presentasi pendahuluan rip subi dan serasan

K E M E N T E R I A N P E R H U B U N G A ND I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R H U B U N G A N L A U TSATUAN KERJA PENINGKATAN FUNGSI PELABUHAN DAN PENGERUKAN PUSAT

SISTEMATIKA PRESENTASI PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI TANGGAPAN TERHADAP KAK KAJIAN LITERATUR METODOLOGI PEKERJAAN ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN RENCANA KERJA

PT. DAYA CIPTA DIANRANCANA

PENDAHULUAN GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI TANGGAPAN TERHADAP KAK KAJIAN LITERATUR METODOLOGI PEKERJAAN ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN RENCANA KERJA

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

PT. DAYA CIPTA DIANRANCANAPT. MARGA NUSANTARA PERSADA

LATAR BELAKANGSistemtransportasi

Laut

DaratPelabuhan

Kerangka Dasar dalam rencanapengembangan tata ruang

KP 414 Tahun 2013tentang RIPN

Pentahapan: Jangka Pendek,Menengah dan Panjang(Guna menjamin kepastian usahadan pelaksanaan pembangunanpelabuhan yang terencana, terpadu,tepat guna, efisien danberkesinambungan)

Rencana Induk Pelabuhan

Dan lain-lain

MA

KSU

DM

AK

SUD Sebagai upaya untuk

menyediakan pedomanperencanaan pembangunandan pengembanganPelabuhan Subi dan Serasansehingga pelaksanaankegiatan pembangunandapat dilakukan secaraterstruktur, menyeluruh dantuntas, mulai dariperencanaan, konstruksi,operasi dan pemeliharaan,pembiayaan serta partisipasimasyarakat dalam prosespemeliharaan pelabuhanyang sudah terbentuk.

Sebagai upaya untukmenyediakan pedomanperencanaan pembangunandan pengembanganPelabuhan Subi dan Serasansehingga pelaksanaankegiatan pembangunandapat dilakukan secaraterstruktur, menyeluruh dantuntas, mulai dariperencanaan, konstruksi,operasi dan pemeliharaan,pembiayaan serta partisipasimasyarakat dalam prosespemeliharaan pelabuhanyang sudah terbentuk.

TUJU

AN

TUJU

AN Tujuannya adalah

sebagai acuan dalampelaksanaanpenanganan PelabuhanSubi dan Serasan,sehingga kegiatanpembangunan yang adadapat optimal dalammengurangipermasalahan yangtimbul pada waktuoperasional pelabuhan.

Tujuannya adalahsebagai acuan dalampelaksanaanpenanganan PelabuhanSubi dan Serasan,sehingga kegiatanpembangunan yang adadapat optimal dalammengurangipermasalahan yangtimbul pada waktuoperasional pelabuhan.

MAKSUD DAN TUJUANM

AK

SUD

MA

KSU

D Sebagai upaya untukmenyediakan pedomanperencanaan pembangunandan pengembanganPelabuhan Subi dan Serasansehingga pelaksanaankegiatan pembangunandapat dilakukan secaraterstruktur, menyeluruh dantuntas, mulai dariperencanaan, konstruksi,operasi dan pemeliharaan,pembiayaan serta partisipasimasyarakat dalam prosespemeliharaan pelabuhanyang sudah terbentuk.

Sebagai upaya untukmenyediakan pedomanperencanaan pembangunandan pengembanganPelabuhan Subi dan Serasansehingga pelaksanaankegiatan pembangunandapat dilakukan secaraterstruktur, menyeluruh dantuntas, mulai dariperencanaan, konstruksi,operasi dan pemeliharaan,pembiayaan serta partisipasimasyarakat dalam prosespemeliharaan pelabuhanyang sudah terbentuk.

TUJU

AN

TUJU

AN Tujuannya adalah

sebagai acuan dalampelaksanaanpenanganan PelabuhanSubi dan Serasan,sehingga kegiatanpembangunan yang adadapat optimal dalammengurangipermasalahan yangtimbul pada waktuoperasional pelabuhan.

Tujuannya adalahsebagai acuan dalampelaksanaanpenanganan PelabuhanSubi dan Serasan,sehingga kegiatanpembangunan yang adadapat optimal dalammengurangipermasalahan yangtimbul pada waktuoperasional pelabuhan.

LINGKUPPEKERJAAN

PersiapanPersiapan

Inventarisasi DataDan Informasi TerkaitInventarisasi DataDan Informasi Terkait

Survey Pendahuluan(ReconnaissanceSurvey)


Telaah Awal (DeskStudy)Telaah Awal (DeskStudy) Laporan

Pendahuluandan Diskusi

LaporanPendahuluandan Diskusi

LINGKUP PEKERJAAN

LINGKUPPEKERJAAN

Survey LapanganSurvey Lapangan

Penyusunan RencanaInduk PelabuhanPenyusunan RencanaInduk Pelabuhan

Analisa PerencanaanPengembanganPelabuhan

Analisa PerencanaanPengembanganPelabuhan



LAPORAN AKHIRLAPORAN AKHIR

LaporanAntara

Dan Diskusi

LaporanAntara

Dan DiskusiLaporan

Konsep AkhirDan Diskusi

LaporanKonsep AkhirDan Diskusi

KELUARAN (OUTPUT) Strategi dan kebijakan

pengembangan pelabuhan sertaketerpaduan dengan Tata Ruang.

Kondisi Pelabuhan eksisting. Pertimbangan aspek teknis,

ekonomis dan operasional untukmendukung pengembangan.

Prakiraan arus penumpang, barangdan kapal.

Rencana layout fasilitas pelabuhanberikut koordinat tata letakfasilitas.

Tata guna lahan dan zonasipemanfaatan perairan dan daratan.

Rencana tahapan pengembanganjangka pendek, menengah danpanjang.

Rencana DLKr dan DLKp Informasi data lingkungan untuk

mendukung rencanapengembangan.

Laporan Penyusunan RencanaInduk Pelabuhan mencakupsekurang-kurangnya butir-butir sebagai berikut:

Strategi dan kebijakanpengembangan pelabuhan sertaketerpaduan dengan Tata Ruang.

Kondisi Pelabuhan eksisting. Pertimbangan aspek teknis,

ekonomis dan operasional untukmendukung pengembangan.

Prakiraan arus penumpang, barangdan kapal.

Rencana layout fasilitas pelabuhanberikut koordinat tata letakfasilitas.

Tata guna lahan dan zonasipemanfaatan perairan dan daratan.

Rencana tahapan pengembanganjangka pendek, menengah danpanjang.

Rencana DLKr dan DLKp Informasi data lingkungan untuk

mendukung rencanapengembangan.

Laporan Penyusunan RencanaInduk Pelabuhan mencakupsekurang-kurangnya butir-butir sebagai berikut:

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 180 hari(seratus delapan puluh hari)

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup;4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;9) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;10) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Keselamatan Pelayaran;11) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang penetapan rencana induk

pelabuhan nasional12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 Tentang Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran;13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi;14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut;15) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan ini.16) Peraturan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten Dan Kota

LANDASAN HUKUM1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup;4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian;6) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;8) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;9) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;10) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Keselamatan Pelayaran;11) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang penetapan rencana induk

pelabuhan nasional12) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 Tentang Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran;13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi;14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran di Laut;15) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan ini.16) Peraturan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten Dan Kota

LOKASI PEKERJAAN

LOKASI PEKERJAAN

Sumber: Peta Dishidros TNI AL

LOKASI PEKERJAAN

Sumber: UPP Terempa

LOKASI PEKERJAAN

LOKASI PEKERJAAN

Sumber: Peta Dishidros TNI AL

LOKASI PEKERJAAN

Sumber: UPP Terempa

GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUMWILAYAHWILAYAH STUDISTUDI

GAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUMWILAYAHWILAYAH STUDISTUDI


Batas wilayah administrasiKabupaten Indragiri Hilir :

• Sebelah Utara denganVietnam dan Kamboja

• Sebelah Timur denganMalaysia Timur danProvinsi KalimantanBarat

• Sebelah Selatan denganKabupaten Bintan

• Sebelah Barat denganKabupaten KepulauanAnambas






KABUPATEN NATUNAKondisi Geografis dan Administrasi

UU

TTBB

Pelabuhan SubiKabupaten Natuna











Letak geografis Kabupaten Natuna : 010 16’ LU s/d 070 19’ LU dan 1050 00’ BT s/d 1100 00’ BT.Luas daratan 2.001,30 km² dan perairan 262.197,07 km² .Jumlah kecamatan sebanyak 12 Kecamatan

SS

Pelabuhan SubiKabupaten Natuna











KABUPATEN NATUNAKondisi Geografis dan Administrasi

UU

TTBB

Pelabuhan SerasanKabupaten Natuna











Letak geografis Kabupaten Natuna: 010 16’ LU s/d 070 19’ LU dan 1050 00’ BT s/d 1100 00’ BT.Luas daratan 2.001,30 km² dan perairan 262.197,07 km² .Jumlah kecamatan sebanyak 12 Kecamatan

SS

Pelabuhan SerasanKabupaten Natuna

KABUPATEN NATUNAKondisi Penduduk

Jumlah penduduk tahun 2013 tercatat sebanyak 76,305 jiwa dengan sex ratio sebesar 106,63. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 38 jiwa/km2, dimana tingkat kepadatan tertinggi berada di

Kecamatan Tembilahan yaitu 170,94 jiwa/km2.

Tabel jumlah penduduk, sex ratio dan kepadatan penduduk diKabupaten Natuna.

Piramida penduduk KabupatenNatunaTahun 2013.

Sumber : BPS Kabupaten Natuna

KABUPATEN NATUNAKondisi Tenaga Kerja

Jumlah penduduk usia kerja adalah 51,429 jiwa. Jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja adalah 34,989 jiwa (68.03%) dan jumlah

penduduk yang bekerja adalah 34,337 jiwa (66,76%).

Persentase pekerja berumur diatas 15 tahun menurut sektor diKabupaten Natuna.

Lapangan Usaha 2011 2012 2013Pertanian 13972 8528 9370Pertambangan dan Pernggalian 751 710 909Industri pengolahan 2794 1969 2008Listrik, Gas dan Air bersih 115 142 92Bangunan 5651 4989 2850Perdagangan, Hotel dan Restoran 6050 4743 5224Pengangkutan dan Komunikasi 1456 1030 1849Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 54 174 181Jasa- Jasa 13354 9937 11720Lainnya 743 739 278Total 44940 32961 34481

Jumlah pekerja berumur diatas 15 tahun menurut sektor di KabupatenNatuna.


Lapangan Usaha 2011 2012 2013Pertanian 13972 8528 9370Pertambangan dan Pernggalian 751 710 909Industri pengolahan 2794 1969 2008Listrik, Gas dan Air bersih 115 142 92Bangunan 5651 4989 2850Perdagangan, Hotel dan Restoran 6050 4743 5224Pengangkutan dan Komunikasi 1456 1030 1849Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 54 174 181Jasa- Jasa 13354 9937 11720Lainnya 743 739 278Total 44940 32961 34481

KABUPATEN NATUNAKondisi Sarana dan Prasarana Transportasi

Jaringan transportasi yang terdapat di Kab.Natuna masih terbilangkurang lengkap, karena jaringan transportasi darat sepertiterminal bus dan kereta belum terdapat di sekitar wilayah kawasanSubi dan Serasan

KABUPATEN NATUNAProduk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 23,325,994,98 Kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian sebesar 55,31 %

PDRB Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga BerlakuKecamatan Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Cengkeh LadaMidai 30 950 - - 900 1Bunguran Barat 350 800 - 0,3 200 0,3Bunguran Utara 189 850 - 1 135 0,3Pulau Laut 5,5 350 - - 30 -Pulau Tiga 10 63 - - 145 -Bunguran Timur 1000 600 - 0,1 50 2Bunguran Timur Laut 750 900 - 0,5 80 0,6Bunguran Tengah 1670 4,2 - - - -Bunguran Selatan 125 450 - 0,3 900 -Serasan 240 300 - 0,4 250 1Subi 10 445 - - 135 -Serasan Timur 24 300 - - 56 -

2012 4403,5 6012,2 - 2,6 2881 5,22013 4403,5 6012,2 - 2,6 2881 5,2


Kecamatan Karet Kelapa Kelapa Sawit Kopi Cengkeh LadaMidai 30 950 - - 900 1Bunguran Barat 350 800 - 0,3 200 0,3Bunguran Utara 189 850 - 1 135 0,3Pulau Laut 5,5 350 - - 30 -Pulau Tiga 10 63 - - 145 -Bunguran Timur 1000 600 - 0,1 50 2Bunguran Timur Laut 750 900 - 0,5 80 0,6Bunguran Tengah 1670 4,2 - - - -Bunguran Selatan 125 450 - 0,3 900 -Serasan 240 300 - 0,4 250 1Subi 10 445 - - 135 -Serasan Timur 24 300 - - 56 -

2012 4403,5 6012,2 - 2,6 2881 5,22013 4403,5 6012,2 - 2,6 2881 5,2

Kecamatan Padi Jagung UbiKayu UbiJalar Talas Kacang TanahMidai - - 18 36 2,5 8Bunguran Barat 75,6 - 12 - 7 26Bunguran Utara - - 6 - 5 -Pulau Laut - - - - - -Pulau Tiga - 1 1 - - -Bunguran Timur 16,8 3 - - 1 -Bunguran Timur Laut - 1 18 - 4,5 -Bunguran Tengah 134 1 18 - 1 22Bunguran Selatan - 18 24 - 3,5 4Serasan - 10 48 - 7,5 16Subi 10,5 1 - - 0,5 -Serasan Timur 80,5 10 54 - 7,5 16

2012 317,4 45 199 36 40 922013 317,4 0 - 36 40 92

KABUPATEN NATUNAPotensi Ekonomi Wilayah

SEKTOR PERKEBUNANProduksi kelapa: 6012.2 ton/tahun ; dengan luas lahan 14005.5 HaProduksi karet: 4430.5 ton/tahun ; dengan luas lahan 3982,5 HaPotensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalahseluas 31064 Ha.

SEKTOR PERKEBUNANProduksi kelapa: 6012.2 ton/tahun ; dengan luas lahan 14005.5 HaProduksi karet: 4430.5 ton/tahun ; dengan luas lahan 3982,5 HaPotensi lahan untuk pengembangan komoditas perkebunan adalahseluas 31064 Ha.

SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTANvolume produksi perikanan tangkap mencapai 98.119,6 ton, dimanaKecamatan Bunguran Barat merupakan pemasok angka paling tinggiyaitu 27.383,9 ton. Potensi ikan yang ada di laut cina selatan antaralain Ikan palagis, Demersal, Karang Konsumsi, Udang Paneid,Lobster, dan Cumi.


Sumber : Indragiri Hilir Dalam Angka 2013



SEKTOR INDUSTRIPergerakan ekonomi masyarakat salah satu nya bisa dilihat daribergeraknya sektor industri. Data tahun 2012 yang diperolehmenunjukan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan tahunsebelumnya. Industri besar meningkat 173 persen, industri sedangmeningkat 139 persen, dan industri kecil meningkat 428 persen.Dengan adanya penambahan tempat indsutri maka jumlah tenagakerja pun makin meningkat.

SEKTOR INDUSTRIPergerakan ekonomi masyarakat salah satu nya bisa dilihat daribergeraknya sektor industri. Data tahun 2012 yang diperolehmenunjukan kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan tahunsebelumnya. Industri besar meningkat 173 persen, industri sedangmeningkat 139 persen, dan industri kecil meningkat 428 persen.Dengan adanya penambahan tempat indsutri maka jumlah tenagakerja pun makin meningkat.

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIANPotensi Pertambangan Kabupaten Natuna adalah salah satu sektor yang sangat mendukungpertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam era otonomi daerah. Kegiatan usahapenggalian di Kabupaten Natuna meliputi pasir, tanah liat, tanah urug, kerikil tanah, batugranit dan sirtu. Sedangkan pertambangan di kabupaten Natuna meliputi minyak mentahdan gas bumi. Produksi minyak mentah mengalami penurunan dari tahun sebelumnyasedangkan gas bumi mengalami kenaikan.

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIANPotensi Pertambangan Kabupaten Natuna adalah salah satu sektor yang sangat mendukungpertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam era otonomi daerah. Kegiatan usahapenggalian di Kabupaten Natuna meliputi pasir, tanah liat, tanah urug, kerikil tanah, batugranit dan sirtu. Sedangkan pertambangan di kabupaten Natuna meliputi minyak mentahdan gas bumi. Produksi minyak mentah mengalami penurunan dari tahun sebelumnyasedangkan gas bumi mengalami kenaikan.




C C

EK

I

B

L

B

K

K

KK

PELABUHAN SERASANGambaran Umum

U

A

BB

A. = DERMAGA E. = KANPEL I. = BEA CUKAI

B. = GUDANG F. = TERMINAL J. = RUMAH DINAS

C. = LAPANGAN G. = TPI ( PELELANGAN K. = RUMAH PENDUDUKPENUMPUKAN IKAN

D. = IMIGRASI H. = KARANTINA L. = JALAN PELABUHAN

U

A

C C

EK

I

B

L

B

B

K

K

KK

PELABUHAN SERASANKondisi Umum1. DERMAGA

Panjang : 70 M'Lebar : 8 MKedalaman : - 4 M LWSKonstruksi : BETONKapasitas : 100 T/M2Trestle : 24 X 4 M'Causeway : 43 x 5,5 MTahun Pembuatan : 1995Pemilik : DITJENHUBLAKondisi : 80 %

2. PINGGIRAN / TALUDPanjang : 80 M

3. ALUR PELAYARAN :Panjang : 2 MilLebar : 200 MeterKedalaman : - 6 M LWSPasang Tertinggi : - 9 M LWSPasang Terendah : - 7 M LWS

4. KOLAM PELABUHANLuas : -- M2/KM2Kedalaman : -- M LWSPasang Tertinggi : -- M LWSPasang Terendah : -- M LWS

5. GUDANGLuas : -- M2Kapasitas : -- T/M2Tahun Pembuatan : --Pemilik : --Konstruksi : --Kondisi : -- %

6. LAPANGAN PENUMPUKANLuas : 40 X 34 M2Kapasitas : -- T/M2Tahun Pembuatan : --Pemilik : --Kondisi : -- %

7. TERMINAL PENUMPANGLuas : -- M2Kapasitas : --- T/M2Tahun Pembuatan : --Pemilik : --Konstruksi : --Kondisi : -- %

1. DERMAGAPanjang : 70 M'Lebar : 8 MKedalaman : - 4 M LWSKonstruksi : BETONKapasitas : 100 T/M2Trestle : 24 X 4 M'Causeway : 43 x 5,5 MTahun Pembuatan : 1995Pemilik : DITJENHUBLAKondisi : 80 %





















PELABUHAN SERASANKondisi Umum

8. GEDUNG KANTORLuas : 100 M2Tahun Pembuatan : 1997Pemilik : DITJENHUBLAKonstruksi : BATUKondisi : 80 %

9. RUMAH DINASJumlah : -- UnitLuas : -- M2Tahun Pembuatan : --Pemilik : --Konstruksi : --Kondisi : -- %

10. HIRARKI PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN

Pelabuhan Nasional *)

11. MASTER PLAN PELABUHAN

Belum ada *)

12. a. DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHANPerairan : -- HaDaratan : -- Ha ( Dikuasai )

: -- Ha ( Hak Pengelolaan ): -- Ha ( Hak Pakai ): -- Ha ( dalam proses )

b. DAERAH LAINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHANPerairan : -- Ha

c. DITETAPKAN DENGAN SK.

13. JALAN MASUK PELABUHANa. Jalan dari / ke sentra-sentra industri / perdagangan

Kelas Jalan : --Panjang : 4 MLebar : -- MLapisan Permukaan : --

b. Jalan yang berada di lokasi pelabuhanKelas Jalan : --Panjang : -- M ( batas masuk pelabuhan s/d dermaga Ops )Lebar : --Lapisan Permukaan : --






Belum ada *)













Belum ada *)








14. REL KERETA API YANG BERADA DI PELABUHANPanjang : --Jenis Kegiatan : --

15. LISTRIKPLN : -- KvaInstalasi sendiri : -- Kva

16. AIRPAM : -- M3/MenitInstalasi sendiri : -- M3/Menit

17. PERALATAN BONGKAR MUATa. GEROBAK

18. ALAT - ALAT KANTORa. Komputer Jumlah : -- Unit

Merk : --Jenis : --Milik : --Kondisi : -- %

b. Mesin Tik Jumlah : 1 UnitMerk : OLLIVETIJenis : PORTABLE 18Milik : DITJENHUBLAKondisi : 60 %

c. Mobil/Motor Jumlah : -- UnitMerk : --Jenis : --Milik : --Kondisi : -- %

d. Brandkast Jumlah : -- UnitMerk : --Jenis : --Milik : --Kondisi : -- %

e. Bunker HSD : -- TonHSO : -- TonMDF : -- TonMFO : -- Ton











PELABUHAN SERASANKondisi Umum





















TANGGAPAN TERHADAPTANGGAPAN TERHADAPKERANGKA ACUAN KERJA (KAK)KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


TANGGAPAN TERHADAP KAKTanggapan Terhadap Lingkup Pekerjaan – Survey Topografi

1. Pada KAK hanya tertulis bahwa luasan pengukuran adalah sekitar 10 ha. Adapun dalamprakteknya perlu dijelaskan bahwa penggunaan survey topografi ini adalah sebagaipenentuan batas daratan dari pelabuhan yang bersangkutan. Sehingga luasan inisangat relative tergantung dari lokasi pelabuhan yang akan dikunjungi, luasan ini bisamelebihi dari angka yang tertulis di KAK.

2. Selain itu, perlu ditambahkan juga mengenai pengikatan titik referensi topografiterhadap keseluruhan survey hidro-oceanografi yang akan dijelaskan pada poinberikutnya. Pada konsepnya, pengukuran topografi ini harus diikatkan dengan titikpengamatan pasang surut pada survey hidro-oceanografi. Apabila tidak diikatkanmaka tidak akan bisa didapatkan hubungan antara elevasi daratan dan perairan.

1. Pada KAK hanya tertulis bahwa luasan pengukuran adalah sekitar 10 ha. Adapun dalamprakteknya perlu dijelaskan bahwa penggunaan survey topografi ini adalah sebagaipenentuan batas daratan dari pelabuhan yang bersangkutan. Sehingga luasan inisangat relative tergantung dari lokasi pelabuhan yang akan dikunjungi, luasan ini bisamelebihi dari angka yang tertulis di KAK.

2. Selain itu, perlu ditambahkan juga mengenai pengikatan titik referensi topografiterhadap keseluruhan survey hidro-oceanografi yang akan dijelaskan pada poinberikutnya. Pada konsepnya, pengukuran topografi ini harus diikatkan dengan titikpengamatan pasang surut pada survey hidro-oceanografi. Apabila tidak diikatkanmaka tidak akan bisa didapatkan hubungan antara elevasi daratan dan perairan.

KAJIAN LITERATURKAJIAN LITERATUR


UU No. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

RIPN - Kedudukan Dalam Kerangka Kerja MP3EI

MP3EI – Koridor Ekonomi Sumatera

RIPN – Kebijakan Pelabuhan Nasional1. Mendorong investasi swasta untuk mendukung rencana MP3EI.2. Mendorong persaingan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam

kegiatan usaha kepelabuhanan.3. Pemberdayaan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak

pengelolaan lahan daratan dan perairan.4. Terwujudnya integrasi perencanaan dimana harus mampu mengantisipasi

dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi.5. Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel,

untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarifjasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

6. Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin, dimanamemiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik sertamempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

7. Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, dimana PenyelenggaraPelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecilkemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim.

8. Mengembangkan sumber daya manusia, yang diarahkan untuk meningkatkanprofesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkatefisiensi.

1. Mendorong investasi swasta untuk mendukung rencana MP3EI.2. Mendorong persaingan untuk mewujudkan iklim persaingan yang sehat dalam

kegiatan usaha kepelabuhanan.3. Pemberdayaan peran Penyelenggara Pelabuhan sebagai pemegang hak

pengelolaan lahan daratan dan perairan.4. Terwujudnya integrasi perencanaan dimana harus mampu mengantisipasi

dinamika pertumbuhan kegiatan ekonomi.5. Menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat dan fleksibel,

untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan, mengatur prosedur penetapan tarifjasa kepelabuhanan yang lebih efisien, dan mengatasi kemungkinan kegagalan pasar.

6. Mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan terjamin, dimanamemiliki tingkat keselamatan kapal dan keamanan fasilitas pelabuhan yang baik sertamempunyai aset dan sumber daya manusia yang andal.

7. Meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, dimana PenyelenggaraPelabuhan harus lebih cermat dalam mitigasi lingkungan, guna memperkecilkemungkinan dampak pencemaran lingkungan maritim.

8. Mengembangkan sumber daya manusia, yang diarahkan untuk meningkatkanprofesionalisme dan kompetensi dalam upaya meningkatkan produktivitas dan tingkatefisiensi.

KRITERIA HIERARKI PELABUHANPP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

SKALA PELAYANANJANGKAUAN PELAYANANVOLUME ALIH MUATFUNGSI PENGUMPAN

PEDOMAN LOKASIPELABUHAN

- Kebijakan pemerintah yangmeliputi pemerataanpembangunan nasional danmeningkatkan pertumbuhanwilayah.

- Kesesuaian dengan Tata ruangwilayah provinsi dan pemerataanpembangunan antar provinsi.

- Kesesuaian dengan Tata Ruangwilayah kabupaten/kota danpemerataan serta peningkatanpembangunan kabupaten/kota.

- Kesesuaian dengan Tata ruangwilayah kabupaten/kota sertapemerataan dan peningkatanpembangunan kabupaten/kota.

- Kedekatan secara geografisdengan tujuan pasarinternasional.

- Berdekatan dengan pusatpertumbuhan wilayah ibukotaprovinsi dan kawasanpertumbuhan nasional.

- Pusat pertumbuhan ekonomidaerah.


JARAK DENGAN PELABUHANLAINNYA

JARAK DENGAN RUTEANGKUTAN LAUT LAINNYA

FASILITAS

KAPASITAS KAPAL YANGDILAYANIPEDOMAN PENGEMBANGAN

KRITERIAPELABUHAN

UTAMADalam negeri dan InternasionalAntar negara dan antar provinsijumlah besar

Dalam NegeriAntar provinsijumlah menengah

Dalam NegeriDalam Provinsijumlah terbatas

PELABUHANPENGUMPUL

PELABUHANPENGUMPAN REGIONAL

PELABUHANPENGUMPAN LOKAL

Dalam NegeriDalam Kabupaten/Kotajumlah terbatas

merupakan pengumpan bagipelabuhan utama dan pelabuhanpengumpul


Kemampuan pelabuhan dalammelayani kapal.

Memiliki jarak tertentu denganpelabuhan utama lainnya.

Mempunyai jarak tertentu denganpelabuhan pengumpul lainnya.

Jarak dengan pelabuhanpengumpan lainnya.

Jaringan jalan kabupaten/kotadan/atau jalur kereta apikabupaten/kota


Kedekatan dengan jalur pelayaranInternasional.

Memiliki luas daratan dan perairantertentu serta terlindung darigelombang.Mampu melayani kapal dengankapasitas tertentu.Jaringan jalan nasional dan/ataujalur kereta api nasional

Mempunyai jarak tertentuterhadap jalur/rute angkutan lautdalam negeri.Memiliki luas daratan dan perairantertentu serta terlindung darigelombang.Mampu melayani kapal dengankapasitas tertentu.Jaringan jalan nasional dan/ataujalur kereta api nasional

Luas daratan dan perairan.

Kemampuan pelabuhan dalammelayani kapal.Jaringan jalan provinsi dan/ataujalur kereta api provinsi.


SKALA PELAYANANJANGKAUAN PELAYANANVOLUME ALIH MUATFUNGSI PENGUMPAN

PEDOMAN LOKASIPELABUHAN

- Kebijakan pemerintah yangmeliputi pemerataanpembangunan nasional danmeningkatkan pertumbuhanwilayah.

- Kesesuaian dengan Tata ruangwilayah provinsi dan pemerataanpembangunan antar provinsi.

- Kesesuaian dengan Tata Ruangwilayah kabupaten/kota danpemerataan serta peningkatanpembangunan kabupaten/kota.

- Kesesuaian dengan Tata ruangwilayah kabupaten/kota sertapemerataan dan peningkatanpembangunan kabupaten/kota.

- Kedekatan secara geografisdengan tujuan pasarinternasional.

- Berdekatan dengan pusatpertumbuhan wilayah ibukotaprovinsi dan kawasanpertumbuhan nasional.



JARAK DENGAN PELABUHANLAINNYA

JARAK DENGAN RUTEANGKUTAN LAUT LAINNYA

FASILITAS

KAPASITAS KAPAL YANGDILAYANIPEDOMAN PENGEMBANGAN

KRITERIAPELABUHAN

UTAMADalam negeri dan InternasionalAntar negara dan antar provinsijumlah besar

Dalam NegeriAntar provinsijumlah menengah

Dalam NegeriDalam Provinsijumlah terbatas

PELABUHANPENGUMPUL

PELABUHANPENGUMPAN REGIONAL

PELABUHANPENGUMPAN LOKAL

Dalam NegeriDalam Kabupaten/Kotajumlah terbatas



Kemampuan pelabuhan dalammelayani kapal.

Memiliki jarak tertentu denganpelabuhan utama lainnya.

Mempunyai jarak tertentu denganpelabuhan pengumpul lainnya.


Jaringan jalan kabupaten/kotadan/atau jalur kereta apikabupaten/kota


Kedekatan dengan jalur pelayaranInternasional.

Memiliki luas daratan dan perairantertentu serta terlindung darigelombang.Mampu melayani kapal dengankapasitas tertentu.Jaringan jalan nasional dan/ataujalur kereta api nasional

Mempunyai jarak tertentuterhadap jalur/rute angkutan lautdalam negeri.Memiliki luas daratan dan perairantertentu serta terlindung darigelombang.Mampu melayani kapal dengankapasitas tertentu.Jaringan jalan nasional dan/ataujalur kereta api nasional


Kemampuan pelabuhan dalammelayani kapal.Jaringan jalan provinsi dan/ataujalur kereta api provinsi.


HIERARKI PELABUHAN PROVINSI KEPULAUANRIAU BERDASARKAN RIPN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungannomor : KP 414 Tahun 2013 tentang penetapanrencana induk pelabuhan nasional, hierarkipelabuhan Subi dan Serasan ditetapkan sebagaiberikut ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungannomor : KP 414 Tahun 2013 tentang penetapanrencana induk pelabuhan nasional, hierarkipelabuhan Subi dan Serasan ditetapkan sebagaiberikut ini.

METODOLOGIMETODOLOGIPEKERJAANPEKERJAAN

METODOLOGIMETODOLOGIPEKERJAANPEKERJAAN


METODOLOGI PEKERJAAN

PengumpulanData Eksisting(melalui survey

data primerdan sekunder)

4

PengumpulanData Eksisting(melalui survey

data primerdan sekunder)

Analisa danProyeksi Data

KebutuhanPengembangan

FasilitasPelabuhan

Zonasi danLayout PerTahapan

Pengembangan

RancanganDLKr/P

- Gambaran umumwilayah

- Data Operasional- Fasilitas Eksisting- Survey Batimetri,

topografi, ronalingkungan

- dll

- Analisisperkembanganwilayah

- Proyeksi arus barang- Proyeksi arus

penumpang- Proyeksi kunjungan

kapal

- Kebutuhan fasilitasdarat

- Kebutuhan fasilitasperairan

- Rekapitulasipengembangan pertahapan

- Layout pengemb. Jkpendek

- Layout pengemb. Jk.menengah

- Layout pengemb. Jk.Panjang

- Layout zonasiperairan

- Rancangan DLKrdarat

- Rancangan DLkrperairan

- Rancangan DLKp

TAHAP INVENTARISASI DATATAHAP INVENTARISASI DATAINVENTARISASI DATA DAN INFORMASI MELIPUTI DATA YANG DIPEROLEH MELALUI STUDIKEPUSTAKAAN/LITERATUR (DATA SEKUNDER) DAN MELALUI SURVEY LAPANGAN (DATAPRIMER)

1. DATA FISIK DASAR

2. DATA TEKNIS DAN OPERASIONAL KEPELABUHANAN

3. DATA PEREKONOMIAN DAN KEPENDUDUKAN

4. DATA KEBIJAKAN DAERAH SETEMPAT4. DATA KEBIJAKAN DAERAH SETEMPAT

5. SURVEY BATIMETRI

6. SURVEY TOPOGRAFI

5. SURVEY HIDROOCEANOGRAFI

TAHAP INVENTARISASI DATA DANTELAAH AWAL (DESK STUDY)

Kebutuhan Data Sekunder.No Kebutuhan Data Sumber Data Lokasi Pengambilan

1 Kebijakan Pemerintaha. Tatanan kepelabuhan Nasional Kemenhubb. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Bappeda Provinsi Kepulauan Riauc. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bappeda Kabupaten Natunad. Jaringan Prasarana Transportasi Bappeda Kabupaten Natunae. MP3EI Bappeda Kabupaten Natunaf. Informasi mengenai daerah rawan bencana RPJP Kabupaten Natuna

2 Data Sosial Ekonomi Wilayaha. Tatanan kepelabuhan Nasional BPS (Kab.Natuna dalam Angka)b. Data Perumbuhan Ekonomi daerah BPS (Kab.Natuna dalam Angka)c. Produk Domestik Bruto (PDRB) BPS (Kab.Natuna dalam Angka)d. Data ekspor dan impor BPS (Kab.Natuna dalam Angka)e. Profil Potensi Investasi dan Perkembangan Industri BPS (Kab.Natuna dalam Angka)f. Potensi komoditas unggul dan Pariwisata BPS (Kab.Natuna dalam Angka)g. Kondisi sosial ekonomi dan Lingkungan BPS (Kab.Natuna dalam Angka)

3 Data Fisiografi, Topografi, dan Meteorologia. Peta Topografi Bakosurtanalb. Peta Bathimetric. Data Hidrooseanografid. Peta tataguna lahane. Data status kepemilikan lahanf. Data meteorologi dan Klimatologig. Informasi mengenai daerah Konservasi KKJI Kementrian Kelautan dan Perikanan

4 Dokumen/hasil studi terdahulu yang terkait.5 Kondisi ekisting fasilitas pelabuhan

a. Data fasilitas pelabuhanb. Data layout ekisting pelabuhanc. Data sarana bantu navigasi Pelayaran ( SBNP)d. Data SDM pelabuhan

6 Data Operasional Pelabuhana. Jumlah ship callb. Volume pergerakan barangc. Jumlah pergerakan penumpangd. Rute/jaringan pelayarane. Tipe/jenis kapal yang beroperasi

Darijakarta

No Kebutuhan Data Sumber Data Lokasi Pengambilan1 Kebijakan Pemerintah

a. Tatanan kepelabuhan Nasional Kemenhubb. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Bappeda Provinsi Kepulauan Riauc. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bappeda Kabupaten Natunad. Jaringan Prasarana Transportasi Bappeda Kabupaten Natunae. MP3EI Bappeda Kabupaten Natunaf. Informasi mengenai daerah rawan bencana RPJP Kabupaten Natuna

2 Data Sosial Ekonomi Wilayaha. Tatanan kepelabuhan Nasional BPS (Kab.Natuna dalam Angka)b. Data Perumbuhan Ekonomi daerah BPS (Kab.Natuna dalam Angka)c. Produk Domestik Bruto (PDRB) BPS (Kab.Natuna dalam Angka)d. Data ekspor dan impor BPS (Kab.Natuna dalam Angka)e. Profil Potensi Investasi dan Perkembangan Industri BPS (Kab.Natuna dalam Angka)f. Potensi komoditas unggul dan Pariwisata BPS (Kab.Natuna dalam Angka)g. Kondisi sosial ekonomi dan Lingkungan BPS (Kab.Natuna dalam Angka)

3 Data Fisiografi, Topografi, dan Meteorologia. Peta Topografi Bakosurtanalb. Peta Bathimetric. Data Hidrooseanografid. Peta tataguna lahane. Data status kepemilikan lahanf. Data meteorologi dan Klimatologig. Informasi mengenai daerah Konservasi KKJI Kementrian Kelautan dan Perikanan

4 Dokumen/hasil studi terdahulu yang terkait.5 Kondisi ekisting fasilitas pelabuhan

a. Data fasilitas pelabuhanb. Data layout ekisting pelabuhanc. Data sarana bantu navigasi Pelayaran ( SBNP)d. Data SDM pelabuhan

6 Data Operasional Pelabuhana. Jumlah ship callb. Volume pergerakan barangc. Jumlah pergerakan penumpangd. Rute/jaringan pelayarane. Tipe/jenis kapal yang beroperasi

TAHAP ANALISA DATATAHAP ANALISA DATAANALISA ADALAH KEGIATAN TELAAHAN DATA DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANAINDUK PELABUHAN.ANALISIS YANG TEPAT DAN MEMADAI ADALAH ANALISIS YANG SESUAI DENGAN TUJUANDAN SASARAN PERENCANAAN

1. ANALISIS HINTERLAND2. ANALISIS PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT3. ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN4. ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN :

a. ANALISIS TEKNISb. ANALISIS OPERASIONALc. ANALISIS ANGKUTAN LAUTd. ANALISIS EKONOMI DAN FINANSIALe. ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA DAN TAHAPAN

1. ANALISIS HINTERLAND2. ANALISIS PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT3. ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN4. ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN :

a. ANALISIS TEKNISb. ANALISIS OPERASIONALc. ANALISIS ANGKUTAN LAUTd. ANALISIS EKONOMI DAN FINANSIALe. ANALISIS KEBUTUHAN BIAYA DAN TAHAPAN

Fasilitas pokok Pelabuhan laut terdiri dari :

1. Dermaga;2. Gudang lini 1;3. Lapangan penumpukan lini 1;4. Terminal penumpang;5. Terminal peti kemas;6. Terminal ro-ro;7. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;8. Fasilitas bunker;9. Fasilitas pemadam kebakaran;10. Fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan Beracun (B3);11. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN PELABUHANAnalisa Kebutuhan Fasilitas

Fasilitas penunjang Pelabuhan laut terdiri dari :

1. Dermaga;2. Gudang lini 1;3. Lapangan penumpukan lini 1;4. Terminal penumpang;5. Terminal peti kemas;6. Terminal ro-ro;7. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;8. Fasilitas bunker;9. Fasilitas pemadam kebakaran;10. Fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan Beracun (B3);11. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP).

1. Kawasan perkantoran;2. Fasilitas pos dan telekomunikasi;3. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;4. Instalasi Air Bersih, Listrik, Dan Telekomunikasi;5. Jaringan jalan dan rel kereta api;6. Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;7. Areal pengembangan pelabuhan;8. Tempat tunggu kendaraan bermotor;9. Kawasan perdagangan;10. Kawasan industri; dan11. Fasilitas umum lainnya.

Kebutuhan Pokok Fasilitas Perairan, antara lain :

1. Alur-pelayaran;2. Perairan tempat labuh;3. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;4. Perairan tempat alih muat kapal;5. Perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun

(B3);6. Perairan Untuk Kegiatan Karantina;7. Perairan alur penghubung intrapelabuhan;8. Perairan pandu; dan9. Perairan untuk kapal pemerintah.

TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN PELABUHANAnalisa Kebutuhan Fasilitas

Zona Laut

Kebutuhan Penunjang Fasilitas Perairan, yaitu :

1. Alur-pelayaran;2. Perairan tempat labuh;3. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;4. Perairan tempat alih muat kapal;5. Perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun

(B3);6. Perairan Untuk Kegiatan Karantina;7. Perairan alur penghubung intrapelabuhan;8. Perairan pandu; dan9. Perairan untuk kapal pemerintah.

1. Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;2. Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;3. Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);4. Perairan tempat kapal mati;5. Perairan untuk keperluan darurat; dan6. perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.

TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN PELABUHANPerhitungan Lebar Alur

No. Pemanfaatan Alur Kondisi Alur Lebar Alur

1 Satu Jalur kapal tidak berpapasan 5 W

2 Dua jalur dan alur relatif panjang kapal sering berpapasan (frekuensilalu lintas kapal cukup banyak)

7 W + 30 M

kapal jarang berpapasan (frekuensilalu lintas kapal relatif sedikit)

4 W + 30 M

3 Dua jalur dan alur melengkung kapal sering berpapasan 9 W + 30 M

kapal jarang berpapasan 6 W + 30 M

Sumber: Petunjuk Teknis Penyusunan RIP Kementerian Perhubungan

Ket : W = lebar kapal rencana (dalam meter)

No. Pemanfaatan Alur Kondisi Alur Lebar Alur

1 Satu Jalur kapal tidak berpapasan 5 W

2 Dua jalur dan alur relatif panjang kapal sering berpapasan (frekuensilalu lintas kapal cukup banyak)

7 W + 30 M

kapal jarang berpapasan (frekuensilalu lintas kapal relatif sedikit)

4 W + 30 M

3 Dua jalur dan alur melengkung kapal sering berpapasan 9 W + 30 M

kapal jarang berpapasan 6 W + 30 M

Sumber: Petunjuk Teknis Penyusunan RIP Kementerian Perhubungan

Ket : W = lebar kapal rencana (dalam meter)

TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN PELABUHANPerhitungan Kebutuhan Area Perairan

R = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk labuh per kapalLuas areal berlabuh = jumlah kapal x p x R2 L = Panjang kapal yang berlabuh

D = Kedalaman airR = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk labuh per kapal

Luas areal Alih Muat Kapal = jumlah kapal x p x R2 R = Panjang kapal yang berlabuhD = Kedalaman air

A = 1,8L x 1,5L A = luas perairan untuk tempat sandar kapal per 1 kapalLuas Areal Tempat Sandar Kapal = jumlah kapal x A L = Panjang kapal

D = 2 L D = diameter areal kolam putarLuas areal Kolam Putar = jumlah kapal x ( p x D2)/4 L = Panjang kapal maksimum

A = W X L A = luas areal alurW = 9B + 30 METER W = lebar alur

L = panjang alur pemanduan dan penundaanB = lebar kapal maksimum

Areal Keperluan Keadaan Darurat

A = W x L A = Luas areal lautW = 9B + 30 Meter W = Lebar alur

L = Panjang alur (draft kapal d 1,1D); Full draft kapalD = Lebar kapal maksimum



R = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk pindah labuh kapalLuas areal Pindah Labuh kapal = jumlah kapal x A L = Panjang kapal maksimum

D = Kedalaman airAreal Percobaan BerlayarAreal Perairan Wajib PanduAreal Fasilitas Pembangunan Dan Pemeliharaan

Fairway

Areal Pindah Labuh Kapal

Faktor yang perlu diperhatikan adalah kecelakaan kapal, kebakarankapal, kapal kandas dan lain-lain. Salvage area diperkirakan luasnya50% dari luas areal pindah labuh kapal.

Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal rencanaFaktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi alur, ukuran kapal danFaktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal maksimum yang

Areal Tempat Berlabuh

Areal Alih Muat Kapal

Areal Tempat Sandar Kapal

Areal Kolam Putar

Areal Pemanduan Dan Penundaan

Alur Pelayaran

R = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk labuh per kapalLuas areal berlabuh = jumlah kapal x p x R2 L = Panjang kapal yang berlabuh

D = Kedalaman airR = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk labuh per kapal

Luas areal Alih Muat Kapal = jumlah kapal x p x R2 R = Panjang kapal yang berlabuhD = Kedalaman air

A = 1,8L x 1,5L A = luas perairan untuk tempat sandar kapal per 1 kapalLuas Areal Tempat Sandar Kapal = jumlah kapal x A L = Panjang kapal

D = 2 L D = diameter areal kolam putarLuas areal Kolam Putar = jumlah kapal x ( p x D2)/4 L = Panjang kapal maksimum

A = W X L A = luas areal alurW = 9B + 30 METER W = lebar alur

L = panjang alur pemanduan dan penundaanB = lebar kapal maksimum

Areal Keperluan Keadaan Darurat





R = L + 6D + 30 METER R = Jari-jari areal untuk pindah labuh kapalLuas areal Pindah Labuh kapal = jumlah kapal x A L = Panjang kapal maksimum

D = Kedalaman airAreal Percobaan BerlayarAreal Perairan Wajib PanduAreal Fasilitas Pembangunan Dan Pemeliharaan

Fairway

Areal Pindah Labuh Kapal

Faktor yang perlu diperhatikan adalah kecelakaan kapal, kebakarankapal, kapal kandas dan lain-lain. Salvage area diperkirakan luasnya50% dari luas areal pindah labuh kapal.

Faktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal rencanaFaktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi alur, ukuran kapal danFaktor yang perlu diperhatikan adalah ukuran kapal maksimum yang

Areal Tempat Berlabuh

Areal Alih Muat Kapal

Areal Tempat Sandar Kapal

Areal Kolam Putar

Areal Pemanduan Dan Penundaan

Alur Pelayaran

TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN PELABUHANPerhitungan Kebutuhan Area Kolam Putar

Kondisi Laut Radius/jari-jaridan Angin ® dalam meter

Baik L + 6DBuruk L + 6D + 30 MBaik L + 4,5D

Buruk L + 4,5D + 30 Mpada dua titik (mooring with twoanchors front and rear)

Pola segi empat panjang L + 50 Mdimana L/2

pada satu titik buoy L + 25 MKet : D = kedalaman laut

L = panjang kapalSumber: Petunjuk Teknis Penyusunan RIP Kementerian Perhubungan

2Menunggu di laut (off shore)dengan Buoy

No. Tujuan Berlabuh Metode Bertambat

1Menunggu di laut (off shore)dengan jangkar

pada satu titik (swinging mooring)

pada dua titik (mooring with twoanchors)

Kondisi Laut Radius/jari-jaridan Angin ® dalam meter

Baik L + 6DBuruk L + 6D + 30 MBaik L + 4,5D

Buruk L + 4,5D + 30 Mpada dua titik (mooring with twoanchors front and rear)

Pola segi empat panjang L + 50 Mdimana L/2

pada satu titik buoy L + 25 MKet : D = kedalaman laut

L = panjang kapalSumber: Petunjuk Teknis Penyusunan RIP Kementerian Perhubungan

2Menunggu di laut (off shore)dengan Buoy

No. Tujuan Berlabuh Metode Bertambat

1Menunggu di laut (off shore)dengan jangkar

pada satu titik (swinging mooring)

pada dua titik (mooring with twoanchors)

Contoh rencana layout

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHANPembuatan Alternatif/Konsep Tata Letak Fasilitas Pengembangan

DLKRDLKR

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR), Meliputi :• Daratan (Pokok + Penunjang)• Perairan (Pokok++) ; kegiatan alur-pelayaran, tempatlabuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untukkebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatanpemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lainsesuai dengan kebutuhan.


PERAIRAN

DARATAN

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHANPenyusunan Rencana Tata Guna Lahan dan Zona DLKr dan DLKp



Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP),Meliputi :a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;b. keperluan keadaan darurat;c. penempatan kapal mati;d. percobaan berlayar;e. kegiatan pemanduan kapal;f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapalg. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) ;• Keselamatan Pelayaran• Perairan diluar Perairan DLKR

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP),Meliputi :a. alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan;b. keperluan keadaan darurat;c. penempatan kapal mati;d. percobaan berlayar;e. kegiatan pemanduan kapal;f. fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapalg. pengembangan pelabuhan jangka panjang.

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) ;• Keselamatan Pelayaran• Perairan diluar Perairan DLKR

Sumber : PP No. 61 Tahun 2009

DLKP

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHANKegiatan ini pada prinsipnya merupakan hasil akhir dari pelaksanaan pelaksanaan,yaitu sebuah Rencana Induk Pelabuhan Laut Sungai Guntung yang berisi antaralain:

1. Strategi Dan Kebijakan Pengembangan/Pembangunan2. Layout Tata Letak Fasilitas Pengembangan/Pembangunan3. Tata Guna Lahan Fasilitas Pengembangan/Pembangunan4. Tahapan Pengembangan/Pembangunan untuk 5, 10, 20 Tahun5. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan/Pembangunan6. Koordinat Tata Letak Fasilitas Pengembangan/Pembangunan7. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)9. Tinjauan Lingkungan Terhadap Pengembangan/Pembangunan

Kegiatan ini pada prinsipnya merupakan hasil akhir dari pelaksanaan pelaksanaan,yaitu sebuah Rencana Induk Pelabuhan Laut Sungai Guntung yang berisi antaralain:

1. Strategi Dan Kebijakan Pengembangan/Pembangunan2. Layout Tata Letak Fasilitas Pengembangan/Pembangunan3. Tata Guna Lahan Fasilitas Pengembangan/Pembangunan4. Tahapan Pengembangan/Pembangunan untuk 5, 10, 20 Tahun5. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan/Pembangunan6. Koordinat Tata Letak Fasilitas Pengembangan/Pembangunan7. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)9. Tinjauan Lingkungan Terhadap Pengembangan/Pembangunan

ORGANISASIORGANISASIPELAKSANA PEKERJAANPELAKSANA PEKERJAAN

ORGANISASIORGANISASIPELAKSANA PEKERJAANPELAKSANA PEKERJAAN


ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN

RENCANARENCANAKERJAKERJA

RENCANARENCANAKERJAKERJA


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4I. TAHAP PERSIAPAN1 Studi Literatur Awal minggu 1

2 Penjabaran Detail Pokok Pekerjaan minggu 1

3 Persiapan Personil dan Peralatan minggu 2

4 Penyusunan Rencana Kerja Terinci minggu 2

II. TAHAP INVENTARISASI DATA DAN TELAAH AWAL1 Inventarisasi Data minggu 4

2 Telaah Awal (Desk Study) minggu 3

III. TAHAP SURVEY PENDAHULUAN (RECONNAISSANCE SURVEY) minggu 1

IV. TAHAP SURVEY LAPANGAN1 Survey Topografi dan Batimetri minggu 3

2 Survey Hidro-oseanografi minggu 3

3 Survey Permintaan Jasa Angkutan Laut minggu 2

4 Identifikasi Kondisi Lingkungan minggu 2

V. TAHAP PENGOLAHAN DATA1 Pengolahan Dan Penggambaran Topografi dan Batimetri minggu 4

2 Pengolahan Data Hidro-oseanografi minggu 3

3 Pengolahan Data Identifikasi Kondisi Lingkungan minggu 4

VI. TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PELABUHAN1 Kajian Aspek Teknis minggu 8

2 Kajian Aspek Operasional minggu 8

3 Analisa Potensi Ekonomi Wilayah minggu 4

4 Analisa Permintaan Jasa Angkutan Laut minggu 4

5 Analisa Kebutuhan Fasilitas minggu 6

6 Kajian Kondisi Lingkungan minggu 14

7 Pembuatan Alternatif Konsep Tata Letak Fasilitas Pengembangan minggu 4

8 Analisa Ekonomi Finansial minggu 10

VII. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN1 Perumusan Strategi dan Kebijakan Pengembangan minggu 10

2 Layout Tata Letak Fasilitas Pengembangan Terpilih minggu 10

3 Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Pengembangan minggu 10

4 Penyusunan Rencana Tahapan Pengembangan minggu 10

5 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan minggu 11

6 Penyusunan Tinjauan Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan minggu 9

7 Rencana Induk Pelabuhan minggu 10

VIII. TAHAP PELAPORAN DAN DISKUSIPELAPORAN

1 Laporan Pendahuluan set 10

2 Laporan Antara set 10

3 Laporan Akhir Sementara set 10

4 Laporan Akhir set 20

5 Ringkasan Laporan Akhir set 20

6 Dokumen Kompilasi Dan Analisis Data set 20

7 Album Gambar Rencana A3 set 5

8 Soft Copy dalam CD keping 5

9 Soft Copy dalam Flash Disk buah 1

DISKUSI1 Laporan Pendahuluan 1

2 Laporan Antara 1

3 Laporan Akhir Sementara 1

No Kegiatan Satuan VolumeBulan

KetI II III IV V VI

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I. TAHAP PERSIAPAN1 Studi Literatur Awal minggu 1

2 Penjabaran Detail Pokok Pekerjaan minggu 1

3 Persiapan Personil dan Peralatan minggu 2

4 Penyusunan Rencana Kerja Terinci minggu 2

II. TAHAP INVENTARISASI DATA DAN TELAAH AWAL1 Inventarisasi Data minggu 4

2 Telaah Awal (Desk Study) minggu 3

III. TAHAP SURVEY PENDAHULUAN (RECONNAISSANCE SURVEY) minggu 1

IV. TAHAP SURVEY LAPANGAN1 Survey Topografi dan Batimetri minggu 3

2 Survey Hidro-oseanografi minggu 3

3 Survey Permintaan Jasa Angkutan Laut minggu 2

4 Identifikasi Kondisi Lingkungan minggu 2

V. TAHAP PENGOLAHAN DATA1 Pengolahan Dan Penggambaran Topografi dan Batimetri minggu 4

2 Pengolahan Data Hidro-oseanografi minggu 3

3 Pengolahan Data Identifikasi Kondisi Lingkungan minggu 4

VI. TAHAP ANALISA PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PELABUHAN1 Kajian Aspek Teknis minggu 8

2 Kajian Aspek Operasional minggu 8

3 Analisa Potensi Ekonomi Wilayah minggu 4

4 Analisa Permintaan Jasa Angkutan Laut minggu 4

5 Analisa Kebutuhan Fasilitas minggu 6

6 Kajian Kondisi Lingkungan minggu 14

7 Pembuatan Alternatif Konsep Tata Letak Fasilitas Pengembangan minggu 4

8 Analisa Ekonomi Finansial minggu 10

VII. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA INDUK PELABUHAN1 Perumusan Strategi dan Kebijakan Pengembangan minggu 10

2 Layout Tata Letak Fasilitas Pengembangan Terpilih minggu 10

3 Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Pengembangan minggu 10

4 Penyusunan Rencana Tahapan Pengembangan minggu 10

5 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengembangan minggu 11

6 Penyusunan Tinjauan Lingkungan Terhadap Rencana Pengembangan minggu 9

7 Rencana Induk Pelabuhan minggu 10

VIII. TAHAP PELAPORAN DAN DISKUSIPELAPORAN

1 Laporan Pendahuluan set 10

2 Laporan Antara set 10

3 Laporan Akhir Sementara set 10

4 Laporan Akhir set 20

5 Ringkasan Laporan Akhir set 20

6 Dokumen Kompilasi Dan Analisis Data set 20

7 Album Gambar Rencana A3 set 5

8 Soft Copy dalam CD keping 5

9 Soft Copy dalam Flash Disk buah 1

DISKUSI1 Laporan Pendahuluan 1

2 Laporan Antara 1

3 Laporan Akhir Sementara 1

No Kegiatan Satuan VolumeBulan

KetI II III IV V VI

1. Perbaikan METODOLOGI dan RENCANA KERJA sesuai masukan padaPaparan Awal;

2. Tahap Survey Pendahuluan (Reconnaissance Survey);3. Diskusi Internal Tim;4. Persiapan tim survei;5. Melakukan survei instansi dan lapangan (Primer);6. Pengolahan dan Kompilasi Data ;7. Asistensi dan diskusi Informasi dengan Tim Teknis;8. Analisis Awal; dan9. Persiapan Laporan Antara



RENCANA KERJA SELANJUTNYA1. Perbaikan METODOLOGI dan RENCANA KERJA sesuai masukan pada

Paparan Awal;2. Tahap Survey Pendahuluan (Reconnaissance Survey);3. Diskusi Internal Tim;4. Persiapan tim survei;5. Melakukan survei instansi dan lapangan (Primer);6. Pengolahan dan Kompilasi Data ;7. Asistensi dan diskusi Informasi dengan Tim Teknis;8. Analisis Awal; dan9. Persiapan Laporan Antara



Darijakarta

Ke Tarempa

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KelasIII

Tarempa

Foto-foto Kegiatan Pra Pendahuluan

KEGIATAN SOSIALISASIKEGIATAN RIP SUBI DANSERASAN ANTARA TEAMLEADER (EKA OKTARIYANTON.) DENGAN KEPALA KUPPTAREMPA (SYAHRINALDI S.SoS)DAN STAFF KUPP TAREMPA(BAPAK ACHMAD BERLIAN)

Kantor Badan Pusat Statistik KabupatenKepulauan Anambas

Jadwal Kapal KM. Lawit

KUPP

Kondisi saranadan prasarana

Laut

Permasalahanterkait saranadan prasarana

Alternatif solusiTerkait

permasalahan

KANTORKESYAHBANDARAN

Permasalahankeselamatan dan

keamananpelayaran

Alternatif solusipermasalahan

terkait

Saran danHarapan ke

depan

DISHUB, BAPPEDADAN INSTANSI

TERKAIT LAINNYA


pelabuhan


permasalahan

Permasalahandan status lahan

pelabuhan

OPERATOR KAPAL


pelabuhan

KondisiOperasional

Armadan danDermaga


permasalahan

PENGGUNA JASA(USERS)

Permasalahansarana danprasaranapelabuhan


permasalahan

Harapanterhadap

transportasipenyeberangan

Muspika dan TokohMasyarakat


pelabuhan

Dampaklingkungan dan

sosial bagimasyarakat

Status lahanpelabuhan dan

sekitarnya

RENCANA KERJA SELANJUTNYAWawancara


permasalahan

Status lahan danKelembagaan

Saran danHarapan

RencanaPengembangan(jangka pendek,menengah dan

panjang)

Saran danHarapan ke

depan

Permasalahandan status lahan

pelabuhan

RencanaPengembangan


permasalahan

Harapanterhadap

transportasipenyeberangan

Status lahanpelabuhan dan

sekitarnya

Saran danmasukan bagi

pelabuhan

Point wawancara

Responden

presentasi pendahuluan rip subi dan serasan

Documents