program kerja · 2021. 6. 15. · 1 kata pengantar puji dan syukur kami panjatkan kehadirat allah...

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM KERJA

DIREKTORAT SMA

2021

Direktorat SMA

direktorat.sma @dit_sma

Direktorat SMA

www.sma.kemdikbud.go.id

http://www.sma.kemdikbud.go.id/

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat

dan karunia-Nya Buku Program Kerja Direktorat Sekolah Menengah

Atas Tahun Anggaran 2021 yang memuat berbagai kebijakan, rencana

strategis, capaian indikator kinerja, serta program dan anggaran yang

dikelola di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Atas telah selesai

disusun.

Visi dan Misi Direktorat SMA diarahkan kepada usaha untuk

meningkatkan mutu dan akses pendidikan SMA, sehingga

terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila yang bernalar

kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, gotong royong, dan

berkebinekaan global dengan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapat

layanan pendidikan bermutu.

Buku Program Kerja Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun

Anggaran 2021 disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja

pelaksanaan program-program SMA, sekaligus menjadi salah satu

bahan masukan bagi mitra kerja kami diantaranya LPMP, Dinas

pendidikan provinsi, sekolah, dan instansi lainnya dalam merumuskan

kebijakan pengembangan pendidikan SMA.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Buku Program Kerja dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 20 Januari 2021

Direktur SMA

Purwadi Sutanto

NIP. 19610404 198503 1 003

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI.............................................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 3

1. LATAR BELAKANG ................................................................................. 3

2. DASAR HUKUM ..................................................................................... 5

3. TUGAS DAN FUNGSI .............................................................................. 7

4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020 .................................................. 10

5. ISU-ISU STRATEGIS .............................................................................. 19

BAB II. RENCANA STRATEGIS 2021-2024.............................................................. 21

1. Sasaran Strategis .................................................................................. 21

2. Indikator ............................................................................................... 22

3. Strategi Pembiayaan ............................................................................ 23

BAB III. RENCANA KERJA DIREKTORAT TAHUN 2020 ........................................ 26

1. SASARAN PRIORITAS NASIONAL ........................................................ 27

2. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA .............................. 28

BAB IV. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT TAHUN 2021

(URAIAN BERDASARKAN OUTPUT) ..................................................................... 31

BAB V. PENUTUP .................................................................................................. 162

3

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa

pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut,

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) memerintahkan agar

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

yang diatur dengan undang-undang.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan

diberlakukannya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi desentralisasi

dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,

serta memberikan jaminan kepada seluruh warga negara Indonesia

untuk menikmati pendidikan.

Undang-Undang tersebut secara jelas mewajibkan kepada pemerintah

untuk menyediakan berbagai fasilitas dan sarana pendidikan yang

dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat atau siapapun,

dimanapun untuk dapat mengakses layanan pendidikan, sehingga

semakin banyak penduduk Indonesia yang bisa menikmati layanan

pendidikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun

2003 pasal 49 ayat 3 menyatakan, bahwa salah satu bentuk pendanaan

pemerintah pusat/daerah untuk pendidikan (sekolah) diberikan dalam

bentuk hibah atau grant sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang pada

kerangka Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024,

sebagaimana tertuang dalam teknokratik renstra Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa terbentuknya sumber

daya manusia Indonesia sebagai insan yang berkarakter dan sebagai

sumber daya Pembangunan yang produktif. Ada 6 (enam) Strategi dari

kerangka tersebut: 1) Memastikan semua anak Indonesia, perempuan

dan laki-laki, tanpa membedakan latar belakang apa pun, mendapatkan

layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari pendidikan usia dini

sampai dengan Wajib Belajar 12 tahun; 2) Mengembangkan potensi

anak secara harmonis menjadi insan berkarakter melalui keseimbangan

olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga

(kinestetik) baik yang dilakukan melalui satuan pendidikan, keluarga

dan masyarakat; 3) Memastikan ketersediaan layanan pendidikan

sepanjang hayat bagi seluruh warga negara Indonesia; 4) Memastikan

hasil pendidikan dan kebudayaan berkontribusi dalam meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui penyediaan tenaga kerja berkualitas dan

mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk industri kreatif berbasis

seni budaya: 5) Membangun komitmen semua tingkatan pemerintah

dan masyarakat untuk membangun pendidikan dan kebudayaan, dalam

pengelolaan dan pembiayaan; dan 6) Menguatkan tata kelola serta

peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun

2020-2024 sebagaimana tertuang dalam teknokratik renstra

Kemendikbud merupakan pijakan dalam menentukan arah kebijakan

dan strategi yang disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan

permasalahan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian

sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sasaran

5

secara nasional.

Direktorat Sekolah Menengah Atas sebagai bagian integral dari

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Menengah, dituntut untuk dapat berperan aktif dalam

merealisasikan tujuan pendidikan nasional dan Rencana Strategis

Kemendikbud 2020-2024 di atas. Selain itu Direktorat Sekolah

Menengah Atas sesuai dengan tugasnya, melaksanakan program di

bidang Tata Kelola, Sarana Prasarana, Penilaian dan Peserta Didik.

Tujuan dari penyusunan program kerja Bidang Sarana Prasarana,

Direktorat Sekolah Menengah Atas antara lain:

1. Memberi gambaran rencana kerja dan kegiatan Bidang Sarana

Prasarana Tahun 2021.

2. Mengetahui kesinambungan kegiatan yang diprogramkan tiap

tahun selama kurun waktu tertentu.

3. Menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan

pelaksanaan kegiatan bidang Sarana Prasarana pada tahun 2021.

4. Memberikan bahan informasi pelaksanaan program bidang

Sarana Prasarana dalam lingkup internal Direktorat Sekolah

Menengah Atas dan institusi lainnya yang terkait.

5. Menjadi pedoman dan panduan dalam pencapaian visi dan misi

organisasi.

Salah satu kewajiban Direktorat Sekolah Menengah Atas sebagai

perwujudan dari penugasan tersebut adalah menyusun program dan

strategi dalam mendukung keterlaksanaan program dan kebijakan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berdampak luas secara

nasional sebagai pijakan pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

6

Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang diperbaharui

dengan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga.

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan

Perubahannya;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun

2017 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Kementerian


11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46

Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 305/KEP/D/KR/2017 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan

Pelaksana Kurikulum 2013.

14. Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.02/2018 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran;

15. Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2020 tentang

Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka menjalankan visi misi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, maka Direktorat Sekolah Menengah Atas menyesuaikan

struktur organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Sekolah

Menengah Atas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang

Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Direktorat Sekolah Menengah Atas merupakan bagian

integral dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Struktur Organisasi

Direktorat Sekolah Menengah Atas sebagai berikut.

8

Gambar 1 : Struktur Organisasi Direktorat SMA

Direktorat Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;

b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta

didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada

sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah

menengah atas, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah

menengah atas;

c. melaksanakan penyiapan perumusan standar di bidang peserta

didik, sarana dan prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada



menengah atas;

d. melaksanakan fasilitasi penjaminan mutu di bidang peserta didik,

sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah

menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah atas,

dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

7

9

e. melaksanakan fasilitasi sarana prasarana sekolah menengah atas,

pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah atas, dan

pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

f. melaksanakan pembinaan minat dan bakat peserta didik pada



menengah atas;

g. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta

penilaian pada sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan

pada sekolah menengah atas, dan pendidikan layanan khusus

pada sekolah menengah atas;

h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas

penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan

tata kelola serta penilaian pada sekolah menengah atas,

pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah atas, dan

pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;

i. melaksanakan penilaian dokumen hasil belajar yang

menggunakan sistem pendidikan asing pada sekolah menengah

atas;

j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta

penilaian pada sekolah menengah atas, pendidikan kesetaraan

pada sekolah menengah atas, dan pendidikan layanan khusus

pada sekolah menengah atas;

k. melaksanakan penyiapan pertimbangan pemberian izin

penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan

perwakilan negara asing dan sekolah menengah atas kerja sama

10

yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga

pendidikan Indonesia;

l. melaksanakan penyiapan pertimbangan bagi warga negara asing

yang ingin belajar pada sekolah menengah atas;

m. melaksanakan pencetakan dan pendistribusian blangko ijazah

sekolah menengah atas dan pendidikan kesetaraan pada sekolah

menengah atas;

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peserta didik,


menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah

atas, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah

atas;

o. melaksanakan penyusunan laporan di bidang peserta didik,


menengah atas, pendidikan kesetaraan pada sekolah menengah

atas, dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah

atas; dan

p. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sekolah Menengah Atas dibagi

menjadi empat bidang yaitu Bidang Peserta Didik, Bidang Sarana

Prasarana, Bidang Tata Kelola dan Bidang Penilaian, serta 1 sub bagian

Tata Usaha.

4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

Mengukur ketercapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan, maka

ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini ditujukan untuk

mengukur ketercapaian dari Target Kinerja yang telah ditetapkan

setiap tahunnya. Berikut ini adalah IKK Direktorat Pembinaan SMA

11

pada tahun 2020 secara lebih rinci.

Tabel Realisasi Tahun 2020

Jenis Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Pegawai 15.324.352.000 15.052.393.817 98,23%

Belanja Barang 253.728.600.000 244.160.277.899 96,23%

Belanja Modal 2.491.835.000 2.320.250.900 93,11%

Belanja Sosial 143.305.756.000 143.079.149.817 99,84%

Total 414.850.543.000 404.612.072.433 97,53%

Tabel. Ketercapaian IKK

IKK Output Kinerja Satuan Realisasi (Rp)

%

Jumlah kab/kota Siswa Yang 268,808 Siswa 135.631.052 100 dengan APK Mendapatkan .585

SMA/MA/SMLB Program Indonesia

sekurang-kurangnya Pintar

95%.

Unit Sekolah Baru 1 Unit 254.436.90 97,72 Yang Dibangun 0

Sekolah Yang 132 Paket 67.652.817. 99,9 Direnovasi 150 7

Sekolah Terbuka 7 Sekolah 5.012.006.1 98,9 Yang Mendapatkan 50 8 Bantuan

Operasional

Layanan Dukungan 1 Layanan 2,366,691,7 90,0 Manajemen Satker 90 7

Persentase siswa Sekolah Yang 650 Sekolah 27.546.041. 95,5 SMA dengan nilai Mendapatkan 413 3 Asesmen Pembinaan

Kompetensi

(Literasi) memenuhi

kompetensi

minimum &

Persentase siswa

12


%

SMA dengan Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum,

nilai

Persentase SMA Layanan Dukungan 1 Layanan 1.593.970.7 92,72 yang menggunakan Manajemen Satker 90

peralatan TIK

(komputer) dalam

proses

pembelajaran

Persentase SMA Sekolah yang 100 Sekolah 851.492.87 95,7 yang memiliki Melaksanakan 3 8 lingkungan kondusif Program UKS

dalam pembangunan

karakter

Sekolah Yang 470 Sekolah 48.527.948 99,15 Mendapatkan .643

Layanan Khusus

Sekolah Yang 34 Pemda 15.872.492. 94,18 Mendapatkan 053

Pembinaan

Manajemen

Berbasis Sekolah

(MBS)

Sekolah yang 650 Sekolah 36.982.590 90,8 Mendapatkan .944 5 Penguatan

Ekstrakurikuler

Persentase data Layanan Dukungan 1 Layanan 7.832.875.5 98,5 pokok pendidikan Manajemen Satker 55 4 SMA yang akurat,

terbarukan dan

berkelanjutan.

Layanan Dukungan Layanan Dukungan 1 Layanan 31,233,765, 92,31 Manajemen Manajemen Satker 657

(perencanaan,

13


%

evaluasi, perkantoran, sarana prasarana internal, layanan umum dan tata usaha, dan layanan perkantoran)

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan 2.320.250.9 00

93,11

Layanan Perkantoran

1 Layanan 20.933.639 .030

97,9 5

Jumlah Anggaran 404.612.072 .433

Berdasarkan tabel ketercapaian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan :

1. Output layanan dukungan manajamen satker mendukung capaian 3

(tiga) IKK Direktorat SMA Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena

pada output layanan dukungan manajemen satker terdapat penyusunan

NSPK terkait APK SMA, layanan DAK Fisik dan Non Fisik dan layanan

pengelolaan data dan informasi. Anggaran di masing-masing IKK

disesuaikan dengan komponen program yang relevan untuk mendukung

capaian IKK.

2. IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)

memenuhi kompetensi minimum dan Persentase siswa SMA dengan nilai

Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

didukung oleh output yang sama yakni SMA yang mendapatkan

pembinaan. Output ini dilaksanakan sepenuhnya oleh bidang penilaian

yang memiliki tugas dan fungsi utama terkait penilaian peserta didik

pada aspek literasi dan numerasi.

3. Output Unit Sekolah Baru mengalami pergeseran sasaran dan anggaran

yang semula 8 unit dengan anggaran Rp37.861.915.000,00 menjadi 1 unit

14

dengan anggaran Rp260.365.000,00. Pergeseran anggaran tersebut

disebabkan refocusing anggaran yang dikoordinasikan oleh Setditjen

Paud Dikdas Dikmen. Pada awal Tahun, Direktorat SMA telah

melaksanakan verifikasi terhadap calon penerima Unit Sekolah Baru di

Tahun 2020. Nilai anggaran yang telah digunakan verifikasi adalah

RP254.436.900,00. Hasil verifikasi tersebut menjadi capaian output pada

Unit Sekolah Baru dan akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan

pembangunan Unit Sekolah Baru di Tahun 2021.

Dari anggaran sebesar Rp414.850.543.000,00 sampai dengan akhir Desember

2020 realisasi anggaran sebesar Rp404.670.618.587,00 atau sebesar 97,55%.

Ketidaktercapaian realisasi anggaran disebabkan beberapa hal yakni:

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan mekanisme kegiatan,

pergeseran lokasi kegiatan, pergeseran sasaran kegiatan, dan

terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan. Secara umum, pelaksanaan

kegiatan baru dapat dilaksanakan secara optimal mulai bulan Agustus

hingga Desember 2020. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerapan

berdasarkan SPM hingga bulan Juli 2020 baru mencapai 35,52%. Mulai

bulan agustus baru terjadi lonjakan realisasi menjadi 48,9% yang

dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Selain itu pergeseran sasaran

kegiatan dengan tidak diperbolehkannya mengundang peserta didik

mengakibatkan efisiensi anggaran yang sangat besar khususnya pada

output sekolah yang mendapatkan penguatan ekstrakurikuler.

2. Sisa perjalanan dinas dan akomodasi khususnya peserta kegiatan yang

tidak dapat menghadiri kegiatan akibat dampak dari Covid-19.

Adapun capaian keuangan per masing-masing Indikator Kinerja kegiatan

secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya

95%, Alokasi anggaran pada IKK ini adalah Rp211.255.469.000,00.

15

Capaian realiasi sebesar Rp210.917.004.575,00 dengan capaian

persentase sebesar 99,84%. Terdapat anggaran sebesar

Rp338.464.425,00 atau sebesar 0,16% yang tidak terserap. Kendala

dan permasalahan umum yang menjadi penyebab tidak tercapainya

kinerja keuangan untuk IKK Jumlah kab/kota dengan APK

SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% adalah adanya sisa perjadin

dan kontrak akomodasi pada kegiatan kajian naskah akademik,

pelayanan BOS dan DAK, dan supervisi SMA Terbuka. Rekomendasi

yang dapat diberikan untuk perbaikan penyerapan anggaran di tahun

mendatang adalah pengelola keuangan agar lebih jeli dan teliti saat

membuat perenccanaan dan melakukan revisi anggaran untuk

dialihkan ke kegiatan prioritas.

2. Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)

memenuhi kompetensi minimum dan Persentase siswa SMA dengan

nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi

minimum. Alokasi anggaran pada IKK ini adalah Rp28.835.058.000,00.

Capaian realiasi sebesar Rp27.546.041.413,00 dengan capaian

persentase sebesar 95,93%. Terdapat anggaran sebesar

Rp1.289.016.587,00 atau sebesar 4,47% yang tidak terserap. Kendala


kinerja keuangan untuk kedua IKK ini adalah adanya sisa perjadin,

belanja bahan, akomodasi dan honor jasa profesi pada kegiatan

penyelarasan tim pengembang penilaian SMA, penyusunan NSPK,

pendampingan penerapan penilaian SMA, dan Sosialisasi Asesmen

Nasional jenjang SMA. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk

perbaikan penyerapan anggaran di tahun mendatang adalah

pengelola keuangan agar lebih jeli dan teliti saat membuat

perenccanaan dan melakukan revisi anggaran untuk dialihkan ke

16

kegiatan prioritas.

3. Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam

proses pembelajaran. Alokasi anggaran pada IKK ini adalah

Rp1.719.095.000,00. Capaian realiasi sebesar Rp1.593.970.790,00

dengan capaian persentase sebesar 92,72%. Terdapat anggaran

sebesar Rp125.124.210,00 atau sebesar 7,28% yang tidak terserap.

Kendala dan permasalahan umum yang menjadi penyebab tidak

tercapainya kinerja keuangan untuk IKK Persentase SMA yang

menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

adalah adanya sisa perjadin, honor jasa profesi dan kontrak

akomodasi pada kegiatan pengolahan data DAK SMA dan Evaluasi

Program DAK Fisik SMA Tahun 2020. Rekomendasi yang dapat

diberikan untuk perbaikan penyerapan anggaran di tahun mendatang

adalah pengelola keuangan agar lebih jeli dan teliti saat membuat

perenccanaan dan melakukan revisi anggaran untuk dialihkan ke

kegiatan prioritas.

4. Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam

pembangunan karakter. Alokasi anggaran pada IKK ini adalah

Rp107.393.011.000,00. Capaian realiasi sebesar Rp102.234.524.513,00

dengan capaian persentase sebesar 95,2%. Terdapat anggaran sebesar

RP5.158.486.487,00 atau sebesar 4,8% yang tidak terserap. Kendala


kinerja keuangan untuk IKK Persentase SMA yang memiliki

lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter adalah sebagai

berikut:

a. Terdapat sisa perjalanan dinas pada output sekolah yang

mendapatkan layanan khusus

17

b. Terdapat sisa anggaran yang dialokasikan untuk pengiriman

perlengkapan sanitasi

c. Terdapat sisa perjalanan dinas, akomodasi, dan honor jasa

profesi pada kegiatan penyusunan NSPK yakni penyusunan

konsep pengembangan SMA masa depan, penyusunan konsep

virtual science laboratory, dan pengembangan bangunan SMA.

d. Terdapat sisa perjalanan dinas pada kegiatan reviu naskah

pengelolaan sarana prasarana dan dokumentasi SMA

Terbuka.

e. Terdapat sisa perjalanan dinas dan akomodasi pada kegiatan

bimbingan teknis percepatan laporan 100%.

f. Terdapat sisa perjalanan dinas, akomodasi, jasa profesi, dan

belanja bahan yang sangat besar pada output Sekolah yang

Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler sebesar

Rp4.927.505.334,00.

Sisa anggaran terbanyak pada IKK ini bersumber dari output Sekolah

yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler. Hal tersebut

dikarenakan terjadinya pesergeseran sasaran kegiatan yang semula

seluruh kegiatannya melibatkan peserta didik, namun akibat pandemi

Covid-19 kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat mengundang

peserta didik. Langkah yang telah dilakukan adalah dengan

mengganti sasaran kegiatan menjadi perwakilan dinas pendidikan

daerah, MKKS, dan guru-guru perwakilan dari sekolah. Namun jumlah

peserta yang direncanakan tidak sebanding dengan realisasi jumlah

peserta. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan

penyerapan anggaran di tahun mendatang adalah pengelola

keuangan agar lebih jeli dan teliti saat membuat perenccanaan dan

melakukan revisi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan prioritas.

18

5. Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan

berkelanjutan.

Alokasi anggaran pada IKK ini adalah Rp7.948.811.000,00. Capaian

realiasi sebesar Rp7.832.875.555,00 dengan capaian persentase sebesar

98,54%. Terdapat anggaran sebesar Rp115.935.445,00 atau sebesar 1,46%

yang tidak terserap. Kendala dan permasalahan umum yang menjadi

penyebab tidak tercapainya kinerja keuangan untuk IKK Persentase data

pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan

adalah adanya sisa perjadin, honor jasa profesi dan kontrak akomodasi

pada kegiatan Workshop Koordinasi Peningkatan Kualitas Data SMA.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan penyerapan

anggaran di tahun mendatang adalah pengelola keuangan agar lebih jeli

dan teliti saat membuat perenccanaan dan melakukan revisi anggaran

untuk dialihkan ke kegiatan prioritas.

6. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Alokasi untuk kegiatan perencanaan, evaluasi, layanan perkantoran,

sarana prasarana internal, dan layanan umum dan tata usaha sebesar

RP57.699.099.000,00. Realisasi anggaran sebesar

RP54.546.201.741,00 dengan persentase capaian sebesar 94,54%.

Terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar 5,46% atau senilai

RP3.152.897.259,00. Anggaran pada layanan dukungan manajemen

satker dikelola oleh bidang tata kelola dan subbag tata usaha. Adapun

rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

a. Bidang tata kelola mengelola anggaran untuk perencanaan dan

evaluasi sebesar Rp16.519.635.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp14.885.062.077,00 dengan persentase 90,11%. Terdapat anggaran

yang tidak terserap yakni 9,89% atau senilai Rp1.634.572.923,00.

19

b. Subbag tata usaha mengelola anggaran untuk layanan umum dan

tata usaha sebesar Rp17.315.276.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp16.398.800.880,00 dengan persentase 94,71%. Sisa anggaran yang

tidak terserap yakni 5,29% atau senilai Rp916.475.120,00.

c. Subbag tata usaha juga mengelola anggaran untuk layanan

perkantoran terkait gaji, tunjangan dan kegiatan operasional

perkantoran sebesar RP21.372.353.000,00 dengan realisasi

RP20.942.087.884,00. Terdapat anggaran yang tidak terserap

sebesar Rp430.265.116,00 atau senilai 2,01%.

d. Subbag tata usaha juga mengelola anggaran untuk sarana dan

prasarana internal sebesar RP2.491.835.000,00 dengan realisasi

RP2.320.250.900,00. Terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar

Rp171.584.100,00 atau senilai 6,89%.

Kendala dan permasalahan secara umum penyebab terjadinya capaian

kinerja keuangan tidak tercapai adalah sisa anggaran efisiensi dari alokasi

perjalanan pada kegiatan di bidang tata kelola dan subbag tata usaha

tidak terserap, serta sisa dari efiseiensi perjalanan dinas. Rekomendasi

yang dapat diberikan untuk perbaikan penyerapan anggaran di tahun

mendatang adalah pengelola keuangan agar lebih jeli dan teliti saat

membuat perenccanaan dan melakukan revisi anggaran untuk dialihkan

ke kegiatan prioritas.

5. ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2020

menunjukkan keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak

permasalahan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2021-

2024. Analisis lingkungan strategis dibutuhkan untuk menggambarkan

berbagai isu isu strategis di lingkungan pendidikan SMA yang patut

20

diperhatikan sebagai acuan dalam pembangunan pendidikan SMA,

Yaitu :

1. Akses daya tampung ke daerah afirmasi;

2. Pengembangan Mutu Pendidikan

3. Disparitas Pendidikan

21

BAB II

RENCANA STRATEGIS 2021-2024

1. SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka menjalankan sebagian dari visi misi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sekolah Menengah Atas

(SMA) bertekad melaksanakan perumusan kebijakan dan standar,

pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata

kelola dan penilaian pada sekolah menengah atas, pendidikan

kesetaraan pada sekolah menengah atas, dan pendidikan layanan

khusus pada sekolah menengah atas, serta penyiapan pemberian

izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang

diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing.

Berdasarkan hal tersebut Direktorat SMA menetapkan visi

pendidikan SMA, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju Yang

Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar

SMA Pancasila Yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Berakhlak

Mulia, Gotong Royong, Dan Berkebinekaan Global”. Untuk

mewujudkan visi di atas Direktorat SMA menetapkan misi

pendidikan SMA tahun 2021-2024 melalui:

M1 : Mewujudkan pendidikan SMA yang relevan dan berkualitas

tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh

infrastruktur dan teknolog

M2 : Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan

untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan

pendidikan SMA.

22

Sebagai sub sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktorat SMA diprioritaskan dalam mendukung pencapaian

sasaran strategis adalah:

1) Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas

melalui perluasan akses pendidikan menengah atas bagi peserta

didik yang berkeadilan dan inklusif dan peningkatan mutu

pembelajaran menengah atas yang berkualitas dan merata serta

penguatan mutu dan relevansi pendidikan dasar dan menengah

yang berpusat pada daya saing dan berkarakter.

2) Meningkatnya tata kelola Direktorat SMA melalui penguatan

sistem tata kelola Pendidikan Menengah Atas yang partisipatif,

transparan, dan akuntabel

2. INDIKATOR

Upaya Direktorat Sekolah Menengah Atas untuk mencapai misi

tersebut dengan menetapkan indikator sasaran. Berikut ini adalah

indikator sasaran Direktorat Sekolah Menengah Atas secara lebih

rinci:

Tabel. Indikator Sasaran

No Indikator Sasaran

1 Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang- kurangnya 95%

2 Jumlah SMA yang menjadi sekolah penggerak

3 Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)

4 Persentasai siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

5 Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

6 Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

23

7 Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

8 Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan

3. STRATEGI PEMBIAYAAN

Alokasi anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2021

adalah sebesar Rp402.034.602.000 Struktur anggaran Direktorat

Sekolah Menengah Atas cukup banyak terkonsentrasi pada

pemberian bantuan ke sekolah. Bantuan yang diberikan terdiri dari

akun Belanja Sosial dan Belanja Barang dalam bentuk Bantuan

Pemerintah. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai struktur

anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2021

secara lebih rinci.

Tabel. Alokasi Anggaran 2021 Per Kegiatan

KODE URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH

023.03.DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun

259.431.198.000

5627 Pembinaan Sekolah Menengah Atas

-

259.431.198.000

5627.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

990 Lembaga 109.550.511.000

5627.BDB.403 SMA Aman Bencana 990 Lembaga 109.550.511.000

5627.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

34 Lembaga 26.157.781.000

5627.QDB.405 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi

-

26.157.781.000

5627.RAA Sarana Bidang Pendidikan 1.195 Paket 123.722.906.000

5627.RAA.406 SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan

1.195 Lembaga 123.722.906.000

023.03.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

-

112.749.942.000

24

KODE URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH

4462

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas

-

112.749.942.000

4462.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

650 Lembaga 17.743.240.000

4462.BDB.433 SMA yang Melaksanakan Program UKS

650 Lembaga 17.743.240.000

4462.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

17.349 Lembaga 95.006.702.000

4462.QDB.431 SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler

650 Lembaga 28.639.200.000

4462.QDB.432

SMA yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

13.939

Lembaga

27.515.442.000

4462.QDB.434 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja (Scorecard)

650 Lembaga 11.834.311.000

4462.QDB.435 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi

650 SEK 8.417.720.000

4462.QDB.436 SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan

650 Lembaga 7.858.379.000

4462.QDB.438 SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku

10.741.650.000

023.03.WA Program Dukungan Manajemen - 29.853.462.000

2005

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah

-

29.853.462.000

2005.EAA Layanan Perkantoran 2 Layanan 24.534.770.000

2005.EAA.001 Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 18.238.769.000

2005.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1 Layanan 6.296.001.000

2005.EAC Layanan Umum 1 Layanan 3.826.857.000

2005.EAC.970 Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.826.857.000

2005.EAD Layanan Sarana Internal 149 UNIT 1.491.835.000

2005.EAD.996 Layanan pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi

134 UNIT 1.201.835.000

2005.EAD.997 Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

15 UNIT 290.000.000

25

Tabel. Alokasi Anggaran 2021 Per Jenis Belanja

No Jenis Belanja Alokasi (000)

1 Belanja Pegawai 18.238.769.000

2 Belanja Barang 378.806.498.000

3 Belanja Modal 1.491.835.000

4 Belanja Sosial 3.497.500.000

Total Anggaran 402.034.602.000

Tabel Distribusi Anggaran Direktorat SMA Tahun 2021

No Bidang Jumlah Anggaran

1 Subbag Tata Usaha 39.632.905.000

2 Bidang Tata Kelola 53.350.470.000

3 Bidang Sarana Prasarana 248.273.417.000

4 Bidang Penilaian 19.159.370.000

5 Bidang Peserta Didik 41.618.440.000

Total Anggaran 402.034.602.000

26

BAB III

RENCANA KERJA DIREKTORAT TAHUN 2021

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam

memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021-2024, serta memiliki

dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran

strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode itu.

Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN

2020-2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, arah

kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-

2024 dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan

strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2020-2024, dan

kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan regulasi yang

efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, yang pada akhirnya mencapai sasaran

nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa RUU,

Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Perpres, Rancangan

Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan lembaga dituangkan

dalam kerangka regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2021-2024. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi

pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan

sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka

kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat

Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan

pengelolaan aparatur sipil negara. Penjabaran lebih lanjut mengenai

arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerangka regulasi serta

kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi,

27

dan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 disajikan

dalam penjelasan sebagai berikut.

1. SASARAN PRIORITAS NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2020-2024, Direktorat Sekolah Menengah Atas

(SMA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban

amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar

bersama dengan pemerintah daerah berkewajiban dalam

meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dengan mempertimbangkan kondisi dan capaian kinerja saat ini,

potensi yang dapat dikembangkan serta tantangan dan

permasalahan yang dihadapi, maka prioritas nasional Direktorat

SMA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

2. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)

memenuhi kompetensi minimum

3. Meningkatnya Persentase siswa dengan nilai Asesmen

Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

4. Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca

5. Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika

6. Nilai rata-rata hasil PISA: Sains

7. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan

kondusif dalam pembangunan karakter

8. Persentase tingkat pengalaman nilai-nilai Pancasila

9. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar

28

10. Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-

kurangnya 95%

11. Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak

12. Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card)

minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)

13. Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi

(Literasi) memenuhi kompetensi minimum

14. Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi

(Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

15. Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer)

dalam proses pembelajaran

16. Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam

pembangunan karakter

17. Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat,

terbarukan dan berkelanjutan

2. SASARAN PRIORITAS DIREKTORAT SMA

Berorientasi pada tujuan dan makna yang terkandung dalam visi

dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sasaran

strategis dalam pembangunan pendidikan SMA, maka Direktorat

Sekolah Menengah Atas (SMA) bertekad melaksanakan

perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan

penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada



menengah atas, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan

29

sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara

asing atau lembaga asing.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sekolah

Menengah Atas telah menyusun program pembangunan

pendidikan SMA yang ditujukan untuk dapat mencapai target IKK

Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 402.034.602.000

(Empat Ratus Dua Miliar Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua

Ribu Rupiah).

Berikut ini adalah struktur anggaran dan rencana penyerapan

anggaran Direktorat Sekolah Menengah Atas secara lebih detil

yang telah tertuang dalam Penetapan Kinerja 2021.

Tabel. Sasaran Prioritas Dit SMA Tahun 2021

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)

Satuan Target

2021

SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

% 88,39

SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

IKSS 2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

%

58,2

IKSS 2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

% 27,4

IKSS 2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca nilai 394

IKSS 2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika nilai 385

IKSS 2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains nilai 399

SS 4 Menguatnya karakter peserta didik

30

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)

Satuan Target

2021

IKSS 4.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

%

35

IKSS 4.2 Persentase tingkat pengalaman nilai-nilai Pancasila

% 15

IKSS 4.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar

% 15

SK Tersedianya layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang merata dan berkualitas

IKK Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%

kab/kota

229

IKK Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak

sekolah 650

IKK Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)

%

5,0

IKK Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum

%

55,0

IKK

Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

%

27,4

IKK Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran

%

76,06

IKK Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter

%

35

IKK Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan

%

95,20

31

BAB IV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT TAHUN 2021

Pelaksanaan alokasi anggaran dan program Direktorat SMA dilaksanakan

oleh setiap bidang dan Subbag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Berikut ini adalah deskripsi program-program Direktorat SMA Setiap

Bidang dan Subbag secara lebih rinci.

1. Bidang Tata Kelola

1. 5627.QDB.405 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Afirmasi

051 Penyusunan NSPK

A. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria APS dan ATS

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan NSPK yang dapat

digunakan sebagai salah satu referensi bagi pemerintah provinsi dan

sekolah. Bagi pemerintah provinsi, NSPK ini dapat digunakan sebagai

salah satu bahan pembinaan yang dilakukan terhadap sekolah.

Sedangkan bagi sekolah, NSPK ini dapat dijadikan sebagai salah satu

bahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola di masing-masing satuan

pendidikan. Mengembangkan NSPK yang dapat digunakan sebagai salah

satu referensi bagi pemerintah provinsi dan sekolah. Adapun unsur yang

terlibat pada kegiatan ini, ialah:

No Unsur Yang Terlibat

1 Konsultan pendidikan

2 Akademisi

3 Dinas Pendidikan Provinsi

4 LPMP

5 Berbagai lembaga profesional lain yang memiliki relevansi

32


dengan tema NSPK yang akan dikembangkan

Tabel Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Lama Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 2 dan 4 Bulan April

dan Minggu ke 1 Bulan Mei

- Bogor

Alokasi dana yang diperlukan untuk kegiatan ini: Rp. 1.686.162.000

053 Koordinasi dan Sosialisasi

A. Koordinasi APS dan ATS Tingkat Pusat

Koordinasi terkait Pemetaan dan identifikasi program, anggaran, dan

data pendidikan di daerah bermanfaat bagi pemerintah pusat dan

daerah agar tidak terjadi duplikasi program antara pusat dan daerah.

Pemerintah pusat dan daerah dapat memetakan dukungan yang

dapat diberikan terhadap seluruh kebijakan di bidang pendidikan

menengah agar dapat terlaksana optimal. Adapun unsur yang terlibat

pada kegiatan ini, ialah:


1 Kementerian Dalam Negeri

2 Kementeria Keuangan

3 Kementerian Desa tertinggal dan Bappenas

4 Direktorat SMA

5 Biro PKLN

6 Setditjen Dikdasmen

7 LPMP

8 BAN/SM 9 Pusat Pendidikan Karakter

10 Pusat Prestasi Nasional

11 Pusat Pembiayaan

12 Unit kerja Kemendikbud yang relevan


33


Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 3 Bulan Maret - Bogor


B. Koordinasi APS dan ATS Tingkat Provinsi

Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Manajemen Afirmasi

SMA tingkat provinsi dengan tujuan agar program yang dilaksanakan

dapat berjalan efektif. Adapun unsur yang terlibat pada kegiatan ini,

ialah:


1 Direktorat SMA

2 Direktorat Jenderal PAUD-Dikdasdikmen

3 Perwakilan dari seluruh Provinsi

4 Pengawas Tingkat Provinsi

5 LPMP



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 2 Bulan Mei - Bogor


C. Koordinasi APS dan ATS Tingkat Kab/Kota

Sosialisasi dan koordinasi kebijakan Pembinaan Manajemen Afirmasi

kepada Kantor Cabang Dinas dan MKKS. Adapun unsur yang terlibat

pada kegiatan ini, diantaranya:

34


1 Direktorat SMA

2 Direktorat Jenderal PAUD-Dikdasdikmen

3 Perwakilan Dinas Pendidikan Propinsi

4 Kantor Cabang Dinas (KCD)

5 Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 1 dan 2 Bulan Juni - Bogor


055 Monitoring dan Evaluasi

A. Pemantauan APS dan ATS

Fasilitasi dan supervisi terhadap penguatan afirmasi yang telah

dilakukan sekolah pendidikan provinsi terhadap satuan pendidikan

binaannya. Adapun unsur yang terlibat pada kegiatan ini, diantaranya:


1 Direktorat SMA

2 LPMP

3 Dinas Pendidikan Propinsi



Waktu Pelaksanaan Lama Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 2 Bulan November

- Bogor

35

Alokasi dana yang diperlukan untuk kegiatan ini: Rp. 978.775.000

2. 4462.QDB.432 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS)

051 Penyusunan NSPK

B. Penyusunan Roadmap Penuntasan Sarana Prasarana SMA

Kajian Akademik dalam rangka peningkatan kualitas program

peningkatan akses (Penyusunan Roadmap Penuntasan Sarana

Prasarana SMA, Diskusi Terpumpun Pembahasan MoU dan PKS serta

Proposal Kegiatan, Diskusi Terpumpun terkait Kajian Teori, Instrumen

Kajian, Penentuan wilayah dan sampel kajian, Model analisis yang akan

digunakan, dan Hasil yang diharapkan, Diskusi Terpumpun paparan

hasil kajian akademik). Unsur yang terlibat pada kegiatan ini, ialah:


1 Direktorat SMA

2 Perguruan Tinggi



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 1 Bulan Mei,

Minggu ke 2 Bulan Juni,

Minggu ke 1 Bulan Juli, Agustus-

November (Pelaksanaan Kajian

Akademik), Minggu ke 1 Bulan

Desember

- Bogor


54 Pelaksanaan Kegiatan

36

A. Penyusunan Juknis DAK SMA

Menyusun Peraturan Menteri yang mengatur tentang pelaksanaan

program DAK, diantaranya adalah Petunjuk Teknis BOS dan Petunjuk

Operasional DAK Fisik Bidang SMA. Unsur-unsur yang terlibat dala

kegiatan ini, diantaranya:


1 Direktorat SMA

2 Sekretariat Jenderal

3 Sekditjend Paud-Dikdasmen

4 Biro Perencanaan

5 Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

6 Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

7 Tim Manajemen DAK Kemdikbud

8 Tenaga Ahli Sarana dan Prasarana

9 Perwakilan SMA (pilihan)



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 1 Bulan Agustus,

Minggu ke 1 Bulan Oktober,

Minggu ke 1 Bulan November

- Bogor


B. Pengelolaan Program DAK SMA Tahun 2021

Koordinasi yang dilakukan meliputi pembahasan mengenai validitas

data, pembahasan mekanisme percepatan peningkatan kualitas data

peserta didik, dan pembahasan penyebaran informasi kepada provinsi

37

agar dapat mendorong sekolah untuk mengupdate data sekolahnya.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini, ialah:


1 Direktorat SMA

2 Setditjend Paud-Dikdasmen

3 Pusdatin




Tempat Pelaksanaan

Minggu Ke 2 Bulan Agustus,

Minggu ke 1 Bulan Oktober,

Minggu Ke 3 Bulan November

- Bogor


C. Pengelolaan Kerja Sama SMA

Koordinasi penyamaan persepsi terhadap rencana strategis yang akan

dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit

kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun unsur-

unsur yang terlibat pada kegiatan ini, ialah:


1 Direktorat SMA

2 Setditjend Paud-Dikdasmen

3 Setjend Kemendikbud

4 Bapenas

38



Tempat Pelaksanaan


Minggu ke 2 Bulan Juli,

Minggu ke 1 Bulan Oktober

- Bogor


D. Analisis Pengembangan SMA

Kajian akademik yang dilakukan berfokus kepada evaluasi program-

program peningkatan akses dan mutu yang telah dilakukan oleh

Direktorat SMA. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini

adalah:


1 Direktorat SMA

2 Perguruan Tinggi



Tempat Pelaksanaan




Agustus-November (Pelaksanaan

Kajian Akademik),

Minggu ke 1 Bulan Desember

- Bogor


39

E. Pengolahan, Pemutakhiran dan Penyajian Data Informasi Program

SMA

Data Dapodik diperbaharui dan diolah agar dapat disajikan dalam

pembuatan sebuah kebijakan atau program-program yang bertujuan

untuk meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan. Unsur-

unsur yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya, adalah:


1 Direktorat SMA

2 Setdikjend PAUD-Dikdasmen

3 Pusdatin


5 Kantor Cabang Dinas Kabupaten/Kota

6 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)


8 Pengawas Sekolah

9 Operator Sekolah



Tempat Pelaksanaan

September Minggu ke 1, 2, dan 3 - Bogor


40

55 Supervisi

B. Monitoring Dan Evaluasi DAK SMA Tahun 2021

Menghasilkan progres perkembangan bantuan yang diberikan oleh

Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun unsur-unsur yang

terlibat dalam kegiatan ini adalah:


1 Direktorat SMA




Tempat Pelaksanaan

September Minggu ke 1, 2, dan 3 - Bogor


3. 4462.QDB.434 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Kinerja (Scorecard)

051 Penyusunan NSPK

A. Penyusunan Analisis Bahan Koordinasi

Pengembangkan Penyusunan Analisis Bahan Koordinasi yang dapat

digunakan sebagai salah satu referensi bagi Pemerintah Daerah.

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:


1 Konsultan Pendidikan

2 Akademisi

3 Sekolah Pendidikan Provinsi


5 Berbagai lembaga profesional lain yang memiliki relevan


41


Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 1, 2, 3 dan 4 Bulan April - Bogor


B. Kajian Naskah Akademik Pembinaan Dan Pengembangan SMA

Kajian akademik yang dilakukan berfokus kepada mengembangkan NSPK

scorecard.



1 Direktorat SMA

2 Perguruan Tinggi



Tempat Pelaksanaan




Agustus-November

(Pelaksanaan Kajian

Akademik), Minggu ke 1 Bulan

Desember

- Bogor


42


A. Koordinasi Pembinaan Kinerja (scorecard) SMA Tingkat Pusat

Koordinasi dan sinkronisasi antar unit sehingga proses perencanaan

program dan anggaran dapat berjalan sinergis dan mendukung

keterlaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini

ialah sebagai berikut:


1 Direktorat SMA

2 Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3 Setditjen Paud-Dikdasmen

4 Bapenas



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 4 Bulan Mei - Bogor


B. Koordinasi Pembinaan Kinerja (scorecard) SMA Tingkat Provinsi

Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan Scorecard SMA tingkat provinsi

dengan tujuan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif.



1 Direktorat SMA 2 Ditjend PAUD-Dikdasmen

3 Seluruh Provinsi



43



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 3 Bulan Juni - Bogor


C. Koordinasi Pembinaan Kinerja (scorecard) SMA Tingkat Kab/Kota

Sosialisasi dan koordinasi kebijakan scorecard kepada Kantor Cabang

Dinas (KCD) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Adapun

unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:


1 Direktorat SMA

2 Ditjend PAUD-Dikdasmen






Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 3 dan 4 Bulan Juni - Bogor


D. Pendampingan Koordinasi Daerah

Pendampingan kepada daerah untuk memberikan praktik-praktik baik

yang telah dilakukan oleh pemerintah. Unsur-unsur yang terlibat dalam

kegiatan ini adalah:

44


1 Direktorat SMA

2 Ditjend PAUD-Dikdasmen







Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 2 Bulan Agustus - Bogor


055 Monitoring dan Evaluasi

E. Pemantauan Pelaksanaan Scorecard

Fasilitasi dan supervisi terhadap penguatan scorecard yang telah

dilakukan dinas pendidikan provinsi terhadap satuan pendidikan

binaannya. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi:


1 Direktorat SMA

2 Setditjen PAUD-Dikdasmen

3 Biro Perencanaan

4 Direktorat Jendral Aanggaran, Kemenkeu

5 Perbendaharaan Kemenkeu

45



Minggu ke 2 Bulan Oktober - Bogor


2. 2005.EAC.970 Dukungan Manajemen Satker

056 Perencanaan Program dan Anggaran

A. Penyusunan Program Kerja Dit. SMA

Finalisasi dokumen yang berisi informasi program dan anggaran Dit. SMA

pada tahun 2021 dan dan menyusun draft program kerja Direktorat SMA

tahun 2022. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:


1 Direktorat SMA


3 Biro Perencanaan





Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 2 Bulan Januari

Minggu ke 1 Bulan

Februari

Minggu ke 4 Bulan Mei

Desember

- Bogor


46

B. Penyusunan Program Dan Anggaran Tahun 2021 dan 2022

Koordinasi antara empat bidang dan 1 bagian tata usaha di lingkungan

Direktorat SMA agar program yang diusulkan dapat mendukung capaian

tugas dan fungsi serta menyusun perencanaan tahun 2022 yang akan

dimulai pada tahun 2021. Adapun unsuru-unsur yang terlibat dalam kegiatan

ini adalah:


1 Direktorat SMA


3 Biro Perencanaan





Tempat Pelaksanaan

Minggu ke 3 Bulan Januari, Maret, April

Minggu ke 4 Bulan Mei, Agustus,

September

- Bogor


C. Penyusunan LAKIP

Finalisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Direktorat SMA Tahun 2020, Penyusunan LAKIP Tengah Semester 2021,

dan Penyusunan Draft LAKIP Tahun 2021. Adapun unsur-unsur yang



1 Direktorat SMA


47



Minggu ke 2 Bulan Januari, Juni,

Desember

- Bogor


D. Tindak Lanjut Pemeriksaan

Melakukan verifikasi terhadap data hasil temuan untuk mengetahui

permasalahan yang terjadi secara menyeluruh. Adapun unsur-unsur yang



1 Direktorat SMA


3 Unsur Dinas Pendidikan Propinsi

4 Inspektorat Jenderal



Bulan Agustus,

September, Oktober

- Bogor


E. Pemantauan Pelaksanaan Anggaran (Laporan Daya Serap Bulanan)

Laporan realisasi anggaran dan ketercapaian output ini seyogyanya

dilakukan setiap bulan untuk melihat progres kinerja dari Direktorat SMA.



1 Seluruh Bidang dan Subbag Dit. SMA

2 Kemenkeu

48



Tempat Pelaksanaan

Bulan Agustus, September,

Oktober

- Bogor


2. Bidang Penilaian

A. Output Tugas dan Fungsi Bidang Penilaian

Output tugas dan fungsi Bidang Penilaian, Direktorat Sekolah Menengah

Atas adalah sebagai berikut:

Kode Uraian Vol Satuan Jumlah Anggaran

4462.QDB.435 SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi

650

Lembaga

Rp. 7.652.740.000

4462.QDB.436 SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan

650 Lembaga

Rp. 8.051.065.000

4462.QDB.438 SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku

810 Lembaga Rp. 11.506.630.000

B. Uraian Output Tugas dan Fungsi Bidang Penilaian

1. SMA yang Mendapatkan Pembinaan Asesmen Kompetensi

(4462.QDB.435)

Secara khusus, ada beberapa strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka

penguatan kemampuan literasi untuk mendorong relevansi pendidikan, antara

lain:

a. Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang

lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi;

49

b. Menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan

c. Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan

ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi di kelas

awal.

Dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan pendidikan untuk

penguatan kemampuan literasi Kemendikbud melaksanakan strategi

berikut:

a. Jumlah satuan pendidikan yang menjadi Sekolah Penggerak;

b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi)

memenuhi kompetensi minimum, target tahun 2020 sebesar 57,2% dan

tahun 2021sebesar 58,2%;

c. Nilai rata-rata hasil PISA Membaca sebesar 394 untuk tahun 2021.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

pada tahun 2020 dan 2021 Direktorat SMA melaksanakan pembinaan dengan

melibatkan seluruh stakeholder yang terkait sehingga terbangunnya sinergi

yang efektif dalam peningkatan pola pembinaan di jenjang Sekolah

Menengah Atas baik dari proses pembelajaran sampai dengan penilaian yang

bertitik pada peserta didik.

Pola pembinaan yang diselenggarakan Direktorat SMA dalam upaya

percepatan pendidikan yang bermutu dilakukan secara terintegrasi sesuai

yang diharapkan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi secara

terukur dan terarah, sehingga apa yang akan menjadi tujuan dapat

terlaksana sesuai yang tercantum dalam roadmap pendidikan bermutu tahun

2025.

Untuk mencapai output yang telah ditetapkan, terdapat beberapa tahapan

yang dilalui dalam pola pelaksanaan kegiatan SMA yang mendapatkan

pembinaan Asesmen Kompetensi, antara lain: (1) Penyusunan Bahan

Sosialisasi Asesmen Kompetensi (AKM) SMA, (2) Training of Trainer

50

Fasilitator Sosialisasi AN tingkat Pusat, (3) Sosialisasi AN tingkat Provinsi, (4)

Sosialisasi AN tingkat Kabupaten/Kota, dan (5) Supervisi dan Evaluasi

Pembinaan Asesmen Kompetensi SMA. Dengan uraian masing-masing

tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Bahan Sosialisasi Asesmen Kompetensi (AKM) SMA

Workshop Penyusunan Bahan Sosialisasi Asesmen Kompetensi (AKM) SMA

bertujuan:

a. Menelaah saran atau usulan penyusunan dan pengembangan bahan

sosialisasi AN SMA;

b. Mengembangkan bahan sosialisasi AN SMA berdasarkan hasil

identifikasi;

c. Menyusun bahan sosialisasi AN SMA berdasarkan kebutuhan di SMA.

Melalui kegiatan workshop ini diharapkan tersusun bahan sosialisasi terkait

Asesmen Kompetensi SMA. Unsur yang terlibat antara lain Direktorat SMA,

Pusat Asesemen dan Pembelajaran, Balitbang, Dinas Pendidikan Provinsi,

LPMP, dan MKKS.

2) Training of Trainer Fasilitator Sosialisasi AN tingkat Pusat

ToT Tim Fasilitator Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman peserta mengenai startegi pelaksanaan

sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA;

b. Memantapkan penguasaan peserta terhadap materi yang akan

disajikan dalam kegiatan Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA;

c. Menyiapkan sejumlah personel yang akan ditugaskan sebagai

fasilitator dalam kegiatan Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA.

Hasil yang diharapkan dari ToT Tim Fasilitator pembinaan Asesmen

Kompetensi (Literasi) adalah:

a. Kesamaan pemahaman peserta mengenai strategi

pelaksanaan sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA;

51

b. Meningkatnya penguasaan peserta terhadap materi

yang akan disajikan dalam kegiatan sosialisasi Asesmen

Kompetensi SMA

c. Tersedianya sejumlah personel yang siap ditugaskan

sebagai pembahas dalam kegiatan sosialisasi Asesmen

Kompetensi SMA.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini diantaranya Ditjen PAUD Dikdasmen, Pusat

Asesmen dan Pembelajaran, Balitbang Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi,

Sekolah, dan Direktorat SMA.

No. Unsur yang terlibat

Instansi Jumlah

1. Peserta Tim Pengembang Penilaian SMA 100 Orang

2. Pengarah ▪ Ditjen PAUD Dikdasmen ▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Pusat Asesmen dan Pembelajaran

▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Direktorat SMA ▪ Tim Pengembang Penilaian

SMA

1 Orang 1 Orang 2 Orang 1 Orang 5 Orang

4. Pembahas ▪ Tim Pengembang Penilaian SMA

▪ Direktorat SMA ▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Perguruan Tinggi

3 Orang 3 Orang 3 Orang 1 Orang

10 Orang

5. Moderator Direktorat SMA 3 Orang

6. Panitia Direktorat SMA 10 Orang

Jumlah Total 130 Orang

3) Sosialisasi AN tingkat Provinsi

Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA Tingkat Provinsi bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan implementasi

Asesmen Kompetensi SMA;

b. Meningkatkan pemahaman tentang strategi pelaksanaan Asesmen

52

Kompetensi SMA;

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA Tingkat

Provinsi adalah:

a. Meningkatnya pemahaman tentang konsep dan implementasi Asesmen

Kompetensi SMA;

b. Meningkatnya pemahaman tentang strategi pelaksanaan Asesmen

Kompetensi SMA;

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Ditjend PAUD Dikdasmen,

Balitbang Kemendikbud (Puspendik), Pusat Asesmen dan Pembelajaran,

Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, MKKS dan Direktorat SMA.

4) Sosialisasi AN tingkat Kabupaten/Kota

Asesmen Kompetensi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

Asesmen Kompetensi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan

pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas

belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan

kompetensi siswa. Asesmen Kompetensi menunjukkan apa yang seharusnya

menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan

kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas

pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu

pembelajaran. Asesmen Kompetensi juga memberi gambaran tentang

karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan

kompetensi dan karakter murid (mulai dari ciri pengajaran yang baik, sampai

program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan

keamanan yang kondusif). Hal ini diharapkan juga dapat membantu sekolah

lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu

pembelajaran.

Asesmen Kompetensi terdiri dari AN literasi-numerasi untuk melihat hasil

belajar kognitif, survey karakter untuk melihat hasil belajar sosial emosional,

53

dan survey belajar lingkungan untuk melihat karakteristik input dan proses

pembelajaran. Asesmen Kompetensi terdiri atas literasi (1) membaca yaitu

kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan

berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan

kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat

berkontribusi secara produktif di masyarakat. (2) Numerasi yaitu

Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat

matematika untuk menyelesaikan masalah sehari hari pada berbagai jenis

konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan

dunia.

Memperhatikan kondisi tersebut dan memenuhi amanat berbagai peraturan

di atas, salah satu program Direktorat SMA pada tahun 2021 adalah

melakukan Sosialisasi Asesmen Kompetensi SMA kepada 514 Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan sosialisasi AN Asesmen

Kompetensi Tingkat kabupaten/Kota tersebut akan dibagi dalam 4 (empat)

Angkatan. Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain Ditjend PAUD

Dikdasmen, Balitbang Kemendikbud (Puspendik), Pusat Asesmen dan

Pembelajaran, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, MKKS dan Direktorat SMA.

Sosialisasi Asesmen Kompetensi Tingkat Kab/Kota Angkatan 1


Instansi Jumlah

1. Peserta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

106 Orang


1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Perguruan Tinggi ▪ Sekdikjen Paud Dikdasmen ▪ Direktorat SMA


4. Pembahas ▪ Tim Pengembang Penilaian ▪ Direktorat SMA

10 Orang 5 Orang


54


Instansi Jumlah





Instansi Jumlah

1. Peserta Dinas Pendidikan 106 Orang


1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Perguruan Tinggi ▪ Sekdikjen Paud

Dikdasmen ▪ Direktorat SMA


4. Pembahas ▪ Tim Pengembang Penilaian

▪ Direktorat SMA

10 Orang 5 Orang






Instansi Jumlah

1. Peserta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 106 Orang


1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Perguruan Tinggi ▪ Sekdikjen Paud Dikdasmen ▪ Direktorat SMA



10 Orang 5 Orang




55



Instansi Jumlah

1. Peserta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

106 Orang


1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Perguruan Tinggi

▪ Sekdikjen Paud Dikdasmen ▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

1 Orang 3 Orang


10 Orang 5 Orang




5) Supervisi dan Evaluasi Pembinaan Asesmen Kompetensi SMA

Tujuan supervisi dan evaluasi Asesmen Kompetensi SMA adalah:

a. Meningkatkan pemahaman petugas terhadap substansi instrumen

pembinaan Asesmen Kompetensi SMA;

b. Meningkatkan keterampilan petugas pendampingan dalam menggali

data dan informasi tentang pelaksanaan pembinaan Asesmen

Kompetensi SMA.

Hasil yang diharapkan dari supervisi dan evaluasi pembinaan Asesmen

Kompetensi SMA adalah:

a) Diperolehnya data kuantitatif penyelenggaraan implementasi

program pembinaan Asesmen Kompetensi SMA.

b) Diperolehnya kendala-kendala dan permasalahan dalam

penyelenggaraan pembinaan Asesmen Kompetensi SMA untuk

proses perbaikan pada tahun berikutnya

c) Meningkatnya pemahaman terhadap konsep pembinaan Asesmen

Kompetensi SMA

56

d) Meningkatnya pemahaman dan keterampilan petugas dalam

menggali data dan informasi tentang pelaksanaan pembinaan

Asesmen Kompetensi SMA.

e) Unsur yang terlibat antara lain Direktorat SMA, Ditjen GTK, Dinas

Pendidikan Provinsi,

Puspendik, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, dan Sekolah. Rincian

pelaksanaan supervisi dan pendampingan SMA penggerak adalah:

a) Petugas yang berjumlah 2 (dua) orang ke 514 lokasi di 34 Provinsi;

b) Setiap petugas pusat melaksanakan coaching terhadap 1 (satu) orang

petugas daerah (Petugas Provinsi) yang bertujuan sebagai

pembekalan untuk petugas daerah;

c) Satu tim petugas supervisi terdiri dari 2 (dua) petugas pusat dan 1

(satu) orang petugas daerah melakukan pendampingan ke 514 lokasi

di 34 Provinsi yang sudah ditentukan;

d) Petugas supervisi akan mengunjungi lokasi minimal 2 lokasi (yang

berdekatan) yang sudah ditentukan.

Matrik pelaksanaan supervisi dan evaluasi program SMA penggerak:


Instansi Jumlah

1. Peserta Pusat ▪ Direktorat SMA ▪ Puspendik ▪ Pusat Asesmen & Pemb. ▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Sekolah

1 Orang/lokasi

2. Peserta Daerah Dinas Pendidikan Provinsi 1 Orang/ lokasi


2. SMA Penggerak yang Mendapatkan Pendampingan (4462.QDB.436)

Program pendampingan SMA Penggerak merupakan program

peningkatan mutu pendidikan yang diintegrasikan dengan program

57

pendampingan dan advokasi lainnya dari Direktorat SMA, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten/Kota, MKKS, MGMP,

Tim Pengembang Kurikulum, dan Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP). Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan

komitmen bersama untuk mengalokasikan program dan anggaran bagi

lembaga yang mendapatkan pendampingan program SMA Penggerak.

Untuk mencapai output yang telah ditetapkan, terdapat beberapa

tahapan yang dilalui dalam pola pelaksanaan lembaga yang

mendapatkan pendampingan program SMA penggerak antara lain: (a)

Penyusunan Bahan Pendampingan Program SMA Penggerak, (b)

Sosialisasi Pendampingan Program SMA Penggerak Tingkat Pusat, (c)

Sosialisasi program SMA penggerak Tingkat Provinsi, (d) Sosialisasi

program SMA penggerak Tingkat Kabupaten/Kota, (e) Pendampingan

dan Koordinasi Dengan Daerah, (f) Supervisi dan evaluasi program

SMA Penggerak. Uraian masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan

adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Bahan Pendampingan Program SMA Penggerak Workshop Penyusunan Bahan Pendampingan Program SMA Penggerak bertujuan:

a. Menelaah saran atau usulan penyusunan dan pengembangan

bahan pendampingan Program SMA Penggerak;

b. Mengembangkan bahan pendampingan Program SMA

Penggerak berdasarkan hasil identifikasi;

c. Menyusun bahan pendampingan Program SMA Penggerak

berdasarkan kebutuhan pembinaan penilaian di SMA.

Melalui kegiatan workshop Penyusunan Bahan Pendampingan

Program SMA Penggerak, diharapkan tersusun naskah baru dan

naskah hasil pengembangan terkait Program SMA Program SMA

Penggerak untuk mendukung implementasi Kurikulum. Unsur yang

58

terlibat antara lain Direktorat SMA, Pusat Asesemen dan Pembelajaran,

Balitbang, Ditjen GTK, Dinas Pendidikan Provinsi, Sekolah, dan

Perguruan Tinggi.

P

elaksanaan review untuk mendapatkan draf

final Bahan

Pendampingan Program SMA Penggerak dilakukan finalisasi draf final

naskah secara mandiri (PR) yang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang

penulis dan 1 (satu) orang pembahas. Review secara mandiri (PR)

tersebut dilaksanakan selama 10 hari kalender sampai didapatkannya

draf naskah final yang sesuai dengan apa yang diharapkan

sebagaimana tujuan dari kegiatan penyusunan bahan pendampingan

Program SMA Penggerak tersebut.

2) Sosialisasi Pendampingan Program SMA Penggerak Tingkat Pusat

Dalam rangka mensosialisasikan program SMA Penggerak, dan

memberikan kejelasan kepada lembaga terkait permasalahan,

urgensi, strategi, dan implementasi program SMA Penggerak yang


Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Tim Pengembang Penilaian ▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ Perguruan Tinggi ▪ Direktorat SMA ▪ Ditjen GTK

50 Orang

2. Pengarah ▪ Ditjend PAUD Dikdasmen ▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Puspendik ▪ Pusmenjar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Direktorat SMA





59

akan dikembangkan dalam proses peningkatan layanan

pendidikan dan penguatan proses pembelajaran yang

kontekstual, maka diperlukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga

antara lain kepada Tim Pengembang Direktorat SMA, Pemerintah

daerah (provinsi/kabupaten/kota), khususnya organisasi

perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait

PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

khusus.

Merujuk pada hal diatas, Direktorat SMA menyelenggarakan

sosialisasi pada tingkat pusat kepada Tim Pengembang Direktorat

SMA yang nantinya dapat menjadi pendamping Program

Kurikulum yang Disederhanakan yang dicanangkan oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Unsur yang terlibat

antara lain Ditjen PAUD Dikdasmen, Balitbang Kemendikbud,

Ditjen GTK, Tim Pengembang Dit SMA, dan Direktorat SMA.

Sosialisasi Tingkat Pusat Pendampingan Program SMA Penggerak

bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman peserta khususnya Tim

Pengembang Direktorat SMA mengenai strategi pelaksanaan

Pendampingan Program SMA Penggerak;

b. Memantapkan penguasaan peserta khususnya Tim

Pengembang Direktorat SMA terhadap materi yang akan

disajikan dalam kegiatan Pendampingan Program SMA

Penggerak;

c. Menyiapkan sejumlah personel yang dapat menjadi fasilitator

Pendampingan Program SMA Penggerak di wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Tingkat Pusat Pendampingan

Program SMA Penggerak adalah:

60

a. Kesamaan pemahaman peserta khususnya Tim Pengembang

Direktorat SMA mengenai strategi pelaksanaan

Pendampingan Program SMA Penggerak;

b. Meningkatnya penguasaan peserta khususnya Tim

Pengembang Direktorat SMA terhadap materi yang akan

disajikan dalam kegiatan Pendampingan Program SMA

Penggerak;

c. Tersedianya sejumlah personel yang dapat menjadi fasilitator

Pendampingan Program SMA Penggerak di wilayahnya..

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain:


Instansi Jumlah

1. Peserta Tim Pengembang Dit SMA 100Orang

2. Pengarah ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Ditjen GTK ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Direktorat SMA

1 Orang 2 Orang 3 Orang

4. Pembahas ▪ Direktorat SMA ▪ Tim Pengembang Dit

SMA ▪ Balitbang Kemendikbud





3) Sosialisasi program SMA penggerak Tingkat Provinsi.

Selain di tingkat Pusat, sosialisasi Program SMA Penggerak dilakukan

juga pada tingkat provinsi. Sosialisasi kepada lembaga-lembaga antara

lain kepada Pemerintah Provinsi, pengawas, MKKS, MGMP, LPMP dan

stakeholder terkait pendampingan SMA Penggerak dalam

peningkatan layanan mutu pendidikan dan penguatan proses

61

pembelajaran, khususnya organisasi perangkat daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi terkait PAUD, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut diperlukan sejumlah

personel yang akan menjadi narasumber dan pembahas di

wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi pada tingkat

provinsi terkait pendampingan program SMA penggerak.

Sosialisasi Program SMA Penggerak Tingkat Provinsi bertujuan

untuk:

a. Menyamakan pemahaman stakeholder di tingkat provinsi

mengenai pelaksanaan pendampingan program SMA

penggerak;

b. Memantapkan penguasaan peserta terhadap materi yang

akan disajikan dalam kegiatan pendampingan program SMA

penggerak;

c. Menyiapkan stakeholder di tingkat provinsi yang dapat

menjadi fasilitator pendampingan program SMA penggerak di

wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Program SMA Penggerak

Tingkat Provinsi adalah:

a. Kesamaan pemahaman stakeholder tingkat provinsi

mengenai strategi pelaksanaan pendampingan program SMA

penggerak;

b. Meningkatnya penguasaan stakeholder tingkat provinsi

terhadap materi yang akan disajikan dalam kegiatan

pendampingan program SMA penggerak;


pendampingan program SMA penggerak di wilayahnya.

62

Sosialisasi Program SMA Penggerak Tingkat Provinsi Angkatan

1 (Bogor)


Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Kasikur/ Dinas Pend.

▪ Pengawas ▪ Kasi FPMP/LPMP ▪ MKKS/MGMP/TPK

102 Orang

2. Pengarah ▪ Balitbang Kemendikbud

▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ditjen GTK ▪ Balitbang

Kemendikbud ▪ Direktorat SMA


4. Pembahas ▪ Direktorat SMA ▪ Tim Pengembang

Dit SMA

▪ Balitbang Kemendikbud

2 Orang

4 Orang 2 Orang




Sosialisasi Program SMA Penggerak Tingkat Provinsi Angkatan

2 (Bogor)


Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Kasikur/ Dinas Prov ▪ Pengawas ▪ Kasi FPMP/LPMP ▪ MKKS/MGMP/TPK

102 Orang


▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ditjen GTK

1 Orang 1 Orang

63


Instansi Jumlah

▪ Balitbang ▪ Direktorat SMA

1 Orang 2 Orang

4. Pembahas ▪ Direktorat SMA ▪ Tim Pengembang

Dit SMA ▪ Balitbang

Kemendikbud

2 Orang

4 Orang 2 Orang




4) Sosialisasi program SMA Penggerak Tingkat Kabupaten/Kota

Selain Sosialisasi program SMA Penggerak di tingkat Provinsi,

sosialisasi program SMA Penggerak dilakukan juga pada tingkat

Kabupaten/Kota. Sosialisasi kepada lembaga-lembaga antara lain

kepada Cabang Dinas Provinsi, pengawas, MKKS, MGMP, Tim

Pengembang Kurikulum dan stakeholder terkait pendampingan

SMA Penggerak dalam peningkatan layanan mutu pendidikan dan

penguatan proses pembelajaran, khususnya organisasi perangkat

daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Paud,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut diperlukan sejumlah

personel yang akan menjadi narasumber dan pembahas di

wilayahnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi pada tingkat

kabupaten/kota terkait pendampingan program SMA penggerak.

Sosialisasi Program SMA Penggerak Tingkat Kabupaten/Kota

bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman stakeholder di tingkat

kabupaten/kota mengenai pelaksanaan pendampingan

program SMA penggerak;

64

b. Memantapkan penguasaan stakeholder di dtingkat

kabupaten/kota terhadap materi yang akan disajikan dalam

kegiatan pendampingan program SMA penggerak;

c. Menyiapkan stakeholder di tingkat kabupaten/kota yang akan

menjadi fasilitator pendampingan program SMA penggerak di

wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Program SMA Penggerak

Tingkat Kabupaten/Kota adalah:

a. Kesamaan pemahaman stakeholder tingkat Kabupaten/Kota

mengenai strategi pelaksanaan pendampingan program SMA

penggerak;

b. Meningkatnya penguasaan stakeholder tingkat

Kabupaten/kota terhadap materi yang akan disajikan dalam

kegiatan pendampingan program SMA penggerak;


pendampingan program SMA penggerak di wilayahnya

Sosialisasi Program SMA Penggerak Tingkat Kabupaten Kota

Angkatan 1 (Bogor)


Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Cab Dinas ▪ Pengawas ▪ MKKS/MGMP/TPK

128 Orang

2. Pengarah ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Perguruan Tinggi ▪ Ditjen GTK ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Direktorat SMA



SMA ▪ Balitbang Kemendikbud


65


Instansi Jumlah





Angkatan 2 (Bogor)


Instansi Jumlah


128 Orang


▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang





SMA ▪ Balitbang

Kemendikbud

4 Orang

7 Orang 4 Orang





Angkatan 3 (Bogor)


Instansi Jumlah


129 Orang

2. Pengarah ▪ Balitbang 1 Orang

66


Instansi Jumlah


1 Orang





SMA ▪ Balitbang

Kemendikbud

4 Orang

7 Orang 4 Orang





Angkatan 4 (Bogor)


Instansi Jumlah


129 Orang


▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang



1 Orang 1 Orang

1 Orang 2 Orang


SMA ▪ Balitbang

Kemendikbud

4 Orang

7 Orang 4 Orang


6. Panitia Direktorat SMA 12

67


Instansi Jumlah

Orang


5) Supervisi dan Evaluasi Program SMA Penggerak

Supervisi dan Evaluasi Program SMA Penggerak dilakukan sebagai

upaya Direktorat SMA dalam rangka pembinaan terhadap SMA

Penggerak. Supervisi bertujuan untuk melakukan kontrol program

dan kegiatan yang meliputi aspek konsep, kualitas, kuantitas, dan

program serta mengetahui beberapa besar peran dan partisipasi

masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah

pelaksanaan program SMA Penggerak sesuai sasaran yang

diharapkan. Hasil supervisi dan evaluasi akan dijadikan bahan

pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan.

Supervisi dan evaluasi oleh Direktorat SMA atau instansi lain dari

Pusat dapat dilaksanakan pada saat program/kegiatan sedang

berlangsung atau setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan.

Supervisi dan evaluasi dapat juga melibatkan unsur masyarakat

yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan.

Metode supervisi dan evaluasi dapat dilakukan dengan observasi,

studi dokumentasi, wawancara dengan responden, pengisian

kuesioner/instrumen oleh responden. Metode lain responden

dapat mengisi kuesioner supervisi dan evaluasi secara online.

Kuesioner/instrumen supervisi dan evaluasi disusun oleh

Direktorat SMA.

Tujuan supervisi dan evaluasi program SMA penggerak adalah:

a. Meningkatkan pemahaman petugas terhadap substansi

instrumen pendampingan program SMA penggerak;

68

b. Meningkatkan keterampilan petugas pendampingan dalam

menggali data dan informasi tentang pelaksanaan program

SMA penggerak.

Hasil yang diharapkan dari supervisi dan evaluasi program SMA

penggerak adalah:

a. Diperolehnya data kuantitatif penyelenggaraan implementasi

program SMA penggerak secara nasional.

b. Diperolehnya kendala-kendala dan permasalahan dalam

penyelenggaraan program SMA penggerak untuk proses

perbaikan pada tahun berikutnya

c. Meningkatnya pemahaman terhadap konsep SMA penggerak

d. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan petugas dalam

menggali data dan informasi tentang pelaksanaan program

SMA penggerak.


Instansi Jumlah

1. Peserta Pusat ▪ Direktorat SMA ▪ Puspendik ▪ Pusat Asesmen dan

Pembelajaran ▪ Dinas Pendidikan

Provinsi ▪ Sekolah

1 Orang/lokasi

2. Peserta Daerah Dinas Pendidikan Provinsi

1 Orang/ lokasi


3. SMA yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku

(4462.QDB.438)

Pelaksanaan Kurikulum pada Kondisi Khusus merupakan salah satu

bentuk penyesuaian kurikulum yang bertujuan untuk memberikan

fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan untuk menentukan Kurikulum yang

69

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pandemi Covid-19

merupakan salah satu kondisi khusus yang mempengaruhi dunia

pendidikan saat ini termasuk dalam implementasi kurikulum yang sedang

berlangsung khsusnya kurikulum satuan pendidikan (KTSP).

KTSP adalah Kurikulum yang operasional yang dikembangkan oleh satuan

pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan

peluang kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum

sekolah agar lebih kontekstual namun tetap mengacu kepada struktur

kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Dalam Undang-Undang No 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 36

disebutkan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan

dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan

pendidikan, potensi daerah, dan siswa. Dalam penjelasan pasal tersebut

disebutkan bahwa pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi

dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan

pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di

daerah untuk mengakomodasi berbagai keragaman yang ada.

Diversifikasi kurikulum dapat dimaknai sebagai upaya untuk membuat

suatu kurikulum menjadi lebih beragam sesuai dengan kondisi yang ada

untuk memfasilitasi berbagai potensi dan karakteristik siswa, kebutuhan

masyarakat, kondisi, kekhasan sekolah dan daerah. Kurikulum

berdiversifikasi merupakan upaya inovasi bagi satuan pendidikan di

masing-masing lembaga dan daerah dalam mengakomodasi berbagai

keragaman kondisi yang ada. (Pusat Kurikulum: 2017).

Agar supaya layanan pendidikan terhadap peserta didik tetap terpenuhi

sekalipun pada kondisi bencana, proses belajar mengajar tetap harus

terlaksana baik melalui tatap muka, dalam jaringan, maupun kombinasi

misalnya dengan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran jarak jauh

70

(PJJ). Pada kondisi ini, satuan pendidikan perlu melakukan strategi dalam

merancang kurikulum yang sesuai dengan kondisi peserta didik, sehingga

kompetensi siswa (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) tidak stagnan

apalagi menurun.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan

Pendidikan Dalam Kondisi Khusus menegaskan bahwa ada tiga cara

pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus yaitu: Satuan Pendidikan

pada Kondisi Khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat

melaksanakan satu dari 3 (tiga) ketentuan di bawah ini:

1) tetap mengacu pada Kurikulum nasional yang selama ini dilaksanakan

oleh Satuan Pendidikan;

2) mengacu pada kurikulum nasional untuk PAUD, pendidikan dasar,

dan pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Menengah Atas

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan

untuk Kondisi Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan dan Perbukuan; atau

3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri

Dalam hal melaksanakan melaksanakan penyederhanaan kurikulum

secara mandiri, satuan pendidikan perlu dibekali rambu-rambu dan

pemantik dalam melakukan penyederhanaan dan pelaksanaan kurikulum.

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

pada tahun 2020 dan 2021 Direktorat SMA melaksanakan pendampingan

dan advokasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait

sehingga terbangunnya sinergi yang efektif dalam peningkatan pola

pembinaan di jenjang Sekolah Menengah Atas baik dari proses

pembelajaran sampai dengan penilaian terkait penyederhanaan kurikulum

yang bertitik pada peserta didik.

71

Untuk mencapai output yang telah ditetapkan, terdapat beberapa

tahapan yang dilalui dalam pola pelaksanaan lembaga yang mendapatkan

pendampingan kurikulum yang disederhanakan antara lain: (a)

Penyusunan Bahan pendampingan kurikulum yang disederhanakan, (b)

Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum Tingkat Pusat, (c) Sosialisasi

Penyederhanaan Kurikulum Jenjang SMA Tingkat Provinsi, (d) Sosialisasi

Penyederhanaan Kurikulum Jenjang SMA Tingkat Kabupaten/Kota, (e)

Pencetakan dan Pengiriman Blangko Ijazah SMA Tahun 2021. Dengan

uraian masing-masing tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai

berikut.

1) Penyusunan Bahan Pendampingan Kurikulum yang Disederhanakan

Penyusunan Bahan Pendampingan Kurikulum yang Disederhanakan

bertujuan:

a. Menelaah saran atau usulan penyusunan dan pengembangan

Bahan Pendampingan Kurikulum yang Disederhanakan;

b. Mengembangkan Bahan Pendampingan Kurikulum yang

Disederhanakan berdasarkan hasil identifikasi;

c. Menyusun Bahan Pendampingan Kurikulum yang Disederhanakan

berdasarkan kebutuhan pembinaan pembelajaran dan penilaian di

SMA.

Melalui kegiatan workshop diharapkan tersusun bahan hasil

pengembangan terkait Bahan Pendampingan Kurikulum yang

Disederhanakan untuk mendukung implementasi Kurikulum jenjang SMA.

No. Unsur yang terlibat Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Tim Pengembang Penilaian

▪ Dinas Pendidikan Provinsi

▪ Perguruan Tinggi

50 Orang

72

▪ Direktorat SMA ▪ Ditjen GTK ▪ Balitbang Kemdikbud

2. Pengarah ▪ Ditjend PAUD Dikdasmen

▪ Direktorat SMA

1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Puskurbuk ▪ Pusmenjar ▪ Perguruan Tinggi ▪ Direktorat SMA


2 Orang




2) Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum Tingkat Pusat

Sosialisasi Tingkat Pusat pendampingan kurikulum yang

disederhanakan bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman peserta khususnya Tim Pengembang

Direktorat SMA mengenai strategi pelaksanaan pendampingan

kurikulum yang disederhanakan;

b. Memantapkan penguasaan peserta khususnya Tim Pengembang

Direktorat SMA terhadap materi yang akan disajikan dalam

kegiatan pendampingan kurikulum yang disederhanakan;

c. Menyiapkan sejumlah personel yang dapat menjadi pendamping

kurikulum yang disederhanakan di wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Tingkat Pusat pendampingan

kurikulum yang disederhanakan adalah:

73

a. Kesamaan pemahaman peserta khususnya Tim Pengembang

Direktorat SMA mengenai strategi pelaksanaan pendampingan

kurikulum yang disederhanakan.

b. Meningkatnya penguasaan peserta khususnya Tim Pengembang

Direktorat SMA terhadap materi yang akan disajikan dalam


c. Tersedianya sejumlah personel yang dapat menjadi pendamping


3) Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum Jenjang SMA Tingkat Provinsi

Sosialisasi Kurikulum yang Disederhanakan Jenjang SMA Tingkat

Provinsi bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman stakeholder di tingkat provinsi mengenai

pelaksanaan pendampingan kurikulum yang disederhanakan;

b. Memantapkan penguasaan peserta terhadap materi yang akan

disajikan dalam kegiatan pendampingan kurikulum yang

disederhanakan;

c. Menyiapkan stakeholder di tingkat provinsi yang dapat menjadi

pendamping kurikulum yang disederhanakan di wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Kurikulum yang Disederhanakan

Jenjang SMA Tingkat Provinsi adalah:

a. Kesamaan pemahaman stakeholder tingkat provinsi mengenai

strategi pelaksanaan pendampingan kurikulum yang

disederhanakan;

b. Meningkatnya penguasaan stakeholder tingkat provinsi terhadap

materi yang akan disajikan dalam kegiatan pendampingan

kurikulum yang disederhanakan;



74

4) Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum Jenjang SMA Tingkat

Kabupaten/Kota

Sosialisasi Kurikulum yang Disederhanakan Jenjang SMA Tingkat

Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

a. Menyamakan pemahaman stakeholder di tingkat kabupaten/kota

mengenai pelaksanaan pendampingan kurikulum yang

disederhanakan;

b. Memantapkan penguasaan stakeholder di dtingkat

kabupaten/kota terhadap materi yang akan disajikan dalam


c. Menyiapkan stakeholder di tingkat kabupaten/kota yang akan

menjadi pendamping kurikulum yang disederhanakan di

wilayahnya.

Hasil yang diharapkan dari Sosialisasi Kurikulum yang

Disederhanakan Jenjang SMA Tingkat Kabupaten/Kota

adalah:

a. Kesamaan pemahaman stakeholder tingkat Kabupaten/Kota

mengenai strategi pelaksanaan pendampingan kurikulum yang

disederhanakan;

b. Meningkatnya penguasaan stakeholder tingkat Kabupaten/kota

terhadap materi yang akan disajikan dalam kegiatan

pendampingan kurikulum yang disederhanakan;



5) Koordinasi Penyelerasaan eRapor SMA

Sesuai dengan rencana startegis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan khususnya pada nomor empat yaitu pengembangan

75

teknologi. Perkembangan teknologi yang diharapkan akan membantu

guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Fokus dari

teknologi adalah untuk membantu semua manusia dalam system

pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dengan cara yang lebih baik

dan efisien. Teknologi itu untuk memperbaiki, meng-enhance, dan

meningkatkan kapasitas, bukan untuk me-replace atau menggantikan

kebiasaan. Melalui platform teknologi diharapkan semua insan

pendidikan dalam ekosistem pendidikan dan kebudayaan dapat

berkembang dan terfokus sehingga diharapkan akan munculnya

inovasi-inovasi pembelajaran.

Direktorat SMA mengembangkan aplikasi penilaian yang berbasis

teknologi yaitu aplikasi e-Rapor, yang terintegrasi dengan data pokok

pendidikan (Dapodik) Pendidikan Dasar dan Menengah. Aplikasi ini

dapat diakses oleh orang tua dan peserta didik, sehingga dapat

memantau perkembangan peserta didik setiap saat. Memperhatikan

perkembangan perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan

saat ini, salah satu program Direktorat SMA pada tahun 2021 adalah

FGD Penyelarasan E-Raport SMA.

FGD Penyelarasan E-Raport SMA bertujuan untuk:

a. Mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan terhadap aplikasi E-

Rapor;

b. Menyusun pembaruan aplikasi E-Raport;

c. Hasil yang diharapkan dari FGD Penyelarasan E-Raport SMA adalah:

d. Terindetifikasinya kebutuhan satuan pendidikan terhadap aplikasi E-

Rapor;

e. Tersedianya panduan pembaruan E-Rapor.

76

FGD Penyelarasan E-Raport SMA


Instansi Jumlah

1. Peserta ▪ Dinas Pendidikan Provinsi ▪ LPMP ▪ Sekolah

70 Orang


1 Orang 1 Orang

3. Narasumber ▪ Balitbang Kemendikbud ▪ Sekdikjen Paud Dikdasmen ▪ Direktorat SMA



4 Orang 2 Orang




1) Koordinasi Penyelerasaan eRapor SMA

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Bab XIV, Pasal 89

ayat (1) disebutkan bahwa pencapaian kompetensi akhir peserta

didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat

kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh Satuan Pendidikan peserta

didik tersebut sebagai bukti jika siswa tersebut telah

menyelesaikan program Pendidikan pada jenjang tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai bentuk pengakuan atas

prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan,

peserta didik berhak memperoleh ijazah, sedangkan pengakuan

atas capaian ujian nasional pada suatu jenjang pendidikan,

peserta didik berhak memperoleh sertifikat hasil ujian nasional.

Dengan pertimbangan diatas, bahwa dalam rangka pengakuan

atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan,

peserta didik berhak memperoleh ijazah, bahwa dalam rangka

pengakuan atas atas capaian ujian nasional pada suatu jenjang

pendidikan, peserta didik berhak memperoleh sertifikat hasil

77

ujian nasional; serta bahwa dalam rangka pengaturan penerbitan

Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional, perlu peraturan

mengenai Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Sebagai

tindak lanjut pengaturan penerbitan Ijazah dan Sertifikat Hasil

Ujian Nasional, sehingga kemudian diterbitkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14

Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14

Tahun 2017 Pasal 8 poin (2) dinyatakan bahwa Anggaran

penyediaan/penggandaan dan pendistribusian blangko ljazah

SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK, Paket A, Paket B, dan

Paket C menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal terkait.

Berdasar hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah (pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 45 Tahun 2019 berubah menjadi Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah) dalam melaksanakan Pekerjaan Penggandaan dan

Pengiriman Blangko Ijazah diserahkan kepada Direktorat masing-

masing. Berdasarkan hal tersebut, Penggandaan dan Pengiriman

Blangko Ijazah SMA dilaksanakan oleh Direktorat Sekolah

Menengah Atas.

Penyelenggaraan Pencetakan dan Pengiriman blangko Ijazah

SMA merupakan bentuk pemenuhan hak peserta peserta didik

yang dilakukan oleh Direktorat Sekolah Menengah Atas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, proses penggandaan dan pengiriman blangko ijazah

SMA dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan dengan

tujuan antara lain:

78

a. Menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar

pelaksanaan tender pengadaan blangko ijazah SMA.

b. Menetapkan kebutuhan blangko ijazah jenjang SMA

berdasarkan jumlah siswa kelas XII yang akan lulus pada

tahun pelajaran ini.

c. Memberikan pembekalan tentang tata cara penerimaan dan

pendistribusian blangko ijazah SMA di masing-masing

Provinsi.

d. Memastikan penggandaan dan pengiriman blangko ijazah

SMA berlangsung lancar dan blangko ijazah telah diterima

oleh petugas penerima balngko ijazah SMA di provinsi.

e. Mengevaluasi pelaksanaan pencetakan dan pengiriman

blangko ijazah SMA pada tahun ini sebagai masukan

pelaksanaan penggandaan dan pengiriman blangko ijazah

SMA pada tahun berikutnya.

C. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Bidang Penilaian

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai program kerja tahun

2021, Bidang Penilaian mengelola anggaran sebesar Rp. 27.210.435.000,

Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Bidang Penilaian dapat

dilihat pada Lampiran.

79

3. Bidang Sarana dan Prasarana

A. Output Tugas dan Fungsi Bidang Sarana dan Prasarana

Output tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat

Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:


5627.BDB.403 SMA Aman Bencana 990 Lembaga Rp. 109.100.511.000

5627.RAA.406 SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan

1.195 Lembaga Rp. 139.172.906.000

B. Uraian Output Tugas dan Fungsi Bidang Sarana Prasarana

1. SMA Aman Bencana (5627.BDB.403)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud

Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program SPAB (Satuan

Pendidikan Aman Bencana). Bencana adalah bagian dari kehidupan yang

tidak pernah disangka kehadirannya. Wilayah NKRI dengan beragam

kekayaaan alamnya, pun memiliki potensi kebencanaan yang tidak boleh

diremehkan, Kesiapsiagaan bencana mutlak selalu digenggam dan

diberikan pemahamannya sedetil mungkin terhadap para peserta didik

sejak usia dini. Untuk memberikan pelindungan dan keselamatan kepada

peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana

serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan

pendidikan yang terdampak bencana, diperlukan Permendikbud tentang

Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Permendikbud Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelindungan dan

80

keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan

dari risiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan

pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Permendikbud Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program

Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program SPAB) adalah upaya

pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan

Pendidikan, serta bertujuan untuk:

a. meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan

pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko

Bencana;

b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar

aman terhadap Bencana;

c. memberikan pelindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik,

Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan

Pendidikan;

d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan

Pendidikan yang terdampak Bencana;

e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik

Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan;

f. memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan

g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan

Program SPAB.

Sasaran penyelenggaraan Program SPAB meliputi Satuan Pendidikan

81

pada jalur formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan.

Ruang lingkup penyelenggaraan program SPAB meliputi:

a. penyelenggaraan program SPAB pada saat prabencana;

b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana;

dan

c. pemulihan layanan pendidikan pascabencana.

Tahapan kegiatan/Sub Output untuk mencapai tujuan dari output

Bidang Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

1) Mitigasi Bencana

Satuan pendidikan perlu membiasakan diri memahami

potensi bahaya gempa dan memahami mitigasinya agar

harmoni tinggal di wilayah yang rawan bencana ini. Salah

satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun budaya

sadar bencana. Mitigasi dan edukasi terkait bencana harus

diperkuat mulai dari dini.

a) Review Pedoman Mitigasi Bencana

Review pedoman dilakukan untuk melakukan

penyempurnaan pada pedoman penyaluran bantuan sanitasi

untuk mendukung persiapan pelaksanaan pembelajaran

tatap muka di masa pandemi covid-19 pada tahun

sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan

pedoman dengan kebutuhan terkini untuk pelaksanaan

bantuan sanitasi tahun 2021.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan review pedoman sanitasi

SMA:

No. Unsur yang Terkait

1. BNPB

2. Seknas SPAB Kemendikbud

82

3. Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

4. Direktorat SMA

5. Tenaga Ahli Bangunan

6. Praktisi Pendidikan

b) Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis review proposal Sekolah Calon

Penerima Bantuan Pemerintah Sanitasi SMA bertujuan untuk

memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan

pembangunan sanitasi SMA.

Output yang diharapkan pada kegiatan ini adalah;

persamaan pemahaman metode pelaksanaan, syarat dan

ketentuan, keseuaian hasil pelaksanaan terhadap review,

penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana

(SP2D/MoU) antara kepala sekolah penerima bantuan

pemerintah dengan Direktorat SMA, serta proposal hasil

review untuk masing-masing jenis bantuan pemerintah.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis review

proposal sekolah calon penerima Bantuan Pemerintah

Renovasi Bangunan SMA sebagai berikut:

No Unsur yang terkait

1 Pengarah Eselon I (Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah)

2 Pengarah Eselon II (Direktorat SMA)

3 Narasumber Eselon III (Direktorat SMA)

4 Narasumber dari Inspektorat Jenderal (Kemdikbud)

5 Narasumber (Dit. SMA dan Tenaga Teknis Bangunan)

6 Moderator (dari lingkungan Direktorat SMA)

7 Narasumber Pembahas/Fasilitator (dari lingkungan Dit. SMA)

8 Panitia (dari lingkungan Direktorat SMA)

9 Peserta (kepala sekolah calon penerima bantuan

83

pemerintah)

10 Tenaga Ahli (konsultan teknis pendamping sekolah)

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

bimbingan teknis bantuan program sekolah aman bencana :

Tahap Waktu Pelaksanaan Lama Pelaksanaan

Lokasi

I Minggu 1 April 2021 3 Hari Bogor

II Minggu 2 April 2021 3 Hari Tangerang

III Minggu 3 April 2021 3 Hari Bandung

IV Minggu 4 April 2021 3 Hari Yogyakarta

2) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan

sarana.

a) Seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan

Seleksi dilakukan dari hasil analisis Dapodik kondisi sanitasi

sekolah khususnya jenjang SMA dan hasil analisis hasil

verifikasi lapangan pada saat setelah terjadi bencana alam

yang harus segera ditangani.

Verifikasi calon penerima bantuan program tanggap darurat

bencana dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh

data kondisi lapangan, dukungan para pemangku kebijakan

serta faktor pendukung lainnya yang sebenarnya sebagai

84

bahan pertimbangan menentukan sekolah penerima

bantuan program tanggap darurat bencana tahun 2021.

Metode yang digunakan adalah observasi ke lokasi calon

penerima bantuan atau dilaksanakan verifikasi secara daring

menggunakan video conference. Unsur yang terlibat dalam

kegiatan pelaksanaan verifikasi:


1. Direktorat SMA


Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan

verifikasi bantuan program sekolah aman bencana :


Lokasi

Februari - November 2021 3 Hari Lokasi

Sasaran

b) Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan program tanggap bencana akan

disalurkan kepada sekolah sesuai dengan kebutuhan setiap

sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

No. Jenis Bantuan Vol Nilai Jumlah

Bantuan Pemerintah

1. Bantuan Pemerintah Sanitasi

990 Rp. 100.000.000

Rp. 99.000.000.000

Bantuan Sosial

1. Bantuan School Kit 85 Rp. 22.000.000

Rp. 1.870.000.000

2. Bantuan Tenda Darurat 30 Rp. 35.000.000

Rp. 1.050.000.000

3. Biaya Pengiriman 2 Rp. Rp. 577.500.000

85

288.750.000

Total Rp. 102.497.500.000

3) Pasca Bencana

Penanganan pasca bencana merupakan tahap terakhir dalam

siklus penanganan akibat bencana yang bertujuan agar

kehidupan masyarakat yang mengalami bencana dapat pulih

kembali sehingga dapat memulai kembali kegiatan sosial-

budaya dan usaha ekonomi dalam meningkatkan

kesejahteraannya. Direktorat SMA turut serta dalam usaha

pemulihan tersebut, khususnya untuk mendukung trauma

healing pada warga sekolah yang sebelumnya mengalami

bencana. Direktorat SMA melalui Bidang Sarana Prasarana

akan ikut serta dalam mendukung sarana trauma healing

untuk warga sekolah guna mendukung langkah dinas terkait

untuk mempercepat kondisi psikis warga sekolah. Unsur

yang terkait dalam kegiatan ini adalah:



2. Direktorat SMA


a) Tindak Lanjut Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Alam

Tindak lanjut penanganan tanggap darurat bencana alam

dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-

pihak terkait untuk membahas penanganan bencana yang

sedang terjadi. Koordinasi dilakukan untuk menentukan

langkah- langkah yang akan diambil sebelum tim tanggap

bencana berangkat ke lapangan.

b) Pelaksanaan Visitasi Trauma Healing Pasca Bencana

Alam

Visitasi dilaksanakan untuk membantu penanganan bencana

sekaligus melakukan koordinasi dengan stake holder di

daerah yang terdampak bencana. Koordinasi dilakukan

untuk mendapatkan data dan informasi terkait dampak yang

diakibatkan oleh bencana yang terjadi, yang nantinya akan

digunakan untuk dasar pertimbangan penyaluran bantuan

tanggap bencana agar tepat sasaran.

4) Penyusunan NSPK (Pedoman Pengelolaan dan Perawatan

Sekolah Aman Bencana)

Dalam setiap kejadian bencana, anak-anak adalah kelompok

yang paling rentan menjadi korban. Sedang bencana, tidak

dapat ditebak kapan terjadinya. Selain di rumah, sebagian

besar kehidupan anak-anak berlangsung di sekolah, sehingga

resiko tejrjadinya bencana pada saat anak anak di sekolah

akan semakin besar. Program pengurangan risiko bencana di

sektor pendidikan sudah berjalan lebih dari satu dekade.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa istilah yang

digunakan oleh berbagai lembaga atau instansi pemerintah

dan non-pemerintah. Meskipun memiliki nama yang berbeda,

tujuan program ini adalah sama yaitu untuk menyelamatkan

jiwa warga sekolah terutama anak-anak dari ancaman

86

87

bencana. Beberapa istilah yang digunakan antara lain:

Dengan pedoman sekolah aman bencana, seharusnya

sekolah dapat melakukan simulasi mitigasi bencana secara

rutin. Para murid dan guru diajarkan bagaimana bertindak

ketika terjadi bencana gempa. Bagaimana proses evakuasi

dilakukan. Pengetahuan mitigasi itu harus diasah terus

menerus, sebagai salah satu upaya mengurangi risiko yang

terjadi akibat bencana. Selain itu desain bangunan yang aman

bencana juga harus diterapkan oleh stake holder agar

memberikan jaminan keamanan kepada warga sekolah dari

resiko bencana. Unsur yang terkait dalam melaksanakan

kegiatan ini adalah:


1. BNPB

2. Seknas SPAB Kemendikbud


4. Direktorat SMA



Program sekolah aman bencana rencananya akan

diselesaikan dalam rentang waktu:

88

No Tahapan Waktu Pelaksanaan bulan ke-

Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mitigasi Bencana : Koordinasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana

2 Tanggap Darurat

3 Pasca Bencana

4 Penyusunan NSPK

89

2. SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan

(5627.RAA.406) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan

Prasarana Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa standar sarana dan

prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah

menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria

minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Mengacu kepada

peraturan tersebut di atas bahwa dalam rangka meningkatkan

pemerataan pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu

kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan menengah

atas, perlu adanya bantuan penyediaan peralatan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Direktorat SMA melalui

Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana akan memberikan bantuan

ke sekolah guna secara bertahap dapat memenuhi sarana dan

prasarana sesuai Permendiknas No. 24 Tahun 2007.

Bantuan yang akan diberikan ke sekolah dialokasikan melalui

Kegiatan Sarana dan Prasarana SMA merupakan bantuan

pemerintah yang diberikan kepada sekolah menengah atas baik

negeri maupun swasta untuk meningkatkan/melengkapi sarana dan

prasarana yaitu peralatan pendidikan. kegiatan ini dimaksudkan

untuk mendukung proses belajar mengajar pada kurikulum 2013 dan

terlaksananya Asesmen Nasional (AN) yang akan dilaksanakan

secara daring. Peralatan pendidikan yang akan diberikan berupa

peralatan TIK pembelajaran.

Tahapan kegiatan/Sub Output untuk mencapai tujuan dari output

Bidang Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

1) Proses Pengadaan Peralatan

90

- Penyusunan materi dan pedoman pelaksanaan bantuan peralatan

pendidikan. Penyediaan bantuan pemerintah peralatan pendidikan

ini menggunakan e-katalog LKPP. Dalam pelaksanaannya

dibutuhkan pedoman pelaksanaan pengadaan peralatan dan

pedoman pelaksanaan peralatan agar dapat terlaksana dengan baik.

Petunjuk teknis yang disusun yaitu:

a. Pedoman pelaksanaan pengadaan peralatan pendidikan,

penyusunannya mulai pada bulan Maret;

b. Panduan pelaksanaan bimbingan teknis

guru/penanggungjawab peralatan pendidikan,

penyusunannya mulai pada bulan Juli.

- Pengadaan Peralatan dengan Direktorat D Kejaksaan Agung dan

Itjen

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pengadaan Barang /Jasa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-

purchasing, maka diperlukan persiapan-persiapan sebelum

pelaksanaan lelang/pengadaan peralatan pendidikan.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain:


1. Direktorat D Kejaksaan Agung

2. Itjen Kemendikbud

3. Pusdatin

91

4. Direktorat SMA


6. Tenaga Ahli

Masing-masing unsur yang terlibat dalam kegiatan ini:

a) Inspektorat Jenderal dan Kejaksaaan Agung, berperan

dalam pendampingan pelaksanaan proses pengadaan

peralatan TIK pembelajaran

b) Pusdatin, berperan dalam pemberian saran dan masukkan

dari sisi teknis terhadap proses pengadaan peralatan TIK

pembelajaran.

c) Tenaga Ahli dan Praktisi memberikan penguatan terkait

dengan sisi teknis pemanfaatan di lapangan.

Semua unsur ini juga terlibat langsung sejak persiapan pelaksanaan

pengadaan, pada saat proses pengadaan, pada saat periksa barang

di gudang, pada saat kegiatan bimtek dan pada saat supervisi ke

sekolah penerima.

2) Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis guru/penanggungjawab peralatan

pendidikan merupakan kegiatan pemberian bimbingan teknis

kepada sekolah penerima bantuan peralatan pendidikan tentang

pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah, serta tata cara

pelaporan dan pembuatan berita acara serah terima (BAST).

Ruang lingkup kegiatan untuk mendukung kegiatan ini meliputi :

a) Penyusunan Materi Bimbingan Teknis

Penyusunan materi dilaksanakan selama 3 hari di Bogor untuk

menentukan konten dan strategi pelaksanaan bimbingan teknis.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan materi bimbingan

92

teknis:


1. Pusat Data dan Teknologi Informasi

2. Direktorat SMA

3. Tenaga Ahli

b) Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis kepala sekolah penerima bantuan

dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tujuan untuk

memberikan bimbingan teknis kepada sekolah penerima bantuan

tentang pengelolaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah, serta

tata cara pelaporan dan pembuatan berita acara serah terima

(BAST).

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sekolah mampu

melaksanakan administrasi penerimaan barang, melakukan

pemeriksaan barang, dan menyusun laporan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas penerimaan barang.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis:


1. Kejaksaan Agung

2. Inspektorat Jenderal


4. Direktorat SMA

5. Tenaga Ahli

6. Peserta (Sekolah Penerima Bantuan)

94

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan bimbingan

teknis pengelolaan bantuan pemerintah peralatan pendidikan

adalah sebagai berikut :

Tahap Waktu

Pelaksanaan

Lama Pelaksanaan Lokasi

I Minggu 1 Juli 2021 3 Hari Bogor

II Minggu 2 Juli 2021 3 Hari Tangerang

III Minggu 3 Juli 2021 3 Hari Bandung

IV Minggu 4 Juli 2021 3 Hari Yogyakarta

a. Analisis dan Pengelolaan Hasil Bimtek

Analisis kegiatan dan pengolahan data hasil bimtek adalah kegiatan

yang dilaksanakan setelah pelaksanaan bimtek untuk melakukan

analisa terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis

guru/penanggungjawab TIK.

3) Supervisi

Supervisi dilakukan untuk membantu, membimbing dan membina

sekolah untuk dapat memanfaat perangkat bantuan pemerintah

yang telah diberikan secara maksimal. Pendampingan ini dilakukan

dilapangan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa perangkat

yang diterima oleh sekolah sesuai dengan kontrak pengadaan dan

sekolah mampu memanfaatkan perangkat secara maksimal.

Unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:



2. Direktorat SMA

3. Tenaga Ahli

95


a) Penyusunan Instrumen Supervisi

Kegiatan penyusunan instrumen dilaksanakan selama 3 hari dengan

tujuan untuk menghasilkan instrumen yang mampu merekam

kondisi real di lapangan, apakah ada kendala yang dihadapi oleh

sekolah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan

pemerintah peralatan pendidikan.

b) Pelaksanaan Supervisi

Supervisi bagi sekolah penerima bantuan pemerintah peralatan TIK

ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana peralatan TIK

tersebut digunakan oleh sekolah. Selain itu juga supervisi ini

dibutuhkan untuk mengetahui apakah seluruh peralatan TIK yang

diberikan sudah diterima oleh sekolah dan diketahui kondisinya

layak pakai.

c) Analisis Hasil dan Pengolahan Data Hasil Supervisi

Pengolahan data hasil supervisi dilakukan untuk mengevaluasi

pelaksanaan supervisi ke sekolah penerima bantuan peralatan

pendidikan.

4) Workshop Proktor Assesmen Nasional SMA

Workshop Proktor Assesmen Nasional merupakan kegiatan

pemberian bimbingan teknis kepada operator atau proktor

Assesmen Nasional sekolah penerima bantuan pemerintah peralatan

pendidikan tahun 2021. Pada workshop ini akan diberikan

pendalaman pemahaman tentang pengelolaan dan pemanfaatan

bantuan pemerintah.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah operator atau

96

proktor Assesmen Nasional di sekolah mampu melaksanakan

administrasi penerimaan barang, melakukan pemeriksaan barang,

melakukan instalasi jaringan lokal, mengoperasikan dan

memaksimalkan fitur pada perangkat chromebook, serta menyusun

laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan

barang.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis.


1. Kejaksaan Agung



4. Direktorat SMA

5. Tenaga Ahli

6. Peserta (Sekolah Penerima Bantuan)

Perangkat yang akan diberikan kepada sekolah calon penerima

bantuan peralatan pendidikan tahun 2021 adalah berupa

Chromebook. Google Chromebook adalah produk- produk laptop

yang berafiliasi dengan perusahaan besar Google. Laptop tersebut

memiliki operating system yang mirip seperti Apple yang

menggunakan macOS. Dia tidak menggunakan Windows seperti

laptop pada umumnya, melainkan operating system sendiri yang

bernama ChromeOS.

Perangkat ini adalah perangkat yang masih asing di kalangan

masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Selain perangkat ini

merupakan perangkat yang baru, chromebook juga masih jarang

digunakan oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi

kepada sekolah agar dapat menggunakan perangkat ini dengan

97

maksimal.


a) Penyusunan Materi

Penyusunan materi dilaksanakan selama 3 hari di Bogor untuk

menentukan konten dan strategi pelaksanaan bimbingan teknis.


teknis:



2. Direktorat SMA

3. Tenaga Ahli

b) Pelaksanaan Workshop

Workshop akan dilaksanakan dalam 4 tahap kepada operator atau

proktor Assesmen Nasional sekolah penerima bantuan pemerintah

peralatan pendidikan.

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pelaksanaan workshop

operator atau proktor Assesmen Nasional sekolah penerima

bantuan pemerintah adalah sebagai berikut :

Tahap Waktu Pelaksanaan Lama Pelaksanaan Lokasi

I Minggu 1 September 2021 3 Hari Bogor

II Minggu 2 September 2021 3 Hari Tangerang

III Minggu 3 September 2021 3 Hari Bandung

IV Minggu 4 September 2021 3 Hari Yogyakarta

c) Analisis dan Pengolahan Data Hasil Workshop

Analisis kegiatan dan pengolahan data hasil bimtek adalah kegiatan

98

yang dilaksanakan setelah pelaksanaan bimtek untuk melakukan analisa

terhadap pelaksanaan kegiatan workshop operator atau proktor

Assesmen Nasional sekolah penerima bantuan pemerintah peralatan

pendidikan.


teknis:



2. Direktorat SMA

3. Tenaga Ahli

5) Penyaluran Bantuan

Anggaran penyaluran bantuan 1.195 peralatan pendidikan kepada

sekolah penerima bantuan sebesar Rp. 118.902.500.000,-. Dengan

besaran dana perpaket bantuan adalah Rp. 99.500.000,.

Program SMA yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Pendidikan

akan diselesaikan dalam rentang waktu:

No Tahapan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Proses Persiapan Pengadaan

2 Bimbingan Teknis

3 Supervisi

4 Workshop Pemanfaatan Perangkat Bantuan Pemerintah

5 Penyaluran Bantuan

C. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Bidang Sarana Prasarana

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan sesuai program kerja

99

tahun 2021, Bidang Sarana Prasarana mengelola anggaran sebesar Rp.

248.273.417.000

4. Sub Bagian Tata Usaha

A. Output Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

Output tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat

Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut:


4462.QDB.432

SMA Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah

13.939

Lembaga

Rp. 11.494.171.000

2005.EAA.001 Gaji dan Tunjangan 1 Layanan Rp. 18.238.769.000

2005.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1 Layanan Rp. 6.296.001.000

2005.EAC. 970 Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan Rp. 2.112.129.000

2005.EAD.996 Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

134 Unit Rp. 1.201.835.000

2005.EAD.997 Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

15 Unit

Rp. 290.000.000

B.

1.

Uraian Output Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

SMA Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis

Sekolah

(4462.QDB.432)

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses

pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan dianggap atau dinilai

bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses

pendidikan itu sendiri. Faktorfaktor dalam proses pendidikan meliputi

100

berbagai aspek, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah,

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya

serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu pendidikan dalam konteks

hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada

setiap kurun waktu tertentu. Prestasi sekolah dapat pula berupa kondisi

yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana, disiplin,

keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya

(Suryosubroto, 2004). Manajemen berbasis sekolah secara konsepsional

akan membawa perubahan terhadap peningkatan kinerja sekolah dalam

peningkatan mutu, efesiensi manajemen keungan, pemerataan

kesempatan dan pencapaian tujuan politik (demokrasi) suatu bangsa

lewat perubahan kebijakan desentralisasi diberbagai aspek baik politik,

edukatif, administratif, maupun aggaran pembiayaan pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah selain akan meningkatkan kualitas belajar

mengajar dan efi siensi operasional pendidikan, juga tujuan politik

terutama demokrasi di sekolah. Manajemen berbasis sekolah (MBS)

merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan

produkif. Hal ini disebabkan dalam konsep MBS, pengambilan keputusan

diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yaitu

sekolah, meskipun standar pelayanan minimnya ditetapkan oleh

pemerintah, akan tetapi sekolah lebih leluasa dalam mengelola sumber

daya, sumber dana, sumber belajar dalam mengalokasikannya sesuai

dengan prioritas kebutuhan di sekolah (Jalaluddin, 2015). Berdasarkan

kenyataan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan

manajemen pendidikan. Salah satunya adalah memberikan otonomi yang

luas kepada sekolah untuk pengambilan keputusan secara partisiatif

dengan melibatkan masyarakat secara secara langsung. Diyakini bahwa

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu model

101

pelaksanaan kebijakan desentralisasi bidang pendidikan, sehingga dapat

dijadikan suatu konsep inovatif dalam penyelenggaraan pendidikan di

sekolah.

MBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan

menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam

menerapkan MBS, maka sejumlah karakteristik MBS berikut perlu dimiliki.

Berbicara karakteristik MBS tidak dapat dipisahkan dengan Karakteristik

sekolah efektif. Jika MBS merupakan wadah/kerangkanya, maka sekolah

efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MBS berikut

memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang

dikategorikan menjadi input, proses, dan output (Jaelani dan Kuntoro,

2005: 11).

Peningkatan kualitas pendidikan berbasis sekolah sangat penting

dilaksanakan karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi

dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Penerapan manajemen berbasis sekolah merupakan upaya untuk

memberdayakan potensi sekolah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan. Salah satu langkah nyata peningkatan mutu pendidikan

adalah pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subjek

penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,

kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Selanjutnya

pasal 54 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan

dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel. Sekolah

diberi kewenangan dan peran yang luas untuk merancang dan

102

melaksanakan pendidikan sesuai dengan potensi dan kondisinya masing-

masing dengan tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan

pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Implementasi Standar Nasional Pendidikan di sekolah masih menghadapi

berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat pemenuhan Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) yang diakibatkan rendahnya standar lainnya,

seperti Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, dan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di samping itu, juga

rendahnya dukungan standar lainnya, yaitu Standar Sarana dan Prasarana,

Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Belum tercapainya

Standar Nasional Pendidikan terjadi pada semua jenjang dan jenis

pendidikan dasar dan menengah termasuk Sekolah Menengah Atas

(SMA). Masalah ini perlu mendapat perhatian serius dari para pengelola

pendidikan, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi. Hal ini

mengingat bahwa sebagai satuan pendidikan yang berada pada

jenjang pendidikan menengah, SMA menduduki posisi yang sangat

strategis dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan

pada jenjang pendidikan tinggi.

Salah satu cara dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di

Indonesia adalah melalui peningkatan tata kelola pendidikan di satuan

pendidikan. Melalui tata kelola yang baik, satuan pendidikan dapat

memiliki akuntabilitas dalam indikator kinerja maupun pembiayaan.

Kinerja satuan pendidikan dapat diukur dari kualitas lulusan sedangkan

pembiayaan dapat dilihat dari pertanggungjawaban satuan pendidikan

terhadap setiap dana yang diterima. Selain akuntabilitas, terdapat dua

aspek utama yakni transparansi dan partisipasi. Transparansi berarti

satuan pendidikan dapat menyampaikan informasi secara terbuka kepada

masyarakat dan seluruh stakeholder terkait program maupun capaian

103

satuan pendidikan. Partisipasi berati pelibatan seluruh stakeholder

pendidikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun

evaluasi program yang dijalankan oleh satuan pendidikan.

Kegiatan dan Tahapan kegiatan/Sub Output untuk mencapai tujuan dari

output Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

A. Penyusunan Layanan Program SMA Berbasis Digital

Layanan Program SMA berbasis digital merupakan salah satu program

untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada para

pemangku kepentingan dari Direktorat SMA. Di era seperti sekarang

ini, pemanfaatan teknologi dilakukan secara masif di semua lini.

Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan

publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut

lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi,

meluruskan dan mendorong laju pemerintah.

Oleh karena itu, Direktorat SMA juga harus melakukan transformasi

layanan dengan berbasis pada proses bisnis, informasi, dan

pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai akselerator pembangunan sumber daya manusia

yang berdaya saing, mandiri, efektif, dan efisien. Layanan berbasis

digital ini dikemas oleh Direktorat SMA dengan didukung oleh

teknologi yang menyediakan data dan informasi yang bersifat digital.

Layanan berbasis digital juga akan mempermudah dan mempercepat

pelayanan karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi

“online” namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan

sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu

menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna

104

layanan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan mengawali pertemuan

bersama stakeholders terkait berupa pengungkapan ide, gagasan serta

saran bagaimana konsep layanan Program SMA Berbasis Digital yang

ideal dengan output berupa draft konsep hingga final. Desain dan

konsep ideal terus digali dan diperbaiki sampai menjadi peyempurnaan

buku yang akan menjadi pegangan dan selanjutnya akan digandakan.

Rincian tahap pelaksanaannya sebagai berikut.

1) Penyusunan Konsep

Penyusunan konsep naskah dilaksanakan bersama pihak-pihak

terkait untuk mendapatkan ide dasar yang menjadi landasan

pelaksanaan layanan program SMA berbasis digital ini. Waktu

pelaksanaan pada bulan April selama 3 hari di Bogor.

Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Paparan konsep dasar

Hari ke-2 Diskusi dan identifikasi masalah

Hari ke-3 Simpulan hasil kegiatan Penutupan

2) Review Konsep

Waktu pelaksanaan bulan April selama 3 hari di Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menelaah konsep yang telah

dibuat sebelumnya dengan mengundang para ahli.


Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan, Pengantar untuk mereview konsep

Hari ke-2 Penelaahan konsep yang telah dibuat

105

Hari Agenda/Materi

sebelumnya

Hari ke-3 Penyusunan laporan Kemajuan Penutupan

3) Finalisasi Konsep dan Penyusunan Draft

Waktu pelaksanaan bulan April selama 3 hari di Jawa Barat.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka merampungkan konsep serta

mulai menyusun draft awal dengan melibatkan para ahli di bidang

pelayanan digital. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Pengantar Finalisasi Konsep dan Persiapan

penyusunan Draft Hari ke-2 Penyusunan draft layanan berbasis digital

Hari ke-3 Penyusunan laporan Kemajuan Penutupan

4) Review Draft

Waktu pelaksanaan Bulan April selama 3 hari di Jawa Barat

dengan jumlah melibatkan para ahli di bidang masing-masing.

Penelaahan dilakukan dengan metode Diskusi. Strategi/agenda

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Paparan draft

Hari ke-2 Penelaahan draft dan penilaian


106

5) Finalisasi Draft

Waktu pelaksanaan Bulan Mei selama 3 hari di Jawa Barat

dengan jumlah melibatkan para ahli di bidang masing-masing.

Penelaahan dilakukan dengan metode Diskusi. Strategi/agenda


Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Paparan draft yang sudah direview

Hari ke-2 Finalisasi Naskah


B. Koordinasi dan Sosialisasi Inovasi dan Tata Kelola SMA

dalam Implementasi Merdeka Belajar

Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan beberapa waktu lalu memiliki dampak yang luar

biasa bagi masyarakat, khususnya insan pendidikan di Indonesia.

Tentunya hal ini membutuhkan berbagai inovasi dan tata Kelola di

bidang pendidikan yang lebih baik lagi. Berbagai inovasi juga telah

diluncurkan seiring dengan peluncuran kebijakan merdeka belajar

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi serta sosialisasi

yang baik kepada para pemangku kepentingan yang bersinggungan

langsung dengan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan seperti

rapat persiapan, pelaksanaan koordinasi serta sosialisasi, kemudian

dilakukan juga evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Rincian

tahap pelaksanaannya sebagai berikut

1) Penyusunan Bahan Koordinasi dan Sosialisasi

107

Penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan

bersama pihak-pihak terkait untuk mendapatkan ide dasar yang

menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi inovasi

dan tata Kelola SMA dalam implementasi Merdeka Belajar ini.

Waktu pelaksanaan pada bulan Juni selama 3 hari di Jawa Barat.


Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Arahan dan pengantar kegiatan

Hari ke-2 Diskusi dan penyusunan bahan


2) Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi

Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi inovasi dan tata Kelola

SMA dalam implementasi merdeka belajar dilaksanakan dengan

mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan

Provinsi dan MKKS. Waktu pelaksanaan pada Bulan Juni selama 4

hari di Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi inovasi dan tata Kelola SMA dalam implementasi merdeka belajar

Hari ke-3 Diskusi terkait inovasi dan tata Kelola SMA


108

3) Analisis Hasil Koordinasi dan Sosialisasi

Analisis hasil koordinasi dan sosialisasi inovasi dan tata Kelola

SMA dalam implementasi merdeka belajar dilaksanakan dengan

memfokuskan pada Analisa dan review hasil pelaksanaan

kegiatan. Waktu pelaksanaan pada Bulan Juli selama 3 hari di

Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Pembukaan Review pelaksanaan kegiatan

Hari ke-2 Penyusunan Analisa sebagai bahan laporan dan rekomendasi


C. Koordinasi dan Sosialisasi Pola Baru Manajemen Sekolah SMA

Menghadapi tantangan kemajuan zaman, diperlukan kebijakan yang

adaptif terhadap kondisi terkini. Hal ini termasuk juga dalam

pengelolaan manajemen sekolah SMA yang juga harus mempunyai

sebuah pola baru yang bersifat adaptif. Kegiatan ini akan melibatkan

pihak-pihak terkait, terutama pemangku kepentingan yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat sekolah seperti Dinas

Pendidikan Provinsi, MKKS, serta para praktisi Pendidikan.


rapat persiapan, pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi, kemudian


tahap pelaksanaannya sebagai berikut.




109

menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi Pola

Baru Manajemen Sekolah SMA ini. Waktu pelaksanaan pada

bulan Juli selama 3 hari di Banten. Strategi/agenda pelaksanaan

kegiatan sebagai berikut.

Hari Agenda/Materi





Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi pola baru manajemen

sekolah SMA dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak

terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan MKKS. Waktu

pelaksanaan pada Bulan Agustus selama 4 hari di Banten.


Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Pola Baru Manejemen Sekolah SMA

Hari ke-3 Diskusi terkait pola baru manajemen sekolah SMA



Analisis hasil koordinasi dan sosialisasi pola baru manajemen

sekolah SMA dilaksanakan dengan memfokuskan pada Analisa

dan review hasil pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan pada

110

Bulan Juli selama 3 hari di Banten. Strategi/agenda pelaksanaan


Hari Agenda/Materi




D. Koordinasi dan Sosialisasi Budaya Gotong Royong dalam

Peningkatan Kualitas Belajar di SMA

Salah satu budaya yang ingin ditumbuhkan kepada para peserta didik

yaitu sikap gotong royong diantara sesame. Hal ini penting dalam

rangka peningkatan kualitas belajar di lingkungan SMA. Oleh karena

itu, kegiatan koordinasi dan sosialisasi ini dilakukan untuk

menyebarluaskan nilai-nilai gotong royong tersebut. Kegiatan ini

dilakukan dengan mensosialisasikan buku tentang gotong royong

dalam peningkatan kualitas belajar di SMA yang sebelumnya telah

dibuat.








menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi budaya

gotong royong dalam peningkatan kualitas belajar di SMA ini.

111

Waktu pelaksanaan pada bulan Juli selama 3 hari di Banten.


Hari Agenda/Materi





Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi budaya gotong royong

dalam peningkatan kualitas belajar di SMA dilaksanakan dengan

mengundang pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan

Provinsi, MKKS, dan praktisi pendidikan. Waktu pelaksanaan

pada Bulan September selama 4 hari di Banten. Strategi/agenda


Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Budaya Gotong Royong dalam Peningkatan Kualitas Belajar di SMA

Hari ke-3 Diskusi terkait penumbuhan budaya gotong royong



Analisis hasil koordinasi dan sosialisasi budaya gotong royong

daslam peningkatan kualitas belajar di SMA dilaksanakan dengan

memfokuskan pada Analisa dan review hasil pelaksanaan

kegiatan. Waktu pelaksanaan pada Bulan September selama 3

112

hari di Banten. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

Hari Agenda/Materi




E. Koordinasi dan Sosialisasi Program PPDB SMA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kebijakan terbaru

terkait dengan PPDB pada tahun ajaran 2021. Kebijakan ini perlu

disosialisasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan

agar PPDB dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.








menjadi landasan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi program

PPDB SMA ini. Waktu pelaksanaan pada Bulan Mei selama 3 hari di

Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Hari Agenda/Materi



113

Hari Agenda/Materi



Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi program PPDB SMA

dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti

Dinas Pendidikan Provinsi, MKKS, dan praktisi pendidikan. Waktu

pelaksanaan pada Bulan Juni selama 4 hari di Jawa Barat.


Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Program PPDB SMA

Hari ke-3 Diskusi terkait Strategi pelaksanaan PPDB



Analisis hasil koordinasi dan sosialisasi Program PPDB SMA

dilaksanakan dengan memfokuskan pada Analisa dan review

hasil pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan pada Bulan Juni

selama 3 hari di Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan


Hari Agenda/Materi




114

F. Peningkatan Koordinasi Program SMA Tingkat Provinsi

(Capacity Building)

Dalam rangka meningkatkan keselarasan pemahaman terhadap

program direktorat dengan implementasi di sekolah-sekolah seluruh

Indonesia, maka diperlukan sebuah wadah untuk mensosialisasikan

program-program terkait kebijakan Direktorat pada tahun 2021.

Kegiatan ini mengundang seluruh pemangku kepentingan seperti

Dinas Pendidikan Provinsi dan MKKS di seluruh Indonesia. Kegiatan

koordinasi ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu di awal tahun

anggaran dan di akhir tahun anggaran. Tahap pertama dilakukan

untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami

program-program yang sudah ada dan akan dijalankan di tahun 2021.

Sedangkan di tahap kedua, yaitu untuk melihat sejauh mana program-

program yang telah disosialisasikan berjalan dengan baik di lapangan.


rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan, kemudian dilakukan juga

evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Rincian tahap

pelaksanaannya sebagai berikut.

1) Penyusunan Bahan Koordinasi

Penyusunan bahan koordinasi program SMA tingkat provinsi

dilaksanakan bersama pihak-pihak terkait untuk mendapatkan ide

dasar yang menjadi landasan pelaksanaan koordinasi ini. Waktu

pelaksanaan tahap satu pada Bulan Maret selama 3 hari di Jawa

Barat. Sedangkan pada tahap dua akan dilaksanakan pada Bulan

November selama 3 hari di Jawa Barat. Strategi/agenda


115

Hari Agenda/Materi





Pelaksanaan koordinasi program SMA tingkat provinsi

dilaksanakan dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti

Dinas Pendidikan Provinsi dan MKKS. Waktu pelaksanaan tahap

satu pada Bulan Maret selama 4 hari di Jawa Barat. Sedangkan

tahap dua akan dilaksanakan pada Bulan November selama 4 hari

di Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan Koordinasi program SMA tahun 2021

Hari ke-3 Diskusi terkait Strategi pencapaian dan evaluasi program SAM tahun 2021



Analisis hasil koordinasi program SMA tingkat provinsi


hasil pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan di tahap satu

pada Bulan April selama 3 hari di Jawa Barat. Sedangkan tahap

dua dilaksanakan pada Bulan Desember selama 3 hari di Jawa

Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

116

Hari Agenda/Materi




G. Pendampingan Program Peningkatan Mutu SMA

Pada tahun 2021 berbagai kebijakan harus menyesuaikan dengan

kondisi yang ada. Hal ini tentunya berdampak juga kepada program-

program yang disusun dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan

SMA. Adapun kebijakan yang telah dibuat semestinya harus

dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu perlu adanya sebuah

pendampingan untuk memastikan bahwa program yang sudah dibuat

dapat berjalan dengan baik demi tercapainya peningkatan mutu

Pendidikan SMA.


rapat persiapan, ToT pendamping, pelaksanaan kegiatan, kemudian



1) Penyusunan Bahan Pendampingan

Penyusunan bahan pendampingan program peningkatan mutu

SMA dilaksanakan bersama pihak-pihak terkait untuk

mendapatkan ide dasar yang menjadi landasan pelaksanaan

pendampingan ini. Waktu pelaksanaan pada Bulan Juli selama 3

hari di Jawa Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai

berikut.

117

Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Diskusi dan penyusunan bahan pendampingan


2) ToT Petugas Pendampingan Program

Pelaksanaan ToT Petugas Pendampingan Program dilaksanakan

dengan mengundang para ahli dan praktisi di bidang Pendidikan

untuk Bersama-sama merumuskan pelaksanaan pendampingan

program ke daerah-daerah. Selain itu juga, Bersama-sama untuk

melatih para calon pendamping untuk dapat menguasai

substansi dan teknis pelaksanaan pendampingan program.

Waktu pelaksanaan yaitu pada Bulan Juli selama 3 hari di Jawa

Barat. Strategi/agenda pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan ToT Petugas Pendampingan program


3) Pelaksanaan Pendampingan Program

Pelaksanaan Pendampingan Program Peningkatan Mutu SMA

dilaksanakan dengan mengirimkan para pendamping ke berbagai

daerah yang dituju. Kegiatan ini dalam rangka untuk memastikan

bahwa program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan

dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

118

Pelaksanaan Pendampingan Program Peningkatan Mutu SMA

dilaksanakan selama 4 hari pada Bulan Agustus di 34 lokasi.


Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Keberangkatan Keberangkatan menuju lokasi

Hari ke-2 Koordinasi dengan sekolah serta observasi awal

Hari ke-3 Pelaksanaan pendampingan untuk observasi lanjutan, wawancara dan pengambilan dokumentasi

Hari ke-4 Penyusunan laporan Perjalanan pulang

4) Analisis Hasil Pendampingan

Analisis hasil pendampingan program peningkatan mutu SMA



pada Bulan Agustus selama 3 hari di Jawa Barat. Strategi/agenda


Hari Agenda/Materi




H. Supervisi Program Peningkatan Mutu SMA

Program kerja yang telah disusun dan disosialisasikan kepada para

pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, perlu juga untuk

dipantau sejauh mana mampu berjalan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu

119

pendidikan SMA di seluruh Indonesia. Kegiatan supervisi ini

melibatkan para praktisi di bidang pendidikan, para pemangku

kepentingan di daerah, dan berbagai pihak lainnya.


rapat persiapan untuk Menyusun bahan supervisi, ToT petugas

supervisi, pelaksanaan supervisi ke 34 lokasi kegiatan, kemudian



1) Penyusunan Bahan Supervisi

Penyusunan bahan supervisi program peningkatan mutu SMA

dilaksanakan bersama pihak-pihak terkait untuk mendapatkan ide

dasar yang menjadi landasan pelaksanaan supervisi ini. Waktu

pelaksanaan pada Bulan Oktober selama 3 hari di Jawa Barat.


Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Diskusi dan penyusunan bahan supervisi


2) ToT Petugas Pendampingan Program

Pelaksanaan ToT Petugas Pendampingan Program Peningkatan

Mutu SMA dilaksanakan dengan mengundang para ahli dan

praktisi di bidang Pendidikan untuk Bersama-sama merumuskan

pelaksanaan pendampingan program ke daerah-daerah. Selain

itu juga, bersama-sama untuk melatih para calon petugas

supervisi untuk dapat menguasai substansi dan teknis

pelaksanaan supervisi program. Waktu pelaksanaan yaitu pada

120

Bulan Oktober selama 3 hari di Jawa Barat. Strategi/agenda


Hari Agenda/Materi


Hari ke-2 Pelaksanaan ToT Petugas supervisi program


3) Pelaksanaan Supervisi Program Peningkatan Mutu SMA

Pelaksanaan Supervisi Program Peningkatan Mutu SMA

dilaksanakan dengan mengirimkan para petugas supervisi ke

berbagai daerah yang dituju. Kegiatan ini dalam rangka untuk

melihat bagaimana program – program yang telah dibuat dapat

bermanfaat bagi masyarakat sehingga mutu Pendidikan SMA

mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan Supervisi Program Peningkatan Mutu SMA

dilaksanakan selama 4 hari pada Bulan November di 34 lokasi.


Hari Agenda/Materi

Hari ke-1 Keberangkatan Keberangkatan menuju lokasi

Hari ke-2 Koordinasi dengan sekolah serta observasi awal

Hari ke-3 Pelaksanaan supervisi untuk observasi lanjutan, wawancara dan pengambilan dokumentasi

Hari ke-4 Penyusunan laporan Perjalanan pulang

121

4) Analisis Hasil Supervisi

Analisis hasil supervisi program peningkatan mutu SMA



pada Bulan November selama 3 hari di Jawa Barat.


Hari Agenda/Materi




SMA Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Berbasis

Sekolah rencananya akan diselesaikan dalam rentang waktu:

No Tahapan Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunan Layanan Program SMA Berbasis Digital

2 Koordinasi dan Sosialisasi Inovasi dan Tata Kelola SMA dalam Impelementasi Merdeka Belajar

3 Koordinasi dan Sosialisasi Pola Baru Manajemen Sekolah SMA

4 Koordinasi dan Sosialisasi Budaya Gotong Royong dalam Peningkatan Kualitas Belajar di SMA

5 Koordinasi dan

122

Sosialisasi Program PPDB SMA

6 Peningkatan Koordinasi Program SMA Tingkat Provinsi (Capacity Building)

7 Pendampingan Program Peningkatan Mutu SMA

8 Supervisi Program Peningkatan Mutu SMA

2. Gaji dan Tunjangan (2005.EAA.001)

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai diberikan sebagai hak dan

kewajiban yang telah dijalankan pegawai dalam melakukan tugas sehari-

hari. Gaji dan tunjangan pegawai terdiri dari:

1) Belanja gaji pokok PNS

2) Belanja Pembulatan Gaji PNS

3) Belanja Tunjangan Suami Istri PNS

4) Belanja Tunjangan Anak PNS

5) Belanja Tunjangan Struktural PNS

6) Belanja Tunjangan PPh PNS

7) Belanja Tunjangan Beras PNS

8) Belanja Uang Makan PNS

9) Belanja Tunjangan Umum PNS

10) Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)

Waktu Penyelengaraan

Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilaksanakan pada bulan Januari

s.d Desember 2021 di Direktorat SMA.

123

No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

3. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (2005.EAA.002)

a) Perbaikan Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang sudah lama di pakai, banyak yang mengalami

kerusakan. Hal ini memerlukan biaya pemeliharaan setiap tahunnya.

Jenis Pemeliharaan yang di perlukan adalah

Jenis Jumlah

Pemeliharaan AC 64 Unit

Pemeliharaan Personal Komputer / Notebook

100 Unit

Pemeliharaan Printer 50 Unit

Pemeliharaan Mesin Photocopy 2 Unit

Pemeliharaan Mesin Ketik Elektrik 2 Unit

Pemeliharaan Lift 1 Unit

Pemeliharaan Inventaris Kantor 160 Pegawai


Perbaikan Peralatan Kantor akan dilakukan mulai bulan April sampai

dengan November Tahun 2021.

b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan gedung bangunan sangat penting dan perlu di lakukan

setelah bangunan dipergunakan. Pemeliharaan ini akan membuat

umur bangunan itu tersebut menjadi lebih panjang, di tinjau dari

aspek kekuatan, keamanan dan penampilan bangunan. Pemeliharaan

gedung sangat dibutuhkan agar gedung terawat dengan baik.

Uraian Jumlah

Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor Bertingkat

2.500 M2

124

Pemeliharaan Halaman Gedung / Bangunan Kantor

250 m2

Pembeilan Partisi 1 paket Perbaikan Ruang Arsip 1 Paket


Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dilaksanakan mulai bulan Mei

sampai dengan bulan November 2021.

c) Jasa Keamanan dan Kebersihan

Berikut ini adalah rincian petugas kebersihan dan pramubakti, satpam,

dan pengemudi pada lingkungan Direktorat SMA.

Deskripsi Pekerjaan Jumlah Orang

Petugas Kebersihan dan Pramubakti 13 Orang

Satpam dan Pengemudi 15 Orang


Jasa keamanan dan kebersihan dilaksanakan mulai bulan Januari

sampai dengan bulan Desember 2021.

d) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat

Berikut ini adalah rincian dari kendaraan bermotor roda dua dan

empat pada lingkungan Direktorat SMA.

Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan

Kendaraan Bermotor Roda Dua 11 Unit

Kendaraan Bermotor Roda Empat 15 Unit


Perawatan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat

dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2021 di Direktorat

SMA.

125

e) Langganan Daya dan Jasa

Langganan daya dan jasa merupakan langganan yang berhubungan

dengan kebutuhan jasa untuk kegiatan kantor sehari-hari. Berikut ini

adalah rincian dari langganan daya dan jasa di lingkungan Direktorat

SMA.

Jenis Daya dan Jasa Jumlah

Telepon 12 Bulan

Internet 12 Bulan


Langganan Daya dan Jasa dilaksanakan pada bulan Januari s.d

Desember 2021 di Direktorat SMA.

f) Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Satpam/Petugas Kebersihan/

Pengemudi

Berikut ini adalah rincian dari pengadaan pakaian kerja

pegawai/satpam/petugas/pengemudi di lingkungan Direktorat SMA.

Uraian Jumlah

Pakaian Kerja Petugas Kebersihan 26 Stel

Pakaian Kerja Pengemudi 16 Stel

Pakaian Kerja Satpam 14 Stel


Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Satpam/Petugas/Pengemudi

dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Direktorat SMA.

g) Pengadaan Obat-obatan

Berikut ini adalah rincian dari pengadaan obat-obatan di lingkungan

Direktorat SMA.

126

Uraian Jumlah

Pengadaan Obat-obatan Poliklinik 1 Paket

Pemeriksaan Rutin Kesehatan Pegawai 1 Paket


Pengadaan Obat-obatan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021 di

Direktorat SMA.

h) Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Operasional perkantoran dan pimpinan diperlukan untuk memenuhi

dan memfasilitasi kebutuhan sehari hari pimpinan dan staf Direktorat

SMA dalam rangka terlaksananya program kerja Direktorat SMA.


Operasional Perkantoran dan Pimpinan dilaksanakan pada bulan

Januari sampai dengan Desember tahun 2021 di Direktorat SMA.

No Tahapan Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Perbaikan Peralatan Kantor

2 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3 Jasa Keamanan dan Kebersihan

4 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Empat

5 Langganan Daya dan Jasa

6 Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Satpam/Petuga s Kebersihan/ Pengemudi

7 Pengadaan Obat-obatan

127

No Tahapan Waktu Pelaksanaan bulan ke-

8 Operasional Perkantoran dan Pimpinan

4. Dukungan Manajemen Satker (2005.EAC. 970)

a) Penentuan Kebutuhan dan Kualifikasi SDM Direktorat SMA

Penentuan kebutuhan dan kualifikasi SDM di lingkungan Direktorat

SMA dilaksanakan dalam rangka untuk menata komposisi dan

kebutuhan akan sumber daya manusia yang ada di Direktorat sesuai

dengan kompetensi dan kualifikasi yang ada. Hal ini penting karena

dengan adanya perubahan nomenklatur baru, maka direktorat harus

segera menyesuaikan. Perubahan nomenklatur tersebut berdampak

pada berubahnya struktur organisasi itu sendiri. Selain itu, dengan

perubahan tersebut memunculkan jabatan-jabatan baru termasuk

jabatan fungsional untuk menggantikan para pejabat struktural.

Langkah pelaksanaan penentuan kebutuhan dan kualifikasi SDM

dimulai dari koordinasi dengan semua pihak yang terlibat agar

pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif. Hasil yang diperoleh dari

kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan

penyesuaian bagi pegawai yang belum sesuai tugas adan jabatannya.

Narasumber berasal dari KemenpanRB, Badan Kepegawaian Nasional,

dan Biro SDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Waktu Pelaksanaan Lama Pelaksanaan Tempat

Minggu ke-3 Februari 2021 3 Hari Jawa Barat

a) Penilaian Angka Kredit

Penialaian angka kredit dilaksanakan dalam rangka memberikan

pengetahuan kepada para pemangku jabatan fungsional di lingkungan

128

Direktorat SMA tentang bagaimana cara mengumpulkan angka kredit

bagi jabatannya. Pegawai yang sudah memiliki jabatan fungsional di

lingkungan Direktorat SMA masih tergolong sedikit, namun demikian

ke depan akan banyak pegawai yang akan berpindah dari jabatan

pelaksana menjadi fungsional. Maka dari itu kegiatan seperti ini dirasa

sangat diperlukan sebagai persiapan bagi pegawai yang nantinya akan

pindah jabatan menjadi pejabat fungsional.

Langkah pelaksanaan penilaian angka kredit dimulai dari koordinasi

dengan semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan dapat berjalan

dengan efektif. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan para

pegawai yang memiliki jabatan fungsional mampu memahami tentang

angka kredit masing-masing. Selain itu, juga bermanfaat untuk

membantu para pegawai fungsional untuk memaksimalkan angka

kreditnya. Narasumber berasal dari KemenpanRB, Instansi Pembina

masing-masing jabatan fungsional, dan Biro SDM, Kementerian




Tempat

Minggu ke-4 Februari 2021 Tahap I

3 Hari Jawa Barat

Minggu ke-1 Maret 2021 Tahap II

3 Hari Jawa Barat

b) Peningkatan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kompetensi Pegawai dilaksanakan dalam rangka

memberikan kesempatan bagi para pegawai yang ingin meningkatkan

kemampuan dan pengetahuannya yang mampu menunjang tugas dan

pekerjaan sehari-hari di lingkungan Direktorat SMA. Kompetensi

129

pegawai ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari para SDM

sesuai dengan jabatan masing-masing. Beberapa kemampuan dan

keterampilan yang diusulkan untuk ditingkatkan yaitu seperti

kemampuan berbahasa asing, berbicara di depan umum (public

speaking), kemampuan menulis jurnal (publikasi) maupun menulis

ilmiah, dan lain sebagainya.

Langkah pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai dimulai dari

koordinasi dengan semua pihak yang terlibat untuk membahas strategi

pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hasil

yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan para pegawai mampu

memiliki kemampuan (soft skill) yang memadai untuk menunjang tugas

sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan cara bekerja sama

dengan instansi lain yang terkait dengan keterampilan yang dimaksud

baik dari lingkungna pemerintah maupun swasta.


Waktu Pelaksanaan

Lama Pelaksanaan Tempat

Bulan Maret – Bulan November

Menyesuaikan dengan instansi terkait masing- masing

Jakarta dan Jawa Barat

c) Medical Check Up Pegawai

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh di tengah

pandemik yang masih melanda, Direktorat SMA menyelenggarakan tes

Kesehatan yang pada kali ini akan berfokus pada pelaksanaan Tes

SWAB baik PCR maupun Antigen. Selain itu juga, para pegawai akan

diberikan paket covid-19 yang berisi berbagai macam suplemen dan

masker untuk menunjang aktivitas dalam bekerja, baik itu WFO

maupun WFH.

130

Langkah pelaksanaan tes Kesehatan bagi pegawai ini akan dijadwalkan

pemeriksaan SWAB rutin dan pemberian paket covid-19 secara rutin

pula. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan tes ini paket ini, para

pegawai dapat terlindungi baik dirinya maupun keluarganya. Sehingga

diharapkan para pegawai mampu tetap menjalankan tugas dan

pekerjaannya sehari-hari.



Bulan Februari – Desember 1 hari Jakarta

d) Penatausahaan BMN

Pada tahun 2021 ini Direktorat SMA masih melanjutkan proses terkait

penatausahaan BMN yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Pada

tahun 2021 ini akan lebih fokus kepada proses penghapusan. Maka dari

itu untuk menuju ke tahap penghapusan tersebut, maka diperlukan

beberapa persiapan dengan melibatkan para narasumber terkait BMN

baik itu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu

sendiri, maupun dari luar. Adapun narasumber tersebut yaitu Biro

Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Direktorat

Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, dan Kementerian

Keuangan. Diharapkan dengan adanya penatausahaan BMN ini, kondisi

BMN di lingkungan Direktorat SMA dapat segera tertata dengan baik

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Minggu ke-3 Bulan Mei Tahap I

3 Hari Jawa Barat

Minggu ke-2 Bulan Oktober Tahap II

3 Hari Jawa Barat

131

Dukungan manajemen satker rencananya akan diselesaikan dalam

rentang waktu:

N o

Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penentuan Kebutuhan dan Kualifikasi SDM Direktorat SMA

2 Penilaian Angka Kredit

3 Medical Check Up Pegawai

4 Penatausahaan BMN

5. Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (2005.EAD.996)

Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaksanaan kegiatan sehari-

hari yang dilakukan oleh Direktorat SMA membutuhkan peralatan yang

menunjang khususnya terkait peralatan TIK. Penggunaan berbagai

aplikasi baik secara offline maupun online seperti aplikasi KRISNA,

SIMPEG, SINDE, SAS, E-SKP, dan berbagai aplikasi lain yang digunakan

baik di internal direktorat maupun lintas direktorat telah menjadi suatu

keharusan bagi setiap pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab dari masing-masing staf dibutuhkan peralatan yang mendukung.

Subbag Tata Usaha berupaya menyediakan peralatan teknologi informasi

dan komunikasi bagi seluruh staf dan pimpinan di Direktorat SMA. Akan

tetapi seiring dengan penggunaan peralatan TIK yang intensif, beberapa

peralatan TIK mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sehingga

tidak dapat dipergunakan kembali ataupun biaya perbaikan yang

dibutuhkan sangat besar. Melihat kondisi dan kebutuhan terhadap

peralatan TIK tersebut, khususnya untuk menunjang kinerja dari seluruh

staf dan pimpinan Direktorat SMA, Subbagian Tata Usaha melakukan

132

analisis untuk memetakan kebutuhan perangkat pengolah data dan

komunikasi. Hasil pemetaan kebutuhan tersebut kemudian disesuaikan

kembali dengan prioritas Direktorat SMA. Setelah mendapatkan jumlah

dan jenis peralatan yang dibutuhkan, Direktorat SMA menentukan

spesifikasi dan melihat harga pasar terkait jenis peralatan yang sesuai

dengan kebutuhan. Terkait beberapa BMN yang perlu diganti atau

mengalami kerusakan yang berat, Subbagian Tata Usaha melakukan

proses penghapusan agar dapat diganti dengan barang yang baru. Berikut

ini adalah jumlah dan jenis kebutuhan perangkat pengolah data dan

komunikasi.

Rincian dari pengadaan ini sebagai berikut.

Jenis Jumlah

PC Touch Screen 2 Unit

Komputer 15 Unit

Handphone 30 Unit

Televisi Media 2 Unit

Infokus 7 Unit

Printer 25 Unit

Hard Disk SSD 30 Unit

Laptop 15 Unit

Tablet 7 Unit

Waktu Penyelenggaraan

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi akan dilakukan pada

Bulan Juni Tahun 2021.

No Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

133

6. Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (2005.EAD.997)

Salah satu target yang akan dicapai oleh Direktorat SMA pada tahun 2021

adalah meningkatkan kualitas kerja. Untuk mencapai predikat tersebut,

diperlukan berbagai peningkatan dan perbaikan baik dari aspek business

process maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang

pemberian pelayanan publik bagi para stakeholders Direktorat SMA.

Selain itu, Direktorat SMA juga melakukan berbagai inovasi agar

menciptakan suasana yang kondusif sehingga meningkatkan kinerja dari

satuan kerja Direktorat SMA. Terdapat beberapa sarana dalam bentuk

perangkat dan fasilitas kantor Direktorat SMA yang memerlukan

peningkatan secara kuantitas maupun jenis serta penggantian sarana

yang rusak. Untuk menunjang pelaksanaan koordinasi pada tingkat

Direktorat SMA, diperlukan pengadaan TV Monitor serta intercom di

ruang sidang Direktorat SMA. Melalui ketersediaan dua peralatan

tersebut, proses dan kualitas koordinasi serta pemberian pelayanan

publik bagi para stakeholders yang mendatangi Direktorat SMA dapat

meningkat dan menimbulkan citra yang positif di masyarakat. Selain itu

terdapat beberapa perangkat dan fasilitas kantor yang perlu diganti

seperti pengatur suhu otomatis dan mebiler.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan tersebut, Subbagian Tata Usaha

melakukan analisis terhadap kebutuhan sarana yang dapat mendukung

pencapaian kualitas kerja yang baik pada tahun 2021. Hasil analisis

tersebut kemudian disusun berdasarkan skala prioritas Direktorat SMA.

Setelah mendapatkan jumlah dan jenis kebutuhan, Subbagian Tata Usaha

menentukan spesifikasi dan melihat harga pasar terkait jenis peralatan

yang sesuai dengan kebutuhan. Terkait beberapa BMN yang perlu diganti

atau mengalami kerusakan yang berat, Subbagian Tata Usaha melakukan

134

proses penghapusan agar dapat diganti dengan barang yang baru. Berikut

ini adalah jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Berikut ini adalah rincian peralatan dan fasilitas kantor yang diadakan oleh

Direktorat SMA.

Uraian Jumlah

Mebiler/Kursi 1 Paket

TV Monitor 1 Unit

Pengatur Suhu Otomatis 1 Unit

Scanner 2 Unit

Mesin Ketik Manual IBM 10 Unit

Waktu Penyelenggaraan

Layanan Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran dilaksanakan pada

bulan Mei s.d Juli 2021 di Direktorat SMA.

No Tahapan

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengadaan fasilitas

perkantoran

135

5. Bidang Peserta Didik

1. Output Bidang Peserta Didik Tahun 2021

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada bidang Peserta Didik

mempunyai Output sebagai berikut:

Kode Uraian Volume Satuan Jumlah anggaran

4462.BDB.433 SMA yang melaksanakan program UKS

650 Lembaga 7.090.240.000

4462.QDB.431 SMA yang mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler

650 Lembaga 34.528.200.000

2. Uraian Output

A. SMA yang melaksanakan Program UKS (4462.BDB.433)

Program Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals SDGs)

merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong erubahan-

perubahan yang bergeser kea rah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan

hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial,

ekonomi, dan lingkungan hidup. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai

berikut:

136

Sebagai bentuk komitmen terhadap SDGs, Pemerintah telah

mengintegrasikan program-program SDGs ke dalam program nasional.

Salah satu upaya pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang telah

menerbitkan Peraturan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kesehatan Sekolah/Madrasah. Peraturan tersebut lahir dilandasi dengan adanya

dorongan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta

didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, sehingga

perlu dirumuskan program pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan

sekolah/madrasah (UKS/M) di setiap sekolah/madrasah. Ruang lingkup UKS/M

yang tercermin dalam Tiga Program Pokok Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

(disebut Trias UKS) meliputi: Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan

Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat. Salah satunya dengan meningkatkan

pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan hidup bersih. Pembudayaan pola

hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk didalamnya pelaksanaan 7K

(Kebersihan, Keindahan, Kenyamanan, Ketertiban, Keamanan, Kerindangan, dan

Kekeluargaan).

Kondisi sekolah-sekolah di Indonesia secara umum masih memerlukan pembinaan

terkait lingkungan yang bersih dan sehat. Belum semua sekolah di Indonesia

sudah memperhatikan kesehatan lingkungan sekolah. Padahal buruknya

lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan

khususnya prestasi belajar peserta didik.

Adapun tahapan dalam komponen pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

1) Penyususnan NSPK

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam

implementasi di lapangan oleh Bidang Peserta Didik, Sekolah, Dinas

137

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

serangkaian kegiatan bidang peserta didik Direktorat Sekolah

Menengah Atas. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan

dokumen penting dalam pelaksanaan. Penyusunan Petunjuk

Pelaksanaan yang dilaksanakan selama 4 hari dengan proses

sebagai berikut:

a. diskusi identifikasi permasalahan yang terjadi pada peserta

didik dalam implementasi UKS di lapangan;

b. diskusi perumusan kebijakan untuk implementasi kegiatan

UKS pada Bidang Peserta Didik Tahun 2021,

c. kompilasi hasil perumusan kebijakan; dan

d. menuangkan hasil kompilasi tersebut dalam dokumen

petunjuk pelaksanaan Kegiatan Bidang Peserta Didik Dit. SMA

Tahun 2021.

Unsur yang terlibat pada kegiatan ini adalah

No Unsur Yang Terkait

1 Direktur SMA

2 Koordinator Bidang Peserta Didik, Dit. SMA

3 Sub Koordinator Bidang Peserta Didik, Direktorat SMA

4 Narasumber Eksternal

5 Media Officer

6 Moderator dari Staff Fungsional umum Pada Direktorat SMA

7 Fasilitator dari Staff Fungsional umum Pada Direktorat SMA

8 Panitia dari Staff Fungsional umum Pada Direktorat SMA

9 Tim Ahli dari Perguruan Tinggi/Instansi Terkait Sesuai Bidang

Kegiatan

138

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan


8 – 11 Februari 2021 4 Hari (Penyusunan) di Bandung

23 – 26 Februari 2021 4 Hari (Finalisasi) di Bandung

2) Bimbingan Teknis Pengelolaan UKS

Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan UKS ini bertujuan untuk

memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan UKS SMA. Dalam

kegiatan ini adalah pemberian materi serta pelatihan-pelatihan kepada

seluruh peserta kegiatan yang diharapkan para peserta mempunyai

persamaan persepsi, pemahaman metode pelaksanaan, syarat dan

ketentuan, keseuaian hasil pelaksanaan terhadap pengelolaan UKS

dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku.

Bimbingan Teknis ini dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahap. Unsur yang



1 Direktur SMA




5 Media Officer





Kegiatan

139



4 – 6 Mei 2021 4 Hari (Penyusunan) di Bandung

3) Bimbingan Teknis Revolusi Kesehatan Sekolah

Masalah kesehatan masih menjadi momok di Indonesia pada era

revolusi industri 4.0, hal itu dibuktikan dengan Data Riset

Kesehatan 2018 yang menunjukkan buruknya indikator penyakit

degeneratif di Indonesia. Oleh karena itu perlu sekitranya kita

melaksanakan Bimtek tentang Revolusi Kesehatan Sekolah.

Kegiatan bimbingan teknis Revolusi Kesehatan Sekolah ini

bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada Sekolah

dalam mmelakukan dan melaksanakan Revolusi Kesehatan di SMA.

Dalam kegiatan ini adalah pemberian materi serta pelatihan-

pelatihan kepada seluruh peserta kegiatan yang diharapkan para

peserta mempunyai persamaan persepsi, pemahaman metode

pelaksanaan, syarat dan ketentuan, keseuaian hasil pelaksanaan

terhadap pengelolaan UKS dengan baik dan benar sesuai dengan

aturan dan kaidah yang berlaku.

Unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:


1 Direktur SMA




140


5 Media Officer





Kegiatan



6 – 9 Juli 2021 4 Hari di Bandung

4) Bimbingan Teknis Genre Sekolah Ramah di SMA

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal,

nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan

berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi,

menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan,

diskriminasi dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi

anak tertuma dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran,

pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak

dan perlindungan anak di pendidikan.

Sekolah ramah anak merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak

dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui

upaya sekolah untuk menjadikan sekolah: Bersih, Aman, Ramah, Indah,

Inklusif, Sehat, Asri, dan nyaman.

141

Komponen sekolah ramah anak meliputi: 1) Kebijakan SRA; 2)

Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak; 3)

Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak adanya penerapan

disiplin tanpa kekerasan; 4) Sarana dan prasarana yang ramah anak

tidak membahayakan anak, dan mencegah anak agar tidak celaka;

5) Partisipasi anak; 6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat,

dunia usaha, Stakeholder lainnya, dan Alumni.

Sekolah ramah anak menjadi penting mengingat dalam sehari

delapan jam anak berada di sekolah. Oleh karena itu, adanya

program dari kementerian/lembaga yang saat ini sudah berbasis

sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam

sekolah ramah anak menjadi salah satu solusi dalam mencegah

kekerasan terhadap anak.

Sekolah ramah membangun paradigma baru dalam mendidik dan

mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa

kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa serta

memenuhi hak dan melindungi anak dari hal-hal yang tidak

diinginkan. Dengan di laksanakannya Bimtek ini diharapkan

mendapatkan pemahahaman penting terkait dengan upaya dalam

membangun Generasi Remaja yang peduli terhadap sekolah yang

aman, nyaman, sehat rapi berih dan indah.

Unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:


1 Direktur SMA


142




5 Media Officer





Kegiatan



11 – 14 Agustus 2021 4 Hari di Bandung

5) Duta UKS

Permasalahan remaja pada saat ini merupakan permasalahan yang

sangat kompleks. Untuk mengatasi permasalahan remaja ini, Dinas

Kesehatan kabupaten jember melalui UKS & Kespro remaja. Kasus

remaja jumlahnya mencapai 27,6% dari total penduduk Indonesia

atau sekitar 64 juta jiwa, disamping itu juga rentan akan terjadinya

kasus kawin muda, terlibat dalam penyalahgunaan Napza, beresiko

terkena HIV dan AIDS. Data menunjukan bahwa usia kawin pertama

di Indonesia pada perempuan, baru mencapai 19,8 tahun

(SDKI,2007). Padahal diharapkan usia kawin pertama wanita adalah

21 tahun. Dibeberapa daerah usia kawin pertama perempuan masih

dibawah angka median nasional. Sehingga dapat kita bayangkan

143

betapa masih tingginya resiko yang dihadapi remaja akibat kawin

muda dari segala aspek mulai dari kesehatan, psikologis, sosial,

ekonomi, dan pendidikan. Peran Duta Lingkungan Sehat tidak bisa

dikesampingkan dalam menunjang prestasi selain itu juga peran

Duta Lingkungan Sehat sebagai pelopor kebersihan dan pelapor

kalau ada siapapun yang melanggar aturan terkait lingkungan sehat

di sekolah.

Unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan ini adalah sebagaiberikut:



07 – 10 September 2021 4 Hari di Lampung

B. SMA yang Mendapatkan Penguatan Ekstrakurikuler (4462.QDB.431)

Peraturan menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang

Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

bahwa pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam

tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler

yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler; kegiatan

ekstrakurikuler dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik

melalui pengembangan bakat, minat, dan kreativitas serta kemampuan

berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di

bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama,

144

dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan pendidikan nasional.

1. 051 Penyusunan NSPK

a) Pembuatan Juknis dan Juklak Kegiatan


Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan bagi Sekolah dan

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan




Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan proses

sebagai berikut:

1) diskusi identifikasi permasalahan yang terjadi pada peserta

didik;

2) diskusi perumusan kebijakan untuk implementasi kegiatan

Bidang Peserta Didik Tahun 2021,

3) kompilasi hasil perumusan kebijakan; dan

4) menuangkan hasil kompilasi tersebut dalam dokumen

petunjuk pelaksanaan Kegiatan Bidang Peserta Didik Dit.

SMA Tahun 2021.

Berikut ini adalah unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan

Petunjuk Teknis:


1 Direktur SMA



145



5 Media Officer





Kegiatan



16 – 19 Maret 2021 4 Hari di Bandung

Setelah penyusunan petunjuk pelaksanaan, dokumen ini akan

digandakan untuk disampaikan ke dinas pendidikan provinsi, kantor

cabang dinas (KCD) dinas pendidikan provinsi, sekolah, dan stakeholder

pendidikan lainnya.

Dokumen ini akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan Kegiatan

Bidang Peserta Didik SMA Tahun 2021. Melalui dokumen ini diharapkan

seluruh pihak yang terkait dapat memahami peran dan fungsinya dalam

pelaksanaan kegiatan Bidang Peserta Didik SMA Tahun 2021.

b) Pembuatan Juknis dan juklak Kegiatan Sekolah yang mendapatkan

Penguatan Ktrativitas, Ketrampilan dan Kewirausahaan.


Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan bagi Sekolah dan

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan


146



Pelaksanaan ini dilaksanakan selama 4 hari dengan proses sebagai

berikut:

1) diskusi identifikasi permasalahan yang terjadi pada peserta

didik;

2) diskusi perumusan kebijakan untuk implementasi kegiatan

Bidang Peserta Didik Tahun 2021,

3) kompilasi hasil perumusan kebijakan; dan

4) menuangkan hasil kompilasi tersebut dalam dokumen

petunjuk pelaksanaan Kegiatan Bidang Peserta Didik Dit. SMA

Tahun 2021.

Berikut ini adalah unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan

Petunjuk Teknis:


1 Direktur SMA




5 Media Officer




9 Tim Ahli dari Perguruan Tinggi/Instansi Terkait Sesuai Bidang Kegiatan



16 – 19 Maret 2021 4 Hari di Bogor

147

Setelah penyusunan petunjuk pelaksanaan, dokumen ini akan

digandakan untuk disampaikan ke dinas pendidikan provinsi, kantor

cabang dinas (KCD) dinas pendidikan provinsi, sekolah, dan stakeholder

pendidikan lainnya.

Dokumen ini akan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan Kegiatan

Bidang Peserta Didik SMA Tahun 2021. Melalui dokumen ini diharapkan

seluruh pihak yang terkait dapat memahami peran dan fungsinya dalam

pelaksanaan kegiatan Bidang Peserta Didik SMA Tahun 2021.


a) Aksi kebhinekaan Pelajar SMA (Pembinaan Kerohanian)

Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah pembinaan toleransi

antar umat beragama. Saling memahami keberagaman yang

ada di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh anggota kerohanian

SMA yang terdiri dari 185 peserta dan pendamping. Kegiatan ini

diikuti peserta yang memiliki interetasi agama yang ada di

Indonesia. Edukasi untuk menumbuhkembangkan toleransi dan

kerjasama antar umat beragama dengan dilakukannya project

bersama untuk dijadikan action plan yang akan

diinternalisasikan di sekolah masing-masing sebagai gerakan

toleransi antar umat beragama.

Bentuk kegiatan indoor dengan suplemen materi-materi

seputar keberagaman, toleransi, persatuan, dan kerjasama.

Selain materi, dilakukan project pembuatan action plan sebagai

internalisasi pengalaman yang bisa diterapkan dalam organisasi

di sekolah.

148

Unsur yang berperan dalam kegiatan


1 Direktur SMA




5 Media Officer 6 Moderator dari Staff Fungsional umum Pada Direktorat SMA




10 Kantor Cabang Dinas 11 Anggota Kerohanian SMA

Waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:


5 April – 03 Juni 2021 8 Hari Bandung

Setelah pelaksanaan kegiatan, diharapkan peserta mampu

menyebarkan edukasi positif yang didapat terhadap temannya dalam

satu sekolah maupun berbeda sekolah secara langsung sebagai wujud

aktualisasi toleransi keberagaman agama yang ada di Indonesia dan

tindak lanjut dalam kegiatan ini.

Setelah pelaksanaan kegiatan, diharapkan Dinas Pendidikan Provinsi

dan Kantor Cabang Dinas (KCD) dapat menerapkan kegiatan serupa

untuk pengembangan talenta peserta didik bidang akademik sehingga

mampu turut serta dalam kompetisi akademik tingkat daerah, nasional,

maupun internasional.

b) Pencegahan Tindak Kekerasan dan Penyimpangan Perilaku/

Simulasi Praktik Baik Pencegahan Bullying dan Tindak

Kekerasan

149

Kegiatan ini merupakan sarana edukasi bagi peserta didik untuk

pencegahan bullying dan tindak kekerasan pada peserta didik.

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir bullying yang terjadi

di sekolah. Karena dari bullying tersebut dapat merugikan

mental, fisik, maupun materiil. Kegiatan ini diikuti oleh 215

peserta yang terdiri dari anggota OSIS didampingi dengan Guru

Bimbingan Konseling/Pembina OSIS. Harapannya peserta yang

terlibat dalam kegiatan ini mempu menjadi pioneer untuk

melakukan pencegahan bullying di sekolah maupun

lingkungannya.

Agenda pada kegiatan ini diantaranya peserta melakukan

kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, sekolah, maupun

masyarakat dalam bentuk implementasi teknis. Kegiatan ini diisi

dari pakar, psikolog atau tim ahli bidang tersebut. Bentuk

kegiatan indoor dengan suplemen materi-materi seputar

bullying, psikologi anak, dan dampak bullying. Selain materi,

dilakukan penyusunan action plan sebagai internalisasi

pengalaman yang bisa diterapkan dalam organisasi di sekolah.



1 Direktur SMA




5 Media Officer


150





10 Guru BK/Pembina OSIS

11 Pengurus OSIS



24 Agustus - 07 Okt 2021 8 Hari Bogor




aktualisasi dan tindak lanjut dalam kegiatan ini. Sehingga diharapkan

mampu meminimalisir kasus bullying di sekolah.

c) Penguatan Ekstrakurikuler Bidang Kepemimpinan/ Kawah

Kepemimpinan Pelajar (KKP)

Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) merupakan wahana bagi

siswa untuk menggali, mengekspresikan, mengaktualisasikan

jiwa kepemimpinan, kemandirian, keterampilan, dan

pengetahuan pengelolaan organisasi serta kepekaan sosial.

Kegiatan ini diikuti oleh 350 orang yang merupakan

Ketua/Pengurus OSIS dan pendamping. Bentuk kegiatan indoor

dengan suplemen materi-materi seputar Kepemimpinan dan

Demokrasi. Selain materi, dilakukan simulasi sidang/pertemuan

151

resmi tingkat nasional/internasional sebagai internalisasi

pengalaman yang bisa diterapkan dalam organisasi di sekolah.

Agenda dalam kegiatan ini peserta melakukan kegiatan yang

bermanfaat bagi dirinya, sekolah, maupun masyarakat dalam

bentuk implementasi dimensi kepemimpinan, kedisiplinan,

kebangsaan, kreativitas, dan kepedulian. Bentuk kegiatan

indoor dengan suplemen materi-materi seputar Kepemimpinan

dan Demokrasi. Selain materi, dilakukan simulasi

sidang/pertemuan resmi tingkat nasional/internasional sebagai

internalisasi pengalaman yang bisa diterapkan dalam organisasi

di sekolah.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan


1 Direktur SMA




5 Media Officer





10 Kantor Cabang Dinas

11 Pembina OSIS SMA

12 Ketua OSIS/Pengurus OSIS SMA

152



29 Maret – 11 Juni 2021 8 Hari Bandung





mampu meningkatkan kompetensi peserta didik bidang

kepemimpinan.

d) Aksi Kebangsaan Pramuka SMA

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan outdoor dan

indoor. Aktivitas berkemah dengan penerapan aktivitas

kepramukaan di alam terbuka merupakan hal penting yang

diimplementasikan. Selain itu, aktivitas indoor dilakukan untuk

sesi materi dan jumpa tokoh dengan figur Pramuka Pada

Jamannya. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah

“Pramuka Masa Kini” yang tentunya sebagai orientasi yang

tepat dengan sasaran peserta pramuka penegak generasi Z.

Selain keterampilan kepramukaan juga dilakukan Best Practice

Tata Cara Manajemen Gugus Depan dengan baik dan benar.

Karena Gugus Depan merupakan unit organisasi Gerakan

Pramuka yang ada di Sekolah. Kegiatan ini di laksanakan dalam

2 (dua) tahap diikuti oleh 302 anggota pramuka SMA dan

pendamping.

153



1 Direktur SMA




5 Media Officer



8 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka


10 Pendamping Ekstrakurikuler Pramuka SMA

11 Anggota Pramuka Penegak SMA



Tempat Pelaksanaan

Tahap I (05-09 April 2021 4 Hari Bogor

Tahap I (26-30 April 2021 4 Hari Bandung





mampu meningkatkan kompetensi peserta didik bidang ekstrakurikuler

wajib kepramukaan.

154

2. 056 Pembinaan

a) Pembinaan dan Pembekalan Sislac, YIC, SYC, AYL/AEON, dan

Sakura

Kegiatan ini merupakan partisipasi bilateral yang dilangsungkan

berdasarkan perjanjian kerjasama. Kegiaan ini terkait pembinaan

peserta didik secara tematik sesuai tema kegiatan yang

dilangsungkan.




2 Peserta Didik SMA


Kegiatan Waktu

Pelaksanaan

Lama Pelaksanaan Tempat

Pelaksanaan

SYSLAC Agustus 4 Hari Jakarata

SAKURA Agustus 4 Hari Jakarta

STC September 4 Hari Jakarta

AEON/AYL September 4 Hari Jakarta





mampu meningkatkan kompetensi peserta didik bidang bahasa dan

budaya Indonesia.

3. 057. Sekolah yang mendapatkan penguatan kreativitas, ketrampilan dan

kewirausahaan

a) Inovasi Keterampilan Program Kewirausahaan SMA

155

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) bulan Februari

2019 tingkat pengganguran terbuka (TPT) dari jenjang pendidikan

antara tahun 2016 s.d. 2019 menunjukkan lulusan SMA masih tinggi

tingkat pengangguran diperlukan solusi untuk mengatasi tingginya

angka pengangguran pada lulusan SMA khususnya. Salah satu solusi

yang dapat dilakukan adalah dengan berwirausaha sesuai dengan

minat, bakat, talenta masing-masing individu. Menjadi seorang

wirausaha sebenarnya tidak terlalu sulit apabila mempunyai kemauan

atau motivasi tinggi dan tidak ada kata “menganggur” dalam pola

pikirnya. Salah satu penyebab masih tingginya jumlah pengangguran

adalah tidak adanya perubahan pola pikir dari pekerja ke wirausaha,

walaupun pendidikan dan pengembangan kewirausahaan sudah

dimulai sejak pendidikan dasar. Wirausaha adalah seseorang yang

menjalankan kegiatan usaha ang memiliki kemauan yang kuat,

kreatif, inovatif, berani menanggung resiko, serta selalu mencari

peluang melalui potensi yang ada. Berwirausaha identik dengan

kreativitas dan inovasi. Pada dasarnya semua manusia pasti

mempunyai daya khayal atau imajinasi, namun tidak semuanya

direalisasikan artinya hanya sampai batas berkhayal saja. Daya khayal

dibedakan menjadi dua (Rusdiana. 2014: 93), yaitu: a) daya khayal

sintesis (tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan

menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru); dan b) d a y a

khayal kreatif (menciptakan hal-hal baru, terutama apabila daya

khayal sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah).

Kreativitas merupakan hasil pemikiran dan gagasan/ ide. Sedangkan

inovasi adalah proses menerjemahkan ide dan merubahnya menjadi

suatu produk, jasa atau metode yang berguna (Robbins dan Coulter,

1999). Suryahadi, dkk (2007) mengemukakan terdapat 5 (lima) jenis

156

inovasi yaitu menurut: 1) produk; 2) marketing; 3) proses; 4) teknikal;

dan 5) administrasi.

Unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah:


1 Direktur SMA




5 Media Officer






Waktu pelaksanaan kegiatan


Tahap I (05-09 Juli 2021 4 Hari Bandung

b) Koordinasi Penguatan Program Kewirausahaan SMA

Tingkat Provinsi.

Program kewirausahaan dimaksudkan sebagai salah satu

upaya memberi bekal kepada peserta didik agar mereka

memahami konsep kewirausahaan, memiliki karakter

wirausaha, mampu memanfaatkan peluang, dan

mendapatkan pengalaman langsung berwirausaha, serta

terbentuknya lingkungan sekolah yang berwawasan

157

kewirausahaan. Kegiatan ini di laksanakan dalam 2 (dua)

Tahap.

Dalam upaya menciptakan wirausaha baru mandiri yang

berbasis iptek diharapkan sesuai dengan bidang ilmu

pengusul. Program PPK dapat dilaksanakan dalam bentuk

pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa untuk

melaksanakan magang pada perusahaan yang mapan/unit-

unit usaha/PPKIK di perguruan tinggi tersebut dan

memfasilitasi mahasiswa dalam berwirausaha. Pelatihan

dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan

kewirausahaan, mendorong tumbuhnya motivasi

berwirausaha, meningkatkan pemahaman manajemen

(organisasi, produksi, keuangan, dan pemasaran) serta

membuat rencana bisnis atau studi kelayakan usaha.



1 Direktur SMA




5 Media Officer






158



Tempat Pelaksanaan

Tahap I (07-11 Juni 2021 5 Hari Bandung

Tahap I (21-25 Juni 2021 5 Hari Bandung

b) Pengembangan Ketrampilan Program Kewirausahaan SMA

Apabila kita bandingkan keuntungan antara memiliki usaha sendiri

dengan bekerja pada suatu perusahaan terdapat banyak

perbedaan. Menurut Kasmir 2011: 7, ada empat keuntungan yang

akan diperoleh dari wirausaha, yaitu: 1 Harga diri Dengan menjadi

wirausaha, maka harga diri seseorang akan naik. Banyak

pengusaha yang sukses menjadi teladan di masyarakat terlebih

dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. 2 Penghasilan

Seorang pengusaha sukses dapat meningkatkan penghasilannya

sesuai dengan usaha sendiri. Seringnya, penghasilan dari

wirausaha dapat lebih besar daripada menjadi pegawai. 3 Ide dan

motivasi Pengusaha atau wirausaha pada umumnya selalu

memiliki ide yang begitu banyak untuk menjalankan kegiatan

usahanya. Pengusaha juga memiliki motivasi tinggi untuk maju

dibandingkan dengan pegawai. 4 Masa depan Masa depan

pengusaha yang sukses relatif lebih baik dibanding pegawai.

Wirausaha tidak mengenal kata pengsiun dalam kariernya. Dan

usaha seorang wirausaha dapat diturunkan dan diteruskan oleh

orang lain. Menurut Rusdiana 2012: 58 manfaat yang dapat

diperoleh melalui berwirausaha adalah: 1 Memiliki kebebasan

untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki. Banyak wirausaha

yang berhasil mengelola usahanya karena menjadikan

159

keterampilan atau hobi menjadi suatu pekerjaan. 2 Memiliki

peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan berwirausaha

seseorang memiliki kesempatan untuk berperan bagi masyarakat

dengan menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat. 3

Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

manfaat dari kewirausahaan adalah berusaha memberikan

bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuain

dengan kemampuannya, menambah daya tampung tenaga kerja

sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan memberikan

motivasi bagaimana harus kerja keras dan tekun dalam

berwirausaha. Dengan adanya Pengembangan Keterampilan

program Kewirausahaan SMA ini di harapkan peserta yang tidak

dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi mampu untuk

mengembangkan potensi enterprenershipnya. Walaupun tidak

tertutp kemungkinan pererta didik yang mampu melanjutkan ke

Perguruan Tinggi dapat juga melakukan berwirausaha untuk

menambah pemasukan.

Program ini juga merupakan program pemberian Bantuan

Pemerintah dengan sasaran sementara adalah 347 sekolah

sasaran. Unsur yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah.


1 Direktur SMA

2 Koordinator Bidang Peserta Didik, Dit. SMA 3 Sub Koordinator Bidang Peserta Didik, Direktorat SMA


5 Media Officer



160

8 Panitia dari Staff Fungsional umum Pada Direktorat SMA 9 Dinas Pendidikan Propinsi




12-16 Juli 2021 5 Hari Bandung

a) Supervisi Program Kewirausahaan SMA

Supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super

yang berarti diatas dan vision yang berarti melihat, masih

serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan,

dan penilikan, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh

atasan, orang yang berposisi diatas atau pimpinan terhadap

hal-hal yang ada dibawahnya.

Supervisi merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya

lebih human, manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-

cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur

pembinnaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi

bisa diketahui kekurangannya untuk bisa diberitahu bagian

yang perlu diperbaiki.

Definisi supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan

yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu

dalam memperbaiki bahan, metode dan evaluasi

pelaksanaan program dan anggaran dengan melakukan

stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinyu agar

menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian

161

tujuan. Supervisi yang di lakukan adalah dengan mendatangi

sasaran yang telah di tetapkan sesuai dengan anggaran yang

tersedia.



1 Kordintor Bidang

2 Sub Kordinator Bidang

3 Staf / Pegawai di lingkungan Direktorat SMA

4 Dinas/KCD Pendidikan



Tempat Pelaksanaan

Minggu ke IV November 4 Hari 34 Provinsi

162

BAB V.

PENUTUP

Pencapian pada program prioritas bidang pendidikan, sasaran strategi, dan

indikator kinerja kegiatan, dilakukan oleh Direktorat SMA melalui

perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan. hal tersebut

untuk memenuhi tujuan tersebut, pemerintah mengupayakan pemenuhan

pendanaan pendidikan melalui penyediaan bantuan merupakan dana dan

bimbingan teknis yang bertujuan untuk menyediakan layanan pendidikan

baik dari sisi “supply” maupun “demand”.

Dari sisi “supply” penyediaan layanan pendidikan difasilitasi melalui

penyediaan dana bantuan yang dapat membantu sekolah untuk memenuhi

biaya investasi dana operasional sekolah. sedangkan sisi “demand”

difasilitasi melalui penyediaan dana bantuan untuk siswa yang dapat

membantu mereka untuk meningkatkan “daya beli” terhadapa layanan

pendidikan SMA.

Bedasarkan peratuan pemerintah nomor. 48 tahun 2008 pendanaan

pendidikan dikatagorikan menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: biaya investasi

sekolah (pengelolaan pendidikan), biaya operasional sekolah (biaya di satuan

pendidikan), dan biaya pribadi peserta didik.

Implementasi perencanaan kebijakan serta pelaksanaan program dan

kegiatan Direktorat SMA mengacu pada konsep tersebut diatas. Biaya

investasi sekolah dipenuhi melalui penyediaan bantuan sarana dan

prasarana, sedangakan biaya operasional sekolah berusaha dipenuhi

memalui penyediaan dana untuk operasional sekolah melalui program

bantuan operasional sekolah (BOS) SMA. untuk meningkatkan daya beli

siswa terhadap layanan pendidikan SMA, pemerintah mengalokasiakan dana

bantuan program indonesia pintar (PIP) yang dapat digunakan peserta didik

untuk biaya operasional pribadi.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang deskripsi

program-program pembangunan pendidikan SMA tahun 2021 dan

konstribusi program-program tersebut dalam usaha untuk mencapain target

kinerja pembangunan pendidikan SMA dan target IKK Direktorat SMA dan

menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Direktoat

163

SMA, serta memberikan bahan informasi pelaksanaan program dan

kebijakan Direktorat SMA dalam lingkup internal kementerian pendidikan

dan kebudayaan dan lembaga ekternal terkait lainnya.

Melalui dokumen proram kerja Direktorat SMA tahun 2021 ini diharapkan

tergambar secara tugas pokok dan fungsi, organisasi dan sumber daya

manusia, alokasi anggaran, dan deskripsi program dan kegiatan Direktorat

SMA tahun 2021

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2021

program kerja · 2021. 6. 15. · 1 kata pengantar puji dan syukur kami panjatkan kehadirat allah...

Documents