PROSIDINGKONFERENSIINFID2013PEMBANGUNANUNTUKSEMUA

Jakarta,2627November2013

i

PROSIDINGKONFERENSIINFID2013PEMBANGUNANUNTUKSEMUAJakarta,2627November2013

Didukungoleh:

ii

iii

KATAPENGANTAR

ProsidinginimerupakandokumentasihasildariacaraKonferensiINFIDPembangunanUntuk Semua;Memperjuangkan Kualitas Pemerintah, Hak AsasiManusia Dan InklusiDalamRencanaPembangunanJangkaMenengah20152019.Didalamnyaberisiprosesdan hasil Konferensi mengenai apa yang seharusnya menjadi agendaagenda utamapembangunanIndonesiakedepan.Atas nama INFID, kami menghaturkan penghargaan yang tinggi kepada narasumberdariperwakilanmasyarakatsipil,IbuAnisHidayah(MigrantCare),IbuAinunChomsum(Akademi Berbagi), Ibu Risnawati Utami (Konsorsium Nasional Difabel), BapakHasbulahTabrani (Universitas Indonesia), Bapak IsmailHasani (Setara Institute), IbuDian Kartikasari (Koalisi Perempuan Indonesia), Ibu Missiyah (Kapal Perempuan),Bapak Ahmad Syafiq (Universitas Indonesia), Ibu Victoria Fanggidae (PerkumpualnPrakarsa), Bapak Bagus Takwin (Universitas Indonesia), dan narasumber dariperwakilanmasyarakat sipil lainnya.Apresiasi yang tulus juga kamihaturkankepadatimperumusBapakSetyoBudiantoro(PerkumpulanPrakarsa),IbuDwiRubyKholifah(AMANIndonesia)danIbuAntariniArna(AnggotaBadanPengurusINFID)INFID juga menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada nama danKementerian/Lembaga berikut yang telah membantu suksesnya Konferensi ini yaituIbu Armida Alisjahbana (Kepala Bappenas), Bapak Heru Prasetyo (Deputi I UKP4),Bapak Basuki Tjahja Purnama (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Ibu Diah Saminarsih(KUKPRIMDGs), Bapak IlhamArif Sirajudin (WalikotaMakasar), BapakAbdulKholiqArif (Bupati Wonosobo), Ibu Vivi Yuliaswaty (Bappenas), dan Bapak Kunta Nugraha(KementerianKeuangan).Tidak lupa kami haturkan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepadaBapakM.B Hoelman (Yayasan TIFA), Bapak Setyo Budiantoro (Perkumpulan Prakarsa), IbuKiswaraSanti(ICCO),BapakFathiHanif(SIAPIIUSAID),BapakChrisWangkay(OxfamGB) yang memberikan andil besar baik langsung ataupun tidak langsung, hinggaKonferensiinibisaberjalandenganbaik.Penghargaan yang tulus dan tinggi kami juga haturkan kepada panitia yang telahbekerjasiangdanmalamuntukmenyiapkandanmenyelenggarakanacara,BekaUlungHapsara, Siti Khoirun Nikmah, Sri Sumarni, Suwarno, Florence, Misnawati, HilmanHandoni, Aditya Cahyadi, Jeckson Robinso, Wasiton, Sabarno dan rekanrekan timpelapor.TertandaHamongSantonoProgramOfficerMDGsdanPembangunanPaska2015

iv

v

DAFTARISI

KataPengantar iii Ringkasan viiI LatarBelakang 1II PembukaandanPaparanKunci 4 2.1. PembukaanSugengBahagijo(DirekturEksekutifINFID) 4 2.2. PaparanKunciPertamaStrategiIndonesiaMewujudkan

PembangunanBerkelanjutan,InklusifdanBerkeadilanArmidaAlisjahbana(MenteriPPN/KepalaBappenas)

5

2.3. PaparanKunciKeduaMerancangAgendaPembangunanPasca2015:KeterlibatanAktorAntarKomunitasHeruPrasetya(DeputiKepalaUKP4)

6

III RangkumanPlenodanPembelajaranDiskusiTerbuka 9 3.1. MDGs,AgendaPembangunanPaska2015,danRencanaPembangunan

JangkaMenengah(RPJM)9

3.2. MemperkuatKualitasPemerintahdanPembangunanInklusifSosial 11 3.3. PraktekPraktekCerdasdiIndonesia 13IV RumusanKonferensi 17Lampiran

Agendakonferensi Makalahdanpresentasi Daftarpeserta Dokumentasifoto Liputanmedia

vi

vii

RINGKASAN

KonferensiINFID2013diharapkandapatmemberiusulandanpijakanuntukadvokasikebijakan pembangunan terutama RPJM 20152019. Secara umum, Konferensi inibertujuanuntuk: Membahas capaian terkini MDGs di Indonesia dan proyeksi bagi agenda

pembangunanpaska2015. Mempelajari praktik dan pengalaman inovatif/unggulan dari berbagai partisipan

dan jaringan INFID untuk mengumpulkan gagasan dan strategi pembangunanIndonesiauntukkedepan.

Menyusunusulan tentangprioritaspembangunandanperubahankebijakanuntukmendorong percepatan pencapaian MDGs dan pembangunan Pasca2015 melaluiRencanaPembangunanJangkaMenengah(RPJM)yangsaatinisedangdisusun

Konferensi ini diselenggarakan di Jakarta selama dua hari pada tanggal 2627November 2013 dengan dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil, pemerintah pusatdanpemerintahdaerah.Sertaperguruantinggi.AgendaKonferensiiniterbagimenjaditiga tahapanplenoyangmendiskusikan topik: (i)MDGs,AgendaPembangunanPaska2015,danRencanaPembangunanJangkaMenengah(RPJM);(ii)MemperkuatKualitasPemerintah dan Pembangunan Inklusif Sosial; serta (iii) PraktekPraktek Cerdas diIndonesia. Masingmasing tahapanplenoakandiikuti oleh rangkaiandiskusi terbukayang berlangsung secara pararel dengan mendiskusikan tiga topik utama, yaitu: (i)Pembelajaran MDGs; (ii) Tantangan Pembangunan paska2015; dan (iii) KerjasamaPembangunanyangterbagimenjadisembilansubtopik.Konferensi ini merekomendasikan agar pembangunan ke depan mengintegrasikanpendekatanHAMsecarakomprehensifmeliputihakhaksipildanpolitik,danhakhakekonomisosialbudayabagisemuadalamsatukerangkaperlindungandanpemenuhanhakhak asasi manusia secara substantif baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.Pengambil kebijakan harusmerespon hal ini dengan alokasi anggaran yangmemadaiuntuk memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, misalnyakesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan sebagainya. Pelayanan publik dan seluruhfasilitaspublikharuslahbisadiaksesolehkelompokrentansepertidisabilitas,minoritasagamadansuku,kelompoklansia,perempuandananakanakdansemuamasyarakatPembangunan juga harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraansubstantif antara lakilaki dan perempuan, antar kelas dan antar generasi denganmengupayakan tindakantindakan khusus berupa programprogram perlindungansosialuntukmengatasisituasidiskriminatifyangdialamiolehjeniskelamin,etnis,ras,danpemelukagamatertentu.Kebijakan tentang pembangunan harus mengakui dan melindungi organisasimasyarakat sipil (CSO) sebagai mitra strategis pemerintah di segala tingkatan.Pemerintah harus memastikan adanya ruang bagi organisasi masyarakat sipil untukmengaksesinformasitentangpembangunandanmemberikanumpanbalikpadaprosesdanhasilpembangunan.Upayauntukmemaksimalkanhasilpembangunan jugaharus

viii

ditopang denganmenciptakan lingkungan yangmendukung sepeti tata pemerintahanyangbaik,kualitaspemerintah,pemberantasankorupsidankesetaraan.Selain itu, pembiayaan pembangunan yang selalu mengandalkan hutang, baik dalamnegeridan luarnegeri, sudahwaktunyadiakhiri. Indonesiamempunyaipotensibesarmembiayai pembangunan sendiri melalui pajak. Pengemplangan, penghindaran danpelarian pajak perlu ditindak tegas dan diakhiri agar pembiayaan pembangunan bisamandiri dan berkelanjutan. Pembangunan ke depan juga harusmenilai ulang ukurankeberhasilanpembangunandengancapaianterukuryanglebihluasyaitupengurangankemiskinan,kesenjangandanpeningkatankualitasmanusia

1

I. LATARBELAKANGPadatahun2013, Indonesiatelahmenapaki15tahunperjalanandalamerareformasi,sekaligus 68 tahun periode kemerdekaan.Indonesia kini menjelma menjadi negaraberpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3000 (atausetara dengan 30 juta rupiah). Pertumbuhan ekonomi yang bagus selama 10 tahunterakhirtelahmelahikantambahankelasmenengahterutamadikotakotabesar.Disisilain, Indonesia jugadinyatakan sebagai negarademokrasi dengan status bebas olehFreedom House. Desentralisasi dan otonomi daerah telah membuka desentralisasikekuasaan danmelahirkan para pemimpin daerah. Lebih dari itu, susunan pendudukIndonesia juga akan sangat diwarnai oleh lapisan pendudukmuda yang akan sangatmempengaruhi perkembangan sosial (media sosial), ekonomi (konsumsi) dan politik(pilihanpadapemilu)Namundemikian,disampingberbagaipencapaiantersebut,Indonesiajugamenghadapiberbagaitantanganyangtakjuaringan.Tantangantersebutdiantaranya(a)rentannyakemandirianekonomiberupakemandirianmodalfinansial,teknologi,dankemandirianpasarakibatmasih tingginya imporbarangbarangyang sebenarnyadapatdikerjakansendiri atau diproduksi sendiri di dalam negeri; (b) masih rendahnya kualitasdemokrasi(lowqualityofdemocracy)yangditengaraidenganmaraknyapolitikkartelyang tidak memiliki kemauan untuk mengatasi berbagai masalah penting, sepertipenegakan hak asasi manusia dan korupsi; serta (c) masih terbatasnya ragam dankualitaspelayananpemerintahterhadapwarganegara,khususnyadalamperlindunganhakasasidanpenyediaanjaminansosial.Masihkentalnyapraktekkorupsi,menguatnyakasuskasusintoleransiberbasisagamayanggagaldiredamolehnegara,maupunberlanjutnyadiskriminasiterhadapkelompokmarjinal, seperti penyandang cacat, dalamperolehan kesempatan kerjamenunjukkanbahwa pembangunan yang berjalan di Indonesia masih bersifat eksklusif. Hal inidiperkuat olehmasalahmenaiknya ketimpangan atau kesenjangan pendapatan (0.41dibandingkan0.35),yanglahirseiringpertumbuhanekonomiselama10tahunterakhir.Dengan singkat, tantangan Indonesia ke depan adalah dari mendorong transformasidari tataran low quality of government menuju ke high quality government danmerombak pola pembangunan yang eksklusif menjadi inklusif bagi semua warganegara.Dalamkontekstersebut,agendaglobalpembangunanpaska2015menjadiacuanyangpenting bagi upaya transformasi tersebut. Seiring dengan berakhirnya MilleniumDevelopmentGoals(MDGs)padatahun2015,PerserikatanBangsaBangsa(PBB)sejaktahun 2010 telah mempersiapkan agenda pembangunan global baru untukmenggantikanMDGs.AgendapembangunanbarutersebutdiharapkandapatlebihbaikdibandingkanMDGsbaikdariprosesmaupunsubtansi.Terlebihlagi,denganmenengokpengalamandenganMDGs,Indonesiahanyatergolongsebagaisalahsatunegaradengancapaianmenengah.INFID sebagai forum NGO untuk pembangunan Indonesia memiliki mandat kegiatanuntukmenyelenggarakanKonferensi setiap 2 atau 3 tahun sekali. Hanya saja, karenaketerbatasan sumberdaya dan sumberdana, baru tahun ini tradisi Konferensi INFIDdimulai lagisetelah terakhirkalidiselenggarakanpadatahun2008.Konferensi INFID

2

memiliki dua fungsi. Pertama sebagai forumpembahasan tentang perkembangan dantrenpembangunansertaforumuntukmenghimpunisuisukebijakanyangpentingdanpatutmenjadiperhatiansertaprioritasINFID.Fungsiyangkeduaadalahmenjadiforumberjaringan, di mana partisipan dan jaringan kerja INFID membagi danmempertukarkan pengalaman dan menjalin kerja sama antarpihak, termasuk antarsesama dan dengan berbagai stakeholder termasuk pemerintah daerah dan lembagadonor.Konferensi kali diharapkan dapat memberi usulan dan pijakan untuk advokasikebijakan pembangunan terutama RPJM 20152019. Konferensi INFID 2013mengangkat tema besar Pembangunan untuk semua: Memperjuangkan KualitasPemerintah, Hak Asasi Manusia dan Inklusi dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah 20152019. Tema ini diangkat dengan beberapa pertimbangan. Pertama,MDGs tidak lain merupakan pendekatan pembangunan manusia yang mengukurpembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga hasilhasil nyata padakebebasandankapasitaswarganegaradi semua lapisan (termasukkaumperempuandan penyandang disabilitas) dan di semuawilayah Indonesia; Kedua, defisit capaianMDGs tahun 2015 hendaknya menjadi bahan pembelajaran bagi pembangunan kedepan, terutama untuk membela dan memperjuangkan hakhak kaum perempuansebagaimanatercermindaritidaktercapainyatargetpenurunanAngkaKematianIbudiIndonesia. Ketiga,Indonesia akan memasuki periode transisi karena pemilu akandiadakantahun2014danprioritaspembangunanakandisusunolehpemerintahbaru.Penting kiranya secara dini dan pada tahapan awal organisasi masyarakat sipil ikutserta dalam memikirkan, mengusulkan, dan ikut serta mewarnai prioritas dan arahpembangunan Indonesia di lima tahun ke depan.Keempat,sesuai mandatnya, INFIDperlu terus menyuarakan dan memperkuat usulan perubahan yang membela warganegara yang selama ini masih terpinggirkan seperti kaum perempuan, komunitaspenyandangdisabilitas,masyarakat adat, kaummiskin, dankelompokminoritas yangpadatigatahunterakhirinimengalamipenyingkirandandiskriminasi.Secaraumum,Konferensiinibertujuanuntuk: Membahas capaian terkini MDGs di Indonesia dan proyeksi bagi agenda

pembangunanpasca2015. Mempelajari praktik dan pengalaman inovatif/unggulan dari berbagai partisipan

dan jaringan INFID untuk mengumpulkan gagasan dan strategi pembangunanIndonesiauntukkedepan.

Menyusunusulan tentangprioritaspembangunandanperubahankebijakanuntukmendorong percepatan pencapaian MDGs dan pembangunan paska2015 melaluiRencanaPembangunanJangkaMenengah(RPJM)yangsaatinisedangdisusun

HasilyangdijangkakandariKonferensiiniadalah: Terumuskannya usulan mengenai prioritas dan perubahan kebijakan oleh INFID

bersama stakeholder (partisipan dan jaringan kerja INFID) terhadap rencanapembangunan Indonesia lima tahun ke depan (RPJM) dan agenda pembangunanpaska2015

Berlangsungnya pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan informasi di antarastakeholders perihal pemberdayaan warga, pemberdayaan ekonomi, dan jugastrategiorganisasimasyarakatsipildiIndonesiadalamupayameraihkeberlanjutandanperanyanglebihbesarlagibagiCSO(CivilSocietyOrganization)Indonesia.

3

Terfasilitasinya partisipasi sejumlah 100 anggota dan jaringan INFID dalamKonferensi. Partisipasi sejumlahwakil pemerintah pusat, sejumlah kepala daerah,danwakil lembaga donor bilateral dalam rangka pertukaran informasi dan dialogkebijakan.

Terselenggaranya forum pertemuan anggota INFID sebagai forum pemilihanpengurus,penguatananggota,dantatakelolakelembagaanINFID

4

II. PEMBUKAANDANPAPARANKUNCI

2.1. PembukaanSugengBahagijo(DirekturEksekutifINFID)

Pembangunantidakbisahanyadikerjakanolehpemerintah.Masyarakatmemilikiperanpentingkarena pemerintah memiliki keterbatasaninformasi,tenaga,danwaktu.Apalagi di era demokrasi sekarang ini. Banyaksekali barang publik yang diciptakan dandibangunolehmasyarakat, dengan atau tanpabantuan pemerintah. Peran masyarakat sangatpenting karena kelompokkelompok sepertiorganisasimasyarakat sipil (CSO) di Indonesiamemilikitigahal1. Mimpi, citacita dan imajinasi tentang

keadaaan yang lebih. CSO memiliki motifkepentingan publik (public regarding)ketimbang kepentingan diri sendiri (selfregarding)

2. Informasi,analisadandatadatatentangtentangbanyakaspekpembangunanyangsangatdiperlukanolehpublikdanpemerintah

3. Pengalaman melakukan ujicoba dan mempraktikkan serta melembagakanperbaikanperubahanbaikdilevelmikroataupunmakro

Sayangnya, sebagai bagian dari masyarakat, peran CSO di Indonesia belum banyakmemperoleh pengakuan. dibandingkan pengakuan dan dukungan pemerintah kepadasektor swasta,maka pengakuan dan dukungan kepada CSO sangat jauh danminimal.UndangUndang Ormas, misalnya, masih melihat CSO sebagai ancaman dan bukanmitra.Kita tahu bahwa untuk sektor swasta pemerintah memberikan keringanan pajak,percepatan ijin investasi, pengadaan tanah, dan skema kerjasama PPP (kemitraanpemerintahdanswasta)danpengakuandankerjasamadenganKadindansebagainya.Sudahwaktunya Indonesiamemihak danmemajukan peran CSO. Di berbagai negaramaju,negaramendorongdanmemperkuatperanmasyarakatmelakuiberbagairegulasidanskemamisalnyasaja, DipemerintahanadaKantorataupejabatkhususyangmenanganipemajuanperan

masyarakatdanCSO.diInggrisadamenteriuntukmasyarakatsipildenganmandatmendorongdanmemajukanperanCSOdanmasyarakat.

Ada skemadanapembangunanuntukdilaksanakanolehCSOmelaluimodel hibahkompetitifdantender,

Ada kebijakan pemerintah untuk mendorong kerjakerja volunter dankesukarelawananuntukmengatasiberbagaimasalahdandefisitpembangunan

Sayayakinsepenuhnya jikasajaadakoalisiaktifantarapemerintahdantemantemanCSO anti korupsi, maka dana 10 miliar dolar yang setiap tahun hilang mengalir keberbagai surga pajak (safe heaven), sebagai praktik penghindaran pajak melalui

5

berbagaipraktikillegal,akanbisadideteksi,ditemukandanakhirnyabisadikembalikankeIndonesia.Jika ada koalisi aktif antara pemerintah dan CSO yang aktif dalam pengembangankoperasi dan kredit union di kalimantan barat, maka seluruh Indonesia akan segeramemilikikoperasimilikmasyarakatyangandaldanberasetmiliardantriliunanSaya juga sangat percaya bahwa jika ada kemauan pemerintah untuk bekerjasamadengan berbagai kelompok advokasi penyandang cacat, maka dalam waktu yangsingkat, seluruh IndonesiaakansegeramemilikiperdadanpraktikperlindunganbagihakhakdiffableItuhanyahanya3 contoh saja,danmasihbanyakpenyelseianmasalahpembangunanyangdapatdipercepatataudipastikanterlaksanadenganperanCSO.Sebagaipenutup,baikjugakiranyasayamengenang3halyangpenting,10tahunlalu,ketika Indonesia masih diawasi oleh konsorisum donor bernama CGI, INFIDlahbersamaseluruhjaringannnyayangbersikapkritiskepadaCGIagarotonomikebijakanada di pihak Indonesia. INFIDlah yang mendesak Bank Dunia agar korupsi dalamproyekproyekBankDuniadipertanggungjawabkan.INFIDlahyangberkampanyeagarpengurangandanpenghapusanbebanutangIndonesia, agar Indonesiamemilikidanauntukmengurangikemiskinan.

2.2. Paparan Kunci Pertama Strategi IndonesiaMewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan, Inklusif dan Berkeadilan Armida Alisjahbana (MenteriPPN/KepalaBappenas)

Untukmengurangikesenjangandankemiskinan,diperlukan pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutandaninklusif.Krisisfinansialglobalmenyadarkan kita akan perlunya pembangunaninklusif karena pembangunan tersebutmenempatkan perekonomian ke jalurpertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalamjangka panjang. Saat inimerupakanmomentumyang tepat karena terdapat konsensus dankomitmenglobal.Pembangunan yang inklusif memerlukanpercepatanpertumbuhanekonomi dandituntutmampu menjawab isu dan persoalan lintasbidang (ekonomisosiallingkungan hiduptatakelolapolitikdanhokum),seperti:pertumbuhanekonomi,penyerapantenagakerja,pengurangankemiskinandanpemerataanhasilpembangunan,percepatankonsolidasidemokrasi,keberlanjutanpembangunan, efisiensi dan efektivitas programpembangunan, penguatan kapasitaskelembagaan,maupuntertibsosialdantertibhukum.

6

Strategipembangunaninklusifbisaditempuhmelalui4jalurpembangunan,yaitu:progrowth,propoor,projobs,proenvironmentdenganpeningkatandayasaingberbasisSDA,SDMdanIPTEK.Pilarpilarpembangunaninklusifdengandemikianmeliputi: Pertumbuhan Ekonomi dengan stabilitas dan pemerataan yang berkeadilan yang

meliputi strategi pertumbuhan ekonomi (growth), peningkatan stabilitas, sertapemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang samakepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan danmenikmatihasilpembangunan(inclusiveness)

Social inclusion yang meliputi akses ke kesehatan dan pendidikan (dasar danmenengah); pemenuhan infrastruktur dasar (hunian, air minum, sanitasi,elektrifikasi,sertabroadband),sertapengarusutamaangender

Perlindungan Sosial dengan pelaksanaan sistem perlindungan social yangkomprehensif yang mencakup asuransi sosial, bantuan dan pelayanan sosial,jaminansosialsertajarringpengamansosial.

Kelembagaan dan Tata Kelola yang baik dengan menempatkan good governancemenjadi prasyarat untuk peningkatan daya saing nasional dan suksesnyapembangunan

KerjasamaPembangunanInklusifmelaluipenguatankerjasamapemerintahdenganswasta dan NGO; serta sinergi dan koherensi dalam agenda pembangunanberkelanjutan di tingkat global seperti halnya memperkuat kelembagaanpembangunan berkelanjutan yang bersifat universal dan intergovernmental,keterlibatandalam high levelpolitical forum(HLPF)danpenyusunanagendadanstrategipembangunanpasca2015.

2.3. Paparan Kunci Kedua Merancang Agenda Pembangunan Pasca2015:

KeterlibatanAktorAntarKomunitasHeruPrasetya(DeputiKepalaUKP4)Pada tahun2015, agenda pembangunandanpengurangan kemiskinan global dari TujuanPembangunan Millenium (MDGs) yangdicanangkan pada bulan September tahun2000 akan mencapai tenggat akhirnya.Perserikatan BangsaBangsa telahmmebentuk Panel Ahli (HLPEP) untukmenyiapkan agenda pembangunan paska2015 yang bekerja antara Sepetmeber 2012hingga Mei 2013 melalui konsultasiinternasional dengan beragam pemangkukepentingan dalam 4 putaran dialog, yaituNew York, London, Monrovia, dan Bali.Indonesia adalah salah satu ketua dalam HLPEP. Oleh karenanya, Presiden SusiloBambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden No. 59/2012 telah membentukKomnas APP 2015 yang dipimpin oleh Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto. Danberanggotan15pejabatseniordarikemetriandanlembaga.

7

Dalam laporannya pada Sidang Majelis Umum PBB, HLPEP melaporkan perlunyadilakukan5pergeserantransformatifdalamagendapembangunanglobalpaska2015.Pergeseran tersebut meliputi: (i) leave no one behind (mengakhiri kelaparan dankemikiskinanekstrim);(ii)putsustainabledevelopmentatthecore(melaksanakantigadimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis social, ekonomi dan lingkungan);(iii) transform economies for jobs and inclusive growth (menciptakan keempatanpekerjaan dan penghidupan serta mengkaitkan pertumbuhan dengan pembangunanberkelanjutan);(iv)buildpeace,andeffective,openandaccountablepublicinstitutions(mewujudkan pembangunan yang bebas konflik dan kekerasan serta membangunlembagapublicyangterbukadanakuntabel);serta(v) forgeanewglobalpartnership(mengembangkanvisidansemangatbarukemitraanglobal).HLPEP merekomendasikan 12 tujuan (goals) dan 54 indikator bagi agendapembangunan global paska 2015 yang mencakup: (i) mengakhiri kemiskinan; (ii)memberdayakanperempuan(girlsandwomen)sertamencapaikesetaraangender;(iii)menyediakan pendidikan berkualitas serta pembelejaran seumur hidup; (iv)memastikanhidupyangsehat; (v)memastikanketercukupanpangandanpemenuhannutrisi yang baik; (vi)mewujudkan akses terhadap air dan sanitasi secara universal;(vii) ketersediaan energi yang berkelanjutan; (viii) penciptaan lapangan kerja, perikehidupan yang berkelanjutan serta pertumbuhan yang berkeadilan; (ix) pengelolaanassetsumberdayaalamsecaraberkelanjutan;(x)memastikantatakelolapemerintahanyangbaik sertakelembagaanyangefektif; (xi)memastikan tatakemasyarakatanyangdamaidanstabil;serta(xii)menciptakanlingkunganstrategisglobaldanmengkatalisirpembiayaan jangka panjang. Sidang Majelis Umum PBBke68 pada September 2013telahmenghasilkansebuahdokumenpentingGA/1144068thGAPlenary32ndMeeting(AM) yang menyatakan bahwa Agenda pembangunan paska 2015 mengakui kaitanantara kemiskinan dan penerapan pembangunan berkelanjutan serta menyerukanpendekatan yang koheren yang bekerja menuju kerangka pembangunan global yangtunggal dan serangkaian tujuan, sementara menghormati situasi, kebijakan, danprioritas nasional tiap negara. Oleh karenanya, dalam agenda pembangunan paska2015, tiap negara berwenang menetapkan target secara nasional bagi pencapaiantujuantujuanglobaltersebut.Rumusan akhir dari agenda pembangunan tersebutmasih terus dimatangkan hinggaSeptember 2015 melalui pertemuan internasional dalam jalur MDGs maupun prosesdialog serta konsultasi dalam jalurOWGTujuan PembangunanBerkelanjutan (SDGs).Dalam konteks ini, organisasi masyarakat sipil bisa berperan memberikan masukanpadaOWGmelaluimekanismeMajorGroupsmaupunkonsultasitematik.OrganisasimasyarakatsipilIndonesiatelahmengambilinisiatifdalamperantersebutmelaluikerjasamadenganpemerintah.DiNewYork,25September2013,bertempatdikantorpusatFordFoundationsertaberlatarbelakangSidangMajelisUmumPBBke68diNewYork,INFID, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk MDGs dan UKP4, bersama perwakilanorganisasi masyarakat sipil (OMS) termasuk: Kemitraan, Women Research Institute,Youth Working Group on Post2015 Development Agenda, Prakarsa dan TIFAFoundationmenggelarpertemuanIntercommunityinreality:Towardsanewplatformfor achieving MDGs and welcoming post2015 development agenda in Indonesiancontext untuk membahas pencapaian MDGs dan pembangunan pasca2015 diIndonesiamelaluiperansertaantarkomunitas.

8

Pertemuantersebutmerekomendasikanbeberapahalsebagaiberikut: Bersama mitra pembangunaninternasional maupun nasional organisasi

masyarakat sipil mengambil peran sentral dalam aktivitas pembangunanmaupunadvokasi, yang sebagian besar disebabkan oleh kedekatan mereka denganmasyarakat.

Inisiatif antarkomunitas merupakan penerapan dari sejumlah bentuk kerjasamayang ada seperti cogovernance, coproduction, cofinancing, dan jointdecisionmaking yang dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya dari seluruhpemangkukepentingan

Diperlukan dukungan masyarakat sipil, organisasi filantropi, mitra pembangunandansektorswasta.PentingagarAPBNmaupunAPBDyangadadibuatlebihefisien,bebaskorupsidanresponsifterhadapkebutuhanpemenuhanMDGs.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai langkah selanjutnya bagi Indonesiadalammenyongsongagendapembangunanpaska2015yaitu: Bekerja untuk pembangunan dalam skema antarkomunitas. Contoh: Badan

RekonstruksidanRehabilitasiAcehdanNias(20052009) Penyediaan alat dan mekanisme untuk kemitraan dalam skema antarkomunitas

Contoh:BRRsebagaientitaslegalyangmemilikifungsiimplementasidankoordinasi Membentuk institusi untuk menyokong kemitraan antarkomunitas untuk

pembangunan.Contoh:PencerahNusantara,IndonesiaMengajar,AkademiBerbagi PengakomodasiankemultisektorandankemultiaktorandalamRPJMNyangbertema

besar berkelanjutan (sustainability). RPJMN harus mengakomodasi masukan dariseluruh pihak, aktor di lapangan (OMS), perencana (pemerintah) dan pengawas,fasilitator (donor, filantropi). Pihak pencatat harus dibekali dengan pengetahuansupaya dapat mencatat secara holistik, terintegrasi untuk selanjutnyamenindaklanjuti temuantemuan di lapangan di tahap selanjutnya yaituperencanaan,pendefinisiandanpemrioritasan.

9

III. RANGKUMANPLENODANPEMBELAJARANDISKUSITERBUKA3.1. MDGs, Agenda Pembangunan Paska 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah(RPJM)Diskusi pleno dalam tahapan inimenghadirkan tiga nara sumber, yaitu (i)Chusnunia Chalim (Anggota Fraksi PKBKomisi IXDPRRI); (ii)HasbullahThabrani(Universitas Indonesia); serta (iii) BagusTakwin (Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia). Ketiga pembicaratersebutmemaparkanprioritasdalamRPJMyang terkait dengan agenda pembangunaninklusif,tantanganbagipelaksanaanSistemJaminanSosialNasional(SJSN)diIndonesia,serta hasil survey Barometer Sosial 2013yang mencoba mengukur pencapaiankeadilan social melalui usahausaha yangdilakukan oleh pemerintah, partai politikdanCSO.Diskusi tersebut mengungkapkan fakta bahwa kebutuhan akan program sosial padamasyarakat Indonesia sangat tinggi. Ini menjadi indikasi dari deprivasi dalamkebutuhan dasar, khususnya untuk bantuan pelayanan kesehatan, bantuan biayapendidikan, penyediaan lowongan kerja, dan bantuan usaha. Dalam persepsi warga,sepertiyangditunjukkanolehsuveyLPPsiUI, INFID,PerkumpulanPrakarsadanP2D,kebanyakanprogramsosialyangdiselenggarakanpemerintah(PNPM,PKH,Jamkesmas,Jampersal, subsidi pupuk dan BOS) masih belum berjalan secara memadai. Aksesterhadap program tersebut juga dinilai tidak merata Warga juga menilai bahwakeadilansosialsebagaiperwujudankesempatandanpeluanghidupyangsetarabelummenjadiprioritasutamabagipemerintahpusat,pemerintahdaerahdanpartaipolitikdiIndonesia.PlenoinikemudiandiikutidengandiskusiterbukabertemaPembelajaranMDGsyangterbagidalam tigadiskusiparareldengansubtopik sebagaiberikut: (i) MDGsdalamPerspekttif CSOs membahas isu keterwakilan perempuan, buruhmigrant, pluralism,sertaperankelompokdifabeldenganpembicaraDianKartikaSari(KoalisiPerempuanIndonesia),AnisHidayah(MigrantCare),IsmailHasani(SetaraInstitute)danRisnawatiUtami(KomnasDifabel);(ii)MembedahAngkaKematianIbumembahasisutingginyaangka kematian ibu di Indonesia serta permasalahan yang menyebabkannya denganpembicaraMissiyah(KAPALPerempuan),VictoriaFanggidae(PerkumpulanPrakarsa)sertaAhmadSyafiq(FakultasKesehatanMasyarakatUniversitas Indonesia);serta(iii)Kemiskinan, Ketimpangan dan Inklusi Sosial menghadirkan Vivi Yulaswaty(Bappenas), Setyo Budiantoro (Perkumpulan Prakarsa), dan Kunta Nugraha (BadanKebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan) sebagai pembicara untuk mendiskusikan

10

upayaperluasanjaminansosial,akurasigariskemiskinansertapenakaranketimpanganpendapatandankesempatandiIndonesia.Diskusi yang dilakukan menunjukkan masih belum inklusifnya proses pembangunanyang berjalan di Indonesia di mana perempuan sering kali masih menjadi kelompokyang dipinggirkan. Oleh karenanya, dalam konteks politik Indonesia, perjuanganketerwakilan politik perempuan masih sangat relevan karena meskipun jumlahketerwakilan perempuan semakin meningkat, ternyata kebijakan dan hasilhasilpembangunanyang adil genderbelumbisadiwujudkan. Kebijakanyangberkeadilan,akanterwujudbilagerakanmasyarakatsipildanterutamagerakanperempuanbekerjaefektif di dua aras, yaitu pengorganisasian dan penguatan kapasitas advokasimasyarakat,sertapeningkatankapasitaskepemimpinanpolitikperempuanRangkaian diskusi tersebut juga menguatkan temuan dalam sessi pleno tentangberbagai dimensi ketimpangan yang ada. Ketimpangan akses masih merupakantantanganseriusdalamperwujudankesejahteraanbagi semuadanpencapaianMDGs.Kelompok difabel, sebagai contoh, masih terabaikan dalam proses perencanaan danperumusan kebijakan. Demikian juga para pekerja migran yang mengalami praktekmigrasi berbiaya tinggi, monopolistik, serta mendekati praktek trafficking danperbudakandenganjaminanpemenuhanhakyangsangatterbatas.Pekerjamigranjugamerupakan bagian dari kelompok pekerja informal, selain petani, nelayan, buruhperkebunan, pekerja informal perkotaan, yang akan menghadapi kesulitan dalammengaksessistemjaminansosialnasional.Berbagai kelemahan kebijakan juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Dalamkonteks pluralisme, pembangunan yang selama ini digalakkan oleh pemerintah lebihberorientasipadapertumbuhanekonomisertamengabaikanfaktasosialkeberagamanmasyarakat Indonesia. Negara seakan berasumsi bahwa bila pembangunan ekonomidapat diakselerasi, maka dengan sendirinya masyarakat akan semakin toleran danterhindar dari konflik yang berbasis SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).Namun,maraknyaaksiaksirepresidankekerasanterhadapkelompokminoritassejaktahun 2010 menunjukkan bahwa oreintasi pertumbuhan tidak dengan sendirinyamenciptakan inklusidantoleransi.Semantara itu,politikanggaranyangtidakresposifgendermenyebabkanrendahnyaalokasianggarandalambelanjapemerintahpusatdandaerahuntukmenekanangkakematianibu.Disisi lain,dalamkebijakanpengurangankemiskinan,diperlukanmetodepengukuranyang baru yang dapat melihat kemiskinan secara lebih lengkap dan tidak sekedarmemandang kemiskinan sebagai rendahnya tingkat pengeluaran. Pengukurankemiskinannasionalyangbarusudahsemestinyamenjagaprinsipkomparabilitasantardaerah dan mengakomodasi definisi kemiskinan yang sesuai dengan perundangundanganyangada.Demikianduladalampengukuranketimpangankarenapengukuranketimpanganpenadapatanharusmulaimemperhitungkanperandaripendapatannonpasar(nonmarketincome)untukmenghindaribiaskalkulasidanpenerpanakebijakanyangtidaktepat.

11

3.2. MemperkuatKualitasPemerintahdanPembangunanInklusifSosialTahapan ini menghadirkannara sumber tunggal, yaituBasuki Tjahaja Purnama(Wakil Gubernur DKIJakarta) untuk memaparkanupaya penguatan kualitaspemerintah danpembangunan inklusif sosialdi Jakarta. Diskusi terbukadengan tema TantanganPembangunan paska2015kemudian menyambungpaparan tunggal tersebut.Diskusi ini terbagi menjaditiga subtopik yangberlangsungsecarapararelsebagaiberikut:(i)KualitasPemerintah,PelayananPublikdan Pemberantasan Korupsi dengan pembicara Danang Widoyoko (ICW), DadangTrisasongko (TII), dan Arie Sujito (IRE Yogya) mendiskusikan kampanye menujupolitik bersih 2014, capaian Open Government di Indonesia serta dinamikademokratisasi di kabupaten dan kota; (ii) Pemajuan dan Penyelesaian HAM diIndonesia dengan pembicara Poengky Indarti (Imparsial) danHarisAzhar (KontraS)mendiskusikansinergiadvokasiHAMditingkatlokalhinggainternasionalsertaagendaPemilu 2014; dan (iii) Memikirkan dan Memajukan Kota dan Kabupaten HAM diIndonesiadenganpembicaraHilmanHandoni(INFID), IlhamArifSirajudin(WalikotaMakassar), dan Abdul Kholiq Arif (Bupati Wonosobo) mendiskusikan pengalamanpemerintah lokal dalam mendorong partisipasi, pencapaian MDGs serta penguatantoleransidalampembangunandidaerahnya.Penanganan pelanggaranHAMmerupakan salah satu tantangan utama dalam agendapembangunan paska2015. Masih kuatnya impunitas pelaku dan terbatasnyarehabilitasidankompensasibagikorbanmembuatnegaraterlihatmengabaikankorbansertamendorongmasihmeluasnyapraktekpelanggaranHAMdiIndonesia.Disisilain,dalamperspektifHAM,pelaksanaanMDGsjugamemilikikelemahan,yaitu(i)pengikatMDGs hanya berdasarkan deklarasi sehingga hanyamenjadi penganjur untuk ditaati,mengandalkankomitmenpemerintahdaripadakewajiban,dantidakmemilikialatukuryangkuatdalammengukurkemajuan; serta (ii) MDGs,menitikberatkanpemenuhanhakekonomidansosialbelaka.Pandanganinicukupterbelakang,dalamperspektifhakasasimanusia, pendekatanyangkoheren sudahmengemukadimanahak sipil, politik,ekonomi, sosial dan budaya dilihat dalam satu tarikannafas. Dalam artian, hak asasi,setiapjenishaknya,salingterkait.PengarusutamaanHAMtersebutdapatdimulaidaritingkatlokal.Implementasimodelkota berperpekstif HAM bisa menjadi acuan dengan menerapkan prinsip (i)penghormatanatasmartabatmanusia;(ii)keberpihakanpadawargamarginal;difabel,orangtua,anakanak;(iii)jaminanberekspresidanbebasdiskriminasibagiwarganya.Mempraktikkan demokrasi ; (iv) partisipasi warga dalam proses pembangunan.

12

Membangun kepemilikanwarga atas kota; serta (v) pemerintahan kota yang terbukadan akuntabel. Barcelona, Montreal, Porto Alegre, Gwangju, serta Mexico CitymerupakancontohcontohkotaberperspektifHAMdidunia.DiIndonesia,uapayayangdilakukan oleh Kota Makassar melalui Program Makassar Bebas (IASMO) denganmembebaskan warga Makassar dari biaya penyediaan hakhak dasar mulai daripelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan hingga kematianmerupakanmodelyangbisadirujuk.Namun, banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan perluasan modelmodel tersebut. Tantangan seriusyangperlumendapatkanperhatian saat inidankedepanadalah,bagaimanamelakukantransformasidemokrasilokal,membenahiproseskelola kekuasaan yang bertumpu pada emansipasi masyarakat sipil dan politik agarbermaknapadapembaharuanpemerintahanlokal.Belakanganinididalammenghadapikelesuan politik lokal, ada kecenderungan pilihanpilihan resolusinya mudahdisederhanakandalamkerangkalangkahpragmatisdenganmendasarkanpadalembagahukum. Faktanyamasalahmasalah politik demokrasi (misalnya ketegangan, sengketadanperselisihankebijakan)yanghanyadialirkanpadapenyelesaianjalurhukumpadaakhirnya tidak bisa menghasilkan demokrasi yang bermakna. Kecenderungannya,penyelesaian hukum melakukan register moral, melakukan reduksi politik ke ranahmoral, terjadi depolitisasi demokrasi. Bahkan penyelesaian hukum mendorongpertikaian moral atau nilai, menstimulasi terjadi kekerasan sebagaimana disaksikandalamepisodedemokratisasisejauhini.Dalam konteks nasional, seyogyanya, Pemilu 2014 bisa menjadi momentum pentingdalamperbaikan kondisiHAM. dengan kata lain untukmemastikan pergantian rezimataupenguatanrezimyangberpihakpadapemenuhanhakhakasasimanusia.Caranyadengan, pertama, memastikan partisipasi politik warga berjalan untuk menuntutkebebasan sipil, keadilan sosial dan perlindungan minoritas dari diskriminasi dalamkerangkajaminandanpenegakanhukum(ruleoflaw).KetiadaanpartisipasiwargadanpenegakanhukumakanmenjadikanIndonesiakedepantanpakejelasan.Kedua,PemilusepatutnyabisadigunakanuntukmemilihcalegdancalonpresidenyangmemberikanjaminanpadapenegakanHAM;bisamemahamipertanggungjawaban,keterjawabandanbisa melakukan penegakan HAM, sebagaimana disebutkan diatas. Ketiga, lembagalembaga negara harus didorong menjadi independen dalam tugastugasnya untukmenciptakanakuntabilitas.Hal inibisadiartikansebagaibahwaPemilumenjadiajangujicobamembangunindikatorkedepan,apakahlembagalembaganegarasepertiKPU,Komnas HAM dan Ombudsman bisa bekerja secara profesional dan obyektif dalammandatdanpemenuhanhakhakkonstitusionalwarganegara.Meskipunsampaisejauhini kitamelihat ada sejumlahproblemyang signifikan,darimulai kepercayaanpublikyang menurun pada mereka, ketiadaan onformasi untuk berhubungan dalam soalmelaporkanpersoalandankontrolhasilkerja,danketidakpahamandalampelaksanaantugas.

13

3.3. PraktekPraktekCerdasdiIndonesiaDiskusi pleno dalam tahapan inimenghadirkanempat nara sumber, yaitu: (i) John Bamba(institut Dayakologi): (ii) Ainun Chomsun(Akademi Berbagi); (iii) Diah Saminarsih(Kantor Utusan Khusus Presiden RI untukMDGs); serta (iv) Jacob Tanda (kepala desaMbatakapidu, Sumba Timur). Keempat narasumber tersebut memaparkan pengalamanpenguatan hakhak ekonomi warga melaluicredit union (CU) di Kalimantan Barat,penguatan petani menujua pertanianberkelanjutan di Sumba Timur, serta inovasiinovasdalamupayaperluasanaksespendidikanbagi semua serta penurunan angka kematianibu.Diskusi yang berlangsung menemukanpentingnya menciptakan serta mereplikasiinovas/praktekpraktek cerdas nonkonvensional untuk mendukung pencapaianMDGs serta praktek pembangunan inklusif.ModelyangdikembangkanolehAkademiBerbagidanPencerahNusantaramerupakanvarian dari inovasi tersebut. Akademi Berbagi, sebagai contoh, membangun aksesbelajar seluasluasnya dengan mudah dan merata ke berbagai wilayah di Indonesiadenganmemanfaatkankemajuanteknologidanjejaringsosialdiinternetuntukmenjadijembatan penghubung antara pemilik ilmu dan pembelajar dengan membuang sekatyang ada, karena semua orang adalah setara dan mengembangkan jejaring lintasbidang, geografi, dan strata sosial. Sementara itu Pencerah Nusantara berhasilmemfasilitasikemitraanantarasektorswasta,pemerintahdanmasyarakatsipiluntukmemperluas [pelayanan kesehatan di tingkat lokalmelalui penerapan teknologi yangtepatguna.Di tingkat lokal, pengalaman Jacob Tanda menunjukkan kelenturan komunitas akarrumput dalammenciptakan inovasi bagi keberlanjutan perikehidupanmereka. DesaMbatakapidu di Sumba Timur menghadapi permasalahan kerawanan pangan danketerbatasanakses terhadappelayanandasar. Namun,di sisi lain,desa tersebut jugamempunyai potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan, sumber mata airtawardanlahanyangluas,sertahubungankekeluargaandangotongroyongyangkuatdi masyarakat Mbatakapidu. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya inisiatifKepalaDesaMbatakapiduuntukmengembangkandesanyamelaluiprogramketahananpangan dengan menyiapkan lumbung pangan. Program ini mewajibkan masyarakatuntuk menanam tanaman lokal, tanaman perkebunan dan peternakan. Dari sisipendidikan, Desa mengajukan proposal untuk pembangunan gedung sekolah dasar.Sedangkan untuk mengatasi kebutuhan akan dana pendidikan, maka dilakukanprogramTabunganPendidikanAnakdenganmelibatkanseluruhkelompokmasyarakatantaralainPKKdankelompoktani.

14

PlenoinikemudiandiikutidengandiskusiterbukabertemaKerjasamaPembangunanyang terbagi menjadi tiga subtopik diksusi pararel sebagai berikut; (i) MendorongAkuntabilitasSektorSwastamembahasperansektorswastasebagaiagenperubahansocial serta pengalaman dalam penguatan akuntabilitas sektor ini dengan pembicaraParto (PP KASBI), J. Prastowo (KAI), serta Veronika Ratri Kustanti (Bisnis WatchIndonesia); (ii) Open Government di Indonesia: Capaian dan Kendala denganpembicaraAhmadFaisol(MediaLink),RonaldRofiandri(PSHK),TaraHidayat(DeputiIV UKP4), serta Abdulhamid Dipopramono (KIP); dan (iii) Menuju PembiayaanPembangunan membahas ruang fiskal dalam APBN untuk penerapan Basic Income,alokasi anggaran negara yang ProPoor, trust fund untuk CSO serta sumbersumberpembiayaan domestik dalam pembangunan melalui pemaparan Michael B. Hoelman(Yayasan TIFA), Abdul Waidl (KAI), Zoemrotin (Wali Amanah CSO MCI), Handoko(Remdec)sertaPurwiyanto(KementrianKeuangan).Rangkaian diskusi tersebut mengungkapkan kebutuhan untuk meredefinisikanakuntabilitassektorswastasertainstrumenyangdibutuhkan.Dalam konteks hubungan industrial, Parto menegaskan bahwa kebebasan berserikatmerupakanhakyangdijamindalamUndangUndang(UU),namundalamkenyataannyahak tersebut belum dinikmati oleh buruh di banyak tempat. Untuk mendorongperluasanaksesterhadaphaktersebut,KASBImemfasilitasidialogdannegosiasiantaraserikat buruh perusahaan dan pihak perusahaan tempat mereka bekerja denganpemilik merek (brand) dan pembeli (buyer) besar untuk ikut serta duduk untukkemudian menyepakati perjanjian bersama mengenai masalahmasalah hubunganindustrial, upah dan kebebasan berserikat lewat serikat buruh di masingmasingperusahaanpemasokmereka.Keterlibatanpemilikbrandsangatefektifkarenamerekalebih berpengaruh dan ditakuti daripada aturan yang dibuat pemerintah. Makasejumlah pemilik brand besar seperti NIKE, ADIDAS, PUMA, NEW BALANCE inimembuatperjanjiankerjabersama(protokol)yangdapatmempengaruhipemilikbrandlainnya,soalkebutuhanserikatburuhditingkatperusahaan.Dibutuhkanwaktukuranglebih tiga tahun untuk menyelesaikan pembahasan protokol tersebut. Diharapkandenganadanyaprotokoltersebut,serikatburuhbenarbenardapatberoperasidimanamereka dapat berunding dan menghasilkan kseepakatankesepakatan di tingkatperusahaan.Ratri, dari sisi lain, menekankan tanggung jawab pihak swasta dalam mendorongakuntabilitasyanglebihbaik.Sektorswastabergerakdalamtigadimensi(triplebottomline) yaitu dimensi ekonomis (menghasilkan keuntungan), sosial (pertumbuhanekonomi dan kesejahteraan masyarakat), dan lingkungan (kelestarian lingkungan).PendekatanCSR(corporatesocialresponsibility)merupakanwahanabagiperwujudantanggung jawab tersebut. Salah satu model yang dikembangkan oleh BWI adalahmemfasilitasi kemitraan antara perusahaan dan petani di mana petani mempunyaisahamataspabrikpengolahanproduksiyangdidirikandenganbantuanmodalmelaluipinjaman berbunga rendah. Contoh lain adalah pemantauan berlanjut terhadappraktekpraktekakuntabilitassektorswastamelaluipembentukanNationalReferenceGroupMultistakeholderForum.Dalamtataranyang lebihmakro,akuntabilitas tersebut terkaiteratdengankontribusisektor swasta dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Seperti yangdisampaikanPrastowo,penerimaanpajakdi Indonesiamasih tergolong rendahuntuk

15

bisa mendorong peran pemerintah yang efektif dalam menyediakan layanan publikyangberkualitasdanpertumbuhanyangberkelanjutan.Namun,akuntabilitastersebuttidakhanyamencakupstrukturpenerimaanpajaknamunjugaharusdilengkapidenganpenciptaan model publicprivate partnership yang baik untuk memfasilitasi tatakelola yang kompetitif, fair, efisien, akuntabel, berorientasi hasil, serta perubahanparadigmapolitikanggaranmenujuanggaranyangproorangmiskin.Anggaran yang pro orangmiskin (pro poor budget) adalah kebijakan anggaran yangberpihak kepada kaummiskin. Berpihakmaknanya anggaran yang bermanfaat untukkaum miskin, dekatnya akses, partisipasi, dan kontrol masyarakat miskin atasperencanaandanpenganggarannasional dandaerah. Propoor budget bukanhanyabudget for the poor, bukan hanya serangkaian program untuk orang miskin, apalagisifatnyayangkaritatif, instan,danberjangkapendek.Propoorbudgetadalahstrategidankebijakanpenanggulangankemiskinan. Alokasianggaranyangproorangmiskinadalahdarisegikebijakanpendapatantidakmemberatkanorangmiskin,dandarisegikebijakanbelanjadimaksudkanuntukmengurangibebanpengeluarandanmendukungkenaikan pendapatan mereka. Oleh karena itu, kebijakan anggaran juga harusdiarahkan untuk menumbuhkan ekonomi riil dan menciptakan sentrasentrapertumbuhanekonomiuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat.DiskusitersebutjugamengungkapkanbahwaIndonesiakinisemakinmemerlukanduahal utama, yakni; pertama, pertumbuhan ekonomi yang ramah kepada seluruhwarganya termasuk mereka yang miskin (inklusif) sekaligus kedua, kebijakanperlindungan sosial yang juga ramah kepada pertumbuhan ekonomi. Indonesiamemerlukan rancangan kebijakan dan kelembagaan yang dapat mengurangiketidakadilan, kerentanan dan ketimpangan. Dalam situasi seperti ini, kebijakanjaminanpendapatandasar layakmendapatkanperhatian. Berbedadari transfer tunaibersyarat,jaminanpendapatandasarmerupakantunjanganpendapatanyangdiberikantanpa syarat (unconditional) bagi semua individu warga negara (universal). Tanpasyarat dalam arti tidak memerlukan komitmen perilaku tertentu baik sebelum atausesudah seorangwarga negaramenerimanya. Kebijakan ini juga tidakmembutuhkanbuktibukti pendukung sebagaimana yang biasanya disyaratkan padamodel asuransisosial.Jaminanpendapatandasarditerimadalamjumlahyangsamaolehsetiapindividu(bukankeluarga)terlepasdarijeniskelamin,usia,statuspekerjaan,statusperkawinan,atau halhal lainnya yangmembedakan satu individiuwarga negara dengan individuwarga negara yang lain. Dalam jaminan pendapatan dasar, masingmasing warganegara dipercaya untukmemutuskan sendiri keputusan terbaik dalammenggunakantunjangantunaiyangdidapatkansebagaihaknya.Jaminanpendapatandasarkarenanyabukan saja ditujukan untuk mengobati kemiskinan dan ketimpangan sosial, akantetapi sekaligus pula untukmencegah pemiskinan dan ketimpangan.Namun, jaminanpendapatan dasar juga dapat ditinjau sebagai rasionalisasi dari system perlindungansosial yang ada saat ini, yakni upayamengurangi dimensi kemiskinan yang beragamatau jebakan pengangguran, atau bahkan alternative terhadap persyaratan birokrasiyangberbelitbelitdalammengaksesmanfaatprogramperlindungansosial.Sementara itu, organisasi masyarakat sipil (CSO) sebagai salah satu aktor utamapembangunan, juga dituntut untuk membenahi akuntabiliats serta keberlanjutannya.Penguatan sistem keberlanjutan sumberdaya perlu dilakukan untuk memperkuatkedaulatan dan mendukung keberlanjutan gagasan dan kerja perubahan yangdilakukan. Sistem manajemen perlu dibangun sebagai sistem manajemen

16

organisasi/kelembagaan sehingga organisasi memiliki araharah strategis yang kuatuntukmemperkuat kedaulatan dan keberlanjutannya. Kebijakan dan rencana strategiyang secara khusus untuk keberlanjutan sumberdaya organisasi perlu disiapkan dandijalankan secara sistematis dengan meperhitungkan secara cermat peluang danpotensiyangdimilikiorganisasi.Beberapa langkah yang ditempuh CSO dan cukup sukses selama ini antara lain:Pertama, menetapkan kebijakan dan membangun sistem untuk memperkuat danacadangan(endowmentfund)organisasiuntukmendukunglikuiditasdankesejehteraanaktivisnya.Kedua,melakukanpenggalangandanadanapublikdankerja samadenganberbagai pihak sejauh tidak bertentangan dengan visi dan nilainilai dasar yangditetapkan organisasi. Ketiga, mengembangkan keberagaman sumbersumberpedanaansecaraproporsionaldenganmengutamakansumbersumberpendanaanlokalsehinggatidaksepenuhnyabergantungpadahanyasatusumberpendanaan.Keempat,mengembangkan usahausaha yang dimiliki bersamamasyarakat dan dikelola secaraprofesionaldenganprinsipuntukmobilisasisumberpendanaanlokaluntukpenguatandanacadanganorganisasi.Selamabeberapatahunterakhirini,modelusahainibanyakberkembangdiwilayahpedesaandansekaligusmampumenumbuhkanperekonomianrakyatperdesaan.Rangkaian diskusi tersebut juga upaya negara untuk mengatur akuntabilitas CSOmelaluiregulasibirokratisbisamembawadampakyangkotraproduktifterhadapruangkebebasan berserikat dan pemenuhan hak dasar warga negara untuk menyatakanpendapat. RUU Ormas, sebagai contoh, bisa memasung efektivitas kerja CSO dalambelenggukerumitanadministrasidanbirokrasisertammeperluaskontrolpolitiknegaraterhadap warga serta menciptakan konflik norma dalam relasi antara negara danmasyarakat sipil. Hal ini tidak akanmenolong, baik negaramaupunmasyarakat sipil,untuk menangani tantangan basar dalam agenda pembangunan paska2015, yaitupenghapusan kesenjangan, termasuk kesenjangan informasi. CSO dibutuhkan untukmengembangkan literasi informasi bagi kelompok masyarakat, kemampuan untukmemperoleh, mereproduksi dan produksi informasi sebagai pengetahuan bersamasertamendorong ruangruangpartisipasi dalam inisiatif pemerintahan terbuka. Olehkarena itu adalahpentinguntuk terusmendorong inisiatif seperti OpenGovernmentInitiativekarena inisiatif ini tidaksematabersifat teknokratis tapimerupakanbagiandarimoduspeningkatanpartisipasiwargadanpemenuhanhakatasinformasi.

17

IV. RUMUSANKONFERENSI

Capaian pembangunan di Indonesia masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.Hal ini menyebabkan kesenjangan yang kian melebar dan terabaikannya indikatorindikatorsosial.Pemenuhankebutuhankebutuhandasarmasyarakatmasihterkendalaoleh minimnya anggaran, ketidakefektifan pelaksanaan dan ketiadaan dukunganpolitik.Human rights based approach to development, sebuah kerangka Hak Asasi Manusia(HAM)yangmengharuskanpenghormatanmartabatmanusiadalamperencanaandanpelaksanaan pembangunan belum dipraktekkan secara maksimal sehinggapembangunan masih berwatak eksklusif dan diskriminatif. Diskriminasi terhadapperempuan, difabel danpemeluk agamaminoritasmasih terjadi dalamkebijakandanpraktekpraktek keseharian masyarakat sehingga menghalangi warga perempuan,difabel, dan pemeluk agama minoritas untuk menikmati hakhak asasinya danmemaksimalkanpartisipasinyadalampembangunan.Oleh karenanya pembangunan ke depan harus mengintegrasikan pendekatan HAMsecara komprehensif meliputi hakhak sipil dan politik, dan hakhak ekonomi sosialbudayabagi semuadalamsatukerangkaperlindungandanpemenuhanhakhakasasimanusiasecarasubstantifbaikekonomi,social,budayadanpolitik.Prioritaskebutuhanmasyarakat masih bersifat hal yang dasar (basic needs) menunjukkan kesejahteraanmasyarakatsangatlahjauh.Pengambilkebijakanharusmeresponhalinidenganalokasianggaran yang memadai untuk memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasarmasyarakat,misalnyakesehatan,pendidikan,lapangankerjadansebagainya.Pelayananpublikdanseluruhfasilitaspublikharuslahbisadiaksesolehkelompokrentansepertidisabilitas,minoritasagamadansuku,kelompoklansia,perempuandananakanakdansemuamasyarakat.Pembangunan juga harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraansubstantif antara lakilaki dan perempuan, antar kelas dan antar generasi denganmengupayakan tindakantindakan khusus berupa programprogram perlindungansosialuntukmengatasisituasidiskriminatifyangdialamiolehjeniskelamin,etnis,ras,danpemelukagamatertentu.Kebijakan tentang pembangunan harus mengakui dan melindungi organisasimasyarakat sipil (CSO) sebagai mitra strategis pemerintah di segala tingkatan.Pemerintah memastikan adanya ruang bagi organisasi masyarakat sipil untukmengaksesinformasitentangpembangunandanmemberikanumpanbalikpadaprosesdanhasilpembangunan.Upayauntukmemaksimalkanhasilpembangunan jugaharusditopang denganmenciptakan lingkungan yangmendukung sepeti tata pemerintahanyangbaik,kualitaspemerintah,pemberantasankorupsidankesetaraan.Selain itu, pembiayaan pembangunan yang selalu mengandalkan hutang, baik dalamnegeridan luarnegeri, sudahwaktunyadiakhiri. Indonesiamempunyaipotensibesarmembiayai pembangunan sendiri melalui pajak. Pengemplangan, penghindaran danpelarian pajak perlu ditindak tegas dan diakhiri agar pembiayaan pembangunan bisamandiri dan berkelanjutan. Pembangunan ke depan juga harusmenilai ulang ukurankeberhasilanpembangunandengancapaianterukuryanglebihluasyaitupengurangankemiskinan,kesenjangandanpeningkatankualitasmanusia

LAMPIRAN1.

AGENDAKONFERENSIINFID2013,2627NOVEMBER2013

HariPertama

26November201312.0013.00 PendaftaranPesertadanMakanSiang13.0013.30 Pembukaan:

SambutanDirekturINFID,SugengBahagijo SambutanKetuaBadanPengurusINFID,JDanangWidoyoko

13.3014.00 KeynoteSpeaker: ArmidaAlisjahbana,KepalaPPN/BapenasRI HeruPrasetyo,DeputiIUKP4RI

14.0015.30 Pleno1:MDGs,AgendaPembangunanPasca2015danRencanaPembangunanJangka

Menengah(RPJM) ChusnuniaChalim,KomisiIXDPRRI

BerbagaiPrioritasdalamRPJMkedepan:BagaimanaMemastikanPembangunanInklusifmenjadiKenyataan?

HasbullahThabrani,UniversitasIndonesiaRealitadanUtopiaJaminanSosialdiIndonesia:Apayangakanterjadipadatahun2014

BagusTakwin,UniversitasIndonesiaTemuanBarometerSosialdiIndonesia

Moderator:BudiartoShambazy,Kompas

15.3015.45 Break15.4517.45 OpenParallelDiscussionPembelajaranMDGs MDGsdalamPerspektifCSOs

DianKartikaSari,KPIKeterwakilanPerempuan,KetidakadilandanKebijakanKeadilankedepan

AnisHidayah,MigrantCareBuruhMigrandanMDGs

IsmailHasani,SetaraInstitutePluralismedalamMDGs

RisnawatiUtami,KonasDifabelPeranKelompokDifabeldalamMDGsModerator:MeuthiaGaniRohman,UI

MembedahAngkaKematianIbu Missiyah,Kapal

PerempuanSebabdanFaktorpenyumbangkepadatingginyaakangKematianIbu:HasilPenelitianKapalPerempuan

AhmadSyafiq,FKMUI VictoriaFanggidae,

PRAKARSAMengurai PersoalanAngkaKematian IbudiIndonesiaModerator:IrawanSaptono,ISAI

Kemiskinan,KetimpangandanInklusiSosial ViviYulaswaty,

DirektoratPerlindunganSosialBappenasPerluasanJaminansosialdanKebijakanSosialdiIndonesia

SetyoBudiantoro,PerkumpulanPrakarsaMenilaiUlangPovertyLinediIndonesia

KuntaNugraha,KetimpanganPendapatandanKesempatandiIndonesiaModerator:SartiyahYusran,KPISulawesiTenggara

17.45 Selesai18.3021.00 DiskusiterbatasInequality (undangankhusus)

HariKedua27November2013

09.0009.30 Pleno2:KeynoteSpeech:BasukiTjahajaPurnama, Wakil GubernurDKIJakartaMemperkuatKualitasPemerintahdanPembangunanInklusifSosialdiJakarta

09.3011.30 DiskusiParalelTerbuka:TantanganPembangunanPasca2015

KualitasPemerintah,PelayananPublikdanPemberantasanKorupsi AbrahamSamad,KPK

CapaiandanStrategiKPKdalamPemberantasanKorupsidiIndonesia

DanangWidoyoko,ICWPemberantasanKorupsidanKampanyeMenujuPolitikBersih2014

DadangTrisasongko,TIICapaiandanPengalamanOpenGovernmentdiIndonesia

ArieSudjito,IREYogyaDemokratisasiKabupatendanKotaModerator:WicaksonoSarosa,Kemitraan

AgendaPemajuandanPenyelesaianHAMDiIndonesia IndriaswatiDiahS,

ELSAMUrgensidanRelevansiKomisiKeadilandanRekonsiliasiuntukpenyelesaianpelanggaranHAMberatdimasalalu

PoengkyIndarti,ImparsialSinergiAdvokasiHAMdiTingkatLokalhinggaInternasional

HarisAzhar,KontraSTantangandanPeluangPemajuanHAMsertaAgendaPemilu2014

Moderator:YanChrisWarinussy,FokerLSMPapua

MemikirkandanMemajukanKotadanKabupatenHAMdiIndonesia(HumanRightsCities) HilmanHandoni,

INFIDMendorongHumanRightCitydiIndonesia

PemerintahProvinsiDKIJakartaPengalamanDKIdalamKartuJakartaSehatdanKartuJakartaPintar

IlhamArifSirajudin,WalikotaMakassarPengalamanPartisipasiMasyarakatdiMakasar

AbdulKholiqArif,BupatiWonosoboPengalamanWonosobomemajukanMDGsdanToleransimenujuKabupatenHAMdiIndonesia

Moderator:MarcoKusumawijaya,RujakInstitute

11.3011.45 Break11.4513.00 Pleno3:PraktikPraktikCerdasdiIndonesia

JohnBamba,InstitutDayakologi

PengalamanPancurKasihdalammemperkuathakhakekonomiwargamelaluiCreditUnion(CU)diKalimantanBarat

AinunChomsun,AkademiBerbagiPengalamanPerluasanHakHakPendidikanuntukSemua.

DiahSaminarsih,KantorUtusanKhususPresidenRIuntukMDGsPengalamanPencerahNusantaraMemecahKebuntuanTingginyaAngkaKematianIbu

JacobTanda,KepalaDesaMbatakapidu,SumbaTimurMemperkuatPetaniMenujuPertanianBerkelanjutan

Moderator:HamongSantono,INFID

13.0014.00 IstirahatMakanSiang

14.0016.00 OpenParalelDiscussion KerjasamaPembangunan MendorongAkuntabilitasSektor

Swasta Parto,PPKASBI

PengalamanMemperkuatKebebasanBerserikatdiIndonesia

J.Prastowo,KAIAkuntabilitasSektorSwastadanPembangunan

VeronikaRatriKustanti,BisnisWatchIndonesiaPeranSektorSwastamemajukanpembangunandalamAgenPerubahanSosial

Moderator:ChrisWangkay,Oxfam

OpenGovernmentdiIndonesia:CapaiandanKendala AhmadFaisol,Media

Link"CapaianUUKIPdanRencanaAksiCSOuntukOpenGovernmentdiIndonesia"

RonaldRofiandri,PSHKRUUOrmasdanPerjuanganCSOIndonesiaMelembagakanLingkunganyangMendukungPeranCSO

TaraHidayat,DeputiIVUKP4RI"CapaiandanKendalaOpenGovernmentdiIndonesia"

AbdulhamidDipopramono,KIPTantangandankendalaUUKIPsertapeningkatanpartisipasiPublik

Moderator:FarahSofa,INFID

MenujuPembiayaanPembangunan MichaelBHoelman,

TIFARuangFiskaldalamAPBNdankelayakanpenyelenggaraanBasicIncomediIndonesia

Purwiyanto,DirekturPenyusunanAPBNKemenkeuMemperkuatSumberPembiayaanDomestikdalamPembangunan

AbdulWaidl,KoalisiAnggaranIndependenAlokasiAPBNyangProPoor

Zoemrotin,WaliAmanahCSOMCIGagasanTentangTrustFunduntukCSOIndonesia

HandokoSutomo,RemdecStrategikeberlanjutangerakansosialdiIndonesia

Moderator:SitiKhoirunNikmah,INFID

16.0016.30 CoffeBreak

16.3017.00 PembacaanHasildanPenutupanKonferensiPers

Lampiran2.1:PresentasiArmidaAlisyahbanaMenteriPPN/KepalaBappenas

Lampiran2.2:PresentasiHeruPrasetyoUKP4

Lampiran2.3:PresentasiAbdulWaidlKomisiAnggaranIndependen(KAI)

Lampiran2.4:PresentasiAhmadFaisolMediaLink

Lampiran2.5:PresentasiAinunChomsunAkademiBerbagi

Lampiran2.6:PresentasiBagusTakwinUniversitasIndonesia

Lampiran2.7:PresentasiBambangSugionoAsistenKesejahteraanMasyarakatSekdaProv.DKIJakarta

Lampiran2.8:PresentasiChusnuniaChalimAnggotaFPKBDPRRI

Lampiran2.9:PresentasiDadangTrisasongkoTransparancyInternational

Lampiran2.10:PresentasiDediNurcahyantoUKP4

Lampiran2.11:PresentasiDiahSaminarsihPencerahNusantara

Lampiran2.12:PresentasiDianKartikasariKoalisiPerempuanIndonesia

Lampiran2.13:PresentasiHilmanHandoniINFID

Lampiran2.14:PresentasiIlhamAriefSirojudinWalikotaMakassar

Lampiran2.15:PresentasiJ.PrastowoPerkumpulanPrakarsa

Lampiran2.16:PresentasiKholiqAriefBupatiWonosobo

Lampiran2.17:PresentasiKuntaNugrahaPenelitiSeniorKementrianKeuangan

Lampiran 2.18 : Presentasi Mickael B. Hoelman TIFA

Lampiran 2.19 : Presentasi Missiyah Kapal Perempuan

Lampiran 2.20 : Presentasi Risnawati Utami Konas Difabel / OHANA

Lampiran 2.21 : Presentasi Ronald Rofiandri - PSHK

Lampiran 2.22 : Presentasi Setyo Budiantoro Perkumpulan Prakarsa

Lampiran 2.23 : Presentasi Victoria Vangidae Perkumpulan Prakarsa

Lampiran 2.24 : Presentasi Vivi Yulaswati - Bappenas

Lampiran 2.25 : Presentasi Anis Hidayah - Migrantcare

Lampiran2.26:Presentasi AhmadSyafiqUniversitasIndonesia

ANGKAKEMATIANIBUDANPENDIDIKANPEREMPUANDI

INDONESIA:TINJAUANEKOLOGISPROVINSIAL1

AhmadSyafiq,PhDKelompokStudiKesehatanReproduksi

FakultasKesehatanMasyarakatUniversitasIndonesiaasyafiq@ui.ac.id

PendahuluanAngka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama derajat kesehatanmasyarakat dan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Millenium DevelopmentGoals (MDGs). AKI Indonesia diperkirakan tidak akan dapat mencapai targetMDGyangditetapkanyaitu102per100000kelahiranhiduppadatahun2015.Kematian ibuakibatkehamilan,persalinandannifassebenarnyasudahbanyakdikupas dan dibahas penyebab serta langkahlangkah untuk mengatasinya.Meski demikian tampaknya berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintahmasih belum mampu mempercepat penurunan AKI seperti diharapkan. PadaOktoberyang lalukitadikejutkandenganhasilperhitunganAKImenurutSDKI2012 yangmenunjukkan peningkatan (dari 228 per 100 000 kelahiran hidupmenjadi 359 per 100 000 kelahiran hidup). Diskusi sudah banyak dilakukandalam rangka membahas mengenai sulitnya menghitung AKI dan sulitnyamenginterpretasi dataAKI yangberbedabedadan fluktuasinyakadangdrastis(AbouZahr,2010;AbouZahr,2011).HarusdiakuibahwamendugadanmenghasilkanAKIsecarapresisimerupakantugas yang sulit dilakukan. Apalagi ketika sistem registrasi dan pendataanstatistik vital masih belum memadai seperti di Indonesia. Berbagai teknikperhitungan AKI mengandung beberapa kelemahan mendasar terutamamenyangkut perkiraan angka numerator yang dapat menyebabkan perbedaanAKI cukup besar, sedangkan perbedaan denominatormenghasilkan perbedaanAki yang tidak terlalu signifikan (Riffe, 2010). Beberapa ahli menganjurkanuntuk menggunakan angka kematian ibu absolut sebagai ukuran yang lebihbermakna dan dapat menggugah para pengambil kebijakan (Trisnantoro danZaenab,2013).Tulisan ini mencoba mengurai sedikit keruwetan dalam persoalan AKI diIndonesia denganmenyoroti lebih jauh determinan kematian ibu berdasarkan1MakalahdisajikanpadaKonferensi Infid 2013 PembangunanUntuk Semua:MemperjuangkanKualitasPemerintah,Hak Asasi Manusia, dan Inklusi dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah 2015 2019 Hotel Royal KuninganJakarta,2627November2013

datadatatidaAKIKerKermemCarGamMai

DaplangstatsistsosiBerpemmemdila

abaiksekua baik daaklahbermIyangkomrangkakonrangka kombahasdethyandMambar1.Keine(1992)

patkita lihgsung berstusdansisttemtersebuialekonomrbagaiupaymerintah (mpercepatakukan di

undermauari segi pemaksuduntupleksitasnynsepnsep klasterminankaine(1992)erangkako)

atpadagasifat kliniktemkesehaut;sedangkmi(baikpadyatelahdil(pusat, daepenuruna

dasarkan

punprimeerbedaanukmembeyabahkan

ik yang skematianm)dibawahonsepkem

ambardiatk, sedangkaatanmencakanpenyebdalevelmiklakukanoleerah, dinaan AKI. atas ana

r.Menyadasumber mrikansimpbelumkita

sampai sematernaladini.

matianmat

tasbahwaan penyebaakupkompbabdasar(kromaupuehparapeas teknis),Programp

alisis para

aribahwaamaupun kopulanpamuaketahuiba

ekarang mdalahyang

ternalmen

penyebabab kematiaoneninput(distal)terknmakro).mangkukelembaga

program ta pakar b

adabanyakompatibilitaungkasterhatasnya.

masih digudipresenta

nurutMcC

kematianan antarat,prosesdakaitdengan

epentingandonor datelah, masbaik nasi

kketerbataas, tulisanhadapmas

unakan daasikanoleh

arthyand

maternalyberkisar panoutputpnfaktorfak

n,dalamhaan LSM unsih, dan aonal mau

asan inialah

alamhMc

yangpadapadaktor

alinintukakanupun

intehasancbanDi smatbawGam

SumbMenuntmen(3)berpenterh(tersedKedmenMesmasTulproluludes

ernasional.il yang mcaman bagingsainimensamping kternalberdwahini.mbar2.Tig

ber:UNFPA(201

nurutgambuk pencarngidentifikadalah terhubungannentukebijahadap layarutama geoangkanTerdua kerangngenai hubskipunmasihmerupaisan ini mksi sosialusan pergukripsidan

Namun temuaskan.i pembangnjaditerhaerangka kodasarkanTi

gaTerlam

13)

bardi atasrian layanakasidanmerlambatmedengan m

akandanpanan keseografis danrlambat3tgka konsebungan antsalah utamakanhambmencoba mekonomi duruan tinginterpretas

ampaknya. Masih tingunan keseambatdanmonsep di aigaTerlam

mbatPenye

s, terlambaan kesehatencapaitemenerima laymasalah kpengambilkehatan dann finansial)terutamadp di atastar variabemamengenbatanutammelihat hubdan pendidggi kesehasi.

upayaupngginya Aehatan banmelambat.atas, juga dmbat(theTh

ebabKema

atpertamatan; terlammpatlayanyananyankultural sekeputusan,n kualitas) juga memdipengaruhmenyajika

el indepennai keterseabagistudbungan andikan. Bebtan juga a

aya tersebKI di Indongsa dan pdikenal konhreeDelays

atianIbu

(1)adalahmbat keduankesehatgmemadaeperti stat,jugadipens layananmengaruhiiolehkualian dasar bden dan ddiaan datadistudimetara AKI aberapa hasakan disaj

but belumonesia terupencapaian

nsep penyes)sepertid

h terlambatua (2) adatan;danteaidan tepatus peremngaruhioleyang dibterjadinyaitaslayanabagi analisdependen da yang valiengenaiAKabsolut desil studi pjikan untu

membuahus merupan tujuan m

ebab kemadigambarka

tmemutusalah terlamrlambatket.Terlamb

mpuan sebehaksesibilberikan. Aka Terlambankesehatasis lebih jdalam hal Aid dan reliKIdiIndoneengan variilot pelacauk melengk

hkanakanmulia

atianandi

skanmbatetigaat1agailitasksesat 2;an.jauhAKI.abelesia.abelakankapi

PerbandinganekologisAKIdiIndonesiaVariabeldependenpadaperbandinganekologisiniadalahdataangkakematianibuabsolutyangdiperolehdariduasumberyaituHernawati(2011)danYuwono(2013). Hernawati (2011) menampilkan data jumlah kematian ibu secaraabsolut berdasarkan data SDKI, Riskesdas, dan Laporan Rutin KIA sedangkanYuwono mengeluarkan data jumlah kematian ibu secara absolut berdasarkanData Rutin Kesehatan Ibu 20102012. Secara umum, angka yang dikeluarkanHernawati lebih besar daripada yang dilaporkan Yuwono, tetapi tidakmemasukkan data dari provinsi Papua. Selanjutnya data AKI dari HernawatidisebutAKI1dandataYuwonodisebutsebagaiAKI2.Variabel independen yang dianalisis pada kajian ekologis provinsial inibersumberdaridataSDKI2012meliputi:PersentaseWanitaUsiaSubur(WUS)TamatSekolahDasar,PersentaseWUSTamatSMP,PersentaseWUSTamatSMA,PersentaseWUSTamatAkademi,PersentaseWUSTamatUniversitas,PersentaseWUS Memiliki Tabungan di Bank, Persentase WUS Tidak Punya Rumah,Persentase Kehamilan Tanpa Komplikasi, Persentase Kehamilan Tanpa ANC,PersentasePersalinanolehNakes,danPersentasePersalinandiRumah.Analisis disajikan secara visual dalam bentuk scatterplot dan korelasi sertasignifikansinya dilakukan secara nonparametrik menggunakan koefisien rhoSpearman.Seluruhanalisisdilakukanmenggunakanpirantilunakpengolahdatastatistikuntukilmuilmusosial.AKIdanpendidikanDiagramdibawahinimenyajikanscatterplotdarivariabelvariabelindependenterkaitpendidikandenganangkakematianibuDiagram1.ScatterplotAKI1danPersentaseWUSTamatSD

Diagram2.ScatterplotAKI2danPersentaseWUSTamatSD

Diagram3.ScatterplotAKI1danPersentaseWUSTamatSMP

Diagram4.ScatterplotAKI2danPersentaseWUSTamatSMP

Diagram5.ScatterplotAKI1danPersentaseWUSTamatSMA

Diagram6.ScatterplotAKI2danPersentaseWUSTamatSMA

Diagram7.ScatterplotAKI1danPersentaseWUSTamatAkademi

Diagram8.ScatterplotAKI2danPersentaseWUSTamatAkademi

Diagram9.ScatterplotAKI1danPersentaseWUSTamatUniversitas

Diagram10.ScatterplotAKI2danPersentaseWUSTamatUniversitas

Dari Diagram 110 di atas dapat dilihat bahwa sebaran AKI absolut provinsimenurut variabel pendidikan untuk kedua data set AKI absolut menunjukkankemiripan.SelanjutnyaTabel1dibawah inimenyajikankoefisienkorelasidansignifikansistatistikmenurutSpearman(rho).Tabel1.KoefisienKorelasidanSignifikansiStatistikAKIdanPendidikanWUS

Pendidikan AKI1 AKI2PersentaseWUSTamatSD 0.316* 0.163PersentaseWUSTamatSMP 0.635** 0.460**PersentaseWUSTamatSMA 0.368* 0.168PersentaseWUSTamatAkademi 0.351* 0.136PersentaseWUSTamatUniversitas 0.434** 0.416***Signifikanpada=0.05**Signifikanpada=0.01DaritabeldiatasdapatdimaknaibahwasampaitingkatpendidikantamatSMP,korelasi masih bernilai positif (hubungan lurus) artinya semakin tinggipersentasependidikannyamakasemakintinggipulaAKInya.Namun,duadatasetAKImenunjukkanbahwakorelasibernilainegatif(hubunganterbalik)mulaipendidikan tamat SMA ke atas. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bataspendidikanyangmembawapengaruhterhadapAKIadalahtamatSMAkeatas.

AKIdanStatusEkonomiPadabagianiniakanditampilkanscatterplotdarivariabelterkaitstatusekonomi,yaitukepemilikanrumahdankepemilikantabungandibank.Diagram11.ScatterplotAKI1danPersentaseKepemilikanRumah

Diagram12.ScatterplotAKI2danPersentaseKepemilikanRumah

Diagram13.ScatterplotAKI1danPersentaseKepemilikanTabungan

Diagram14.ScatterplotAKI2danPersentaseKepemilikanTabungan

Diagram1114diatasmenunjukkanadanyakemiripanplotantaradatasetAKI1dan AKI2 dalam hubungannya dengan status ekonomi yang dalam hal inidiwakili oleh variabel kepemilikan rumah dan kepemilikan tabungan di bank.Selanjutnya Tabel 2 di bawah ini mendeskripsikan lebih jauh signifikansikorelasiantaravariabelAKIdanvariabelstatusekonomi.

Tabel2.KoefisienKorelasidanSignifikansiStatistikAKIdanStatusEkonomi

StatusEkonomi AKI1 AKI2KepemilikanRumah 0.003 0.058KepemilikanTabungan 0.253 0.026TidakditemukansignifikansistatistikauntukseluruhkorelasiTampak bahwa kedua variabel proksi dari status ekonomi yang dipilih dalamtinjauan ini tidak cukup peka untuk dapat memiliki korelasi yang signifikandenganAKIabsolut.Kepemilikantabunganmungkinmerupakanindikatorstatusekonomiyanglebihbaikdibandingkankepemilikanrumah.AKIdanKehamilansertaPersalinanSelanjutnyapadabagianiniakanditampilkansecaravisualdantabularkorelasiantara variabel kehamilan dan persalinan dengan AKI. Variabel kehamilanmeliputipersentasekehamilantanpakomplikasidantanpaperawatanantenatal(ANC),sedangkanvariabelpersalinanmeliputipersalinanolehtenagakesehatan(nakes)danpersalinandirumah.Diagram15.ScatterplotAKI1danPersentaseKehamilanTanpaKomplikasi

Diagram16.ScatterplotAKI2danPersentaseKehamilanTanpaKomplikasi

Diagram17.ScatterplotAKI1danPersentaseKehamilanTanpaANC

Diagram18.ScatterplotAKI2danPersentaseKehamilanTanpaANC

Diagram19.ScatterplotAKI1danPersentasePersalinanNakes

Diagram20.ScatterplotAKI2danPersentasePersalinanNakes

Diagram21.ScatterplotAKI1danPersentasePersalinandiRumah

Diagram22.ScatterplotAKI2danPersentasePersalinandiRumah

Diagram 1522 di atas merupakan cerminan dari kualitas layanan kesehatanselama kehamilan dan saat persalinan. Baik data set 1 maupun data set 2menampilkanplotyangkuranglebihserupa.Tabel3dibawahinimengungkaplebih jauh koefisien korelasi dan signifikansi statistika hubungan antara AKIdenganvariabelvariabelkehamilandanpersalinan.Tabel3.KoefisienKorelasidanSignifikansiStatistikAKIdanSituasiKehamilansertaPersalinanKehamilandanPersalinan AKI1 AKI2

KehamilanTanpaKomplikasi 0.041 0.237KehamilanTanpaANC 0.007 0.289PersalinanolehNakes 0.193 0.050PersalinandiRumah 0.034 0.271TidakditemukansignifikansistatistikauntukseluruhkorelasiTabel di atas menunjukkan bahwa tidak ditemukan hubungan yang signifikanantaravariabelAKIdenganvariabelvariabelselamakehamilandanpersalinan.Hal inidapatmerupakan indikasikualitaspelayanandanperawatankesehatanselamakehamilandanpersalinanyangbelummemadai.Mengenaihalini,HalinitampaknyasejalandenganpengamatandankajianyangdilakukanolehRonsmanet al. (2009) yang mengungkap rendahnya kualitas pendidikan bidan diIndonesia.

SebmenmemkomdenwkabahrenmenbarsekStud(20menkomdisaDiaKom

Studmatpertingundmenkeb

belumnya Dnyimpulkanmiliki bebmpetensi inngan beberatu dan krhwa jumlahdah daripnerimapelu sekitar1itar10%(DdiPilotTra11) terhanunjukkanmpetensi dajikanpada

agram 23.mpetensiP

diyangsamtching) cuksepsi bahwggi (Diagraderqualificancerminkabutuhanpek

Depkes RI,n berdasaerapa keknti kebidanrapa tugasredit untukh persalinapada seharatihanAsu1520%.DeDepkesRI,acer (pelacadap lulubahwa se

di bidang/aDiagram2

PersepsiPadaSaat

majugamekup tinggiwa pekerjaam 24). Haation yann ketidakckerjaan.

, Bappenasarkan bebkurangan dnan. Di sas dan komk aspek kean riil yangrusnya. PuhanPersalemikianpuBappenas,cakan lulususan sekoekitar sep/disiplin k23dibawa

i LulusanLulus

enunjukkani (69%) paannya meal ini dikeng perlucukupan pe

s, DFID, daerapa studalam halmping itu

mpetensi taeterampilag dijalaniPersentaselinanNormulapersentDFID,dansan)yangdolah tinggertiga respkeilmuannyahini.

Kebidana

nbahwadaersentaseembutuhkaenal sebaga

mendapaendidikan y

an Worlddi bahwamembekalkurikulum

ambahan dan teknis bsiswa kebibidan di

mal(APN)jutasebidanWorldBandilakukangi kebidanponden mya belum

an dan K

arisegikeselulusan kean tingkatai fenomenatkan peryang diper

Bank (201pendidik

li pesertam kebidanadapat menbidan. Disaidanan maIndonesia

ugamasihsdelimab

nk,2010).olehSyafiqnan dan

memiliki pememadai.

Keperawat

elarasanveebidanan yt pendidikana undererhatian sroleh dalam

10) juga tan kebidadidik den

an yang pangurangi pampaikan jasih jauh lea yang susangatrenbarumenca

qdanFikawkeperawa

ersepsi bahHal terse

tan Menge

ertical(vertyang meman yang leeducation aerius karmmenghad

elahanannganadatporsijugaebihudahdah,apai

watiatanhwaebut

enai

ticalmilikiebihataurenadapi

Dia

PenSebdisaekodapKedmenmemvarisehindemerundDimenmen

agram24.K

nutupbelummenaampaikan pologis selalpatdiaplikadua, kesulitngompilasimiliki metiabeldibatingga bebeksikal tidrupakan pderlyingpheluar keterngonfirmasngenaiAKI1. Pendid

lebihpsituasi

2. Kualitapersalipenuru

3. Pendidpencapjuga pbawah)

Keselarasa

arikbeberapada tulisau rawan tasikanpadatan dan keidanmengtode danasiolehkeerapa varidak diikuproksi danenomenonyrbatasan tsibeberapadandeterm

dikanpadaentingdibapenurunanas layanannan tampaunanAKIsedikankebidpaian kompeningkatan).

anVertika

apasimpulan inimemterhadap alevelindieterbatasangombinasikketerbatastersediaaniabel yangutsertakann belumyanghendatersebut da temuanpminannyadkelompokwandingkannAKIadaladan peraw

ak masih bebagaimanadananperlupetensi tekn level pe

alLulusan

lan,perludmiliki beberecologicalvidu,melan data yankanberbagasan metodndatadanwg mungkindalam atentu menakdikaji.di atas, tinpentingdadiIndonesiwanitausiaekonomi.Pahminimalwatan kesebelum memadiharapkumendapatknis kebidandidikan

Kebidana

dibericatarapa keterfallacy diinkanharung ada meaisumberddologis senwaktuuntupenting d

analisis, bencerminka

njauan inialamrangkia.Diantarasubur(WPendidikanSMAatauehatan selamadai untukan.tkanperhaanan, peny(S1 atau D

andanKep

tanbahwarbatasan. Pimana hasusdilihatseengharuskadatayangmndiri. Ketiukkompilasdan dapateberapa van dimens

i menggarapemahamranyaadalaWUS)memanyangmamsederajat.ama kehamuk mamputianlebihsyesuaian kDIV dan b

perawatan

atinjauanyertama, kail kajian tiebagaiagrean tinjauanmasingmaiga, pemilisidanreklebih bers

variabel lei utama

risbawahiman lebihbah:ainkanperampumengumilan danmemperce

seriusdarikurikulum,bukan DIII

n

yangajianidakegat.n inisingihanode,sifatebihdari

danbaikananubahsaatepatsegidanI ke

ReferensiAbouZahr C. 2010. Making Sense of Maternal Mortality Estimates. HealthInformationSystem. SchoolofPopulationHealth,UniversityofQueensland,Australia.AbouZahrC.2011.NewEstimatesofMaternalMortalityandHowtoInterpretThem:ChoiceorConfusion?ReproductiveHealthMattersVol19(37):117128.Depkes RI, Bappenas, DFID, The World Bank. 2010. And Then She Died:IndonesiaMaternalHealthAssessment.TheWorldBank.Hernawati I. 2011. Analisis Kematian Ibu di Indonesia Tahun 2010BerdasarkanDataSDKI,Riskesdas,danLaporanRutinKIA.PowerpointpadaPertemuanTeknisKesehatanIbu,Bandung6April2011.McCarthy J and D Maine. 1992. A framework for determining maternalmortality.StudiesinFamilyPlanning22:2333.Riffe TLM. 2010. The Maternal Mortality Incidence Rate. Diunduh daripaa2011.princeton.edu/papers/110626padaNovember2013.Ronsmans C, S Scott, SNQomariyah, E Achadi, D Braunholtz, TMarshall, EPambudi, KHWitten, andWJ Graham. 2009. Professional assistance duringbirth and maternal mortality in two Indonesian districts. Bulletin of theWorldHealthOrganization2009,87:416423SyafiqAandSFikawati.2011.DevelopingtheMethodologyforConductingaTracer Study for Midwifery and Nursing Graduates. Report to The WorldBank.Jakarta.Trisnantoro L dan SN Zaenab. 2013. Penggunaan Data Kematian Absolutuntuk MemicuPenurunanIbudanBayidiKabupaten/Kota.PolicyBrief26Maret2013.KebijakanKesehatanIndonesia.UNFPA. 2013. http://www.unfpa.org/public/home/mothers/pid/4385.DiunduhpadaNovember2013.YuwonoSR.2013.KerangkaKebijakanUpayaPercepatanPenurunanAKIdanPPIA. Powerpoint pada Pertemuan Rencana Aksi Nasional PercepatanPenurunanAKI,Jakarta26September2013.

Lampiran2.27:PresentasiArieSujitoIREYogya

GAGASANTRANSFORMASIDEMOKRATISASILOKAL:RefleksiRingkas1

ArieSujito2

Muncul kegalauan, jika tidak boleh disebut keraguan, menyangkut soal masa depandemokrasilokaldiIndonesia.Rentetanperistiwasengketapolitikbaikitudalamarenapemilihan kepala daerah (Pilkada), konflik dan kekerasan yang menyeruak denganbalutanisupolitikidentitas,sertaragamgejolakberakarproblemstrukturalyangterusmengiringi dinamika lokal dianggap sebagai petunjuk dan penanda bahwademokratisasi lokal tengah menghadapi goncangan. Kenyataan itu dapat dimaklumi.Karena stabilitas politik dianggap terpengaruh, dengan konsekuensi makin pudarkeyakinan penataan sistem politik yang telah diperagakan selama lebih dari satudasarwarsa.Namun demikian, sejumlahmasalah yangmengitari proses politik pasca otoriterismesemacam itu tentu tidak bisa disimpulkan secara simplistik bahwa demokrasi lokalgagal.Mengapa?Karenakitajugatidakbisapungkirifaktapositifterkaitarusderaspartisipasiwarga,gairahpolitikkompetisikuasadalamrotasipemimpindaerah, sertatumbuhnyaagenagenpembaharudalamsistempemerintahan lokaladalahkenyataanperubahan penting yang layak dicatat sebagai gejala detak nadi demokrasi. Kisahmenggembirakan yang menghasilkan peloporpelopor pendongkrak emansipasi lokal,jugamenjadibagianceritapengalamanyanghanyabisahadirdalamrezimdemokrasi.Ini sekaligus menjadi argumen bahwa sekalipun konsolidasi dan pelembagaandemokratisasi lokal hingga saat ini masih dihantui kerentanan, akan tetapi jikadibandingkaneraordebarudimanapolakekuasaankorporatisrepresif,jelasreformasimemberikanharapankebaikanpolitik.PraktikBaikArus positif demokratisasi lokal ditandai halhal penting. Pertama, semenjakdemokratisasimengalirdiarasdaerah,ruangdanstrukturkesempatanbagimasyarakatuntuk ikut terlibat mempengaruhi keputusan strategis menjadi makin terbuka. Inimenjadi investasi penting atau modal legitimasi kebijakan yang menyangkut hajatkepentinganpublik.Kedua,demokratisasi jugakianmemperkuat inisiatifwargadalammengontrol jalannya kekuasaan, sekurangkurangnya gerak CSO yang aktifmengawaljalannya proses politik pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dapatmencegah penyalahgunaan kebijakan yang dapat menghindari kerugian masyarakat.Ketiga, demokratisasi juga menjadi arena kontestasi yang kian seru dalam memilihfigurfigurpemimpin,yangdianggapagenpembaruantatapemerintahandaerah.Atas kenyataan praktik baik, dimana sejumlah daerah telah berhasil menciptakanterobosanterobosanpositifyangbermanfaatuntukmasyarakatdapatdijadikansebagaiargumengolonganoptimisdalammemandangmasadepandemokrasilokal.PalingtidaksejakdesentralisasidanotonomidaerahyangbertolakawaldariUUno.22tahun1999,kemudian diganti UU no 32 tahun 2004 (kini dalam pembahasan perubahanUU olehpemerintah dan DPR), kerangka instrumental itu mampu menstimulasi bagi1DisampaikanpadaKonfrensiINFID2013bertema:PembangunanuntukSemua:memperjuangkankualitasPemerintah,HAM,danInklusidalamRPJMN20141019,Jakarta2627November2013.2Sosiolog,penelitiInstituteforResearchandEmpowerment(IRE)

pembenahan tata kelembagaan demokrasi daerah. Besaran otoritas daerah memangtidaksebandingdengankewenanganpemerintahpusat.Namun,melaluidesentralisasiitulah,praktikkelolasumberdayamakinmungkindinikmatiolehdaerah.Itulahpenandadesentralisasi dan otonomi dapat dirasakan secara langsung, sekalipun masih sajadiliputimasalahnegatif yangmembuat desentralisasi danotonomidaerahmengalamipenyusutanmakna.Bahkandisitulahmewarnaimasalahketerancamandemokrasilokal.BeberapaKesulitanPokokJika diperhatikan secara seksama, ada kecenderungan bahwa problemproblem tatapolitik dan ekonomi daerah yang telah ditanganimelaluimodel intervensi kebijakan,regulasi, pembentukan lembaga, serta caracara penyelesaian politik dan ekonomibegituberagam.Miripjugadikerjakanolehpemerintahpusat.Namun demikian, jika dilihat dari beban danmasalahmasalah yangmasih dan terusmembelitdaerah ini,dapatdikatakandemokrasi tidakberlangsungsecaraefektifyangdiukur dampaknya pada perubahan tata pemerintahan lokal dan perubahan sosialekonomi masyarakat. Disini dapat diurai beberapa hal. Misalnya, sejumlah peraturandaerahyangtidakmemilikibasis legitimasikuatdihadapanmasyarakat,selainkadangbertarung eksistensinya dengan UU. Tak terkecuali, tubrukan antar peraturanberdampak kebijakan tidak efektif. Begitu pula, muncul makin meningkatnya krisiskelembagaan yang ditandai korupsi dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah,institusi parlemen serta aparat hukum yang hingga saat ini kian mengkhawatirkan.Dalam prosesnya cenderung terjadi demoralisasi dihadapan publik. Dalam bahasasederhana, praktik korupsi di aras lokal (dengan pola yang hampir mirip dipemerintahannasional)telahmenjadiparasitdemokrasi.Tata politik liberal yang diadopsi secara mentahmentah tanpa mempertimbangkankonteks lokal, dapat berubah sebagai perangkap baru terciptanya ketegangan situasipolitik tanpa ujung. Pada sejumlah kasus kontestasi kuasa politik antar aktor atauinstitusi parpol tanpa mendasarkan etika adalah kisahkisah buram politik lokal.Bahkan, tidak jarang menyeret urusanurusan identitas etnik dan agama yangdikomodifikasisebagaigejalasektarianismepolitik.Disitudisaksikanpulaperselisihantanpakecepatanmembangunkonsensusmenjadikontekskegagalanmengelolakonflikpolitik berubah menjadi kekerasan. Peristiwa kekerasan antar warga yang terjadihampir domina menghiasi demokrasi lokal, makin mengubah persepsi politik yangsemestinyatampildengansimboldanmaknaperadabanberubahmenjadidestruktif.Makinabsennyaetikapolitik,membuatwajahdemokrasi lokalkianbopeng.Menyebutbeberapa contoh manipulasi dalam pemilu,money politic dan high cost politic, sertatindakantindakan anarkhi yang distimulasi hasrat kuasa dan keserakahan membuatpolitik yang memburuk dimata publik. Gambaran semacam ini sungguh ironis, jikadisatusisimenelisikkonstruksipolitiksecaranormatifadalahkelolakuasadengannilaimenuju keberadaban, namun faktanya terseret pada arus ketegangan yang destruktif.Tidak heran jika romantismepolitik orbais denganmenampilkan simbolsimbolmasalalumengindikanpenyusutankualitasdemokrasi.RisikoDistorsiatasdemokrasiHarihari ini kita disibukkan untuk memproblematisasi soal pemilukada secaralangsung. Gugatan atas pemilihan kepala daerah secara langsung kian menjadijadi,karenadianggapbanyakmasalahyangdiendapkandidalamnya.Namundiseberanglain

juga makin menguat alasan mengapa pemilihan langsung sangat diperlukan dalammengawaldemokrasilokal.Hinggakinitarikmenarikargumenjugabelummenemukansimpul bagi upaya resolusi demokrasi pemilihan pemimpin daerah ini, agar kedepanterjadi pembaharuan substansial. Sebagaimana diketahui, pemilu tidak sekadarmenyangkutkeabsyahanprosedural.Jauhlebihpentingdariituadalah,apakahprinsipdemokrasitercermindalamprosespergantingankekuasaanitu.Misalpersainganyangsehat, jujur dan adil, bersih dari keculasan, partisipasi yang tinggi, sebagai ukuranukurandasarsubstansialberdemokrasi.Perjalanan Pemilu dan pemilukada di Indonesia, mengindikasi derajat yang rendahsubstansiyangdicapai.Hampirmenjadirahasiaumum,pemiludanpemilukadamasihditandaiolehmoneypolitic,manipulasisuara,konflikdanbeberapaperistiwakekerasan,sertamodelmodelkontestasiformaldenganmobilisasipemilihmelaluicaracarayangtidakmendidik.Adabeberapakisahpositifyangjugadiperagakanparapolitisi.Sepertimodel kampanye cerdas dan mendidik, pendekatan persuasi serta mencari jalanalternatif yang berorientasi membangun tradisi berdemokrasi denganmempertimbangkanetika.Tetapihalsemacamitumasihdalamukuranminimal.Secaraumumcorakpolitikyangmewarnaipemilukada,ataumainstreammasihberupaperang emosi,materi, danmanipulasi yang dihiasi gaya pencitraan yang makinngetrendsebagaimanapemilunasional.Polasemacaminimasihdiawetkan,belumadatandatandabaruperubahanmendasar.Dalamberbagaidiskusimisalnya;politisicalonkepaladaerahmenghadapidilematik,danharapharapcemas.Disatusisitujuanmeraihkursi kekuasaan harus berjuang habishabisan bahkan sampai mengeluarkan uangbegitubanyak,merogohkantongdanmengurastabungannya,untukobral,royalyangbegitubanal(dangkal).Sementaradisisilain,apayangdilakukanitujelasmemanipulasilandasannormatif(peraturan),mencideraidemokrasiyangfair.Tetapiapamaudikata,antara hasrat meraih posisi atau audisi status politik bertarik tegang dengan urusannilaidanetika.Di seberang lain, rakyat di aras lokal juga sudah telanjur disergap dalam situasi yangpragmatis. Karena Pemilukada cenderung dikonstruksi sebagai bentuk transaksimeraih kuasa,maka ada kecenderungan dimasyarakat justrumemanfaatkan pemiluuntuk menghasilkan keuntungan instan. Wani piro, oleh opo, ono rego ono suoro,adalah katakata yangmakinmenjadi perbincangan umum. Situasi semacam ini, bagimasyarakatjugamerupakanbentukreaksiketiadaanharapanperubahan,karenasikappragmatisitumerupakancaramensiasatikeadaanpolitikpemiluyangmakinjauhdaricitacitamuliaberdemokrasi.Jika ditelaah lebih dalam, kecenderungan transaksi politik dalam pemilu(kada) danproblem yang berproses dalam tiga kutup; penyelenggara, peserta, dan pemilih, jelasmenjadipenandapendangkalanpolitik.Tanpadisadari,pemilutidak lebihsebagaiperistiwa mekanis lima tahunan, administrasi politik pergantian penguruspemerintahan. Demokratisasi dan demokrasi tidak dijalani dengan spirit negosiasi,persuasi dan sikap atau tindakan cerdas dalam meraih dukungan, kredibilitaspenyelenggaraanyangdibayangiketidakpercayaan,sertagelombangpemilihyangtanpakesadaran kritis yangmengalir karenamobilisasi.Modusmodus di daerah beriringandansebangundengancorakdiarasnasional.Jika proses pembentukan kekuasaan problematik, maka kekuasaan yang dihasilkantidak akanmemiliki legitimasimemadai dalammenjalankanmandat konstitusi. Tidakheran jika produk kebijakan dari kekuasaan akan mengandung masalah pula. Ituproblemberantaipendangkalanpolitik.Halsemacaminiakanterusberulangjikatidak

segera ada pembenahan mendasar, lompatan besar revolusi politik pemiluberorientasipersainganyanglegitimate.RefleksiKritis3Tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian saat ini dan kedepan adalah,bagaimana melakukan transformasi demokrasi lokal, membenahi proses kelolakekuasaanyangbertumpupadaemansipasimasyarakatsipildanpolitikagarbermaknapadapembaharuanpemerintahanlokal.Belakanganinididalammenghadapikelesuanpolitiklokal,adakecenderunganpilihanpilihanresolusinyamudahdisederhanakandalamkerangka langkahpragmatisdenganmendasarkan pada lembaga hukum. Faktanya masalahmasalah politik demokrasi(misalnyaketegangan,sengketadanperselisihankebijakan)yanghanyadialirkanpadapenyelesaian jalur hukum pada akhirnya tidak bisa menghasilkan demokrasi yangbermakna. Kecenderungannya, penyelesaian hukum melakukan register moral,melakukan reduksi politik ke ranah moral, terjadi depolitisasi demokrasi. Bahkanpenyelesaian hukum mendorong pertikaian moral atau nilai, menstimulasi terjadikekerasansebagaimanadisaksikandalamepisodedemokratisasisejauhini.SebagaimanagambaranpetastruktursosialkehidupanmasyarakatIndonesia,pluralitasdalamspektrumetnik,agama,maupunafiliasibudaya.Pandanganpolitikalsituasikelolakekuasaanditandaiintervensipolitikdenganberbagaicara.Kelolakepentingandalamdinamika lokal yanghanyamenyandarkanpadapandanganantagonismepolitikal dimanademokrasi didistorsi olehperselisihandalamkontestasiyang saling mematikan. Ada kekeliruan pemaknaan kontestasi kekuasaan yangmengkonstruksi lawan menjadi musuh, tidak menghasilkan pilihanpilihan yangmemilikilegitimasidalamsistemdemokrasi.Kitabisasaksikan,rutepertarungankuasapolitik lokal belakangan ini makin riuh, yang sayangnya kurang mendapatkan ruangnegosiasi secaramemadai. Ironisnyadistorsikontestasidalampertarunganperebutankekuasaan, hanya dialirkan dalam ranah institusi hukum.Akibatnya, terjadimonopolitafir ataskontestasi dalam sistemdemokrasi karenamasukdalamperangkapotoritashukum yang hanya bersendikan norma dan moralitas formal. Disitulah bentukdepolitisasidemokrasilokal.ContohkonkritadalahotoritasMahkamahKonstitusiyangsekarang delanda angin topan, sesungguhnya titik puncak keleliruan kelola politikdemokrasi.Untukmembenahikecenderungansemacamitu,dibutuhkanpersepktifagonismepolitikdemokrasi. Dimana persaingan dan pertarungan dalam kontestasi demokrasi harusdiwadahi secara inklusif dalam ranahpolitik itu sendiri.Kontestasi adalahpersainganyang menganggap lawan sebagai pihak yang harus diakui. Kemampuan untukmenangkap substansi dalam politik kontestasi dalam kekuasaan akanmenjadimodalmenujutransformasidemokrasiyanglebihbermakna.Bagaimanapun juga tantangan kita saat ini adalah, bagaimanamengalirkan diskursusdari demokrasi liberal menuju demokrasi liberal dan plural, atau demokrasitransformatif. Dalam teori liberal konflik dilihat sebagai masalah private dandiselesaikansecarahukum,dalamdemokrasikonflikdilihatsebagaimasalahpublik,dandiselesaikansecarademokratis.DemokratisasidiIndonesiayangjugadiadaptasikanke

3BagianiniekstraksidarigagasanrisetDepolitisasiKonflikdanKekerasan:StudiKasusPenyelesaianHukumSengketaPilkadadalamPerspektifTransformasiDemokrasi(LambangT,ArieSujito,danNajibAzca:2013)

area lokal, dari demokrasi liberal, institusional, demokrasi sosial, hingga demokrasiliberaldanplural,ataudemokrasitransformatif.Dalam konteks demokrasi, fragmentasi sosial dan konflik politik akibat tuntutandemokratisyangberkembangdimasyarakatpluralhanyabisadiatasidenganintervensietikdemokratik;menghargaikebebasan,kesetaraandanperbedaan.Politikdemokrasidisini mendapatkan tugas utamanya menghadirkan kepentingan umum untukterciptanya tertib sosial atau sipil dan mengatasi segala antagonisme dan konflikkekerasanyangbisamenghancurkaninstitusidemokrasi.Namun, artikulasi politik liberal berkembang dalam demokratasisasi selama ini,sebagaimana dikemukakan di muka, telahmenjadikan politik demokrasi berlangsungdangkal, sekedar sebagai instrumen untuk mengejar kepentingan ekonomi danmelakukanregistermoraluntukmencapaikompromi,transaksidankonsensuspolitik,mengabaikan antagonisme dan konflik berlangsung dalam kehidupan politikal,mengandaikan bahwa konflik dengan sendirinya akan bisa diatasi dengan kompromipasar dan proseduralisme, dan dengan itu tidak mendapat jawaban dari politikdemokrasi. Ketidakmampuan artikulasi politik liberal menangkap antagonisme itu,seperti dikatakan Carl Schmitt (1976), bisa berujung pada jatuhnya demokrasi.Demokrasikita,nasionalmaupunlokal,sedangmenghadapikecenderunganitu.Konflik dan antagonismedalamdimensi kehidupanpolitikal itu, dan terutamakonflikpolitikbersumberdari tuntutandemokratisdimasyarakatplural,harusdiatasi secarapolitikpula.Tidakbisaditransferbegitusajadalamranahekonomiatauregistermoral.Karena selain berdimensi kepentingan, dimensi