kinerja
(outcome)
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
- Meningatkan
kompetensi pengelola
bisnis BUMD
Persentase
pengelola BUMD
yang kompeten
Meningkatkan
pengembangan
usaha yang
produktif dan
menguntungkan
BUMD
- Mengembangkan
usaha BUMD yang
perspektif dan
menguntungkan
Persentase
peningkatan
keuntungan BUMD
- Mengembangkan kerjasama antar BUMD yang saling menguntungkan
Persentase
peningkatan
kerjasama BUMD
dg bisnis lainnya.
Peningkatan daya
serap tenaga kerja
pada sektor
ekonomi produktif
guna mencipatakan
lapangan kerja dan
menurunkan
pengangguran
Meningkatkan
kegiatan
ekonomi
produktif padat
karyaMengembangkan
agroindustri berbasis
padat karya
Persentase
penyerapan
tenaga kerja pada
sektor agroindustri
Mengembangkan
ekonomi kreatif bagi
pemuda
Persentase
peningkatan
pemuda yang ikut
ekonomi kreatif
Meningkatkan
kompetensi
tenaga kerja agar
siap kerja dan
dapat
berwirausaha
Menumbuhkembangka
n SMK Teknologi dan
Politeknik Agroindustri
Persentase
peningkatan SMK
Teknologi dan
Politeknik
Agroindustri
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang
didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanIndikator Kinerja
(outcome)
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
Meningkatkan
fundamental
ekonomi yang
kuat melalui
perubahan
struktur ekonomi
yang mampu
memberikan nilai
tambah dengan
memanfaatkan
IPTEK
Stabilitas Makro
Ekonomi yang
terjaga untuk
mencapai perubahan
struktur ekonomi
yang kuat dan
seimbang yang pada
gilirannya
mendorong
peningkatan
pendapatan daerah
Mendorong
hilirisasi melalui
pemanfaatan
IPTEKIN sehingga
mampu merubah
struktur ekonomi
dari primer ke
skunder dan
tersier yang pada
gilirannya
tercapainya
kondisi makro
ekonomi yang
stabil dengan
peningkatan
sektor ekonomi
secara merata
Merancang regulasi
yang mendorong
tumbuh kembangnya
pemanfaatan
IPTEKIN dalam
pengelolaan
sumberdaya alam
dan pengolahan
komoditi unggulan
Jambi.
Persentase
peningkatan
sektor Skunder
11% Program
peningkatan dan
pengembangan
ekspor
Disperindag
Mengalokasikan
anggaran yang dapat
mendorong program
ekonomi kerakyatan
yang berbasis pada
IPTEKIN
Persentase
belanja yang
mendorong
ekonomi
kerakyatan
NA Program
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Ekspor dan
Importir Daerah
Disperindag
Peningkatan nilai
tambah produk
pertanian melalui
penerapan TTG
untuk mendorong
peningkatan
pendapatan dan
kesejahteraan
petani/nelayan.
Mendorong
pengolahan
produk pertanian
dengan
menerapkan
teknologi tepat
guna
Merancang teknologi
tepat guna (TTG)
yang sesuai dengan
karateristik dan skala
ekonomi petani
Jambi
persentase
peningkatan
pemanfaatan TTG
NA Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkebu
nan
Distan,
disnak,
Disbun,
Disklakan
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan
yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanIndikator Kinerja
(outcome)
Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
Memfasilitasi
stakeholder
pertanian yang
menerapkan TTG
Melaksanakan Bintek
stakeholder
pertanian yang
menerapkan TTG
persentase UPTD
pertanian yang
melaksanakan
Bintek
Program
pemberdayaan
penyuluh
pertanian/perkebu
nan lapangan
Distan,
BPTP,
Bakorluh
persentase UPTD
pertanian yang
telah menerapkan
TTG pada petani
Percepatan industri
pengolahan komoditi
karet dan sawit
Memberikan
kemudahan bagi
investor industri
hilir pengolahan
komoditi karet dan
kelapa sawit.
Mendorong industri
hilir dan kelapa sawit
masuk ke Kawasan
Industri
Persentase
kesiapan kawasan
industri di Provinsi
jambi
NA Program
peningkatan
penerapan
teknologi
pertanian/perkeb
unan
Perkebunan ,
Disperindag
Membangun
infrastruktur dasar di
Kawasan industri
Persentase
kesiapan
infrastruktur dasar
untuk produk jadi
karet dan kelapa
sawit yang diolah
di Provinsi jambi
NA Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri
Perkebunan ,
Disperindag
Memberikan
kemudahan bagi
UMKM untuk
masuk ke Industri
Hilir
Membangun
infrastruktur
pendukung di sentra
pengembangan
UMKM yang
mengolah komoditi
sawit dan karet
persentase
kesiapan
infrastruktur
pendukung di
sentra
pengembangan
UMKM
NA
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan
yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanIndikator Kinerja
(outcome)
Program
Pembanguna
n Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir
2021
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitas
melalui
peningkatan
investasi daerah
baik pemerintah,
swasta maupun
BUMD, dan
pemanfaatan
IPTEKIN untuk
mendorong daya
serap tenaga
kerja
Peningkatan
investasi daerah
melalui iklim
investasi yang
kondusif dan
penyediaan
infrastruktur yang
berdaya saing
Menciptakan
Iklim investasi
yang sehat
dengan
reformasi
kelembagaan
birokrasi di
berbagai
tingkatan
yang mampu
mengurangi
praktek
ekonomi biaya
tinggi
Penyederhanaan
prosedur, perijinan yang
menghambat kelancaran
investasi, arus barang dan
jasa perdagangan .
Rata-rata Lama hari
perizinan
NA Peningkatan
Pelayanan
Penanaman
Modal
BKPMD
Menyiapkan SDM yang
profesional dan kompeten
dibidang pelayanan
investasi sehingga sejalan
dengan reformasi
kelembagaan untuk
mengurangi praktek
ekonomi biaya tinggi.
Persentase tingkat
realisasi investasi
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
BKPMD
Meningkatkan Promosi
investasi daerah
Persentase
peningkatan nilai
investasi
Menyiapkan
kawasan
ekonomi
khusus (KEK)
untuk
investasi
agribisnis dan
agroindustri
Menetapkan kawasan
ekonomi khusus (KEK)
investasi agribisnis dan
agroindustri
Persentase
perkembangan KEK
Membantu menyiapkan
master plan pendukung
pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus yang
terintegrasi meliputi
infrastruktur jalan dan
jembatan menuju kawasan
Ketersedaian
dokumen
perencanaan
pengembangan
kawasan ekonomi
khusus
Belum ada
masterplan
kawasan
ekonomi
khusus
(KEK) dan
infratsruktur
pendukung
MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan
yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan
lingkungan
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang
berkeadilan dan berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(outcome)
Capaian KinerjaProgram
Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
/SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
Mempercepat
pembangunan
infrastruktur
yang merata
dan
menyentuh
terhadap akses
dan sentra
perekonomian
Penuntassan perbaikan dan
pembangunan jalan
Provinsi terutama yang
akses ke sentra produksi
Melakukan
identifikasi
bersama
SKPD
terkait
kondisi
infrastruktu
r jalan dari
dan ke
wilayah
sentra
produksi
Mengemba
ngankan
system
database
luas jalan
provinsi
Persentase jalan
provinsi menuju
sentra produksi
kondisi mantap
NA Program
Peningkatan
Jalan & Jembatan
PU
Melakukan
perbaikan
jalan
eksisting
dan
pembangu
nan
Percepatan penyelesaian
pembangunan jembatan
untuk kepentingan mobilitas
perekonomian masyarakat
Persentase
jembatan provinsi
dalam kondisi baik
Program
pembangunan
jalan dan
jembatan
PU
Percepatan perluasan
jangkauan aliran listrik dan
air bersih secara merata
dan berkeadilan
Rasio Elektrifikasi 8 1,50 Program
Pengembangan
Energi
ESDM
Akses Terhadap
Air Minum Yang
Layak
61,56 Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan air
limbah
PU
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang
berkeadilan dan berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator Kinerja
(outcome)
Capaian KinerjaProgram
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan /SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
Percepatan pembangunan
Kawasan Ujung Jabung
Secara bertahap
persentase
pembangunan
jalan menuju
ujung jabung
Program
Peningkatan
Jalan
PU,
Persentase
penyelesaian
penyediaan
infrastruktur
pendukung
pelabuhan
Program
Pembangunan
Jalan
PU,
Perhubungan,
Disperindag
Persentase
penyelesaian
pelabuhan Ujung
Jabung
0 Pembangunan
Pelabuhan
Ujung Jabung
Perhubungan,
Meningkatkan
kualitas dan
ketersediaan
infrastruktur
umum
Lancarnya arus
pergerakan orang, barang
dan jasa melalui darat
Jalan dalam
kondisi mantap
Program
pemeliharaan
jalan dan
jembatan
PU,
Laju Harian rata-
rata (LHR) Jalan
Provinsi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Perhubungan,
Lancarnya arus
pergerakan orang, barang
dan jasa melalui sungai
dan laut
persentase
ekspor melalui
pelabuhan jambi
32% Perhubungan,d
isperindag
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)
Capaian Kinerja
Program
Pembanguna
n Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggun
g Jawab
Kondisi
Awal
2015
Kondisi
Akhir
2021
Mempercepat
pembangunan
infrastruktur
yang merata
dan menyentuh
terhadap akses
dan sentra
perekonomian
Penuntasan
perbaikan dan
pembangunan jalan
Provinsi terutama
yang akses ke
sentra produksi
Melakukan identifikasi
bersama dengan SKPD
terkait kondisi
infrastruktur jalan dari
dan ke wilayah
sentraproduksi
Mengembangkan sistem
data base ruas jalan
provinsi
database jalan
provinsi
NA Program
Peningkatan
Jalan &
Jembatan
PU
Melakukan perbaikan
jalan eksisting dan
pembangunan ruas
jalan baru terutama
untuk akses ke sentra
poduksi
Menyediakan alokasi
anggaran dan
membangun sistem
pengawasan terhadap
proses pembangunan dan
perbaikan jalan sehingga
menghasilkan jalan yang
berkualitas
Persentase
jalan provinsi
menuju sentra
produksi kondisi
mantap
Percepatan
penyelesaian
pembangunan
jembatan untuk
kepentingan
mobilitas
perekonomian
masyarakat
Melakukan identifikasi
kondisi jembatan
provinsi
Mengembangkan sistem
data base jembatan
provinsi
Database
Jembatan
Provinsi
Program
pembangunan
jalan dan
jembatan
PU
Melakukan percepatan
dan pembangunan
jembatan untuk
mobilisasi
perekonomian
masyarakat
Menyediakan alokasi
anggaran dan
membangun sistem
pengawasan terhadap
proses pembangunan dan
perbaikan jembatan
sehingga menghasilkan
jembatan yang berkualitas
Persentase
jembatan
provinsi kondisi
mantap
Percepatan
perluasan
jangkauan aliran
listrik dan air bersih
secara merata dan
berkeadilan
Mendorong dan
memfasilitasi
peningkatan produksi
daya listrik
Mensinergikan dan
mengkoordinasikan
dengan PLN untuk
pembangunan instalasi
listrik baru
Rasio
Elektrifikasi
81.50 Program
Pengembanga
n Energi
ESDM
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)Program
Pembangun
an Daerah
Bidang
Urusan
/SKPD
Penanggu
ng Jawab
Kondisi
Awal
2015
Kondisi
Akhir
2021
Mempercepat
pembangunan
instalasi pengolahan
air minum di wilayah-
wilayah rawan
ketersediaan air
minum yang layak
Memprioritaskan
pembangunan instalasi
pengolahan air minum di
wilayah-wilayah rawan
ketersediaan air minum
yang layak
Akses
Terhadap Air
Minum Yang
Layak
61,56 Program
pengembang
an kinerja
pengelolaan
air minum
dan air
limbah
PU
Menambah kapasitas
dan membangun
pengolahan air minum
untuk masyarakat
perkotaan
Menyusun kebijakan
anggaran baik APBD
maupun APBN untuk
mendukung prioritas
pembangunan
pengelolaan air minum
Membangun dan
meningkatkan jaringan
distribusi air minum
diperkotaan dan
wilayah rawan
ketersediaan air
minum yang layak
Percepatan
pengembangan
Kawasan
Pelabuhan
Muara Sabak
sebagai simpul
akselarasi
ekonomi
Melakukan percepatan
pembangunan
kawasan pelabuhan
Muara Sabak beserta
infrastruktur
penunjang seperti
bangunan, listrik dan
air bersih
Menyusun kebijakan
pembangunan dan
kebijakan anggaran
untuk mendukung
percepatan
pembangunan kawasan
pelabuhan Muara Sabak
Persentase
Infrastruktur
Kawasan
Pelabuhan
Muara
Sabak
Kondisi
Mantap
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Sungai dan laut
PU,
Perhubung
an,
Disperinda
g
MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
1.Terentasnya Kemiskinan dan Terciptanya Lapangan Kerja.
2.Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa.
3.Meningkatnya tata kelola perdesaan yang optimal
4.Terwujudnya desa yang berkelanjutan.
5.Terwujudnya keterkaitan desa-kota.
Program Pembangunan Desa :
Mendukung Sasaran RPJMN 2015-2019
IndikatorNasional
2019
Target ProvinsiJambi2021
Penurunan DesaTertinggal
Sampai 5,000 desa
191 desa
Peningkatan DesaMandiri
Sedikitnya 2,000 desa
50 desa
57
1. Desa Tertinggal: IPD <= 50
2. Desa Berkembang:
50 < IPD <= 75
3. Desa Mandiri: IPD > 75
Kndisi Desa di Provinsi Jambi
Tahun 2015 :
Desa Tertinggal Jambi : 191
desa
Desa Berkembang 1076
Desa Mandiri Jambi : 31
desa
BPMPP, PU, Diknas, Dinkes,
Bappeda, Sosnakertrans
Program Bantuan Beasiswa kepada
15000 orang
1.Jumlah bantuan masih akan
diatur
2.Setiap tahun 3000 orang
3.Sasaran KK Miskin dengan
kriteria Jurusan yang di
butuhkan daerah, Tenaga
Medis dan Guru
PROGRAM PENANGAN KEBAKARAN
LAHAN DAN HUTAN
59
Luas Kebakaran Tahun 2015 :
1. Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Lahan: Lahan Gambut 74 %, Mineral 26 %
2. Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Lahan: Lahan Gambut 81 %, Mineral 19 %
Penanganan
Desa Gambut (237 Desa Gambut)Kesiapsiagaan dalam
Penanganan Bencanan
1. Pembuatan Kanal Blocking di kanal-
kanal sekunder
2. Pelatihan dan pendampingan tentang:
pengetahuan lahan gambut, Budidaya
perkebunan, tanaman pangan,
hortikultura di lahan gambut,
pengembangan ternak berkelanjutan,
Teknis Pembuatan Pupuk Organik Cair
dan Padat untuk mengurangi
pemulihan lahan kritis gambut
Tanggap darurat seluruh
stakeholder
Penanggung jawab:
Polda, Korem, LSM, BPBD, SKPD
Lingkup Pertanian, BAPPEDA,
Biro SDA LH, Kehutanan,
BLHD
60
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
“Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yanglokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akseske pelabuhan laut dan atau udara). Areal tersebutdiberikan insentif tertentu untuk menarik minat investorkarena KEK akan bersaing secara global. “
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang
memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan
berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor,
impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dan daya saing internasional.(Pasal 2 UU
39/2009)
KEK PROVINSI JAMBI :
1. KEK MUARA SABAK
2. KEK KUALA TUNGKAL
61
PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARKPembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang
pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;
sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.ARAH KEBIJAKAN :Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca
panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalamskala ekonomi;
tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakatluas
RENCANA AKSI PROGRAM 100 HARI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NO Rencana AksiFebruari Maret April Mei Juni
M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2
1 Koordinasi dengan (FORKOMPINDA)
2Koordinasi dengan Bupati dan Walikota (UU 23
tahun 2014)
3Koordinasi dengan PTN dan PTS se Provinsi
Jambi
4Koordinasi dengan seluruh pejabat eselon II
(SKPD)
5 Koordinasi dengan Insan Pers
6Koordinasi dengan perwakilan Mahasiswa se
Provinsi Jambi
7Koordinasi dengan perwakilan dengan ORMAS,
OKP dan LSM se Provinsi Jambi
8Wagub atas izin gubernur melakukan Sidak ke
kantor-kantor pelayanan umum
9Wagub atas izin gubernur melakukan Sidak ke
fasilitas infrastruktur yang telah dibangun
10 Analisis jabatan dan beban kerja SKPD
11Analisis penilaian kinerja oleh Tim yang dibentuk
Gubernur
12 Analisis beban kerja dan kinerja
13Penataan tenaga honorer sesuai dengan
kebutuhan
14Identifikasi LP2B sesuai dengan potensi pada
kab/kota
15Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan UU No
23 Tahun 2014
16
Identifikasi dan Verifikasi bidang-bidang
pembangunan yang membutuhkan sumberdaya
manusia yang relevan
17Pemetaan wilayah Rawan kebakaran hutan dan
lahan (KARHUTLA)
18Koordinasi dengan Perusahaan dan SKPD
terkait KARHUTLA
19Pembentukan lembaga masyarakat peduli
KARHUTLA
20Patroli bersama masyarakat, SKPD +TNI dan
POLRI terkait dengan KARHUTLA
21Pemberdayaan masyarakat di desa rawan
KARHUTLA
RENCANA AKSI PROGRAM 100 HARI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NO Rencana AksiFebruari Maret April Mei Juni
M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2
21Merintis kerjasama dengan PTN/PTS untuk
pemberian beasiswa
22
Percepatan inventarisasi Personil,
Pendanaan, Sarana dan prasarana serta
dokumen (P3D)
23
Penanganan DBD dan antisipasi virus Zika
dan penyakit menular lainnya (fogging
serentak)
24 Penanganan BPJS kesehatan
25
Pencanangan Gerakan Budaya Kerja
Tenaga Medis dalam pemberian pelayanan
kesehatan
26 Penanganan eks Gafatar
27
Mendorong kab/kota untuk menggalakkan
kembali Gerakan Sistem Keamanan
Lingkungan
28Pencanangan Gerakan Integrasi multiusaha
berbasis pangan di tingkat rumahtangga
29Identifikasi lokasi Kegiatan penanaman Padi,
Jagung, Kedele, dan Ternak (Pajalete)
30Bantuan benih tanaman pangan untuk
wilayah yang rawan bencana
31 Validasi database pertanian
32
Identifikasi daerah sumber bibit dan
dukungan terhadap Sentra Peternakan
rakyat (SPR)
33 Revitalisasi pembibitan ternak Sungai Gelam
34Pencanangan Gerakan 1 petani tanaman
pangan 1 ternak di daerah rawan bencana
35 Evaluasi pelaksanaan Integrasi Sapi Sawit
36Penerapan teknologi hasil pertanian
terhadap produk karet dan sawit
37
Mendorong petani dan perusahaan sawit
mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO
untuk mendapatkan jaminan harga
Terimakasih
64
NO MISI PROGRAM 100
HARI
AKSI INDIKATOR
KEBERHASILAN
KEBUTUHAN
/SUMBER
DANA
SKPD/INSTANSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Meningkatkan Tata
Kelola
Pemerintahan
daerah yang
bersih,
transparan,akunta
bel dan partisipatif
yang berorientasi
pada pelayanan
publik.
Analisis kesesuaian
pendidikan,
pengalaman, dan
kepangkatan
dengan bidang
penugasan
Koordinasi dengan seluruh
pejabat eselon II
SOP dan kriteria penilaian Biro Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Pemetaan Permasalahan dan
beban kerja SKPD
Pemetaan Pejabat Biro Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Analisis penilaian kinerja oleh
Tim yang dibentuk Gubernur
Biro Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Evaluasi Kinerja
pejabat eselon II, III
dan IV
Analisis beban kerja dan kinerja Biro Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Penataan tenaga honorer sesuai
dengan kebutuhan
Pemetaan Honorer Biro Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Penyusunan
Ranperda LP2B
Identifikasi sesuai dengan
potensi pada kab/kota
Kesepakatan Gubernur
Jambi dengan
bupati/walikota terkait
percepatan penyusunan
PERDA LP2B
Bappeda,
Distan
Bappeda, Distan
Persentase kab/kota yang
akan menyusun Perda
LP2B
Bappeda,
Distan
Bappeda, Distan
Koordinasi dan
sinkronisasi dengan
pemerintah kab/kota
Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan UU No 23 Tahun
2014
Terbentuknya UPT di
kab/kota
Biro Organisasi,
Biro
Pemerintahan
Biro Organisasi, Biro
Pemerintahan
NO MISI PROGRAM 100
HARI
AKSI INDIKATOR
KEBERHASILAN
PERMASA
LAHAN
KEBUTUHA
N /SUMBER
DANA
SKPD/INSTANS
I
PENANGGUNG
JAWAB
3 Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia
yang sehat,
terdidik,
berbudaya,
agamis, dan
berkesetaraan
gender.
Reformulasi
alokasi
anggaran
pendidikan
Percepatan inventarisasi
Personil, Pendanaan,
Sarana dan prasarana
serta dokumen (P3D)
Persentase
penyelesaian
inventarisasi P3D
Biro Pem,
Diknas
Biro Pem,
Diknas
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Penanganan DBD dan
antisipasi virus Zika dan
penyakit menular lainnya
(fogging)
frekuensi dan lokasi
yang telah dilaksanakan
kegiatan fogging
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Upaya
penanganan
kesehatan
perorangan
Penanganan BPJS
kesehatan
MoU dengan BPJS
kesehatan
Belum
teranggarka
n untuk
tahun 2016
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Pencanangan Gerakan
Budaya Kerja Tenaga
Medis dalam pemberian
pelayanan kesehatan
Persentase kepuasan
pasien terhadap
pelayanan tenaga
medis (angket)
Keluhan
masyarakat
terhadap
pelayan
RSU
Dinas
kesehatan,
RSU, RSJ
Dinas
kesehatan, RSU,
RSJ
3 Menjaga situasi
daerah yang
kondusif, toleransi
antar umat
Beragama dan
kesadaran hukum
masyarakat.
Peningkatan
Kewaspadaan
gangguan
keamanan
Penanganan eks Gafatar Jumlah eks gafatar yang
dipulangkan dan
ditempatkan
Biaya
Pemulanga
n eks
Gafatar asal
Jambi dan
penempata
n serta
pembinaan
(85 orang)
BPKAD,
Badan
Kesbangpol,
Dissosnakert
rans
BPKAD, Badan
Kesbangpol,
Dissosnakertran
s
Mendorong kab/kota untuk
menggalakkan kembali
Gerakan Sistem
Keamanan Lingkungan
Pencanangan
Siskamling
Badan
Kesbangpol
Kesbangpol
4 Meningkatkan
daya saing
daerah melalui
optimalisasi
Peningkatan
pemenuhan
kebutuhan
pangan
Pencanangan Gerakan
Integrasi multiusaha
berbasis pangan di tingkat
rumahtangga
pelaksanaan
pencanangan di seluruh
kab/ kota
Biro
Administrasi
Perekonomia
n dan SDA,
Biro Administrasi
Perekonomian
dan SDA, Dinas
Pertanian TP,
NO MISI PROGRAM 100
HARI
AKSI INDIKATOR
KEBERHASILAN
PERMASA
LAHAN
KEBUTUHA
N /SUMBER
DANA
SKPD/INSTANS
I
PENANGGUNG
JAWAB
1 Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
daerah yang
bersih,
transparan,aku
ntabel dan
partisipatif yang
berorientasi
pada
pelayanan
publik.
Analisis
kesesuaian
pendidikan,
pengalaman,
dan
kepangkatan
dengan bidang
penugasan
Koordinasi dengan seluruh
pejabat eselon II
SOP dan kriteria penilaian Biro
Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Pemetaan Permasalahan
dan beban kerja SKPDPemetaan Pejabat Biro
Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Analisis penilaian kinerja
oleh Tim yang dibentuk
Gubernur
Biro
Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Evaluasi Kinerja
pejabat eselon II,
III dan IV
Analisis beban kerja dan
kinerja
Biro
Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Penataan tenaga honorer
sesuai dengan kebutuhan
Pemetaan Honorer Biro
Organisasi,
BKD
Biro Organisasi,
BKD
Penyusunan
Ranperda LP2B
Identifikasi sesuai dengan
potensi pada kab/kota
Kesepakatan Gubernur
Jambi dengan
bupati/walikota terkait
percepatan penyusunan
PERDA LP2B
Bappeda,
Distan
Bappeda, Distan
Persentase kab/kota
yang akan menyusun
Perda LP2B
Bappeda,
Distan
Bappeda, Distan
Koordinasi dan
sinkronisasi
dengan
pemerintah
kab/kota
Koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan UU No 23
Tahun 2014
Terbentuknya UPT di
kab/kota
Biro
Organisasi,
Biro
Pemerintaha
n
Biro Organisasi,
Biro
Pemerintahan
2 Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia
yang sehat,
terdidik,
Pemetaan
distribusi
pemberian
beasiswa
Identifikasi dan Verifikasi
bidang-bidang pembangunan
yang membutuhkan
sumberdaya manusia yang
relevan
Rekomendasi bidang-
bidang pembangunan
yang membutuhkan
SDM yang relevan
Diknas Diknas
MISI 6 : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(outcome)
Capaian KinerjaProgram
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan /SKPD
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal 2015
Kondisi
Akhir 2021
Menurunkan
angka kemiskinan
dan
pengangguran
Terciptanya
lapangan
pekerjaan dan
akses permodalan
persentase
tenaga kerja
yang
ditempatkan
70 Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Sosnakertran,
Diskop,
disperindag,
BPMPP
Mendorong
perusahaan
mengalokasikan
dana CSR
Persentase
peningkatan
dana CSR
NA Program
kerjasama
pembangunan
Biro Kerjasama
pembangunan,
Bappeda
persentase
peningkatan
dana bergulir
masyarakat
miskin
NA Program bantuan
kredit micro
masyarakat miskin
dan pengangguran
Sosnakertrans,
BPMPP, Biro
Ekonomi
Penurunan
persentase
Rumah tangga
sangat miskin
14%
Meningkatnya
kualitas
keterampilan
tenaga kerja
Mendorong
semua
perusahaan yang
investasi di
Provinsi Jambi
untuk
menyediakan
kuota yang lebih
besar untuk
tenaga kerja asala
jambi
Persentase
Penganggur
Terdidik
28,63% Pelatihan
keterampilan kerja
pemberian
bantuan kredit
mikro bagi
masyarakat miskin
Sosnakertran,
Diskop,
disperindag,
BPMPP
Persentasi
Angkatan kerja
Konstruksi
yang telah
3,11% Optimalisasi balai
pelatihan kerja,
Sosnakertrans