REGIONALISME

Haiyyu Darman Moenir, S. Ip, M. Si - Apriwan, S. Sos, M. A, -

Zulkifli Harza, S.Ip, M. Soc, Sc

Outline Seminar Kelompok – Kawasan Asia Tenggara

Fatimah CH – 0810851008Siti Oktovani – 0810852015

Donny Permana – 0810852026Haris – 0810852037

Afrinaldi – 0810852043M. Fajri – 0810852050

Tema : ASEAN – Kawasan Asia Tenggara

Topik : Strategi Indonesia Menghadapi Tantangan ACFTA

Latar Belakang

Ide ACFTA (Asian China Free Trade Area) mulai dicetuskan oleh mantan

Perdana Menteri China Zhu Rongji pada Pertemuan Puncak ASEAN Keenam tahun

2000, dan setelahnya pada 5 November 2002, ASEAN dan China menandatangani

kesepakatan kerja sama Free Trade Area (ACFTA) selama 10 tahun, di Phnom

Penh. Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian ini pada awal Januari 2010

lalu. Dengan disepakatinya perjanjian ACFTA ini, maka perpindahan barang, jasa,

modal dan tenaga kerja antara ASEAN dan China harus bebas hambatan.

Konsekuensinya adalah bahwa negara – negara anggota yang terlibat diharuskan

untuk membuka pasar domestik secara luas dan membolehkan produk – produk industri

dari negara – negara anggota masuk dan bersaing dengan produk domestik dan tidak

terhambat biaya tarif / bea masuk. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk

meningkatkan perdagangan yang akan meningkatkan efisiensi dalam produksi dan

konsumsi di wilayah ini, sehingga diharapkan tercapainya kesejahteraan di dua

kawasan.

Perjanjian perdagangan bebas ACFTA (Asean – China Free Trade Area) yang

diratifikasi Indonesia tersebut kemudian menjadi sebuah dilema yang tengah dihadapi

Indonesia. Di Indonesia sendiri, kebijakan pemerintah menyetujui perjanjian ini

menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Mereka yang pro melihat bahwa moment ini

merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional

(kawasan) sehingga mendorong perdagangan / ekonomi yang lebih efisien dan produktif.

ACFTA juga memberikan dampak positif dalam transfer perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Selain itu, adanya peluang munculnya investor asing guna membuka

lapangan usaha baru dan tenaga kerja di Indonesia.

Sedangkan sebagian lagi menolak dengan alasan Indonesia belum benar – benar

siap menghadapi persaingan bebas apalagi dengan hadirnya Cina. Dengan disepakatinya

ACFTA, dikhawatirkan akan menekan industri lokal. Indonesia dirasa belum mampu

bersaing dengan negara lain. Kebijakan menghapuskan bea masuk / tarif produk ke negara

– negara luar, menyebabkan produk luar negeri, khusunya Cina semakin mebanjiri pasar

Indonesia. Melihat Cina merupakan negara dengan tingkat populasi dan wilayah terbesar

di Asia (bahkan dunia), secara ekonomipun tidak dipungkiri merupakan negara yang

diperhitungkan di tingkat Internasional. Mereka mampu memproduksi produknya dalam

jumlah besar dengan harga murah. Kondisi ini kemudian menekan industri mikro, kecil dan

menengah Indonesia yang semakin terpuruk, karena konsumen cendeung memilih produk

Cina.

Tulisan ini membahas lebih lanjut tentang bagaimana sejarah munculnya ACFTA,

bagaimana keterlibatan Indonesia dalam perjanjian tersebut, mulai dari peluang dan

tantangan yang dihadapi Indonesia, serta berbagai strategi yang seharusnya dilakukan

Indonesia, agar tujuan utama ACFTA untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyrarakat di negara – negara anggotanya dapat tercapai.

Permasalahan / Pembahasan

1. Sejarah ACFTA,

- Indonesia - ACFTA

-ACFTA - WTO

2. Peluang dan Tantangan Indonesia dalam ACFTA

3. Strategi Indonesia dalama ACFTA

Penutup

Dalam berbagai permasalah muncul dalam menghadapi tantangan ACFTA ini,

seperti akan sulitnya untuk menembus pasar global (dalam konteks ACFTA), dan

bagaimanapun bentuk respon yang muncul, Indonesia tidak dapat menghindar lagi,

tantangan sudah di depan mata. Dengan diberlakukannya kesepakatan ACFTA, harusnya

tidak dijadikan momok bagi industri lokal Indonesia. Yang harus menjadi perhatian

Indonesia disini adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk

menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan. Pemerintah diharapkan tetap menjadi

aktor pemegang kewenangan atas regulasi, memproteksi dan menfasilitasi (seperti

memastikan tersedianya bahan baku, energi, modal, dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi rakyatnya)

ketahanan perekonomian nasional dari persaingan produk asing yang masuk ke Indonesia.

Yaitu menciptakan fair trade competition, bukan unfair trade competition. Contohnya

dengan membentuk aturan yang jelas terkait dengan persamaan kedudukan negara

peserta ACFTA, agar tidak terjadi donimasi suatu negara dalam penentuan harga – harga

atas produk barang maupun jasa. Sehingga posisi Indonesia disini tidak hanya menjadi

price taker, sementara negara maju menjadi price maker. Menyediakan dan membentuk

aturan tegas lainnya mengenai ketentuan standar nasional dari beberapa negara peserta

dan ketentuan anti dumping. Sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat ditentukan

standar minimun yang harus dipenuhi untuk menembus pasar yang disepakati dalam

ACFTA.