praktikpemeliharaandata pendaftarantanah … · 2020-02-27 · kepada1(satu)orangpenerima warisan,...
TRANSCRIPT
i
MODUL MATA KULIAHMKK .. -2 SKS/MODUL 1 - 13
PRAKTIK PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH(Pendaftaran Tanah 3)
TJAHJO ARIANTOAKUR NURASA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IVYOGYAKARTA
2019
ii
Hak Cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-UndangHak Penerbitan pada Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan NasionalKode Pos 55293, www.stpn.ac.id Telp (0274) 587239Indonesia
Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentukapapun, tanpa izin dari penulis dan penerbit
Edisi PertamaCetakan Pertama, September 2019
Penelaah Materi Tim STPNPengembang Desain Instruksional .........................Desain Cover ……………….Lay-Outer .........................Copy-Editor ……………….Ilustrator ……………….
Tjahjo Arianto, Akur NurasaMateri Pokok Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;1-11;MKK - /3 SKS/Tjahjo Arianto, Akur Nurasa Cet.1Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (0274)55293; 13 modul
ISBN :
Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran TanahJudul
iii
KATA PENGANTAR
Modul Mata Kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ini merupakan
salah satu dari sejumlah bahan ajar bagi mata kuliah pada Program Diploma IV Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional. Bahan ajar ini disusun sebagai media untuk membangun
sebagian dari kompetensi mahasiswa pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Muatan
bahan ajar ini merupakan bahan untuk praktik mata kuliah Pemeliharaan Data Pendaftaran
Tanah.
Kepada para penyusun yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya dalam
penulisan bahan ajar ini, tidak lupa diucapkan terima kasih. Disadari bahwa masih banyak
yang harus diperbaiki agar modul ini lebih dapat memenuhi kebutuhan pembaca, khususnya
yang menekuni bidang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu kritik, tanggapan, dan saran-
saran penyempurnaan lebih lanjut masih sangat diharapkan dari para pengguna yang
membutuhkannya.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan hikmah dan hidayah Nya
dalam pengabdian kita di dunia pendidikan, dalam proses belajar mengajar khususnya di
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Yogyakarta, Agustus 2019
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S
NIP. 19640815 199303 1 004
iv
SEKAPUR SIRIH/ PENDAHULUAN
Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka modul
mata kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ini bisa tersusun.
Modul mata kuliah praktik yang merupakan salah satu bagian dari bahan ajar ini
digunakan untuk melengkapi bahan ajar lainnya selain referensi yang bisa didapat dari buku-
buku yang terkait dengan materi kuliah Pendaftaran Tanah pada Program Diploma IV
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Mata kuliah yang berbobot 2 SKS ini perlu dilengkapi
dengan buku materi pokok berisi 13 modul prkatiksebagai kelengkapan dari pemahaman
mahasiswa atas materi mata kuliah tersebut.
Mata kuliah Praktik Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah memberikan pengetahuan
tentang tata cata perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah terdaftar agar informasi
yang tersaji pada Buku Tanah sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Setelah mempelajari
mata kuliah ini atau capain pembelajaran, mahasiswa harus mampu untuk menyajikan
perubahan data pendaftaran tanah pada Daftar Umum pendaftaran tanah khususnya pada
Daftar Isian 205 dan Daftar Isian 206 dan Daftar Isian 207, untuk mencapai tujuan tersebut,
mata kuliah praktik berbobot 2 SKS ini disajikan dalam buku materi pokok yang berisi 13
( tigabelas) modul praktik termasuk materi ujian tengan semester dan akhir semester, dengan
urutan sebagai berikut :
1. Praktik 1 : PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUK PEMELIHARAAN
DATA PENDAFTARAN TANAH
2. Praktik 2 : PENDAFTARAN HAK KARENA JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR DAN HIBAH
3. Praktik 3 : PENDAFTARAN HAK KARENA PEWARISAN DAN HIBAH
WASIAT
4. Praktik 4 : PENDAFTARAN HAK KARENA LELANG
5. Praktik 5 : PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEMASUKAN
DALAM PERUSAHAAN, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN
PERSEROAN ATAU KOPERASI
v
6. Praktik 6 : PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN, ROYA DAN CESI
7. Praktik 7 : RESPONSI TENGAH SEMESTER
8. Praktik 8 : PENDAFTARAN TANAH WAKAF
9. Praktik 9 : PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAM
PERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKAN PUTUSAN ATAU
PENETAPAN PENGADILAN
10. Praktik 10 : PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI
11. Praktik 11 : HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
12. Praktik 12 : PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN
13. Praktik 13 : RESPONSI AKHIR SEMESTER
Bahan praktik dan responsi adalah Daftar Isian (DI) 205, DI 206 dan DI 207.
Setiap akhir modul praktik sebagai test formatif mahasiswa diminta mengisi DI 205,
DI 206 sesuai topik dengan mensimulasikan dirinya sebagai Kepala Kantor
Pertanahan.
Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional beserta segenap pimpinan, atas segala fasilitas yang telah diberikan demi
tersusunnya modul mata kuliah ini. Tidak tertutup kemungkinan karena
keterbatasan yang ada, modul ini disusun dengan kekurang sempurnaan penyusun
dalam rangka penyelesaiannya. Oleh karena itu segala masukan dan saran sangat
penyusun harapkan untuk menyempurnakan modul yang sederhana ini.
Semoga modul ini bisa bermanfaat terutama dari segi keilmuan yang
berkaitan dengan materi Praktik Pendaftaran Tanah, khususnya bagi para pemakai
yang membutuhkannya.
Yogyakarta, Agustus 2019
Penyusun
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………KATA PENGANTAR……………………………………………………SEKAPUR SIRIH / PENDAHULUAN …………………DAFTAR ISI …………………………………………………
PRAKTIK 1 : PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUK PEMELIHARAAN DATAPENDAFTARAN TANAH
PRAKTIK 2 : PENDAFTARAN HAK KARENA JUAL BELI, TUKARMENUKAR DAN HIBAH
PRAKTIK 3 : PENDAFTARAN HAK KARENA PEWARISAN DAN HIBAHWASIAT
PRAKTIK 4 : PENDAFTARAN HAK KARENA LELANG
PRAKTIK 5 : PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PEMASUKANDALAM PERUSAHAAN, PENGGABUNGAN ATAUPELEBURAN PERSEROAN ATAU KOPERASI
PRAKTIK 6 : PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN, ROYA DAN CESI
PRAKTIK 7 : RESPONSI TENGAH SEMESTER
SETELAH UJIAN TENGAN SEMESTER
PRAKTIK 8 : PENDAFTARAN TANAH WAKAF
PRAKTIK 9 : PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAMPERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKANPUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN. ………………
PRAKTIK 10 : PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI. ………………..
PRAKTIK 11 : HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN. …………
PRAKTIK 12 : PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN . ……
PRAKTIK 13 : RESPONSI AKHIR SEMESTER. ……………………..
DAFTAR PUSTAKA. …………………………………………………..
Hal.iiiiiiiv
1
9
19
32
39
51
61
63
72
76
87
96
116118
1
PENGECEKAN SERTIPIKAT UNTUKPEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
A. Pengecekan Sertipikat Untuk Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya harus sesuai
dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir. Setiap fakta
hukum yang terjadi pada suatu bidang tanah harus segera atau langsung dicatat pada
buku tanah sedapat mungkin dicatat pada sertipikatnya untuk memenuhi asas
publisitas pendaftaran tanah. Informasi mutakhir yang harus tersaji antara lain
peralihan hak, pelepasan hak, hapusnya hak, hapusnya pendaftaran hak, pembebanan
hak, roya, blokir, sengketa, dalam perkara di Pengadilan, sita jaminan, putusan
pengadilan, dan pemisahan, pemecahan, penggabungan bidang tanah.
Informasi pada Buku Tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan harus sama
dengan informasi pada sertipikat yang dibawa oleh pemilik tanah. Pengecekan
sertipikat bermaksud untuk mengetahui apakah informasi pada sertipikat sama dengan
informasi pada Buku Tanah, sekaligus apakah sertipikat tersebut dibuat atau
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Pengecekan sertipikat ini diatur Pasal 97
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. sebagai berikut:
(1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebananhak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun PPAT wajibterlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenaikesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yangbersangkutan dengan daftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat denganmemperlihatkan sertipikat asli.
(2) Pemeriksaan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiappembuatan akta oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan aktapemindahan atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalamrangka pemasaran hasil pengembangan oleh perusahaan real estat, kawasan industridan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan sertipikat tanah induk satukali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan menganggap perlu pemeriksaansertipikat ulang.
(3) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabatyang ditunjuk membubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat:“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”pada halaman perubahan sertipikat asli kemudian diparaf dan diberitanggal pengecekan.
PRAKTIK# 1
2
(4) Pada halaman perubahan buku tanah yang bersangkutan dibubuhkan cap atau tulisandengan kalimat:
“PPAT …(nama PPAT ybs)…. telah minta pengecekan sertipikat”kemudian diparaf dan diberi tanggal pengecekan.
(5) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak sesuai dengandaftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, maka diambil tindakan sebagai berikut:a. apabila sertipikat tersebut bukan dokumen yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan, maka pada sampul dan semua halaman sertipikattersebut dibubuhkan cap atau tulisan dengan kalimat :"Sertipikat ini tidak diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan …………...........". kemudian diparaf.b. apabila sertipikat tersebut adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan akan tetapi data fisik dan atau data yuridis yang termuat didalamnya tidak sesuai lagi dengan data yang tercatat dalam buku tanah danatau surat ukur yang bersangkutan, kepada PPAT yang bersangkutanditerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sesuai data yang tercatatdi Kantor Pertanahan dan pada sertipikat yang bersangkutan tidak dicantum-kan sesuatu tanda.
(6) Sertipikat yang sudah diperiksakan kesesuaiannya dengandaftar-daftar di Kantor Pertanahan tersebut dikembalikan kepada PPAT yangbersangkutan.
(7) Pengembalian sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada hariyang sama dengan hari pengecekan.
(8) Penerbitan SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari hari pengecekan.
Contoh Pencatatan pada Sertipikat yang diserahkan:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantor danCap Kantor
Paraf dilakukan oleh Kasubsi atau yang ditunjuk.
Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan” ParafDI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.23
3
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3Sebab
Perubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Terhadap bidang tanah yang akan diwakafkan dengan hak atas tanah Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah negara, pengecekan
sertipikat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) penulisan
pada Buku Tanah menjadi sebagai berikut:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Perbuatan hukum pelepasan kepemilikan dan sekaligus pelepasan hak atas tanah
yang dilakukan di hadapan Notaris, dihadapan Camat atau dihadapan Kepala Kantor
tetap harus dilakukan pengecekan sertipikat walaupun tidak dijelaskan dalam
PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pelepasan hak di hadapan Notaris atau
dihadapan Camat bukan dilakukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT).
Penulisan pengecekan pada Sertipikat dan Buku Tanah menjadi sebagai berikut:
Pada Sertipikat:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3Sebab
Perubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
“PPAT Ir. Ari Permadi, SH telah melakukan pengecekan sertipikat”DI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.27
“PPAIW Achmad Bajuri S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Puger telah melakukanpengecekan sertipikat”DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.11
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.56
4
Pada Buku Tanah:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
atau
atau
Pendaftaran hak karena Pewarisan yang tidak langsung untuk dijual, pengecekan
sertipikatnya dilakukan oleh Ahli Waris bukan dilakukan oleh PPAT atau Notaris,
pengecekan dilakukan oleh PPAT bilamana ahli waris mau menjual.
Pengecekan oleh ahli waris dilakukan untuk sekaligus pendaftaran hak warisnya.
Contoh Pencatatan pada Sertipikat :
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Contoh pencatatan pada Buku Tanah tersebut:
Penulisan pada BUKU TANAH:
“Notaris Bambang Gentolet, SH., MKn. telah melakukan pengecekan
sertipikat” DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 10.11
“Camat Puger Drs.Sumarsono telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.09
“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah melakukanpengecekan sertipikat”
DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul. 11.34 Paraf
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”
DI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul. 11.34 Paraf
5
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Perubahan data fisik pendaftaran tanah berupa pemisahan, pemecahan dan
penggabungan tetap juga harus dilakukan pengecekan sertipikat, pengecekan
sertipikatnya bukan dilakukan oleh PPAT atau Notaris karena bukan kewenangannya.
Pemisahan, pemecahan atau penggabungan bidang tanah merupakan kewenangan
pemilik tanah demikian juga kewenangan pengecekannya.
Penulisan pada Sertipikat
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Penulisan pada Buku Tanah:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Apabila pengecekan sertipikat untuk pemisahan, pemecahan, penggabungan terhadap
bidang tanah Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik atau yang di atas
Hak Pengelolaan, harus diperiksa dahulu apakah telah memperoleh ijin tertulis dari
pemilik tanah dalam hal ini pemegang hak atas tanah Hak Milik atau Hak Pengelolaan.
Ahli waris telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15678 Tanggal 16-08-2017 Pukul 13.34
“Pemilik Tanah telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.23
“Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 09.23
6
Penulisan pada Buku Tanah menjadi sebagai berikut:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Pengecekan Sertipikat atas bidang tanah bersama yang didirikan Rumah Susun yang
akan dlakukan pemisahan dan diterbitkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
pengecekan sertipikat dilakukan sekaligus dengan melampirkan Akta Pemisahan
Rumah Susun yang di tanda tangani Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
atau Bupati / Walikota untuk yang di luar DKI untuk pemecahannya. Pemisahan
untuk menerbitkan Hak Milik Satuan Rumah Susun belum melibatkan PPAT, jadi
keliru kalau yang melakukan pengecekan adalah PPAT. Pengecekan sertipikat
dilakukan oleh pemilik tanah dalam hal ini oleh pengembang atau sebagai oleh
pemegang hak atas tanah bila bidang tanah bersama bila di atas Hak Pengelolaan.
Penulisan pada Buku Tanah sebagai berikut:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman: 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Apabila sesudah dilakukan pengecekan sertipikat terjadi perubahan data pendaftaran
tanah yang tercatat dalam buku tanah akan tetapi tidak tercatat di sertipikat yaitu
berupa:
a. hapusnya hak atas tanah;b. adanya catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 127
yang belum dihapus atau hapus dengan sendirinya karena lewatnya waktu;c. adanya perintah status quo atau peletakan sita oleh Pengadilan.
“Pemegang hak atas tanah telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 14.34
“PT. Graha Rumah Susun telah melakukan pengecekan sertipikat”ParafDI 303 No. 15456 Tanggal 16-08-2017 Pukul 11.45
7
maka Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon
pendaftaran peralihan hak bahwa permohonan pendaftarannya ditolak1.
Pasal 126 PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997
(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hakatas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyekgugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yangbersangkutan.
(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hariterhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telahmencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.
(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memerintahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah.
(4) Catatan mengenai perintah status quo tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinyadalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sitajaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepadaKepala Kantor Pertanahan.
Pasal 127
(1) Penyitaan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam rangkapenyidikan atau penuntutan perbuatan pidana dicatat dalam buku tanah dandaftar umum lainnya serta, kalau mungkin, pada sertipikatnya, berdasarkan salinanresmi surat penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik yang berwenang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Catatan mengenai penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus setelah sitatersebut dibatalkan/diangkat atau penyidikan perbuatan pidana yang bersangkutandihentikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sesudah ada putusan mengenaiperkara pidana yang bersangkutan.
1 Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8
PENDAFTARAN HAK KARENAJUAL BELI, TUKARMENUKAR, HIBAH
DAN PEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN
A. Pendaftaran Hak Karena Jual Beli dan Hibah
Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya harus sesuai
dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir, hak kepemilikan
dan atau hak atas tanah sesuai asas terang tunai sudah beralih setelah para pihak
membuat akta di Pejabat Pembuat Akta Tanah bahkan dapat terjadi kepemilikan telah
beralih sebelum menghadap PPAT, namun apa yang tersaji pada buku tanah dan
sertipikat masih belum dilakukan perubahan. Memenuhi asas publisitas pendaftaran
tanah maka perubahan informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat ini harus segera
dilakukan.
Sebelum permohonan pendaftaran hak dicatat pada DI 301, periksa dokumen
persyaratan pembuatan akta seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) identitas para pihak dalam akta PPAT dan isi
Akta PPAT. Bila penggunaan tanah pertanian penerima hak wajib membuat Surat
Pernyataan yang isinya bahwa dengan penerimaan hak ini kepemilikan tanahnya
tidak melebihi ketentuan maximum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Surat Pernyataan ini hanya untuk tanah pertanian tidak
diperlukan untuk tanah bukan pertanian atau sering disebut tanah pekarangan.
Pemeriksaaan Akta PPAT diawali dengan memeriksa pihak pertama yang
mengalihkan hak apakah tidak melanggar asas nemo plus yuris, bila tidak sesuai
dengan asas nemo plus yuris maka akta dikembalikan ke PPAT dengan Surat Kepala
Kantor Pertanahan. Contoh pelanggaran asas nemo plus yuris adalah dibuatnya Akta
Hibah seorang ayah ke salah satu anaknya dalam hal ini sertipikat atas nama ayah
status harta gono gini sedang istrinya atau ibu anak tersebut sudah meninggal.
Selanjutnya periksa kewenangan penerima hak, bila status penggunaan tanahnya
tanah pertanian, atau tanah dengan hak atas tanah Hak Milik dibuat Akta Jual Beli ke
badan hukum. Bila terjadi demikian maka sejak saat dibuatnya akta PPAT tersebut,
status tanah itu menjadi tanah yang dikuasai Negara atau dikenal dengan Tanah
Negara. Pendaftaran pada DI 301 tetap dilakukan berkas permohonan tidak
PRAKTIK# 2
9
dikembalikan ke PPAT, sedang pada Buku Tanah dan Sertipikat dilakukan pencatatan
sebagai berikut:
Bila penggunaan tanahnya tanah pertanian terlanjur dibuatkan akta Jual Beli
PPAT yang dalam hal ini pembelinya tidak mempunyai kewenangan membeli2,
maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut:
Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 3 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964yang telah dilanggar, berakibat hukum sebagaimana telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 tentangPelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris BambangGentolet, SH., M.Kn dengan Nomor 33 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
2 Menjadi tanah abseente
Tjahjo Art
10
Pencatatan pada Sertipikat:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
.
Berdasarkan Pasal 3 huruf d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964yang telah dilanggar, berakibat hukum sebagaimana telah ditetapkan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 35/Ka/1962 tentangPelaksanaan Penguasaan Tanah Pertanian Absentee tanah tersebut menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris BambangGentolet, SH., M.Kn dengan Nomor 33 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
Bila menerima pendaftaran peralihan hak dengan Akta PPAT dalam hal ini
hak atas tanah Hak Milik pembelinya Badan Hukum yang tidak dapat memiliki tanah
dengan hak atas tanah Hak Milik, berkas permohonan tetap diterima dan dicatat pada
DI 301. Lanjutkan dengan pencatatan penolakan peralihan hak atas tanah pada Buku
Tanah dan Sertipikatnya sebagai berikut:
Tjahjo Art
11
Pencatatan pada Buku TanahPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3Sebab
Perubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris Bambang Gentolet, SH.,M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
Pencatatan pada Sertipikat:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
SebabPerubahan
Tanggal PendaftaranNo Daftar Isian 208No Daftar Isian 307
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tanah tersebut menjadi tanah yangdikuasai langsung oleh negara sejak tanggal akta PPAT Notaris Bambang Gentolet,SH., M.Kn dengan Nomor 34 dibuat pada tanggal 16 Agustus 2017.
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
Tjahjo Art
Tjahjo Art
12
Pencatatan hapusnya hak atas tanah di atas ditindak lanjuti dengan pencoretan
seluruh halaman pada Buku Tanah dan seluruh halaman pada Sertipikat dengan
coretan tinta merah secara diagonal dengan kalimat HAK ATAS TANAH HAPUS
Bila dalam akta jual beli atau akta hibah pihak penerima hak memenuhi syarat
sebagai pemilik tanah tersebut, langsung lakukan pencatatan sebagai berikut:
a. nama pemegang hak lama di dalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan
dibubuhi paraf Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk;
b. nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan
kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan,
dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa
orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan cap dinas Kantor
Pertanahan;
c. yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertipikat hak yang
bersangkutan dan daftar-daftar umum lain yang memuat nama pemegang hak
lama;
d. nomor hak dan identitas lain dari tanah yang dialihkan dicoret dari Daftar
Nama pemegang hak lama dan nomor hak dan identitas tersebut dituliskan
pada Daftar Nama penerima hak.3
Pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat sebagai berikut:
3 Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
13
P E N D A F T A R A N – P E R T A M AHalaman: 2a) HAK : Milik
No : 02765
Desa/Kel : Pondok CinaTgl. Berakhirnya hak:
b) NIB 10.27.05.05.0925Letak Tanah
Jl. Cengkeh 32
f) NAMA PEMEGANG HAK paraf
1. Insinyur Tjahjo Arianto, Sarjana Hukum2. Dokter Gigi Rita Ekawati KusdiahriniMerupakan harta gono gini
Tanggal lahir/akta pendirian1. Jakarta, 23 - 08 -19542. Surabaya, 23 - 03 - 1961
c) ASAL HAK g) PEMBUKUAN
Nama pemegang hak lama dicoret miring ke kanan ke atas dan diparaf diujung kanan.
Pencatatan penerima hak baru dilakukan pada halaman 3 atau bila halaman 3 sudah
penuh dilanjutkan di halaman 4 Buku Tanah sebagai berikut:
Pencatatan pada Buku TanahPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017 DI 208:
3456/2017Tanggal24 Agustus2017
1. Sunartodimejo25/03/1961
2. Mariniwati13/05/1975
Merupakan harta gono gini
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Bagyo Pr
14
Pencatatan pada SertipikatPENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017 DI 208:
3456/2017Tanggal24 Agustus2017
1. Sunartodimejo25/03/1961
2. Mariniwati13/05/1975
Merupakan harta gono gini
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Sebab perubahan karena hibah, tukar menukar dan pemasukan dalam perusahaan
pencatatannya sama dengan jual beli, hanya kalimat Akta Jual Beli diganti Akta
Hibah, Akta Tukar Menukar, atau Akta Pemasukan dalam Perusahaan. Selanjutnya
juga dilakukan pencoretan pemegang hak lama pada Daftar Nama (DI 204) dan
pencatatan pemegang hak baru pada Daftar Nama.
Pembuatan Daftar Nama diperintahkan oleh Pasal 171 PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun
1997 sebagai berikut:
(1) Daftar nama dibuat untuk mengetahui pemilikan hak atas tanah, Hak Pengelolaandan atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun oleh seseorang atau badan hukum.
(2) Daftar nama dibuat dengan menggunakan daftar isian 204.(3) Satu daftar nama dibuat untuk satu orang atau satu badan hukum.(4) Untuk warga negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia digunakan daftar nama berwarna putih, untuk warga negaraasing dan Badan Hukum yang tidak didirikan menurut hukum Indonesia digunakandaftar nama berwarna kuning.
Bagyo Pr
15
Pada pelaksanaan pencatatan pada Buku Tanah dimungkinkan terjadi adanya
kesalahan penulisan, pembetulan kesalahan penulisan ini diatur Pasal 165 PMNA/Ka
BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:
(1) Coretan-coretan yang bermaksud membetulkan kesalahan penulisan dalam pengisianbuku tanah harus dibubuhi paraf pejabat yang berwenang melakukan pembetulan.
(2) Pembatalan coretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan denganmenulis kembali tulisan yang terlanjur dicoret dan tidak dengan membuat garisterputus- putus dibawah kata yang dicoret.
(3) Coretan perkataan-perkataan yang telah dicetak dalam buku tanah tidak memerlukanparaf.
(4) Pencoretan nama pemegang hak berdasarkan suatu peraturan pendaftaran, dilakukansedemikian rupa sehingga huruf yang di coret masih tetap terbaca.
Contoh Pembetulan Kesalahan Penulisan:
Seharusnya nama Sunartodimejo terlanjur atau salah ditulis Sunartodikursi
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2017
DI 208:3456/2017Tanggal24 Agustus2017
Sunartodimejo1. Sunartodikursi paraf
25/03/19612. Mariniwati13/05/1975
Merupakan harta gono gini
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Paraf hanya dilakukan oleh yang menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat dalam
contoh di atas adalah paraf dari Ir. Bagyo Prakoso.
Bagyo Pr
16
PENDAFTARAN HAK KARENAPEWARISAN DAN HIBAHWASIAT
A. Pendaftaran Hak Karena Waris
Pewarisan adalah suatu peristiwa hukum, pada saat pewaris meninggal maka
sesuai dengan asas hukum adat yang sifatnya terang tunai, maka seluruh
kepemilikan pewaris langsung sudah beralih menjadi milik ahli warisnya termasuk
dalam hal ini seluruh kepemilikan tanahnya. Beralihnya kepemilikan pewaris ke
ahli waris bukan saat atau setelah pendaftaran di Kantor Pertanahan. Pasal 42
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur
pendaftaran waris sebagai berikut:(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang
sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkanmenurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan olehyang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yangbersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yangbersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknyadan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan jugadokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebutdilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli warissebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebutdidaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwahak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepadaseseorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangbersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagianwaris tersebut.
(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurutakta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atauwaktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknyakepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surattanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.
Penjelasan Pasal 42.
PRAKTIK# 3
17
Ayat (1)Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hakyang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli warismenjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli warisdiatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hakkarena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindunganhukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah,agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yangmutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan HakMewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.
Ayat (2)Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang mewariskandiperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat dilakukan setelahpendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas nama yangmewariskan.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yangberlaku bagi para ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakanharta waris jatuh pada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaranperalihan haknya dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihanhak lain, misalnya akta PPAT.Ayat (5)Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran pembagian haktersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51.
Selanjutnya diperjelas dengan Pasal 111 PMAN/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997sebagai berikut:
(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas SatuanRumah
Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, buktipemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997;
b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikatyang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktumeninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau intansi lain yangberwenang;
c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :1) wasiat dari pewaris, atau2) putusan Pengadilan, atau
18
3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli
waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan danCamat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: aktaketerangan hak mewaris dari Notaris,
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya:surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukanpermohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yangbersangkutan;
e. bukti identitas ahli waris;(2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan
pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagianwaris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan padapermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuatdalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikanoleh 2 orang saksi atau dengan akta notaris.
(4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan,maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagaipemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuaiketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
(5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaranperalihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keteranganbahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuhkepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknyadilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan aktapembagian waris tersebut.
(6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal ini dalamdaftar- daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
Penjelasan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 dengan demikian menyatakan
adanya Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak
Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.
Alat Bukti Tertulis tersebut :1. Bagi yang beragama Islam berupa Penetapan Ahli Waris dibuat oleh Pengadilan
Agama atas permohonan para ahli waris, hal ini diatur oleh Pasal 49 huruf bUndang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
19
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penetapan Ahli Waris dariPengadilan Agama ini selain menetapkan siapa satunya satunya ahli waris dapatsekaligus dengan penetapan pembagian warisnya.
2. Bagi yang selain beragama Islam Penetapan Ahli Waris dan penetapanpembagian waris dapat dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal833 KUHPerdata.
3. Bagi Pribumi dengan Surat keterangan waris juga dapat dibuat di bawah tangandan ditandatangani oleh semua ahli waris, Kepala Desa/ Lurah dan dikuatkanoleh Camat .
4. Akta notaris dalam hal pewarisan dapat berupa akta wasiat ( Pasal 16 huruf hUU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) atau akta pembagian danpemisahan harta peninggalan (lihat KUHPerdata Bab XVII tentang PemisahanHarta Peninggalan).
Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 dari DirektoratJenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah pernah mengatur berdasarkan
penggolongan penduduk sebelum kemerdekaan Indonesia tentang Surat Keterangan
Hak Waris bagi Warga Negara Indonesia sebagai berikut:
a) Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris;
b) Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh
Lurah/Desa dan diketahui atau dikuatkan oleh Camat.
c) Golongan keturunan Cina, oleh Notaris;
d) Golongan Timur Asing bukan Cina, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP)
Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris bagi ahli waris golongan
keturunan Cina yang merupakan akta di bawah tangan. Pembuatan surat keterangan
waris bagi keturunan Cina oleh Notaris, berpedoman pada surat Mahkamah Agung
RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah
menunjuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah di
Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69.
Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri, Akta waris yang dibuat oleh Notaris atau Surat Keterangan Waris
dibuat ahli waris disaksikan oleh Kepala Desa dan dikuatkan Camat dengan demikian
diakui secara hukum. Ahli waris yang telah memiliki bukti tertulis tersebut huruf a)
20
sampai huruf d) Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran
Tanah (Kadaster) di Jakarta tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tidak
perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Ketentuan tersebut di atas
diperjelas kembali oleh Pasal 111 ayat (1) huruf c. PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun
1997
Alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak karena pewarisan dapat dibagi dua sebagai
berikut:
1) Bukti yang menyatakan nama-nama seluruh ahli waris atau yang merupakan satu
satunya ahli waris.
2) Bukti pembagian waris, yang menunjuk bidang tanah tertentu menjadi milik
siapa.
Pada saat pewaris meninggal maka dapat terjadi dua kondisi :
1). Kondisi pewaris tidak membuat wasiat ;2). Kondisi pewaris membuat wasiat.
Pewaris Tidak Membuat WasiatPada kondisi pewaris tidak membuat wasiat, maka setiap harta pewaris termasuk dalam hal
ini setiap bidang tanahnya, pada saat pewaris meninggal langsung beralih kepemilikan pada
seluruh ahli waris atau menjadi pemilikan bersama para ahli waris. Bila para ahli waris
belum berniat membagi maka setiap bidang tanah yang masih tercatat atas nama pewaris
dapat dilakukan pendaftarannya sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (5) PP No. 24 Tahun 1997
jo Pasal 111 ayat (4) PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Pendaftaran ini perlu dilengkapi
Surat Kematian Pewaris sebagaimana diatur Pasal 111 ayat (1) huruf b. PMNA/Ka. BPN No.
3 Tahun 1997.
Contoh pencatatannya:
21
Contoh pencatatan pada Sertipikat tersebut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono, SHNomor 32 42/ 2015tanggal 16 Agustus
2015
Surat KeteranganWaris yang dibuatAhli Warisdiketahui KepalaDesa Sinduhadidan dikuatkanCamat Mlatitanggal 23 Mei2017
DI 208:2456/2015Tanggal24 Agustus2015
DI 208:2345/2017
Tanggal11 Juli 2017
Paraf1. Sunartodimejo
25/03/19512. Mariniwati
13/05/1954
Merupakan harta gono gini
1. Joko Deladuk02/03/1980
2. Sumarti Pertiwi23/04/1982
3. Agus Bergas17/08/1985Masing-masing 1/3 bagiantidak terpisahkan
Kepala KantorPertanahan
Kabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala KantorPertanahan
Kabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
22
Pencatatan pada Buku Tanahnya:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus
2015
Surat KeteranganWaris yangdibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017
DI 208:2456/2015Tanggal24 Agustus2015
DI 208:2345/2017
Tanggal11 Juli 2017
Paraf1. Sunartodimejo
25/03/19512. Mariniwati
13/05/1954
Merupakan harta gono gini
1) Joko Deladuk02/03/1980
2) Sumarti Pertiwi23/04/1982
3) Agus Bergas17/08/1985
Masing-masing 1/3bagian tidak terpisahkan
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Setelah seluruh bidang tanah atas nama pewaris masing-masing didaftar atas nama
seluruh ahli waris status selanjutnya menjadi pemilikan bersama, maka bila
23
dikemudian hari mau mengakhiri pemilikan bersama, pelaksanaannya menggunakan
bukan dengan Akta Pembagian Waris tetapi dengan Akta Pembagian Hak Bersama
yang dibuat PPAT4. Sebaliknya apabila belum didaftar sebagai pemilikan bersama
para ahli waris bermaksud membagi harta warisan tersebut maka dibuat Akta
Pembagian Waris yang dapat dibuat di bawah tangan. Pembagian waris ini dapat
dibuat bersamaan dengan penentuan atau penetapan siapa saja ahli waris atau dikenal
dengan istilah satu-satunya ahli waris. Pembagian waris ini dapat dibuat bersamaan
dengan Penetapan Waris dari Pengadilan baik Pengadilan Agama atau Pengadilan
Negeri . Pembagian Waris ini juga dapat dibuat bersamaan dengan Surat Keterangan
Waris yang dibuat oleh Notaris atau yang dibuat oleh Ahli Waris Pribumi yang
disaksikan oleh Kepala Desa dikuatkan Camat.5 Sudah adanya Pembagian Waris ini
tidak diperlukan lagi Akta PPAT misalnya Akta Pembagian Hak Bersama, demikian
ketentuan dalam penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Bila tidak ada wasiat dari pewaris maka sebelum dibuat kesepakatan pembagian waris,
ada tenggang waktu bahwa harta pewaris menjadi harta bersama, hal ini yang perlu
dicatat terlebih dahulu sebelum dicatat harta waris jatuh pada seorang penerima
warisan tertentu.
Contoh Pencatatan pada Buku Tanah:
4 Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.5 Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
24
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus
2015
Surat KeteranganWaris yang dibuatAhli Waris diketahui
Kepala DesaSinduhadi dandikuatkan Camat
Mlati tanggal 23 Mei2017
Surat PembagianWaris dibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017
DI 208:2456/2015Tanggal
24 Agustus2015
DI 208 :2344/2017Tanggal 23
Juni 2017
DI 208:2345/2017
Tanggal23 Juni 2017
Paraf1. Sunartodimejo
25/03/19512. Mariniwati
13/05/1954
Merupakan harta gono gini
Paraf1) Joko Deladuk
02/03/19802) Sumarti Pertiwi
23/04/19823) Agus Bergas
17/08/1985
Agus Bergas17/08/1985
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
25
Pewaris Membuat Wasiat
Wasiat dari pewaris dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.Wasiat secara lisan
dapat digunakan untuk membuat Surat Pembagian Waris karena hal ini disepakati
oleh seluruh ahli waris. Sebagai contoh, pada saat pewaris masih hidup pernah
mengumpulkan seluruh calon ahli waris dan memberi pesan secara lisan kalau
meninggal tanah yang di Semarang untuk anak nomer satu, tanah dan rumah yang di
Surabaya untuk anak nomer dua dan tanah di Sleman untuk anak nomer tiga. Pesan
lisan ini merupakan wasiat lisan almarhum, bila disepakati oleh seluruh ahli waris
maka wasiat lisan ini dapat digunakan untuk dasar membuat Surat Pembagian Waris
atau Akta Pembagian Waris.
Contoh Surat Keterangan Waris sekaligus Pembagian Waris untuk Pribumi:SURAT PERNYATAAN DAN PEMBAGIAN WARIS
(Pasal 42 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997; Pasal 111 ayat (3) PMNA/Ka BPN No. 3 tahun 1997 )Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama : BAMBANG LUKITO., tempat / tanggal lahir: Semarang, 2 Januari 1964, alamat Jl. Raung No. 11 Semarang, KTP : 33710510201640011,
2. Nama : JOKO WARDOYO, tempat/ tanggal lahir , Sleman, 11 Maret 1974, alamat Jl. Kapas No. 345 Yogyakarta, KTP No. 34710511103740012
3. Nama: Hendrika Obama , tempat/tanggal lahir Martapura, 28 Juni 1997Alamat Jl. Tata Bumi Nomor 5 Gamping, Sleman Yogyakarta, KTP No. 123456 menyatakan bahwa kami bertiga adalah satu-satunyaanak kandung dari ayah nama SUKARTO HARJOWIBOWO lahir di Semarang tanggal 14 Maret tahun 1945 telah meninggal dunia diSleman Yogyakarta tanggal 20 Desember tahun 2001 yang menikah dengan ibu…KARYANI PROJOLUKITO …lahir di Sleman Yogyakartatanggal 26 Januari 1948 yang juga telah meninggal dunia tanggal 13 Agustus tahun 2003. Kami bertiga tersebut di atas dengandemikian merupakan satu-satunya ahli waris dari ayah SUKARTO HARJOWIBOWO dengan Ibu KARYANI PROJOLUKITO tidak ahli warislainnya.
Sesuai wasiat dari almarhum yang pernah disampaikan kepada kami bertiga, kami ahli waris sepakat sejak kedua ayah ibu kami meninggal hartakedua orang tua kami langsung menjadi hak kami masing-masing dengan perincian sebagai berikut:
1. BAMBANG LUKITO memperoleh 15 ekor sapi dan deposito di Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000.— (seratus juta rupiah)2. JOKO WARDOYO memperoleh satu bidang tanah luas 2500 m2 dengan sertipikat Hak Milik Nomor 2345 Desa Trimurti Kecamatan
Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.3. HENDRIKA OBAMA , memperoleh satu bidang tanah bekas milik adat luas lebih kurang (kira2) 460 m2 jenis tanah D II letak
tanah di Persil No. 57 dengan bukti Girik Nomor 3456 .Dalam hal ini tidak ada pertukaran, maupun penyerahan hak dari masing-masing ahli waris.---
Sleman , 4 Maret 2017Para Ahli Waris : tanda tangan SAKSI-SAKSI tanda tangan1. BAMBANG LUKITO 1. MAHFUD JAUHARI2. JOKO WARDOYO Meterai 2. MUHAMMAD AGUNG3. HENDRIKA OBAMA
Menyaksikan dan membenarkan,Kepala Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping Menguatkan :
Camat Gamping, Kabupaten Sleman
( Nama Kades ) ( Nama Camat)
26
Bila ada wasiat dari pewaris yang menyatakan bahwa bidang tanah tertentu menjadi
haknya ahli waris tertentu, maka pada saat pewaris meninggal secara terang tunai
bidang tanah tersebut langsung menjadi milik ahli waris tertentu tersebut dan tidak
pernah menjadi pemilikan bersama maka pencatatannya menjadi sebagai berikut
(Pasal 111 ayat (5) PMNA/ Ka BPN No.3 Tahun 1997):
Pencatatan pada Buku Tanah:
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhak danPemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/2015 tanggal 16Agustus 2015
Surat KeteranganWaris danPembagian Warisyang dibuat AhliWaris diketahuiKepala DesaSinduhadi dandikuatkan CamatMlati tanggal 23Mei 2017
DI 208:2456/2015Tanggal
24 Agustus 2015
DI 208 :2344/2017
Tanggal 23 Juni2017
Paraf1. Sunartodimejo
25/03/19512. Mariniwati
13/05/1954
Merupakan harta gonogini
Agus Bergas17/08/1985
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
27
Hibah Wasiat
Hibah wasiat adalah pesan pewaris untuk menghibahkan hartanya pada seseorang
apabila pewaris meninggal. Penerima hibah ini dapat ahli warisnya sendiri atau bukan
ahli waris. Hibah wasiat yang ditujukan kepada salah satu ahli waris pelaksanaannya
dapat dilakukan bersamaan pembuatan Akta atau Surat Pembagian Waris. Hibah
wasiat yang ditujukan bukan ahli waris biasanya pewaris akan menunjuk pelaksana
wasiat yang mewakili pewaris untuk proses hibah, proses hibah selanjutnya
menggunakan Akta Hibah PPAT sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) huruf a.
angka 3) huruf b). Pelaksana wasiat yang bertindak atas nama pewaris menghadap
PPAT dasarnya harus Surat Wasiat Notariil yaitu surat wasiat yang dibuat di Notaris
semasa pewaris masih hidup.
Pencatatan Hibah Wasiat dengan Akta Hibah PPAT:
28
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap
Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono, SHNomor 32 / 2015tanggal 16 Agustus
2015
Akta Hibah PPATSunartodikromo,SHNomor 23 tanggal22 Juni 2017
DI 208:2456/2015Tanggal
24 Agustus 2015
DI 208 :2344/2017
Tanggal 23 Juni2017
Paraf1. Sunartodimejo
25/03/19512. Mariniwati
13/05/1954
Merupakan harta gono gini
Laksito Dulmukin17/08/1978
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo Pr
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
29
PENDAFTARAN HAKKARENA LELANG
B. Pendaftaran Hak Karena Lelang
Lelang menurut sifatnya dibagi dua bagian yaitu:a) Lelang Eksekusi danb) Lelang Non Eksekusi
Lelang Eksekusi
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau
dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum yaitu
Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan,
Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi memenuhi
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi
dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Tanah Rampasan,
Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
Lelang Non Eksekusi.
Lelang non eksekusi ini dibedakan lagi menjadi :
a) Lelang Non Eksekusi Wajib
b) Lelang Non Eksekusi Sukarela
Lelang Non Eksekusi Wajib
Lelang Non Eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik
negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah
(BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara
lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
Lelang Non Eksekusi Sukarela
PRAKTIK# 4
30
Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang
milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara
sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.
Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 mengatur Pejabat
Lelang Negara dapat melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang sedangkan
Pejabat Lelang Kelas II hanya melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang
atas jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset BUMN/D berbentuk Persero, dan
lelang aset milik Bank dalam likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1999.
Pendaftaran hak karena lelang diatur Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
Pemindahan Hak Dengan Lelang
Pasal 107(1) Atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan
mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.(2) Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaanyang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis mengenai tanah tersebut yangtercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahan.
(3) Dalam hal data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan belum tercatat di KantorPertanahan di dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa tanah tersebutbelum terdaftar.
(4) Untuk penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak perlu dilakukanpemeriksaan tanah, kecuali untuk tanah yang belum terdaftar.
(5) Keputusan mengenai dilanjutkannya pelelangan setelah mengetahui data pendaftaran tanahmengenai bidang tanah yang bersangkutan diambil oleh Kepala Kantor Lelang.
Pasal 108(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang diajukan oleh pembeli
lelang atau kuasanya dengan melampirkan :a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;b. 1) sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau hak atas tanah yang telah
terdaftar, atau dalam hal sertipikat dimaksud tidak dapat diserahkan kepadapembeli lelang eksekusi, keterangan Kepala Kantor Lelang mengenaialasan tidak dapat diserahkannya sertipikat dimaksud;
2) surat-surat bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76mengenai tanah yang belum terdaftar;
c. bukti identitas pembeli lelang;d. bukti pelunasan harga pembelian;
31
e. bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang;
f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1996, dalam hal pajak tersebut terutang.(2) Dalam hal lelang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut sita yang tercatat dalam daftar umum
di Kantor Pertanahan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan dari Kepala Kantor Lelang bahwa sitaitu sudah ditindaklanjuti dengan lelang yang hasilnya dimohonkan pendaftarannya.
(3) Dalam hal lelang dilaksanakan dalam rangka pelunasan utang yang dijamin dengan HakTanggungan, maka permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disertai dengan pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan HakTanggungan tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil lelang sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997.
Pasal 109(1) Pencatatan peralihan hak karena pemindahan hak dengan lelang dalam daftar-daftar pendaftaran
tanah kepada pembeli lelang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 105.
(2) Sebelum dilaksanakan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 ayat (2) catatan mengenai adanya sita tersebut dihapus.
(3) Berdasarkan kutipan risalah lelang dan pernyataan dari kreditor sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 ayat (3) catatan mengenai adanya Hak Tanggungan yang bersangkutandihapus.
(4) Dalam hal pendaftaran peralihan hak dengan lelang eksekusi yang sertipikatnya tidak dapatdiserahkan, dalam buku tanahnya dicatat adanya penerbitan sertipikat pengganti sebagaimanadimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 selanjutnya dicatat peralihan hak karena lelang dimaksud.
(5) Hal telah diterbitkannya sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KepalaKantor Pertanahan diumumkan dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dengan menggunakan daftar isian 304B.
Pasal 110(1) Atas permintaan Bank Pemerintah peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang dimenangkan oleh bank tersebut melalui lelang dalam rangka pelunasan kreditnyasesuai Pasal 6 huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dapat didaftar langsung atasnama pembeli akhir yang ditunjuk oleh bank tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:a. di dalam risalah lelang dicantumkan bahwa di dalam pembelian lelang itu bank
bertindak untuk pembeli yang belum disebut namanya;b. nama pembeli serta identitasnya kemudian dinyatakan di dalam surat pernyataan oleh atau
atas nama Direksi bank yang bersangkutan.(2) Permohonan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh
pembeli yang ditunjuk bank selambat-lambatnya 1 tahun terhitung dari tanggal pelaksanaanlelang yang bersangkutan.
(3) Apabila ketentuan pada ayat (2) dilanggar maka pendaftaran peralihan hak kepada pembeli yangditunjuk oleh bank hanya dapat dilakukan berdasarkan akta jual beli antara bank danpembeli tersebut sesudah dilakukan pendaftaran peralihan hak atas nama bank yangbersangkutan berdasarkan Risalah Lelang.
32
Pada saat Kepala Kantor Lelang akan melaksanakan lelang terlebih dahulu harus
mengajukan permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas bidang tanah
yang mau di lelang.6 Penerbitan SKPT selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
diterimanya permintaan. Bahwa telah diterbitkannya SKPT tersebut dicatat pada Buku
Tanah. Bila saat lelang ada sertipikatnya, maka pemenang lelang langsung segera
mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan dengan membawa lampiran sebagaimana
diatur Pasal 108 PMNA/ Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Pada saat menyerahkan
sertipikat untuk pendaftaran haknya, Kantor Pertanahan tetap melakukan pengecekan
sertipikat. Contoh SKPT dan pencatatan pendaftaran hak karena lelang sebagai berikut:
Contoh SKPT Lelang :
BADAN PERTANAHAN NASIONALKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUSABARONG
JL. NUSA DUA NO 101 Telp. 039-2345678
SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAHNomor : 12/2014
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nusabarong menerangkan bahwa:
1. Sebidang tanah terletak di:Jalan : Kocoran Nomor 29RT/RW : 13 /8Desa : MojopahitKecamatan : NusabarongKabupaten : NusabarongLuas : 400 m2Nomor Bidang : 12. 41.14.14.01178
Berdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanahtersebut sudah diterbitkan sertipikat
Atas Nama : Bagus Andini
Nomor Hak : HM 00500 – MojopahitLuas : 400 m2
2. Catatan : Sertipikat Tersebut Diagunkan Di PT. Bank Permata KreditCabang Nusabarong Dengan SHT. No. 542/2002
6 Pasal 107 ayat (1) PMAN/ Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.
33
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan:Nama : Arif Pasa, SH untuk dan atas nama PT. Bank Permata KreditTanggal Lahir : 17 Desember 1970Nomor KTP : 3754011712700006Pekerjaan : Kepala Cabang Bank Permata Kredit NusabarongAlamat : JL. Kayu Gaharu IX NO. 39 RT.006/RW.009 , Jakarta Timur
4. Untuk Keperluan : LELANG5. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.
Nusabarong, 04 Desember 2005Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
NomorBerkas
: 2876/2014 Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SHNIP : 19760927 199703 1 001
.
DI 303 Nomor 321tanggal 02/12/2005DI 208 Nomor 541tanggal 04/12/2005
34
Pencatatan terbitnya SKPT pada Buku Tanahnya:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000
DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000
HAK TANGGUNGAN Nomor543/2002 Peringkat PertamaAPHT PPAT Suhartini, SH Nomor114/2002 tanggal 16/05/2000
DI 208: 324/2002Tgl. 31/05/2002
ParafSukartodirejo
25/03/1951. Merupakan harta asal
Bank Permata Kreditberkedudukan diNusabarong
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Selanjutnya pemenang lelangsetelah menerima Risalah Lelang mendaftarkan haknya ke
Kantor Pertanahan
Diterbitkan SKPT ataspemintaan Kepala KantorLelang Nusabarongtanggal 01/12/2005 Nomor321/XII/2005.
DI 303 Nomor 321 tanggal02/12/2005DI 208 Nomor 541 tanggal04/12/2005
35
Pencatatan pada Buku Tanah
Halaman : 4PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnyaTanda Tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor
Roya berdasarkan Surat RoyaNomor 0799/ KR.0001 tanggal05/12/2005 dari Bank Permata Kreditberkedudukan di Nusabarong, HAKTANGGUNGAN Nomor 543/2002DIHAPUS.
DI 208 Nomor 954tanggal 07/12/2005
KUTIPAN RISALAH LELANGKepala Kantor Lelang NusaBarong tanggal 05/12/2005Nomor 567/ XII/2005
DI 208 Nomor 955tanggal 07/12/2005
1) Marto Legowo13/04/58
2) Atikah Barokah22/03/61
Merupakan harta gono gini
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 1234567
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Nama pemilik tanah sebelumnya dalam hal ini atas nama Sukartodirejo dicoretmiring ke atas ke kanan dan di paraf.
36
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENAPEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN,PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN
PERSEROAN ATAU KOPERASI
A. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Pemasukan Dalam Perusahaan
Peralihan hak karena pemasukan dalam perusahaan sering dikenal dengan istilah
INBRENG, yaitu seseorang atau badan hukum pembeli saham perusahaan perseroan
atau koperasi membayar saham itu dengan menyetorkan tanah miliknya sehingga tanah
tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik perusahaan. Pasal 34 ayat (1) UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur sebagai berikut:Pasal 34
(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalambentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilaiwajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasidengan Perseroan.
(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1(satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah aktapendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskanpenyetoran saham tersebut.
Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak dalam hal ini bidang tanah diatur
oleh Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah jo. Pasal 95 ayat (1) huruf d. PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. Inbreng
tersebut harus dituangkan ke dalam Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pembeli
saham dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan berdasarkan harga tanah yang
dinilai oleh lembaga penilai tanah (apraisal) yang sudah diumumkan terlebih dahulu
dalam Surat Kabar.7 Hak atas tanah dari bidang tanah yang disetorkan untuk membeli
sahan harus disesuaikan dengan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh badan hukum
perseroan atau koperasi tersebut. Bila pembeli saham mempunyai tanah dengan hak atas
7 Pasal 34 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas
PRAKTIK# 5
37
tanah Hak Milik harus dirubah dulu menjadi kepemilikan tanah dengan hak atas tanah
Hak Guna Bangunan.
Contoh Pencatatan pada Buku Tanah:
Tanah milik Sukartodirejo dengan hak atas tanah Hak Guna Bangunan, oleh
Sukartodirejo dilepaskan kepememilikannya untuk memperoleh saham dari PT. Angin
Sejuk Semilir. Melalui Akta Pemasukan Dalam Perusahaan yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Suhartini, SH. kepemilikan bidang tanah menjadi beralih ke PT. Angin
Sejuk Semilir.
38
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000
DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000
Akta Pemasukan DalamPerusahaan PPAT Suhartini, SHNomor 114/2016 tanggal16/05/2016
DI 208: 324/2016Tgl. 31/05/2016
ParafSukartodirejo
25/03/1951. Merupakan harta asal
PT. Angin Sejuk Semilirberkedudukan di Jakarta
23/08/2001
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
B. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau PeleburanPerseroan Atau Koperasi
Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah mengatur pendaftaran peralihan hak karena penggabungan atau
peleburan perseroan atau koperasi sebagai berikut:
Pasal 43(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan
rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi
39
yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yangbergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang mem-buktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasiyang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkanoleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karenapenggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahuluidengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau meleburdidaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yangdibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenangsebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1).
Penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dapat terjadi tidak didahului
dengan likuidasi dan didahului dengan likuidasi. Likuidasi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi
pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada
para pemegang saham (Persero)”. Likuidasi bertujuan untuk melakukan pengurusan dan
pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Tahap likuidasi wajib
dilakukan ketika sebuah Perseroan dibubarkan, dalam hal ini pembubaran Perseroan
tersebut bukan akibat dari penggabungan dan peleburan. Perseroan yang dinyatakan telah
bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan
semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
a. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Penggabungan Perseroan Atau Koperasi
Penggabungan Perseroan Atau Koperasi sering dikenal dengan istilah merger . Hal
ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang -undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut:
“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebihuntuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkanaktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepadaperseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroanyang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”
Merger atau penggabungan merupakan tindakan hukum dilakukan oleh 2 pihak
yang sah yaitu:
40
Perseroan yang menggabungkan diri satu atau lebih persero ( merging company(ies))
dan Perseroan satu persero yang menerima penggabungan (surviving company).
Aktiva dan pasiva dari merging company(ies) akan beralih ke surviving company dan
status badan hukum merging company(ies) berakhir.
Contoh kasus:
PT. Angin Mobat Mabit dan PT. Bayu Pentil Muter 2 (dua) perseroan yang akan
menggabungkan diri ke PT. Angin Sejuk Semilir. Penggabungan ini tidak dilakukan
dengan likuidasi.8 Bukti tertulis penggabungan adalah Akta Notaris.
Pencatatan pada Buku Tanah atas nama PT. Angin Mobat Mabit. Nama PT. Angin Mobat
Mabit di coret miring ke arah kanan ke atas dengan garis tebal hitam diujung kanannya di
paraf.
8 Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
41
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :
No. :
Desa/Kel. :
Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK1. Konversi
2. Pemberian Hak
3. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 010164211
d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
2. Surat KeputusanTgl.No.
3. Uang Pemasukan
4. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/PenggabunganbidangTgl. -No. -
g) PENERBITAN SERTIPIKAT
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 010164211
e) SURAT UKURTgl.
No.
Luas :
i) Penunjuk
DI 208 Nomor 1234 tanggal 06 Juli 2002
GUNA BANGUNAN
Jl. Gadjah Mada
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum
JEMBER
JEMBER
06 Juli 200218 Juni 2002
320.2/HGB-30/VI/2002
20/MANGLI/20025.250 m2
16 Mei 2002
MANGLI
12.34.71.01.0263
454
06/07/2032
parafPT. ANGIN MOBAT MABITberkududukan di JEMBER
02-05-1980
JEMBER
JEMBER
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum
06 Juli 2002
-
42
Nama Persero yang menerima penggabungan langsung dicatat pada halaman 3 Buku
Tanah sebagai berikut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar IsianNama yang berhak dan
Pemegang hak lain-lainnyaTanda Tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor
Akta Penggabungan PerseroanNotaris Sumardijono, SH Nomor 42/2006 tanggal 06 Juli 2006
DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006
PT. ANGIN SEJUK SEMILIR
Berkedudukan di Surabaya23/04/1999
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tjahjo ArtIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 01016421
Pencatatan pada Buku Tanah atas nama PT. Bayu Pentil Muter.
Nama PT. Bayu Pentil Muter di coret miring ke arah kanan ke atas dengan garis tebal
hitam diujung kanannya di paraf dan pencatatan pada halaman 3 Buku Tanah ke atas
nama PT. Angin Sejuk Semilir
43
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :
No. :
Desa/Kel. :
Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK4. Konversi
5. Pemberian Hak
6. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP.
d) DASAR PENDAFTARAN5. Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
6. Surat KeputusanTgl.No.
7. Uang Pemasukan
8. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/PenggabunganbidangTgl. -No. -
g) PENERBITAN SERTIPIKAT
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 010164211
e) SURAT UKURTgl.
No.
Luas :
i) Penunjuk
DI 208 Nomor 1236 tanggal 06 Juli 2002
GUNA BANGUNAN
Jl. Muhammad Sroeji
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum
JEMBER
JEMBER
06 Juli 200217 Juli 2002
320.2/HGB-38/VI/2002
26/TEGALGEDE/2002
4.280 m2
10 Mei 2002
TEGALGEDE
12.34.71.03.0293
321
06/07/2032
parafPT. BAYU PENTIL MUTERberkududukan di JEMBER
23-05-1980
JEMBER
JEMBER
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum010164211
06 Juli 2002
-
44
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Penggabungan PerseroanNotaris Sumardijono, SH Nomor43/ 2006 tanggal 06 Juli 2006
DI 208: 2457/2006 Tanggal11 Juli 2006
PT. ANGIN SEJUK SEMILIR
Berkedudukan di Surabaya23/04/1999
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tjahjo Art
Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.HumNIP 01016421
a. Pendaftaran Peralihan Hak Karena Peleburan Perseroan Atau Koperasi
Peleburan perusahaan sering disebut dengan istilah konsolidasi hampir sama
dengan penggabungan perusahaan hanya dalam peleburan dua atau lebih perusahaan
yang bergabung dan meleburkan diri membentuk perusahaan baru, sedangkan
perusahaan yang lama bubar. Setelah proses peleburan, aktiva dan pasiva dari
perusahaan yang dileburkan beralih menjadi aktiva dan pasiva perusahaan baru hasil
peleburan. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum, dan menurut Pasal 122
ayat (2) UUPT bahwa berakhirnya PT tersebut terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih
dahulu. Waktu pengakhiran PT yang meleburkan diri terhitung bubar sejak tanggal akta
pendirian PT hasil peleburan disahkan oleh Menteri. Pasal 122 ayat (3) UUPT
menyebutkan bahwa dalam hal berakhirnya PT yang terjadi tanpa dilakukan likuidasi
terlebih dahulu, maka berakibat pada:
a. aktiva dan pasiva PT yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada PT yang
menerima dalam hal ini PT baru hasil peleburan;
45
b. pemegang saham PT yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang
saham PT yang menerima dalam hal ini PT baru hasil peleburan; dan
c. PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan
mulai berlaku.
Peleburan koperasi dimungkinkan dan diatur di dalam Undang- Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Contoh kasus : PT. Tirta Butek Letek dan PT. Banyu Ireng Tunteng membubarkan
diri dan melebur mendirikan perusahaan baru dengan nama PT. Tirta Bening Sehat.
Buku Tanah dan Sertipikat persero yang bubar tidak perlu diganti, langsung lakukan
pencatatan pada Buku Tanah dan Sertipikat tersebut. Pengesahan Akta pendirian
perseroan hasil peleburan oleh Menteri perlu dicantumkan dalam kolom sebab perubahan.
46
Halaman: 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000
DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000
Akta Peleburan PerusahaanNotaris Muhartini, SH Nomor114/2016 tanggal 12/04/2016,Pengesahan Menteri Hukum danHAM Nomor 321/IV/PT/2016tanggal 14/04/2016
DI 208: 324/2016Tgl. 30/05/2016
ParafPT. TIRTA BUTEK LETEK
Berkedudukan di Jakarta
25/03/1996.
PT. TIRTA BENING SEHAT
berkedudukan di Jakarta
12/04/2001
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Pencatatan pada Buku Tanah PT. Banyu Ireng Tunteng
47
Halaman: 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Suharnoto,SH Nomor 42/ 2013 tanggal 16September 2001
DI 208: 2456/2001 Tanggal21 September 2001
Akta Peleburan PerusahaanNotaris Muhartini, SH Nomor115/2016 tanggal 12/04/2016,Pengesahan Menteri Hukum danHAM Nomor 322/IV/PT/2016tanggal 14/04/2016
DI 208: 325/2016Tgl. 30/05/2016
Paraf
PT. BANYU IRENG TUNTENG
Berkedudukan di Jakarta
15/03/1994.
PT. TIRTA BENING SEHAT
berkedudukan di Jakarta
12/04/2001
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
Bagyo PrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
48
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN,
ROYA DAN CESI
B. Pendaftaran Hak Tanggungan
Hak Tanggungan merupakan ikutan (accessoir) pada perjanjian pokoknya
yaitu perjanjian hutang piutang, dengan demikian adanya Hak Tanggungan,
hapusnya dan peralihannya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya. Hak
tanggungan timbul melalui 2 (dua) tahap, pertama tahap pemberian Hak
Tanggungan dengan Akta PPAT dan yang kedua tahap pendaftaran Hak
Tanggungan ke Kantor Pertanahan. Pada tahap kedua ini lahirlah Hak Tanggungan.
Hak Tangungan lahir pada saat ditanda tanganinya Buku Tanah oleh Kepala Kantor
Pertanahan dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan yang
mempunyai Kekuatan Eksekutorial.
Sesuai dengan asas pemisahan horisontal, maka HT dibebankan pada Hak
Atas Tanah, benda-benda yg merupakan kesatuan dengan tanah. Bangunan, tanaman,
dan segala yang tumbuh dan akan tumbuh di atasnya secara hukum bukan
merupakan bagian dari tanah tersebut. Terhadap benda-benda tersebut, bila ikut
dibebankan harus secara tegas dinyatakan.9
Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yg memenuhi 2 (dua) syarat,
yakni wajib didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas dan dapat dipindah
tangankan untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang dijamin
pelunasannya.
Objek Hak Tanggungan menurut Pasal 51 UUPA adalah tanah dengan hak
atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan dalam
perkembangan kemudian Hak Pakai di atas tanah negara dan Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun. Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan
Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik dapat juga menjadi objek
Hak Tanggungan sepanjang disetujui pemilik tanahnya.
9 Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)
PRAKTIK# 6
49
Pasal 5
(1). Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu Hak
Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.
(2). Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu
Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan
menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.
(3). Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama
ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
yang bersangkutan
Pasal 6
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut.
Pasal 5 di atas untuk pelunasan hutang mengatur adanya peringkat hak
tanggungan.
Contoh Pencatatan Penerbitan Buku Tanah Hak Tanggungan Peringkat
Pertama:
50
DAFTAR ISIAN 205
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BUKU TANAHHAK TANGGUNGANNomor : 423/2004
P R O P I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBER
KANTOR PERTANAHAN DAFTAR ISIAN 208KABUPATEN / KOTA
JEMBER No. 1234/ 2004
1 2 3 4 0 1 1 3 7 0 0 4 2 3
51
PENDAFTARAN PERTAMA
a) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama
b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:
PT. BANK MANDIRUBerkedudukan di Jakarta
c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan hingga sejumlah:Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah)
d) OBJEK HAK TANGGUNGAN INIJenis dan Nomor Hak Benda - benda lain
Hak Milik No. 237 TegalbesarAn. Sukartodirejo
Segala sesuatu yang berada di atasnya baik yangsekarang ada atau yang akan ada kemudian yangmenurut sifatnya dan peruntukannya oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap
e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Estrin Tia, SH, MKn.Tanggal 13 Mei 2004 Nomor 45 / 2004 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat HakTanggungan ini.
f) TANGGAL DIBUKUKANJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
Tj AriantoIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 010164211
g) TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKATJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
Tj AriantoIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 010164211
h)
52
DAFTAR ISIAN 206
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA
SERTIPIKATHAK TANGGUNGAN
Nomor : 423/2004
KANTOR PERTANAHANKABUPATEN / KOTA
JEMBER
BC 3456781 2 3 4 0 1 1 3 7 0 0 4 2 3
53
PENDAFTARAN PERTAMA
b) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama
b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:
PT. BANK MANDIRUBerkedudukan di Jakarta
c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan hingga sejumlah:Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah)
d) OBJEK HAK TANGGUNGAN INIJenis dan Nomor Hak Benda - benda lain
Hak Milik No. 237 TegalbesarAn. Sukartodirejo
Segala sesuatu yang berada di atasnya baik yangsekarang ada atau yang akan ada kemudian yangmenurut sifatnya dan peruntukannya oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap
e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Estrin Tia, SH, MKn.Tanggal 13 Mei 2004 Nomor 45 / 2004 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat HakTanggungan ini.
f) TANGGAL DIBUKUKANJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
ttd
Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.HumNIP 010164211
g) TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKATJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
Tj AriantoIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 010164211
h)
Pencatatan Hak Tanggungan pada Buku Tanah hak atas tanahnya sebagai berikut:
54
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000
DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000
Hak Tanggungan Peringkat PertamaNomor 423/2004 berdasarkan
Akta Pemberian Hak TanggunganPPAT Estrin Tia, SH, MKn. Nomor45/2004 tanggal 13/05/2004
DI 208: 324/2004Tgl. 23/05/2004
Sukartodirejo25/03/1951
. Merupakan harta asal
PT. BANK MANDIRUberkedudukan di
Jakarta
23/08/2001
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tj Arianto
Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tj Arianto
Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211
Pencatatan hapusnya Hak Tanggungan dikenal dengan istilah ROYA, hapusnya hak
tanggungan ini dilakukan pada Buku Tanah Hak Tanggungan, Sertipikat Hak
Tanggungan dan Buku Tanah dan Sertipikat hak atas tanahnya.
Pencatatan Roya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dilaksanakan pada
halaman 3 sebagai berikut:
PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 11.34
PPAT Suhartini, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 13/05/2004.
55
PENDAFTARAN PERUBAHANHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar IsianNama yang berhak Keterangan Mengenai Perubahan
Tanda Tangan Kepala Kantor danCap Kantor
Surat Roya dari PT. Bank MandiruNomor 42/ 2006 tanggal 06 Juli2006 Hak Tanggungan Nomor 423/2004 ini dihapus
DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tjahjo ArtIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 01016421
Pencatatan Roya pada Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas tanahnya sebagai berikut:
Pemilik Tanah telah minta pengecekan sertipikat hak tanggunganDI 303 No. 15679 Tanggal 06/07/2006 Pukul 12.34
56
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal 06Nopember 2000
DI 208: 2456/2000 Tanggal11 Nopember 2000
Hak Tanggungan Peringkat PertamaNomor 423/2004 berdasarkan
Akta Pemberian Hak TanggunganPPAT Estrin Tia, SH, MKn. Nomor45/2004 tanggal 13/05/2004
DI 208: 324/2004Tgl. 23/05/2004
Surat Roya dari PT. Bank MandiruNomor 42/ 2006 tanggal 06 Juli2006 Hak Tanggungan Nomor 423/2004 ini dihapus
DI 208: 2456/2006 Tanggal11 Juli 2006
Sukartodirejo25/03/1951
. Merupakan harta asal
PT. BANK MANDIRUberkedudukan di
Jakarta
23/08/2001
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tj Arianto
Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tj Arianto
Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tj Arianto
Ir. Tjahjo Arianto, SH., MHum.NIP 010164211
PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 11.23
PPAT Suhartini, SH telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 15679 Tanggal 13/05/2004 Pukul 08.34
Pemilik tanah telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 1679 Tanggal 10/07/2006 Pukul 08.34
57
Cesi
Cesi adalah beralihnya kreditur tanpa menghapus Buku Tanah dan Sertipikat Hak
Tanggungan, pencatatannya dilakukan pada Halaman 2 dan Halaman 3 Buku Tanah
dan Sertipikatnya.
Mencoret kreditur lama di halaman 2 dan mencatat kreditur yang baru di halaman 3:
Pencoretan pada halaman 2 Buku Tanah dan Sertipikatnya:
PENDAFTARAN PERTAMA
c) HAK TANGGUNGANNo. 233Peringkat : Pertama
b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini:paraf
PT. BANK MANDIRUBerkedudukan di Jakarta
c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan hingga sejumlah:Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah)
d) OBJEK HAK TANGGUNGAN INIJenis dan Nomor Hak Benda - benda lain
Hak Milik No. 237 TegalbesarAn. Sukartodirejo
Segala sesuatu yang berada di atasnya baik yangsekarang ada atau yang akan ada kemudian yangmenurut sifatnya dan peruntukannya oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap
e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Estrin Tia, SH, MKn.Tanggal 13 Mei 2004 Nomor 45 / 2004 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat HakTanggungan ini.
f) TANGGAL DIBUKUKANJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
ttd
Ir. Tjahjo Arianto, SH., M.HumNIP 010164211
g) TANGGAL PENERBITAN SERTIPIKATJember, 23 Mei 2004Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember
Tj AriantoIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 010164211
58
Pencatatan Cesi pada halaman 3 :
PENDAFTARAN PERUBAHANHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar IsianNama yang berhak Keterangan Mengenai Perubahan
Tanda Tangan Kepala Kantor danCap Kantor
Akta Cesi Notaris Estrin Tia,SH Nomor 22/ 2005 tanggal02 Juli 2005
DI 208: 456/2005 Tanggal11 Juli 2006
PT. Bank BerlianBerkedudukan di Jakarta
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tjahjo ArtIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 01016421
Adanya perubahan Kreditur ini dicatat juga pada Buku Tanah dan Sertipikat hak atas
tanahnya .
Notaris Estrin Tia, SH telah minta pengecekan sertipikat hak tanggungan ParafDI 303 No. 1578 Tanggal 02/07/2005 Pukul 11.34
59
UJIAN TENGAH SEMESTER
Materi Ujian Tengah Semester difocuskan dengan pelaksanaan bagaimana penyajian
informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat sesuai dengan alasan perubahan data
pendaftaran tanah.
Contoh Soal Ujian Tengah Semester: Waktu 90 menit
1. Bila sertipikat dan datanya sesuai dengan buku tanah, tindakan apa yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan pada Buku Tanah dan Sertipikatnya?
2. Apa yang dilakukan Kantor Pertanahan bila pada saat pengecekan sertipikat ternyata
sertipikat tersebut bukan merupakan dokumen yang diterbitkan Kantor Pertanahan ?
3. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat untuk pengecekan sertipikat
yang tanahnya akan diwakafkan?
4. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat untuk pengecekan sertipikat
yang akan dilakukan pelepasan hak di depan Kepala Kantor Pertanahan?
5. Selanjutnya tindakan apa yang dilakukan Kantor Pertanahan bila sertipikat tersebut
merupakan dokumen yang diterbitkan Kantor Pertanahan tetapi ditemukan ketidak
sesuaian data di sertipikat dengan data pada daftar di Kantor Pertanahan?
6. Bejo Lukito (lahir 12 Maret 1975) memiliki sebidang tanah di Bandung yang dibeli
setelah menikah dengan Siti Maemunah (lahir 24 Januari 1980) dalam hal ini
merupakan harta gono gini sedangkan dalam sertipikat terdaftar hanya atas namanya
(nama istri tidak didaftar). Bagaimana syarat dan prosedurenya agar nama istri menjadi
terdaftar dan bagaimana cara penulisan di bukutanah dan sertipikatnya ?
7. Bambang Gentolet (lahir 14 Agustus 1930), mempunyai sebidang tanah bukan
pertanian Hak Milik Nomor 1234/ Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten
PRAKTIK# 7
60
Sleman Yogyakarta, luas 456 m2 tanah tersebut merupakan harta asal dari warisan.
Bambang Gentolet meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2014 meninggalkan seorang
istri nama Siti Maemunah (lahir 24 Juli 1945) yang melahirkan dua orang anak nama : 1)
Bambang Harmoko (lahir 21 Juni 1970), laki-laki dan 2) Siti Zulaikhah (lahir 24 Mei
1975), perempuan. Istri dan kedua anak kandungnya sampai saat ini masih hidup.
Seluruh ahli waris sepakat bidang tanah tersebut tetap atasnama seluruh ahli waris.
Tuliskan pencantuman perubahan data pendaftaran tanah pada Buku Tanah dari
Bambang Gentolet kepada seluruh ahli warisnya. (Tulis dimulai dari atas nama
Pewaris pada halaman kedua Buku Tanah)
8. Berkaitan soal nomor 5. Apabila Bambang Gentolet pernah berpesan (wasiat) secara
lisan kepada kedua anaknya, apabila meninggal dunia bidang tanah dengan Hak Milik
Nomor 1234/ Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Yogyakarta, luas
456 m2 menjadi hak dari Siti Zulaikhah (lahir 24 Mei 1975). Tuliskan pencantuman
perubahan data pendaftaran tanah pada Buku Tanah dari Bambang Gentolet sampai
menjadi atas nama Siti Zulaikhah.
9. Bagaimana cara penulisan pada Buku Tanah dan Sertipikat bila Kantor Pertanahan
menerima berkas pendaftaran hak karena jual beli yang dalam hal ini penerima hak
tidak berwenang membeli sehingga tanahnya menjadi tanah “absentee” ?
10. Bagaimana pengecekan sertipikat tanah oleh Kepala Kantor Lelang dalam rangka
lelang?
11. Bagaimana penulisan pengecekan pada Buku Tanah dan Sertipikat terhadap
pendaftaran hak karena peristiwa hukum waris?
12. Bagaimana penulisan pengecekan pada Buku Tanah dan Sertipikat terhadap
pendaftaran hak karena peristiwa penggabungan ke dalam perusahaan?
61
PENDAFTARAN TANAHWAKAF
A. Tanah Sebagai Benda Wakaf
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu: Wakif; Nazhir; harta
benda wakaf; Ikrar wakaf; peruntukkan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.
Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif meliputi
perseorangan, organisasi atau badan hukum. Syarat wakif dapat mewakafkan hartanya
diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai berikut:
Wakif perseorangan hanya dapat melakukan ikrar wakaf apabila memenuhi persyaratan:
dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah
harta benda wakaf. Wakif dengan demikian tidak harus beragama Islam. Wakif
organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan
organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi
atau badan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang
bersangkutan, sudah tentu organisasi atau badan hukum tersebut harus merupakan
subjek yang dapat memiliki tanah di Indonesia. Badan hukum dapat menjadi wakif
sudah diatur sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, seharusnya pada saat itu sudah dapat diartikan bahwa hak
guna bangunan dapat diwakafkan karena hak guna bangunan merupakan tanah milik
badan hukum tersebut.
Wakif selain badan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas, koperasi maupun yayasan,
selanjutnya wakif dapat dikembangkan ke badan hukum publik misalnya Pemerintah
Kabupaten/ Kota. Tidak ada larangan pemerintah kabupaten /kota untuk menjadi wakif
sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujuinya, artinya siapa saja yang
memiliki tanah dapat menjadi wakif termasuk Warga Negara Asing. Pemerintah kabupaten
/ kota sebagai wakif dapat terjadi diperlukan apabila fasilitas umum suatu areal perumahan
yang status tanahnya merupakan milik atau asset pemerintah kabupaten/kota dibangun
masjid yang dalam hal ini dana pembangunan masjid sepenuhnya dana dari masyarakat
bukan dana dari pemerintah kabupaten/kota. Status hukum bidang tanah asset pemerintah
kabupaten/kota yang di atasnya dibangun masjid oleh masyarakat bukan oleh pemerintah
PRAKTIK# 8
62
kabupaten/kota, seyogyanya status bidang tanah tersebut menjadi tanah wakaf dengan
wakif pemerintah kabupaten/kota.
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat berupa perseorangan,
organisasi atau badan hukum. Nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian
harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Tanah sebagai benda wakaf harus dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah demikian
juga perolehannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik telah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tanah yang dapat
diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari
segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 tersebut telah membagi dalam dua kriteria yang pertama tanah hak milik
diartikan sebagai tanah dengan status hak atas tanahnya Hak Milik sebagaimana
dimaksud Pasal 20 UUPA, yang kedua tanah milik diartikan tanah yang dimiliki selain
kriteria pertama tadi yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai . PP. No.
28 tahun 1977 telah memberi peluang Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai di atas
tanah negara sebagai benda wakaf namun jarang dimanfaatkan karena ditafsirkan seolah-
olah hanya tanah dengan status hak milik yang dimaksud Pasal 20 UUPA saja yang
dapat diwakafkan. Selama ini ada keragu-raguan untuk mewakafkan tanah dengan status
Hak Guna Bangunan, Pasal 1 ayat (2) PP No.28 tahun 1977 secara jelas menyatakan
bahwa badan hukum dapat mewakafkan tanah miliknya, karena pada umumnya tanah
yang dimiliki badan hukum statusnya hak guna bangunan dengan demikian maka tanah
dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) sejak adanya PP. 28 tahun 1977 sudah dapat
menjadi benda wakaf. Keragu-raguan terhadap status tanah HGB yang menjadi benda
wakaf yang diatur PP. 28 tahun 1977 seharusnya tidak perlu terjadi apabila mencermati
substansi peraturan pemerintah tersebut. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) huruf b,c, dan d
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mempertegas hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai di atas tanah negara, demikian juga hak guna bangunan atau hak pakai
63
di atas hak pengelolaan atau hak milik dan hak milik atas satuan rumah susun dapat
menjadi benda wakaf. Tanah Milik selama ini selalu diartikan tanah dengan status hak
atas tanah hak milik padahal tanah milik dapat juga berstatus dengan hak atas tanah hak
guna bangunan maupun hak pakai.
Pendaftaran tanah wakaf dibukukan pada Buku Tanah khusus wakaf dan diberi
nomor urut tersendiri tiap tiap desa.
Contoh di bawah ini cara pencatatan hapusnya kepemilikan tanah sekaligus
hapusnya hak atas tanah karena tanah diwakafkan untuk selama-lamanya:
64
Halaman : 2P E N D A F T A R A N P E R T A M A
a) HAK : MILIK f) NAMA PEMEGANG HAK paraf1. Insinyur TJAHJO ARIANTO2. Dokter Gigi RITA EKAWATI
KUSDIAHRINIMerupakan harta gono gini
Tanggal Lahir / Akta Pendirian23/08/195423/03/1961
No. : 0008Desa/Kel. P:ANCAKARYATgl. berakhirnya hak :
----b) NIB : 12.34.36.05.01576Letak Tanah
c) ASAL HAK1. Konversi
2. Pemberian Hak MILIK
3. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
………J…E…MB…E…R…… tgl. ……2…0…-1…0…-1…9…90Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota…………J…E…M…BE…R…………
Samhad
Drs. MUHD. SAMSULHADI……………………………………NIP. 010024684
d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
2. Surat Keputusan KakanwilBPN Prov. Jawa Timur Tgl.29/08/1990No. 765/520.1/35/1990
3. Uang PemasukanRp. 33.750,--Rp. 16.875,--
-
g) PENERBITAN SERTIPIKAT
………JE…M…B…ER……… tgl. …2…0…-…10…-…1…99…0Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota…………J…EM…B…ER……………
Samhade) SURAT UKUR/ GAMBAR SITUASI
Tgl. 19-1-1990
No. 4022 / 1990
Drs. MUHD. SAMSULHADI……………………………………NIP. 010024684
Luas : 300 m2
i) Penunjuk Tanah Negara bekas RVE Verp. No. 422 luas: 300 m2
DI 301 Nomor 12163 / 1990
DI 208 Nomor 8792 tanggal 20 - 10 - 1990
Dilanjutkan pencatatan pada halaman 3 Buku Tanah dan Sertipikatnya.
65
Halaman: 3TanggalPendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
PPAIW Kusnan Winardi, SH., S. Sos., MSi , telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 06-12-2006 Pukul 10.21.
Kepemilikan dan hak atas tanah hapus, karena diwakafkan untukkeperluan dan dengan Nadzir Persyarikatan MuhammadiyahCabang Kaliwates, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat olehdan dihadapan Kusnan Winardi, SH., S. Sos., MSi. PPAIWKecamatan Ajung tanggal 06-12-2006 Nomor: 02/W Tahun 2006dan tanahnya menjadi tanah wakaf Nomor 3/ Pancakarya
DI 208 :2344/2006Tanggal30/01/2007
Kepala Kantor PertanahanKabupaten JEMBER
SIsPrajSISWO PRAJITNO, SH.
NIP 010153289
Dilanjutkan pembuatan Buku Tanah dan Sertipikat wakaf
66
DAFTAR ISIAN 205A
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BUKU TANAHTANAH WAKAF
Nomor : 003
P R O V I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBERKECAMATAN : AJUNG
KANTOR PERTANAHAN DAFTAR ISIAN 208KABUPATEN / KOTA
JEMBER No. 666/ 2007
1 2 3 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 3
67
DAFTAR ISIAN 206
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SERTIPIKATTANAH WAKAF
Nomor : 003
P R O V I N S I : JAWA TIMURKABUPATEN / KOTA : JEMBERKECAMATAN : AJUNG
KANTOR PERTANAHAN DAFTAR ISIAN 208KABUPATEN / KOTA
JEMBER No. 666/ 2007
1 2 3 4 2 0 0 5 1 0 0 0 0 3
68
Pencatatan pada Buku Tanah Wakaf halaman 2
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) TANAHWAKAF e) NAMA NADZIR
No. : 0003Desa/Kel. P:ANCAKARYA
1. Ketua: Drs.H. Nuruddin Muh. Yasin08/09/1943
2. Sekretaris: Buari, S.Pd14/07/1967
3. Bendahara: Drs. Abdul Hakim10/05/1961
4. Anggota : Saiful Hadi06/07/1963
b) NIB : 12.34.36.05.01576Letak Tanah
g) PEMBUKUANc) ASAL HAK
1. Hak Milik No. 8/Pancakarya
………J…E…MB…E…R…… tgl. ……3…0…-0…1…-…2…007Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
2. Akta Ikrar Wakaf :tgl. 06/12/2006. No. 02/W/2006
3. Nama WAKIF:Insinyur TJAHJO ARIANTO danDokter Gigi RITA EKAWATI KUSDIAHRINI
JEMBER
SisprajSISWO PRAJITNO, SH
……………………………………NIP. 010153289
d) SURAT UKUR g) PENERBITAN SERTIPIKAT
………JE…M…B…ER……… tgl. …3…0…-…01…-……20…07Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / KotaJEMBER
SisprajSISWO PRAJITNO, SH……………………………………NIP. 010153289
Tgl. 14/01//2007
No. 00001/Pancakarya
Luas: 300 m2
h) PenunjukBekas Hak Milik No.8/PancakaryaDI 208 Nomor 666 tanggal 30/01/2007
Pencatatan pada Sertipikat Wakaf pada kolom g) PEMBUKUAN tidak ditanda
tangani hanya diisi “ ttd ”.
69
Wakaf Sementara Waktu:
Wakaf untuk sementara waktu, misalnya selama 15 (lima belas) tahun. Dicatat pada
Buku Tanah dan Sertipikat hak atas tanahnya sebagai berikut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman 3:
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
PPAT Sumartono, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 06/11/2000 Pukul 09.34
Akta Jual Beli PPAT Sumartono,SH Nomor 32 42/ 2015 tanggal Sukartodirejo06 Nopember 2000 25/03/1951 Kepala Kantor PertanahanDI 208: 2456/2000 Tanggal . Merupakan harta asal Kabupaten Nusabarong11 Nopember 2000
BagyoPrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
PPAIW Suharto, SH telah minta pengecekan sertipikat ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 30/05/2002 Pukul 09.23
Diwakafkan untuk Nadzir:sementara waktu dari Ketua : AhmadBadurit g l . 31/05/2002 sampai 03/01/1955dengan tanggal 30/05/2017 Sekretaris: Ir. TanjungPapumaberdasarkan Akta Ikrar 23/08/1954Wakaf PPAIW Suharto, SH Bendahara: Siti Mutiarsih, SEtanggal 30/05/2002 Nomor 01/07/19683/W/2002 Anggota:BambangSarjitoPada tanggal 30/05/2017 8/03/1956Catatan pewakafansementara ini hapusdemi hukum
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Nusabarong
BagyoPrIr. Bagyo Prakoso, SH.
NIP 12345678
DI 208: 324/2002Tgl. 31/05/2002
70
Sertipikat hak atas tanah ini tetap disimpan oleh Wakif sebagai pemilik tanah. Kepada
Nadzir diberikan SKPT atau dibuatkan Sertipikat Wakaf yang diberi catatan
SEMENTARA.
71
PENCATATAN AKAN ADANYA GUGATAN, DALAMPERKARA DI PENGADILAN DAN BERDASARKAN
PUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGADILAN
A. Pencatatan Akan Menjadi Objek Gugatan di Pengadilan dan Dalam PerkaraDi Pengadilan
Informasi yang tersaji pada buku tanah atau daftar umum lainnya harus sesuai
dengan kenyataan atau fakta hukum sebenarnya dan selalu mutakhir, akan adanya
gugatan di Pengadilan pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam Buku Tanah,
dengan menyampaikan salinan surat gugatan. 1
Contoh pencatatan pada Buku Tanah dari Sertipikat tersebut:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,
Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian
Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai SalinanSurat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017
DI 301 Nomor: 3469 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2456 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP1954082319831003
Selanjutnya bila perkara sudah berlangsung harus dilakukan pecatatan pada Buku
Tanah sebagai berikut:
1 Pasal 126 ayat (1) PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun 1997
PRAKTIK# 9
72
B. Pencatatan Dalam Perkara
Pencatatan pada Buku Tanah:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian
Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai Salinan
.Surat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017
DI 301 Nomor: 3469 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2456 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP1954082319831003
Bidang tanah ini dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Antah BerantahPerkaraPerdata Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.
DI 301 Nomor: 3499 tanggal 17-09-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2485 tanggal 17 - 09 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP1954082319831003
Bila Hakim dalam perkara tersebut memerintahkan status quo maka dilakukan
pencatatan sebagai berikut:
73
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan, Nama yang berhak dan Tanda Tangan Kepala KantorTanggal Pendaftaran,Pemegang hak lainnya dan Cap KantorDaftar Isian
Bidang tanah ini akan menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Antah Berantah sesuai Salinan
.Surat Gugatan dan tanda terima Surat Gugatan dari Panitera tanggal 14 Agustus 2017
DI 301 Nomor: 3469 tanggal 16-08-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2456 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
Bidang tanah ini dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Antah BerantahPerkara Perdata Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.
DI 301 Nomor: 3499 tanggal 17-09-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2485 tanggal 17 - 09 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
Bidang tanah ini dalam STATUS QUO berdasarkan perintah Hakim perkara perdata diPengadilan Negeri Antah Berantah Perkara Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.
DI 301 Nomor: 4058 tanggal 02-10-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2485 tanggal 02 -10- 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
74
Bila dalam perkara ini bidang tanah dengan Status Hak Guna Bangunan, yang dalam
perjalanan perkara jangka waktu hak atas tanah Hak Guna Bangunan di atas Tanah
Negara ini habis diletakkan SITA JAMINAN, maka SITA JAMINAN tetap dicatat .
Hapusnya hak atas Hak Guna Bangunan di catat terlebih dahulu baru pencatatan
SITA JAMINAN.
Hak Guna Bangunan bidang tanah ini hapus pada tanggal 03 /10/2017 karena jangkawaktumya telah berakhir.
DI 301 Nomor: 4081 tanggal 17-10 -2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2598 tanggal 17 - 10 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP1954082319831003
Bidang tanah ini diletakkan SITA JAMINAN berdasarkan perintah Hakim perkara perdatadi Pengadilan Negeri Antah Berantah Perkara Nomor 05/PDT.G/2017/PN. ANB.
DI 301 Nomor: 4082 tanggal 17-10-2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2600 tanggal 17 -10- 2017 Kabupaten Antah Berantah
(Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
75
PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI
A. Sertipikat Pengganti
Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang merupakan alat pembuktian
yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah10. Semua informasi yang tersaji di dalam sertipikat mempunyai
kekuatan hukum dan harus di terima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak
ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Terhadap sertipikat hilang segera
diterbitkan sertipikat pengganti, demikian juga sertipikat yang rusak. Sertipikat
dengan blangko lama dapat juga dimintakan sertipikat pengganti.
Atas permohonan pemilik tanah dan atau pemegang hak atas tanah diterbitkan
sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang atau sertipikat yang
tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Permohonan
sertipikat pengganti) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum
sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang
merupakan penerima hak berdasarkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau
kutipan risalah lelang.
Apabila pemegang hak, atau penerima hak sudah meninggal dunia,
permohonan sertipikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan
menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggantian sertipikat dicatat pada
buku tanah yang bersangkutan. Sertipikat yang hilang bila ditemukan harus
dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan.
Penerbitan sertipikat pengganti diatur dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah sebagai
berikut:
Pasal 59(1) Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah
sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang
10 Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PRAKTIK# 10
76
ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan.(2) Penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biayapemohon.
(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumumansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada yang mengajukan keberatan mengenaiakan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan keberatanakan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidakberalasan, diterbitkan sertipikat baru.
(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, makaia menolak menerbitkan sertipikat pengganti.
(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitansertipikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkanberita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.
(6) Sertipikat pengganti diserrahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertipikattersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.
(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumumanyang lain daripada yang ditentukan pada ayat (2).
Pasal 60(1) Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak
diserahkan kepda pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangandari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapatdiserahkannya sertipikat tersebut kepada pemenang lelang.
(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertipikat penggantiuntuk hak atas tanah atau hakmilik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan tidak berlakunya lagi sertipikat yang lama dalam salah satu surat kabarharian setempat atas biaya pemohon.
Bila pemilikan tanah dan atau hak atas tanah telah beralih berdasarkan akta
yang dibuat oleh PPAT, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar sertipikatnya
hilang, permintaan penggantian sertipikat yang hilang dilakukan oleh pemegang
haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu dibuat akta
PPAT sertipikat tersebut masih ada.
Keberatan terhadap pengumuman sertipikat hilang dianggap beralasan apabila
misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak hilang
melainkan dipegang olehnya berdasarkan perjanjian karena perbuatan hukum
tertentu. Apabila pengumuman yang dimaksud pada ayat (2) memerlukan biaya yang
besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang bersangkutan, dapat ditentukan
cara pengumuman lain yang lebih murah biayanya. Pengumuman ini dimaksudkan
agar masyarakat tidak melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan sertipikat yang dinyatakan
telah tidak berlaku. Sertipikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
Penerbitan sertipikat pengganti selanjutnya diatur dalam Pasal 137, Pasal 138
dan Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
77
Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut:
Pasal 137
(1) Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak atau karena masihmenggunakan blangko sertipikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan denganmelampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang bersangkutan
(2) Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yangsobek atau terlepas, akan tetapi masih tersisa bagian sertipikat yang cukup untukmengidentifikasi adanya sertipikat tersebut.
(3) Penerbitan sertipikat karena masih menggunakan blangko lama meliputi jugapenggantian sertipikat hak atas tanah dalam rangka pembaharuan atau perubahan hakyang menggunakan sertipikat lama dengan mencoret ciri-ciri hak lama danmenggantinya dengan ciri-ciri hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).
Pasal 138
(1) Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang didasarkan atas pernyataan dari pemeganghak mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam Surat Pernyataanseperti contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 25.
(2) Pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah di depan Kepala Kantor Pertanahan letaktanah yang bersangkutan atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ataupejabat lain yang ditunjuk Kepala Kantor Pertanahan.
(3) Dalam hal pemegang atau para pemegang hak tersebut berdomisili di luarKabupaten/Kotamadya letak tanah, maka pembuatan pernyataan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan di Kantor Pertanahan di domisili yangbersangkutan atau di depan pejabat Kedutaan Republik Indonesia di negara domisiliyang bersangkutan.
(4) Dengan mengingat besarnya biaya pengumuman dalam surat kabar harian sebagaimanaditentukan dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibandingkandengan harga tanah yang sertipikatnya hilang serta kemampuan pemohon, KepalaKantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan diterbitkannyasertipikat tersebut ditempatkan di papan pengumuman Kantor Pertanahan dan di jalanmasuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan pengumuman yang cukup jelasuntuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah tersebut.
(5) Sebagai tindak lanjut pengumuman akan diterbitkannya sertipikat pengganti, makadibuat Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan/Penolakan Penerbitan SertipikatPengganti dengan menggunakan daftar isian 304A.
Pasal 139
Untuk penerbitan sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaantanah dan nomor hak tidak diubah.
Kepala Kantor Pertanahan dapat menentukan bahwa pengumuman akan
diterbitkannya sertipikat tersebut cukup ditempatkan di papan pengumuman Kantor
Pertanahan dan di jalan masuk tanah yang sertipikatnya hilang dengan papan
pengumuman yang cukup jelas untuk dibaca orang yang berada di luar bidang tanah
tersebut apabila besarnya biaya pengumuman di surat kabar harian dibandingkan
dengan harga tanah yang sertipikatnya hilang tidak sebanding dan juga tidak sesuai
78
dengan kemampuan pemilik tanah.,
Terhadap sertipikat hilang tidak diwajibkan untuk lapor polisi, pemilik tanah
cukup mengucapkan sumpah yang diatur Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:
SURAT PERNYATAAN DI BAWAH SUMPAHYang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : BAMBANG GENTOLITUmur : 59 TahunPekerjaan : PetaniNomor KTP : 1508100107560002Agama : IslamAlamat : Jalan Garuda Raya RT.008 Kec.Jekan Raya Kota.P. Raya
Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua ribu lima belas, sayadihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, dengan ini mengucapkan sumpahsebagai berikut:
“ DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH ”
1. Bahwa saya benar – benar tidak lagi melihat dan memegang serta tidak mengetahuikeberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 3456 Kelurahan Menteng atas namaBAMBANG GENTOLIT, Gambar Situasi Nomor : 00250/1986, tanggal 10 Maret 1986Luas 560 m2 yang terletak di :Jalan : Rajawali IIIRT/RW : 001/03Desa/Kel : MentengKecamatan : Jekan RayaKota : Palangka Raya
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3456/ Menteng atas nama BAMBANG GENTOLITtersebut hilang pada hari Senin September 2002, di sekitar Kantor PTPN VI RIMSAKecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
3. Bahwa benar sampai saat ini saya tidak menyimpan dan tidak mengetahui dimana Sertipikattersebut berada.
4. Bahwa sertipikat tersebut tidak diagunkan/Jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sitaJaminan.
5. Bahwa apabila sertipikat yang hilang tersebut telah diketemukan saya akan mengembalikankepada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.6. Bahwa apa yang saya ucapkan tersebut diatas adalah benar dan apabila ternyata
pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut di pengadilan dan saya bersediamenerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan darisiapapun.
Pengumuman di Surat Kabar:
Sumpah diucapkan dihadapan
An.KEPALA KANTOR PERTANAHANKOTA PALANGKA RAYA
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
IrwwansyahIRWANSYAH, SH.
NIP. 19610726 198303 1 004
Palangka Raya, 21 Juli 2017Yang mengucapkan sumpah
BAMBANG GENTOLIT
79
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAKANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JALAN D.I PANJAITAN NO: 52 PALANGKA RAYA TELP.(0519)22223
PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANGNomor : No.299/23.33.7/VII/2015
Untuk mendapatkan Sertipikat Baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang,berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :
No Nomor Hak Nama Pemegang Hak Alamat Pemegang Hak TanggalPembukuan
Keterangan
1. 06.03.12.03.1.03456 BAMBANG GENTOLIT Jalan Garuda RayaRT.008 Kec.JekanRayaKota.Palangka Raya
07 Juni1986
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yangmerasa keberatan dapat mengajukan keberatan – keberatan kepada kami dengan disertaialasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonanpenggantian Sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan danberlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.
PALANGKA RAYA, 21 JULI 2015KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALANGKA RAYA
HarinihhAttd
HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.NIP. 199103122009122001
Nomor Berkas : 6194 / 2015Nama Pemohon : BAMBANG GENTOLITD.I. 301 : 4748 / 2015
80
BERITA ACARAPENGUMUMAN DAN PENERBITAN/
PENOLAKAN PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTINOMOR : 848/33.23.7/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015,
Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, dengan disaksikan :1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha2. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran TanahDinyatakan bahwa terhadap permohonan Sertipikat Pengganti yang dimohon oleh :Nama : BAMBANG GENTOLIT
Umur : 59 TahunPekerjaan : PetaniNomor KTP : 1508100107560002Agama : IslamAlamat : Jalan Garuda Raya RT.008 Kec.Jekan Raya Kota Palangka
Raya
1. Atas Bidang Tanah Hak : Telah dilaksanakan Pengumuman melalui KoranPalangka Post dengan Nomor No.299/23.33.7/VII/2015
2. Selama pengumuman ada/tidak ada keberatan – keberatan dari pihak lain.3. Terhadap permohonan tersebut : Ditolak/ diterbitkan Sertipikat Pengganti Hak
Milik No. 3456/ Menteng atas nama BAMBANG GENTOLIT
4. Dengan diterbitkannya Sertipikat Pengganti tersebut maka sertipikat Hak MilikNo. 3456/ Menteng yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlakulagi
Saksi-Saksi Palangkaraya, 23 Agustus2015
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala KantorPertanahan
Kota Palangkaraya
NoviA HariniNOVI ATIKA, SH. HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.
NIP. 19770812 199603 1 001 NIP. 199103122009122001
2. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
DERI AMIR ,SH.NIP. 19641231 198603 0 002
81
Buku Tanah Halaman 2 dari Sertipikat yang Hilang (originair):
P E N D A F T A R A N P E R T AM AHalaman :
a) HAK :No. :Kel :Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK7. Konversi8. Pemberian Hak9. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
……………………………………NIP.
d) DASAR PENERBITAN9. Daftar Isian 202
Tgl.No.
10. Surat KeputusanTgl. 22 Mei 1996No. 123/SK/V/1996
11. Uang Pemasukan
12. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidangTgl. -
No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT……………………… tgl. ……………………
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
……………………………NIP.
e) SURAT UKURTgl.No.Luas :
i) PENUNJUK
MILIK
Jl. Panjangsari Rt.005 Rw.003
--
19702011 199903 1 001
AHMAD JAZULI,S.H,,M.Hum
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
07 Juni 1986
Rp. 2,324.000,--
232/MENTENG/1986560 m2
11 April 1986
MENTENG
11.24.20.14.02232
03456
Bambang Gentolit
13-05-1963
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
AHMAD JAZULI,S.H.,M.Hum
19702011 199903 1 001
07 Juni 1986
82
Pencatatan pada Sertipikat Pengganti karena hilang (originair):
P E N D A F T A R A N P E R T AM AHalaman :
i) PENUNJUKDiterbitkan Sertipikat Pengganti Berdasarkan Berita Acara No. 848/33.23.7/VIII/2015
tanggal 23 Agustus 2015, Surat Pernyataan di bawah Sumpah tanggal 15 Juli 2015,
Pengumuman Koran No.299/23.33.7/VII/2015
a) HAK :No. :Kel :Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK10. Konversi11. Pemberian Hak12. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
………………………………
……………………………………NIP.
d) DASAR PENERBITAN13. Daftar Isian 202
Tgl.No.
14. Surat KeputusanTgl. 22 Mei 1996No. 123/SK/V/1996
15. Uang Pemasukan
16. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidangTgl. -
No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pengganti Hilangtgl.
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
………………………………
……………………………NIP.e) SURAT UKUR
Tgl.No.Luas :
MILIK
Jl. Panjangsari Rt.005 Rw.003
--
199103122009122001HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
25 Agustus 2015
Rp. 2,324.000,--
232/MENTENG/1986560 m2
11 April 1986
MENTENG
11.24.20.14.02232
03456Bambang Gentolit
13-05-1963
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
AHMAD JAZULI,S.H,M.Hum
19702011 199903 1 001
tgl. 07 Juni 1986
HarinisSS
83
Buku Tanah halaman 2 (dua) dari Sertipikat hilang yang pendaftaran haknya derivative:
P E N D A F T A R A N P E R T AM AHalaman :
Buku Tanah halaman 3 (tiga) dari Sertipikat Hilang yang pendaftarannya derivative
a) HAK :No. :Kel :Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAKparaf
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK13. Konversi14. Pemberian Hak15. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
……………………………………NIP.
d) DASAR PENERBITAN17. Daftar Isian 202
Tgl.No.
18. Surat KeputusanTgl. 22 Mei 1996No. 123/SK/V/1996
19. Uang Pemasukan
20. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidangTgl. -
No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
……………………………NIP.
e) SURAT UKURTgl.No.Luas :
i) PENUNJUK
MILIK
Jl. Panjangsari Rt.005 Rw.003
--
19702011 199903 1 001
AHMAD JAZULI,S.H,,M.Hum
PALANGKA RAYA,
PALANGKA RAYA
tgl. 07 Juni 1986
Rp. 2,324.000,--
232/MENTENG/1986560 m2
11 April 1986
MENTENG
11.24.20.14.02232
03456Bambang Gentolit
13-05-1963
PALANGKA RAYA,
PALANGKA RAYA
AHMAD JAZULI,S.H.,M.Hum
19702011 199903 1 001
tgl. 07 Juni 1986
84
Sebab PerubahanTanggal PendaftaranNo Daftar Isian 307No Daftar Isian 208
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Akta Jual BeliPPAT Sumartono,SH. Nomor 32 42/2017 tanggal 16Agustus 2012
DI 208:3456/2012Tanggal24 Agustus2012
1. Sunartodimejo25/03/1961
2. Mariniwati13/05/1975
Merupakan harta gono gini
Kepala Kantor PertanahanKota Palangkaraya
Ir. Bagyo Prakoso, SH.NIP 12345678
Pada sertipikat pengganti karena hilang, rusak tidak harus dilakukan penggantian
Buku Tanah agar catatan riwayat tanahnya tidak hilang. Namun pencatatan pada
sertipikat cukup di halaman 2 (dua) saja yaitu pencatatan saat pembukuan hak yang
terakhir pada kotak g ) (ttd) dan penerbitan sertipikat pengganti pada kotak h) tanda
tangan dan cap garuda
Tersaji contoh penerbitan sertipikat pengganti derivative yang pembukuan hak
terakhir pada tanggal 24 Agustus 2012 oleh Ir. Bagyo Prakoso dan penerbitan
sertipikat pengganti pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Harini Sri Rahayu,S.
Tr.,M.M.
Pembuatan sertipikat pengganti karena rusak, karena tidak diserahkan karena lelang
analogi dengan pensertipikatan karena hilang, dilakukan penyesuaian catatan pada
kotak PENUNJUK dan pada kotak h) ditambahkan kata Pengganti Rusak atau
Pengganti Lelang sesudah kata PENERBITAN SERTIPIKAT.
“PPAT Sumartono, SH. telah melakukan pengecekan sertipikat” ParafDI 303 No. 15679 Tanggal 16-08-2012.
Bagyo Pr
85
Pencatatan pada halaman 2 (dua) sertipikat penggantinyaP E N D A F T A R A N P E R T AM A
Halaman :
ii) PENUNJUKDiterbitkan Sertipikat Pengganti Berdasarkan Berita Acara No. 849/33.23.7/VIII/2015
tanggal 24 Agustus 2015, Surat Pernyataan di bawah Sumpah tanggal 17 Juli 2015,
Pengumuman Koran No.300/23.33.7/VII/2015
Pada Halaman 4 Salinan Surat Ukur yang menjadi bagian Sertipikat Penggantisesudah kata-kata Untuk Sertipikat ditambah kata “Pengganti” sehingga menjadi“Untuk Sertipikat Pengganti” ditanda tangani oleh Kepala Kantor yang menerbitkanSertipikat Pengganti.
a) HAK :No. :Kel :Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK16. Konversi17. Pemberian Hak18. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
………………………………
……………………………………NIP.
d) DASAR PENERBITAN21. Daftar Isian 202
Tgl.No.
22. Surat KeputusanTgl. 22 Mei 1996No. 123/SK/V/1996
23. Uang Pemasukan
24. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidangTgl. -
No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pengganti Hilangtgl.
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
………………………………
……………………………NIP.
e) SURAT UKURTgl.No.Luas :
MILIK
Jl. Panjangsari Rt.005 Rw.003
--
199103122009122001HARINI SRI RAHAYU,STr.,M.M.
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
25 Agustus 2015
Rp. 2,324.000,--
232/MENTENG/1986560 m2
11 April 1986
MENTENG
11.24.20.14.02232
03456 1. Sunartodimejo2. Mariniwati
Merupakan harta gono gini
25/03/196113/05/11975
PALANGKA RAYA
PALANGKA RAYA
Ir. BAGYO PRAKOSO, SH
12345678
tgl. 24 Agustus 2012
HarinisSS
86
HAKMILIK ATAS SATUANRUMAH SUSUN
C. Rumah Susun
Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional,
baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang
masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan
secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana
penghubung ke jalan umum.
Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang
digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah
susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun merupakan:
1) Hak Pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan
secara terpisah yg jelas batas-batasnya, ukuran dan luasnya; (yang dalam
hal ini terletak di Ruang Udara)
2) Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun: pondasi, kolom,
balok, dinding, lantai, atap, tangga, talang air, selasar, jaringan listrik, ruang
untuk umum.
3) Hak bersama atas benda-benda: tanaman, bangunan pertamanan, kolam
renang, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat parkir, yang sifatnya
terpisah dengan struktur bangunan rumah susun;
4) Hak bersama atas tanah11, sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak
bersama secara terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan
batasnya dalam persyaratan Izin membangun.
Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) dengan demikian merupakan paduan dari
4(empat) hak di atas.
11 Hak bersama atas tanah ini merupakan hak kepemilikan tanah dan atau hak atas tanahnya.Terhadap tanah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas HPL hak bersama atas tanah bukankepemilikan tanah bersama tetapi kepemilikan atas hak atas tanahnya saja, karena tanah tetapdimiliki pemegang Hak Pengelolaan.
PRAKTIK# 11
87
D. Tanah Bersama Rumah Susun
Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa. Sebidang tanah hak yang
dibangun rumah susun akan melahirkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah
tanah hak sebagai berikut:
1) Hak Milik.
2) Hak Guna Bangunan di atas Tanah Negara.
3) Hak Pakai di atas Tanah Negara
4) Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan
5) Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan
Angka 1), 2) dan 3) pemilik HMSRS memiliki/ mempunyai tanah bersama dan hak
atas tanah bersama, sedang angka 4) dan angka 5) tidak memiliki/mempunyai
tanah bersama hanya memiliki hak atas tanah bersama karena tanahnya tetap milik
pemegang Hak Pengelolaan.
Hak atas tanah bersama ini menentukan subjek hak yang dapat memiliki Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, sebagai contoh Warga Negara Asing (WNA) hanya
dapat memiliki rumah susun dengan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
tanah bersamanya dibangun di atas sebidang tanah Hak Pakai di atas Tanah Negara
atau Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan kepemilikan rumah susun WNA.
Sertipikat yang diberikan ke WNA tersebut namanya tetap Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun.
Sebidang tanah akan menjadi tanah bersama para pemilik HMSRS setelah
dibuat Akta Pemisahan yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota atau Gubernur
untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Akta Pemisahan disusun berdasarkan
Pertelaan dan Nilai Perbandingan Proporsional. Pertelaan adaal gambar dengan
uraian yang jelas tentang batas masing masing SRS, dalam arah horisontal dan
vertikal, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, berserta nilai
perbandingan proporsionalnya.
Contoh Buku Tanah di bawah ini atas sebidang tanah yang telah menjadi pemilikan
bersama seluruh Pemegang HMSRS, nama pemilik tanah dicoret miring dan diparaf
oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah satu bidang tanah telah diterbitkan HMSRS
maka kepemilikan bidang itu telah beralih menjadi kepemilikan bersama yang tidak
terpisahkan dari para pemilik HMSRS yang masih-masing besarnya kepemilikan
bersama itu ditulis dalam Nilai Perbandingan Proporsional pada buku tanah dan
88
sertipikat HMSRSnya. Bila tanah bersama dibangunnya HMSRS itu hak atas
tanahnya Hak Guna Bangunan (HGB) maka bila hak atas tanah akan habis maka
HGB tersebut diperpanjangnya atas nama seluruh pemilik HMSRS.
Pencatatan pada Buku Tanahnya:Buku Tanah halaman 2 (dua) yang menjadi pemilikan bersama para pemilik Hak
Milik Satuan Rumah Susuna) HAK : GUNA BANGUNAN
No. :
Desa/Kel. :
Tgl. berakhirnya hak :
f) NAMA PEMEGANG HAK
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB :Letak Tanah
c) ASAL HAK19. Konversi
20. Pemberian Hak
21. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP.
d) DASAR PENDAFTARAN25.Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
26. Surat KeputusanTgl.No.
27. Uang Pemasukan
28. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/PenggabunganbidangTgl. -No. -
g) PENERBITAN SERTIPIKAT
……………………… tgl. ……………………Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota………………………………
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 010164211
e) SURAT UKURTgl.
No.
Luas :
Jl. Muhammad Sroeji
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum
JEMBER
JEMBER
06 Juli 200217 Juli 2002
320.2/HGB-38/VI/2002
26/TEGALGEDE/2002
4.280 m2
10 Mei 2002
TEGALGEDE
12.34.71.03.0293
321
06/07/2032
parafPT. BAYU PENTIL MUTERberkududukan di JEMBER
23-05-1980
JEMBER
JEMBER
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH., M.Hum010164211
06 Juli 2002
-
89
Penulisan pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah tersebut dan pencatatan bila terjadi
perpanjangan HGBnya:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab Perubahan ,Tanggal Pendaftaran,
Daftar Isian
Nama yang berhakdan
Pemegang hak lain-lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Akta PemisahanRumah Susun tanggal 03 Juni 2005Nomor ST01/PM/2005, yangdisahkan Bupati Jember tanggal 13Juni 2005 Nomor 188.45/97/436.1.2/2005, Hak Guna Bangunan Nomor321 /Tegalgede telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Satuan RumahSusun Nomor 1 sampai denganNomor 2534
DI 208 Nomor 2457/ 2005 tanggal 07Juli 2005
Para pemilik Hak Milik SatuanRumah Susun Nomor 1 sampaidengan Nomor 2534
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
Tjahjo ArtIr. Tjahjo Arianto, SH., M.Hum
NIP 01016421
Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jember
BambangW
Bambang Werkudoro, SH.NIP 123456789
Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun telah minta pengecekan sertipikatDI 303 No. 1234 Tanggal 03/05/2032.
PERPANJANGAN HAKBerdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Timur Nomor 164 / HGB / BPN.36.80/2032 tanggal 16/04.2032Hak Guna Bangunan Nomor 321/ Tegalgede ini yang merupakan tanahbersama Pemilik Hak Milik Satuan Rumah Susun Nomor 1 sampai denganNomor 2534 diperpanjang jangka waktunya selama 20 (dua puluh) tahun danberakhir hak atas tanahnya pada tanggal 06 Juli 2052
DI 208 Nomor 1322/ 2032 tanggal 05/05/2032
90
Contoh Pencatatan pada Buku Tanah HMSRS halaman 1
91
Halaman 2 Buku Tanah di atas HGB di atas Tanah Negara
92
Bila HMSRS dibangun di atas Hak Guna Bangunan di atas Hak PengelolaanHalaman 2 Buku Tanah:
93
Perlu perhatian khusus untuk penulisan HGB di atas HPL pada kotak l) CATATANyaitu: HGB No 454 Kelurahan Gundih berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api(Persero) dengan HPL No. 70 Kel. Gundih Surabaya
Penulisan kalimat “tanah milik” PT Kereta Api ini penting agar pemilik HMSRSmengetahui bahwa HMSRS ini tidak memiliki tanah bersama hanya memiliki hakatas tanah bersama di atas tanah milik PT Kereta Api.
94
PEMECAHAN, PEMISAHANDAN PENGGABUNGAN
E. Pemecahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
mengatur pemeliharaan data fisik pendaftaran tanah dengan membedakan arti
pemecahan dan pemisahan sebagai berikut:
Pemecahan:Pasal 48
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudahdidaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama denganbidang tanah semula.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan suratukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dansertipikat asalnya.
(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baruboleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang haktanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yangbersangkutan.
(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjangmengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batasminimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemisahan:Pasal 49
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yangsudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnyamerupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidangtanah semula.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yangdipisahkan dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidangtanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dansertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannyapemisahan tersebut.
(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).
Pemecahan dilakukan terhadap satu bidang hak atas tanah terdaftar yang
dipecah secara sempurna atau habis menjadi beberapa bagian, yang masing-masing
PRAKTIK# 12
95
merupakan bidang tanah baru. Selanjutnya masing-masing bidang hasil pemecahan
tersebut dibuat buku tanah, surat ukur dan sertipikat baru dengan status hukum yang
sama dengan dengan bidang tanah semula, maksudnya status hak atas tanah yang
sama dengan bidang tanah semula. Buku tanah bidang tanah yang dipecah
selanjutnya dimatikan sehingga sudah tidak ada lagi sertipikat sisa. Pemecahan
tersebut dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak, kesesuaian penggunaan
atau yang merupakan bagian yang berdiri sendiri, antara lain dengan adanya jalan,
saluran air, kejelasan penggunaan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku
terutama rencana tata ruang.
Sebelum dilakukan pencatatan pemecahan terlebih dahulu harus dilakukan
pengecekan sertipikat oleh pemilik tanah bukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,
pencatatan pada buku tanah halaman 3 sebagai berikut:
96
Pencatatan pada halaman 3 buku tanah yang dipecah:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA
Halaman : 3Sebab Perubahan
Tanggal PendaftaranDaftar Isian
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997atas permintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 0234 / DesaWonoasri luas 1000 m2 dipecah secara sempurna, oleh karena itubuku tanah dan sertipikat Hak Milik Nomor 0234 / Wonoasridinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagaihak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitumenjadi 4 (empat) bagian:
1) Hak Milik Nomor 3123 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3456 / Wonoasri/ 2017 luas 200 m2
2) Hak Milik Nomor 3124 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3457 / Wonoasri/ 2017 luas 250 m2.
3) Hak Milik Nomor 3125 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3458 / Wonoasri/ 2017 luas 250 m2.
4) Hak Milik Nomor 3126 / Desa Wonoasri ;Surat Ukur Nomor 3459 / Wonoasri/ 2017 luas 300 m2.
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)
NIP 1954082319831003
Dilakukan pencatatan pada halaman 2 setiap Buku Tanah hasil pemecahan
sebagai berikut:
97
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :
No. : 03123
Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---
f) NAMA PEMEGANG HAK
Widi Ari Laksito
Tanggal Lahir / Akta Pendirian
b) NIB : 06.03.13.03.00272Letak Tanah:
Jl. Srigunting
c) ASAL HAK22. Konversi
23. Pemberian Hak
3. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 1954082319831003
d) DASAR PENDAFTARAN29.Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
30. Surat KeputusanTgl. --No. --
31. Uang Pemasukan
4. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/Penggabungan bidang
Tgl. 05/08/2017No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / KotaAntah Berantah
Tjahjo Art
……………………………………NIP. 1954082319831003
e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017
No. 3456/Wonoasri/ 2017
Luas :
i) Penunjuk:
Pemecahan dari Hak Milik Nomor 0234 Desa Wonoasri
MILIK
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.
Antah Berantah, tgl. 16 Agustus 2017
200 m2
02-05-1999
Antah Berantah, tgl.16 Agustus 2017
Antah Berantah
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.
-
98
Tata laksana pada Surat Ukur:Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997Pasal 133
(1) Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemeganghak12 atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahantersebut dilakukan dan melampirkan :- sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;- identitas pemohon;- persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang
bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.(2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.(3) Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status
bidang tanah semula, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor hakbaru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru, sebagai penggantinomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.
(4) Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanahdan sertipikat asal dicatat pada buku tanah dan sertipikat baru.
(5) Surat ukur, buku tanah dan sertipikat hak atas tanah semula dinyatakan tidakberlaku lagi dengan mencantumkan catatan dengan kalimat sebagai berikut :"Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hakatas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak …….Nomor … s/d ….. (lihat buku tanah nomor ... s/d .... )", yang dibubuhitanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinasKantor Pertanahan.
(6) Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar laindan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapusgambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pecahannyayang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat ukur yang baru.
Pasal 134(1) Atas permintaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dari satu bidang tanah
yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian atau beberapa bagian denganmenyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan dan melampirkan:- sertipikat hak atas tanah induk;- identitas pemohon;- persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang
bersangkutan dibebani Hak Tanggungan.- surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukanoleh pemegang hak.
(2) Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran.
12 Bukan diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
99
(3) Status hukum bidang atau bidang-bidang tanah yang dipisahkan adalah sama denganstatus bidang tanah induknya, dan untuk pendaftarannya diberi nomor hak dandibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat tersendiri.
(4) Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku tanahdan sertipikat hak atas bidang tanah induk dicatat pada buku tanah dan sertipikat hakatas bidang tanah yang dipisahkan.
(5) Dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah dan sertipikatyang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanahyang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya ditambahkan kata"sisa" dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luasbidang tanah yang dipisahkan.
(6) Dalam buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah induk sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dicatat adanya pemisahan dimaksud pada kolom yang telah disediakanyang menyebutkan secara rinci masing-masing bidang yang dipisahkan.
(7) Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar laindan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambarbidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah yang dipisahkan yangdiberi nomor-nomor hak atas tanah dan nomor surat ukurnya masing-masing.
Dilakukan pembuatan Surat Ukur (SU) baru hasil pemecahan dan
Penghapusan Surat Ukur Lama. Bidang-bidang tanah yang sudah diukur hasil
pemecahan dibuatkan Surat Ukur baru dan dipetakan dalam peta pendaftaran untuk
keperluan pendaftaran hak. SU lama dinyatakan tidak berlaku lagi dengan memberi
catatan pada halaman 4 SU (lama).
Pada peta pendaftaran NIB bidang tanah semula dicoret dan bidang tanah
baru hasil pemecahan diberi NIB baru.Pasal 143
(1) Setiap terjadi perubahan batas fisik pada bidang tanah karena adanya pemecahan,pemisahan atau penggabungan, maka terhadap peta pendaftaran dilakukan perubahan.
(2) Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemecahan atau penggabunganbidang tanah, maka NIB bidang tanah semula dicoret dan bidang tanah baru hasilpemecahan atau penggabungan diberi NIB baru.
(3) Dalam hal perubahan data fisik bidang tanah karena pemisahan bidang tanah, makabidang tanah hasil pemisahan diberi NIB baru, sedangkan sisa bidang tanah semulamenggunakan NIB lama.
100
Pencatatan tidak berlaku pada Halaman 4 Surat Ukur yang dipecah.Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….Daftar isian 302 tgl. 12/02/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …
Antah Berantah, 22 /03 / 2013Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
WiltandikIr. WiltandikaNIP 1976000000
pemisahan pemecahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : Milik
pengganti
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….
Pada setiap halaman Buku Tanah dan Surat Ukur yang dipecah sempurna di bubuhicap warna merah dengan kalimat:
Dikeluarkan Surat Ukur Luas (m2) NomorHak Sisa LuasTanggal Nomor
11 /08 / 201711 /08/ 201711 /08/ 201711 /08/ 2017
03456034570345803459
200250250300
03123031240312503126
0 m2Pecah habis
TIDAK BERLAKU LAGI
101
Dilakukan pencatatan pada setiap halaman 4 (empat) Surat Ukur baru hasilpemecahan pada “Hal lain-lain” sebagai berikut:
Hal lain-lain :
Surat Ukur ini hasil pemecahan Surat Ukur Nomor 00242 / DesaWonoasri tanggal 22/03/ 2013 karena dilakukan pemecahansempurna Hak Milik Nomor 00234 Desa Wonoasri.
Daftar isian 302 tgl. 05/08/2017 Nomor : 4021Daftar isian 307 tgl. ……… Nomor : …
Antah Berantah, 11 /08 / 2017Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
Bagyo Wibowo, STNIP 19760000000
PemisahanLihat Surat Ukur Penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : …….
Pengganti
Dikeluarkan Surat UkurLuas Nomor
Hak Sisa LuasTanggal Nomor
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….
102
F. Pemisahan
Pemisahan termasuk pemeliharaan data fisik dari satu bidang hak atas
tanah yang terdaftar dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang merupakan
bidang atau bidang-bidang tanah baru yang selanjutnya dibuatkan buku tanah,
surat ukur dan sertipikat baru dengan status hak atas tanah yang sama dengan
bidang tanah sertipikat yang dilakukan pemisahan atau disebut bidang tanah induk,
sehingga dalam pemisahan masih ada bidang tanah sisa pada bidang tanah induk.
Pencatatan pada Buku Tanahnya:PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggal Pendaftaran
Daftar Isian
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan KepalaKantor dan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ataspermintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 00234 / Desa Wonoasri luas1000 m2 dipisah sebagian yaitu:
1) Hak Milik Nomor 3118 / Desa Wonoasri, Surat Ukur Nomor 3453/Wonoasri / 2017 luas 100 m2;
2) Hak Milik Nomor 3119 / Desa Wonoasri, Surat Ukur Nomor 3454 /Wonoasri / 2017 luas 150 m2.Sisa luas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi)
DI 301 Nomor: 3467 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor PertanahanDI 208 Nomor: 2455 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
103
Pencatatan pada Buku Tanah induk halaman 2 sisa pemisahan
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :No. : 00234Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---
f) NAMA PEMEGANG HAK
Widi Ari Laksito
Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB : 06.03.13.03.00272Letak Tanah:
Jl. Srigunting
c) ASAL HAK1. Konversi2. Pemberian Hak3. Pemecahan/Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.
NIP. 1954082319831003
d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202
Tgl. 10 Juli 2013No. 321/VII/2013
2. Surat KeputusanTgl. --No. --
3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabungan bidang
Tgl.No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / KotaAntah Berantah
Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003
e) SURAT UKURTgl. 22/04/2013No. 00242/Wonoasri/ 2013
Luas : 1000 m2paraf
Sisa13 750 m2
i) PENUNJUK: Letter C 2038 / Wonoasri
Pengumuman Nomor 171 tanggal 2 Mei 2013
13 Kata “sisa” dengan tinta merah sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (5) PMNA/ Ka BPN Nomor 3Tahun 1997
MILIK
Antah Berantah, tgl. 12 Juli 2013
02-05-1999
Antah Berantah, tgl.12 Juli 2013
Antah Berantah
104
Pencatatan pada Buku Tanah Halaman 2, hasil dari pemisahan:
P E N D A F T A R A N P E R T A M AHalaman : 2a) HAK :No. : 03118Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---
f) NAMA PEMEGANG HAK
Widi Ari Laksito
Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB 06.03.13.03.00351Letak Tanah
Jl. Srigunting
c) ASAL HAK1. Konversi
2. Pemberian Hak
3. Pemecahan /Pemisahan/
Penggabungan bidang
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
Tjahjo Art
NIP. 1954082319831003
d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
2. Surat KeputusanTgl. --No.
3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabunganbidang M 00234
Tgl. 05/08/2017No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / KotaAntah Berantah
Tjahjo ArtIr. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003
e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017No. 3453/Wonoasri/ 2017Luas : 100 m2
i ) PENUNJUK:
Pemisahan dari Hak Milik Nomor 00234 Desa Wonoasri
MILIK
Antah Berantah, tgl. 16 Agustus 2017
02-05-1999
Antah Berantah, tgl.16 Agustus 2017
Antah Berantah
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.
105
Pencatatan pada Surat Ukur sisa yang dipisahkan (induk):
Pada Halaman 1
Daftar Isian 207NIB:
SURAT UKURNomor : ……….. ……..
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Provinsi : Atasangin
Kabupaten/Kota : Antah Berantah
Kecamatan : Gowa
Desa/Kelurahan :Wonoasri
Peta : Pendaftaran
Lembar : 07 - 6 Kotak : A - C /6 Nomor Pendaftaran : 48.1-03.177-07-6
Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Pekarangan kosong.
Tanda-tanda batas : Sesuai ketentuan PMNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997.
Patok Beton dipasang di tiap pojok batas.
Luas : 1000 m2 ( seribu meter persegi)
Sisa 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi)
Penunjukan dan penetapan batas :
Widi Ari Laksito (pemilik tanah), Garengpung (petugas ukur)
0 6 0 3 1 3 0 3 1 0 0 2 3 4 06.03.13.03.00272
00242/Wonoasri /2013
paraf
106
Pada Halaman 2 dan 3Penggambaran sisa pada Surat Ukur halaman 2 dan 3 (yang disebut sebagaihalaman Peta Surat Ukur), bidang tanah yang dipisah diarsir dan diberi NIB baru00351 dan 00352. NIB bidang tanah induk tetap 00272.
Skala 1 : 1000
Penjelasan : batas tanah ini
0027200351
Jalan Srigunting
107
Pada halaman 4 Surat Ukur sisa:
Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….
Daftar isian 302 tgl. 12/04/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …
Antah Berantah, 22 /04 / 2013Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
WiltandikIr. WiltandikaNIP 19760000000
pemisahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : Milik
pengganti
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….Angka sisa luas diparaf Kasi Infra Struktur Pertanahan
Dikeluarkan Surat Ukur Luas (m2) NomorHak Sisa LuasTanggal Nomor
11 /08 / 201711 /08/ 2017
34533454
100150
31183119 750 m2 paraf
108
Pencatatan pada Halaman 4 Surat Ukur hasil pemisahan
Hal lain-lain :
Surat Ukur ini hasil pemisahan Surat Ukur Nomor 00242 / DesaWonoasri tanggal 22/03/ 2013 karena dilakukan pemisahan dari HakMilik Nomor 0234 Desa Wonoasri.
Daftar isian 302 tgl. 05/08/2017 Nomor : 4021Daftar isian 307 tgl. ……… Nomor : …
Antah Berantah, 11 /08 / 2017Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
Bagyo Wibowo, STNIP 19760000000
PemisahanLihat Surat Ukur Penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : …….
Pengganti
Dikeluarkan Surat UkurLuas Nomor
Hak Sisa LuasTanggal Nomor
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….
109
G. Penggabungan
Penggabungan termasuk pemeliharaan data fisik dari dua bidang tanah
atau lebih yang berbatasan atas nama pemilik tanah dan hak atas tanah yang sama
atas tanah yang terdaftar digabung menjadi satu yang merupakan bidang-
bidang tanah baru yang selanjutnya dibuatkan buku tanah, surat ukur dan
sertipikat baru dengan status hak atas tanah yang sama dengan bidang tanah
sertipikat yang dilakukan penggabungan. Buku tanah, Sertipikat dan Surat Ukur
yang digabung dimatikan.
Ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatursebagai berikut:
Pasal 50
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebihyang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilikyang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanyadipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang barutersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus suratukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing.
(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
Pencatatan pada Buku Tanah yang digabung:
Pada setiap halaman Buku Tanah dan Surat Ukur halaman 1 dan 2 dibubuhi cap
merah dengan kalimat
Selanjutnya pada halaman 3 Buku Tanah yang digabung dilakukan pencatatansebagai berikut:
TIDAK BERLAKU LAGI
110
Pencatatan “tidak berlaku” pada Buku Tanah yang digabung:
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYAHalaman : 3
Sebab PerubahanTanggal Pendaftaran
Daftar Isian
Nama yang berhak danPemegang hak lainnya
Tanda Tangan Kepala Kantordan Cap Kantor
Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ataspermintaan pemilik tanah Hak Milik Nomor 00211 / Desa Wonoasri, SuratUkur Nomor 00223/ Wonoasri/ 2013 luas 100 m2 digabung dengan HakMilik Nomor 00234 / Wonoasri, Surat Ukur Nomor 00253 Wonoasri/ 2013luas 200 m2 menjadi Hak Milik Nomor 03328 Desa Wonoasri, SuratUkur Nomor 03447/ Wonoasri / 2017 luas 300 m2.Buku Tanah dan Surat Ukur bidang tanah yang digabung tersebutdinyatakan TIDAK BERLAKU LAGI.
DI 301 Nomor: 3469 tanggal 05 - 08 - 2017 Kepala Kantor Pertanahan
DI 208 Nomor: 2459 tanggal 16 - 08 - 2017 Kabupaten Antah Berantah
( Ir. Tjahjo Arianto, SH.)NIP 1954082319831003
111
Pencatatan “tidak berlaku” pada Surat Ukur yang digabung:Dicatat pada halaman 4 semua Surat Ukur yang digabung
Hal lain-lain :….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………….Daftar isian 302 tgl. 12/02/2013 Nomor : 0123Daftar isian 307 tgl. ………Nomor : …
Antah Berantah, 22 /03 / 2013Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
WiltandikIr. WiltandikaNIP 197600000
pemisahanLihat Surat Ukur penggabungan Nomor : 03447/ Wonoasri/ 2017
penggantiNomor Hak : Milik 03328
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….
Dikeluarkan Surat Ukur Luas (m2) NomorHak Sisa LuasTanggal Nomor
11 /08 / 2017 03447 300 03328
112
Pencatatan pada Buku Tanah hasil penggabunganP E N D A F T A R A N P E R T A M A
Halaman : 2a) HAK :No. : 03328Desa/Kel. : WonoasriTgl. berakhirnya hak : ---
f) NAMA PEMEGANG HAK
Widi Ari Laksito
Tanggal Lahir / Akta Pendirianb) NIB : 06.03.13.03.00371Letak Tanah:
Jl. Srigunting
c) ASAL HAK1. Konversi
2. Pemberian Hak
3. Pemecahan /Pemisahan/
Penggabungan bidang
M 00211 dan M 00234
g) PEMBUKUAN
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / Kota
Tjahjo Art
NIP. 1954082319831003
d) DASAR PENDAFTARAN1. Daftar Isian 202
Tgl. --No. --
2. Surat KeputusanTgl. --No. -
3. Permohonan Pemecahan/Pemisahan/ Penggabunganbidang
Tgl. 05/08/2017No. -
h) PENERBITAN SERTIPIKAT
Kepala Kantor PertanahanKabupaten / KotaAntah Berantah
Tjahjo Art
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.NIP. 1954082319831003
e) SURAT UKURTgl. 11/08/2017No. 3447/Wonoasri/ 2017Luas : 300 m2
i ) PENUNJUK:
Penggabungan dari Hak Milik Nomor 00211 Desa Wonoasri dan Hak Milik
Nomor 00234
MILIK
Antah Berantah, tgl. 16 Agustus 2017
02-05-1999
Antah Berantah, tgl.16 Agustus 2017
Antah Berantah
Ir. TJAHJO ARIANTO, SH.
-
113
Pada Surat Ukur hasil penggabungan pencatatan dilakukan pada halaman 4 SuratUkur :
Hal lain-lain :
Surat Ukur ini hasil penggabungan Surat Ukur Nomor 00223 / Desa Wonoasritanggal 22/03/ 2013 dengan Surat Ukur Nomor 00253 Desa Wonoasri.
Daftar isian 302 tgl. 05/08/2017 Nomor : 4021Daftar isian 307 tgl. ……… Nomor : …
Antah Berantah, 11 /08 / 2017Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Antah Berantah
Bagyo Wibowo, STNIP 19760000000
PemisahanLihat Surat Ukur Penggabungan Nomor : ……../19… Nomor Hak : …….
Pengganti
Dikeluarkan Surat UkurLuas Nomor
Hak Sisa LuasTanggal Nomor
Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : …………………../19… Nomor Hak : ………….
114
UJIAN AKHIR SEMESTER
Materi Ujian Akhir Semester difocuskan dengan pelaksanaan bagaimana
penyajian informasi pada Buku Tanah dan Sertipikat sesuai dengan fakta hukum
yang sebenarnya.
Contoh Soal Ujian Akhir Semester: Waktu 120 menit
1. Buat contoh penulisan kata-kata pada kolom i) halaman 2 (dua) BukuTanah terhadap Hak Guna Bangunan yang berada di atas HakPengelolaan atas nama Pemerintah Kota Surabaya
2. Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 123/Banyumandeg atas nama PT Rumah Mewah Ambruk telah habismasa berlakunya tahun 2010. Pada tahun 2016 tanah tersebutbeserta bangunannya diwakafkan untuk selama lamanya denganpenggunaan sebagai Panti Asuhan Anak Yatim. Bagaimana penulisanpada halaman 3 Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 123/Banyumandeg tersebut? Jelaskan!
3. Hak Milik Nomor 234/ Banyuraden luas 5000 m2 telah dipecahmenjadi 4 (empat) bidang tanah dengan luas yang sama. Bagaimanapenulisan pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah Hak Milik Nomor 234/Banyuraden tersebut?
4. Lanjutan soal Nomor 3. Bagaimana penulisannya pada Halaman 4(empat) Surat Ukur dari Hak Milik Nomor 234/ Banyuraden tersebut?
5. Hak Guna Bangunan Nomor 789 / Banyumuter atas nama PT. AnginSejuk Semilir menjadi Tanah Bersama pembangunan Rumah Susun.Di atas HGB No. 789 / Banyumuter telah diterbitkan Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun sejumlah 324 unit. Bagaimana penulisan padaBuku Tanah HGB tersebut?
6. Lanjutan soal nomor 5. Bagaimana penulisan perpanjangan HGBtanah bersama yang dibangun Rumah Susun tersebut bila HGB akanhabis masa berlakunya?
7. Hak Guna Bangunan Nomor 889 / Banyuraden luas 345 m2, atasnama suami istri Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari merupakanRumah Tinggal yang telah habis masa berlaku HGBnya 6 (enam)tahun yang lalu, Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari meninggal duniatiga tahun yang lalu. Tanah dengan HGB yang telah habis masaberlakunya tersebut ingin dijadikan Hak Milik oleh tiga anaknya
PRAKTIK# 13
115
(nama dikarang sendiri) yang merupakan satu satunya ahli waris.Bagaimana penulisan pada Buku Tanah HGB tersebut? Tuliskan danberi penjelasan!
8. Bidang tanah Hak Milik Nomor 389/ Banyubiru atas nama LauraMartabak tercatat derivatif sedang originair atas nama Baby Mafia.Sertipikat atas nama Laura Martabak rusak tersiram minyak gorengbekas. Bagaimana menampilkan tulisan/kata-kata pada sertipikatpengganti karena rusak tersebut?
9. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00102 originairpemegang hak atas nama PT. OMAH TUMPUK UNDUNG diKelurahan Guntur. Hak atas tanah bersama Hak Guna BangunanNomor 456/Guntur, HGB tersebut di atas HPL PT. Kereta KudaLumping (Persero). HMSRS Nomor 00102/Guntur tersebut dijual keNona Maya Tiara Romantis. Tampilkan pemeliharaan datapendaftaran tanah (pendaftaran hak atas nama pembeli) di BukuTanah HMSRS pada halaman dua dan halaman tiganya!
10. Hak Guna Bangunan Nomor 889 / Banyuraden luas 745 m2, atasnama suami istri Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari merupakanRumah Tinggal yang telah habis masa berlaku HGBnya 6 (enam)tahun yang lalu, Bajau Bajuro dan Dewi Tumpulsari menjual Tanahdengan HGB yang telah habis masa berlakunya tersebut kepada NonaMaya Tiara Romansa. Bagaimana penulisan pada Buku Tanahhalaman 3 (tiga) HGB tersebut?
11.Buat tampilan penulisan pada Sertipikat Pengganti karena hilangDERIVATIF pada halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga)!
12.Buat tampilan penulisan pada Sertipikat Pengganti karena hilangORIGINAIR !
13.Buat contoh isi pengumuman di Surat Kabar untuk Sertipikat Hilang!
14.Hak Guna Bangunan Nomor 789 / Banyumuter atas nama PT. AnginSejuk Semilir menjadi Tanah Bersama pembangunan Rumah Susun.Di atas HGB No. 789 / Banyumuter telah diterbitkan Hak Milik AtasSatuan Rumah Susun sejumlah 324 unit. Bagaimana penulisankalimat pada halaman 3 (tiga) Buku Tanah HGB tersebut?
15.Bidang tanah dengan hak atas tanah Hak Milik dimiliki suami istrisecara gono gini, tercatat DERIVATIF pada Buku Tanah hanya namaSuami. Bagaimana tampilan pencatatannya pada Buku Tanah agartercatat atas nama suami dan isteri!
116
DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.