pusat pelaporan dan analisis transaksi …ppatk.go.id/files/laptahppatk20110.pdf · bidangnya...

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANJl. Ir. H. Djuanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

iii

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWTyang telah memberi kita kelapangan, kesempatan dan kemampuan untuk dapatmengelola dan mengembangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya membantu penegakhukum dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang danTindak Pidana Asal.

Sebagai pertanggung jawaban kami kepada Presiden RI dan DPR RI, setiapenam bulan PPATK menyampaikan Laporan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam Laporan Tahunan Tahun 2011 ini akandisampaikan capaian-capaian yang telah diperoleh dan begitu pula dengan kendala-kendala yang dihadapi selama tahun berjalan.

Kita menyadari bahwa semakin hari gerak, dinamika dan perubahan-perubahan adalah bagian dari keniscayaan yang harus kita hadapi. Menyikapi hal ini,kita dituntut untuk dapat melakukan adaptasi setiap saat dalam menjalaninya. Dalamarti yang lebih luas, perubahan adalah esensi dan pertanda kehidupan itu sendiri.

Perubahan-perubahan dan dinamika yang terus berkembang tersebut,mengasah kita agar selalu awas terhadap perkembangan yang terjadi. Modus-modusoperandi yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang terusberkembang dan mengambil celah agar sulit terlacak. Trend penggunaan rekeningpihak ketiga dalam melakukan pencucian uang dengan menggunakan rekening istridan anak serta usaha yang legal misalnya, suatu hal yang perlu dilihat secara jeli. Uanghasil tindak pidana ini kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumentkeuangan seperti deposito, SBI, perusahaan asuransi, serta instrumen lainnya.

iv

Selain daripada itu pada tahun 2011 ditemukan pula modus penggunaanVoucher Multi Guna dengan melibatkan penyelenggara negara yang melakukantransaksi yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pola yangdilakukan adalah, bendahara membeli Voucher Multiguna (VMG) di bank denganmenggunakan dana uang negara. VMG itu kemudian diberikan kepada penyelenggaranegara dan dicairkan oleh pihak lain, untuk selanjutnya dana hasil pencairankemudian digunakan untuk membuka deposito, disetorkan ke rekening tabungan danuntuk pembayaran keperluan lainnya seperti pembayaran kartu kredit. Ini sebahagianmodus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, dan masih banyakmodus lain yang dilakukan. Hal-hal seperti ini terus berkembang dengan berbagaimacam cara dan instrumen yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Akhir kata kami ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh lembagadan instansi terkait, Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Jasa dan Barang,lainnya dan khususnya kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yangtelah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat memimpin lembaga ini.

Sebagai abdi negara, kami meyakini bahwa komitmen yang kuat, ikhlas dansungguh-sungguh akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Semogalaporan tahunan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Amin.

Jakarta, Januari 2012

Kepala PPATK

stakeholder

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

MUHAMMAD YUSUF

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................... iii

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan Tahun 2011 ......................................................................................... 1

I. TINJAUAN UMUM .................................................................................... 1

II. FUNGSI DAN TIGAS POKOK ................................................................... 4

III. VISI DAN MISI ........................................................................................... 5

IV. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA ........................................................ 7

A. Riset dan Analisis ................................................................................ 7

1. Riset .............................................................................................. 82. Tipologi Berdasarkan Temuan PPATK ........................................ 143. Tren Modus Operandi .................................................................. 154. Kondisi Faktual Hasil Analisis Selama Tahun 2011 .................... 17

B. Pengawasan Kepatuhan ...................................................................... 19

1. Kegiatan Audit kepatuhan............................................................ 202. Penyusunan Pengaturan .............................................................. 223. Kegiatan Penerimaan LTKM, KTKT, dan LPUT.......................... 244. Kegiatan Pelatihan Identifikasi TKM dan Tata Cara Pelaporan Bagi PJK.. 245. Kegiatan Koordinasi Terkait Pengawasan Kepatuhan.......................... 246. Kegiatan dan .......................................................... 24

Penanganan Laporan Penundaan Transaksi......................................... 25Scanning Indexing

7.

vi

C. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri ................................................... 26

1. Kerjasama Hubungan Dalam Negeri .................................................... 262. Kerjasama Hubungan Luar Negeri ....................................................... 28

D. Hukum dan Regulasi ..................................................................................... 30

1. Implementasi UU TPPU ........................................................................ 302. Rincian Kegiatan ...................................................................................... 32

E. Sistem Teknologi Informasi Pengembangan Aplikasi Sistem ..................... 44

1. Operasi Sistem ....................................................................................... 452. Perencanaan Teknologi dan Infrastruktur TI PPATK .......................... 46

F. Administrasi .................................................................................................. 48

1. Sumber Daya Manusia .......................................................................... 482. Keuangan ............................................................................................... 503. Umum .................................................................................................... 55

G. Audit Internal ................................................................................................ 57

V. PENUTUP.............................................................................................................. 58

LampiranDaftar Singkatan.................................................................................................... 59Daftar Tabel........................................................................................................... 60

~O~

1

LAPORANPELAKSANAAN PROGRAM KERJA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISISTRANSAKSI KEUANGAN

TAHUN 2011

Realitas memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa kemajuan peradaban kita(manusia) di berbagai bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak yang positifterhadap perbaikan kualitas hidup, akan tetapi sebaliknya juga menimbulkan dampak

negatif seiring dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, khususnya kejahatan yangbertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomis. Bentuk kejahatan bermotif ekonomi ini,yang lebih dikenal sebagai “tindak pidana ekonomi” seperti pencurian, penipuan danpenggelapan, pada awalnya bersifat konvensional. Namun, lama-kelaman telah berkembangmenjadi semakin canggih dan kompleks karena melibatkan orang-orang yang ahli dibidangnya masing-masing seperti advokat, akuntan, bankir, notaris, dan pialang ( )pasar modal, dengan dukungan kemajuan di bidang teknologi-informasi (komputer) pula,sehingga tindak pidana ekonomi ini menjadi suatu aksi kejahatan yang bersifat transnasional( ) dan terorganisir ( ). Jenis kejahatan seperti ini, selainmenghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untukmembiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindakpidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini menyebabkan tindak pidana ekonomisekarang – seperti praktik korupsi, kolusi dan nepostisme (KKN) -- menjadi jauh lebih sulitditangani oleh penegak hukum.

Tugas dan tanggungjawab penegak hukum menjadi semakin berat karena tindak pidanaekonomi lainnya, seperti penyelundupan barang, peredaran narkotik dan psikotropika,perdagangan manusia dan senjata illegal, kerap pula terjadi di tanah air kita. Kesemuan jenistindak pidana ekonomi tersebut merupakan aksi kejahatan yang dapat merusak dan

broker

transnational crime organized crime

TINJAUAN UMUMI

2

Laporan Tahunan

menghancurkan aspek-aspek kehidupan masyarakat di suatu negara, bahkan tatananperekonomian dunia. Sebagai gambaran, (2009) memperkirakan aliran lintasbatas ( ) dari hasil kejahatan korupsi dan penggelapan pajak saja mencapai 1hingga 1,6 triliun USD per tahun. Tragisnya, setengah dari jumlah uang hasil kejahatantersebut dijarah dari negara-negara berkembang dan transisi. Sebanyak 20 hingga 40 miliarUSD dari aliran uang lintas batas ( ) ini berasal dari praktik suap yangditerima oleh pejabat publik dari negara-negara berkembang dan transisi.

Dalam Kongres PBB Ke-VII tentang “” di Milan pada tahun 1985, telah dibicarakan suatu tema yang tidak klasik sifatnya,

yaitu “Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”. Dalam salah satupembicaraan tentang “dimensi baru” ini, yang memperoleh sorotan adalah tentang terjadi danmeningkatnya “penyalahgunaan kekuasaan” ( ) oleh pejabat publik, yangkemudian meluas dan dikenal sebagai “korupsi sistemik”, yang kadangkala dimaknairepresentasi kelembagaan negara, karenanya sering dikatakan pula “korupsi kelembagaan”.Penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi ini melibatkan pihak-pihak “

” (konglomerat) maupun “ ” (pejabat tinggi) yang melakukankonspirasi dan bertujuan untuk kepentingan ekonomi kelompok tertentu, sehingga padaakhirnya menimbulkan tindak pidana ekonomi (“ ”). Prof. Michael Levi dalambukunya (1987)menunjukkan adanya suatu kejahatan yang melibatkan pejabat publik sebagai karakteristik

. Di samping tingkat pembuktiannya sangat sulit, kejahatan yangmelibatkan pejabat publik ini pun sulit menentukan status pelakunya dan selalu dapatberlindung dengan justifikasi lemahnya norma legislasi, bahkan denganmemanfaatkan norma dibalik asas legalitas yang relatif. Sementara Prof. August Bequai dalambukunya (1978) mengakui bahwa “korupsikelembagaan” merupakan karakteristik dari krisis di abad ke-20 ini.

Aparat penegak hukum yang menangani kejahatan kerah putih seringkali berhadapandengan pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan politik yangsecara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.Bahkan, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, aparat penegak hukum di Indonesiamasih harus meminta persetujuan Presiden untuk melaksanakan suatu tindakan hukumterhadap pejabat tertentu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal semacam initentunya mempersulit penanganan kasus korupsi tersebut. Kesulitan akan bertambah apabilapelaku kriminal menginvestasikan hasil-hasil tindak pidana ( ) yangdiperolehnya itu ke dalam suatu kegiatan usaha yang sah dan selanjutnya dipindahtangankanpula kepada pihak ketiga, misalnya dengan memanfaatkan instrumen investasi yang beragamdi dalam atau luar negeri.

Tujuan utama dari para pelaku kriminal dengan motif ekonomi adalah untukmendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Sementara harta kekayaan (hasil-hasil kejahatan) bagi pelakunya merupakan (“darah yang menghidupikejahatan itu sendiri”), sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pencegahan danpemberantasan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah membunuh kehidupandari kejahatan dengan cara merampas hasil dan intrumen tindak pidana tersebut. Argumen initentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku kriminal.

World Bankcross border

transnational crime

Prevention of Crime and the Treatment ofOffenders

abuse of power

upper economicclass upper power class

economis crimeRegulating Fraud, White Collar Crime and the Crimial Process

White Collar Crime

beyond the law

White Collar Crime: A 20 Century Crisis

proceeds of crime

lifeblood of crime

th

3

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Namun harus diakui pula bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidakmenimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat perlunya pengembangan suatu sistem hukum, baikmelalui jalur litigasi maupun non-litigasi, yang dapat merampas seluruh harta kekayaan yangdihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananyatindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan dalamsuatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyitaan danperampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi suatu kebutuhan yang sangat pentingbagi proses penegakan hukum di Indonesia. Terlebih lagi mengingat ketentuan-kentuan yangada tentang masalah tersebut masih tersebar di berbagai perundang-undangan dan belumdiatur secara jelas sehingga belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Selain itu, ketentuanyang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana yangberlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Padahal dalamperkembangannya, sejalan dengan penegakan rezim anti pencucian uang telah dikenal danbahkan telah diterapkan oleh berbagai Negara, sebagai suatu sistem perampasan melaluiprosedur gugatan perdata terhadap bendanya ( atau

), serta sistem perampasan melalui prosedur administrasi (). Penerapan kedua sistem tersebut terbukti mampu secara efektif “membunuh

kehidupan” dari tindak pidana yang bermotifkan ekonomi.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum ( ) dan tidakberdasarkan atas kekuasaan belaka ( ) maka pemerintah Indonesia berkewajibanuntuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilandengan upaya pencapaian tujuan nasional guna mewujudkan kesejahteraan umum bagimasyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motifekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagimasyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untukkepentingan masyarakat.

Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yangmemungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidanasecara efektif dan efisien. Namun hal tersebut tentu dilakukan dengan tetap memperhatikannilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

forfeiture in rem non-conviction basedasset forfeiture administrativeforfeiture

rechtstaatmachtsstaat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK sebagai

(FIU) di Indonesia mempunyai tugas untuk mencegah danmemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); mengelola data dan informasi yangdiperoleh dari Pihak Pelapor, serta instansi terkait di dalam negeri dan luar negeri;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; analisis dan/atau pemeriksaan laporan daninformasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK berwenangmeminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembagaswasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansipemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan; mengkoordinasikanupaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait; memberikanrekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU;mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yangberkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU; menyelenggarakan programpendidikan dan pelatihan anti-pencuian uang; dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahandan pemberantasan TPPU.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor,PPATK berwenang : menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi PihakPelapor; menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU; melakukanaudit kepatuhan atau audit khusus; menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembagayang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor; memberikan peringatankepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan; merekomendasikan kepadalembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan menetapkan ketentuanpelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memilikiLembaga Pengawas dan Pengatur.

Dalam rangka melaksanakan fungsi análisis atau pemeriksaan laporan dan informasi,PPATK dapat : meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; memintainformasi kepada instansi atau pihak terkait; meminta informasi kepada Pihak Pelaporberdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;meneruskan informasi dan/atau hasil análisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupundi luar negeri; menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanyadugaan TPPU; meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengandugaan tindak pidana Pencucian Uang; merekomendasikan kepada instansi penegak hukummengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta penyedia jasa keuangan (PJK)untuk menghentikan sementara seluruh atau sebahagian Transaksi yang diketahui ataudicurigai merupakan hasil tindak pidana; meminta informasi perkembangan penyelidikandan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU; mengadakankegiatan adminstratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini; dan meneruskan hasil análisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

financialinteligence unit

FUNGSI DAN TUGAS POKOK PPATKII

4

Laporan Tahunan

VISI DAN MISI PPATKIII

Untuk memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja PPATK selamaperiode lima tahun, PPATK membuat Rencana Strategis tahun 2010-2014, denganmerumuskan visi secara praktis dan realistis untuk dapat dicapai dengan

menggunakan sumber daya yang dimiliki, dengan harapan dapat memberikan tantangan danmenumbuhkan motivasi yang kuat bagi seluruh pegawai PPATK untuk mewujudkannya. Visitersebut merupakan keadaan yang ingin diwujudkan PPATK, yaitu :

PPATK sebagai lembaga independen berharap dapat melaksanakan tugas dankewenangannya secara bebas dari intervensi dan pengaruh dari pihak manapun dalam rangkamencegah dam memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Setiappihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan yang mengakibatkanberkurangnya independensi PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebagailembaga independen di bidang informasi keuangan, PPATK selalu berupaya untuk dapatmeningkatkan efektifitas pengelolaan informasi di bidang keuangan yang bersifat rahasiaterkait dengan dugaan adanya TPPU dan pendanaan teroris untuk kepentingan penegakanhukum. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PPATK akan selaluberusaha untuk dapat lebih berperan aktif dalam berbagai kesempatan sehingga upayapencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan teroris di Indonesia dapat berhasildengan baik.

Untuk mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka PPATK merumuskanmisi, yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugaspokok, fungsi, dan kewenangannya, serta sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya,PPATK memiliki misi yang terbagi dalam 5 (lima) area :

Peran aktif PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU danpendanaan teroris dilakukan melalui berbagai upaya sesuai dengan tugas dankewenanganya, antara lain melalui peningkatkan kualitas pengaturan dankepatuhan Pihak Pelapor. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatanantara lain penerbitan dan penyempurnaan pedoman pelaporan, sertapeningkatan efektifitas audit kepatuhan bagi PJK, dengan tujuan agar terusterjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh pihak pelaporberkenaan dengan kewajibannya untuk menyampaikan laporan ke PPATK.Kondisi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan bagi PJKterhadap para kriminal yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai saranapencucian uang, serta dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan yangdisampaikan ke PPATK, sehingga upaya pencegahan secara dini dan

”

”.

1. Meningkatkan Kualitas Pengaturan dan Kepatuhan Pihak Pelapor

Menjadi lembaga independen di bidang informasi keuangan yangberperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang dan pendanaan teroris

5


6

Laporan Tahunan

pemberantasan terhadap kemungkinan terjadinya TPPU dan pendanaan terorisdalam transaksi keuangan di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Keberhasilan peran aktif PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasanTPPU dan pendanaan teroris sangat tergantung pula pada tingkat kualitasInformasi Hasil Analisis (IHA) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan.Oleh karena itu, PPATK berupaya untuk terus meningkatkan efektifitaspengelolaan informasi antara lain melalui penyempurnaan mekanismepenyampaian laporan ke PPATK, serta pengembangan sistem teknologi informasidan pengolahan data laporan transaksi keuangan secara lebih efektif dan efisien.Sedangkan upaya untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dilakukan melaluiberbagai kegiatan, antara lain pelaksanaan riset terhadap tipologi TPPU,peningkatan kemampuan tenaga riset dan analis, serta penyempurnaan pedomanriset dan analisis. Dengan semakin meningkatnya kualitas hasil analisis,diharapkan pihak-pahak yang membutuhkan dapat memanfaatkannya secaralebih optimal dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan TPPU danpendanaan teroris.

PPATK memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum dibidang TPPU dan pendanaan teroris. Efektifitas penyampaian dan pemantauantindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) kepada penegak hukum sangatberpengaruh terhadap keberhasilan penyelesaian masalah TPPU dan pendanaanteroris. Nasihat dan bantuan hukum dari PPATK masih diperlukan oleh penegakhukum dalam penanganan TPPU. Oleh karena itu, PPATK akan terus berupayauntuk dapat meningkatkan efektifitas penyampaian LHA kepada penegak hukumdan pemantauan atas tindaklanjutnya, meningkatkan kualitas dan efektivitaspemberian nasihat dan bantuan hukum, serta meningkatkan kualitasrekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, sehingga upayapencegahan dan pemberantasa TPPU dan pendanaan teroris dapat berhasildengan baik.

Dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisdiperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak yang terkait. Dalam misi ini,PPATK berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan instansidalam negeri, dan memperkuat kerjasama internasional. Agar kerjasama dankoordinasi lintas sektoral dapat terwujud secara efektif dan efisien diperlukansuatu kerangka berpikir, orientasi dan pemahaman yang sama dalam penangananTPPU. Sedangkan untuk meningkatkan kerjasama internasional, PPATK perlu

2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Informasi dan Kualitas HasilAnalisis yang Berbasis Teknologi Informasi

3. Meningkatkan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjutLaporan Hasil Analisis, Pemberian Nasihat dan Bantuan Hukum, sertaPemberian Rekomendasi kepada Pemerintah

4. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pencegahandan pemberantasan TPPU dan Pendanaan Teroris

7


menggalang dan memperkuat kerjasama dengan FIU negara-negara lain sehinggaproses pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan menjadi semakinmudah dan cepat, tanpa perlu mengorbankan aspek kerahasiaan dan kedaulatannegara.

Efektifitas pelaksanaan manajemen internal PPATK merupakan salah satu faktorpenting keberhasilan pencapaian visi PPATK. Dengan ditetapkannya misi PPATKterkait dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan manajemeninternal dengan memanfaatkan reknologi informasi secara efektif dan efisien,diharapkan dapat mewujudkan dan dilingkungan PPATK. Misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kinerja pelayananumum (internal dan eksternal), pengembangan sistem manajemen sumber dayamanusia, pengembangan sistem manajemen keuangan, dan optimalisasipelaksanaan pengawasan internal. Dengan demikian, maka tugas dan fungsipelayanan dan pengelolaan sumber daya serta pengawasan terhadappelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih baik, yang pada akhirnya dapatmendukung keberhasilan pencapaian seluruh misi PPATK.

5. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Manajemen Internal untukmewujudkan dengan memanfaatkan TeknologiInformasi secara efektif dan efisien

Good Governance

good governance clean government

PELAKSANAAN PROGRAM KERJAIV

A. RISET DAN ANALISIS

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi PPATK sebagaimana tertuang dalam Pasal 44ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK melakukananalisis terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yangdisampaikan oleh Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17ayat (1) UU TPPU (Pihak Pelapor). Proses analisis LTKM ini dilakukan olehDirektorat Riset dan Analisis (DRA) PPATK.

Sesuai dengan tugas yang diemban, produk utama yang dihasilkan adalah berupaHasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan yang diharapkan dapat dijadikan dasar bagiaparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengantugas dan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku. Terkait dengantersebut, dapat dijelaskan secara ringkas perbedaan masing-masingsebagai berikut:

1 Hasil Analisis/HA pada dasarnya adalah merupakan utama dariproses analisis yang dilakukan melalui beberapa jenjang/tahapan prosesinternal yang diawali dengan penerimaan data (LTKM/LTKT/LPUTLB)yang telah melalui proses pada Direktorat Pengawas

outputoutput

( ) output

pre-cleansing

8

Laporan Tahunan

Kepatuhan PPATK, untuk selanjutnya dilakukan proses analisis awal,termasuk melakukan eksplorasi PPATK dengan menggunakan

yang dimiliki beserta proses dari PPATK kepadaseluruh PJK terkait. berupa HA diperoleh dengan menggabungkanberbagai informasi dari berbagai sumber termasuk baik atas profil terlapor,sumber pendanaan, tujuan penggunaan dana,setiap transaksi yang dilakukan, kesesuaian antara nilai tranasksi denganprofil terlapor serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk dapatdijadikan informasi ataupun data pendukung.

(2) Hasil Pemeriksaan/HP secara umum adalah merupakan pengembanganmendalam dari proses analisis. HP dapat diperoleh dari pengembangan HAataupun merupakan penanganan dari Laporan yang diterima oleh PPATKyang dipandang perlu dilakukan pemeriksaan ke lapangan mengingaturgensi, signifikansi nilai transaksi, kuatnya dugaan tindak pidanaberdasarkan informasi awal, dampak maupun pertimbangan-pertimbanganlainnya sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan olehPPATK. Perbedaan mendasar dari HA dan HP adalah pada langkah-langkahyang bisa ditempuh oleh PPATK dalam memperoleh data atau informasi. HAberdasarkan informasi/laporan yang diterima PPATK, sedangkan HPmerupakan perluasan HA dengan melakukan pemeriksaan ke lapangantermasuk dalam hal ini antara lain adalah penghentian sementara transaksi,serta melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak lainnya.

3 Informasi Hasil Analisis (IHA), adalah dari proses analisis denganproses seperti butir (1), namun hasilnya berupa informasi yang disampaikankepada instansi atau lembaga terkait yang telah mempunyai notakesepahaman (MoU) dengan PPATK, hal ini dimaksudkan dalam upayapencegahan TPPU.

PPATK selalu berupaya meningkatkan kualitas dari setiap HA yang dihasilkandan diharapkan HA yang disampaikan kepada penegak hukum mampumemberikan informasi yang relevan atas kemungkinan terjadinya tindak pidanaasal ataupun dilakukannya upaya penegakan hukum atas TPPU yang didugadilakukan oleh pihak terlapor.

Pada Tahun 2011, PPATK telah berhasil melakukan riset terkait“analisis strategis dan tipologi”, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam riset analisis strategis, PPATK menaruh perhatian besarterhadap beberapa isu yang cukup penting, diantarannya adalahanalisis strategis yang mengaitkan antara data LTKM dan LTKT

databaseanalytical tools inquiry

Output

underlying transaction

( ) output

1. Riset

a) Pelaksanaan riset

~ Hasil riset analisis strategis

9


(Laporan Transaksi Keuangan Tunai) dan LPUT (LaporanPembawaan Uang Tunai), dan juga analisis strategis yang terkaitdengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehaparat pemerintah daerah (Pemda). Berikut beberapa hasilterrkait riset analisis strategis yang telah berhasil dilaksanakan:

(1)dilakukan pada periode Januari 2011 sampai dengan Juni2011 dengan fokus utama pada upaya melakukankoneksitas antara data yang diterima oleh PPATK padaperiode Januari 2009 sampai dengan Desember 2010 (24bulan) dan

.

Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisisstrategis adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis StrategisPeriode I Tahun 2011 diketahui bahwa indikasi tindakpidana yang dapat digambarkan dari Laporan TransaksiKeuangan Mencurigakan/LTKM adalah tindak pidanakorupsi sebanyak 823 LTKM (74,5%), diikuti oleh TPPUsejumlah 223 LTKM (20,2%) dan tindak pidana penipuansejumlah 58 LTKM (5,3%).

(2)dilakukan pada periode Juli 2011 sampai denganDesember 2011 dengan fokus utama pada r

. Riset yang telahdilakukan dan data yang dipergunakan pada periode iniadalah LTKM dengan kategori selama periodeJanuari 2006 sampai dengan Juni 2011 yang berjumlah10,702 LTKM dan data HA proaktif yang disampaikankepada penegak hukum yang berjumlah 1000 HA Proaktif.

Beberapa temuan yang diperoleh dari kajian analisisstrategis Semester II sebagai berikut:

(i) Seluruh propinsi terdapat LTKM yang terkaitdugaan tindak pidana korupsi yang melibatkanaparat pemerintah daerah.

(Ii) Terdapat 3 (tiga) provinsi terbanyak yang terindikasitindak pidana korupsi dengan melibatkan aparatpemerntah daerah yaitu DKI Jakarta sebesar 101LTKM (12.9%), Kalimantan Timur sejumlah 96

Riset analisis strategis pada Semester I tahun 2011

Riset analisis strategis pada Semester II tahun 2011

high

menemukan jenis tindak pidanadominan yang terindikasi berdasarkan data yangdimiliki oleh PPATK

iset atasdugaan tindak pidana korupsi oleh aparaturnegara pada pemerintahan daerah

10

Laporan Tahunan

LTKM (12.3%) dan Sumatera Utara sejumlah 84LTKM (10.7%), dari total keseluruhan sebesar 783LTKM.

(i) dilakukan dalam periodeJanuari 2011 sampai dengan Juni 2011 dengan fokus atas materi

. Basis data yangdipergunakan adalah berupa data LTKM, HA, sertasebaran kepada penegak hukum di Indonesia.PPATK melakukan kerjasama dengan KPK, POLRI, KejaksaanAgung, BNN, Densus 88, Satgas TP Terorisme dan LintasNegara Kejaksaan Agung.

Berdasarkan pengolahan data baik data internal maupun dataeksternal, diperoleh kesimpulan:

Modus dominan TPPU terkait dengan tindak pidanakorupsi berdasarkan data internal adalah penggunaanfasilitas perbankan seperti , pembelian polisasuransi oleh aparat pemda dengan menggunakan danayang berasal dari anggaran pemerintah daerah,memindahkan dana ke rekening pribadi PNS untukmenampung dana milik pemerintah daerah.

Modus dominan TPPU terkait dengan TP asalPerdagangan Narkotika adalah perdagangan narkotikadilakuan dengan cara diselundupkan yang berasal dariluar negeri. Selain itu perdagangan narkotika dilakukan diLembaga Pemasyarakatan.

Sumber dana yang paling dominan dalam hal pendanaanterorisme berdasarkan kajian adalah berasal dari fai dansumbangan dari pihak lainnya.

(ii) dilakukan dalam periodeJuli 2011 sampai dengan Desember 2011 dengan fokus atasmateri

. Data yang menjadi acuan riset adalah data yang

b) Hasil Riset Tipologi

Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana PerdaganganNarkotika dan Pendanaan Terorisme

~ Modus TP Korupsi

~ Modus TP Narkotika

~ Modus TP Pendanaan Terorisme

TPPU dengan harta kekayaan yang berasal daridan terkait dengan tindak pidana di bidang kehutanandi Indonesia

Riset Tipologi Semester I Tahun 2011

Inquiryquestioner

travel cheque

Riset Tipologi Semester II Tahun 2011

11


diperoleh oleh PPATK dalam periode Januari 2004 sampaidengan Juni 2011.

Berdasarkan data yang diperoleh pada periode yangmenjadi basis data, diketahui bahwa metode transaksiyang menjadi pilihan adalah sebagai berikut (diurutberdasarkan peringkat dominan):

(i) Penggunaan transfer antar rekening menjadipilihan dominan para pelaku (41%).

(ii) Kemudian di peringkat berikutnya adalahmelakukan setoran dan penarikan tunai (38,5%).

(iii) Penggunaan pada peringkat ketiga(10,3%).

(iv) Penggunaan rekening deposito dan instrumen nonbank lainnya (3,8%).

(v) Penggunaan rekening keluarga dan(1,3%).

Adapun profil dominan/beresiko tingi dalam melakukantindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan HAProaktif adalah:

(i) PNS dan wiraswasta (26,6%).

(ii) Pejabat Negara dan pegawai swasta (14,1%).

(iii) Perusahaan dan TNI/POLRI (7,8%).

(iv) Ibu Rumah Tangga dan Notaris (1.5%).

Selama tahun 2011, telah dibuat sebanyak 14 publikasi statistik yangterdiri dari:

2 Buku Statistik Semesteran.

12 buletin statistik bulanan.

~ Metode Transaksi dalam Tindak Pidana di BidangKehutanan

~ Profil Dominan dalam Tindak Pidana di BidangKehutanan.

c) Statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

travel cheque

joint account

12

Laporan Tahunan

Berdasarkan catatan statistik pelaporan dan analisis transaksikeuangan beberapa catatan penting yang diperoleh adalah sebagaiberikut:

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sampai dengan 31Desember 2011 telah mencapai 84.146 laporan, yang dilaporkanoleh 359 PJK. LTKM yang diterima sebagian besar masihberasal dari PJK Bank yaitu sebesar 54,7 persen, dan selebihnyasebesar 45,3 persen berasal dari PJK Non-Bank. Berikut adalahtabel perekembangan penerimaan LTKM sejak tahun 2007hingga 31 Desember 2011.

(1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

(2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

Laporan Transaksi Keuangan Tunai sampai dengan 31 Desember2011 telah mencapai 10,2 juta laporan, yang telah dilaporkan 396PJK. LTK yang diterima sebesar 99,8 persennya berasal dari PJKBankdanselebihnyaberasal dari PJK Non-Bank.

Tabel 1: Perekembangan penerimaan LTKM sejak tahun 2007 hingga 31 Desember 2011

Tabel 2: Penerimaan LTKThingga 31 Desember 2011

13


(3) Laporan Pembawaan Uang Tunai

Laporan Pembawaan Uang Tunai sampai dengan 31 Desember2011 telah mencapai 6.944 laporan, yang telah dilaporkan olehDitjen Bea dan Cukai Republik Indonesia. Sebanyak 4.086laporan atau 58,8 persen berasal dari Jakarta.

Tabel 3: Penerimaan LPUT hingga 31 Desember 2011

b) Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan

Hasil analisis yang telah dihasilkan oleh PPATK, sebagian besar telahdisampaikan kepada penyidik dan sebagai informasi hasil analisis jugatelah disampaikan kepada instansi lain yang telah menjalin notakesepahaman dengan PPATK. Sampai dengan 31 Desember 2011sebanyak 1.873 HA telah disampaikan kepada penyidik, baik kepadaKepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Ditjen Pajak.

Jumlah HA selama 2011 sebanyak 442 HA yang terdiri dari 297 HasilAnalisis proaktif dan 145 HA

PPATK juga telah menyampaikan sebanyak 5 hasil pemeriksaankepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Selain itu juga telahdisampaikan Informasi Hasil Pemeriksaan kepada instansi lainsebanyak 4 IHP kepada Gubernur BI dan Bapepam LK.

inquiry.

14

Laporan Tahunan

2. Tipologi Berdasarkan Temuan PPATK

a. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan rekening pihak ketiga

Penyetoran secara tunai

Berikut beberapa tipologi yang berhasil diidentifikasi berdasarkandugaan TPPU dan dugaan tindak pidana asal:

Modus yang digunakan dalam melakukan pencucian uangadalah dengan menggunakan rekening istri dan anak sertausaha yang legal untuk melakukan pencucian uang yangberasal dari tindak pidana korupsi. Uang hasil korupsi inidiinvestasikan ke dalam berbagai instrument keuanganseperti deposito, SBI serta perusahaan asuransi.

kasus korupsi berupa pembebasan lahan yang melibatkanpejabat penting di pemerintahaan seperti Bupati, KepalaPertanahan dan Camat. Polanya adalah dilakukan olehketiga dengan cara melakukan penyetoran secara tunaidengan nilai signifikan yang kemudian ditarik dalamwaktu yang tidak terlalu lama (pola ).pass by

Tabel 4: HA yang disampaikan kepada Penyidik dan IHA kepada Instansi terkait

Keterangan : - HA. Proaktif adalah Hasil Analsis yang disampaikan atas insiatifPPATK.

- HA. adalah Hasil Analisis yang disampaikan ataspermintaan dari Penyidik

Inquiry.

15


Pennggunaan rekening pribadi bendaharawan

b. Tipologi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika

c. Tipologi Tindak Pidana Perdagangan Terorisme

d. Tipologi Tindak Pidana di Bidang Kehutanan:

3. Trend Modus Operandi

Melibatkan kepada daerah dan bendahara pemerintahdaerah dengan menyalahgunakan APBD denganmembuka rekening pribadi di Bank sebagai rekeningpenampungan dana. Dana digunakan untuk keperluankampanye pemenangan pemilu kepala daerah.

Seseorang dengan profesi sebagai pengepul hasil pertanianmelakukan transaksi dengan jumlah signifikan secara tunaidimana dana tersebut kemudian ditarik tunai dalam waktu yangsingkat. Selanjutnya bertransaksi dengan pihak lain yang tidakdiketahui hubungannya. Pihak terkait berprofesi sebagaipedagang pakaian, seluler, pemilik warung sembako, pedaganggorden dan ibu rumah tangga.

Melibatkan profesi wartawan yang menerima transfer ataupunsetoran tunai dari beberapa orang yang terindikasi teroris.Selanjutnya dana tersebut dilakukan penarikan tunai ataupunmemindahkan ke rekening orang lain yang diduga tersangkateoris. Modus yang digunakan , dimanamenggabungkan dana sumbangan untuk kegiatan terorismedengan usaha yang sah.

Melibatkan kepala derah yang melakukan pemalsuan Surat IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehinggaterjadi pembalakan liar yang sebenarnya tidak memiliki ijinuntuk memberikan keuntungan bagi beberapa pihak.

Pola transaksi pada dominan dengan setoran dan tarikan secaratunai. Selain itu juga menggunakan pihak ketiga dalammelakukan transaksi. Pihak ketiga yang dilibatkan adalah staffyang bersangkutan, istri serta anaknya. Pola pencucian uangyang digunakan, dana yang telah masuk ke rekening kemudianditarik secara tunai oleh ybs , ditarik tunai oleh pihak ketiga danditransfer ke rekening anak dan istri.

Berdasarkan data Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yangditerima oleh PPATK selama periode Januari s/d Desember 2011 sertapenelitian atas LTKM dan hasil analisis LTKM yang telah disampaikan

co mingling

16

Laporan Tahunan

oleh PPATK kepada penegak hukum selama periode yang sama,diketahui bahwa kecenderungan tindak pidana asal dapat dibagi dalambeberapa kategori sesuai trend masing-masing tindak pidana asal yangdiketahui. Trend dimaksud adalah sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu tindak pidanayang menempati urutan pertama berdasarkan hasil analisis diPPATK yaitu 43,4 persen hasil analisis terindikasi tindak pidanakorupsi.

Trend tindak pidana korupsi menunjukan peningkatan secarasignifikan. Peningkatan dugaan tindak pidana korupsiberdasarkan HA dari tahun 2010 hingga 2011 menunjukkanpeningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 71,0 persen.

Peningkatan juga terjadi pada dugaan tindak pidana penyuapandan narkotika. Peningkatan dugaan tindak pidana narkotikamengalami peningkatan sebesar 150,0 persen dibandingkandengan keadaaan tahun 2010, sedangkan tindak pidanapenyuapan mengalami peningkatan 114,3 persen dibandingkankeadaan tahun 2010.

Berdasarkan atas peningkatan jumlah HA yang dilaporkan makatindak korupsi, penipuan, narkotika dan penyuapandiperkirakan akan masih tetap banyak dilakukan. Pada tindakpidana korupsi modus oparandi yang berkelanjutan adalahtransaksi keuangan yang dilakukan oleh PEP dengan melibatkanpihak ketiga dan penyalahgunaan APBN/APBD olehbendahara/pemegang kas di instansi-instansi pemerintah.

Selain itu, trend lainnya yang masih berlanjut ditemukan olehPPATK adalah . Dengan modus ini, pelakutindak pidana menggunakan untuk saranapencucian uang hasil tindak pidana psikotropika.

Terdapat beberapa dugaaan tindak pidana yang menunjukkantren penurunan selama periode 2010 hingga 2011. Salah satudugaan tindak pidana yang mengalami penurunan adalahdugaan tindak pidana penipuan yang mengalami penurunansebesar 39,0 persen dibandingkan tahun 2010.

a. Trend meningkat

b. Trend yang berkelanjutan

c. Trend menurun

cuckoo smurfingmoney remmitance

17


4. Kondisi Faktual Hasil Analisis Selama Tahun 2011

Berdasarkan Hasil analisisselama tahun 2011, terdapatbeberapa prof i l ter laporberdasarkan dugaan tindakpidana, pekerjaan terlapor,umur terlapor dan nominalt r a n s a k s i y a n g t e r c a t a tberdasarkan Hasil Analisis.

Berdasarkan Hasil analisisselama tahun 2011 dugaantindak pidana korupsi masihmendominasi yaitu sebesar59,5 persen, disusul oleh tindakpidana penyuapan.

Tabel 5: Jumlah terlapor berdasarkan HasilAnalisis Proaktif menurut dugaan tindakpidana, selama tahun 2011

Tabel 6: Jumlah Terlapor berdasarkan Hasil Analisis Proaktifmenurut Pekerjaan Terlapor, selama tahun 2011

18

Laporan Tahunan

Berdasarkan Hasil analisisselama tahun 2011 terlaporyang bekerja sebagai pegawainegeri sipil mencapai 50,3persen dengan persentaseterbanyak berasal dari PNSdaerah yaitu sebesar 22,8persen sedangkan PNS Pusatsebesar 29,3 persen.

Tabel 7: Jumlah Terlapor berdasarkan Hasil Analisis Proaktifmenurut Nominal Transaksi, selama tahun 2011

Berdasarkan Hasil analisis selama tahun2011 terlapor dengan nominal transaksiyang berhasil diidentifikasi 23,8 persenantara 1 Milyar hingga kurang dari 2Milyar Rupiah.

Tabel 8: Jumlah Terlapor berdasarkanHasil Analisis Proaktif menurut KelompokUmur Terlapor, selama tahun 2011

Berdasarkan Hasil analisis selama tahun 2011 terlapor mayoritas berumurdibawah 40 tahun sebesar 21,4 persen, dan terlapor yang berumur antara 40hingga 49 tahun sebesr 28,9 persen, sedangkan terlapor yang berumur di atas 50tahun sebesar 45,6 persen.

19


B. PENGAWASAN KEPATUHAN

Guna efektifitas pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor,PPATK melalui Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK) mengawasipelaksanaan kepatuhan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam halpemenuhan persyaratan pelaporan seperti yang ditentukan oleh peraturanperundangan.

Direktorat Pengawasan Kepatuhan (DPK) PPATK menyelenggarakan fungsi :

1) Pengawasan audit secara langsung maupun tidak langsung untukmemastikan kepatuhan penyedia jasa keuangan atas ketentuan yangberlaku;

2) Pengawasan tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuanyang berlaku;

3) Pengawasan pemberian informasi kepada PJK secara berkala mengenaisyarat-syarat pelaporan berikut rincian isi dan waktu;

4) Pengawasan evaluasi kelengkapan dan akurasi LTKM;

5) Pengawasan analisis pelaporan dan kecenderungan kepatuhan untukmeminimalkan kemungkinan ketidakpatuhan.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dinyatakanbahwa PPATK berwenang antara lain menetapkan pedoman identifikasiTransaksi Keuangan Mencurigakan. Selanjutnya dalam Pasal 43 disebutkanbahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhanPihak Pelapor, PPATK berwenang:

1) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi PihakPelapor;

2) Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindakpidana pencucian uang;

3) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

4) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenangmelakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;

5) Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajibanpelaporan;

6) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usahaPihak Pelapor; dan

20

Laporan Tahunan

7) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagiPihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan PPATK tersebut di atas, di dalamditetapkan bahwa

PPATK berwenang menetapkan pedoman identifikasi Transaksi KeuanganMencurigakan, yang pengaturannya lebih rinci dimuat pada .

Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur pulalebih rinci tentang pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor.

Secara umum pencapaian kinerja untuk tahun 2011 sudah tercapai denganbaik dengan total sumber daya auditor sebanyak 24 orang. Pada tahun 2011PPATK telah mampu melaksanakan sebanyak 97 kegiatan audit kepatuhan,audit khusus, dan, pemantauan pasca audit dengan rinciansebagai berikut:

Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011

Pasal 5

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011

1. Kegiatan Audit Kepatuhan

joint audit

a. Audit Kepatuhan

Rekapitulasi hasil penilaian audit kepatuhan adalah sebagai berikut:

21


b. Kegiatan dan Pemantauan Pasca Audit Kepatuhan

Pelaksanaan kepatuhan merupakan kegiatan auditkepatuhan yang dilakukan bersama dengan LPP yang inisiasipelaksanaanya dapat berasal dari LPP atau dari PPATK. Selama tahun2011 telah dilakukan dengan Pedagang Valuta Asing yangdilakukan bersama dengan Direktorat Pengelolaan Moneter BankIndonesia selaku LPP untuk industri Pedagang Valuta Asing. Objeksasaran pada pelaksanaan di tahun 2011 adalah auditumum dan audit atas kepatuhan PVA terhadap kewajiban pelaporandan ketentuan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang.

Rekapitulasi pelaksanaan dapat disampaikan pada tabelberikut :

Joint Audit

joint audit

joint audit

joint audit

joint audit

Pelaksanaan audit kepatuhan sudah dilakukan dari tahun 2004 hinggatahun 2011, selama kurun waktu tersebut terdapat pengulanganpelaksanaan audit pada PJK yang sama untuk mengetahui bagaimanaperbaikan yang telah dilakukan oleh PJK dan bagaimana komitmenpelaksanaan PJK dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasitim audit PPATK. Pada tahun 2011, DPK memiliki rencana kerjapemantauan pasca audit kepatuhan yang bertujuan untuk mengetahuibagaimana kepatuhan dan komitmen PJK atas temuan danrekomendasi audit kepatuhan sebelumnya. Selama periode tahun 2011telah dilaksanakan 7 (tujuh) kegiatan pemantauan pasca auditsebagaimandisampaikandalamtabel berikut :

22

Laporan Tahunan

c. Kegiatan Audit Khusus

Kegiatan audit khusus merupakan salah satu kewenangan PPATKberdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU TPPU, dan dalam PeraturanPresiden Nomor 50 Tahun 2010 mengenai Tata Cara KewenanganPPATK, disebutkan bahwa pelaksanaan audit khusus dapatdilaksanakan dalam hal :

a. PPATK memerlukan dokumen dan/atau keterangan dari PihakPelapor yang tidak dapat diperoleh melalui mekanismepelaporan TKM, TKT, transfer dana, dan transaksi Rp.500.000.000.-

b. PPATK memerlukan keterangan dari Pihak Pelapor untukkepentingan analisis dan/atau pemeriksaan.

c. PPATK memerlukan informasi berdasarkan permintaanlembaga atau instansi yang berwenang.

d. Pihak Pelapor diduga tidak melaksanakan kewajiban pelaporanatau melaksanakan pelaporan tidak sebagaimana mestinya.

e. Pihak Pelapor diduga terlibat dalam kasus terkait tindak pidanapencucian dan/atau tindak pidana lain,

Selama periode tahun 2011, PPATK telah melakukan 26 (dua puluhenam) audit khusus kepada PJK yang dilatarbelakangi oleh kasus-kasus tertentu, baik yang berasal atas inisiatif PPATK sendiri atau ataspermintaan instansi lain.

Sebagai upaya pelaksanaan amanat UU PP TPPU dan Perpres No. 50 Tahun2011 tentang Pelaksanaan Tata Cara Kewenangan PPATK, pada tahun 2011DPK telah merencanakan dan melaksanakan serangkaian kegiatan dalamrangka mendukung fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor,berupa :

a. Penyusunan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa(PMPJ) bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawasdan Pengatur yang mencakup antara lain :

2 (dua) Peraturan Kepala PPATK tentang Penerapan PMPJ bagiPihak Pelapor pada industri Pegadaian, Perposan serta 1 (satu)Peraturan Kepala PPATK tentang Penerapan PMPJ bagiPenyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

Adapun terkait ketentuan PMPJ bagi Pihak Pelapor pada

2. Penyusunan Pengaturan

23


industri yang telah memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur(LPP) tersendiri yaitu perdagangan berjangka komoditi,Koperasi,Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU),penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)dan penyelenggara uang elektronik ( dan )dipandang perlu untuk dilaksanakan sinkronisasi materi PMPJyang mengacu kepada pokok-pokok sebagaimana diatur UU PPTPPU dan/atau

b. Penyusunan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakandengan ruang lingkup pengaturan terhadap seluruh Pihak PelaporPenyedia Jasa Keuangan dari berbagai industri baik yang memilikiLPP sendiri atau yang belum memiliki LPP. Sebagai informasi, DPKtelah menyusun 1 (satu) rancangan Perka Pedoman Identifikasi TKMbagi seluruh Pihak Pelapor PJK.

c. Penyusunan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi :

Pihak Pelapor Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain berupa 1(satu) Perka Tata Cara Pelaporan Bagi Penyedia Barangdan/atau Jasa Lainnya.

Pihak Pelapor PJK berupa berupa 1 (satu) rancangan Perka TataCara Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia JasaKeuangan.

d. Berkenaan dengan penyusunan ketentuan terkait pelaksanaan AuditKepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, pada tahun2011 DPK telah menyusun 1 (satu) rancangan Perka yang lebihberorientasi untuk pengaturan terhadap pihak ekstern dan 1 (satu)rancangan SPO yang mengatur pelaksanaan audit oleh DPK.

e. Selain itu, dalam perjalanan waktu pada tahun 2011 DPK telahmelaksanakan kegiatan pengaturan yang dipandang perlu untuksegera ditindaklanjuti karena adanya kebutuhan penanganan laporanyang disampaikan Pihak Pelapor Penyedia Jasa Keuangan, antara lainmencakup:

Penanganan pelaporan penundaan transaksi oleh PJK, yaituberupa 1 (satu) SPO Penundaan Transaksi bagi Penyedia JasaKeuangan.

Penanganan registrasi GRIPS dan penanganan LTKM GRIPS,yaitu berupa 2 (dua) SPO yaitu Registrasi Tata Cara PelaporanTransaksi Keuangan Mencurigakan secara Elektronis danPenanganan.

e-money e-wallet

FATF Recommendation.

24

Laporan Tahunan

f. Dalam rangka lebih menyempurnakan fungsi pengawasan kepatuhanterhadap Pihak Pelapor, dipandang perlu untuk menindaklanjutibeberapa kegiatan pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

Penyusunan Perka mengenai sanksi berkenaan dengankewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor;

Penyempurnaan Perka LTKM online; dan

Kajian mengenai Pengguna Jasa yang berpotensi TPPU.

Salah satu tugas utama DPK selain melaksanakan audit kepatuhan adalahmenangani penerimaan laporan TKM, TKT dan Transfer dana. Pada periodemaret tahun 2011, PPATK telah mewajibkan seluruh PJK untuk melaporkanTKM melalui aplikasi(GRIPS) sehingga statistik yang disampaikan untuk penerimaan LTKM yangdisampaikan merupakan gabungan jumlah LTKM manual dan .

Selama tahun 2011 DPK telah melaksanakan 9 (sembilan) kegiatanPelatihan Identifikasi TKM dan Tata Cara Pelaporan Bagi PJK dan PBJ, baikyang dikoordinir oleh DPK maupun yang dilaksanakan melalui kerjasamadengan AUSTRAC yang dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Medan,Makasar, dan Bali.

Pada tahun 2011 DPK telah melaksanakan 16 (enam belas) kegiatankoordinasi dengan Regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur dalamrangka pembahasan mengenai pengawasan kepatuhan dan kewajibanpelaporan.

Pada bulan maret 2011 seluruh pelaporan LTKM oleh PJK diwajibkanmenggunakan aplikasi GRIPS, dengan demikian seluruh laporan manualbaik LTKM dan LTKT yang telah diterima oleh PPATK akan dilakukanscanning dan indexing.

LTKM manual yang masuk akan dilakukan penginputan oleh DRAsedangkan untuk LTKT akan dilakukan dan kedalamaplikasi GRIPS, pelaksanaan dan tersebut akandilakukan oleh Vendor yang ditunjuk.

3. Kegiatan Penerimaan LTKM, LTKT dan LPUT

4. Kegiatan Pelatihan Identifikasi TKM dan Tata Cara PelaporanBagi PJK

5. Kegiatan Koordinasi Terkait Pengawasan Kepatuhan

6. Kegiatan dan

Gathering Reports Processing Information System

online

scanning indexingscanning indexing

Scanning Indexing

25


Selama tahun 2011 telah dilakukan dua tahap kegiatan scanning danindexing atas LTKT manual sebagaimana disampaikan berikut :

Kegiatan dan Tahap IPeriode pelaksanaan : 31 Mei s.d 3 Agustus 2011Jumlah Dokumen : 100.000 LTKT

Kegiatan dan Tahap IIPeriode Pelaksanaan : 1 Des s.d 21 Des 2011Jumlah dokumen versi A3 : 30,705 LTKTJumlah Dokumen versi A4 : 58,685 LTKT

Dengan pelaksanaan dan yang telah dilakukandiharapkan informasi dari laporan TKM dan TKT dapat lebih efisien danlebih bermanfaat untuk menjadi bahan analisis oleh DRA dan menghasilkanlaporan hasil analisis yang lebih komprehensif.

Pada tahun 2011 DPK juga melaksanakan kegiatan tambahan berdasarkanketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimanadisebutkan bahwa PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaantransaksi yang dilakukan oleh PJK sesuai/tidak dengan Undang-Undangdimana pelaksanaan tugas tersebut telah disepakati akan dilaksanakan olehDPK. Selama tahun 2011, PPATK telah menerima 19 laporan penundaantransaksi dimana beberapa diantaranya diteruskan kepada instansi lainuntuk dilakukan penanganan tindak lanjut.

Rekapitulasi penerimaan dan penanganan laporan penundaan transaksiselama tahun 2011 dapat disampaikan sebagai berikut :

Scanning indexing

Scanning Indexing

scanning indexing

7. Penanganan Laporan Penundaan Transaksi

Sebagai panduan personil DPK dalam melaksanakan penanganan laporan penundaantransaksi, DPK telah membuat dan telah mengimplemnetasikan

) Tata Cara penanganan laporan penundaan transaksi. Dengan adanyaPOS ini diharapkan personil yang ditunjuk melaksanakan kegiatan penundaantransaksi telah memiliki pemahaman.

Prosedur OperasionalStandar (POS

Sumber: Penundaan Transaksi 2011.Database

26

Laporan Tahunan

C. KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. Kerjasama Hubungan Dalam Negeri

Penguatan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pencegahan danpemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme dilakukan dengan upayapeningkatan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lain baik di dalamnegeri maupun di luar negeri. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU) bahwa PPATK dalam melakukan pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerjasamadengan pihak yang terkait baik nasional maupun internasional. Pelaksanaankerjasama sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Kerjasama AntarLembaga, sebagai direktorat yang berperan dalam melakukan kerjasama dankoordinasi dengan instansi terkait baik dalam maupun luar negeri. Selama tahun2011, PPATK telah melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan dalamrangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai macam instansiterkait, seperti antara lain dengan menjalin kerjasama dengan 9 (sembilan)instansi/lembaga/universitas dalam negeri dan 5 (lima)

(FIU), sehingga sampai dengan tahun 2011 PPATK telah mempunyai 50 NotaKesepahaman dengan instansi/lembaga/universitas di dalam negeri dan 42 MoUdengan FIU negara lain.

Dalam rangka menindaklanjuti implementasi Nota Kesepahaman yangtelah dilakukan PPATK dengan instansi dalam negeri, telah dilakukankoordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/universitas dalamnegeri. Beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 antara laindengan mengadakan kegiatan yang membahaspermasalahan terkini terkait korupsi, TPPU, dan pendanaan terorisme sertabeberapa Seminar dan yang melibatkan berbagaiinstansi/lembaga/universitas. Selain itu, selama tahun 2011 PPATK telahpula mengadakan pertemuan Tim Teknis, Tim Kerja, dan Komite TPPUyang bertujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasionaltahun 2011 serta penyusunan Strategi Nasional periode 2012-2016.

Sebagai implementasi dari Pasal 44 ayat (1) huruf j UU TPPU bahwa

maka PPATK telah melakukan beberapa kegiatan untukmemperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisis(LHA) yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik. Kegiatan tersebutdilakukan baik di kantor PPATK maupun kunjungan langsung ke kesatuanpenyidik di daerah/wilayah. Kegiatan yang dilakukan dalam bentukkoordinasi yang intensif serta pembahasan penanganan LHA dan perkaraTPPU yang sedang ditangani. Selama tahun 2011, telah dilakukanpertemuan koordinasi dan kunjungan ke beberapa Kepolisian Daerah

Financial IntelligenceUnit

Expert Group Meeting

Workshop

“Dalamrangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan daninformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapatmeminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yangdilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana PencucianUang”,

27


(Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di provinsi. Melalui kegiatan inidiharapkan LHA yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai denganyang diharapkan dan kerjasama/koordinasi dengan PPATK menjadi lebihbaik dan meningkat lagi.

Terkait dengan pemenuhan permintaan informasi ( ) dari instansidalam negeri, selama tahun 2011 PPATK telah menyampaikan jawabaninformasi kepada instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya didalam negeri sebanyak 210 informasi sehingga total keseluruhan sampaidengan bulan Desember 2011 berjumlah 1032 informasi. Untuk pemenuhanpermintaan informasi intelijen keuangan dari(FIU) negara lain, sampai dengan bulan Desember 2011 PPATK telahmenyampaikan informasi intelijen keuangan sebanyak 96 kali. Dengandemikian, total keseluruhan berjumlah 502 informasi.

Bentuk kerjasama hubungan dalam negeri lainnya yaitu berupapengembangan sistem pertukaran informasi melalui media

(SOC) dengan POLRI dan KPK. Program ini bertujuanuntuk mewujudkan pertukaran informasi antara PPATK dengan instansipenegak hukum (POLRI dan KPK) yang cepat, akurat, tertib dan amansecara efektif serta efisien yang biasanya dilakukan secara manual,selanjutnya dikembangkan secara elektronis melalui sistem SOC.

Pada tahun 2011, PPATK memfasilitasi rapat koordinasi dengan instansiterkait dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi

(NPO) sebagaimana direkomendasikandalam FATF 40+9 Reccomendations untuk menghindari penyalahgunaanNPO sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang maupunpendanaan terorisme. Dalam rangka mengevaluasi implementasi StrategiNasional 2007-2011 dan penyusunan Strategi Nasional 2012-2016 sertaperubahan Peraturan Presiden mengenai Komite TPPU, PPATKmenyelenggarakan pertemuan Komite Koordinasi Nasional TPPU, TimKerja Komite TPPU, dan Tim Teknis Komite TPPU.

Di samping itu, koordinasi antar lembaga dilaksanakan antara lain melaluikoordinasi dengan Penegak Hukum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)mengenai penyusunan format surat penundaan transaksi, pemblokiran,permintaan keterangan harta kekayaan ke PJK, dan rekomendasiintersepsi/penyadapan, serta koordinasi dengan Apgakkum terkait risettipologi penanganan perkara korupsi, narkoba, pendanaan terorisme danTPPU di 5 (lima) kota, yaitu: Jakarta, Jayapura, Medan, Semarang danSamarinda (terkait penanganan kasus korupsi dan narkoba berikutpenyampaian hasil riset dimaksud).

Dalam rangka implementasi NPO , maka telahdilaksanakan kunjungan koordinasi dalam bentuk ke Surabayadan Yogyakarta, serta pelaksanaan Implementasi RekomendasiNPO. Selanjutnya, guna meningkatkan pengetahuan secara teoristis dan

inquiry

Financial Intelligence Unit

Secure OnlineCommunication

Non ProfitOrganization Domestic Review

Domestic Reviewoutreach

Workshop

28

Laporan Tahunan

praktis maka dilaksanakan Forum Komunikasi Akademisi Anti PencucianUang dengan tema “Kajian tentang NPO” dan “Penggabungan TPPUdengan Dakwaan/Sangkaan Tindak Pidana Korupsi” yang melibatkan

pencucian uang dan akademisi dalam bidang hukum pidana.

Dalam rangka peningkatan bentuk kerjasama antara UNODC dan IWGFFdalam pencegahan PP TPPU maka dilaksanakan penyusunan materi silabusserta kegiatan tindak pidana kehutanan dan TPPU.

Adapun dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pemahaman yangsama dalam penanganan perkara pencegahan dan pemberantasan TPPUdan tindak pidana asal, maka dilaksanakan rapat koordinasi mengenai Pasal72, Pasal 95 dan Pasal 99 UU TPPU bersama dengan Badan Reserse Kriminal(Bareskrim) POLRI, Kejaksaan Agung, dan Forum Komunikasi DirekturKepatuhan Perbankan (FKDKP).

Selain memperkuat kerjasama dengan intansi terkait di dalam negari,selama tahun 2011 PPATK juga secara konsisten tetap berperan aktif dalamberbagai kegiatan baik di fora internasional, antara lain forum

( ) dan ( ), maupundalam menjalin kerjasama bilateral dengan(FIU) negara lain.

Dalam menjalin kerjasama bilateral, berbagai kegiatan telah lakukan dalamupaya mewujudkan kerjasama yang terjalin melalui penandatandatangananmelalui (MoU) sebelumnya. Pada tahun2011, PPATK menerima kedatangan tamu dari FIU Jepang serta FIU danParlemen Bangladesh yang bertujuan untuk melakukanrezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Selain itu,PPATK juga menerima kunjungan lembaga anti korupsi Timor Leste yangbertujuan untuk mengetahui peranan FIU dalam upaya pencegahan danpemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rangka memperluas kerjasamadengan FIU negara lain, selama tahun 2011 pula PPATK telah melakukanp e n a n d a t a n g a n a n N o t a K e s e p a h a m a n (

) dengan 5 (lima) FIU, yaitu: India, Belanda,Luxemburg, Arab Saudi, dan Samoa. Dengan demikian hingga akhir tahun2011 PPATK telah menandatangani MoU dengan 42 FIU.

Dalam kaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam organisasi APG, selamatahun 2011 Indonesia, dalam hal ini diwakili PPATK, telah berperan aktifdalam beberapa kegiatan APG, antara turut memberikan asistensi kepadaTimor Leste dalam rangka pendirian Komite TPPU, menjadi narasumberdalam di Islamabad, Pakistan bersamadengan APG , menjadi narasumber dalam

(SIP) MER di Samoa bersama dengan APG, serta menjadi salah satu dalam kegiatan

expert

joint training

Asia-PacificGroup on Money Laundering The Egmont Group

Financial Intelligence Unit

Memorandum of Understanding

benchmarking

M e m o r a n d u m o fUnderstanding/MoU

Donor Coordination Meetingmission Strategic

Implementation Plan MeetingMission assessor Mutual

2. Kerjasama Hubungan Luar Negeri

APG EG

29


Evaluation

14 APG Annual Meeting APGTypologies Workshop

The Egmont Group

preliminary assessmentonsite visit

Egmont Committeeonsite visit

Outreach Working Group Legal Working GroupEgmont Working Group

TheEgmont Group, 19 Egmont Plenary

PPATK-AUSTRAC Partnership Program

Expert Group Meeting on Preventing the Abuse of the Non-Profit Sector for the Purposes of Terrorist FinancingCountering the Financing of Terrorism (CFT) Draft Law ComparisonStudy The Whole of Government Seminar ofIntelligence Agencies Meeting Working Group onDiscussion 2Intergovernmental Working Group on Prevention of Corruption 5

tehadap Timor Leste. Selain berperan aktif dalam beberapakegiatan APG, PPATK tetap memberikan kontribusi pada saat menghadiri

di Kochi, India pada bulan Juli 2011 sertadi Busan, Korea pada bulan Desember 2011.

Sementara itu sebagai anggota sejak tahun 2004,PPATK juga semakin memberikan kontribusi yang positif bagi organisasitersebut dan dunia internasional. Selama tahun 2011 PPATK telah menjadisponsor FIU Samoa (bersama dengan FIU Malaysia) dan FIU SolomonIsland (FIU Australia dan FIU Cook Islands). Sebagai sponsor keanggotaanEgmont Group, PPATK melakukan terhadappendirian FIU, untuk memastikan operasionalisasi FIU sertaberkoordinasi dengan para FIU sponsor dan .Selanjutnya PPATK melakukan presentasi hasil kajian dan di

serta mewakili FIUsponsor lainnya pada pertemuan (EWG) diOranjestad, Aruba bulan Maret 2011 dan Yerevan, Armenia bulan Juni 2011.Berdasarkan hasil presentasi tersebut, Samoa FIU dan Solomon Islands FIUsecara resmi diterima menjadi anggota organisasi FIU se-dunia,

pada pertemuan bulan Juni 2011 diYerevan, Armenia.

Pada lingkup yang lain, kerjasama antara PPATK dengan beberapa donortetap terjalin dengan baik. Pada tahun 2011, salah satu kerjasama yangintensif dilakukan adalah melalui( ) tahap 2 yang memfokuskan pada penyusunan restrukturisasiorganisasi PPATK, implementasi kewajiban pelaporan untuk PenyediaBarang dan Jasa (PBJ) sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU, serta peningkatan kapasitas untukpenyidik TPPU. Selain itu pada bulan November 2011, PPATK juga telahberhasil menyelenggarakan pertemuan koordinasi antara para donordengan instansi-instansi di Indonesia. Pertemuan koordinasi dimaksudkanuntuk menyampaikan perkembangan rezim anti pencucian uang danpendanaan terorisme di Indonesia, perkembangan pelaksanaan bantuanteknis dari donor, serta pembahasan bantuan teknis yang dibutuhkan olehinstansi terkait dan kemungkinan pemberian bantuan oleh para donor yangbertujuan untuk menghindari duplikasi pemberian bantuan.

Dalam fora regional & internasional lainnya, PPATK telah berpartisipasipula sebagai bagian dari Delegasi Pemerintah RI (Delri) bersama instansilain. Beberapa kegiatan yang telah dihadiri sebagai bagian dari Delri antaralain adalah

di London, Inggris;

di Washington & Chicago, USA;di Perth, Australia; G20 (

) di Bali, Indonesia; 11 SOMTC di Singapura;dan

th

th

nd

th

PAPP

th

30

Laporan Tahunan

Intergovernmental Working Group on Asset RecoveryFinancial Investigation Course Pakistan-Southeast Asia Workshop on Implementing the Legal Framework onCountering the Financing of TerrorismCounter Financing of Terrorism Workshop Joint WorkingGroup on Counter Terrorism 4UNCAC Conference ICPO - Interpol Plenary

Seminar on Combating Corruption ThroughCoordination: Strengthening AML OutcomesRegional Advanced Analysis Workshop UNODC'sWorkshop on Sub-regional High Level Focus Group Meeting: JointElaboration for the Implementation of CFT Legal Regime

Joint Commission Meeting on Counter Terrorism

di Wina, Austria;(ILEA) di Bangkok, Thailand;

(CFT) di Kuala Lumpur, Malaysia;di Australia;

RI-Pakistan di Islamabad, Pakistan;di Marrakech, Morocco; di

Hanoi, Vietnam;di Kuala Lumpur, Malaysia;

di Virginia, USA; dan

di Bangkok,Thailand; serta RI-Indiadi Semarang, Indonesia.

th

D. HUKUM DAN REGULASI

1. Implementasi UU TPPU

pe

Segera setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) disahkan dandiundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010, PPATK menetapkan dan

PPATK. dan tersebut dimaksudkan sebagaipanduan dan percepatan implementasi UU TPPU yang baru. Ruang lingkupblueprint dan roadmap tersebut meliputi aspek legislasi, diseminasi, penataanorganisasi atau tata kerja, tata laksana, termasuk dan

(SOP), dan Sumber Daya Manusia (SDM), redifinisi danrevitalisasi hubungan dengan , dan pengembangan teknologiinformasi. Adapun realisasi program kerja tersebut dibagi menjadi Jangka Pendek(1 tahun), Jangka Menengah (2-3 tahun), dan Jangka Panjang (4-5 tahun).

Sebagai langkah untuk melakukan implementasi terhadap UU TPPU,PPATK telah melakukan metaan mengenai materi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan dinilai masih relevan dengan pelaksanaantugas, fungsi dan wewenang PPATK. Selanjutnya, setelah melakukanpemetaan materi peraturan perundang-undangan, kegiatan difokuskanpada penyusunan peraturan perundangan-undangan yang diamanatkanoleh UU TPPU. Pemetaan dan penyusunan peraturan pelaksana tersebutdiharapkan dapat mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsiPPATK serta para pemangku kepentingan ( ) dalam mencegahdan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Secara umum, ada 15 (lima belas) peraturan pelaksana yang diamanatkanoleh UU TPPU, yaitu:

Peraturan Pemerintah mengenai Pihak Pelapor Lain, yangdiamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) yang akan direalisasikan padaTahun 2012-2013;

blue printroad map Blueprint roadmap

bussiness process StandardOperational Procedure

stakeholder

stakehorlders

31


Peraturan Kepala PPATK mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasadan Pengawasan Bagi Pihak Pelapor yang Belum Memiliki LembagaPengawas dan Pengatur, yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6)yang akan direalisasikan pada Januari-Desember 2011;

Keputusan Kepala PPATK mengenai Perubahan Besaran JumlahTransaksi Keuangan Tunai, yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2)yang akan direalisasikan pada Tahun 2012-2013;

Peraturan Kepala PPATK mengenai Besaran Jumlah TransaksiKeuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri Yang WajibDilaporkan, yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (3) yang akandirealisasikan pada Tahun 2012-2013;

Peraturan Kepala PPATK mengena Bentuk, Jenis, dan Tata CaraPenyampaian Laporan TKM, TKT dan IFTI, yang diamanatkan dalamPasal 25 ayat (5) yang akan direalisasikan pada Januari-Desember2011;

Peraturan Kepala PPATK mengenai Tata Cara Pemberian SanksiAdministratif, yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) yang akandirealisasikan pada Januari-Desember 2011;

Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara PemberitahuanPembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain,Pengenaan Sanksi Administratif, dan Penyetoran ke Kas Negara, yangdiamanatkan dalam Pasal 36 yang akan direalisasikan pada tahun2012-2013;

Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Penyampaian Data danInformasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta, yangdiamanatkan dalam Pasal 41 ayat (3) yang akan direalisasikan padaJanuari-Desember 2011;

Menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata CaraPelaksanaan Kewenangan PPATK, yang diamanatkan dalam Pasal 46UU TPPU yang akan direalisasikan pada Januari-Desember 2011;

Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak-Hak Lain,Penghargaan, dan Fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK,yang diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) yang akan direalisasikanpada Januari-Desember 2011;

Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaPPATK, yang diamanatkan dalam Pasal 60 yang akan direalisasikanpada Januari-Desember 2011;

32

Laporan Tahunan

Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya ManusiaPPATK, yang diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) yang akandirealisasikan pada Januari-Desember 2011;

Peraturan Presiden mengenai Pembentukan Komite KoordinasiNasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (2) yang akandirealisasikan pada tahun 2012-2013;

Peraturan mengenai Tata Cara Pemberian Pelindungan Khusus BagiSetiap Orang yang Melaporkan Adanya Dugaan TPPU, yangdiamanatkan dalam Pasal 84 ayat (2) yang akan direalisasikan padatahu 2011-2015;

Peraturan mengenai Tata Cara Pemberian Pelindungan Khusus BagiSetiap Orang yang Memberikan Keterangan dalam PemeriksaanPerkara TPPU, yang diamanatkan dalam Pasal 86 ayat (2) yang akandirealisasikan pada tahun 2011-2015.

Dari 15 (lima belas) ada 5 (lima) peraturan pelaksanan yang merupakanprioritas dan telah pula memperoleh izin prakarsa, yaitu:

Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara PelaksanaanKewenangan PPATK (Amanat Pasal 46);

Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan TataKerja PPATK (Amanat Pasal 60);

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak-HakLain, Penghargaan, dan Fasilitas bagi Kepala dan Wakil KepalaPPATK (Amanat Pasal 58 ayat (2));

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara PenyampaianData dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau LembagaSwasta (Amanat Pasal 41 ayat (3) UU No.8 Tahun 2010); dan

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber DayaManusia PPATK (Amanat Pasal 62 ayat (3));

Rincian kegiatan selama periode laporan sebagaimana diuraikan berikutini:

Sosialisasi rezim anti pencucian uang terus menerus diselenggarakandi beberapa kota besar di Indonesia. Penentuan kota-kota tujuan

2. Rincian Kegiatan

a. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang

33


sosialisasi dilihat dari kebutuhan informasi umum akan rezim antipencucian uang dan implementasi UU TPPU. Tujuan dari kegiatan iniagar adanya persamaan persepsi akan UU TPPU baik di kalanganaparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan,

, akademisi dan masyarakat umum.

Di dalam rencana kegiatan Direktorat Hukum dan Regulasi Tahun2011, semula direncanakan untuk dilakukan sosialisasi di 12 (duabelas) kota di Indonesia, namun dengan adanya pemangkasananggaran maka ditetapkan untuk penyelenggaraan sosialisasi di 10(sepuluh) kota dan terealisasi di 8 (delapan) kota, yaitu Jember,Batam, Banjarmasin, Palembang, Manado, Jambi, Makassar danYogyakarta. Adapun dari sosialisasi rezim anti pencucianuang meliputi aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan,akademisi dan masyarakat yang diwakilkan oleh Pemerintah Daerahsetempat.

Untuk mencapai tujuan efektif dari sosialisasi, PPATK dalammelaksanakan sosialisasi rezim anti pencucian uang juga melakukankerjasama dengan Bank Indonesia sebagai regulator dari perbankan,meminta partisipasi aparat penegak hukum termasuk di dalamnyapenyidik-penyidik TPPU sebagaimana tercantum dalam UU TPPU,serta turut melibatkan pemerintah daerah dan universitas setempat.

Putusan terkait TPPU terhitung sejak tahun 2005 sampai denganpertengahan tahun 2011 telah berjumlah 40 putusan dan anotasiputusannya telah dibuat dalam rangka analisis hukum. Putusanterkait TPPU erdasarkan tindak pidana asalnya yaitu:(11 putusan); (7 putusan); (1 putusan);

(2 putusan); (1 putusan); (6 putusan);(4 putusan); (3 putusan); (1

putusan); (1putusan); dan (1 putusan).

Direktorat Hukum dan Regulasi telah memberikan bantuan kepadaaparat penegak hukum terkait dengan keterangan ahli. Sampaidengan akhir tahun 2011, jumlah pemberian keterangan ahli adalahsebesar 80 kasus. Jumlah permintaan pemberian keterangan ahliterkait tindak pidana pencucian uang meningkat secara signifikan daritahun ke tahun, yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah putusanpengadilan terkait TPPU. Adapun pemberian keterangan ahli terkaitTPPU, yaitu: (11 permintaan); (35 permintaan);

(24 permintaan); (8permintaan); (1 permintaan); dan

(1 permintaan).

new reportingparties

audience

penggelapanpenipuan narkotika

psikotropika pencurian korupsipemalsuan surat perbankan penyuapan

tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPUpelanggaran pembawaan uang tunai

Bareskrim PoldaKejaksaan Badan Narkotika Nasional

Komisi Informasi PusatPengadilan Militer

b. Analisis Hukum

c. Memberikan Keterangan Ahli

34

Laporan Tahunan

d. Menyelenggarakan Seminar/ /Diskusi Hukum

e. Kunjungan Mahasiswa

f. Penyusunan Modul

Workshop

Selain penyelenggaraan program sosialisasi, Direktorat Hukum danRegulasi juga memiliki program kegiatan seminar hukum/ /diskusi hukum yang mengangkat isu-isu terkait penanganan perkaraTPPU. Sampai dengan pertengahan tahun 2011, DHR telahmengadakan 5 (lima) kegiatan yaitu :

i. Seminar Nasional ”Upaya Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana”;

ii. Workshop Terpadu ”Penanganan Tindak Pidana Asal danPencucian Uang oleh Aparat Penegak Hukum”.

iii. Seminar Nasional “Rezim Perampasan Aset Untuk MendukungPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang”;

iv. Seminar Nasional “Pelaksanaan Penghentian Sementara danPenundaan Transaksi Di Bidang Perbankan, Asuransi dan PasarModal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010”;dan

v. Seminar Nasional “Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang Di Lingkungan Birokrasi Dalam RangkaMewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas danProfesional”.

Selain bertindak aktif untuk memberikan sosialisasi Rezim AntiPencucian Uang sebagaimana telah direncanakan dan tertuang dalamRencana Kegiatan 2011, PPATK menerima permohonan kunjunganuntuk pemaparan mengenai Rezim Anti Pencucian Uang. Sepanjangtahun 2011, PPATK telah menerima permohonan untukmelaksanakan kegiatan pemaparan Rezim Anti Pencucian Uang dariUniversitas Muslim Indonesia, Siswa Pusdikreskrim Brigadir Lidik TPMoney Laundering, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, FakultasHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; STIH-M Lampung;dan Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung.

Media penyampaian dan juga penyamaan persepsi termasuk upaya-upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas TPPUdilakukan tidak hanya melalui kegiatan berupa sosialisasi, seminar,

ataupun diskusi. Pada tahun 2011 ini, demi terciptanyakeefektifan penegakan hukum di bidang TPPU, telah dilakukan

workshop

workshop

35


penyusunan modul hasil kerjasama PPATK dengan para instansipenyidik TPPU di antaranya Polri, KPK, Direktorat Jenderal Pajak,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BNN, dan Kejaksaan Agung.Modul tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi-instansi terkait dalam penyelenggaraan pelatihan yang akandilaksanakan berkenaan dengan upaya penanganan perkara TPPU.Sistematika modul Penanganan Tindak Pidana Asal dan PencucianUang meliputi:

i. Silabus Terpadu Penanganan Tindak Pidana Asal danPencucian Uang;

ii. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia;

iii. Fungsi dan Tugas Pokok PPATK;

iv. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang;

v. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan TPPUoleh KPK;

vi. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan TPPU oleh BNN;

vii. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai danTPPU Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

viii. Penyidikan Di Bidang Perpajakan dan TPPU Oleh DirektoratJenderal Pajak;

ix. Pemeriksaan Perkara dan Penuntutan Tindak Pidana PencucianUang.

Selain itu, PPATK juga telah menyusun Modul Sosialisasi Rezim AntiPencucian Uang dengan bekerjasama dengan Lembaga AntiPencucian Uang Indonesia (LAPI). Adapun modul tersebut adalahsebagai berikut:

Silabus Program Sosialisasi Anti Pencucian Uang danPendanaan Terorisme di Indonesia.

Modul 1: Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorismedi Indonesia.

Modul 2: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uangdan Pendanaan Terorisme di Indonesia.

Modul 3: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme BagiIndustri Perbankan.

Workshop

36

Laporan Tahunan

Modul 4: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme BagiIndustri Pasar Modal.

Modul 5: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme BagiLembaga Keuangan Non Bank.

Modul 6: Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme BagiPenyedia Barang dan/atau Jasa.

Guna memenuhi salah satu ketentuan UNCAC terutamamengenai BAB V tentang Pengembalian Aset (Pasal 51 Pasal 57UNCAC), Pemerintah pada saat ini telah melakukanpembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undangtentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PerampasanAset). Penyusunan RUU tersebut dimaksudkan memperkuatsistem hukum yang memungkinkan dilakukannyapengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusanpengadilan dalam perkara pidana. Dengan mekanisme inidiharapkan terbuka kesempatan yang luas untuk merampassegala aset yang diduga merupakan hasil pidana (

) dan aset-aset lain yang patut diduga akan digunakanatau telah digunakan sebagai sarana ( ) untukmelakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalamkejahatan lintas negara yang terorganisir (

) maupun kejahatan-kejahatan yang ancamanpidana penjaranya 4 (empat) tahun atau lebih.

Penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana inimerupakan tindak lanjut dari ratifikasi konvensi internasionalyang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (

) yang telahdiratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 dan

telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun2009. Sebagaimana dikatahui, kedua konvensi tersebutmenekankan pentingnya negara pihak ( ) untukmengatur secara khusus perampasan aset hasil kejahatan tanpaputusan pengadilan dalam perkara pidana.

Bagi PPATK penyusunan RUU tersebut sejalan denganrekomendasi ke-3 atau

, yang merupakan standarinternasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

g. Peraturan Perundang-Undangan

1) Rancangan UU Perampasan Aset Tindak Pidana

proceed ofcrimes

instrumentalities

transnationalorganized crime

United NationConvension Against Corruption/UNCAC, 2003

Konvensi PBBmenentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UnitedNations Convention Against Transnational OrganizedCrimes/UN-CATOC)

state party

Financial Action Task Force (FATF)Revised 40+9 Recommendations

37


Disamping itu, Penyusunan RUU dimaksud sejalan denganStrategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang Tahun 2007-2011 yang peluncurannyadilakukan secara langsung oleh Presiden RI pada tanggal 17April 2007. Strategi Nasional dengan tegas menyatakanperlunya pengefektifan penerapan penyitaan aset (

dan pengembalian aset .

Penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dilakukanoleh sebuah Panitia yang dibentuk berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan HAM. Panitia tersebut beranggotakanwakil dari instansi-instansi terkait seperti Kepolisian,Kejaksaan, KPK, PPATK, Deplu, Depkeu, Kantor Meneg PAN,Setneg, dan Depkumham sebagai ” ”. Dalam rangkapenyusunan RUU tersebut, Panitia juga telah melakukanserangkaian diskusi di dalam negeri dengan pakar dari AmerikaSerikat, Perancis, Colombia, Swiss, Inggris (UK) sertadari .

RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)pada Masa Bakti DPR-RI 2009-2014 dan menjadi RUU yangdiprioritaskan untuk dibahas pada tahun 2011. PembahasanRUU ini telah sampai pada tahap harmonisasi (penghalusan)antar kementerian yang dilakukan pada 11-13 Mei 2011. Adapunkementerian atau instansi yang terlibat antara lain SekretariatNegara, Kementerian Hukum dan HAM, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) serta PPATK.

Adapun sistematika dan substansi yang diatur dalam RUUtersebut adalah sebagai berikut:

i. Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan;

ii. Wewenang mengajukan permohonan perampasan asetdan Wewenang pengadilan untuk mengadili;

iii. Pengelolaan aset;

iv. Perlindungan dan kompensasi;

v. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Berkaitan dengan penyusunan RUU Perampasan Aset TindakPidana, pada tanggal 27-30 Juni 2011 telah dilakukan studibanding ke Canberra dan Perth, Australia yang melibatkanbeberapa instansi di antaranya PPATK, Hakim Agung RI, WakilKetua KPK, Setneg, Kemenkeu, Kemenkumham, Mabes Polri,Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Satgas Pemberantasan Mafia

assetforfeiture) (asset recovery)

focal point

ExpertStAR Inisiative World Bank

38

Laporan Tahunan

Hukum. Studi Komparatif tersebut diharapkan dapatmembantu penyempurnaan RUU Perampasan aset TindakPidana khususnya pengaturan mengenai

. Selanjutnya, sebagai bentuk studi bandingdengan ketentuan terkait perampasan aset di Australia, PPATKberekerjasama dengan AUSTRAC mengadakan

pada tanggal 25 Julis.d 27 Juli 2011 yang dihadiri oleh aparat penegak hukum daninstansi terkait lainnya.

Penyusunan RUU tentang Pendanaan Teror ismedilatarbelakangi oleh realitas bahwa upaya penanggulangantindak pidana terorisme tidak akan optimal tanpa diikutidengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadappendanaan terorisme. Sebagai negara yang beberapa kalimengalami serangan terorisme, maka perlu memperluasjangkauan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakpidana terorisme dengan upaya memutus ”mata rantai” ataualur pendanaan terorisme di samping melakukan upaya-upayauntuk menangkap dan menghukum secara fisik para teroris.

Penyusunan RUU juga dilatarbelakangi oleh masih minimnyapemenuhan standar internasional di bidang pencegahan danpemberantasan pendanaan kegiatan terorisme sebagaimanatercermin dalam laporan hasilterhadap Indonesia yang disahkan ( ) pada siding PlenoSidang Tahunan APG tanggal 9 Juli 2008 di Bali. Dari 9(sembilan) rekomendasi khususpendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh FATF, Indonesiasama sekali tidak memperoleh LC ( )terlebih-lebih C ( ).

Dalam laporan hasil APG ME disebutkan, bahwa ketentuanmengenai tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimanadiatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.15 Tahun2003 tentang Anti Terorisme belum sejalan dengan KonvensiInternasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999

yang telah diratifikasi oleh PemerintahIndonesia dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2006.

Laporan hasil APG ME juga memuat rekomendasi antara lain:

Undang-Undang Anti Terorisme harus diamandemenguna menghilangkan kesan adanya persyaratan bahwa

Unexplained WealthAsset Forfeiture

WorkshopUnexplained Wealth (Illicit Enrichment)

APG Mutual Evaluationsadopted

(Special Recommendations)

Largely CompliantCompliant

(International Convention for the Suppression of the Financingof Terorism, 1999)

2) RUU tentang Pencegahan dan Pendanaan Terorisme

-

39


tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkandengan aksi terorisme tertentu;

Undang-Undang Anti Terorisme perlu diamandemen agarmencakup penjatuhan hukuman yang efektif ,proporsional dan preventif, termasuk hukuman dendabagi subyek hukum perorangan dan hukumanadministratif yang efektif bagi korporasi;

Harus dipastikan bahwa ketimpangan yang terjadi terkaitdengan ketentuan mengenai tanggung jawab pidanakorporasi dapat diatasi;

Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme harusdimintakan pertanggunganjawabnya, dimana pihak yangberwenang dapat mempertimbangkan untuk mengadopsisebuah pendekatan dimana seluruh dakwaan tentangtindak pidana Pembiayaan Terorisme ini harus berupaDakwaan Kumulatif yang memerlukan satu putusankhusus untuk tindak pidana Pendanaan Terorisme; dan

Pihak yang berwenang harus menerapkan tindak pidanapendanaan terorisme untuk menuntut dan menghukumpelaku pendanaan terorisme yang dilakukan olehkelompok-kelompok teroris dan individu yangkeberadaannya telah diidentifikasi di Indonesia.

Disamping memenuhi konvensi, standar intenasional danrekomendasi laporan hasil APG ME sebagaimana diuraikan di atas,penanganan masalah pendanaan terorisme sangat penting danmendesak mengingat berbagai aksi terorisme yang terjadi di tanah air.Aksi-aksi terorisme tersebut terjadi karena adanya dukungan danayang memadai baik untuk biaya pembuatan bom, biaya operasionalataupun biaya hidup anggota jaringan teroris. Karena ituPemberantasan terorisme harus disertai juga dengan pencegahan danpemberantasan pembiayaan terorisme dengan mengejar sumberuangnya ( ).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan danPemberantasan Pendanaan Terorisme. Draft awal ( ) telahdisiapkan oleh Tim Antardep dari PPATK, Departemen Hukum danHAM (dhi. Wakil dari BPHN dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan), Kejaksaan Agung (Jampidsus dan Biro Hukum), MabesPOLRI (Densus 88 dan Divisi Hukum), Desk Anti Terrorism KantorMenko Polhukam, Direktorat KIPS Ditjen Multilateral Deplu, danperwakilan dari DPNP Bank Indonesia.

-

-

-

-

follow the money

initial draft

40

Laporan Tahunan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, RUU ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional(Prolegnas) pada masa bakti DPR-RI 2009-2014, namun bukanmerupakan RUU yang diprioritaskan untuk dilakukan pembahasanpada tahun 2011. Pembahasan RUU ini telah masuk pada tahapharmonisasi (penghalusan) yang dilakukan antar kementerian.

Penyusunan RUU tentang Pencegahan dan PemberantasanPendanaan Terorisme bertujuan untuk:

i. memberikan dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalampendeteksian, pembekuan, penyitaan dan perampasanpendanaan kegiataan terorisme;

ii. mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya pencegahandan pemberantasan tindak pidana terorisme dan pendanaankegiatan terorisme;

iii. menyesuaikan pengaturan mengenai pencegahan danpemberantasan pendanaan kegiatan terorisme sehingga sejalandengan konvensi yang telah diratifikasi oleh PemerintahIndonesia dan standar internasional di bidang pencegahan danpemberantasan pendanaan kegiatan terorisme.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan RUU Pencegahandan Pemberantasan Pendanaan terorisme, adalah:

i. ikut memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial budaya,dan keamanan dan ketertiban nasional;

ii. memutus alur pendanaan kegiatan terorisme sekaligusmencegah terjadinya lagi serangan atau aksi-aksi terorisme diseluruh tanah air; dan

iii. menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat dan serius dalampencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK mengambil inisiatif untukmenyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teorisme. RUUtersebut mengatur secara komprehensif mengenai:

i. Kriminalisasi perbuatan pendanaan terorisme;ii. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme;iii. Upaya-upaya Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan

Terorisme;

41


iinternational list domestic list

freezingwithout delay

basicnecessities

long list

FinancialAction Task Force on Money Laundering

FATF Public Statment

FATF IX Special RecommendationAlternative Remittance System Wire Transfer

v. Pengaturan mengenai publikasi organisasi internasional( ) dan publikasi pemerintah ( )terkait para teroris dan organisasi teroris;

v. Ketentuan yang mengatur tentang keberatan terhadap daftarteroris dan organisasi teroris;

vi. Ketentuan mengenai pemblokiran serta merta () termasuk prosedur keberatan atas pemblokiran

serta merta;vii. Di dalam ketentuan pemblokiran sertamerta juga diatur

tentang pengecualian pemblokiran serta merta atas;

viii. Ketentuan mengenai penanganan dana yang diblokir;ix. Pembawaan Uang Tunai Kedalam atau Keluar Daerah Pabean

Indonesia;x. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang

Pengadilan;xi. Pemeriksaan disidang pengadilan melalui alat komunikasi

audio visual dilakukan terhadap saksi; danxii. Kerjasama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPendanaan Terorisme memang telah dimasukkan dalam ProgramLegislasi Nasional Tahun 2009-2014 ( ). Namun sangatdisayangkan, RUU belum menjadi salah satu RUU Prioritas 2011 danjuga 2012. Padahal Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangantelah menyampaikan komitmen secara tertulis untuk segeramenyelesaikan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPendanaan Terorisme.

Dikhawatirkan, molornya penyelesaian RUU Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akan menjadiperhatian serius masyarakat internasional khususnya

(FATF). Bahkan FATF telahmengirim “sinyal” akan menurunkan kembali status Indonesia ataumembuat penyataan resmi ( ) mengenaiketidakpatuhan Indonesia terhadap standar internasional di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang danpendanaan terorisme.

Sejalan dengan (SR) terutamaterkait (ARS) dan ,pada tanggal 23 Maret 2011 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (UU TransferDana).

3) danAlternative Remittance System Wire Transfer

42

Laporan Tahunan

Penyusunan UU Transfer Dana melibatkan beberapa pihak daninstansi pemerintah antara lain praktisi perbankan, akademisi,Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi danInformatika, Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK.

Kegiatan transfer dana merupakan salah aspek perhatian dalam rezimAnti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengundangan UUTransfer Dana merupakan bagian yang mendukung pemenuhan FATFIX Special Recommendation VI dan VII.

Dalam spesial rekomendasi VI disebutkan bahwa setiap negara harusmengambil tindakan untuk memastikan bahwa orang atau badanhukum, termasuk agen, yang menyediakan layanan untuk pengirimanuang, termasuk melalui uang informal atau sistem nilai transfer ataujaringan, harus memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk pada semuaRekomendasi FATF yang diberlakukan terhadap bank dan lembagakeuangan non-bank. Setiap negara harus menjamin bahwa orang ataubadan hukum yang melaksanakan layanan ini secara ilegal dikenakansanksi administratif, perdata atau pidana.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatas telah diakomodir dalam Pasal1 angka 2, Pasal 69 dan Ketentuan Pidana (Pasal 79 Pasal 88). Adapunlingkup pengaturan Undang-Undang Transfer Dana meliputi:

1. Prinsip umum Transfer Dana;

2. Pelaksanaan Transfer Dana;

3. Perizinan dan Pemantauan Penyelenggara Transfer Dana;

4. Keterlambatan dan Kekeliruan Transfer Dana;

5. Transfer Kredit dan Transfer Debit;

6. Biaya Transfer Dana; dan

7. Ketentuan Pidana.

Berkenaan dengan keterkaitan Undang-Undang Transfer Danadengan TPPU, telah dilakukan Seminar Nasional pada tanggal 6 Juni2011 di Jakarta.

Di bidang legislasi, pada Tahun 2011 PPATK telah memprakrsaipenyusunan peraturan pelaksana dari UU TPPU dan menetapkanperaturan-peraturan yang bersifat teknis dalam rangka mendukungimplementasi UU TPPU yang baru. Adapun peraturan-peraturan yang

4) Implementasi UU TPPU

43


telah disahkan pada tahun 2011 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;

2. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.2/PPATK/10/2011tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa BagiPenyediaBarangdan/atauJasaLain;

3. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02.2/PPATK/10/2011tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa BagiPenyelenggaraPos;

4. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02.2/PPATK/10/2011tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barangdan/atauJasaLain;

5. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02.2/PPATK/10/2011tentangPenerapanPMPJBagiPergadaian;

6. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-15/1.02.2/PPATK/10/2011tentangBantuanHukumdanPerlindunganKeamanan;

7. Surat EdaranKepalaPPATK NomorS-124A/1.02/PPATK/03/2011tanggal 28 Maret 2011 perihal Penundaan Transaksi oleh PenyediaJasaKeuangan;

8. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor S-124B/1.02/PPATK/03/2011tanggal 28 maret 2011 perihal Penghentian sementara TransaksiolehPenyediaJasaKeuanganatasPermintaanPPATK;

9. SuratEdaranKepalaPPATKNomorS-125C/1.02.1/PPATK/03/2011tanggal 28 Maret 2011 perihal Penundaan Transaksi oleh PenyediaJasaKeuanganatasPermintaanAparatPenegakHukum;dan

10. Surat Edaran Kepala PPATK Nomor S-316/1.02.1/PPATK/09/2011tanggal 8 September 2011 perihal Pelaksanaan Penundaan TransaksiyangBerindikasiTindakPidanaPendanaanTerorismeolehPenyediaJasaKeuangan.

Selanjutnya, sampai dengan akhir Tahun 2011, PPATK masih menantikanpengesahan 3 (tiga) rancangan peraturan yang sangat penting danmerupakan amanat UU TPPU, yaitu pengesahan:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata KerjaPPATK;

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak-hakLain, Penghargaan, dan Fasilitas Bagi Kepala dan Wakil KepalaPPATK;

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Komite Koordinasi NasionalPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

44

Laporan Tahunan

E. TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM

Dalam rangka mendukung tercapainya kinerja PPATK, kegiatan peningkatanperanan teknologi dan informasi di bidang pengembangan aplikasi sistem telahdirumuskan sebagaimana termuat didalam Rencana Kegiatan (Rengiat)Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem (DPAS) Tahun 2010.

Beberapa kegiatan Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem yang telahdilakukan, antara lain : Kegiatan pembuatan yang merupakankerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakanpengembangan sisem informasi dan teknologi informasi 2010-2014, kerangkakerja tersebut tertuang dalam target dan sasaran cetak biru systeminformasi dan teknologi informasi. Khusus untuk Pengembangan SistemInformasi direncanakan tahapan pengembangannya sebagai berikut :

2010: konsolidasi sumber daya system informasi dan teknologi informasi.

2011 : integrasi -aplikasi dengan & SIAPUPPT.

2012 : penggunaan sistem informasi sebagai pengganti kertas ( ).

2013 : keseluruhan kegiatan dapat terpantau dan terkontrol.

2014 : pengembangan organisasi berbasis pengetahuan.

Pengembangan Aplikasi GRIPS () yang merupakan aplikasi utama dari Sistem Informasi PPATK dibangun

dan dikembangkan untuk mengelola data dan informasi terdiri dari 9 modulutama sejak dari proses registrasi dan pembuatan laporan diproses penerimaan laporan sampai dengan pembuatan dan diseminasi LaporanHasil Analisis. Aplikasi GRIPS yang dibangun ini diharapkan mampumenjalankan bisnis proses utama PPATK dan mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terkait dengan implementasi UU TPPU. Selain itu juga telahberhasil dikembangkan Aplikasi Eksplorasi Database (AED) yang digunakansebagai untuk menggambarkan keterhubungan dan aliran dana.

Cetak Biru

roadmap

database datawarehouse

paperless

Gathering Reports and Information ProcessingSystem

reporting parties,

analytical tool

Naskah ketiga rancangan peraturan tersebut telah dibahas sesuai ketentuanyang berlaku dan telah pula disampaikan kepada pihak-pihak yangberwenang untuk diproses pengesahannya. PPATK berharap ketigarancangan peraturan yang merupakan amanat UU TPPU yang baru dapatdisahkan di awal tahun 2012 ini. Di samping itu, untuk mengukuhkan peranaktif Indonesia khususnya PPATK dalam internasional, telahditerbitkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang PenetapanKeanggotaan Indonesia pada

; dan

2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang PenetapanKeanggotan pada .

fora

Asia Pacific Group on MoneyLaundering

The Egmont Group

45


Terkait pengembangan aplikasi GRIPS, yang merupakan pengembangan dariaplikasi pelaporan sebelumnya yaitu TRACES, telah dilaksanakan sosialisasikepada pengguna aplikasi seperti Bank, Pedagang Valuta Asing, Modal Ventura,Perantara Pedagang Efek, BPR, serta Dana Pensiun untuk tata cara pelaporan danpenggunaan aplikasi tersebut. Aplikasi GRIPS ini direncanakan akan diluncurkanpada Januari 2011.

Pelaksanaan tugas sebagai realisasi dari rencana kegiatan sampai dengan akhirtahun 2010 secara umum berjalan sesuai dengan jadwal walaupun disertaibeberapa hambatan baik berupa hambatan strategis maupun hambatan teknis.

Dalam rangka mendukung tercapainya kinerja PPATK, kegiatan peningkatanperanan teknologi dan informasi di bidang pengembangan aplikasi sistem telahdirumuskan sebagaimana termuat didalam Rencana Kegiatan DirektoratPengembangan Aplikasi Sistem (DPAS) Tahun 2010. Kegiatan di DirektoratPengembangan Aplikasi Sistem meliputi program kerja yang harus melewatiproses pengadaan barang dan jasa dan program kerja yang dilakukan secarainpenerapan operasional Sistem Teknologi Informasi PPATK, beberapa kegiatandi Direktorat Operasi Sistem (DOS) telah dilaksanakan sesuai dengan rencanaantara lain : pemeliharaan infrastruktur komputer dan jaringan, implementasi

(hibah dari /MCCsampai dengan tahap pelatihan), pelaksanaan tugas Help Desk, data,peningkatan pelayanan melalui pengaktifan , migrasi IPAddress ke kelas yang lebih tinggi, mengimplementasikan IPS/managementBandwith, implementasi melalui , danimplementasi dan secara periodikserta penerapan dan Pemeliharaan Kualitas ( ).

Operasi sistem PPATK, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keputusan KepalaPPATK No.3/3/KEP.PPATK/2004 tentang Organisasi dan Tata KerjaPPATK, Direktorat Operasi Sistem (DOS) mempunyai tugas melakukanperencanaan implementasi dan infrastruktur sistem aplikasi anti pencucianuang, melakukan pemeliharaan kualitas teknologi dan sistem informasi,serta pengawasan implementasi sistem aplikasi anti pencucian uang agartetap memenuhi standar kualitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, DirektoratOperasi Sistem menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan operasi dan infrastruktur sistem aplikasi anti pencucianuang;

2. Pengawasan pemeliharaan kualitas teknologi dan sistem informasi;

3. Pengawasan implementasi sistem aplikasi anti pencucian uang.

Storage Area Network Millenium Challenge Corporationbackup

remote assistance

alert system SMS Gateway downloadpatches/service packs anti virus definitions

System Expert Quality Assurance

1. Operasi Sistem

46

Laporan Tahunan

Perencanaan operasi dan infrastruktur dilakukan untuk menentukanstrategi, tindakan dan melakukan identifikasi atas kontribusi terbaik yangdapat diberikan oleh Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung PPATKdalam mencapai tujuannya. Tindakan perencanaan ini dilanjutkan dengantahapan implementasi terhadap rencana operasi dan infrastruktur sertapemeliharaannya yang tercakup dalam tugas pengawasan pemeliharaankualitas teknologi dan sistem informasi dan termasuk didalamnya adalahkegiatan pengawasan keamanan teknologi informasi. Direktorat OperasiSistem juga turut membantu Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistemdalam implementasi sistem aplikasi anti pencucian uang dengan melakukanpengawasan atas kestabilan sistem yang berjalan maupun yang akanditerapkan.

Rencana Strategis PPATK 2010-2014 memperlihatkan 4 (empat) sasaranstrategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Operasi Sistem, yakni:

1. Rencana teknologi dan infrastruktur teknologi informasi yang sejalandengan tujuan dan rencana strategis PPATK.

2. Operasional dan pelayanan teknologi informasi PPATK yang handaluntuk mendukung PPATK.

3. Penjaminan kualitas ( ) teknologi informasi.

4. Sistem Keamanan Teknologi Informasi PPATK.

Keempat sasaran strategis di atas dicapai dengan melaksanakan kegiatanpengembangan, pengelolaan, dan pengendalian kualitas operasional,infrastruktur, layanan, dan keamanan teknologi informasi PPATK denganindikator kinerja sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan Teknologi dan Infrastruktur TI PPATK.

Operasional dan Layanan Bantuan TI PPATK.

Dokumen Penjaminan kualitas TI PPATK.

Laporan Pengelolaan Keamanan Sistem TI PPATK.

Perencanaan Teknologi dan Infrastruktur TI PPATK direalisasikan melaluipenyusunan topologi jaringan dan infrastruktur TI baik untuk(DC) maupun untuk (DRC). Untukmerealisasikan rencana tersebut telah dilakukan pengadaan perangkat TIuntuk DC dan DRC, peremajaan perangkat dan teknologi telah melewatiusia teknis pemakaian serta pengadaan perangkat lunak ( ) gunamendukung layanan operasional TI PPATK.

2. Perencanaan Teknologi dan Infrastruktur TI PPATK

business process

quality assurance

Data CenterDisaster Recovery Center

software

1.

2.

3.

4.

47


Sedangkan dari operasional dan layanan bantuan, pada tahun 2011 telahdimplementasikan aplikasi Layanan Bantuan, penyempurnaan pedomanlayanan TI dan prosedur, petunjuk teknis terkait. Disamping hal tersebut diatas, DOS bersama Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem danDirektorat Kerjasama Antar Lembaga telah berhasil mendukungimplementasi system aplikasi pertukaran informasi dengan menggunakanaplikasi (SOC) antara PPATK dengan aparatpenegak hukum.

Guna mendukung pencapaian dokumen penjaminan kualitas TI, telahdibuat dokumen standar kualitas Layanan TI dan dokumen kegiatan

. Hasil penilaian ini didapatkan kesimpulanbahwa posisi level (kedewasaan) TI/DOS PPATK terhadaporganisasi mempunyai nilai level . Apabila dipetakan ke dalam COBIT

nilai level tersebut mempunyai arti, yaitu sudah ada komitmenuntuk melakukan pemecahan-pemecahan masalah dalam ManajemenKualitas.

Dalam rangka Pengelolaan Keamanan Sistem TI, melalui Peraturan kepalaPPATK telah menetapkan peraturan tentang Tata Kelola KeamananInformasi, dan Kebijakan dan Pengamanan Informasi. Beberapa upayauntuk peningkatan keamanan dan kemudahan melakukan monitoringperangkat TI telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jaringan, sosialisasi dilingkungan PPATK.

2. Pelaksanaan audit keamanan Teknologi informasi ( ) .

3. Mengimplementasikan (NMS).

Untuk dapat mengimplementasikan Kebijakan Pengamanan Informasi diPPATK, telah disusun kebijakan Tata kelola keamanan informasi yangmengatur: Organisasi Keamanan Informasi, Manajemen Aset Informasi,Pengendalian Akses Informasi, Pengendalian Keamanan Fisik danLingkungan, Aspek SDM dalam Keamanan Informasi, PengamananPengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem, PengamananOperasional Sistem Informasi, Manajemen Insiden Keamanan Informasidan Kelangsungan Operasi, Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan PedomanTata Kelola Keamanan Informasi.

Upaya lain yang telah dilakukan dalam meningkatkan keamanan data yangbersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, telahdilakukan melalui upaya pemisahan jalur akses secara fisik antara jaringan

dan dari jaringan akses guna menghindarikebocoran data dan akses dari pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi.

Secure Online Communication

Assesment Quality Assurancematurity

Quick Start

security security awareness

penetration test

software network monitoring system

internet email database

2.68

48

Laporan Tahunan

F. ADMINISTRASI

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat Sumber Daya Manusia selama tahun laporan telahmelaksanakan tugas pengawasan perencanaan, pengelolaan,pengembangan dan pengadministrasian sumber daya manusia. Selain itu,Direktorat SDM juga telah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaanperencanaan sumber daya manusia, pengawasan pengelolaan danpengembangan sumber daya manusia serta pengadministrasian sumberdaya manusia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut selama tahun 2011Direktorat SDM telah melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatantersebut tercakup dalam lima komponen utama yaitu pengembanganpegawai, penyusunan formasi pegawai, penataan organisasi danketatalaksanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengelolaandata penilaian kinerja.

Kegiatan dalam rangka pengembangan pegawai antara lain melaksanakanorientasi kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) PPATK yang direkrutpada tahun 2010. Selain itu, Direktorat SDM juga telah melaksanakanpendidikan dan pelatihan pra jabatan bagi para CPNS PPATK yang direkrutpada tahun 2009 bekerjasama dengan Balai Pendidikan dan PelatihanPekerjaan Umum Wilayah II Bandung Kementerian Pekerjaan Umum.Kegiatan lain terkait dengan pengembangan pegawai yang telahdilaksanakan antara lain memberikan kesempatan bagi 5 (lima) orangpegawai untuk melanjutkan pendidikan program strata-2 di beberapauniversitas negeri dalam bentuk pemberian beasiswa. Sampai dengan akhirtahun 2011, terdapat 7 (tujuh) orang pegawai yang mendapatkan beasiswadari PPATK dan tengah menjalani pendidikan di berbagai universitas dalamnegeri dengan jurusan yang sesuai kebutuhan PPATK. Selama masapendidikan, para pegawai tersebut diberikan status sebagai pegawai yangmelaksanakan Tugas Belajar. Selanjutnya, Direktorat SDM telahmemfasilitasi pegawai PPATK yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi atas biaya pribadi dan tidak mengganggu tugas-tugas di PPATK dengan memberikan status Izin Belajar. Fasilitasi jugadiberikan bagi pegawai yang memperoleh beasiswa pendidikan lanjutan diluar negeri dari pihak donor yaitu dengan pemberian status sebagai pegawaiyang melaksanakan Tugas Belajar. Pada bulan April 2011, Direktorat SDMtelah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Intelejenbekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse KriminologiKepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan ini dilaksanakan dengancara mengirimkan 50 orang pegawai PPATK untuk menjalani pendidikandan pelatihan dimaksud yang terbagi dalam dua gelombang. Dalam rangkameningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai PPATK, telah puladilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidangtugas berdasarkan usulan dari masing-masing Direktorat. Lebih dari 50%

49


rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut telahterlaksana selama tahun 2011. Kegiatan pengembangan pegawai lainnyayang dilaksanakan oleh Direktorat SDM adalah beberapa

antara lain mengenaidan serta penyelenggaraanberbagai seminar, sosialisasi dan diseminasi antara lain tentang asuransikesehatan, standar prosedur operasi dan keprotokolan.

Kegiatan yang terkait dengan penyusunan formasi pegawai belum dapatterlaksana sehubungan dengan adanya moratorium pegawai yangditetapkan oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2011.

Penataan organisasi dan ketatalaksanaan dilaksanakan dengan melakukankegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) tentangOrganisasi dan Tata Kerja PPATK yang baru, kemudian diusulkan kepadaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiserta dilakukan pembahasan antar instansi yang terkait. Sebagai tindaklanjut penyusunan RPP tersebut telah dilaksanakan reviu terhadapperaturan atau keputusan yang berkaitan dengan bidang sumber dayamanusia antara lain RPP tentang Manajemen Sumber Daya Manusia sertaPeraturan Kepala PPATK untuk pelaksanaannya. Terkait denganpenyusunan standar kompetensi dan penilaian kinerja, telah dilaksanakananalisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan menjadi dasarpenyusunan standar dimaksud.

Dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian dan penilaian kinerja,berbagai kegiatan telah dilaksanakan seperti pengelolaan absensi pegawai,pengelolaan data dan arsip kepegawaian, penerbitan berbagai macam suratkeputusan seperti kenaikan pangkat, kenaikan level, kenaikan tunjanganberkala, mutasi pegawai, perpanjangan atau pengembalian pegawai yangdipekerjakan ke instansi asal. Momentum penting pada tahun 2011 iniadalah Direktorat Sumber Daya Manusia telah memproses pindah instansiPegawai Negeri Sipil (PNS) yang Dipekerjakan pada PPATK menjadi PNSPPATK sebanyak 85 orang. Kegiatan administrasi kepegawaian lainnyaadalah pelantikan dan pengambilan sumpah bagi pejabat dan pegawai baruserta pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Adapun komposisi pegawai PPATK pada akhir tahun 2011 adalahsebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

In-HouseTraining Professional Presentation & Public Speaking

Creative Problem Solving & Decision Making

50

Laporan Tahunan

2. Keuangan

a. Anggaran PPATK Tahun 2011

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (Kode : 078.01.06)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkanbahwa biaya untuk pelaksanaan tugas PPATK dibebankan kepada APBN.Sehubungandenganhal tersebut,makaseluruhkegiatanpengelolaananggaran,yang meliputi perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, sertaakuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran, harus dilaksanakanberdasarkanperaturanperundang-undanganyangberlaku.Anggaran PPATK tahun 2011 diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuaiketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalampelaksanaan anggaran, antara lain hemat, tidak mewah, efisien, efektif,transparan, terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, sertaberdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. Upaya tersebut dilakukandenganharapantargetkinerjayangtelahditetapkandapattercapaidenganbaik,danlaporanpertanggungjawabandapatdisusunsecara benar danakuntabel.

Berdasarkan DIPA PPATK tahun 2011 nomor SP: 0001/078-01.1.0/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, pagu anggaran PPATKtahun 2011 adalah sebesar Rp. 97.900.000.000,- Kemudian PPATKmemperoleh tambahan pagu sebesar Rp.385.406.000,- sebagaireward atas penghematan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2010,sehingga pagu anggaran PPATK tahun 2011 berubah menjadiRp.98.285.406.000,- sebagaimana tertuang dalam Revisi I DIPAPPATK Nomor : 0001/078-01/00/2011 tanggal 7 September 2011.Anggaran PPATK tahun 2011 sebesar Rp.98.285.406.000,- tersebutdialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program, yaitu :

1)dengan anggaran sebesar

Rp.33.885.406.000,- merupakan program teknis PPATK, yangterdiridari6(enam)kegiatansebagaiberikut:

51


2)

dengan anggaran sebesar Rp. 56.900.000.000,- merupakanprogram penunjang, terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagaiberikut :

Program Dukungan Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya PPATK (Kode : 078.01.01)

3)dengan anggaran

sebesar Rp.7.500.000.000,- merupakan program penunjang,terdiri hanya satu kegiatan yaitu :

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur PPATK (Kode : 078.01.02)

b. Realisasi Anggaran Belanja PPATK Tahun 2011

Realisasi anggaran belanja PPATK sampai dengan 31 Desember 2011adalah sebesar Rp. 48.017.333.116,- atau sebesar 48,86% dari totalpagu. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari :

1) Realisasi anggaran Program Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (Kode : 078.01.06) sebesarRp.16.266.928.725,- dengan rincian sebagai berikut :

52

Laporan Tahunan

2) Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK (Kode : 078.01.01)adalah sebesar Rp.29.420.726.326,- dengan rincian sebagaiberikut :

3) Realisasi anggaran Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaA p a r a t u r P P A T K ( K o d e : 0 7 8 . 0 1 . 0 2 ) s e b e s a rRp.2.329.678.085,- yaitu :

53


Realisasi anggaran PPATK tahun 2011 belum optimal, hanya mencapai48,86%. Sehubungan dengan kemampuan daya serap anggaran PPATKtahun 2011 tersebut, dan pertimbangan faktor lainnya, maka pagu anggaranPPATK tahun 2012 disesuaikan menjadi hanya Rp79.134.312.000,-sebagaimana tertuang dalam DIPA PPATK tahun 2012 Nomor : 0001/078-01.1.01/00/2012 tangal 9 Desember 2011.

Secara umum, rendahnya realisasi anggaran PPATK tahun 2011 disebabkanoleh beberapa faktor, antara lain :

1) Selama ini, PPATK selalu berupaya untuk melaksanakan anggaransesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran, seperti hemat, tidak mewah,efisien, efektif, dan terkendali sesuai dengan rencanaprogram/kegiatan, serta tugas dan fungsi PPATK. Sehubungandengan upaya tersebut, maka terjadi beberapa penghematan dalampelaksanaan anggaran, misalnya penghematan anggaran kegiatanyang memerlukan biaya perjalanan dinas.

2) Hingga 31 Desember 2011, PPATK baru memiliki 29 (dua puluhsembilan) Pegawai Tetap. Perpindahan Pegawai Dipekerjakan daribeberapa instansi lain menjadi Pegawai Tetap PPATK hingga akhirDesember 2011 masih dalam proses di Instansi asal, sehingga dalamtahun 2011 PPATK hanya melaksanakan pembayaran Gaji PegawaiTetap dalam jumlah yang sangat kecil. Hal ini berakibat masihrendahnya realisasi Belanja Pegawai Tahun 2011.

3) Pada tahun 2011 terdapat kebijakan Pemerintah dalam melakukanpenghematan terhadap anggaran seluruh Kementerian/Lembagasebesar 10% dari total pagu. Dalam pelaksanaannya, PPATK diijinkanuntuk merealisasikan anggaran penghematan sebesar 10% tersebutuntuk membiayai rencana kegiatan yang telah ditetapkansebelumnya. Namun persetujuan atas penggunaan penghematananggaran sebesar 10% tersebut diterima PPATK pada bulan Oktober2011, sehingga mengakibatkan seluruh direktorat mengalamikesulitan dalam upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan yangterkait dengan anggaran penghematan tersebut.

4) Beberapa lelang pengadaan barang dan jasa PPATK tahun 2011mengalami kegagalan, sehingga realisasi anggaran belanja modalrendah.

c. Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perencanaan danPenganggaran, Perbendaharaan, serta Administrasi KeuanganPPATK

1) Bidang Perencanaan dan Penganggaran

54

Laporan Tahunan

Kegiatan perencanaan dan penganggaran telah diterapkan 3 (tiga)pendekatan penyusunan anggaran, yaitu penganggaran terpadu,penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pembangunanjangka menengah (KPJM). Pada tahun 2011, PPATK telahmelaksanakan berbagai kegiatan perencanaan dan panganggaran,antara lain menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perencanaan danpenganggaran, dan menyusun Rencana Kerja (Renja) PPATK tahun2012 dan menuangkannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran(RKA-KL) PPATK tahun 2012 dengan pendekatan penganggaranterpadu, PBK, dan KPJM.

Dengan pendekatan penganggaran terpadu, Renja PPATK tahun 2012disusun dengan mengintegrasikan Rencana Kerja seluruh direktoratdi lingkungan PPATK, dan menuangkannya ke dalam RKA-KL denganklasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Dengan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran tersebutdiharapkan tidak terjadi duplikasi penyediaan anggaran yang bersifatinvestasi dan untuk keperluan biaya operasional tahun 2012 antardirektorat di lingkungan PPATK.

Dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja, Renja PPATKtahun 2012 disusun dengan memperhatikan keterkaitan antarapendanaan dan kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2012, danmemperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Yangdimaksud kinerja adalah output suatu kegiatan atau hasil dari suatuprogram yang akan dicapai dengan adanya anggaran yang telahdialokasikan. Sedangkan dengan pendekatan KPJM, maka RenjaPPATK tahun 2012 disusun dengan memperhatikan rencanapembangunan jangka menengah, antara lain sebagaimana tertuangdalam Rencana Strategis (Renstra) PPATK tahun 2010-2014. Denganpendekatan KPJM tersebut maka diharapkan terjadi kesinambunganpelaksanaan kegiatan PPATK dalam periode Renstra yang telahditetapkan.

Selama tahun 2011, PPATK selalu berupaya untuk dapatmelaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, danmemperhatikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran, antaralain efektif, efisien, transparan, terkendali, dan akuntabel. Koordinasipelaksanaan anggaran selalu dilakukan antar para pejabatperbendaharaan maupun pejabat struktural terkait, serta dilakukanverifikasi terhadap setiap dokumen pembayaran, dengan harapantidak terjadi kesalahan dalam pembebanan maupun pembayaransuatu kegiatan atas beban DIPA PPATK tahun 2011, baik pembayaranatas beban anggaran belanja pegawai, belanja barang, maupunbelanja modal.

2) Bidang Pelaksanaan Anggaran

55


3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Wajar TanpaPengecualian (WTP)

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 PPATK telahmelaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan sistem akuntansi danpenyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan yangberlaku. Pada tahun 2011, PPATK telah menyusun Laporan KinerjaTriwulanan untuk disampaikan kepada Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Ketua Bappenas, dan menyusun LaporanKeuangan PPATK tahun 2010, baik maupun ,sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas hasil pemeriksaan BPK,Laporan Keuangan PPATK tahun 2010 tersebut mendapat opiniseperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu

. Disamping itu, dalam rangka penyusunanLaporan Keuangan Bulanan, telah dilakukan rekonsiliasi secara rutindan tepat waktu antara Unit Akuntansi Pengelola Anggaran (UAKPA)dengan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) di lingkunganPPATK, maupun antara PPATK dengan pihak KPPN Jakarta I.

unaudited audited

3. Umum

Tabel 21

Sebagai unit kerja yang menunjang pelaksanaan tugas PPATK secaraumum, Direktorat Umum selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimanayang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala PPATK tentang Organisasidan tata Kerja PPATK juga melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa.Pengadaan barang dan jasa PPATK pada tahun anggaran 2011 telahditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebanyak 52 paket pengadaan.Untuk pengadaan barang dan jasa, PPATK bekerjasama dengan PusatLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangansejak akhir tahun 2009. Pelelangan umum dalam rangka pengadaan barangdan jasa PPATK, dilakukan secara elektronik dengan menggunakanfasilitas yang dimiliki oleh LPSE Kementerian Keuangan.

Sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah pengadaan barang dan jasayang telah dilaksanakans e b a n y a k 2 6 6kontrak/perjanjian dengann i l a i s e b e s a r R p .15.429.078.182,- denganrincian berdasarkan nilaik o n t r a k / p e r j a n j i a nsebagaimana diterakandalam berikut ini:

56

Laporan Tahunan

Kontrak/perjanjian pekerjaan meliputi kontrak pekerjaan dalam rangkapemeliharaan sarana dan prasarana, paket meeting, pengadaanperalatan/mesin, pengadaan peralatan teknologi informasi, pengadaansoftware lisensi dan sebagainya.

Terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa, pada tahun 2011 inipula dalam rangka mempersiapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP)sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010,Direktorat Umum telah melakukan persiapan-persiapan antara lainpenunjukan pejabat/pegawai khusus yang mengelola pengadaanbarang/jasa.

Selain melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang dan jasa, DirektoratUmum juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan pengelolaan barangmilik negara. Sampai dengan akhir tahun 2011 nilai aset PPATK adalahsebesar Rp. 197.074.295.000,- sebagaimana diterakan dalamberikut ini :

Tabel 22

Kegiatan Kehumasan

Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari Direktorat Umum dalam tahunanggaran telah melakukan kunjungan keberbagai media massa cetak danelektronik di daerah-daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya didalammembangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara PPATK denganMedia Massa. Diharapkan dengan terjalinnya komunikasi dan hubunganyang baik ini, media massa diberbagai daerah dapat menyampaikaninformasi, melakukan edukasi kepada pembaca, pemirsa dan pendengardari masing-masing -nya.

Media Massa yang telah dikunjungi selama tahun 2011 Koran Fajar Bali, BaliTV, Harian Umum Waspada (Medan), Radio Trijaya (Medan), Jogja TV,Harian Kedaulatan Rakyat (Jogya) dan Harian Solo Pos (Solo). Terkaitdengan informasi penting yang akan disampaikan kepada masyarakat,Humas PPATK melakukan konprensi pers dengan mengundang wartawanmedia cetak maupun elektronik. Selain sebagai sarana didalam

stakeholder

57


mempertajam pemahaman wartawan, sekaligus juga edukasi terhadappublik melalui tulisan-tulisan yang disampaikan oleh wartawan melaluimedia masing-masing.

Humas PPATK secara langsung memberikan pemahaman kepadamasyarakat terhadap fungsi, tugas dan tanggung jawab PPATK denganmengikuti pameran yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti yangdilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam Legal Expo InstitusiPelaku Pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya di Jakarta.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baikdi lingkungan PPATK, Direktorat Audit Internal (DAI) PPATK telah

melaksanakan tugas pokok yang diemban oleh Direktorat ini, antara lain :

a. Melaksanakan Review terhadap Laporan Keuangan (Neraca, LaporanRealisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) PPATK untukTahun Anggaran berjalan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara danPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem danPelaporan Keuangan Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap laporanKeuangan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen diwajibkanuntuk dilakukan reviu oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).

b. Melakukan audit terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di lingkunganPPATK sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyatakan bahwa aparat pengawasan intern bertugas untuk melakukanaudit terhadap Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan agartujuan sasaran Pengadaan Barang/Jasa dapat tercapai secara lancar dantepat.

c. Melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaianindikator kinerja utama sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah. Analisis dan evaluasi kinerja tersebutdigunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

d. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistemakuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan PPATK sesuai denganKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:KEP/135/M.Pan/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Sistem AkuntabilitasKinerja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negarayang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang

G. AUDIT INTERNAL

(goodgovernance)

58

Laporan Tahunan

baik sebagai bentuk pertanggungjawaban daripenyelenggara PPATK.

e. Melaksanakan Pemantauan terhadap Tindak Lanjut atas RekomendasiHasil Pemeriksaan BPK berdasarkan ketentuan Peraturan Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang PemantauanPelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan.

f. Melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa monitoring terhadapPelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

(good governance)

PENUTUPV

Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima oleh PPATK dariPenyedia Jasa Keuangan, baik dari lembaga keuangan bank (LKB) maupun lembagakeuangan non bank (LKNB) sebagai pihak pelapor, dari tahun ke tahun menunjukkan

peningkatan yang cukup signifikan. Keadaan yang semakin membaik ini dapat tercipta seiringdengan peningkatan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana pendukung dalamkegiatan pengawasan kepatuhan dan proses analisis sebagai

PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam hubunganini, PPATK secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas Hasil Analisisdan/atau Hasil Pemeriksaan (HA) yang dilakukan untuk dapat membantu penegak hukumsecara lebih optimal dan berkeadianl dalam penegakan hukum. Begitu juga dengan programaudit kepatuhan akan tetap dilakukan secara terprogram, tidak hanya dengan melakukanperluasan PJK yang akan diaudit melainkan juga peningkatan kualitas dengan penerapanmetode dan teknik pengawasan kepatuhan yang sistematis dan efektif.

Banyaknya HA yang telah disampaikan kepada penegak hukum selama tahun laporanbelum begitu signifikat bila dibandingkan dengan kasus yang diteruskan ke proses penegakanhukum selanjutnya. Diharapkan kerjasama penegakan hukum oleh masing-masing instansiterkait penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uangdapat lebih ditingkatkan lagi guna menekan laju tindak pidana, khususnya tindak pidanapencucian uang.

suspicious transaction reportcore business

~0O0~

59


60

Laporan Tahunan

Telephone: +6221-3850455, +6221-3853922Facsimili: +6221-3856809 +6221-3856826

Email: [email protected]: www.ppatk.go.id

pusat pelaporan dan analisis transaksi …ppatk.go.id/files/laptahppatk20110.pdf · bidangnya...

Documents