praktik jurnalisme damai dalam pembingkaian berita …

PRAKTIK JURNALISME DAMAI DALAM PEMBINGKAIAN BERITA

KONFLIK POSO III ANTARUMAT ISLAM DAN KRISTEN DI HARIAN

UMUM REPUBLIKA

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Sosial (S.Sos.)

oleh:

DIMAS BAGUS LAKSONO

NIM : 1113051000114

JURUSAN JURNALISTIK

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1438 H./2017 M.

i

ABSTRAK

Dimas Bagus Laksono, NIM 1113051000114

Praktik Jurnalisme Damai Dalam Pembingkaian Berita Konflik Poso III

Atarumat Islam dan Kristen Di Harian Umum Republika di bawah bimbingan

Dr. Rully Nasrullah, M.Si

Media sangat berperan penting dalam pembentukan opini publik. Apa

yang ditampilkan media secara otomatis mengkonstruksi pola pikir masyarakat.

Ketika suatu pemberitaan di media tidak memberi kebaikan untuk masyarakat

misalnya, karena cara pemberitaannya yang kurang mempertimbangkan

bagaimana menyelesaikan konflik, atau malah cara pemberitaan itu berpotensi

membuat konflik jadi semakin berkepanjangan maka di situ muncul jurnalisme

damai (peace journalism). Yaitu, upaya mengembalikan jurnalisme ke ruh atau

tujuan dasarnya, yaitu kepentingan publik. Perdamaian dan berakhirnya konflik

adalah kepentingan publik.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis

praktik Jurnalisme Damai dan praktik analisis framing Robert Ethmen, pada berita

Konflik Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Jurnalisme Damai

yang digagas oleh Johan Galtung pada tahun 1970-an. Teori ini menyatakan

bahwa Jurnalisme Damai, sebagai usaha besar dalam mendefinisikan ulang dan

merekonstruksi ulang tujuan jurnalis dalam peliputan konflik. Secara singkat

TRANSCEND Media Service merumuskan Jurnalisme Damai sebagi praktik

jurnalisme yang menunjukan latar belakang dan sisi kontekstual konflik;

mendengarkan semua pihak; mengungkapkan agenda terselubung; menyoroti ide-

ide dan inisiatif perdamaian dari mana pun dan kapan pun.

Metodologi yang digunakan adalah analisis framing Robert N. Entmen,

konsep framing Entmen digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan

menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Dengan pendekatan kualitatif

yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang

mendasariperwujudan sebuah makna dari gejala-gejala social didalam masyarakat.

Hasil analisis menunjukan bahwa Republika menampilkan Kasus Poso

III sebagai konflik antarumat Islam dan Kristen. Republika cenderung berat

sebelah dalam segi penyajian berita. Dimana, selalu menampilkan frame, jika

umat Islam adalah korban, dan umat Kristen adalah tersangka yang harus

bertanggung jawab atas konflik yang sudah terjadi selama beberapa periode

tersebut. Hal ini, diperkuat dari empat berita yang dianalisis oleh peneliti,

dimana hampir sebagain besar berita yang menyangkut umat Islam, Republika

selalu menuliskan dengan lengkap penyebab kejadian, narasumber, hingga

korban yang jatuhpun diuraikan secara detail. Hal ini, kemudian berbanding

terbalik dengan frame berita Republika terhadap umat Kristen, padahal pada

kasus Poso III kedua belah pihak sama-sama dirugikan. Namun, dari segi

pemberitaan, Republika selalu menampilkan frame umat Islam-lah yang

paling dirugikan atas kasus tersebut.

ii

Kata kunci: jurnalisme damai, analisis framing entman, konflik islam dan

Kristen, Kasus Poso III ‘Harian Umum Republika’.

iii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT dengan segala

kasih dan sayang-Nya senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah kepada

penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Sholawat

sebagai ucapan salam dan penghormatan atas rahmat dan kesejahteraan

disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan usaha beliau saat ini

umat Islam memiliki pedoman hidup di dunia sebagai bekal menuju surga

(AlQuran).

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat meraih gelar sarjana di Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penyusunan

skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, semangat dan doa dari berbagai

pihak. Maka dalam lembaran kertas ini, penulis dengan senang hati ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Arief Subhan, MA Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi. Suparto M.Ed, Ph.D Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. H.

Roudhonah, MA Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Dr.

Suhaimi, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik.

2. Kholis Ridho, M.Si, sebagai Ketua Konsentrasi Jurnalistik dan Dra. Hj.

Musfirah Nurlaily, MA., sebagai Sekretaris Konsentrasi Jurnalistik. Serta

dosen-dosen Konsentrasi Jurnalistik yang telah memberi banyak ilmu

kepada penulis.

3. Tantan Hermansyah, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik yang telah

memberikan bimbingan dan arahan praskripsi.

4. Dr. Rully Nasrullah, M.Si, sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan saran, waktu, serta bantuan dan kesabaran kepada penulis

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.

iv

5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama ini

telah memberikan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu yang diberikan

bermanfaat.

6. Segenap pimpinan dan karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta. Yang telah melayani penulis dalam mempergunakan

buku-buku dan literature selama penyusunan skripsi ini.

7. Segenap pimpinan dan karyawan Harian Umum Republika, yang telah

melayani penulis dalam kegiatan wawancara dan mencari data literature

ysng dibutuhkan selama penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua tercinta, atas segala kasih saying, perhatian, dukungan,

yang tak pernah lelah dan bosan dalam membiayai kuliah serta doa yang

selalu dipanjatkan untuk penulis.

9. Seluruh keluarga besar, kakak tercinta, adik, keponakan, yang telah

banyak memotivasi untuk cepat menyelesaikan pendidikan studi S1.

10. Seluruh teman-teman Jurnalistik B 2013, yang selalu menemani dan

berdiskusi dalam belajar dan menemani dikala suka maupun duka.

11. Seluruh teman-teman Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

(IMM Ciputat) Komisariat Dakwah, 107,9 MHz RDK FM UIN Jakarta,

dan KKN 155 ‘Canopus’ 2016, yang banyak memberikan motivasi dan

selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT lah penulis menyerahkan, semoga

senantiasa mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda. Harapan

penulis, semoga skripsi ini bisa menjadi tuntunan yang baik untuk dibaca

dan dijadikan panduan untuk diteliti di kemudian hari. Oleh karena itu,

sangat disarankan saran dan kritik juga ralat dari para pembaca untuk

mncapai kesempuranaan dalam penulisan.

Sekian dan terimakasih.

v

Tangerang, 22 Juli 2017

Penulis,

Dimas Bagus Laksono

vi

DAFTAR ISI

ABSTRAK .................................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................iii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................... 1

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah ...................................................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................................... 9

D. Metodologi Penelitian ........................................................................................... 10

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................................... 16

BAB II KAJIAN TEORITIS ................................................................................................... 20

A. Jurnalisme Damai ................................................................................................. 20

B. Pengertian Berita ................................................................................................... 23

C. Framing Robert Ethmen ........................................................................................ 34

BAB III GAMBARAN UMUM ............................................................................................... 41

A. Profil Republika .................................................................................................... 41

B. Visi dan Misi Republika ....................................................................................... 46

BAB IV ANALISIS DATA ...................................................................................................... 48

1. Analisis Framing Berita Konflik Poso III Antarumat Islam dan Kristen di

Harian Umum Republika Robert Entman .......................................................................... 48

2. Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Konflik Poso III Antarumat

Islam dan Kristen di Harian Umum Republika ............................................................. 95

BAB V PENUTUP ................................................................................................................ 117

A. Kesimpulan ......................................................................................................... 117

B. Saran ................................................................................................................... 119

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................................. 122

LAMPIRAN

vii

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Berita dan Artikel Terkait 51

Tabel 4.2 Analisis Praktik Framing Ethmen Pada Berita Al Khairat : Penyebab

Konflik Poso Bukan Politik 57

Tabel 4.3 Analisis Elemen Unsur Nilai Pada Berita Al Khairat : Penyebab

Konflik Poso Bukan Politik 58

Tabel 4.4 Analisis Praktik Framing Ethmen Pada Berita Ribuan Korban

Konflik Poso Belum Dievakuasi 64

Tabel 4.5 Analisis Elemen Unsur Nilai Pada Berita Ribuan Korban Konflik

Poso Belum Dievakuasi 65

Tabel 4.6 Analisis Praktik Framing Ethmen Pada Berita Konflik Poso Akan

Diselesaikan Dalam 6 Bulan 72

Tabel 4.7 Analisis Elemen Unsur Nilai Pada Berita Konflik Poso Akan


Tabel 4.8 Analisis Praktik Framing Ethmen Pada Berita Jangan Rugikan Umat

Islam Dalam Konflik Poso 79

Tabel 4.9 Analisis Elemen Unsur Nilai Pada Berita Jangan Rugikan Umat

Islam Dalam Konflik Poso 80

Tabel 4.10 Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Al Khairat :

Penyebab Konflik Poso Bukan Politik 101

Tabel 4.11 Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Ribuan Korban

Konflik Poso Belum Dievakuasi 106

Tabel 4.12 Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Konflik Poso Akan


Tabel 4.13 Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Jangan Rugikan

Umat Islam Dalam Konflik Poso 117

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antar suku, agama, ras dan golongan (SARA) merupakan

isu hangat beberapa dekade belakangan ini. Salah satu unsur SARA yang

sering memicu dan menyebabkan konflik adalah agama. Agama yang

dipahami oleh para pemeluknya kerap dianggap sebagai ukuran tertinggi

dari sebuah kebenaran. Hal ini kemudian, dikontraskan dengan melihat

agama lain memiliki kekurangan atau tidak ideal. Standar ganda itu juga

digunakan sebagai alasan pembenar untuk segala bentuk tindak kekerasan

bernuansa agama.

Tindak kekerasan terhadap kelompok agama di Indonesia bukan

merupakan hal baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS

HAM) mengumumkan bahwa jumlah pengaduan dugaan pelanggaran

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) meningkat, sejak 2014

hingga 2016. Tahun 2014 tercatat 74 pengaduan, kemudian di 2015

meningkat menjadi 89 pengaduan. Bahkan, di enam bulan pertama 2016

sudah tercatat 34 kasus pelanggaran KKB. 1 Jumlah ini, kemungkinan

akan bertambah mengingat sikap inklusif dari masing-masing pengikut

agama dan sulitnya tercipta pluralitas antar pemeluk agama di Indonesia.

1 “Kasus Pelanggaran Agama di Indonesia” artikel diakses pada 21 September 2016 dari

http://www.rappler.com/indonesia/138315-kasus-intoleransi-agama-indonesia-meningkat

http://www.rappler.com/indonesia/138315-kasus-intoleransi-agama-indonesia-meningkat

2

Banyak kelompok agama minoritas yang sering mendapatkan

tindakan diskriminasi ataupun pengusiran terhadap aktivitas ibadahnya

seperti salah satunya kelompok Ahmadiyah. Sejak awal kemunculan

Ahmadiyah sebagai salah satu kelompok dan aliran agama di Indonesia,

kelompok ini sudah mengundang pro-kontra di berbagai kalangan

masyarkat. MUI bahkan, sejak 1980 telah menetapkan Aliran ini sebagai

aliran sesat dan berada di luar islam. 2 Lalu, pernyataan ini dipertegas

dengan dikeluarkannya Fatwa MUI 2005 tentang “Aliran Ahmadiyah, baik

Qodriyah ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan

menyesatkan” . 3 Berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI,

tokoh lintas agama seperti Gus Dur, jutru menyesalkan fatwa haram yang

dikeluarkan MUI tersebut. 4 Gus Dur menganggap, fatwa yang dikeluarkan

oleh MUI tersebut salah. Sebab, fatwa haram yang dikeluarkan oleh MUI,

hanya akan membawa perpecahan dan konflik antaragama khususnya oleh

umat islam. Gus Dur beranggapan, masyarakatlah yang akhirnya akan

menilai dan memutuskan, apakah mereka akan ikut dengan aliran

Ahmadiyah atau menolaknya.

2 Ahmadiyah Qadariyah, Fatwa Majelis Ulama Indonesa dalam Musyawarah Nasional II tanggal

11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Juni 1980.

3 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer : 11 / Munas VII / MUI / 15 / 2005 Tentang Aliran

Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19 – 22

Jumadil Akhir 1426 H / 26 – 29 Juli 2005 M.

4 “Pro-Kontra Ahmadiyah di Indonesia” artikel diakses pada tanggal 21 September 2016 dari

http://pemikirandangerakanislam.blogspot.co.id/2011/02/pendapat-pro-kontra-alirah-

ahmadiyah.html

http://pemikirandangerakanislam.blogspot.co.id/2011/02/pendapat-pro-kontra-alirah-ahmadiyah.html

http://pemikirandangerakanislam.blogspot.co.id/2011/02/pendapat-pro-kontra-alirah-ahmadiyah.html

3

Masih segar dalam ingatan kita konflik antar agama yang terjadi di

Indonesia beberapa waktu lalu, pembakaran Masjid di Tolikara,

pembantaian umat beragama minoritas seperti di Rohingya, Afrika,

Gujarat, dan lainnya. Mulai dari pergesekan ideologi hingga penistaan

simbol-simbol agama yang berujung pada tindakan kekerasan,

menimbulkan kerugian baik jiwa maupun materi.

Mencapai kerukunan umat beragama dengan jalan dialog adalah

salah satu upaya untuk menemukan solusi yang tepat mengatasi konflik

antar agama secara adil. Dalam hal ini, dialog harus dipahami sebagai

media untuk berpikir bersama memecahkan masalah konflik.

Dialog bukan sebagai ajang justifikasi keyakinan siapa yang paling

benar. Sehingga, masing-masing agama harus mengesampingkan terlebih

dahulu misi-misi teologisnya dan fokus pada persoalan menyelesaikan

konflik. Paradigma yang perlu dibangun dalam semua agama adalah

bahwa perdamaian dibutuhkan oleh setiap agama dimanapun. Dengan

demikian, setiap agama akan mencoba menggali konsep-konsep

perdamaian yang dapat diterapkan dalam kehidupan dan menuai

kerukunan umat beragama.

Namun, kerukunan umat beragama itu justru tidak mencerminkan

keindahan menurut sebagian orang. Bagaimana tidak, mereka saling

mengelu-elukan rasnya, dan mendiskriminasi ras lain. Pun dengan agama,

budaya dan lain-lain.

4

Bahkan, yang lebih parahnya adalah terjadi perang sesama hanya

karena perihal „SARA‟. Misal, orang Sunda memusuhi orang Jawa atau

sebaliknya dengan alasan karena suku mereka berbeda, orang Kristen dan

Islam saling bermusuhan hanya karena agama mereka berbeda dan

seterusnya. Memang konflik semacam ini bukanlah hal yang baru di dalam

lanskap sosial kita, hanya saja konflik semacam ini masih

berlanjut hingga hari ini.

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam jenis

budaya dan agama. Oleh karena itu sikap toleransi harus dimiliki

masyarakatnya untuk menghindari timbulnya potensi konflik. Salah satu

konflik yang akhir akhir ini marak terjadi di Indonesia adalah konflik

agama.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia telah mengungkapkan

betapa besarnya kontribusi agama dalam perjuangan kemerdekaan, dan

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak pahlawan

yang terlahir dan turut berjuang karena panggilan agamanya.

Agama di Indonesia memiliki posisi yang terhormat, dan indonesia

menanamkan karakter saling menghormati dalam kehidupannya lewat

budaya dan agamanya. Namun ironisnya, konflik yang mengatasnamakan

agama mulai timbul di Indonesia, dan meningkat tajam dengan semakin

berkembangnya gerakan ekstremis agama di Indonesia.

5

Ketika suatu pemberitaan tidak memberi kebaikan untuk

masyarakat misalnya, karena cara pemberitaannya yang kurang

mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan konflik, atau malah cara

pemberitaan itu berpotensi membuat konflik jadi semakin berkepanjangan

maka di situ muncul jurnalisme damai (peace journalism). Yaitu, upaya

mengembalikan jurnalisme ke ruh atau tujuan dasarnya, yaitu kepentingan

publik. Perdamaian dan berakhirnya konflik adalah kepentingan publik.

Jurnalisme damai tidak memihak pada salah satu pihak yang

bertikai, tetapi lebih menyorot aspek-aspek apa yang mendorong bagi

penyelesaian konflik. Dari tujuan tersebut, maka yang diangkat adalah hal-

hal yang sifatnya mendukung ke arah perdamaian. Dalam suatu konflik,

selalu ada pihak-pihak tertentu yang mengharap ke arah damai.

Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, menjelaskan bahwa

jurnalisme damai terwujud ketika para redaktur dan reporter menetapkan

“pilihan-pilihan bersifat damai” tentang berita apa yang akan dilaporkan,

dan bagaimana cara melaporkannya. Yang dimaksud dengan “bersifat

damai” itu adalah bentuk pemberitaan, yang menciptakan peluang bagi

sebagian besar masyarakat, untuk mempertimbangkan dan menghargai

tanggapan tanpa-kekerasan terhadap konflik bersangkutan. 5

5 “Jurnalisme Damai” artikel diakses pada Sabtu, 15 Oktober 2016 dari http://damai.id/jurnalisme-

damai-peace-journalism/

http://damai.id/jurnalisme-damai-peace-journalism/

http://damai.id/jurnalisme-damai-peace-journalism/

6

Jurnalisme damai memberi perhatian pada sebab-sebab struktural

dan kultural dari kekerasan, karena hal itu membebani kehidupan orang di

daerah konflik, sebagai bagian dari penjelasan terjadinya kekerasan.

Jurnalisme damai bertujuan menempatkan konflik sebagai sesuatu yang

melibatkan banyak pihak, dan mengejar banyak tujuan, ketimbang sekadar

dikotomi sederhana antara dua pihak yang berperang.

Tujuan eksplisit jurnalisme damai adalah untuk mempromosikan

prakarsa perdamaian dari kubu manapun, dan untuk memungkinkan

pembaca membedakan antara posisi-posisi yang dinyatakan oleh para

pihak tersebut dan tujuan-tujuan mereka yang sebenarnya.

Selain itu dalam perspektif jurnalisme damai, sikap

ketidakberpihakan dalam konflik yang terjadi mengandung nilai yang

mendukung terwujudnya perdamaian. 6 Terlebih satu dari sembilan elemen

jurnalisme juga menegaskan untuk tidak memihak manapun dan harus

menjaga proporsi dan komprehensif. 7

Konflik yang terjadi diberbagai daerah seperti di Bangka Belitung,

Poso, Tasikmalaya hanyalah satu dari sekian banyak konflik penolakan

6 Annabel McGoldRich dan Jack Lynch, “What is peace journalism?,” Active, (Winter 2001) : h. 7

7 Sembilan elemen jurnalisme itu adalah : Kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran, loyaitas

jurnalisme kepada warga, intisari jurnalisme : disiplin dalam verifikasi, pelaku jurnalisme harus

menjaga independensi terhadap sumber berita, jurnalisme berlaku sebagai pemantau kekuasaan,

jurnalime harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga, jurnalisme

harus membuat hal yang menarik dan relevan, jurnalisme harus menjaga berita yang

komperehensif dan proposional, dan para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani

mereka.

7

terhadap keberadaan kelompok agama minoritas di Indonesia. Bahkan,

konflik yang berawal, dari ketidak jelasan atas status kewarganegaraan ini,

merebutkan wilayah bisa merembet ke berbagai permasalahan, dan

memecah belah persatuan NKRI. Menurut Bantz dalam Iswandi

Syahputra, jurnalis tempat medianya bekerja menjadi titik silang paling

startegis untuk mengupayakan berakhirnya konflik atau memperpanjang,

bahkan memperluas konflik. 8

Menyadari realitas itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

bagaimana praktik jurnalisme damai diterapkan pada pembingkaian berita

konflik antarumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika. Peneliti

menganggap penelitian ini, dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi

keilmuan jurnalistik dan kebijakan jurnalisme, khususnya untuk keilmuan

seputar penerapan jurnalisme damai. Peneliti memilih Harian Umum

Republika karena Harian Umum Republika lahir dari kalangan komunitas

muslim bagi rakyat Indonesia. 9 Sebagai harian umum yang pernah

mendapatkan gelar sebagai Koran Terbaik menurut Dewan Pers selama

dua tahun berturut-turut yaitu dalam kurun waktu 2005-2006 dan

konsisten dalam pemberitaan yang bernafaskan islami. 10

Maka, peneliti

tertarik untuk mengangkat judul:Praktik Jurnalisme Damai Dalam

8 Iswandi Syahputra, Jurnallisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik. (Yogyakarta

: P_IDEA, 2006) h, 65.

9 Company Profile/Arsip perusahaan

10

Harian Umum Republika artikel diakses pada 13 Sepetember 2016 dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)

https://id.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar)

8

Pembingkaian Berita Konflik Poso III Antarumat Islam dan Kristen

di Harian Umum Republika.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada berita mengenai “Konflik

Antarumat Islam dan Kristen Pada Kasus Poso III” di Harian Umum

Republika pada tanggal 16 Mei hingga 15 Juni 2000. Yang menjadi

alasan pemilihan berita adalah karena pada kurun satu bulan tersebut,

Konflik antarumat Islam dan Kristen di Poso kembali memanas dan

hampir seluruh media memberitakannya.

2. Perumusan Masalah

Untuk mengelaborasi konteks diatas, ada beberapa poin yang akan

menjadi pembahasan tulisan ini.

1. Bagaimanakah praktik Jurnalisme Damai pada berita Konflik

Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum

Republika?

2. Bagaimanakah praktik pembingkaian pada berita Konflik Poso

III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika?

9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik Jurnalisme Damai pada

berita Konflik Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian

Umum Republika.

b. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik pembingkaian pada

berita Konflik Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian

Umum Republika.

2. Manfaat Penelitiaan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat dari

segi akademis dan praktis, yaitu :

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

para wartawan atau jurnalis, terlebih mahasiswa yang belajar ilmu

jurnalistik, baik yang berada di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta maupun mahasiswa lain yang menekuni ilmu

tersebut, khususnya yang terkait dengan jurnalisme damai.

b. Secara praktis memberikan informasi bagi jurnalis mengenai

implementasi jurnalisme damai dalam media cetak khususnya

seputar pemberitaan konflik.

10

D. Metodologi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam paradigma konstruktivis.

Paradigma konstruktivis mempunyai posisi dan pandangan tersendiri

terhadap media dan teks yang dihasilkannya. Konstruktivis

memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural,

tetapi hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi hasil analisis pada

paradigma konstruktivis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau

realitas tersebut dikonstruksi dengan cara apa konstruksi itu dibentuk.

11

2. Pendekatan Penelitian

Penelitan ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian

pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna

dari gejala-gejala sosial didalam masyarakat. Obyek analisis dalam

pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan

budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi

tertentu. 12

11

Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta, LKIS), cet

ke-5 h.15 12

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi

Komunikasi Dimasyarakat (Jakarta : Kencana, 2007), cet. Ke-2 h.302

11

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah analisis framing.

Analisis framing adalah, analisis yang digunakan untuk mengetahui

bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh

media. 13

Yang menjadi titik penelitian adalah bukan apakah media

memberitakan positif atau negatif, melainkan bagaimana bingkai yang

dikembangkan oleh media. Sikap mendukung, positif, atau negatif

hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media.

4. Sumber Data

Data yang diambil untuk dijadikan suatu sumber dalam penelitian ini

adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan

langsung oleh peneliti pada saat penelitian. Untuk itu peneliti

mengambil data dari pemberitaan Harian Umum Republika.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung lainnya yang

diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder bisa berupa

dokumen, arsip perusahaan, ataupun laporan-laporan tertentu yang

didapat oleh peneliti dari berbagai sumber.

13


ke-5 H.3

12

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan

peneliti adalah :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan,

dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan,

pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti

gambar, kutipan, dan bahan lain) . 14

Pada tahap dokumentasi peneliti akan mengumpulkan file

berita Harian Republika yang memuat berita mengenai kasus

konflik poso III antarumat beragama islam dan Kristen pada

tanggal 16 Mei hingga 15 Juni 2000.

b. Wawancara

Dalam sesi wawancara penulis berusaha mengumpulkan

data dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber

yaitu, Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika yaitu,

Bapak Stevy Maradona untuk mengetahui bagaimana

pembingkaian di Harian Umum Republika, serta penerapan

Jurnalisme Damai pada Konflik Poso III.

14

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa (Jakarta : PT.

Gramedia, 2008), h.1025

13

c. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari data melalui

literature dan sumber bacaan, seperti buku-buku yang relevan

dengan masalah yang dibahas dan mendukung penelitian.

6. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan peneliti

di lapangan biaik melalui observasi, wawancara mendalam, maupun

dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan kedalam

kategori-kategori tertentu yang mempertimbangkan keshahihan dan

memperhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat audiensinya dan

melakukan triangulasi berbagai sumber data. 15

Penelitian mengenai Konflik Poso III pada Harian Republika

memusatkan pada penelitian kulitatif yang menggunakan teknik

analisis framing model Robert N. Entman. Penelitian ini dilakukann

untuk mengetahui bagaimana pembingkaian Harian Umum Republika

terhadap Konflik Antarumat Islam dan Kristen pada kasus Poso III

serta penerapan Jurnalisme Damai. Hasil dari pengumpulan data baik

dari dokumntasi, wawancara, serta studi kepustakaan, diolah dengan

mengacu pada model framing Robert N. Entman.

15

Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta : Kencana Praneda Media Group :

2006), H. 192-193

14

Untuk mempermudah pengolahan data, terlebih dahulu penulis

menguraikan unit analisis (berita per-edisi) yang ditabulasikan

kedalam tabel, kemudian penulis menguraikan isi atau inti pemberitaan

yang juga ditabulasikan kedalam sebuah tabel. Unit analisis dari unit

masing-masing subject penelitian ditabulasikan kedalam sebuah tabel

yang memuat kecendrungan framingnya, yang pada model Robert N.

Entman dilakukan empat aspek, yaitu : pertama, identifikasi masalah

(Problem Identification), kedua, identifikasi penyebab masalah (causal

interpretatition), ketiga, evaluasi moral (moral evaluation), keempat,

saran penanggulangan masalah (treatment recommendation).

Tabel 1

Konsep Framing Model Robert N. Entman 16

Problem Identification

(pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa

dilihat? Sebagai apa? Atau

sebagai masalah apa?

Causal Interpretation

(memperkirakan masalah atau

sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan

oleh apa? Apa yang dianggap

sebagai penyebab dari suatu

masalah? Siapa (aktor) yang

16

Eriyanto, Analisis Framin :Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta, LKIS), cet ke-

5 h.223-224

15

dianggap sebagai penyebab

masalah?

Moral Evaluation

(membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan

untuk menjelaskan masalah? Nilai

moral apa yang dipakai untuk

melegitimasi atau

medeletigitimasi suatu tindakan?

Treatment recommendation

(menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan

untuk mengatasi masalah/ isu?

Jalan apa yang ditawarkan dan

harus ditempuh untuk mengatasi

masalah?

7. Pedoman Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) karya Hamid

Nasuhi dkk yang diterbitkan oleh CeqDa (Center for Quality

Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2014.

16

E. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka sebelum menentukan judul

penelitian ini. Tinjauan pustaka dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan juga di Perpustakaan Utama UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan hasil tinjauan yang telah

dilakukan peneliti, terdapat lima judul skripsi yang memiliki perbedaan

dengan judul penelitian yang ditulis ini. Diantaranya:

1. Skripsi Tofan Effendi, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2008

dengan judul “BINGKAI HARIAN UMUM KOMPAS SEBAGAI

JURNALISME DAMAI ATAS PEMBERITAAN KONFLIK

PALESTINA-ISRAEL”. Tofan Effendi melihat sisi perdamaian teks berita

media cetak KOMPAS. Penelitian ini hampir sama dengan saya dalam

subyek penelitian, yaitu mengenai Jurnalisme Damai. Adapun

perbedaannya, Saya akan meneliti Harian Umum Republika dalam

mengimplementasikan indikator-indikator Jurnlalisme Damai dan melihat

kecnderungannya, sedangkan Tofan pada Harian Umum Kompas. Selain

itu, konflik yang menjadi fokus penelitian Tofan pada konflik Israel-

Palestina, sedangkan saya pada konflik Ahmadiyah di Bangka Belitung.

2. Skripsi Ulul Azmi, mahasiswi jurnalistik Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta angkatan 2008 dengan judul “KONSTRUKSI

ISLAM DI MEDIA MASSA : ANALISIS FRAMING, KONFLIK

PALESTINA ISRAEL DI HARIAN KOMPAS DAN REPUBLIKA”

17

Kesimpulannya, Ulul Azmi melakukan subyek penelitian mengenai

konflik, sedangkan saya melakukan penelitian seputar Jurnalisme Damai.

Dalam penggunaan metode penelitian, seperti Ulul Azmi saya juga

menggunakan Analis Framing. Namun, object yang saya teliti berbeda

dengan skripsi tersebut.

3. Skripsi karya Gema Mawardi, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas

Indonesia, Depok dengan judul “PEMBINGKAIAN BERITA MEDIA

ONLINE (ANALISIS FRAMING BERITA MUNDURNYA SURYA

PALOH DARI PARTAI GOLKAR DI MEDIAINDONESIA.COM DAN

VIVANEWS.COM TANGGAL 07 SEPTEBER 2011) Skripsi ini

menggunakan Analisis Framing model Zhongdan Pan dan Gerald M.

Kosicki, sedangkan saya menggunakan analisis framing model Robert N.

Entman.

4. Buku berjudul “ANALISIS WACANA KONFLIK ANTAR AGAMA

DALAM NOVEL LAJJA KARYA TASLIMA NASRIN” Oleh Soraya

Bunga Larasati Tahun 2010. Kesamaan dengan penelitian saya adalah

pada model analisis data yaitu analisis wacana yang digunakan untuk

meneliti konflik. Meskipun, terkadang konflik Ahmadiyah adalah konflik

antar suku ataupun agama, tapi konteksnya berbeda dengan penelitian

yang saya kerjakan.

18

5. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan penulisan laporan penelitian ini, maka peneliti

memaparkan sistematika penulisan skripsi yang disusun dalam lima bab,

dan pada masing-masing bab terdapat sub-sub judul yang menjelaskan

lebih dalam isi dari setiap bab tersebut. Adapun sistematika penulisan

skripi ini tersusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan

masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metodologi penelitian serta mencakup tinjauan pustaka.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi mengenai pandangan teoritis tentang Jurnalisme

Damai, Analisis Framing Robert Ethmen, serta pengertian berita.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab tiga ini penelitian akan digambarkan mengenai

company profile Harian Umum Republika, sejarah, visi-misi,

segmentasi, jangkauan area, struktur organsasi, dan pemegang saham.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab keempat dalam laporan penelitian ini berisi, Analisis

praktik Jurnalisme Damai pada berita Konflik Poso III antaraumat

19

Islam dan Kristen di Harian Umum Republika dan Analisis praktik

Framing Robert Ethmen pada berita Konflik Poso III antaraumat Islam

dan Kristen di Harian Umum Republika

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir peneliti menyajikan kesimpulan, dari hasil penelitian,

dan saran kepada Harian Umum Republika dan juga kepada

Jurusan Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berkaitan

dengan penemuan penelitian.

20

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. JURNALISME DAMAI

Jurnalisme Damai menurut Jake Lynch dan Annabel McGoldrick

adalah “manakala editor dan reporter membuat pilihan akan yang dilaporkan,

dan bagaimana melaporkannya yang membentuk peluang masyarakat luas

untuk mempertimbangkan dan membuat respon konflik tanpa kekerasan. 1

Sedangkan oleh Samuel Peleg, Jurnalisme Damai diartikan sebagai

usaha besar dalam mendefinisikan ulang dan merekonstruksi ulang tujuan

jurnalis dalam peliputan konflik. 2

Secara singkat TRANSCEND Media Service merumuskan beberapa

praktik kerja jurnalisme yang menunjukan penerapan Jurnalisme Damai pada

peliputan berita konflik;

1. Latar belakang dan sisi kontekstual konflik,

2. Mendengarkan semua pihak,

3. Mengungkapkan agenda terselubung,

4. Menyoroti ide-ide dan inisiatif perdamaian dari mana pun dan

kapan pun. 3

1 Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, Peace Journalism. (Stroud:Hawtorn Prss, 2005).

2 Samuel Peleg, “Peace Journalism through the Lense of Conflict Theory:Analysis and Practice, “

Conflict and Communication Online V, no. 2 (2006): h.1

21

Istilah Jurnalisme Damai mulai dipakai oleh Johan Galtung pada 1970-

an. 4 Jurnalisme Damai kini sudah menyebar luas sebagai reformasi reporter,

akademisi, dan aktivis mulai dari Afrika hingga belahan dunia lain. Sebagai

mata kuliah, Jurnalisme Damai kini sudah diajarkan di Inggris, Australia,

Amerika Serikat, Meksiko, Afrika Selatan, Costa Rica, Norwegia, Swedia,

dan banyak negara lain.

Dasar pemikiran Jurnalisme Damai adalah bahwa, jika belakangan ini

media cenderung memainkan peran negatif dalam meningkatkan tegangan

antar-aktor konflik dan antara sisi-sisi konflik, maka mereka juga bisa

memainkan peran positif dengan mempromosikan perdamaian dan

rekonsiliasi.

Pandangan tersebut didukung oleh temuan Annabel McGoldrick dan

Jake Lynch, bahwa di negara-negara berbahasa Inggris di Barat, ada

kepercayaan yang telah melekat bahwa jurnalis “hanya menyampaikan fakta”/

permasalahan yang muncul adalah tak pelak lagi, banyak orang mengetahui

bagaimana menulis dan menyusun fakta untuk para jurnalis dilaporkan 5 (tapi

tidak memahami nilai-nilainya).

Menurut mereka, klaim bahwa jurnalis hanya melaporkan fakta

merupakan perhitungan yang tidak tepat terhadap peran jurnalis. Jurnalisme

3 http : //www.peacejournalism.org diakses tanggal 16 November 2016.

4 Sueyman Irvan, “Peace Journalism as a Normative Theory:Premises and Obstacles,”

Mediterranean Editions I, no. 2 (2006): h.34

5 Annabel Mcgoldrick dan Jake Lynch, “What is peace Journalism?” Active, (Winter 2001): h. 6.

22

adalah sebuah intervensi antara sumber cerita dan audiens, dan jurnalisme

membuat pilihan-pilihan tentang etika masing-masing intervensi.

Konsep jurnalisme damai dikembangkan berdasarkan penawaran

bahwa membekali reporter dengan keahlian resolusi konflik akan

memungkinkan reporter tersebut menjadi profesional yang lebih efektif.

Jurnalisme damai berusaha menampilkan framing cerita dan penggambaran

yang lebih luas, adil, dan akurat, dalam memahami analisa dan transformasi

konflik.

Di tengah komplesitas konflik antarkelopok agama di Indonesia,

banyak pihak menyangsikan proses negosiasi akan dilakukan secepatnya.

Sedikit banyak, pandangan tersebut merupakan akibat konstruksi media yang

berorientasi ekonomi, bukan perdamaian. Bagi jurnalis yang telah dibekali

keahlian mencari resolusi konflik, akan lebih mudah melihat peluang

perdamaian, sepelik apapun permasalahannya.

Jurnalisme Damai dibentuk untuk meminimalisir keretakan

antarkelompok dengan tidak mengulang “fakta” atau meyediakan “panggung

konflik”. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar para jurnalis perdamaian

adalah “apa yang dapat saya lakukan dengan intervensi saya untuk

memperbesar peluang perdamaian?”

Lynch merumuskan tiga bagian utama yang mencul dalam setiap

pembahasan mengenai diskursus Jurnalisme Damai. Ketiga pembahasan

tersebut adalah, pertama, proporsi konflik, kedua, mengenai segitiga berita,

23

jurnalisme, dan media. Terakhir yang bersifat praktikal adalah tentang media

analisis dan media kritis, yaitu tentang bagaimana menganalisis dan

mengkritisi media yang tidak memiliki peran positif dalam peliputan konflik.

B. PENGERTIAN BERITA

a. Pengertian Berita

Secara etimologis dalam bahasa inggris, berita (news)

berasal dari kata new (baru). Jadi berita adalah peristiwa-peristiwa

atau hal yang baru. Prof. Michael V. Charnley dalam bukunya

“Reporting” mendefinisikan berita sebagai berikut :

“... News is the timely reports of facts or opinion of either

interest or importance, or both, to a considerable number of

people “ (Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau

opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting,

atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk...” 6

Paul de Messenener dalam buku here’s the news. Unesco

Associate menyatakann, news atau berita adalah sebuah informasi

penting dan menarik khalayak serta minat pendengar. Charley dan

James M. Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu

peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi, yang

penting menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan

kepada khlayak.

6 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

2003), h. 131

24

Doug Newton dan James A. Wollwert dalam media writing :

News for The Mass Media (1985 ; 11) mengemukakan, dalam

definisi sederhana, berita adalah apa saja yang perlu dan ingin

diketahui orang atau lebih luas lagi masyarakat. Dengan

melaporkan berita media massa memeberitakan informasi

kepada masyarakat mengenai apa yang dibutuhkan. 7

Berdasarkan definisi berita menurut para ahli, maka disini

peneliti mernagkum bahwa berita adalah peristiwa yang memiliki

nilai, menarik, memiliki dampak, serta informasi penting.

b. Jenis-Jenis Berita

a. Straight News Report adalah laporan langsung mengenai suatu

peristiwa. Laporan kejadian-kejadian yang menarik dan penting, tanpa

mengandung pendapat-pendapat penulis berita. Straight news harus

singkat, ringkas, dalam pelaporannya, namun tetap tidak mengabaikan

kelengkapan data dan objectivitas.

b. Dept news report adalah laporan yang sedikit berbeda dengan staright

news report. Wartawan menghimpun informasi mngenai peristiwa itu

sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.

c. Comperehansive News merupakan laporan yang berisi fakta secara

menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh sebenarnya

adalah jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam

berita langsung (Straight News).

7 Haris Sumandiria, Jurnalistik Indonesia, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2006) cet. Ke-2

hal. 64

25

d. Interpretative Report, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau

peritiwa kontroversial.

e. Feature story, jenis berita ini penulis mencari fakta untuk menarik para

pembacanya. Penulis menyajikan suatu pengalaman pembaca yang

bergantung pada pengalaman gaya menulis dan humor daripada

pentingnya informasi yang disajikan.

f. Depth Reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam,

tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual.

g. Investigative Reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda

dengan laporan interpretative.

h. Editorial Writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan

sidang pendapat umum. 8

c. Nilai Berita

Nilai berita (news values), menurut Downie JR dan Kaiser,

merupakan istilah yang tidak mudah didefinisikan. Istilah ini,

meliputi segala sesuatu yang tidak mudah dikonsepsikan.

Ketinggian nilainya tidak mudah di konkretkan. Nilai berita juga

8 Haris Sumandiria, Jurnalistik Indonesia, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2006) cet. Ke-2

hal. 69-71

26

menjadi tambahan rumit bila dikaitkan dengan sulitnya membuat

konsep apa yang disebut berita. 9

“Nilai berita bukan saja menentukan peristiwa apa saja yang

diberitakan, melaikan juga bagaimana peristiwa tersebut

dikemas. Nilai jurnalistik menentukan bagaimana peristiwa

didefinisikan. Ketika seorang wartawan mengatakan sebagai

berita, peristiwa diseleksi menurut aturan-aturan tertentu.

Hanya peristiwa-peristiwa dengan ukuran tertentu saja yang

layak dan bisa disebut sebagai berita. Tidak semua aspek dari

peristiwa dilaporkan, tetapi harus dinilai terlebih dahulu,

bagaimana peristiwa yang mempunyai nilai berita, tinggi-

bagian itulah yang ditekankan untuk terus-menerus

dilaporkan.” 10

Nilai berita menurut pandangan lama,

Pertama, tanda-tanda yang tidak lazim, benda-benda ganjil,

hasil kerja atau produk alam, dan seni yang hebat dan tidak biasa,

gempa bumi, sesuatu yang aneh dan muncul tiba-tiba di langit, dan

penemuan-penemuan baru yang pada abad itu sudah banyak

terjadi.

Kedua, berbagai jenis keadaan, perubahan, perubahan-

perubahan pemerintah, masalah perang dan damai, sebab-sebab

perang dan keinginan-kenginan perang, pertempuran, rencana-

rencana para pemimpin militer, undang-undang baru,

pertimbangan-pertimbanagan yang disetujui, pegawai negeri,

kelahiran, kematian para pangeran, ahli waris tahta, upacara

9 Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 17

10

Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LkiS, 2008 ),

cet. Ke-5, hal. 104

27

pelantikan dan upacara-upacara resmi serupa itu, kematian orang-

orang terkenal, dll.

Ketiga, masalah-masalah gereja dan keterpelajaran,

misalnya, asal-usul agama ini dan agama itu, pendirinya,

kemajuannya, sekte-sekte baru, dogma-dogma yang diputuskan,

ritual-ritual, perpecahan agama, penyiksaan, mukhtamar

keagamaan, keputusan-keputusan yang diambil, karya tulis para

sarjana, peselisihan ilmiah, karya baru kaum terpelajar, keberanian

berusaha, bencana dan kematian serta hal-hal yang berhubungan

dengan alam, warga masyarakat, gereja, atau sejarah keagamaan. 11

Walter Lippmann, wartawan amerika yang terkenal

pada awal abad lalu. Ia menggunakan istilah nilai berita untuk

pertama kalinya dalam bukunya Public Opinion pada tahun 1992.

Ia menyebutkan bahwa suatu berita memiliki nilai layak berita jika

di dalamnya ada unsur kejelasan (Clarity) tentang kejadiannya ada

unsur kejutannya (Surprise), ada unsur kedekatannya (Proximity)

secara geografis, serta ada dampak (Impact) dan konflik

personalnya. Jika diringkas nilai berita itu tidak lebih daripada

11

Hikmat Kusumangingrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori, Praktik, (Bandung :

Remaja Rosda Karya, 2006) cetk. Ke-2, h. 58

28

asumsi -asumsi intuitif wartawan tentang apa yang menarik bagi

khalayak tertentu, yakni apaa yang mendapat perhatian mereka. 12

Berkaitan dengan nilai berita ada beberapa pendapat

sesuatu dikategorikan mempunyai tentang kriteria nilai berita. John

Galtung dan Marie Holmboe Ruge 1965 ( dalam Nurudin 2009:52

) pernah memberikan kriteria yaitu frekuensi, negative bad news is

good news, tak terduga, Personalisasi peristiwa, Kepenuhartian

atau cultural proximity, Berkaitan dengan pemimpin Negara,

Berkaitan dengan individu, Konflik, Prediksi, penting, besar,

aktulitas, kedekatan, tenar, human interest. Sedangkan pendapat

lain disebutkan oleh Curtis D. MacDougall dalam

bukunya Interpretative Reporting menyebutkan lima syarat

yaitu Timlines, Proximity, Prominence, Human Interest dan

Consequence. Dengan Kriteria tersebut maka nilai beita dapat

ditarik jika mempunyai elemen-elemen nilai berita.

Elemen nilai berita yaitu sebagai berikut :

1. Immediacy, kerap disitilahkan dengan timelines atau aktualitas.

Artinya terkait dengan kesegaran peristiwa yang dilaporkan. Sebuah berita

sering dinyatakan sebagai laporan dari apa yang baru saja terjadi. Bila

peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, hal ini dinamakan sejarah. Unsur

waktu amat penting disini.

12

Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktik, PT Remaja Rosdakarya

Bandung,2005 hlm 58

29

2. Proximity, jarak. khalayak berita akan tertarik dengan berbagai

peristiwa yang terjadi didekatnya, disekitar kehidupan sehari-harinya.

Proximity ialah keterdekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa

dalam hidup mereka. Orang-orang akan tertarik dengan berita-berita yang

meyangkut kehidupan mereka, seperti keluarga atau kawan-kawan mereka

atau kota-kota mereka beserta klub-klub olahraga, stasiun, terminal, dan

tempat-tempat yang mereka kenali setiap hari.

3. Consequence, akibat. berita yang mengubah kehidupan pembaca

adalah berita yang mengandung nilai konsekuensi. Misalnya dengan lewat

berita kenaikan gaji pegawai atau kenaikan harga BBM, masyarakat

dengan segera akan mengikutinya karena terkait dengan konsekuensi

kalkulasi ekonomi sehari hari yang harus mereka hadapi.

4. Conflict, peristiwa-peristiwa perang, demonstrasi atau criminal

merupakan contoh elemen konflik di dalam pemberitaan. Perseteruan antar

individu, antar tim atau kelompok, sampai antar Negara, merupakan

elemen-elemen natural dari berita-berita yang mengandung konflik.

5. Oddity, peristiwa yang tidak biasa terjadi ialah sesuatu yang akan

diperhatikan segera oleh masyarakat. Kelahiran bayi kembar lima, goyang

gempa berskala richter tinggi, pencalonan tukang sapu sebagai kandidat

calon gubernur dan sebagainya, merupakan hal-hal yang akan jadi

perhatian masyarakat.

6. Sex, sex kerap menjadi satu elemen utama dari sebuah pemberitaan,

tapi seks sering pula menjadi lemen tambahan bagi pemberitaan tertentu,

30

sperti pada berita sport, selebritis, atau criminal. Berbagai brerita artis

hiburan banya dibumbui dengan elemen sek. Berita politik impeachment

as Bill Clinton banyak terkait dengan unsur seksnya.

7. Emotion, elemen ini kadang dinamakan elemen human interest

elemem ini menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan,

kemarahan, simpati, ambisi, cinta, kebencian, atau humor. Elemen

emotion dengan komedi, atau tragedy. Unsur human interest dalam berita

: Ketegangan ( suspense ). Ex pembacaan sidang, Ketidaklaziman (

unsualness ) bayi kembar lima, Minat pribadi ( personal interest ) tukang

urut bisa bikin langsing, Konflik, Simpaty, Kemajuan , Seks, Usia, Humor.

8. Prominence, cuatan ketermukaan. elemen ini adalah unsur yang

menjadi dasar istilah “names make news” nama membuat berita. Ketika

seseorang menjadi terkenal maka ia akan selalu diburu oleh pencari berita .

unsur keterkenalan ini tidak bisa dibatasi atau hanya ditujukan kepada

status VIP semaa. Beberapa pendapat, tempat, dan peristiwa termasuk ke

dalam elemen ini.

9. Suspense, ketegangan elemen ini menunjukan sesuatu yang

ditunggu-ditunggu, terhadap sebuah peristiwa, oleh masyarakat. Adanya

ketegangan menunggu pecahnya perang ( invasi ) AS ke Irak adalah salah

satu contohnya. Namun, elemen ketegangan ini tidak terkait dengan

paparan kisah berita yang berujung pada klimaks kemisterian. Kisah berita

yang menyampaiakan fakta-fakta tetap merupakan hal yang penting.

31

Kejelasan fakta dituntut masyarakat. Contoh pada kasus bom bali tetap

mengandung kejelasan fakta.

10. Progress, kemajuan elemen ini merupakan elemen “perkembangan”

peristiwa yang ditunggu masyarakat. Contoh kesudahan invasi militer

Amerika di Irak masih ditunggu masyarakat atau terdapat virus yang

berkembangan misal sars maka beritanya akan tetap ditunggu oleh

masyarakat. 13

a. Kategori Berita dan Unsur Layak Berita

Selain nilai berita, hal prinsip lain dalam produksi berita adlah apa yang

disebut kategori berita. Secara umum seperti dicatat Tuchman, wartawan

memakai lima kategori berita ; harnews, softnews, spotnews, developing

news, dan continuing news. Kategori tersebut dipakai untuk membedakan

isi jenis berita dan subject peristiwa yang menjadi berita. Kelima kategori

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 14

13

Setyawan Santana, op, cit. hlm 18

14

Eriyanto, Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta : LkiS, 2008

), cet. Ke-5, hal. 109-110

32

Tabel 2.1

Kategori Berita

Hard News Hard news adalah suatu bentuk berita penting yang harus

disampaikan langsung ke publik. Hard News ini tidak bisa

ditunda pemberitaanya karena akan cepat basi. Hard news

isinya menyangkut hal hal penting yang langsung terkait

dengan kehidupan pembaca pendengar, atau pemirsa,

biasanya adalah hal hal yang di anggap penting dan karena

itu segera dlaporkan oleh koran radio ataupun TV.

Soft News Soft news adalah berita yang dari segi struktur penulisan

relatif lebih luwes, dan dari segi isi tidak terlalu berat. Soft

news umumnya tidak terlalu lugas, tidak kaku, atau ketat,

khususnya dalam soal waktunya.

Spot News Spotnews adalah subklasifikasi berita dari hardnews, dalam

spot news berita yang diliput tidak bisa direncanakan,

peristiwa kebakaran, kecelakaan, pembunuhan, gempa bumi

adalah jenis-jenis berita yang tidak bisa di prediksikan.

Developing News Developing News adalah subkalsifikasi lain dari hardnews,

baik spot news maupun developing news umumnya

berkaitan dengan peristiwa yang tidak terduga. Tetapi di

developing news, dimasukan elemen lain, peristiwa yang

diberitakan adalah rangkaian dari beriita yang akan

dilajutkan keesokan atau selanjutnya.

33

Continuing News Continuing News adalah subkalsifikasi dari berita hard news,

dalam continuing news peristiwa-peristiwa berita bisa

diprediksikan dan direncanakan. Proses dan peristiwa setiap

hari berlangsung secara kompleks, tetapi tetap berada dalam

wilayah pembahasan yang sama.

Selain kategori berita, beberapa hal yang menjadi unsur layak berita, yaitu :

1. Berita Harus Akurat

Pembaca biasanya sangat memperhatikan soal akurasi. Kredibilitas sebuah

media cetak maupun elektronik, ditentukan oleh aurasi beritanya sebagai

konsekuensi kehati-hatian dari para wartawannya dalam membuat berita.

2. Berita Harus Lengkap Adil dan Berimbang

Keakuratan suatu fakta tidak menjamin kekuatan suatu arti. Yang

dimaksud sikap adil dan beribang adalah bahwa seorang wartwan harus

melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Berita yang dikatakan adil dan

berimbang adalah berita yang dihadirkan wartawan setelah semua upaya ia

lakukan.

3. Berita Harus Objectif

Seorang wartawan dituntut untuk bersikap objectif dalam menulis. Dengan

sikap objectifnya, berita yang ia buatpun akan objectif, artinya berita yang

dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari

prasangka.

34

Dalam pengertian objectif ini, wartawan harus menulis dalam konteks

peristiwa secara keseluruhan, tidak dipotong-potong oleh kecenderungan

subjectif.

4. Berita harus ringkas dan jelas

Berita yang disampaikan haruslah dapat dicerna dengan cepat. Artinya,

harus berupa tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita

tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung, dan padu.

5. Berita harus Hangat

Karena konsumen berita menginginkan informasi segar, informasi hangat,

kebanyakan berita berisi laporan-laporan peristiwa “hari ini” (dalam harian

sore), atau paling lama “tadi malam” atau “kemarin” (dalam harian pagi).

Media berita sangat spesifik tentang faktor-faktor waktu ini untuk

menunjukan bahwa berita-berita mereka bukan hanya “hangat” tetapi juga

paling sedikitnya yang terakhir. 15

C. FRAMING

1. Definisi

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan

secara sederhana sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana

realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh

15

Hikmat Kusumangingrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori, Praktik, (Bandung :

Remaja Rosda Karya, 2006) cetk. Ke-2, h. 47-57

35

media. 16 Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Disini

realitas sosial dimaknai dan dikontruksi dengan makna tertentu.

Peristiwa dimaknai dengan bentukan tertentu. Hasilnya,

pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan

orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya elemen

dari teknik Jurnalistik, tetapi menandai bagaimana peristiwa

dimaknai dan ditampilkan. Praktisnya, ia digunakan untuk melihat

aspek tertentu ditonjolkan atau ditekankan oleh media.

Penonjolan atau penekanan dari aspek dan realitas tersebut

haruslah dicermati lebih jauh. Karena penekanan atau penonjolan

aspek tertentu dari realitas tersebut akan membuat (hanya) begian

tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih

mengena dalam pikiran khalayak.

Dalam analisis framing, yang kita lakukan pertama kali

adalah, melihat bagaimana media mengkontrusi realitas. Peristiwa

dipahami bukan sesuatu yang taken for granted. Sebaliknya,

wartawan dan medialah yang secara aktif memebentuk realitas.

Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang, diabstraksikan menjadi

peristiwa yang kemudian hadir dihadapan khalayak. Jadi, dalam

penelitian framing, yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana

realitas peristiwa dikontruksi oleh media. Lebih spesifik,

bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu.

16


), cet. Ke-5, hal. 3

36

Sehingga, yang menjadi titik perhatian bukan apakah media

memberikan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai

yang dikembangkan oleh media. 17

Framing terutama melihat pesan/ peristiwa dikonstruksi

oleh media. Bagaimana wartawan mengkontruksi peristiwa dan

menyajikannya kepada khalayak pembawa.

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks

yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Beberapa

definisi framing dari para ahli :

Tabel 2.2

Definisi Framing

Robert N. Entman Entman melihat framing dalam dua dimensi

besar : seleksi isu dan penekanan atau

penonjolan aspek-aspek tertentu dari

realitas. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan

fakta. Dari realitas yang kompleks dan

beragam, aspek mana yang diseleksi untuk

ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung

di dalamnya ada bagian berita yang

dimasukkan, tetapi ada juga berita yang

dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian

dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek

tertentu dari suatu isu.

Penonjolan aspek tertentu dari isu berkaitan

17


), cet. Ke-5, hal. 7

37

dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu

di suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek

tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan

pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra

tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Zhongdan

Pan & Gerald M.

Kosicki

Dalam tulisan mereka Framing Analysis: An

Approach to News Discourse, Pan & Kosicki

mengoperasionalisasikan empat dimensi

struktural teks berita sebagai

perangkat framing, yaitu: sintaksis, skrip,

tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural

tersebut membentuk semacam tema yang

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi

berita dalam suatu koherensi global.

Model ini berasumsi bahwa setiap berita

mempunyai frame yangberfungsi sebagai pusat

organisasi ide.

Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan

dengan elemen yang berbeda dalam teks

berita—kutipan sumber, latar informasi,

pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam

teks secara keseluruhan.

Frame berhubungan dengan makna.

Bagaimana seseorang memaknai suatu

peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda

yang dimunculkan dalam teks.

Wiliam Gamson Menurut Gamson dan Modigliani, frame adalah

cara bercerita atau gugusan ide-ide yang

terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan

konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang

38

berkaitan dengan objek suatu wacana.

Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan

disederhanakan sedemikian rupa untuk

ditampilkan kepada khalayak pembaca.

Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam

pemberitaan agar tampak menonjol dan

menarik perhatian khalayak pembaca. Itu

dilakukan dengan seleksi, pengulangan,

penekanan, dan presentasi aspek tertentu

dengan realitas.

David Snow and

Robert Benford

Pemberian makna untuk menafsikan peristiwa

dan kondisi yang relevan. Frame

mengorganisasikan system kepercayaan dan

diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak

kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan

kalimat tertentu.

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh

individu untuk menempatkan, menafsirkan,

mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara

langsung atau tidak langsung. Frame

mengorganisir peristiwa yang kompleks ke

dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami

dan membantu individu untuk mengerti makna

peristiwa.

2. Analisis Framing Model Robert N. Entman

Robert N. Entman adalah salah seorang ahli yang

meletakan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media.

Konsep mengenal framing ditulis dalam sebuah artikel untuk

39

Journal Of Political Communication dan tulisan lain yang

memraktikan konsep itu dalam suatu studi kasus pemberitaan

media.

Konsep Framing digunakan Entman, untuk

menggambarkan proses seleksi dan menunjukan aspek tertentu dari

realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan

informasi-informasi konteks yang khas sehingga issue tertentu

mendapatkan alokasi lebih besar dari isu yang lain.

Framing memberikan tekanan lebih pada teks komunikasi

yang ditampilkan atau bagian teks mana yang lebih menonjol. Kata

penonjolan itu sendiri dapat diartikan : membuat informasi menjadi

lebih jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah di-ingat oleh

khalayak.

Robert N. Entmen menekankan pada dua dimensi besar

yaitu, seleksi isu dan penekanan pada aspek-aspek tertentu dari

realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi

lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih di-ingat oleh

khalayak. 18

18


), cet. Ke-5, hal. 186

40

Tabel 2.3

Konsep Framing Model Robert N. Entman 19

Problem Identification

(pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa

dilihat? Sebagai apa? Atau

sebagai masalah apa?

Causal Interpretation

(memperkirakan masalah atau

sumber masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan

oleh apa? Apa yang dianggap

sebagai penyebab dari suatu

masalah? Siapa (aktor) yang

dianggap sebagai penyebab

masalah?

Moral Evaluation

(membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan

untuk menjelaskan masalah? Nilai

moral apa yang dipakai untuk

melegitimasi atau

medeletigitimasi suatu tindakan?

Treatment recommendation

(menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan

untuk mengatasi masalah/ isu?

Jalan apa yang ditawarkan dan

harus ditempuh untuk mengatasi

masalah?

19


ke-5 H.223-224

41

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Profil Republika

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan

komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Harian umum Republika diterbitkan

atas kehendak mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi

kritis dan berkualitas, yaitu bangsa yang mampu sederajat dengan bangsa maju lain

di dunia, memegang nilai – nilai spritualitas dengan wujud pancasila sebagai filsafat

bangsa, serta memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945.

Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat

Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh

mantan wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah

sesuai dengan tujuan, cita –cita dan program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) yang dibentuk pada 5 Desember 1990. Salah satu program ICMI yang

disebarkan ke seluruh Indonesia, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa

melalui program peningkatan 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kulitas

Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir. Pada saat itu ICMI yang diketuai oleh BJ

Habibie dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan yang

memungkinkan upaya-upaya tersebut dapat berbuah.Untuk mewujudkan cita – cita,

dan program ICMI diatas, beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat yang

berdedikasi dan berkomitmen pada pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia

yang beragama islam, membentuk yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1992.

Yayasan ini kemudian menyusun 3 program utamanya, yaitu pengembangan

http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan

http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah_Tempo

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaim_Uchrowi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie


42

Islamic center, pengembangan CIDES (Center for Information and Development

Studies), dan penerbitan Harian Umum Republika.

Koran Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993 di bawah bendera

perusahaan PT Abdi Bangsa, setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan

seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT

Abdi Bangsa. Pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48 orang yang terdiri dari

beberapa menteri, pejabat tinggi negara, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta

pengusaha. Mereka antara lain Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu

Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Presiden Soeharto berperan sebagai

pelindung Yayasan dan Prof. Dr. Ing B.J Habibie yang juga menjabat sebagai ketua

ICMI dipercaya sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Negara.

Untuk mewujudkan programnya menerbitkan sebuah koran harian, pada

tanggal 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT. Abdi Bangsa

melalui proses Yayasan kemudian memperoleh SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan

Pers) dari Departemen Penerangan Indonesia, sebagai modal awal penerbitan

Harian Umum Republika. SIUP itu bernomor 283/SK/MENPEN//SIUPP/A.7/1992

tertanggal 19 Desember 1992.

Nama Republika sendiri berasal dari ide Presiden Soeharto yang

disampaikan saat beberapa pengurus ICMI pusat menghadap padanya untuk

menyampaikan rencana peluncuran harian umum tersebut. Sebelumnya koran ini

akan diberi nama “Republik”.

43

PT. Abdi Bangsa didirikan pada 20 November 1992 di Jakarta. Perusahaan

yang berada di bawah Yayasan Abdi Bangsa ini begerak dalam bidang usaha

penerbitan dan percetakan pers. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi di

bawah Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang

Saham. Direksi dalam mengelola Perseroan dibantu oleh Pembina Manajemen. PT.

Abdi Bangsa dalam upaya penggalian dana untuk pengembangan

ushanya, melakukan penjualan saham kepada masyarakat tampaknya akan

menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam konteks jumlah pemilikan saham.

Penjualan saham PT. Abdi Bangsa sangat unik, satu lembar saham hanya

boleh dimiliki oleh satu keluarga. Maka dengan menawarkan 2.9 juta lembar saham

kepada masyarakat, berarti PT. Abdi Bangsa akan dimiliki oleh 2.9 juta kepala

keluarga atau pemegang saham.

Pada akhir 2000 mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka

Media, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh keluarga Erick Tohir. PT Abdi

Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah

bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa.

Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf

Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, radio Gen FM,

Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV. Walau berganti

kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun harus

diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan

independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini

terus berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai koran

nasional untuk komunitas muslim. Direktur utama Republika saat ini adalah Erick

Tohir yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia

(ATVSI) periode 2010-2013.

http://id.wikipedia.org/wiki/Mahaka_Media


http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majalah_Golf_Digest_Indonesia&action=edit&redlink=1


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majalah_Parents_Indonesia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Jak_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Gen_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/FeMale_Radio

http://id.wikipedia.org/wiki/Prambors

http://id.wikipedia.org/wiki/Jak_tv

http://id.wikipedia.org/wiki/Alif_TV_(Indonesia)


http://id.wikipedia.org/wiki/Erick_Thohir


http://id.wikipedia.org/wiki/Asosiasi_Televisi_Swasta_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/2010


44

Ideologi Republika adalah ideologi pemiliknya, PT. Abdi Bangsa, yaitu:

kebangsaan, kerakyatan dan keislaman; dengan tujuan mempercepat terbentuknya

“civil society”. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan Republika dalam

bentuk informasi dan sajian lainnya. Republika menampilkan islam dengan wajah

moderat. 1 Sejak pertama kali terbit pada 4 januari 1993, penjualan oplah terus

meningkat. Hanya dalam waktu sepuluh hari sejak edisi perdana, oplah koran ini

sudah mencapai 100.000 ekslempar. Pada desember 1993 oplah Republika sudah

mencapai 130.000 per hari. Pada tahun 2010 oplah Republika 115.000 ekslempar.

Harian Republika tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Di Jakarta sebanyak

50,31%, Jawa Barat 17,30%, Jawa Tengah 6,90%, Jawa Timur 4,36%, sisanya

tersebar di daerah lain. Walaupun masih seumur jagung di kancah industri media

cetak di Indonesia, Republika telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi.

Pada pertengahan Oktober 1993 Republika berhasil menjadi juara pertama dalam

lomba perwajahan media cetak.

Sebagai upaya pemenuhan tuntutan khalayak, Republika telah melakukan

berbagai penyempurnaan. Hal tersebut di wujudkan dengan menyempurnakan

desain penampilan koran, dan meningkatkan porsi berita maupun artikel yang

berkaitan dengan bisnis lebih banyak dan menempatkannya hampir di setiap

halaman.

Republika pun menampilkan corak jurnalisme yang khas. Republika

menyajikan berita cenderung aktraktif, jelas, dan tuntas. Republika

mengembangkan corak jurnalisme yang “enak dibaca” (readable). Bahasa dan gaya

penuturannya diupayakan popular, renyah, tidak kaku tanpa mengabaikan kaidah

bahasa. Visualisasi dan desain menarik disajikan dengan menonjolkan bentuk grafis

yang informatif (berupa gambar , foto, tabel) serta eksploitasi cetakan warna. Topik

1 Ibnu hamad, Realitas Politik di Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis. (Jakarta: Granit,

2004), h. 122

45

yang memperoleh perhatian lebih adalah topik-topik yang dekat dan berdampak

langsung terhadap pembaca. Topik-topik tersebut disegmentasikan sebagai berikut:

Resonansi, Hikmah, Solikui, Wacana, Tajuk, Tekad, Rekor, Manajer, Trend

Teknologi, Diolag Jum’at, Koran Kecil, dan Selasar.

Sebagai wujud tanggungjawab sosial, khususnya kepada kaum dhuafa, pada

Juli 1993, Harian Umum Republika mendirikan program “Dompet Dhuafa” yang

menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat pembacanya. Program ini juga

diwujudkan sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan program pengentasan

kemiskinan di Indonesia.

Republika adalah sebuah surat kabar yang lahir ditengah Indonesia yang

berubah secara cepat. Dalam perubahan yang melanda hampir semua aspek

kehidupan, seperti politik, ekonomi, iptek, sosial, dan budaya, “keterbukaan”

menjadi kata kunci. Republika memilih posisi untuk turut mempersiapkan

masyarakat Indoensia memasuki masa dinamis, tanpa perlu kehilangan segenap

kualitas yang telah dimiliki. Republika memiliki beberapa visi, yaitu :

1) Menegakkan Amar Ma‟ruf Nahi Munkar

2) Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat

3) Mengkritisi tanpa menyakiti

4) Mencerdaskan, mendidik dan mencerahkan

5) Berwawasan kebangsaan

Motto Republika “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menunjukkan semangat

mempersiapkan masyarakat memasuki era baru. Keterbukaan dan perubahan telah dimulai

dan tidak ada langkah kembali, karena telah bersepakat mencapai kemajuan, meski

demikian, berupaya juga untuk melakukan perubahan atau pembaharuan, tidak mesti terus

mengganggu stabilitas yang telah susah payah dibangun.

Keberlimpahan Republika terarah kepada besarnya penduduk negeri yang

46

mempersiapkan diri bagi sebuah dunia yang lebih baik dan adil. Media massa seperti

Republika hanya menjadi penopang agar langkah tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan

bersama. Dengan latar belakang tersebut, misi republika dibagi kedalam beberapa bidang,

yaitu :

1) Dalam bidang Politik, Republika mendorong atau mengembangkan demokrasi dan

optimalisasi peran lembaga-lembaga negara, mendorong partisipasi politik semua

lapisan masyarakat dan mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik,

penghargaan terhadap hak-hak sipil, mendorong terbentuknya pemerintah yang bersih.

2) Dalam bidang ekonomi, mendukung terbukanya demokrasi ekonomi, mempromosikan

profesionalisme, pemerataan sumber-sumber ekonomi, mempromosikan moral dan

etika dalam berbisnis.

3) Dalam bidang budaya, Republika mendukung sikap yang terbuka, kritis dan apresiatif

terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat,

mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan,

menghaluskan perasaan dan mempertajam kepekaan nurani. menolak pornografi dan

pornoaksi.

4) Dalam bidang agama, Republika menyiarkan agama islam, mempromosikan semangat

toleransi, mewujudkan „islam rahmatan lil alamin’ dalam segala ilmu, serta membela,

melindungi, dan melayani kepentingan umat.

5) Dalam bidang hukum, Republika mendorong terwujudnya masyarakat secara hukum,

menjunjung tinggi supremasi hukum, mengembangkan mekanisme checks and

balances pemerintah masyarakat, serta mennjunjung tinggi HAM dan mendorong

pemberantasan KKN secara tuntas.

6) Dalam bidang ekonomi, mendukung terbukanya demokrasi ekonomi, mempromosikan

profesionalisme, pemerataan sumber-sumber ekonomi, mempromosikan moral dan

etika dalam berbisnis.

7) Dalam bidang budaya, Republika mendukung sikap yang terbuka, kritis dan apresiatif

terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang berkembang di masyarakat,

47

mengembangkan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan,

menghaluskan perasaan dan mempertajam kepekaan nurani. menolak pornografi dan

pornoaksi.

8) Dalam bidang agama, Republika menyiarkan agama islam, mempromosikan semangat

toleransi, mewujudkan „islam rahmatan lil alamin’ dalam segala ilmu, serta membela,

melindungi, dan melayani kepentingan umat.

9) Dalam bidang hukum, Republika mendorong terwujudnya masyarakat secara hukum,

menjunjung tinggi supremasi hukum, mengembangkan mekanisme checks and

balances pemerintah masyarakat, serta mennjunjung tinggi HAM dan mendorong


48

BAB IV

ANALISIS DATA

1. Analisis Praktik Framing Robert Ethmen Pada Berita Konflik Poso III

Antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika Periode

Agustus 2001 – Agustus 2002

TRAGEDI POSO III diawali dengan penyerangan sekelompok orang (

15 orang ) yang berpakaian ala ninja pada tanggal 23 Mei 2000 dini hari.

Peristiwa ini menewaskan 3 orang yang bernama, Serma, Polisi Kamaruddin

Ali, Abdul Syukur dan Baba. Dan 7 orang mengalami luka ringan dan satu

orang luka berat. Akibat serangan ini massa Islam turun dan mengejar para

penyerang tersebut. Tanggal 24 Mei 2000, Para penyerang berlindung di

komplek Gereja Katholik Moengko. Baru Akirnya massa (Islam) dapat

menangkap tiga ninja dan menghakiminya serta membakar komplek gereja

dan beberapa rumah yang ada disekitarnya.

Tanggal 25 Juli 2000, Peristiwa pembakaran tersebut mengakibatkan

kemarahan orang-orang kristen. Kota Poso di serang dari empat penjuru yang

mengambil strategi pennyerangan hit and run. Masa yang berasal dari Lore

Utara, Napu, Tentena dan sekitarnya membakar perkampungan(desa ) muslim.

Massa Kristen mengurung kota Poso dengan cara memblokade jalur darat

dengan menutup badan jalan dengan gelondongan kayu serta menghancurkan

jembatan yang menghubungkan ke Kota Palu.

49

Tanggal 25 Juli 2000, Satuan Intel Kodam dicegat massa Tentena dan

berhasil merampas senjata. Warga Muslim kota Poso melakukan exsodus ke

Ampana. Sehari setelahnya, Pejabat Pemda Poso ikut mengungsi sehingga

warga Poso yang berlindung di Kodim dan Polres Poso sempat Panik. Warga

Ampana kota mengirim 500 misi perdamaian yang dipimpin Ustadz Abu

Bakar Bahmid dan Ustadz Ar-Talamoa yang menyerukan kepada warga untuk

menghentikan pertikaian. Kemudian, Massa Muslim Palu berkumpul di Al-

Khairat Palu.

Tanggal 28 Juli 2000, Ribuan massa pelajar Islam Indonesia, PII, HMI,

Laskar Mahasiswa, Mahasiswa STAIN, UNISMUH melakukan aksi

demonstrasi ke Kantor DPRD Sulteng. Kemudian, Beredar isu bahwa

penyerang (Kristen) akan memasuki dan menguasai Kota Poso, kemudian

warga muslim dalam Kota Poso mengadakan perlawanan, satuan Brimob dan

TNI dari Korem 7 Wirabuana melakukan siaga penuh di Kota Poso. Tanggal

31 Mei 2000 Beredar isu bahwa pada hari Paskah Isa Al-Masih, ribuan massa

akan kembali menyerang kota Poso dan akan membumihanguskannya. Jalan-

jalan menuju Kota Poso diblokade oleh warga Kristen. Arus lalu lintas macet

total dan bantuan massa serta logistik dari luar kota Poso tidak dapat masuk.

Massa Muslim mengungsi melalui laut ke Parigi dan ke Ampana.

Sebuah mobil Ambulance dicegat massa Muslim di Desa Palawa Parigi yang

disinyalir membawa senjata untuk massa Kristen di Kota Poso. Kerusuhan

merembet keluar Kota Poso setidaknya 8 orang tewas dan ribuan orang luka-

luka. Aksi bentrok itu terjadi sejak Sabtu pekan lalu di Desa Sepe, Batugincu,

50

Silangka dan Toyado. Diduga kuat mereka yang tewas terkena senjata api. Di

desa Saninora Poso Pesisir, aksi pembakaran rumah-rumah Muslim dilakukan

oleh massa Kristen. Aksi serupa juga terjadi di desa Toini Ladangan, massa

dari dua desa tersebut menggunkan senjata rakitan untuk menyerang

Kelurahan Sayo.

Pasukan Brimob yang menjemput para pengungsi dihadang para

kelompok penyerang Kristen. Ribuan pengungsi Muslim ditampung di tempat

darurat antara lain, Mess Pemda Tk. II Poso, di Kota Parigi, di Kota Ampana

dan di perguruan Al-Khairat Palu serta pondok pesantren dan Masjid yang ada

di Kota Palu dan Parigi. Massa Kristen telah menguasai kota Poso dan Poso

Pesisir dan terus melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah yang

ditinggalkan oleh penduduk. Berita mengenai konflik poso III antarumat Islam

dan Kristen, di Harian Umum Republika terdapat 6 berita di bulan Agustus

2001 hingga Agustus 2002, yaitu :

Tabel 4.1

Berita Terkait Dengan Kasus Konflik Poso III Antaraumat

Islam dan Kristen di Harian Umum Republika

NO. TANGGAL JUDUL RUBRIK

1. 11 Agustus 2001 Al Khairat : Penyebab Konflik

Poso Bukan Politik

Nasional

2. 14 Agustus 2001 Ribuan Konflik Poso Belum

Dievakuasi

Nasional

51

3. 07 Desember 2001 Konflik Poso Akan Diselesaikan

Dalam Enam Bulan

Nasional

4. 18 Desember 2001 Jangan Rugikan Umat Islam

Dalam Konflik Poso

Nasional

2. Analisis Framing Robert Ethman Pada Berita Konflik Poso III

Antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika

2.1 Republika Tanggal 11 Agustus 2001

Judul : Al Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan Politik

Penempat : Nasional

Ketua PB Al Khairat, Umar Awal Alamrie, mengatakan, setiap pihak

harus jujur dalam melihat konflik Poso, Sulawesi Tengah, agar konflik ini bisa

diatasi. Persoalan Poso tidak bisa tuntas karena selama ini kita tidak jujur

melihat akar persoalannya. Kalau kita jujur, yang terjadi di Poso saat ini

adalah konflik agama, bukan politik. Masalah politik hanya mendompleng

agama.

Selama ini, kata Umar, pemerintah dan aparat keamanan serta

masyarakat pada umumnya melihat konflik Poso murni soal politik atau

kecemburuan kekuasaan. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan pun bersifat

politis seperti dilakukannya power sharring.

Problem Identifications, Pada edisi 11 Agustus 2001 Republika yang berjudul

“Al-Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan Poliitik” Republika, menuliskan

52

beritanya mengenai kerusuhan Poso yang terjadi disebabkan bukan karena

konflik Politik, melainkan karena konflik agama. Hal tersebut berdasarkan

hasil wawancaranya dengan Ketua PB Al Khairat, Umar Awal Alamrie.

"Persoalan Poso tidak bisa tuntas karena selama ini kita tidak jujur melihat

akar persoalannya. Kalau kita jujur, yang terjadi di Poso saat ini adalah

konflik agama, bukan politik. Masalah politik hanya mendompleng agama," 1

Pada edisi yang berjudul “Al Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan

Politik” diidentifikasikan bahwa persoalan poso tidak dapat terselesaikan

karena banyak pihak yang menutupi kasus tersebut dan tidak melihat pada

akar persoalan yang terjadi. Bahwa, yang terus diangkat ke permukaan adalah,

konflik poso disebabkan oleh masalah politik, padahal realita yang terjadi di

lapangan adalah konflik agama antarumat Islam dan Kristen yang

menimbulkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak yang bertikai.

Causal Interpretations, Sebagai bukti bahwa konflik poso adalah konflik

agama, Umar mengungkap bukti pembunuhan terhadap Hanafi Manganti, di

Desa Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso, pada akhir Juli lalu.

Karyawan PU itu bermaksud mengirimkan bantuan pada saudara-saudaranya

yang Kristen. Namun, karena Hanafi beragama Islam, dan hendak

memberikan bantuan untuk kelompok Kristen, maka terjadilah pembunuhan

pada dirinya.

1 Umar Awal Alamrie, Ketua PB Al Khairat, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001

53

"Tapi karena dia sendiri Islam, karena beda akidah, maka dia dibunuh,"

tuturnya. 2

Peneliti menganalisis jika penyebab konflik Poso III terus meluas

seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Al Khairat : Penyebab

Konflik Poso Bukan Politik” diidentifikasikan bahwa telah terjadi tindakan

main hakim sendiri serta pembunuhan terhadap seorang warga di Desa

Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso. Dalam kejadian tersebut,

kelompok Islam membunuh seorang warga yang hendak memberikan

bantuan kepada seorang kerabatnya, namun karena kerabatnya ini

beragama Kristen, maka kelompok Islam menyalahkan tindakan yang

dilakukannya tersebut, hingga berujung pada pembunuhan yang

sebetulnya masih satu kelompok dengan umat Islam itu sendiri.

Moral Evaluations, Wakil Ketua DPRD Sulteng Kolonel Inf Muchlis Agung,

mengemukakan pendapat yang senada dengan Umar. Menurutnya, konflik

Poso merupakan konflik agama.

"Konflik ini bukan lagi tindakan kriminal murni seperti pernah diungkap

Komnas HAM beberapa waktu lalu," 3

2 Kolonel Inf Muchlis Agung, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001

54

Umar juga mengeluhkan sikap anggota DPR/MPR asal Poso maupun

Sulawesi Tengah yang hampir tidak pernah menyuarakan kesengsaraan

masyarakat Poso. Ia mengakui, saat ini situasi di Poso sudah relatif aman

namun tetap mencekam. Letupan-letupan masih sering muncul, juga

pembantaian.

Peneliti menganalisis jika nilai moral yang digunakan untuk

menjelaskan kasus konflik Poso III di Republika dengan judul “Al Khairat :

Penyebab Konflik Poso Bukan Politik” diidentifikasikan bahwa konflik yang

terjadi tersebut, bukan disebabkan oleh tindakan krimanal yang sempat

diutarakan oleh pihak KOMNAS HAM beberapa waktu silam. Bahkan, Wakil

Ketua DPRD Sulteng memberikan pernyataan yang sama dengan Ketua PB

Al-Khairat, bahwa konflik tersebut sudah makin meluas pada pembantaian

terhadap kelompok umat beragama Islam maupun umat beragama Kristen di

Poso. Namun, di judul yang sama, peneliti juga menangkap adanya rasa

kekecewaan dari pihak PB Al-Khairat terhadap konflik Poso, dimana, sikap

DPRD setempat yang seolah menanggap kasus ini sudah tuntas dipermukaan.

Padahal konflik-konflik kecil, masih sering terjadi, seperti yang ada di Desa

Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso, menurutnya kasus kecil seperti

ini, bisa meluas jika tidak ditangani secara serius oleh berbagai pihak yang

bertanggung jawab pada kasus tersebut. Karena, baik dari pihak umat Islam

dan pihak umat Kristen, bisa saja sudah menyiapkan perlawanan atas tragedi

yang dialami oleh pengikut dari kalangan umat Islam itu sendiri.


55

"Konflik bukan berarti telah tuntas. Insiden kecil saja terjadi, bisa merebak

menjadi kerusuhan besar. Semua pihak tampaknya tengah menyusun kekuatan

masing-masing," 4

Treatment Recommendations, Menurut Umar, rekonsiliasi dapat dilakukan

lewat pendekatan agama dengan mengedepankan peran pimpinan agama

Islam, Kristen, maupun agama lain untuk duduk bersama.

"Mereka terutama harus saling menyadarkan karena setiap agama pasti tidak

menginginkan bentrokan, pembunuhan, dan konflik terjadi lebih mengganas,"

5

Dalam rekonsiliasi itu, Umar juga mengingatkan tak terlepas dari

penanganan pengungsi. Masyarakat Poso yang mengungsi di Palu saja

jumlahnya mencapai 30 ribu jiwa. Sebagian besar anak-anak dan perempuan.

Pengungsi Poso, kata Umar, harus kembali ke tempat tinggal semula.

Pemerintah berkewajiban membangun rumah sederhana untuk mereka

meskipun biayanya cukup besar.

Peneliti menganalisis jika penyelesaian yang ditawarkan pada konflik

Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Al Khairat :

Penyebab Konflik Poso Bukan Politik” diidentifikasikan bahwa adanya

pernyataan yang dikeluarkan oleh PB. Al-Khairat untuk melakukan



56

rekonsiliasi damai lewat pendekatan agama dengan mengedepankan peran

pimpinan agama Islam, Kristen, maupun agama lain untuk duduk bersama.

Serta pemerintah Poso memberikan jaminan keamanan dari aparat kepada

masyarakat Poso yang mengungsi di Palu dengan jumlah pengungsi mencapai

30 ribu jiwa.

"Tentunya dengan mendapatkan jaminan kemanan dari aparat," katanya.

TABEL 4.2

Berita : Al Khairat : Konflik Poso Bukan Konflik Politik

Problem

Identification

Ketua PB Al Khairat, Umar

Awal Alamrie, Mengatakan,

Jika kerusuhan Poso yang

terjadi disebabkan bukan

karena konflik Politik,

melaikan karena konflik

agama.

Persoalan Poso tidak bisa

tuntas karena selama ini

kita tidak jujur melihat

akar persoalannya. Kalau

kita jujur, yang terjadi di

Poso saat ini adalah

konflik agama, bukan

politik. Masalah politik

hanya mendompleng

agama

Causal

Interpretation

Bukti bahwa konflik poso

adalah konflik agama, Umar

mengungkap bukti

pembunuhan terhadap Hanafi

Manganti, di Desa Taripa,

Kecamatan Tentana,

Kabupaten Poso, pada akhir

Juli lalu.

Tapi karena dia sendiri

Islam, karena beda akidah,

maka dia dibunuh

Moral Evaluation Umar juga mengeluhkan sikap

anggota DPR/MPR asal Poso

maupun Sulawesi Tengah yang

hampir tidak pernah

menyuarakan kesengsaraan

masyarakat Poso.

Konflik bukan berarti telah

tuntas. Insiden kecil saja

terjadi, bisa merebak

menjadi kerusuhan besar.

Semua pihak tampaknya

tengah menyusun kekuatan

masing-masing

Treatment

Recommendation

Menurut Umar, rekonsiliasi

dapat dilakukan lewat

pendekatan agama dengan

mengedepankan peran

Mereka terutama harus

saling menyadarkan

karena setiap agama pasti

tidak menginginkan

57

pimpinan agama Islam,

Kristen, maupun agama lain

untuk duduk bersama.

bentrokan, pembunuhan,

dan konflik terjadi lebih

mengganas

Dalam berita yang dimuat di Republika dengan judul “Al Khairat :

Penyebab Konflik Poso Bukan Politik” Peneliti juga menganalisis unsur nilai

elemen berita yang terdapat di dalamnya kedalam tabel berikut ;

TABEL 4.3


NO. ELEMEN BERITA ANALISIS

1. Immediacy Republika langsung mengabarkan kejadian

konflik poso makin meluas dan penyebabnya

bukan disebabkan oleh politik melainkan agama

tepat setelah kejadian pembunuhan terhadap salah

seorang pengikut agama Islam di Desa Taripa,

Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso yaitu pada

tanggal 11 Agustus 2001.

2. Proximity Republika mengangkat judul tersebut, dengan

menampilkan kasus pembunuhan yang dialami

oleh seorang pengikut agama Islam di dalamnya.

Tentu akan menarik perhatian, dimana dalam

kasus tersebut, memang jumlah korban yang jatuh

lebih banyak berasal dari umat Islam itu sendiri.

3. Consequence Republika berusaha semakin mengubah cara

pandang pembaca, bahwa dimana pada kasus

Poso III konflik tersebut murni terjadi karena

adanya konflik antarumat agama Islam dan

Kristen bukan konflik politik.

4. Conflict Republika menampikan kasus pembunuhan yang

dialami oleh seorang pengikut yang berasal dari

golongan Islam, pada berita yang diangkat, untuk

menegaskan konflik yang sebenarnya terjadi.

5. Oddity Republika tidak menyampaikan kejadian berbeda

ataupun sudut pandang lain dalam berita tersebut.

Yang menjadi fokus perhatiannya adalah, konflik

yang terjadi antarumat Islam dan Kristen pada

58

kasus Poso III.

6. Sex Republika dalam beritanya, menuliskan bahwa

korban akibat konflik Poso III lebih banyak

perempuan dan anak-anak.

7. Emotion Republika juga menuliskan desakan kepada

pemerintah setempat melalui pernyataan yang di

keluarkan oleh Wakil DPRD setempat dan

Kelompok Ormas PD Al-Khairat, untuk

memberikan perlindungan keamanan kepada para

pengungsi konflik Poso III yang ada di Palu.

8. Prominence Republika menampilkan beberapa unsur terkenal

dalam beritanya tersebut, seperti, munculnya

Ketua ormas PB. Al-Khairat dan Wakil DPRD

setempat untuk memberikan tanggapan terhadap

kasus tersebut.

9. Suspense Republika sudah menyampaiakan fakta-fakta

tetap tentang hal yang penting. Serta kejelasan

fakta yang dituntut oleh masyarakat pada kasus

Poso III.

10. Progress Republika belum menampilkan kemajuan elemen

perkembangan peristiwa yang terjadi pada kasus

konflik Poso III dalam berita tersebut.


Judul : Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi

Rubrik : Nasional

Ribuan warga Muslim korban konflik horisontal bernuansa SARA di

Poso, Sulawesi Tengah, belum berhasil dievakuasi. Menurut ketua Tim

Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam,

faktor dana dan tempat pembantaian umat Islam yang masih dikuasai

kelompok Kristen merupakan kendalanya. Selama ini, lanjut Jabar, tim baru

berhasil menemukan banyak mayat yang sebagian besar tidak utuh.

59

Problem Identifications, Pada edisi 14 Agustus 2001 Republika yang berjudul

“Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi” Republika, menuliskan

beritanya mengenai banyaknya jumlah mayat korban kerusuhan poso yang

belum dievakuasi karena berbagai kendala, salah satunya karena sulitnya

medan yang ditempuh oleh team Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim

Poso (PBKMP).

"Kita sudah mengetahui beberapa titik lokasi pembantaian. Tapi karena

lokasinya masih dikuasai Kelompok Merah maka kita belum bisa melakukan

evakuasi," 6

Pada edisi yang berjudul “Ribuan Korban Konflik Poso Belum

Dievakuasi” diidentifikasikan bahwa Republika menuliskan berita seputar

hambatan yang muncul dalam persoalan kasus konflik Poso III pada proses

evakuasi korban. Hal tersebut diperjelas dengan, pernyataan yang dikeluarkan

oleh team Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) soal

sulitnya medan yang ditempuh. Disini, peneliti menganalisis bahwa Republika

hanya menampilkan sisi umat Islam saja yang mengalami kesulitan, atas

konflik yang terjadi. Karena pada berita tersebut, tidak ditampilkan

wawancara dari pihak umat Kristen seputar kesulitan yang dialami selama

konflik berlangsung, terutama soal evakuasi korban. Padahal, dalam kasus

tersebut tidak hanya kelompok Muslim saja yang menjadi korban, pihak

6 Jabar Salam, Ketua Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP), Wawancara,

Poso, 14 Agustus 2001

60

Kristen pun demikian, hanya saja dalam berita tersebut, Republika hanya

menampilakan pada satu sudut pandang sajah yaitu umat Islam.

Causal Interpretations, Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban

Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam, memperkirakan, lokasi pembantaian

akan banyak ditemukan di Bukit Bambu, Padang Merauri, Lembah Kelei, atau

Bukit Buyung Katedo yang merupakan tempat ditemukan 13 mayat anak-anak

yang dibantai dengan sadis. Memang, lanjut Jabar, belum diperoleh data yang

pasti mengenai jumlah korban konflik Poso dari pihak Muslim.

"Dari catatan yang ada sekitar 800 orang,"7

Peneliti menganalisis jika penyebab sulitnya evakuasi korban konflik

Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Ribuan Korban

Konflik Poso Belum Dievakuasi” adalah sulitnya Team Evakuasi Pencari

Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP), yang harus melakukan penelusuran ke

beberapa tempat seperti Bukit Bambu, Padang Merauri, Lembah Kelei, atau

Bukit Buyung Katedo yang merupakan tempat ditemukan 13 mayat anak-anak

yang dibantai dengan sadis. Dalam hal ini, kembali Republika tidak

menampilkan penyebab ataupun kesulitan yang dialami oleh pihak umat

Kristen pada saat proses evakuasi korban konflik Poso III. Bahkan, di berita



61

tersebut, Republika hanya menampilkan keadaan dan jumlah korban tewas

dari pihak umat Islam sajah, tanpa menampilkan berapa jumlah korban tewas

dari pihak umat Kristen.

Moral Evaluations, Jumlah korban tersebut, belum termasuk ratusan mayat

yang hanyut di Sungai Poso pada kerusuhan Jilid III sekitar Mei 2000. Jabar,

menjelaskan seorang penduduk di pinggir kali menghitung sekitar lebih dari

170 mayat mengapung di sungai antara pukul 07.00-17.00 WITA.

"Belum mayat yang hanyut setelah dan sesudah jam itu. Kita tidak sempat

melakukan evakuasi karena situasinya masih perang." 8


menjelaskan sulitnya evakuasi korban konflik Poso III seperti yang dimuat di

Republika dengan judul “Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi”

adalah penemuan seorang warga di Sungai Poso pada kerusuhan Jilid III

sekitar Mei 2000. Bahwa ada sekitar lebih dari 170 mayat mengapung di

sungai antara pukul 07.00-17.00 WITA, disini Republika tidak menjelaskan

secara spesifik, 170 Mayat korban konflik Poso III tersebut, berasal dari umat



62

Islam saja, atau ada dari kelompok umat Kristen yang mayatnya hanyut di

sungai Poso pada periode tersebut.

Treatment Recommendations, Melihat jumlah korban yang cukup banyak,

Jabar mengungkapkan akan sangat sulit melakukan rekonsiliasi di Poso

sebelum umat Kristen memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan umat

Islam.

“Umat Kristen harus mengakui secara terbuka bahwa mereka yang

melakukan pembantaian; umat Kristen harus menunjukkan tempat-tempat

atau lokasi pembantaian; dan mereka harus meminta maaf secara resmi

kepada umat Islam”


Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Ribuan Korban

Konflik Poso Belum Dievakuasi” diidentifikasikan bahwa akan sangat sulit

melakukan rekonsiliasi di Poso sebelum umat Kristen memenuhi beberapa

persyaratan yang diajukan oleh umat Islam. Disini, Republika-pun tidak

menjelaskan secara detail data seputar, apa sajakah persyaratan yang diajukan

oleh pihak umat Islam untuk mencapai sebuah rekonsiliasi perdamaian. Selain

itu, Republika juga tidak menampilkan data dan pernyataan dari pihak umat

63

Kristen seputar ajasajakah, syarat yang mereka inginkan untuk sama-sama

mencari jalan tengah atas permasalahan yang terus bergulir dan memakan

jumlah korban jiwa dalam Kasus Poso III tersebut.

TABEL 4.3

Berita : Ribuan Korban Konflik Poso Belum Divakuasi

Problem

Identification

Banyaknya jumlah mayat

korban kerusuhan poso yang

belum dievakuasi karena

berbagai kendala, salah

satunya karena sulitnya medan

yang ditempuh oleh team

Evakuasi Tim Pencari Bukti

Korban Muslim Poso

(PBKMP).

Kita sudah mengetahui

beberapa titik lokasi

pembantaian. Tapi karena

lokasinya masih dikuasai

Kelompok Merah maka

kita belum bisa melakukan

evakuasi

Causal

Interpretation

Ketua Tim Evakuasi Tim

Pencari Bukti Korban Muslim

Poso (PBKMP) Jabar Salam,

memperkirakan, lokasi

pembantaian akan banyak

ditemukan di Bukit Bambu,

Padang Merauri, Lembah

Kelei, atau Bukit Buyung

Katedo yang merupakan

tempat ditemukan 13 mayat

anak-anak yang dibantai

dengan sadis.

Dari catatan yang ada

sekitar 800 orang

Moral Evaluation Jumlah korban tersebut, belum

termasuk ratusan mayat yang

hanyut di Sungai Poso pada

kerusuhan Jilid III sekitar Mei

2000.

Belum mayat yang hanyut

setelah dan sesudah jam

itu. Kita tidak sempat

melakukan evakuasi

karena situasinya masih

perang.

64

Treatment

Recommendation

Melihat jumlah korban yang

cukup banyak, Jabar

mengungkapkan akan sangat

sulit melakukan rekonsiliasi di

Poso sebelum umat Kristen

memenuhi beberapa

persyaratan yang diajukan

umat Islam.

Umat Kristen harus

mengakui secara terbuka

bahwa mereka yang

melakukan pembantaian;

umat Kristen harus

menunjukkan tempat-

tempat atau lokasi

pembantaian; dan mereka

harus meminta maaf

secara resmi kepada umat

Islam

Dalam berita yang dimuat di Republika dengan judul “Ribuan Korban

Konflik Poso Belum Dievakuasi” Peneliti juga menganalisis unsur nilai elemen

berita yang terdapat di dalamnya kedalam tabel berikut ;

TABEL 4.4

Berita : Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi


1. Immediacy Republika langsung mengabarkan kesulitan yang

dialami oleh Team Evakuasi Pencari Bukti

Korban Muslim Poso (PBKMP), pada tanggal 14

Agustus 2001.


menampilkan jumlah korban dari kelompok umat

Islam pada kasus Poso III. Tentu akan menarik

perhatian, dimana dalam kasus tersebut, memang

jumlah korban yang jatuh lebih banyak berasal

dari umat Islam itu sendiri.

3. Consequence Republika berusaha mengubah cara pandang

pembaca, bahwa pada kasus Poso III konflik

tersebut memakan korban jiwa yang tidak sedikit,

terutama korban dari kalangan umat Islam.

4. Conflict Republika menampikan kasus penemuan ratusan

mayat di Sungai Poso yang diakibatkan oleh

65

konflik dan pembantaian antarumat Islam dan

Kristen pada kasus Poso III.

5. Oddity Republika tidak menyampaikan kejadian berbeda

ataupun sudut pandang lain dalam berita tersebut.

Yang menjadi fokus perhatiannya adalah, korban

yang jatuh dari kalangan kelompok umat Islam

saja.

6. Sex Republika dalam beritanya, menuliskan bahwa

banyaknya mayat yang ditemukan di Sungai Poso.

Namun, tidak memberikan pemaparan secara

detail terkait korban tersebut.

7. Emotion Republika juga menuliskan bahwa akan sangat

sulit proses rekonsiliasi terhadap kasus konflik

antarumat Islam dan Kristen pada kasus Poso III,

hal tersebut dikarenakan persyaratan yang

diajukan oleh umat Islam cukup banyak, untuk

mencapai kesepakatan damai.



Ketua ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti

Korban Muslim Poso (PBKMP) untuk

menyampaikan kesulitan yang dihadapi selama

proses evakuasi korban dari kelompok umat Islam

pada kasus Poso III dan jumlah korban dari

kelompok Islam yang jatuh akibat konflik

tersebut.




Poso III. Walupun, hanya sepihak menyampaikan

fata dan datanya tersebut, yaitu dari kelompok

umat Islam saja.


perkembangan proses evakuasi pada kasus konflik

Poso III dalam berita tersebut, baik dari pihak

umat Islam, maupun dari pihak umat Kristen.

2.3 Republika Tanggal 07 Desember 2001

66

Judul : Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam 6 Bulan

Penempat : Nasional

Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan operasi

pemulihan keamanan di daerah konflik Poso dalam tempo enam bulan. Hal

tersebut disampaikan, usai mengunjungi daerah konflik di Poso, Yudhoyono

mengatakan untuk meyelesaikan konflik komunal di Kabupaten Poso,

Sulawesi Tengah, pemerintah akan melakukan tiga hal yakni; pemulihan

keamanan, penegakkan hukum, serta rehabilitasi sosial/fisik.

Khusus pemulihan keamanan, kata Yudhoyono, dalam operasinya,

aparat keamanan tetap berdasarkan pada prosedur dan mekanisme yang diatur

dalam perundang-undangan.

Problem Identifications, Pada edisi 07 Desember 2001 Republika yang

berjudul “Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam Enam Bulan” Republika,

menuliskan beritanya mengenai janji Menkpolkam, yang akan menyelesiakan

konflik di Poso dalam jangka waktu enam bulan.

"Dalam tempo enam bulan ke depan kondisi keamanannya sudah pulih

kembali," tutur Yudhoyono saat berdialog dengan para tokoh masyarakat di

Palu, “ 9

Pada edisi yang berjudul “Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam 6

Bulan” diidentifikasikan bahwa Republika menuliskan berita tentang janji

Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan memberikan

9 Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolkam, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

67

penyelesaian atas Konflik Poso yang sudah berlangsung selama beberapa jilid,

dan belum ada penyelesaian pasti atas permasalahan tersebut. Peneliti

menganalisis adanya usaha dari Harian Umum Republika, untuk

menjembatani konflik yang sedang berlangsung di Poso. Dimana, desakan

dari Presiden Megawati Soekarno Puteri untuk segera membereskan konflik

tersebut, ditulis sebagai bentuk desakan kepada pemerintah maupun oknum-

oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas konflik Poso III.

Causal Interpretations, Sebagai bukti bahwa konflik poso adalah adanya

keterlibatan oknum sipil yang ikut campur dalam konflik tersebut. Sebaliknya,

Menkopolkam, Yudhoyono mengingatkan untuk mencegah terulangnya

bentrokan antarkelompok, pemerintah akan menindak tegas siapapun yang

melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap niat baik pemerintah itu.

“Pemerintah untuk membela yang benar dan tidak membela yang tidak

benar.” 10

Peneliti menganalisis jika penyebab konflik Poso belum selesai dan

berkelanjutan seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Konflik Poso

Akan Diselesaikan Dalam Enam Bulan” adalah akibat adanya campur tangan

dan keterlibatan oknum sipil dalam kasus konflik antarumat Islam dan umat

Kristen di Poso. Peneliti juga menganalisi dalam berita tersebut, Republika

sudah cukup memaparkan penyebab-penyebab konflik antarumat Islam dan

10

Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolkam, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

68

Kristen di Poso, dimana Republika juga menuliskan kegiatan Menkopolkam

yang melakukan perundingan damai dengan kelompok Kristen. Jika, biasanya

Republika hanya menuliskan penyebab konflik dari satu sisi saja yaitu umat

Kristen sebagai tersangka dan Umat Islam sebagai korban. Namun, pada edisi

ini, Republika juga menuliskan penyebab-penyebab konflik Poso III terjadi

dari dua pihak yang melakukan perseteruan, yaitu pihak umat Islam dan umat

Kristen.

Moral Evaluations, Dunia internasional memang menyoroti kesungguhan

pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di daerah, termasuk Poso.

Menurut Matori, upaya penyelesaian itu bukan karena tekanan pihak luar.

Dalam dialog dengan masyarakat pun pemerintah diminta mengajukan

sejumlah pertanyaan, di antaranya soal jaminan penegakan hukum dan

tuntutan pengadilan untuk mereka yang bersalah, diadakan razia senjata, serta

mengusut asal usul 727 pucuk senjata yang berada di 'kelompok merah'.

"Kalau kita menyelesaikan konflik saja dikatakan ditekan Amerika, lalu

bangsa Indonesia ini budayanya kaya apa," 11


menjelaskan penyebab sulitnya menyelesaikan konflik Poso III seperti yang

dimuat di Republika dengan judul “Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam

11

Matori Abdul Djalil, Menhan, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

69

Enam Bulan” adalah adanya sorotan dari dunia internasional yang mendukung

kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di daerah,

termasuk Poso. Namun, pada edisi ini, Republika hanya menuliskan berita

tentang tuntutan dari pihak umat Islam yang menuntut untuk adanya soal

jaminan penegakan hokum, tuntutan pengadilan untuk mereka yang bersalah,

diadakan razia senjata, serta mengusut asal usul 727 pucuk senjata yang

berada di 'kelompok merah'. Disini, Republika tidak menuliskan tuntutan dari

pihak umat Kristen yang pada dasarnya sama-sama dirugikan pada kasus

tersebut. Republika hanya menuliskan kerugian yang dialami, hanya terjadi

pada satu pihak saja. Sementara, pihak yang menjadi korban lain, adalah

tersangka yang harus bertanggung jawab atas pecahnya konflik yang sudah

memakan banyak jiwa baik dari pihak umat Islam maupun umat Kristen itu

sendiri.

Treatment Recommendations, Untuk memulihkan keamanan, TNI AD

kembali menambah kekuatan. KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto

mengatakan dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel) dua hari lalu telah

diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon itu berasal dari batalyon 711 yang

berkedudukan di Palu dan Batalyon 713 dari Gorontalo.

"Dalam kaitan dengan perkembangan sekarang, memang sudah ada perintah

dari panglima untuk mengerahkan kembali dua batalyon," 12

12

Endriartono Sutarto, KSAD Jendral TNI, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

70

Memenuhi tuntutan warga muslim, Kapolda Sulawesi Tengah

(Sulteng) Brigjen Zaenal Ishak berjanji akan merazia senjata dan

memulangkan para pendatang. Untuk merazi senjata, Polda Sulteng telah

menyiapkan empat batalyon satuan TNI-Polri dan satu batalyon pasukan

pemukul TNI.

Sedangkan Kodam VII/Wirabuana Makassar, berencana menurunkan

tim khusus untuk menyelidiki keterlibatan anggota TNI dalam kasus

penculikan delapan warga muslim di desa Toyado, sekitar 17 km arah Timur

Poso, Minggu (2/12).

"Kalau perlu dipecat dari TNI," tegas Kasrem 132 Tadulako itu. Penculikan

terjadi 2 Desember saat korban sedang makan sahur di dapur umum

pengungsi yang lokasinya berdekatan dengan pos jaga satuan Brimob. 13


Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Konflik Poso Akan

Diselesaikan Dalam Enam Bulan” diidentifikasikan berdasarkan berita yang

dituliskan, bahwa ada dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel) yang

telah diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon itu berasal dari batalyon 711 yang

berkedudukan di Palu dan Batalyon 713 dari Gorontalo. Selain itu pemerintah

bekerjasama dengan TNI berencana menurunkan tim khusus untuk

menyelidiki keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan delapan warga

13

Letkol Inf Dede K Atmawijaya, KSAD Jendral TNI Kasrem 132 Tadulako, Wawancara, Poso,

07 Desember 2001

71

muslim di desa Toyado. Namun, kembali Republika, dalam berita tersebut,

hanya menuliskan tuntutan warga muslim, seperti yang diinginkan oleh,

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Zaenal Ishak berjanji akan

merazia senjata dan memulangkan para pendatang. Untuk merazia senjata,

Polda Sulteng telah menyiapkan empat batalyon satuan TNI-Polri dan satu

batalyon pasukan pemukul TNI. Disini, Republika kembali tidak menuliskan

tuntutan dan keiinginan dari pihak umat Kristen yang juga terlibat dan

dirugikan pada kasus konflik Poso III.

TABEL 4.5

Berita : Konflik Politik Konflik Poso Akan Diselesaikan 6 Bulan

Problem

Identification

Menkopolkam, yang akan

menyelesiakan konflik di Poso

dalam jangka waktu enam

bulan.

Dalam tempo enam bulan

ke depan kondisi

keamanannya sudah pulih

kembali

Causal

Interpretation

Keterlibatan oknum sipil yang

ikut campur dalam konflik

tersebut. Sebaliknya,

Menkopolkam, Yudhoyono

mengingatkan untuk mencegah

terulangnya bentrokan

antarkelompok, pemerintah

akan menindak tegas siapapun

yang melakukan perlawanan

dan pembangkangan terhadap

niat baik pemerintah itu.

Pemerintah untuk membela

yang benar dan tidak

membela yang tidak benar

Moral Evaluation Dunia internasional memang

menyoroti kesungguhan

pemerintah Indonesia dalam

menyelesaikan konflik di

daerah, termasuk Poso.

Kalau kita menyelesaikan

konflik saja dikatakan

ditekan Amerika, lalu

bangsa Indonesia ini

budayanya kaya apa

72

Treatment

Recommendation

Untuk memulihkan keamanan,

TNI AD kembali menambah

kekuatan. KSAD Jenderal TNI

Endriartono Sutarto

mengatakan dua batalyon

pasukan (sekitar 1.600

personel) dua hari lalu telah

diberangkatkan ke Poso. Dua

batalyon itu berasal dari

batalyon 711 yang

berkedudukan di Palu dan

Batalyon 713 dari Gorontalo.

Dalam kaitan dengan

perkembangan sekarang,

memang sudah ada

perintah dari panglima

untuk mengerahkan

kembali dua batalyon,"

kata Sutarto kepada

wartawan di sela-sela

acara buka puasa bersama

di markas Kodam Jaya,

Kamis (06/12). Dengan

demikian, TNI sudah

mengerahkan tiga

batalyon.

TABEL 4.6

Berita : Konflik Politik Konflik Poso Akan Diselesaikan 6 Bulan


1. Immediacy Republika langsung mengabarkan tentang janji

Menkopolkam, Susilo Bambang Yudhoyono,

yang akan menyelesaikan Konflik Poso III dalam

waktu enam bulan, pada tanggal 07 Desember

2001.


menampilkan tuntutan dari kelompok umat Islam

pada kasus Poso III. Tentu akan menarik

perhatian, dimana dalam kasus tersebut, memang

jumlah korban yang jatuh lebih banyak berasal

dari umat Islam itu sendiri.



disebabkan adanya oknum TNI yang terlibat,

sehingga kasus tersebut tidak selesai dengan

tuntas. Dimana ada pihak yang berusaha mencari

keuntungan dan adanya indikasi melindungi

kelompok umat tertentu.

4. Conflict Republika menampikan kasus Konflik Poso III,

diakibatkan adanya sikap keberpihakan

73

pemerintah dan oknum TNI terhadap suatu

kelompok. Padahal, Menkopolkam sendiri

menegaskan, tetap akan melakukan proses

terhadap siapa saja yang bersalah dalam kasus

konflik antarumat Islam dan umat Kristen

tersebut.

5. Oddity Republika pada edisi ini, menampilkan hal

berbeda, yaitu menuliskan berita berupa desakan

yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati, untuk

segera membereskan konflik tersebut. Disini,

Republika berusaha menjadi jembatan antara

keinginan Presiden dan keluhan masyarakat Poso

selama konflik yang terus berkepanjangan

tersebut.

6. Sex Republika dalam beritanya, tidak menuliskan

bahwa banyaknya mayat yang ditemukan dalam

karung di Sungai Poso tersebut adalah laki-laki

atau perempuan, maupun korban dari pihak umat

Islam atau umat Kristen.

7. Emotion Republika juga menuliskan bahwa adanya

desakan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia)

menyerukan warga Sulut agar proaktif mencegah

melebarnya konflik Poso ke Sulut. Hal tersebut,

berawal dari gegernya warga atas temuan

sekarung mayat di pinggir Sungai Poso, dan

dengan kondisi mengenaskan, dimana kepala dan

tubuh korban terpotong secara terpisah.



nama Presiden Republik Indonesia, ke lima, yaitu

Megawati Soekarno Putri yang mendesak

Menkopolkam pada saat itu, yaitu Susilo

Bambang Yudhoyono untuk segera

menyelesaikan Konflik Poso III dalam waktu

enam bulan.

Selain itu, munculnya nama-nama besar lain

seperti KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto,

Komandan Operasi Cinta Damai Poso , Letkol Inf

Dede K Atmawijaya, Ketua Umum PGI, Pdt DR

Natan Setiabudi membuat berita tersebut semakin

menarik karena adanya pendapat dari berbagai

pihak atas kasus tersebut.




74


fakta dan datanya tersebut, yaitu dari kelompok

umat Islam saja.


perkembangan atas janji Menkopolkam, yang

bersedia membereskan konnflik tersebut dalam

waktu enam bulan.


Judul : Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik Poso

Rubrik : Nasional

Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Nur Muhammad Iskandar

SQ mendesak pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk tidak

menciptakan kegelisahan baru di tengah-tengah masyarakat dengan memberi

informasi yang belum jelas. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah

dengan disebut-sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso.

Problem Identifications, Pada edisi 18 Desember 2001 yang berjudul “Konfik

Poso Umat Islam Jangan Dirugikan” Republika, menuliskan beritanya

mengenai penyebab kerusuhan Poso, yang hingga kini belum jelas informasi

penyebabnya. Bahkan sempat beredar issue, jika konflik di Poso ada kaitannya

dengan jaringan Al-Qaida.

"Saya berharap umat Islam jangan dijadikan korban. Saya juga berharap

tentara hati-hati. Jangan bermain api seperti dulu lagi. Artinya menjadikan

75

umat mayoritas bukan sebagai musuh, jangan. Justru jadikan umat mayoritas

sebagai patner," 14

Pada edisi yang berjudul “Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik

Poso” diidentifikasikan bahwa Republika secara terang-terangan menuliskan

berita kesimpang-siuran informasi yang belum jelas terkait penyebab konflik

Poso III. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah dengan disebut-

sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso. Peneliti

menganalisis disini, Republika secara tegas berusaha meyakinkan kepada

pembaca bahwa pemerintah haruslah memberikan perlindungan khusus

terhadap umat Islam pada kasus Poso III.

Causal Interpretations, Sebagai bukti ketidaakjelasan penyebab konflik di

poso adalah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM

Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat konflik Poso. Hal

tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan tokoh Islam dan DPR.

Belakangan, Hendro membantah sendiri ucapannya, soal keterlibatan Al

Qaidah tersebut.

"Pernyataan tentang keterlibatan radikal Islam di Poso merupakan bukti

masih adanya pejabat yang dihinggapi phoby," 15

14

Dr KH Nur Muhammad Iskandar SQ, Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU), Wawancara, Poso,

18 Desember 2001

15

H Rusdy Hamka, Anggota DPR dari dari Fraksi PPP, Wawancara, Poso, 18 Desember 2001

76

Peneliti menganalisis jika ketidak jelasan informasi seputar penyebab

konflik Poso seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Jangan Rugikan

Umat Islam Dalam Konflik Poso” adalah akibat adanya pernyataan Kepala

Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menuding jaringan Al

Qaidah terlibat konflik Poso. Hal tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan

tokoh Islam dan DPR. Peneliti, menganalisis dalam berita tersebut, Republika

berusaha menampilkan realita dan opini yang disampaikan oleh berbagai

pihak secara detai. Namun, dalam situasi konflik, berita seperti ini, bisa makin

menimbulkan ketakutan kepada masyarakat Poso. Sebab, dalam berita tersebut

Republika justru secara gambalang manampikan pernyataan, pernyataan

kontroversial seputar penyebab konflik Poso III.

Moral Evaluations, Imran dan Latif, pemuda dari kalangan sipil, sebelumnya

diculik bersama enam rekannya yang lain saat tengah makan sahur pada 16

Ramadhan 1422 Hijriah, di rumah mereka masing-masing di desa Toyado.

Dua di antara korban penculikan itu yakni Syarifuddin dan Iwan berhasil

meloloskan diri dari penyanderaan kelompok penculik. Namun seorang lagi

bernama Syuaib Lamaranti (18) sehari kemudian ditemukan polisi sudah

menjadi mayat dan diisi dalam karung setelah dihanyutkan di Sungai Poso.

“Pelaku penculikan disebut-sebut beberapa oknum anggota TNI yang tengah

ditugaskan mengamankan kontak senjata antara kedua kelompok bertikai di

desa Sepe dan Silanca (tetanga Toyado). Seorang di antaranya berinisial

Serda Lks”

77


menjelaskan penyebab umat Islam merasa dirugikan atas ketidak jelasan

informasi soal penyebab konflik Poso III seperti yang dimuat di Republika

dengan judul “Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik Poso” adalah

dengan ditemukannya karung yang berisi mayat korban Konflik Poso III di

Sungai Poso. Peneliti menganalisis disini, Republika justru semakin

mendorong dan memposisikan umat Islam makin dirugikan atas konfik

tersebut. Padahal, seharusnya Republika bisa menampilkan data dengan jelas

dan detail terkait temuan di Sungai Poso tersebut, agar tidak muncul spekulasi

maupun adanya pihak ataupun kelompok yang merasa dirugikan di kasus

tersebut.

Treatment Recommendations, Setelah melakukan operasi pencarian secara

tertutup selama sepekan terakhir, aparat keamanan di Poso kembali

menemukan dua sosok mayat korban penculikan di desa Toyado, kecamatan

Lage.

"Mayat warga sipil yang teridentifikasi bernama Imran dan Latif itu

ditemukan petugas di desa Tagolu (8 km arah selatan kota Poso) pada Ahad

petang (16/12)," 16

Peneliti menganalisis jika belum ada penyelesaian yang ditawarkan

pada konflik Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Konflik

Poso Jangan Rugikan Umat Islam” diidentifikasikan berdasarkan berita yang

16

Muhammad Iqbal, Warga Poso, Wawancara, Poso, 18 Desember 2001

78

dituliskan. Republika hanya menuliskan penemuan-penemuan korban, itupun

Republika mengklaim bahwa korban tersebut berasal dari kelomopok umat

Islam. Republika, dalam berita tersebut, hanya berusaha memberikan

penegasan bahwa umat Islam-lah yang menjadi korban. Selain itu, jangan

kaitkan konflik di Poso dengan kelompok Al-Qaidah. Republika tidak

berusaha memberikan solusi sebagai media, hanya menampilkan sisi-sisi

kerugian yang ditimbulkan pasca konflik Poso III, terutama yang menipa umat

Islam.

TABEL 4.7

Berita : Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik Poso

Problem

Identification

Penyebab kerusuhan Poso,

yang hingga kini belum jelas

informasi penyebabnya.

Bahkan sempat beredar issue,

jika konflik di Poso ada

kaitannya dengan jaringan Al-

Qaida.

Saya berharap umat Islam

jangan dijadikan korban.

Saya juga berharap tentara

hati-hati. Jangan bermain

api seperti dulu lagi.

Artinya menjadikan umat

mayoritas bukan sebagai

musuh, jangan. Justru

jadikan umat mayoritas

sebagai patner

Causal

Interpretation

Sebagai bukti ketidaakjelasan

penyebab konflik di poso

adalah pernyataan Kepala

Badan Intelijen Negara (BIN)

AM Hendropriyono yang

menuding jaringan Al Qaidah

terlibat konflik Poso. Hal

tersebut, menimbulkan

kecaman di kalangan tokoh

Islam dan DPR.

Pernyataan tentang

keterlibatan radikal Islam

di Poso merupakan bukti

masih adanya pejabat yang

dihinggapi phoby

Moral Evaluation Pemuda dari kalangan sipil,

sebelumnya diculik bersama

enam rekannya yang lain saat

tengah makan sahur pada 16

Pelaku penculikan disebut-

sebut beberapa oknum

anggota TNI yang tengah

ditugaskan mengamankan

79

Ramadhan 1422 Hijriah, di

rumah mereka masing-masing

di desa Toyado. Dua di antara

korban penculikan itu yakni

Syarifuddin dan Iwan berhasil

meloloskan diri dari

penyanderaan kelompok

penculik. Namun seorang lagi

bernama Syuaib Lamaranti

(18) sehari kemudian

ditemukan polisi sudah

menjadi mayat dan diisi dalam

karung setelah dihanyutkan di

Sungai Poso.

kontak senjata antara

kedua kelompok bertikai di

desa Sepe dan Silanca

(tetanga Toyado). Seorang

di antaranya berinisial

Serda Lks

Treatment

Recommendation

Setelah melakukan operasi

pencarian secara tertutup

selama sepekan terakhir, aparat

keamanan di Poso kembali

menemukan dua sosok mayat

korban penculikan di desa

Toyado, kecamatan Lage.

Mayat warga sipil yang

teridentifikasi bernama

Imran dan Latif itu

ditemukan petugas di desa

Tagolu (8 km arah selatan

kota Poso) pada Ahad

petang (16/12)

TABEL 4.8



1. Immediacy Republika langsung mengabarkan tentang

pernyataan sejumlah pihak yang mengatakan

bahwa, konflik Poso III ada kaitannya dengan

Kelompok Al-Qaidah, pada tanggal 18 Desember

2001.


menampilkan tuntutan umat Islam atas kejelasan

informasi soal penyebab Konflik Poso III. Tentu

akan menarik perhatian, dimana dalam kasus

tersebut, memang jumlah korban yang jatuh lebih

banyak berasal dari umat Islam itu sendiri.



80

disebabkan adanya keterlibatan kelompok Al-

Qaidah, yang dinyatakan oleh beberapa pihak,

walaupun pada akhirnya pihak tersebut

membenarkan pernyataan yang sebelumnya

pernah dikeluarkan terkait penyebab Konflik Poso

III.

4. Conflict Republika menampikan kasus Konflik Poso III,

dengan adanya kerugian dari pihak umat Islam

secara lebih besar, karena umat Islam tidak pernah

mengetahui berapa jumlah korban pasti akibat

konflik dan penyebabnya.

5. Oddity Republika pada edisi ini, tidak menampilkan hal

berbeda, dimana Republika masih saja,

menempatkan umat Islam sebagai korban, dan

tidak menampilkan korban dari pihak umat

Kristen secara berimbang.

6. Sex Republika dalam beritanya, tidak menuliskan

secara spesifik terkait gender korban yang muncul

akibat konflik Poso III dalam berita tersebut.

Republika hanya menampilkan golongan yang

merasa dirugikan secara general pada kasus

tersebut.

7. Emotion Republika menuliskan secara detail prosesi

penculikan dan pembunuhan yang dialami oleh

kelompok umat Islam, pada kasus Poso III.

Namun, disini Republika tidak menuliskan detail

yang sama terhadap umat Kristen.



nama tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH

Nur Muhammad Iskandar SQ, yang mendesak

pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk

tidak menciptakan kegelisahan baru di tengah-

tengah masyarakat dengan memberi informasi

yang belum jelas.





fakta dan datanya tersebut, yaitu dari kelompok

umat Islam saja.


perkembangan atas tuntutan dari tokoh Ulama

Nadhatul Ulama, yang menginkan informasi yang

jelas terkait penyebab Konflik Poso III.

81

3. Interpretasi Analisis Framing Berita Konflik Poso III Antarumat Islam

dan Kristen di Harian Umum Republika Robert Entman

Pemahaman yang harus dipahami dalam menganalisis resolusi konflik

dan anarkisme agama adalah agama tidaklah mengajarkan kekerasan kepada

umatnya. Agama justru mengabarkan adanya perdamaian dan cinta kasih baik

kepada sesama umat maupun umat lain yang mempunyai keyakinan berbeda.

Adanya konflik berbau anarkisme agama sendiri justru dipertanyakan agama

karena telah menjadi distorsi dalam ajaran agama tersebut. Agama hanya

menjadi identitas artifisial dalam suatu konflik untuk memberikan legitimasi

moral untuk berbuat kekerasan terhadap pihak lainnya. Selain halnya

legitimasi moral dan indentitas, menyulutnya kekerasan atas nama agama juga

disebabkan oleh kesalahan dalam penafsiran ajaran agama sehingga

menimbulkan pemahaman sempit dan sikap chauvinistik. Maka dalam konteks

ini, konflik anarkisme agama sejatinya tidak ada. Yang ada justru adalah

konflik berupa rivalitas sumber ekonomi dan politik maupun persaingan

memperebutkan jabatan publik dalam pemerintahan. 17

Agama bukanlah menjadi faktor utama (core conflict) dalam konflik

anarkisme, namun hanya menjadi faktor konsideran maupun pendukung

(supporting conflict). Dalam berbagai kasus konflik mengatasnamakan agama

seperti konflik Islam-Kristen di Poso maupun Maluku, agama justru

terpolitisasi menjadi identitas konflik yang sebenarnya hanya menjadi topeng

17

S. Rizal Panggabean, Pola-pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008), (Jakarta: Asia

Foundation, 2009), h. 7.

82

atas rivalitas perebutan sumber ekonomi, politik maupun birokrasi antar

masyarakat. Tereskalasinya agama menjadi bagian sirkuler konflik anarkis

merupakan implikasi panjang dari kebijakan kerukunan beragama yang tidak

afirmatif. Dalam berbagai hal, ada proses diskrimasi dan pengistimewaan

terhadap kelompok tertentu yang kemudian menimbulkan potensi konflik

laten. Sebenarnya membincangkan masalah konflik di ranah lokal bermuara

pada marjinalisasi dan ketertindasan sehingga agama kemudian menjadi

stimulus dalam melakukan konflik.

Pluralitas agama bisa mendorong terjadinya konflik-konflik kelompok

berbasis keagamaan. Sebagai sesuatu yang sakral dan sumber kepercayaan dan

moralitas, sangat dimungkinkan dalam ranah agama, secara sosiologis, muncul

praktek-praktek eksklusif sosial. Praktek eksklusi bermotif agama ini

menyebabkan pengabaian, pengasingan dan pencabutan hak atas orang atau

sekelompok orang disebabkan oleh pemahaman tentang agama. Praktek

eksklusif ini sering menimpa kelompok minoritas yang memiliki aliran

kepercayaan dan kelompok sekte keagamaan yang berbeda dari apa yang telah

ditentukan negara. Dalam banyak kasus konflik keagamaan, tidak jarang yang

terjadi adalah bentuk-bentuk kriminalisasi satu kelompok keagamaan terhadap

kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dan telah melakukan

penodaan dan penistaan terhadap agama dominan.

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) konflik sosial berbasis

agama yang terjadi di Indonesia seringkali dibaca sebagai bentuk intoleransi

keberagamaan yang menyeret relasi mayoritas dan minoritas. Apalagi kalau

83

persoalan ini dihadapkan pada hak-hak dasar warga negara yang dijamin

undang-undang. Secara legal formal, kebebasan beribadah dan memeluk

kepercayaan yang diyakininya dijamin konstitusi sebagaimana termaktub

dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi: “setiap warga negara

memiliki hak yang sama dalam memeluk agama dan akan mendapat

perlindungan dari negara”.

Konflik keagamaan yang terkadang berwujud tindak kekerasaan ini

seolah mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara pasca Orde

Baru. Tindak kekerasan atas nama penodaan agama, seperti yang terjadi di

Poso, Ambon, larangan menjalankan ibadah bagi kelompok minoritas

Kristiani, propaganda dalam RUU Pendidikan Agama di Sokolah, konflik

Sunni-Syiah sebagaimana yang terjadi di Sampang Madura, adalah sebagian

kecil contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut

menjelaskan bahwa potensi kemajemukan di Indonesia bisa memicu dan

menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat.

Disetiap edisinya, Republika menyebutkan bahwa terjadi kekerasan

dan konflik antarumat beragama Islam dan Kristen yang terjad di Poso, dalam

kurun waktu beberapa tahun, sejak konfik Poso I dimulai 25 hingga 29

Desember 1998, Poso II yang berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 April

2000, dan Poso III yang berlangsung pada tanggal 16 Mei hingga 15 Juni

2000. Sebagai Koran dengan komunitas Muslim, Republika selalu konsisten

menempatkan muslim di Indonesia sebagai korban atas konflik yang terjadi di

Poso. Sedangkan, pemerintah dan kelompok „merah‟ atau kelompok Kristen

84

menjadi object yang dinilai bersalah dan harus bertanggung jawab atas tiap

konflik yang timbul di daerah tersebut.

Republika menyebut pemerintah melakukan pelanggaran HAM,

dimana masih bersikap diskriminatif dan melakukan kekerasan terhadap

sejumlah kelompok muslim. Sedangkan beberapa kelompok muslim, seperti

yang terjadapat di Poso sebagai target dari pemusnahan dari etnis lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh YLBHI diataranya adalah,

sejumlah orang yang termuat di media massa yang menyatakan bahwa

pembakaran yang terjadi di sejumlah tempat, seperti Desa Soya atau

peledakan yang terjadi di Lapangan Merdeka, maupun Jalan Yaan Paais itu

dilakukan oleh kelompok 'Coker' dalam kerja sama dengan aparat keamanan

Kopassus.

Konflik di Poso juga telah memakan korban ribuan jiwa serta

meninggalkan trauma psikologis yang sulit diukur tersebut, ternyata hanya

disulut dari persoalan-persoalan sepele berupa perkelahian antarpemuda.

Solidaritas kelompok memang muncul dalam kerusuhan itu, namun

konteksnya masih murni seputar dunia remaja, yakni: isu miras, isu tempat

maksiat. Namun justru persoalan sepele ini yang akhirnya dieksploitasi oleh

petualang politik melalui instrumen isu pendatang vs penduduk asli dengan

dijejali oleh sejumlah komoditi konflik berupa kesenjangan sosio-kultural,

ekonomi, dan jabatan-jabatan politik. Bahkan konflik diradikalisasi dengan

bungkus ideologis keagamaan, sehingga konflik Poso yang semula hanya

berupa tawuran berubah menjadi perang saudara antar komponen bangsa.

85

Akar penyebab konflik Poso sangat kompleks. Ada persoalan yang

bersifat kekinian, namun ada pula yang akarnya menyambung ke problema

yang bersifat historis. Dalam politik keagamaan misalnya, problemanya

bisa dirunut sejak era kolonial Belanda yang dalam konteks Poso

memfasilitasi penyebaran Kristen dalam bentuk dukungan finansial.

Keberpihakan pemerintah kolonial itu sebenarnya bukan dilandaskan pada

semangat keagamaan, tetapi lebih pada kepentingan politik, terutama

karena aksi pembangkangan pribumi umunya memang dimobilisir Islam.

Republika menuliskan beritanya mengenai konflik yang terjadi

antarpenganut agama Islam dan Kristen di Poso, yang diakibatkan oleh

pemahaman masyarakat yang salah, dalam hal memahami agama dan

menempatkannya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Akibatnya, sikap-

sikap intolerah kerap muncul diantara umat beragama itu sendiri. Menurut

Moeslim Abdurrahman, perbedaan penafsiran tentang agama juga

merupakan faktor yang membuat agama menjadi sumber konflik.

Konflik antarpenganut agama yang terjadi di Indonesia, awalnya

disebabkan oleh pemberian label radikal yang diidentifikasi dengan ciri-

ciri fisik suatu kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Direktur

Eksekutif Maarif Institute for Culture and Humanity Jakarta, Moeslim

Abdurrahman, Pemberian label radikal tersebut, justru menimbulkan

kecurigaan dan perilaku tidak nyaman bagi kelompok yang bersangkutan.

Sikap saling curiga dan minimnya informasi terkait suatu kelompok

ataupun perkumpulan, membuat kelompok lain melakukan spekulasi dan

86

pengambilan pendapat secara sepihak. Kejadian saling curiga inilah cikal-

bakal terbentuknya konfllik, apalagi dengan masyarakat yang majemuk,

namun dikuasai oleh beberapa kelompok agama mayoritas, maka dengan

profokatif kelompok mayoritas tersebut bisa bertindak sesuai dengan

keinginan kelompok tersebut tanpa melihat peraturan maupun akibat yang

ditimbulkan dari perilakunya.

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Asisten Redaktur

Pelaksana Umum, Harian Republika yaitu Bapak Stevy Maradona,

mengatakan, Republika menempatkan Islam sebagai sesuatu yang

universal. Maksudnya adalah, Republika menempatkan Islam yang

universal. Dimana misalnya, ketika pemerintah yang melakukan sebuah

program kerja yang baik, narasumber yang baik itu merupakan sebuah

kebaikan yang harus diberitakan. Republika menempatkan atau

menerapkan nilai-nilai Islami, selain dari dasar-dasar Jurnalisme yang

biasa dilakukan media, Republika juga menuangkan nilai-nilai Islam

tersebut. Misalnya media lain mengangkat isi yang sama, tapi tentu kita

akan berbeda penyikapnya. Republika dengan Koran lain misalnya, itu

akan mungkin berbeda walupun isinya sama. Jurnalisme Islam yang

Universal, Republika juga tidak menyebut dirinya sebagai Jurnalisme

Islam. Pihak Republika lebih menempatkan posisi pada Jurnalisme Islam

yang Universal.

Untuk berita konflik agama, merupakan berita yang sensitive di

republika, karena itu Republika sangat berhati-hati dalam mengemasnya,

87

dan mengambil anglenya. Pihak Republika harus melihat, memapaparkan

terlebih dahulu fakta dan kejadiannya seperti apa. Biasanya yang banyak

terjadi, Republika menerapkan jurnalisme telat. Yang dimaksud jurnalisme

adalah, dimana pihak republika mengirim reporter ke lokasi kejadian.

Setelah itu, mereka (reporter) melakukan wawancara satu per-satu di

lokasi, kasusnya seperti apasih berapa lama, dua minggu misalnya. Jalan

kemudian, republika perintahkan reporter ke lapangan selama dua minggu,

kita harus mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Karena kami tahu

jika gambaran yang menyeluruh itulah yang tidak bisa ditangkap oleh

media online menurut penuturannya.

Media ikut berperan dalam pembentukan opini masyarakat, apa

yang ditampilkan media mempengaruhi penilaian masyarakat akan suatu

peristiwa. Media memiliki ideology yang menjadi acuan dari setiap

penulisan berita. Berita diangkat dari sudut pandang yang sesuai dengan

ideology sebuah media.

Republika mengungkapkan diri sebagai Koran komunitas muslim.

Selain menyoroti konflik antar kelompok agama dari sisi kemanusiaan,

Republika juga merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembelaan

karena merupakan Koran bagi komunitas Muslim. Penindasan ini

merupakan penindasan Muslim, maka sudah sepatutnya Koran bagi

komunitas muslim, lebih menonjolkan, dan Republika sudah

melakukannya sesuai dengan ideology yang dianutnya.

88

Meskipun banyak data yang menyebutkan pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kelompok

agama minoritas, tetapi konflik ini tetap merupakan konflik internal

Pemerintah. Sehingga untuk penyelesaiannya juga merupakan wewenang

Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat hanya bisa melakukan penekanan

agar pemerintah daerah mengawasi kelompok yang bersifat anarkis dan

menindas, serta melakukan perubahan kebijakan dan memberikan status

yang sama terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Dengan demikian, frame Republika terhadap konflik antaraumat

beragama Islam, merupakan tindakan kekerasan, penindasan, dan

pengusiran terhadap muslim minoritas. Kelompok Merah „Kristen‟ serta

Pemerintah Daerah dan Pusat ditempatkan sebagai pelaku kekerasan dan

muslim ataupun kelompok minoritas sebagai korban kekerasan yang

dilakukan pemerintah dan kelompok merah.

Kekerasan dan penindasan dilakukan karena pemerintah Daerah

tidak mengakui muslim dan kelompok minoritas, sehingga tindakan

tersebut dilakukan sebagai bentuk pengusiran terhadap umat muslim.

Berbagai penawaran penyelesaian konflik yang utama adalah pemberian

status kewarganegaraan yang sama. Karena dengan adanya status

kewargangaraan muslim dan kelompok minoritas bisa mendapatkan

perlindungan dari Negara. Selain itu, permintaan lainnya adalah seluruh

pihak menghentikan kekerasan terhadap muslim dan kelompok agama

minoritas di Indonesia.

89

Dalam terori konstruksi social, realitas adalah hasil dari bentukan

masyarkat. Media memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan

pemikiran masyarakat terhadap peristiwa. Tahap konstruksi social media

massa yang pertama adalah menyiapkan materi konstruksi. Disini redaksi

republika menyiapkan materi konstruksi sesuai visinya. Isu mengenai

konflik muslim dan kelompok minoritas diambil dengan angle sesuai

dengan visi serta ideology Republika. Republika yang mengungkapkan

sebagai Koran komunitas muslim, merasa perlu mengangkat konflik

muslim dan kelompok minoritas karena mereka muslim. Sebenarnya

bukan karena alasan sesama muslim tapi karena adanya pelanggaran HAM

juga. Disini republika menyiapkan berbagai materi untuk dikonstruksi

bahwa terjadi penindasan terhadap muslim etnis minoritas, hal yang belum

tentu dilakukan juga media lain yang tidak berlandaskan islam.

Hal lainnya dalam penyampaian materi konstruksi yaitu

memberikan efek empati serta simpati bagi para pembaca. Konflik muslim

dan kelompok minoritas dikemas dengan kata-kata seperti „penindasan‟

„pembersihan etnis‟ „kekerasan‟ dan sebagainya merupakan salah satu cara

menimbulkan empati dan simpati pembaca yang bisa menaikan rating.

Tahap konstruksi social selanjutnya yaitu tahap sebaran konstruksi

dengan perinsip real time. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir, konflik

muslim dan kelompok minoritas di Indonesia memang sedang memanas,

hampir setiap hari harian Republika menyajikan berita mengenai konflik

tersebut. Penyajian berita menimbulkan komunikasi satu arah. Republika

90

menghadirkan narasumber sesuai dengan angle berita yang diambilnya,

seperti Direktur HAM dan kemanusiaan, agar pembaca terkontruksi sesuai

dengan angle republika bahwa terjadi pelaggaran HAM.

Selanjutnya adalah tahap pembentukan Konstruksi Realitas. Disini

pembaca bisa melakukan pilihan apakah membenarkan apa saja yang ada

di media sebagai suatu realitas atau tidak. Seperti yang diungkapkan Ade

Armando dalam bukunya “Media dan Integrasi Sosial Jembatan Antar

Umat Beragama” media pada dasarnya memang tidak pernah menyajikan

realitas apa adanya. Mereka mengedit, menyusun narasi, menonjolkan satu

aspek seraya mengabaikan yang lain.

Dengan demikian disini Republika berusaha mengontruksi bahwa

terjadi pelanggaran HAM dan pembersihan terhadap kelompok muslim

pada kasus Poso. Republika berusaha mengajak masyarakat Indonesia

yang mayoritas juga muslim agar tidak diam melihat pelanggaran HAM

yang terjadi pada muslim yang ada di Poso.

Problem Identification dalam Konflik Antarumat Bergama Islam

di Indonesia pada Harian Republika selama bulan Agustus – Desember

2001 dan di Bulan Desember 2002 antara lain :

Ketua PB Al Khairat, Umar Awal Alamrie, Mengatakan, Jika

kerusuhan Poso yang terjadi disebabkan bukan karena konflik

Politik, melaikan karena konflik agama.

91

Banyaknya jumlah mayat korban kerusuhan poso yang belum

dievakuasi karena berbagai kendala, salah satunya karena

sulitnya medan yang ditempuh oleh team Evakuasi Tim Pencari

Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP).

Menkopolkam, yang akan menyelesiakan konflik di Poso dalam

jangka waktu enam bulan.

Penyebab kerusuhan Poso, yang hingga kini belum jelas

informasi penyebabnya. Bahkan sempat beredar issue, jika

konflik di Poso ada kaitannya dengan jaringan Al-Qaida.

Bila ditarik kesimpulan dari beberapa identifikasi masalah tersebut

bahwa terjadi kerusahan antaraumat Islam dan Kristen di Poso bukan

karena unsur politis, namun karena memang adanya konflik antar

penganut kedua agama tersebut.

Causal Interpretation, atau yang menjadi penyebab atau sumber

masalah antara lain :

Bukti bahwa konflik poso adalah konflik agama, Umar

mengungkap bukti pembunuhan terhadap Hanafi Manganti, di

Desa Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso, pada akhir

Juli lalu.

Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso

(PBKMP) Jabar Salam, memperkirakan, lokasi pembantaian

akan banyak ditemukan di Bukit Bambu, Padang Merauri,

Lembah Kelei, atau Bukit Buyung Katedo yang merupakan

92

tempat ditemukan 13 mayat anak-anak yang dibantai dengan

sadis.

Keterlibatan oknum sipil yang ikut campur dalam konflik

tersebut. Sebaliknya, Menkopolkam, Yudhoyono mengingatkan

untuk mencegah terulangnya bentrokan antarkelompok,

pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melakukan

perlawanan dan pembangkangan terhadap niat baik pemerintah

itu.

Sebagai bukti ketidaakjelasan penyebab konflik di poso adalah

pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM

Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat

konflik Poso. Hal tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan

tokoh Islam dan DPR.

Moral Evaluation atau nilai moral yang disajikan untuk

menjelaskan masalah antara lain :

Umar juga mengeluhkan sikap anggota DPR/MPR asal

Poso maupun Sulawesi Tengah yang hampir tidak pernah

menyuarakan kesengsaraan masyarakat Poso.

Presiden Megawati, memutuskan sebuah "langkah tegas"

untuk menghentikan konflik di Poso. Langkah itu bisa jadi

dengan menerapkan hukum darurat sipil atau bahkan

darurat militer di Poso.

93

Dunia internasional memang menyoroti kesungguhan

pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di

daerah, termasuk Poso.

Pemuda dari kalangan sipil, sebelumnya diculik bersama

enam rekannya yang lain saat tengah makan sahur pada 16

Ramadhan 1422 Hijriah, di rumah mereka masing-masing

di desa Toyado. Dua di antara korban penculikan itu yakni

Syarifuddin dan Iwan berhasil meloloskan diri dari

penyanderaan kelompok penculik. Namun seorang lagi

bernama Syuaib Lamaranti (18) sehari kemudian ditemukan

polisi sudah menjadi mayat dan diisi dalam karung setelah

dihanyutkan di Sungai Poso.

Penilaian yang disajikan terhadap penyebab masalah adalah

karena adanya pengacau ataupun provocator yang mempunyai

agenda khusus terhadap konfllik di Poso, selain itu pemerintah

Indonesia yang dinilai lamban dalam menyelesaikan konflik,

menjadi salah satu faktor sehingga semakin banyak korban

berjatuhan. Padahal, PBB sudah memberikan perhatian khusus

terhadap kasus tersebut.

Treatment Recommendation atau penyelesaian yang ditawarkan

untuk mengatasi masalah atau isu adalah :

Menurut Umar, rekonsiliasi dapat dilakukan lewat

pendekatan agama dengan mengedepankan peran pimpinan

94

agama Islam, Kristen, maupun agama lain untuk duduk

bersama.

Dalam Rapat jajaran polkam, Megawati telah menyetujui

langkah operasi pemulihan keamanan terpadu di Poso,

dengan lebih banyak mengerahkan lagi aparat polisi dan

TNI ke wilayah konflik.

Untuk memulihkan keamanan, TNI AD kembali menambah

kekuatan. KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto

mengatakan dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel)

dua hari lalu telah diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon

itu berasal dari batalyon 711 yang berkedudukan di Palu

dan Batalyon 713 dari Gorontalo.

Setelah melakukan operasi pencarian secara tertutup selama

sepekan terakhir, aparat keamanan di Poso kembali

menemukan dua sosok mayat korban penculikan di desa

Toyado, kecamatan Lage.

Banyak desakan agar pemerintah Indonesia memberikan

kebebasan Bergama khususnya bagi kaum muslim di daerah Poso.

Desakan lainnya adalah agar pemerintah Indonesia segera

menghentikan tidakan anarkisme yang terus menerus dilakukan

oleh sejumlah kelompok hingga saat ini.

95

4. Analisis Praktik Jurnalisme Damai Pada Berita Konflik Poso III

Antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika Periode

Agustus 2001 – Agustus 2002


Judul : Al Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan Politik

Penempat : Nasional

Ketua PB Al Khairat, Umar Awal Alamrie, mengatakan, setiap pihak

harus jujur dalam melihat konflik Poso, Sulawesi Tengah, agar konflik ini bisa

diatasi. Persoalan Poso tidak bisa tuntas karena selama ini kita tidak jujur

melihat akar persoalannya. Kalau kita jujur, yang terjadi di Poso saat ini

adalah konflik agama, bukan politik. Masalah politik hanya mendompleng

agama.

Selama ini, kata Umar, pemerintah dan aparat keamanan serta

masyarakat pada umumnya melihat konflik Poso murni soal politik atau

kecemburuan kekuasaan. Akibatnya, pendekatan yang dilakukan pun bersifat

politis seperti dilakukannya power sharring.

Latar Belakang Konflik, Pada edisi 11 Agustus 2001 Republika yang

berjudul “Al-Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan Politik” Republika,

menuliskan beritanya mengenai kerusuhan Poso yang terjadi disebabkan

bukan karena konflik Politik, melainkan karena konflik agama. Hal tersebut

berdasarkan hasil wawancaranya dengan Ketua PB Al Khairat, Umar Awal

Alamrie.

96

"Persoalan Poso tidak bisa tuntas karena selama ini kita tidak jujur melihat

akar persoalannya. Kalau kita jujur, yang terjadi di Poso saat ini adalah

konflik agama, bukan politik. Masalah politik hanya mendompleng agama," 18

Pada edisi yang berjudul “Al Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan

Politik” diidentifikasikan bahwa persoalan poso tidak dapat terselesaikan

karena banyak pihak yang menutupi kasus tersebut dan tidak melihat pada

akar persoalan yang terjadi. Bahwa, yang diangkat Republika dalam beritanya,

adalah, konflik poso disebabkan oleh masalah politik, padahal realita yang

terjadi di lapangan adalah konflik agama antarumat Islam dan Kristen yang

menimbulkan banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak yang bertikai.

Mendengarkan Semua Pihak, Sebagai bukti bahwa konflik poso adalah

konflik agama, Umar mengungkap bukti pembunuhan terhadap Hanafi

Manganti, di Desa Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso, pada akhir

Juli lalu. Karyawan PU itu bermaksud mengirimkan bantuan pada saudara-

saudaranya yang Kristen. Namun, karena Hanafi beragama Islam, dan hendak

memberikan bantuan untuk kelompok Kristen, maka terjadilah pembunuhan

pada dirinya.

"Tapi karena dia sendiri Islam, karena beda akidah, maka dia dibunuh,"

tuturnya. 19

18

Umar Awal Alamrie, Ketua PB Al Khairat, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001 19

Kolonel Inf Muchlis Agung, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001

97

Peneliti menganalisis dalam point penerapan Jurnalisme Damai,

dalam hal ini, mendengarkan semua pihak, Republika, berusaha mencari

pendapat dari beberapa pihak diantaranya, adalah Ketua PB Al Khairat,

Umar Awal Alamrie, yang meminta agar setiap pihak harus jujur dalam

melihat konflik Poso, Sulawesi Tengah, agar konflik ini bisa diatasi.

Selain itu, Republika juga menghadirkan narasumber lain yaitu, Wakil

Ketua DPRD Sulteng Kolonel Inf Muchlis Agung, mengemukakan

pendapat yang senada dengan Umar. Menurutnya, konflik Poso

merupakan konflik agama. Walaupun, kriteria untuk menghadirkan

narasumber yang bertanggung jawab terhadap konflik tersebut sudah

dimasukan, Namun, dalam konsep keberimbangan, Republika tidak

melakukan hal tersebut. Dimana Republika hanya mengahdirkan satu

pihak sajah dalam beritanya. Mengacu pada teori yang ada, harusnya

Republika bisa menghadirkan atau mendengarkan semua pihak pada kasus

Konflik Poso III antarumat Islam dan Kristen tersebut, agar informasi

yang disampaikan memang bisa menjadi jalan tengah atas konflik yang

sedang berlangsung. Bukan justru, berat dan mengangkat satu pihak saja

sebagai korban.

98

Mengungkapkan Agenda Terselubung, Wakil Ketua DPRD Sulteng Kolonel

Inf Muchlis Agung, mengemukakan pendapat yang senada dengan Umar.

Menurutnya, konflik Poso merupakan konflik agama.

"Konflik ini bukan lagi tindakan kriminal murni seperti pernah diungkap

Komnas HAM beberapa waktu lalu," 20

Umar juga mengeluhkan sikap anggota DPR/MPR asal Poso maupun

Sulawesi Tengah yang hampir tidak pernah menyuarakan kesengsaraan

masyarakat Poso. Ia mengakui, saat ini situasi di Poso sudah relatif aman

namun tetap mencekam. Letupan-letupan masih sering muncul, juga

pembantaian.

Peneliti menganalisis jika Republika, sudah berusaha mengangkat

agenda terselubung, pada kasus Konflik Poso III antarumat Islam dan Kristen,

dimana ditemukannya fakta baru yang berusaha ditampilkan. Hal tersebut

ditulis secara lugas, melalui pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulteng Kolonel

Inf Muchlis Agung, mengemukakan pendapat yang senada dengan Umar.

Menurutnya, konflik Poso merupakan konflik agama.

Inisiatif Perdamaian, Menurut Umar, rekonsiliasi dapat dilakukan lewat

pendekatan agama dengan mengedepankan peran pimpinan agama Islam,

Kristen, maupun agama lain untuk duduk bersama.

20

Umar Awal Alamrie, Ketua PB Al Khairat, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001

99

"Mereka terutama harus saling menyadarkan karena setiap agama pasti tidak

menginginkan bentrokan, pembunuhan, dan konflik terjadi lebih mengganas,"

21

Dalam rekonsiliasi itu, Umar juga mengingatkan tak terlepas dari

penanganan pengungsi. Masyarakat Poso yang mengungsi di Palu saja

jumlahnya mencapai 30 ribu jiwa. Sebagian besar anak-anak dan perempuan.

Pengungsi Poso, kata Umar, harus kembali ke tempat tinggal semula.

Pemerintah berkewajiban membangun rumah sederhana untuk mereka

meskipun biayanya cukup besar.

Peneliti menganalisis jika pada tahap, inisiatif perdamaian,

penyelesaian yang ditawarkan pada konflik Poso III seperti yang dimuat di

Republika dengan judul “Al Khairat : Penyebab Konflik Poso Bukan Politik”

Republika, menuliskan, pernyataan yang dikeluarkan oleh PB. Al-Khairat.

Dimana, untuk melakukan rekonsiliasi damai bisa lewat pendekatan agama

dan dengan mengedepankan peran pimpinan agama Islam, Kristen, maupun

agama lain untuk duduk bersama. Selain itu, Republika juga mendesak

pemerintah Poso untuk memberikan jaminan keamanan dari aparat kepada

masyarakat Poso yang mengungsi di Palu dengan jumlah pengungsi mencapai

30 ribu jiwa.

21

Umar Awal Alamrie, Ketua PB Al Khairat, Wawancara, Palu, 11 Agustus 2001

100

TABEL 4.10


NO. TRANSCED MEDIA SERVICE ANALISIS

1. Latar Belakang Konflik Republika dalam beritanya,

menuliskan, bahwa latar

belakang, konflik poso

disebabkan oleh konflik agama

antarumat Islam dan Kristen

yang menimbulkan banyaknya

korban jiwa dari kedua belah

pihak yang bertikai.

2. Mendengarkan Semua Pihak Republika, berusaha mencari

pendapat dari beberapa pihak

diantaranya, adalah Ketua PB Al

Khairat, Umar Awal Alamrie,

dan Wakil Ketua DPRD Sulteng

Kolonel Inf Muchlis Agung.

3. Mengungkapkan Agenda Terselubung Republika, sudah berusaha

mengangkat agenda terselubung,

pada kasus Konflik Poso III

antarumat Islam dan Kristen,

dimana ditemukannya fakta baru

yang berusaha ditampilkan. Hal

tersebut ditulis secara lugas,

melalui pernyataan Wakil Ketua

DPRD Sulteng Kolonel Inf

Muchlis Agung, mengemukakan

pendapat yang senada dengan

Umar. Menurutnya, konflik Poso

merupakan konflik agama.

4. Inisiatif Perdamaian Republika, menuliskan,

pernyataan yang dikeluarkan

oleh PB. Al-Khairat. Dimana,

untuk melakukan rekonsiliasi

damai bisa lewat pendekatan

agama dan dengan

mengedepankan peran pimpinan

agama Islam, Kristen, maupun

agama lain untuk duduk

bersama. Selain itu, Republika

juga mendesak pemerintah Poso

untuk memberikan jaminan

keamanan dari aparat kepada

101

masyarakat Poso yang

mengungsi di Palu dengan

jumlah pengungsi mencapai 30

ribu jiwa.


Judul : Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi

Rubrik : Nasional

Ribuan warga Muslim korban konflik horisontal bernuansa SARA di

Poso, Sulawesi Tengah, belum berhasil dievakuasi. Menurut ketua Tim

Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam,

faktor dana dan tempat pembantaian umat Islam yang masih dikuasai

kelompok Kristen merupakan kendalanya. Selama ini, lanjut Jabar, tim baru

berhasil menemukan banyak mayat yang sebagian besar tidak utuh.

Latar Belakang Konflik, Pada edisi 14 Agustus 2001 Republika yang

berjudul “Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi” Republika,

menuliskan beritanya mengenai banyaknya jumlah mayat korban kerusuhan

poso yang belum dievakuasi karena berbagai kendala, salah satunya karena

sulitnya medan yang ditempuh oleh team Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban

Muslim Poso (PBKMP).

102

"Kita sudah mengetahui beberapa titik lokasi pembantaian. Tapi karena

lokasinya masih dikuasai Kelompok Merah maka kita belum bisa melakukan

evakuasi," 22

Pada edisi yang berjudul “Ribuan Korban Konflik Poso Belum

Dievakuasi” diidentifikasikan bahwa Republika menuliskan latar belakang

berita seputar hambatan yang muncul dalam persoalan kasus konflik Poso III

pada proses evakuasi korban. Hal tersebut diperjelas dengan, pernyataan yang

dikeluarkan oleh team Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso

(PBKMP) soal sulitnya medan yang ditempuh. Disini, peneliti menganalisis

bahwa Republika hanya latar belakang, berita seputar kesulitan yang dihadapi

dari sisi umat Islam saja. Karena pada berita tersebut, tidak ditampilkan latar

belakang dari sudut pandang lain soal kesulitan yang dialami selama konflik

berlangsung, terutama soal evakuasi korban. Padahal, dalam kasus tersebut

tidak hanya kelompok Muslim saja yang menjadi korban, pihak Kristen pun

demikian, hanya saja dalam berita tersebut, Republika hanya menampilakan

pada satu sudut pandang sajah yaitu umat Islam.

Mendengarkan Semua Pihak, Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti

Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam, memperkirakan, lokasi

pembantaian akan banyak ditemukan di Bukit Bambu, Padang Merauri,

Lembah Kelei, atau Bukit Buyung Katedo yang merupakan tempat ditemukan

13 mayat anak-anak yang dibantai dengan sadis. Memang, lanjut Jabar, belum

22

Jabar Salam, Ketua Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP), Wawancara,


103

diperoleh data yang pasti mengenai jumlah korban konflik Poso dari pihak

Muslim.

"Dari catatan yang ada sekitar 800 orang,"23

Peneliti menganalisis pada point penerapan Jurnalisme Damai, dalam

hal ini, mendengarkan semua pihak, Republika, berusaha mencari pendapat

dari beberapa pihak diantaranya, adalah ketua Tim Evakuasi Tim Pencari

Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam. Disini Republika justru

menuliskan kalimat yang justru bisa menimbulkan konflik baru, dimana

Republika menuliskan bahwa faktor dana dan tempat pembantaian umat Islam

yang masih dikuasai kelompok Kristen merupakan kendala dari proses

evakuasi korban Konflik Poso III. Padahal dalam berita yang sama Republika

tidak berusaha mencari narasumber lain, untuk melakukan konfirmasi, apakah

benar jika tempat pembantaian umat Islam dikuasai oleh umat Kristen di Poso.

Mengungkapkan Agenda Terselubung, Republika menuliskan pernyataan

dari Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP)

Jabar Salam, dimana umat Kristen harus mengakui secara terbuka bahwa

mereka yang melakukan pembantaian; umat Kristen harus menunjukkan

tempat-tempat atau lokasi pembantaian; dan mereka harus meminta maaf

secara resmi kepada umat Islam.

23

Jabar Salam, Ketua Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP), Wawancara,


104

"Umat Kristen harus mengakui secara terbuka bahwa mereka yang

melakukan pembantaian; umat Kristen harus menunjukkan tempat-tempat

atau lokasi pembantaian; dan mereka harus meminta maaf secara resmi

kepada umat Islam."

Peneliti menganalisis jika Republika, sudah berusaha mengangkat

agenda terselubung, pada kasus Konflik Poso III antarumat Islam dan Kristen,

dimana dituliskan pernyataan Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban

Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam, dimana umat Kristen harus mengakui

secara terbuka bahwa mereka yang melakukan pembantaian; umat Kristen

harus menunjukkan tempat-tempat atau lokasi pembantaian; dan mereka harus

meminta maaf secara resmi kepada umat Islam.

Inisiatif Perdamaian, Melihat jumlah korban yang cukup banyak, Jabar

mengungkapkan akan sangat sulit melakukan rekonsiliasi di Poso sebelum

umat Kristen memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan umat Islam.

“Akan sangat sulit melakukan rekonsiliasi di Poso sebelum umat Kristen

memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan umat Islam”

Peneliti menganalisis jika Republika tidak menuliskan berita soal

inisiatif penyelesaian pada konflik Poso III di berita tersebut, Republika

sebaliknya malah menuliskan pernyataan Ketua Tim Evakuasi Tim Pencari

105

Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam, yang menyatakan bahwa,

akan sangat sulit melakukan rekonsiliasi di Poso sebelum umat Kristen

memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan umat Islam.

TABEL 4.11



1. Latar Belakang Konflik Republika menuliskan latar

belakang berita seputar

hambatan yang muncul dalam

persoalan kasus konflik Poso III

pada proses evakuasi korban.



diantaranya, adalah ketua Tim

Evakuasi Tim Pencari Bukti

Korban Muslim Poso (PBKMP)

Jabar Salam.

3. Mengungkapkan Agenda Terselubung Republika, sudah berusaha

mengangkat agenda terselubung,

pada kasus Konflik Poso III

antarumat Islam dan Kristen,

dimana dituliskan pernyataan




dimana umat Kristen harus

mengakui secara terbuka bahwa

mereka yang melakukan

pembantaian; umat Kristen harus

menunjukkan tempat-tempat

atau lokasi pembantaian; dan

mereka harus meminta maaf

secara resmi kepada umat Islam.

4. Inisiatif Perdamaian Republika tidak menuliskan

berita soal inisiatif penyelesaian

pada konflik Poso III di berita

tersebut, Republika sebaliknya

106

malah menuliskan pernyataan




yang menyatakan bahwa, akan

sangat sulit melakukan

rekonsiliasi di Poso sebelum

umat Kristen memenuhi

beberapa persyaratan yang

diajukan umat Islam.


Judul : Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam 6 Bulan

Penempat : Nasional

Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan operasi

pemulihan keamanan di daerah konflik Poso dalam tempo enam bulan. Hal

tersebut disampaikan, usai mengunjungi daerah konflik di Poso, Yudhoyono

mengatakan untuk meyelesaikan konflik komunal di Kabupaten Poso,

Sulawesi Tengah, pemerintah akan melakukan tiga hal yakni; pemulihan

keamanan, penegakkan hukum, serta rehabilitasi sosial/fisik.

Khusus pemulihan keamanan, kata Yudhoyono, dalam operasinya,

aparat keamanan tetap berdasarkan pada prosedur dan mekanisme yang diatur

dalam perundang-undangan.

Latar Belakang Konflik, Pada edisi 07 Desember 2001 Republika yang

berjudul “Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam Enam Bulan” Republika,

menuliskan beritanya mengenai janji Menkpolkam, yang akan menyelesiakan

konflik di Poso dalam jangka waktu enam bulan.

107

"Dalam tempo enam bulan ke depan kondisi keamanannya sudah pulih

kembali," tutur Yudhoyono saat berdialog dengan para tokoh masyarakat di

Palu, “ 24

Pada edisi yang berjudul “Konflik Poso Akan Diselesaikan Dalam 6

Bulan” diidentifikasikan bahwa Republika menuliskan latar belakang berita

tentang janji Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan

memberikan penyelesaian atas Konflik Poso yang sudah berlangsung selama

beberapa jilid, dan belum ada penyelesaian pasti atas permasalahan tersebut.

Peneliti menganalisis adanya usaha dari Harian Umum Republika, untuk

menjembatani konflik yang sedang berlangsung di Poso. Karena, Republika

menuliskan latar belakang, yang mengarah pada unsur jalan tengah atas

konflik yang terjadi melalui berita yang dituliskan.

Mendengarkan Semua Pihak, Republika menuliskan, pernyataan dari Tokoh

ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Nur Muhammad Iskandar SQ mendesak

pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk tidak menciptakan kegelisahan

baru di tengah-tengah masyarakat dengan memberi informasi yang belum

jelas. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah dengan disebut-

sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso.

Selain itu, Republika pada edisi tersebut juga menuliskan pernyataan

Anggota DPR dari dari Fraksi PPP H Rusdy Hamka yang menilai pernyataan

24

Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolkam, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

108

Hendropriyono, seputar keterlibatan jaringan Al-Qaidah pada konflik Poso,

membuktikan bahwa umat Islam Indonesia masih dihinggapi Islamophoby.

“Pernyataan tentang keterlibatan radikal Islam di Poso merupakan bukti

masih adanya pejabat yang dihinggapi phoby,”25

Peneliti menganalisis pada point penerapan Jurnalisme Damai, dalam

hal ini, mendengarkan semua pihak, Republika, berusaha mencari pendapat

dari beberapa pihak diantaranya, adalah dari Tokoh ulama Nahdlatul Ulama

(NU) Dr KH Nur Muhammad Iskandar SQ. Dalam edisi ini juga, Republika

juga menghadirkan pernyataan dari Anggota DPR dari Fraksi PPP yaitu H

Rusdy Hamka, Republika terkesan hanya mendengarkan pihak umat Islam

saja pada kasus Konflik Poso III pada edisi tersebut. Dimana, narasumber dan

pernyataan yang dimuat pada edisi tersebut, kebayakan berisi seputar tuntutan

terhadap perlindungan umat Islam di Poso, padahal pada konflik tersebut,

harusnya Republika juga bisa mengahadirkan narasumber dari pihak umat

Kristen, untuk menyuarakan tuntutannya pada kasus konflik tersebut, agar

berita yang disajikan berimbang dan tidak menyebabkan konflik baru serta ada

kesan keberpihakan untuk pihak lain saat membaca berita tersebut.

Mengungkapkan Agenda Terselubung, Republika menuliskan pernyataan

dari yang sempat diucapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM

Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat konflik Poso.

Pernyataan tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan tokoh Islam dan

25

H Rusdy Hamka, Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

109

DPR. Walaupun, belakangan, Hendro membantah sendiri ucapannya tersebut,

soal keterlibatan Al Qaidah itu. Selain itu, Republika juga menuliskan, adanya

pelaku penculikan disebut-sebut beberapa oknum anggota TNI yang tengah


desa Sepe dan Silanca.



desa Sepe dan Silanca (tetanga Toyado), seorang di antaranya berinisial

Serda Lks.”

Peneliti menganalisis jika Republika, sudah berusaha mengangkat agenda

terselubung, pada kasus Konflik Poso III antarumat Islam dan Kristen, dimana

dituliskan pernyataan dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM

Hendropriyono, yang menyatakan bahwa adanya jaringan Al-Qaidah pada

kasus Konflik Poso III. Selain itu, Republika juga menyampaikan fakta baru

berupa adanya pelaku penculikan baru, yang disebut-sebut beberapa oknum

anggota TNI yang tengah ditugaskan mengamankan kontak senjata antara

kedua kelompok bertikai di desa Sepe dan Silanca.

Inisiatif Perdamaian, Untuk memulihkan keamanan, TNI AD kembali

menambah kekuatan. KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengatakan

dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel) dua hari lalu telah

110

diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon itu berasal dari batalyon 711 yang

berkedudukan di Palu dan Batalyon 713 dari Gorontalo.

"Dalam kaitan dengan perkembangan sekarang, memang sudah ada perintah

dari panglima untuk mengerahkan kembali dua batalyon," 26

Peneliti menganalisis jika inisatif penyelesaian yang ditawarkan pada

konflik Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Konflik Poso

Akan Diselesaikan Dalam Enam Bulan” diidentifikasikan berdasarkan berita

yang dituliskan, bahwa ada dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel)

yang telah diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon itu berasal dari batalyon 711

yang berkedudukan di Palu dan Batalyon 713 dari Gorontalo. Selain itu

pemerintah bekerjasama dengan TNI berencana menurunkan tim khusus untuk

menyelidiki keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan delapan warga

muslim di desa Toyado. Namun, kembali Republika, dalam berita tersebut,

hanya menuliskan tuntutan warga muslim, seperti yang diinginkan oleh,

Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Zaenal Ishak berjanji akan

merazia senjata dan memulangkan para pendatang. Untuk merazia senjata,

Polda Sulteng telah menyiapkan empat batalyon satuan TNI-Polri dan satu

batalyon pasukan pemukul TNI. Disini, Republika kembali tidak menuliskan

tuntutan dan keiinginan dari pihak umat Kristen yang juga terlibat dan

dirugikan pada kasus konflik Poso III.

26

Endriartono Sutarto, KSAD Jendral TNI, Wawancara, Poso, 07 Desember 2001

111

TABEL 4.12



1. Latar Belakang Konflik Republika menuliskan latar

belakang berita tentang janji

Menkopolkam Susilo Bambang

Yudhoyono, yang akan

memberikan penyelesaian atas

Konflik Poso yang sudah

berlangsung selama beberapa

jilid, dan belum ada

penyelesaian pasti atas

permasalahan tersebut.



diantaranya, adalah

Menkopolkam, Susilo Bambang

Yudhoyono.

3. Mengungkapkan Agenda Terselubung Republika menuliskan

pernyataan dari Kapolda

Sulawesi Tengah (Sulteng)

Brigjen Zaenal Ishak yang

berjanji akan merazia senjata

dan memulangkan para

pendatang.

4. Inisiatif Perdamaian Republika, menuliskan untuk

inisiatif perdamaian, TNI

mengirimkan dua batalyon

pasukan (sekitar 1.600 personel)

yang telah diberangkatkan ke

Poso. Dua batalyon itu berasal

dari batalyon 711 yang

berkedudukan di Palu dan

Batalyon 713 dari Gorontalo.

Selain itu pemerintah

bekerjasama dengan TNI

berencana menurunkan tim

khusus untuk menyelidiki

keterlibatan anggota TNI dalam

kasus penculikan delapan warga

muslim di desa Toyado.

112


Judul : Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik Poso

Rubrik : Nasional

Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Nur Muhammad Iskandar

SQ mendesak pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk tidak

menciptakan kegelisahan baru di tengah-tengah masyarakat dengan memberi

informasi yang belum jelas. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah

dengan disebut-sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso.

Latar Belakang Konflik, Pada edisi 18 Desember 2001 yang berjudul “Konfik

Poso Umat Islam Jangan Dirugikan” Republika, menuliskan beritanya

mengenai latar belakang kerusuhan Poso, yang hingga kini belum jelas

informasi penyebabnya. Bahkan sempat beredar issue, jika konflik di Poso ada

kaitannya dengan jaringan Al-Qaida.

"Saya berharap umat Islam jangan dijadikan korban. Saya juga berharap

tentara hati-hati. Jangan bermain api seperti dulu lagi. Artinya menjadikan

umat mayoritas bukan sebagai musuh, jangan. Justru jadikan umat mayoritas

sebagai patner," 27

Pada edisi yang berjudul “Jangan Rugikan Umat Islam Dalam Konflik

Poso” diidentifikasikan bahwa Republika menuliskan latar belakang, belum

selesainya konflik di Poso akibat, informasi yang belum jelas terkait penyebab

27

Dr KH Nur Muhammad Iskandar SQ, Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU), Wawancara, Poso,

18 Desember 2001

113

konflik. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah dengan disebut-

sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso. Peneliti

menganalisis disini, Republika secara tegas berusaha meyakinkan kepada

pembaca bahwa pemerintah haruslah memberikan perlindungan khusus

terhadap umat Islam pada kasus Poso III, dan tidak memberikan informasi

yang belum jelas terkait penyebab konflik, termasuk soal keterlibatan jaringan

Al-Qaidah.

Mendengarkan Semua Pihak, Sebagai bukti ketidaakjelasan penyebab

konflik di poso adalah pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM

Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat konflik Poso. Hal

tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan tokoh Islam dan DPR.

Belakangan, Hendro membantah sendiri ucapannya, soal keterlibatan Al

Qaidah tersebut.

"Pernyataan tentang keterlibatan radikal Islam di Poso merupakan bukti

masih adanya pejabat yang dihinggapi phoby," 28

Peneliti menganalisis jika ketidak jelasan informasi seputar penyebab

konflik Poso seperti yang dimuat di Republika dengan judul “Jangan Rugikan

Umat Islam Dalam Konflik Poso” adalah akibat adanya pernyataan Kepala

Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menuding jaringan Al

28

H Rusdy Hamka, Anggota DPR dari dari Fraksi PPP, Wawancara, Poso, 18 Desember 2001

114

Qaidah terlibat konflik Poso. Hal tersebut, menimbulkan kecaman di kalangan

tokoh Islam dan DPR. Peneliti, menganalisis dalam berita tersebut, Republika

berusaha menampilkan realita dan opini yang disampaikan oleh berbagai

pihak secara detai. Namun, dalam situasi konflik, berita seperti ini, bisa makin

menimbulkan ketakutan kepada masyarakat Poso. Sebab, dalam berita tersebut

Republika justru secara gambalang manampikan pernyataan, pernyataan

kontroversial seputar penyebab konflik Poso III.

Mengungkapkan Agenda Terselubung, Republika, menungkapkan adanya

agenda terselubung lewat pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)

AM Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat konflik Poso.

Walaupun setelah itu, menimbulkan kecaman di kalangan tokoh Islam dan

DPR. Selain itu, adanya pelaku penculikan disebut-sebut beberapa oknum

anggota TNI yang tengah ditugaskan mengamankan kontak senjata antara

kedua kelompok bertikai di desa Sepe dan Silanca.



desa Sepe dan Silanca (tetanga Toyado). Seorang di antaranya berinisial

Serda Lks”

Peneliti menganalisis jika adanya agenda terselubung, dibalik berita

tersebut adalah, Republika berusaha menyampaikan bahwa adanya oknum

TNI yang terlibat pada kasus penculikan di desa Sape dan Silanca dengan

korban umat Islam. Disini, peneliti juga menganalisis, bahwa Republika justru

115

semakin mendorong dan memposisikan umat Islam makin dirugikan atas

konflik tersebut. Padahal, seharusnya Republika bisa menampilkan data

dengan jelas dan detail terkait temuan korban penculikan dan mayat yang

ditemukan di Sungai Poso tersebut, agar tidak muncul spekulasi maupun

adanya pihak ataupun kelompok yang merasa dirugikan di kasus tersebut.

Inisiatif Perdamaian, Setelah melakukan operasi pencarian secara tertutup

selama sepekan terakhir, aparat keamanan di Poso kembali menemukan dua

sosok mayat korban penculikan di desa Toyado, kecamatan Lage.

"Mayat warga sipil yang teridentifikasi bernama Imran dan Latif itu

ditemukan petugas di desa Tagolu (8 km arah selatan kota Poso) pada Ahad

petang (16/12)," 29

Peneliti menganalisis jika belum ada inisatif perdamaian yang

ditawarkan pada konflik Poso III seperti yang dimuat di Republika dengan

judul “Konflik Poso Jangan Rugikan Umat Islam” diidentifikasikan

berdasarkan berita yang dituliskan. Republika hanya menuliskan penemuan-

penemuan korban, itupun Republika mengklaim bahwa korban tersebut

berasal dari kelomopok umat Islam. Republika, dalam berita tersebut, hanya

berusaha memberikan penegasan bahwa umat Islam-lah yang menjadi korban.

Selain itu, jangan kaitkan konflik di Poso dengan kelompok Al-Qaidah.

Republika tidak berusaha memberikan solusi sebagai media, hanya

29

Muhammad Iqbal, Warga Poso, Wawancara, Poso, 18 Desember 2001

116

menampilkan sisi-sisi kerugian yang ditimbulkan pasca konflik Poso III,

terutama yang menipa umat Islam.

TABEL 4.13



1. Latar Belakang Konflik Republika, menuliskan beritanya

mengenai latar belakang

kerusuhan Poso, adalah akibat

informasi yang belum jelas.

Bahkan sempat beredar issue,

jika konflik di Poso ada

kaitannya dengan jaringan Al-

Qaida.

2. Mendengarkan Semua Pihak Republika menuliskan

pernyataan dari Tokoh ulama

Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH

Nur Muhammad Iskandar SQ,

mendesak pemerintah,

khususnya aparat keamanan,

untuk tidak menciptakan

kegelisahan baru di tengah-

tengah masyarakat dengan

memberi informasi yang belum

jelas.

3. Mengungkapkan Agenda Terselubung Republika berusaha

menyampaikan bahwa adanya

oknum TNI yang terlibat pada

kasus penculikan di desa Sape

dan Silanca dengan korban umat

Islam.

4. Inisiatif Perdamaian Republika belum menuliskan

inisiatif damai pada konflik

tersebut, Republika hanya

menuliskan penemuan-

penemuan korban, itupun

Republika mengklaim bahwa

korban tersebut berasal dari

kelomopok umat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Praktik

Jurnalisme Damai dan Analisis Framing Robert Ethmen pada berita Konflik

Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika” dapat

ditarik kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah penelitian pada BAB

I. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan menjelaskan hasil penemuan

berdasarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan analisis data dan teori

yang digunakan pada penelitian. Secara garis besar penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

Pada praktik, pembingkaian dari empat berita seputar Konflik Poso

III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum Republika. Republika

selalu menampilkan tuntutan dari pihak umat Islam dengan porsi lebih besar

dibandingkan dengan umat Kristen. Dimana, dari empat berita tersebut,

peneliti menyimpulkan bahwa frame Republika selalu menempatkan umat

Islam sebagai korban dari konflik tersebut. Hal tersebut di dukung dengan

narasumber yang dihadirkan pada tiga berita tersebut, lebih banyak

menampilkan dari sisi umat Islam saja. Hanya ada satu berita dimana

Republika menuliskan tuntutan dari pihak umat Kristen, itupun tidak

dituliskan secara lengkap tuntutanya tersebut. Berbeda dengan pihak Islam,

yang secara lengkap dijabarkan jumlah korban yang jatuh akibat konflik,

hingga tuntutan yang dihadirkan untuk mencapai rekonsiliasi damai.

117

118

Sedangkan, pada Pada praktik, Jurnalisme Damai dari empat berita

seputar Konflik Poso III antaraumat Islam dan Kristen di Harian Umum

Republika, Maka terjawab bahwa penerapan Jurnalisme Damai belum

diterapkan pada Harian Umum Republika karena beberapa kesimpulan

analisis, sebagai berikut :

1. Pada oreintasi perdamaian, Republika mendefinisikan konflik

antarumat Islam dan Kristen di Kasus Poso III sebagai masalah

SARA yang kemudian melebar ke arah konflik antara penindasan

dan pelanggaran HAM. Fokus pemberitaan Republika berusaha

menyampaikan konflik ini merupakan sesuatu yang sistematis dan

terorganisir bukan bentuk balas dendam. Selain itu Republika

lebih menampilkan frame dari pihak Kristen-lah yang harus

bertanggung jawab atas tiap kerusuhan dan konflik, dimana

penyebutan ‘Kelompok Merah’ beberapa kali dituliskan dalam

berita Konflik di Poso.

2. Pada orientasi kebenaran dan masyarakat, pemilihan diksi

Republika cenderung membela suatu kelompok atau komunitas

yang menjadi target pasaran mereka. Republika mengemas berita

konflik antarumat Islam dan Kristen pada kasus Poso III sebagai

tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Frame

republika memposisikan kelompok agama lain dan pemerintah

Indonesia sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab dan cenderung

masif dalam penanganan konflik yang terjadi, khususnya konflik

119

yang mengatasnamakan agama.

3. Pada orientasi penyelesaian, Republika memberitakan bahwa

terjadi penekanan dari beberapa ormas maupun kelompok agama

Kristen pada kasus Poso III, Republika dalam empat berita yang

peneliti analisis, selalu berusaha menyampaikan tuntutan dari

umat Islam kepada Negara untuk mengambil sikap tegas dan

mengakhiri tiap konflik yang terjadi di Indonesia dengan arif agar

tidak terulang kejadian yang sama di tahun-tahun berikutnya.

Meskipun tidak semua dari orientasi jurnalisme damai

diterapkan pada Republika, seperti opini subyektif, penyebutan

nama tokoh konflik dan menampilkan kerugian konflik. Secara

garis besar Republika memang belum menerapkan prinsip

jurnalisme damai dengan enam hal penting, yaitu: memberitakan

pernyataan bias dimana kelompok muslimlah yang paling

menderita dari kasus konflik Poso III, tidak fokus pada tersangka

dibalik kasus Poso yang terulang dalam beberapa dekade, hanya

fokus pada jumlah korban dan kerugian yang harus diterima oleh

kelompok dari kalangan muslim di Poso.

B. Saran

Setelah membaca dan menganalisis 4 berita Republika, maka peneliti

berkeinginan memberi saran-saran sebagai berikut

120

1. Untuk Media

Diharapkan media mampu memberikan pengarahan atau

pelatihan bagi praktisinya yang hendak terjun ke medan konflik, terutama

isu SARA. Karena isu SARA ini sangat sensitif jika pemahaman,

kepandaian, sikap kritis dan rasa empati jurnalis rendah. Dalam konflik,

jurnalis harus berada pada posisi tengah dan tidak mudah menerima segala

sumber berita tanpa chek dan richek terlebih dahulu. Jurnalis konflik harus

mampu bersikap kritis dan berfikir betapa tidak ada manfaatnya konflik

yang sedang berlangsung. Rasa empati jurnalis harus ditanamkan untuk

mengusahakan inisiatif perdamaian pada konflik. Jurnalis tidak boleh

memposisikan konflik sebagai lahan berita untuk memenuhi kejar target

dalam deadline atau kepentingan pasar.

2. Untuk Pembaca Berita

Untuk pembaca berita diharapkan mampu bersikap kritis dan

menelaah kalimat-kalimat berita. Pembaca berita tidak boleh mudah

terprovokasi akibat pemberitaan yang tidak seimbang, provokatif dan

memihak. Karena setiap laporan berita dari media, mempunyai misi

tersendiri yang dikonstruk dalam suatu frame berita.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti menyadari ada banyak kekurangan dari hasil

penelitian ini, maka peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya

untuk mengambil contoh kasus lain atau media lain untuk melihat seberapa

121

besar penerapan jurnalisme damai itu diterapkan, selain itu metode analisis

framing yang dipakai dalam penelitian ini merupakan analisis framing

yang peneliti ambil dari buku Eriyanto bukan langsung dari Robert N

Entman, dan beberapa buku Jurnalisme Damai diambil dari Iswandi

Syahputra, Simon Cottle, Eni Setiati, dan J Anto. Peneliti belum berhasil

menemukan pemikiran langsung yang ditulis oleh Johan Galtung atau

Robert N Entman.

122

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Ana Nadhya, Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan, Jakarta : Pustaka

Sinar Harapan, 1997

Armando, Ade, dkk. Media dan Integrasi Sosial Jembatan Antarumat Beragama,

Jakarta : Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta

Berger, Petter L dan Luckman, Thomas, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Jakarta :

LP3ES, cet ke-9.

Bisri, Cik Hasan, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi

(Bidang Ilmu Agama Islam), Pamulang : LOGOS Wacana Ilmu, 1999 cet ke-2

Bungin, Burhan, Konstruksi Sosial Media Massa ; Kekuataan Pengaruh Media

Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L.

Berger dan Thomas Luckman, Jakarta : Kencana Prenada Media Group : 2008

Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Masyarakat.

Jakarta : kencana, 2007

Company profile Harian Republika

Effendy, Onong Uchjana, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung : PT

Citra Aditya Bakti, 2003.

Eriyanto, Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Yogyakarta :

LKis Pelangi Aksara, 2008, cet ke-5

Harian Umum Republika

123

Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama, Jurnalistik, Teori dan

Praktik, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006, cet ke-dua.

Mulyadi Saputra, “Asumsi Dasar Teori Konstruksi Sosial”, artikel diakses pada 20

Juli 2017 dari terinspirasikomunikasi.blogspot.com

Morissan, Teori Komunikasi Massa, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Sumandiria, Haris, Jurnalistik Indonesia, Bandung:Simbiosa Rekatama Media,

2006 cey.ke-2

Santana, Septiawan, Jurnalisme Kontmporer, Jakarta :Yayasa Obor Indonesia,

2005

Sejarah Harian Umum Republika

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh

kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Harian umum

Republika diterbitkan atas kehendak mewujudkan media massa yang

mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas, yaitu bangsa

yang mampu sederajat dengan bangsa maju lain di dunia, memegang nilai –

nilai spritualitas dengan wujud pancasila sebagai filsafat bangsa, serta

memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945.

Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan

umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang

dipimpin oleh mantan wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah

menempuh berbagai langkah sesuai dengan tujuan, cita –cita dan program

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada 5

Desember 1990. Salah satu program ICMI yang disebarkan ke seluruh

Indonesia, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program

peningkatan 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kulitas Kerja,

Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir. Pada saat itu ICMI yang diketuai oleh

BJ Habibie dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin

penerbitan yang memungkinkan upaya-upaya tersebut dapat berbuah.

Untuk mewujudkan cita – cita, dan program ICMI diatas, beberapa

tokoh pemerintah dan masyarakat yang berdedikasi dan berkomitmen pada

pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia yang beragama islam,

membentuk yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1992. Yayasan ini

kemudian menyusun 3 program utamanya, yaitu pengembangan

http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Islam

http://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan

http://id.wikipedia.org/wiki/Majalah_Tempo

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaim_Uchrowi&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Cendekiawan_Muslim_Indonesia


Islamic center, pengembangan CIDES (Center for Information and

Development Studies), dan penerbitan Harian Umum Republika.

Koran Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993 di bawah bendera

perusahaan PT Abdi Bangsa, setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden

dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham

mayoritas PT Abdi Bangsa. Pendiri Yayasan Abdi Bangsa berjumlah 48

orang yang terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi negara,

cendekiawan, tokoh masyarakat, serta pengusaha. Mereka antara lain Ir. Drs.

Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu

Tien Soeharto, Presiden Soeharto berperan sebagai pelindung Yayasan dan

Prof. Dr. Ing B.J Habibie yang juga menjabat sebagai ketua ICMI dipercaya

sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Negara.

Untuk mewujudkan programnya menerbitkan sebuah koran harian,

pada tanggal 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT.

Abdi Bangsa melalui proses Yayasan kemudian memperoleh SIUP (Surat

Izin Usaha Penerbitan Pers) dari Departemen Penerangan Indonesia, sebagai

modal awal penerbitan Harian Umum Republika. SIUP itu bernomor

283/SK/MENPEN//SIUPP/A.7/1992 tertanggal 19 Desember 1992.

Nama Republika sendiri berasal dari ide Presiden Soeharto yang

disampaikan saat beberapa pengurus ICMI pusat menghadap padanya untuk

menyampaikan rencana peluncuran harian umum tersebut. Sebelumnya

koran ini akan diberi nama “Republik”.

PT. Abdi Bangsa didirikan pada 20 November 1992 di Jakarta.

Perusahaan yang berada di bawah Yayasan Abdi Bangsa ini begerak dalam

bidang usaha penerbitan dan percetakan pers. Pengelolaan perseroan

dilakukan oleh Direksi di bawah Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih

oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi dalam mengelola Perseroan

dibantu oleh Pembina Manajemen. PT. Abdi Bangsa dalam upaya

penggalian dana untuk pengembangan ushanya, melakukan penjualan

saham kepada masyarakat tampaknya akan menjadi perusahaan terbesar di

dunia dalam konteks jumlah pemilikan saham.

Penjualan saham PT. Abdi Bangsa sangat unik, satu lembar saham

hanya boleh dimiliki oleh satu keluarga. Maka dengan menawarkan 2.9 juta

lembar saham kepada masyarakat, berarti PT. Abdi Bangsa akan dimiliki

oleh 2.9 juta kepala keluarga atau pemegang saham.

Pada akhir 2000 mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka

Media, yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh keluarga Erick Tohir. PT

Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika berada

di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan

PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga

menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia,

stasiun radio Jak FM, radio Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors,

Jak tv, dan Alif TV. Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami

perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya

dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi

Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus

berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai

koran nasional untuk komunitas muslim. Direktur utama Republika saat ini

adalah Erick Tohir yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Televisi

Swasta Indonesia (ATVSI) periode 2010-2013.

Ideologi Republika adalah ideologi pemiliknya, PT. Abdi Bangsa,

yaitu: kebangsaan, kerakyatan dan keislaman; dengan tujuan mempercepat

terbentuknya “civil society”. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan

Republika dalam bentuk informasi dan sajian lainnya. Republika



http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Majalah_Parents_Indonesia&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Jak_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_Gen_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Delta_FM&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/FeMale_Radio

http://id.wikipedia.org/wiki/Prambors

http://id.wikipedia.org/wiki/Jak_tv








menampilkan islam dengan wajah moderat. 1 Sejak pertama kali terbit

pada 4 januari 1993, penjualan oplah terus meningkat. Hanya dalam waktu

sepuluh hari sejak edisi perdana, oplah koran ini sudah mencapai 100.000

ekslempar. Pada desember 1993 oplah Republika sudah mencapai 130.000

per hari. Pada tahun 2010 oplah Republika 115.000 ekslempar. Harian

Republika tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Di Jakarta sebanyak

50,31%, Jawa Barat 17,30%, Jawa Tengah 6,90%, Jawa Timur 4,36%,

sisanya tersebar di daerah lain. Walaupun masih seumur jagung di kancah

industri media cetak di Indonesia, Republika telah mendapatkan berbagai

penghargaan bergengsi. Pada pertengahan Oktober 1993 Republika berhasil

menjadi juara pertama dalam lomba perwajahan media cetak.

Sebagai upaya pemenuhan tuntutan khalayak, Republika telah

melakukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut di wujudkan dengan

menyempurnakan desain penampilan koran, dan meningkatkan porsi berita

maupun artikel yang berkaitan dengan bisnis lebih banyak dan

menempatkannya hampir di setiap halaman.

Republika pun menampilkan corak jurnalisme yang khas. Republika

menyajikan berita cenderung aktraktif, jelas, dan tuntas. Republika

mengembangkan corak jurnalisme yang “enak dibaca” (readable). Bahasa

dan gaya penuturannya diupayakan popular, renyah, tidak kaku tanpa

mengabaikan kaidah bahasa. Visualisasi dan desain menarik disajikan

dengan menonjolkan bentuk grafis yang informatif (berupa gambar , foto,

tabel) serta eksploitasi cetakan warna. Topik yang memperoleh perhatian

lebih adalah topik-topik yang dekat dan berdampak langsung terhadap

pembaca. Topik-topik tersebut disegmentasikan sebagai berikut: Resonansi,

Hikmah, Solikui, Wacana, Tajuk, Tekad, Rekor, Manajer, Trend Teknologi,

1 Ibnu hamad, Realitas Politik di Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis. (Jakarta: Granit, 2004), h. 122

Diolag Jum’at, Koran Kecil, dan Selasar.

Sebagai wujud tanggungjawab sosial, khususnya kepada kaum

dhuafa, pada Juli 1993, Harian Umum Republika mendirikan program

“Dompet Dhuafa” yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat

pembacanya. Program ini juga diwujudkan sebagai bentuk partisipasi

dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Republika adalah sebuah surat kabar yang lahir ditengah Indonesia

yang berubah secara cepat. Dalam perubahan yang melanda hampir semua

aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, iptek, sosial, dan budaya,

“keterbukaan” menjadi kata kunci. Republika memilih posisi untuk turut

mempersiapkan masyarakat Indoensia memasuki masa dinamis, tanpa perlu

kehilangan segenap kualitas yang telah dimiliki. Republika memiliki

beberapa visi, yaitu :

1. Menegakkan Amar Ma‟ruf Nahi Munkar

2. Membela, melindungi, dan melayani kepentingan umat

3. Mengkritisi tanpa menyakiti

4. Mencerdaskan, mendidik dan mencerahkan

5. Berwawasan kebangsaan

Motto Republika “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menunjukkan

semangat mempersiapkan masyarakat memasuki era baru. Keterbukaan dan

perubahan telah dimulai dan tidak ada langkah kembali, karena telah

bersepakat mencapai kemajuan, meski demikian, berupaya juga untuk

melakukan perubahan atau pembaharuan, tidak mesti terus mengganggu

stabilitas yang telah susah payah dibangun.

Keberlimpahan Republika terarah kepada besarnya penduduk negeri

yang mempersiapkan diri bagi sebuah dunia yang lebih baik dan adil. Media

massa seperti Republika hanya menjadi penopang agar langkah tersebut

bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Dengan latar belakang tersebut,

misi republika dibagi kedalam beberapa bidang, yaitu :

1) Dalam bidang Politik, Republika mendorong atau mengembangkan

demokrasi dan optimalisasi peran lembaga-lembaga negara,

mendorong partisipasi politik semua lapisan masyarakat dan

mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam politik, penghargaan

terhadap hak-hak sipil, mendorong terbentuknya pemerintah yang

bersih.

2) Dalam bidang ekonomi, mendukung terbukanya demokrasi

ekonomi, mempromosikan profesionalisme, pemerataan sumber-

sumber ekonomi, mempromosikan moral dan etika dalam berbisnis.

3) Dalam bidang budaya, Republika mendukung sikap yang terbuka,

kritis dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya

yang berkembang di masyarakat, mengembangkan bentuk-bentuk

kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan

perasaan dan mempertajam kepekaan nurani. menolak pornografi

dan pornoaksi.

4) Dalam bidang agama, Republika menyiarkan agama islam,

mempromosikan semangat toleransi, mewujudkan „islam rahmatan

lil alamin’ dalam segala ilmu, serta membela, melindungi, dan

melayani kepentingan umat.

5) Dalam bidang hukum, Republika mendorong terwujudnya

masyarakat secara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum,

mengembangkan mekanisme checks and balances pemerintah

masyarakat, serta mennjunjung tinggi HAM dan mendorong


6) Dalam bidang ekonomi, mendukung terbukanya demokrasi ekonomi,

mempromosikan profesionalisme, pemerataan sumber-sumber ekonomi,

mempromosikan moral dan etika dalam berbisnis.

7) Dalam bidang budaya, Republika mendukung sikap yang terbuka, kritis

dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk ekspresi kreatif budaya yang

berkembang di masyarakat, mengembangkan bentuk-bentuk kesenian

dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan dan

mempertajam kepekaan nurani. menolak pornografi dan pornoaksi.

8) Dalam bidang agama, Republika menyiarkan agama islam,

mempromosikan semangat toleransi, mewujudkan „islam rahmatan lil

alamin’ dalam segala ilmu, serta membela, melindungi, dan melayani

kepentingan umat.

9) Dalam bidang hukum, Republika mendorong terwujudnya masyarakat

secara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum, mengembangkan

mekanisme checks and balances pemerintah masyarakat, serta

mennjunjung tinggi HAM dan mendorong pemberantasan KKN secara

tuntas.

Proses Kerja Redaksi

Proses Kerja Pracetak

Proses Kerja Cetak

Proses Kerja Distribusi

Pembaca

Rencana Redaksi untuk Terbitan Berikutnya Naskah Redaksi

Rencana Halaman Redaksi

Rencana Halaman

Iklan

Setting

Peste Up / Lay Out Dummy / partitur

Halaman Reprografi

Rencana Halaman Koran

Cetak

Distribusi

Materi Foto Materi Foto

Pembaca

1.

2.

Teks

Gambar

Gambar 3.1. Diagram Alur Proses Kerja Redaksi Hingga Pembaca

Proses Kerja Redaksi

Proses Kerja Desain Visual

Gambar 3.2 Struktur Redaksi Republika

Pemimpin Redaksi

Wakil Pemimpin Redaksi

Sekretaris Redaktur

Redaktur Pelaksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Wakil Redaktur Pelaksana

Wakil Redaktur Pelaksana Foto, design,

ilustrasi, grafik

Asisten Redaktur Pelaksana


Mengenai kolom koran, halaman koran, tulisan dll

Spesial Produksi



Membahas tentang politik, hukkum,

nusantara, olahraga

Tentang agama, weekend, iptek, dialog jum‟at, islam, dll

TABEL 3.1

Struktur Organisasi Harian Republika

Pemimpin Redaksi Nasihin Masha

Wakil Pemimpin Redaksi Arys Hilman Nugraha

Redaktur Pelaksana Elba Damhuri

Redaktur Pelaksana Newsroom Maman Sudiaman

Redaktur Pelaksana ROL M. Irwan Ariefyanto

Wakil Redaktur Pelaksana Irfan Junaidi

Syahruddin El-Fikri

Kumara Dewatasari

Asisten Redaktur Pelaksana Fikrah Fansuri

Heri Ruslan

Johar Arief

Joko Sadewo

Nur Hasan Murtiaji

Subroto

Sekretaris Redaksi Hamidah Sagaf

Kepala Quality Control dan Bahasa Rakhmat Hadi Sucipto

Reporter Senior Harun Husein

Muhammad Subarkah

Nurul S, Hamami Selamat

Ginting

Siwi Tri Puji Budiwiyati

Teguh Setiawan

Kepala Desain Sarjono

Staf Redaksi Agus Yulianto, Alwi Shahab, EH Ismail, Ferry

Kisihandi, Fitryan Zamzami, Heri Purwata, Indira

Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, M. Ikhsan Shidieqy,

Nashih Nasrullah, Natalia Endah Hapsari, Nidia

Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Priantono Oemar,

Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reni Dwinanda, R

Hiru Muhammad, Stevy Maradona, Taufiqurahman

Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah,

Wulan Tunjung Palupi, Yeyen Rustiyani, Yodi Agi

Cahyadi, Yusuf Ashidiq, Zaki Al Hamzah, Edwin

Dwiputranto, Abdullah Sammy, Agus Raharjo

Direktur Utama Daniel JP Wewengkang

Direktur Pemberitaan Ikhwanul Kiram Mashuri

Direktur Operasional Mira R Djarot

Direktur Business Development Tommy Tamtomo

Komisaris Utama Adi Sasono

Wakil Komisaris Utama Erick Thohir

Komisaris R Harry Zulnardy

Komisaris Adrian Syarkawi

GM Keuangan Didik Irianto

GM Marketing dan Sales Yulianingsih

Manajer Iklan Indar Wisnu Wardhana

Manejer Produksi Nurrokhim

Manejer Sirkulasi Darkiman Ruminta

Manejer Keuangan Heri Setiyawan

Surat Izin Penerbitan Pers : SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 37 Jakarta Selatan 12510, telp: (021) 7803747, faks (021) 7983623, Email : [email protected]

mailto:[email protected]

HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Stevy Maradona

Jabatan : Asisten Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika

Tanggal Wawancara : Jum’at, 09 Juni 2017

Lokasi Wawancara : Kantor Harian Umum Republika

1. Bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh Harian Umum Republika?

Kita menempatkan atau menerapkan nilai-nilai Islam, selain dari dasar-dasar Jurnalisme

yang biasa dilakukan media kita juga menuangkan nilai-nilai Islam itu. Misalnya media

lain mengangkat isi yang sama, tapi tentu kita akan berbeda penyikapnya. Republika

sama Koran lain misalnya, itu akan mungkin berbeda walupun isinya sama. Jurnalisme

Islam yang Universal, jika kami menyebut Jurnalisme Islam. Nanti, akan muncul

Jurnalisme Kristen, atau apalah.. Kami lebih menempatkan posisi pada Jurnalisme Islam

yang Universal.

2. Apakah setiap berita yang diangkat, selalu dari sudut pandang Islam?

Kita punya pandangan sendiri yang penting sesuai dengan landasan Republika, nilai-nilai

yang kita anut, prinsip-prinsip yang kita anut. Kita sudah menempatkan diri sebagai

Koran bagi masyarkat Komunitas Muslim, kita akan memposisikan diri yang sesuai

dengan mereka, semacam itu. Seperti termasuk konflik Agama, akan sangat berbeda

perspektifnya dengan Koran lain. Setiap orang akan melakukan pemihakan pastinya, kita

juga melakukan pemihakan yang sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan sesuai

dengan sikap serta pandangan kita. Selain itu, misalnya di Koran Republika, pada rubric

Politik. Disana kita, tidak hanya mengabarkan berita-berita dari Partai Politik yang

berlandaskan Islam saja. Ketika, parpol lain diluar parpol Islam berbuat kebaikan, maka

tentunya kami akan memberikan porsi yang sama. Islam yang dianut Republika bukan

Islam simbolis seperti itu, kita tetap akan mengangkat berita tersebut sesuai dengan visi

dan misi republika sendiri tentunya. Salah satu prinsip Jurnalisme di Repubika yaitu

Jurnalisme Profentik. Yaitu dimana kami mengabarkan berita atau nilai-nilai yang baik.

Kita mengabarkan, hal-hal yang bisa menginspirasi umat, menginspirasi bangsa.

Kalaupun memang ada hal-hal yang diluar seharusnya, kami akan tetap mengabarkan

dengan cara kami sendiri. Disini kami berusaha menjelaskan beginilah konsep Jurnalisme

Islam yang Universal dan bisa diterima oleh semua kalangan dan golongan.

3. Bagaimana dengan sikap netralitas produksi berita Harian Umum Republika?

Dalam Republika, kami tidak menggunakan kata netral. Karena netral dalam Jurnalisme

akan selalu bersebrangan dengan padanan kata seperti, netral, adil dan seimbang. Dan

yang harus dingat, sebelum anda, ada banyak mahasiswa yang datang ke Republika.

Misalnya dalam kasus Ahok. Mereka akan bertanya, apakah republika akan netral dalam

pemberitaan kasus Ahok. Menurut saya, anda salah datang. Karena, yang saat ini anda

datangi adalah Koran dengan komunitas muslim. Kasus Ahok adalah kasus penistaan

agama Islam. Walupun ada, dari kalangan umat Muslim yang tidak merasa terhina

dengan kasus tersebut. Tapi, sebagian besar umat muslim merasa terhinakan dengan

kasus tersebut. Dan kami Republika menangkap hal tersebut. Jika republika dianggap

tidak netral. Maka disini kami tegaskan, bahwa sikap kami mewakili umat yang menjadi

komunitas pembaca kami. Dimana, sebagian besar muslim merasa terhinakan dengan

kasus tersebut. Dan itulah sikap kami, Koran sebetulnya tidak bisa bersikap netral.

Namun, hal itulah tidak menjadikan kami tidak bisa berimbang. Banyak teori seputar

keberimbangan, apakah berimbang dalam hal memberikan hak bicara, berimbang dalam

hal memberikan konten, disinilah Republika memberikan sikap. Sikap dimana Republika

sebagai Koran yang mewakili komunitas muslim. Karena dalam Jurnalisme, ada prinsip

keberimbangan dimana, semua punya porsi dan hak bicara yang sama. Memang porsinya

ada yang besar ada yang sedikit. Namun, kami tidak menghitung dari seberapa banyak

dan sedikit diberikan hak berbicara. Disini kami memberikan porsi dan kesempatan yang

sama terhadap semua pihak dalam menyikapi suatu pemberitaan.

4. Apakah pengaruh kebijakan redaksional dengan ideologi di Harian Umum Republika

selalu berkaitan?

Yaa..Kebijakan redaksi dan kebijakan halaman selalu berpijak pada ideologi serta selalu

berdasarkan visi dan misi republika,.

5. Jika dihitung dalam jumlah persentase, seberapa kuat ideologi yang dianut,

mempengaruhi isi berita? Apakah 100% mempengaruhi?

Kami bisa pastikan kebijakan redaksional sangat terpengaruh oleh ideologi yang sesuai

dengan Republika. Bisa kami pastikan 100% mempengaruhi.

6. Kesimpulannya, apakah 100% berita yang di produksi harus sesuai ideologi?

Ya tentunya.

7. Sedangkan, untuk judul berita. Apa saja, yang melatarbelakangi pemilihan judul berita?

Untuk pengangkatan judul, ada beberapa faktor. Yang pertama menentukan judul, adalah

reporter. Karena repoter adalah yang mengetahui kondisi di lapangan dan yang

menentukan pilihan yang pas untuk judul berita. Baru kemudian diterima oleh editor,

kemudian editor membaca secara konstektual, apakah yang diliput oleh repoter,

konteksnya seperti apa, baru kemudian redaktur menimbang judul yang pas seperti apa.

Judul yang diangkat reporter, serta angle yang diangkat, juga paragraph pertama yang

ditulis. Karena paragraph pertamalah yang akan menggambarkan isi beritanya seperti

apa. Tepat atau tidak, kalo memang tidak. Redaktur bisa merubah, Redaktur bisa

merubah. Misalnya, berita A dengan judul B, tidak tepat karena angle yang akan diangkat

adalah C, maka redaktur akan memberikan masukan, bahwa Berita akan lebih tepat

dengan judul C karena sesuai dengan angle yang diangkat, kemudian reporter diminta

untuk melengkapi beritanya tersebut agar sesuai dengan angle yang diangkatnya. Yang

kedua misalnya, judul yang diangkat reporter kurang tajam, redaktur bisa memperbaiki,

misalnya menjadi bahasa yang lebih langsung, bahasa yang lebih tajam, lebih lugas, lebih

to the point, jadi orang yang membaca bisa menyimpulkan bahwa. Oh yang ingin

disampaikan oleh reporter adalah ini. Kira-kira seperti itu, baru masuk ke redaktur

pelaksana, asisten redaktur pelaksana kemudian melihat seluruh isi berita, apakah

beritanya seimbang atau tidak, prinsip jurnalisme ada di asisten redaktur pelaksana,

saringan kedua istilahnya, setelah diedit oleh redaktur halaman. Redaktur pelaksana,

apakah narasumber dan beritanya berimbang atau tidak, faktanya bagaimana, atau fact

checkernya bagaimana, narasumbernya betul atau tidak. Apa yang harus diperbaiki,

apakah narasumbernya kurang atau ternyata pihak yang dihubungi kurang atau seperti

apa. Begitu, bahkan bisa sampai mengatur judul.

Bahkan, untuk berita-berita tertentu yang bersifat sensitive, sensitive terhadap umat islam

misalnya, atau sensitive terhadap kondisi politik ekonomi bangsa, redaktur bisa ikut.

Bahkan pemred pun bisa ikut, bahkan ketika di reporter judulnya apa, sampai ke pemred

judulnya bisa apa jika memang ingin ikut. Jika dikalangan reporter dan redaktur, terkait

perubahan judul tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar. Namun, dimata pemred

ketika ada perubahan judul antara pihak pemred dan redaktur, maka akan muncul

perdebatan. Tetapi itu dalam beberapa berita yang berisifat sensitive sajah, jika tidak ada

permasalah atau normal dan lancer-lancar sajah. Maka pemilihan judul sampai di tangan

redaktur sajah sudah cukup tanpa ada perdebatann yang lebih panjang.

8. Boleh dijelaskan, secara singkat pak. Bagaimana visi dan misi Harian Umum Republika?

Visinya kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama melalui berita-berita

yang kita muat.

9. Sejauh ini, dari sisi pemberitaan, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi Harian Umum

Republika? Jika di persentasekan sudah berapa persen ya?

Saya tidak akan bilang 100% pemberitaan di republika sudah sempurna. Namun, sejauh

ini untuk kearah yang sesuai dengan visi-misi kita kami sudah berusaha maksimal.

Bahwa Koran republika, yang sudah dianut sejak awal, yaitu Islam yang Universal, Kita

ingin mengahasilkan berita yang menyejukan, memberi inspirasi, menggembirakan, dan

positif. Saya bisa bilang 80 hingga 90 persen kita sudah bisa bilang sesuai dengan visi

dan misi republika.

10. Untuk mengangkat berita Indept News, Apakah berdasarkan keinginan pembaca?

Untuk pengangkatan berita khusus kita bisa melihat dari banyak faktor, misalnya reporter

memberitakan suatu peristiwa dan menurut kita bagus. Tema dan angle beritanya bagus.

Maka kita harus kembangkan berita tersebut, kita kembangkan dari mana, misalnya kita

kembangkan dari narasumbernya. Dari A ke B, sampai A ke Z, potensi dari arah

narasumber A kemana, narasumber B kemana, kalo kami biasanya mengistilahkan

diagram gambar. Temanya akan berjalan berdasarkan narasumber dilapangan atau

berdasarkan temanya seperti apa. Nah, disitu reporter bisa diajak berdiskusi, karena

reporterlah yang mengetahui kondisi di lapangan. Jadi kami akan selalu berkordinasi, dan

memberikan arahan, jika memang berita tersebut bagus untuk permulaan, kemudian kami

memberikan saran, dan kami juga menerima masukan dari mereka terkait narasumber

yang cocok untuk diangkat pada permaslahan tersebut. Agar tidak terjadi pengulangan

berita, kami selalu melakukan kordinasi dengan reporter-reporter yang sedang kami

tugaskan dilapangan. Atau mungkin, biasanya berita yang sudah bergulir. Misalnya berita

soal sembako, itukan sudah bergulir lama, namun kami menangkap masih seperti itu

sajah dan tidak ada perubahan. Kemudian, kami membandingkan, dengan beberapa berita

yang sudah terbit di media yang sudah ada. Karena biar bagaimanapun itu bisa kita

jadikan sebgai parameter kami. Media lain sudah memberitakan apa, dan kita ingin

memberitakan tentang apa. Apakah kita sama seperti pemberitaan yang sudah ada, atau

ingin mengcreate berita baru tentang sembako ini, atau kita ingin lebih maju. Majunya

kearah mana, tentunya harus ada komparasi dengan berita lain, bahkan misalnya dengan

media televisi. Misalnya kami mengajukan tentang A, tapi dari pihak reporter

mengabarkan, kalo angle A sudah sering diangkat, jadi kami akan selalu membuat

kesepakatan. Baru kemudian jika memang sudah menemui titik temu soal angle yang

akan diangkat, baru kami menungaskan reporter untuk terjun kelapangan. Setelah itu,

kami juga melakukan kesepakatan terkait waktu liputan. Misalnya, untuk tiga hari

kedepan, kita lihat progresnya bagaimana, jika memang bagus kita teruskan, dan jika

memang kita sudah menemukan titik temu dari permasalahan tersebut berdasarkan

sumber-sumber yang dipercaya barulah oke kita stop pemberitaan tersebut.

11. Untuk parameter pemberitaan tersebut bagus atau tidak seperti apa sih pak?

Untuk bagus atau tidak tentunya sangat relative ya. Bagus versi republika, tentu tidak

akan sama dengan media lain.

12. Kalo di Republika sendiri Pak, terutama seperti apa ya versi bagusnya?

Kalo di republika misalnya, contoh soal berita sembako, parameter utama yang kita

ajukan adalah, bagaimana harga sembako ini, di setiap ramadhan selalu stabil.

Sesederhana itu, dalam kasus tersebut misalnya, dimana pedagang tetap diuntungkan,

konsumen tetap diuntungkan, gak adalagi tuh tengkulak yang bermain harga, pemerintah

bisa enggak mewujudkan hal yang sesederhana itu, pemerintah mengklaim bisa. Jalannya

seperti apa, kemudian kami kaji, mengklaimnya seperti apa nih, kebijakannya seperti apa,

departemen perdagangan seperti apasih kebijakannya. Oh kebijakan ini tidak mempan,

misalnya ya, kita bisa kritisi, bahwa kebijakan ini tidak mempan bahwa kebijakan ini

sudah dijalankan sejak zaman SBY dari 2014, atau bahkan dari awal zaman SBY di 2009,

tidak berhasil. Misalnya lagi harga daging, harga dari sapi di pasaran sekarang 120rb

sampai 140rb perkilogram. Harga daging segini, sudah berjalan sejak tahun 2013. Sudah

ganti menteri perdagangan sebanyak empat orang, namun, tidak bisa menurunkan harga

daging ke 80rb di zaman SBY terkahir. Masalahnya ada dimana, malahan impor daging

semakin banyak, misalnya impor daging dari India bahkan daging kerbau. Bahkan, impor

daging dari Australia semakin banyak, dari New Zealand masuk, namun harga daging di

pasaran masih tetap 120rb sampai 140rb kita bilang kebijakan pemerintah masih ada yang

salah. Nah, ini kami bilang sebagai berita bagus, kenapa? Karena toh petanya seperti ini

dan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya bisa dong, karena sebenarnya

pemerintah punya tools untuk mengendalikan harga. Dia punya alat untuk menentukan

harga daging di pasaran, dia punya kebijakan, dan dia tahu nih orang-orang yang bisa

membuat harga daging ini stabil. Tapi, tidak bisa faktanya, kira-kira apa yang membuat

berat. Ini menurut kami berita yang bagus.

13. Sejauh ini, dari sisi pemberitaan, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi Harian Umum

Republika? Jika di persentasekan sudah berapa persen ya?

Saya tidak akan bilang 100% pemberitaan di republika sudah sempurna. Namun, sejauh

ini untuk kearah yang sesuai dengan visi-misi kita, kami sudah berusaha maksimal.

Bahwa Koran republika, yang sudah dianut sejak awal, yaitu Islam yang Universal, Kita

ingin mengahasilkan berita yang menyejukan, memberi inspirasi dan menggembirakan,

dan positif. Saya bisa bilang 80 hingga 90 persen kita sudah bisa bilang sesuai dengan

visi dan misi republika.

14. Untuk memberitakan seputar konflik Agama, terutama antara penganut agama Islam

sendiri, bagaimana Harian Umum Republika menempatkan diri?

Untuk berita konflik agama, merupakan berita yang sensitive di republika, karena itu

kami harus hati-hati dalam mengemasnya, dan mengambil anglenya. Kita harus melihat,

kita harus paparkan terlebih dahulu fakta dan kejadiannya seperti apa. Kita bisa lihat

siapa saja pihak yang terlibat, nah baru nih, nanti kita lihat siapa sih yang jadi korban,

dalam konflik Bergama dalam tanda kutip ya disini. Bisa yang menjadi korban, agama

lain, bisa umat islam, atau umat nasrani dan bisa macem-macem. Nah, baru kita lihat,

baru kita ambil. Biasanya yang banyak terjadi, kita ingin menerapkan jurnalisme telat.

Late Journalism, karena seperti yang kita tahu, bahwa jurnalisme online begitu cepat.

Contohnya pada kasus di Sumatera Utara seputar pembakaran vihara. Jadi pada faktanya

adalah, ada permukiman yang sebelumnya tidak pernah ada konflik. Permukiman ini

tidak pernah ada konflik, apalagi konflik seputar agama, disitu hidup orang melayu,

orang tionghoa, orang batak, orang macam-macam suku. Sangat heterogen, tiba-tiba

suatu saat ada perempuan tionghoa, nyeletuk ‘Aduh Itu Adzannya Terlalu Kenceng,

Kecilin Dong’ dia berbelanja ke warung, dan ternyata ayahnya adalah salah satu pengurus

masjid. Padahal masjid ini, berhadapan dengan rumah si perempuan tionghoa tersebut.

Nah celetukan tersebut terdengar oleh publik atau masyarakat, entah bagaimana

situasinya berkembang di masyarakat seperti bola liar. Malam harinya, langsung terjadi

pembakaran belasan vihara di lokasi yang sama. Besoknya reda, kemudian dikesokan

harinya umat tionghoa dan islam bekerjasama untuk membersihkan lokasi-lokasi bekas

pembakaran. Namun, pemberitaan terutama di media online nusantara terus bergulir

secara liar. Nah, menurut republika, ini berita menarik, tapi kita jangan mengikuti

kecepatan berita online, kita tetapkan sajah tetap Late Journalism. Yang kita bilang

jurnalisme telat lah ya, kita kirim reporter ke lokasi kejadian. Udah kita suruh mereka

untuk wawancara satu per-satu di lokasi, kasusnya seperti apasih berapa lama, dua

minggu misalnya. Jalan kemudian, kami perintahkan reporter ke lapangan selama dua

minggu, kita harus mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Karena kami tahu jika

gambaran yang menyeluruh itulah yang tidak bisa ditangkap oleh media online. Kenapa?

Karena media online memberitakan fakta yang terjadi saat itu, nah, setelah fakta terjadi,

biasanya ada jeda waktu kan. Nah, disini baru orang-orang mulai ngomong dan situasinya

agak dingin. Nah, baru republika masuk, nah kami mencari tahu kejadian yang

sebenarnya seperti apasih, kita wawancara pemilik warung yang pertama kali denger, kita

wawancara ketua ulamanya, kita wawancara pengurus mesjidnya, kita wawancara si

tetangga orang tionghoa, karena si orang tionghoanya sedang mengungsilah dibawa oleh

keluarganya keluar kota. Supaya mengademkan situasi, kita wawancara ketua agama

konghuchu, kita wawancara ketua agama Kristen, dan mencari tahu kejadian yang

sebenarnya seperti apa. Jadi kami mendapat gambaran yang menyeluruh serta, oh

ternyata tidak ada kejadian yang sangat mengkhawatirkan loh. Walaupun memakan

waktu yang cukup lama, tapi kami memberitakan fakta yang ada di lapangan seperti apa,

dan terasa lebih damai-loh ternyata.

15. Nah, disini berarti Republika, tidak berusaha memperpanas konflik yang sedang terjadi.

Bahkan pihak republika benar-benar mengirimkan reporternya langsung kelapangan

untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti apa. Tapi, tidak bisa dipungkiri juga

saat ini, media cetak justru ikut memperkeruh situasi konflik yang terjadi, tanpa

melakukan investigasi. Itu tidak berlaku di republika ya pak?

Tentunya tidak, karena kami sangat selektif terutama terkait issue seputar konflik agama,

karena begitu ada konflik agama dimana begitu, itu buat kami seperti sebuah alert.

Karena biasanya kan konflik agama lebih sering terjadi di Luar Jawa ya. Karena itu

sumber beritanya, memang saat ini, republika tangannya belum sampai kesana.

Beritanya, berdasarkan kantor berita Antara misalnya, dan Koran lokal misalnya, kita

ingin melakukan pendekatan yang berbeda kepada mereka. Sangat santay, kita ambil

permasalahannya dari atas, kemudian kami paparkan, kemudian kami bisa. Oh ternyata

kami bisa memberitakan dari sudut pandang yang berbeda. Tanjung Balai, misalnya, oh

ternyata berbeda, dengan prinsip Late Journalism yang kami terapkan, ternyata bisa

mengahasilkan produk yang berbeda. Sama jurnalime online yang dengan kecepatannya

begitu luar biasa. Ketika kami tugaskan reporter kelapangan, ternyata ya hasilnya jauh

berbeda dengan pemberitaan kebanyakan dan yang sedang berkembang di beberapa

media. Dan kami bisa mendaptkan fakta dan pendekatan dengan prinsip jurnalisme damai

seperti ini.

Contoh lain misalnya, ada penolakan pembangunan rumah ibadah di Bitung. Kami dapet

hasilnya dari Tribun dan Antara dan ternyata oh menarik nih. Kami penasaran,

bagaimana sih sebenarnya. Yaudah, Late Journalism kami terapkan. Karena kita tahu,

kita tidak bisa menerapka jurnalisme yang begitu cepat, kayak snap-shoot begitulah. Kalo

kita gak bisa, kita harus memotret satu per-satu kejadian, kemudian kami masuk ke

dalamnya, makanya kita kirim orang dari Makasar. Oke berangkat ke Bitung, udah

berapa lama. Kita tungguin sajah proses peliputannya di lapangan.

16. Tapi, sebenarnya, terkait investigasi yang dikerjakan republika terutama seputar

pemberitan konflik agama dan penerapan jurnalisme damai yang bisa dibilang saat ini

hampir 80% diterapkan. Tidak adakah ketakutan tersendiri, ketika media lain sudah jauh

memberitakan terhadap suatu kasus namun republika masih menganalisis permasalahan

yang sama?

Ehm buat kita, kita tidak menghitung media lain, sudah memberitakan sejauh apa, kita

tahu, kelebihan republika dalam kasus konflik agama, kita tidak bisa melihat parameter

media lain sudah masuk sejauh mana. Ini tentunya sangat berbeda, apalagi yang

menuliskan republika. Republika adalah Koran islam terbesar di Indonesia. Jadi kita gak

bisa cepet, walaupun kita tahu, media online di lokal sudah cepat, media nasional sudah

cepat, beberapa media cetak sudah pernah memberikatak bahkan, buat kita, oke yang

yang itu baca sajah. Untuk kita jadikan bahan kesana, kita harus benar-benr meliput

kelapangan, kita harus wawancara semuanya, kita harus tahu masalahnya. Jadi kita

memulai segala sesuatunya dari nol. From zero to hero, jadi istilahnya ketika kita meliput

konflik seputar agama, yang lainnya harus kita tinggalkan.

Kasus di Singkil misalnya, media aceh kan seperti yang kita tahu kental sekali framing

agamanya. Yang itu jangan kamu ikutin, saya katakana kepada reporter saya. Yang harus

kamu lakukan adalah, kamu harus datang kesana dan faktanya berbicara seperti apa.

17. Nah, berarti disini Republika tetap menerapka jurnalisme universal yang tadi bapak

jelaskan. Bahkan, ketika melakukan di wilayah yang kental dengan ajaran agama Islam

misalnya. Berangkat dengan tetap seragam Islam Universalnya tersebut?

Ya bisa kita pastikan, kita zero pada saat ingin meliput berita tersebut. Terutama kasus

soal konflik agama ya. .

18. Jadi tidak intervensi ya pak, Misalnya di Aceh. Ya harus mengikuti frame yang sama

dengan media lokal di daerah tersebut?

Tentunya tidak, misalnya Koran aceh, serambi Indonesia atau serambi aceh atau radar

aceh, tentu editor di Jakarta harus tahu, bahwa Koran serambi aceh itu, anglenya lebih

kearah mana misalnya, radar aceh, atau Koran lokal anglenya lebih kemana, online lokal

anglenya kemana, kita harus tahu, dan dengan pengetahuan tersebut kita bisa memetakan,

bahwa berita tersebut akan kerah mana nantinya. Kami tegaskan ke reporter kami, baca,

tetapi jangan terpengaruh frame yang ada, frame kamu adalah nol. Kamu datang kesana,

sebagus-bagusnya wartawan, adalah kamu datang kesana. Kamu wawancara tiap

narasumber yang kamu temui, datang ke lokasinya, kemudian kamu wawancara-

wawancara. Sampai kamu mendapatkan gambaran yang paling lengkap. Informasi yang

lengkap didapat dari narasumber di lapangan, bukan dari baca Koran lain. Begitu saya

tegaskan kepada setiap reporter saya.

Dan itu tentunya sangat lama dan susah, karena tidak semua repoter memiliki

kemampuan tersebut. Tapi, ya itu harus kami kerjakan, karena ketika kami lakukan

liputan selama dua minggu. Kita lihat datanya, kita lihat hasilnya, oh ternyata beda kok.

Punya kita hasilnya lebih tajam, dan kita tahu, lebih tajam dalam arti, kita tahu, siapa

sajah yang terlibat. Kita tahu peta masalahnya seperti apa, kemudian latar belakangnya

apa. Sudah. Karena kita tahu, informasi seperti ini akan sangat jarang anda temui ketika

anda mengklik berita di online, anda membaca berita dari HP. You cann’t do that. Karena

ini produk yang kami buat lama. Informasinya sangat banyak dan padat.

19. Berarti, terakhir nih pak. Republika akan terus menerapkan hal-hal tersebut dalam setiap

peliputannya. Terutama dalam peliputan pada kasus konflik antar agama?

Ya tentu! Karena, seperti yang saya bilang tadi, bahwa pertama republika menempatkan

konflik Bergama adalah sesuatu yang sensitive, sangat sensitive buat kita, karena itu kita

tidak bisa, meliputnya dengan cara yang biasa, kita ingin cara liputan yang kita atur, kita

sesuaikan, tastenya, apayaa.. lambat cepatnya berdasarkan keinginan kita, kita gak

menghitung terkait waktu yang dikeluarkan, sedangkan, media lainkan cepet masuk,

cepet keluarnya. Kita gak bisa seperti itu. Karena itu konfllik beragama, di Negara yang

mayoritas penduduknya Bergama Islam, bahkan salah satunya terbesar di dunia. Begitu

anda salah memberitakannya tentang Islam, tentunya akan berbuntut permaslaahan yang

panjang. Kita sudah lihat di Ambon, di Sampit, segala macam, supaya hal tersebut tidak

terjadi, kita harus memberlakukannya system seperti ini. Slow Journalism, nah itu kita

terapkan terutama untuk kasus-kasus konflik Bergama. Nah, tapi tentunya ini gak bisa

kita terapkan semuanya di pemberitaan di republika, di beberapa kasus ya beritanya kita

mengikuti alurnya sajah, tapi untuk hal-hal yang sensitive seperti ini, harus ada perlakuan

khusus, dan itu kita lakukan, dan ternyata hasilnya memuaskan.

20. Dan sejauh ini, republika akan terus menerapkan prinsip tersebut ya pak?

Sejauh ini tetap kami akan selalu sesuai dengan Ideologi dan Visi, Misi Harian

Republika, dan selalu untuk penanganan kasus sensitive ini kami akan terus

mempertahankan system Journalism Slow seperti ini kedepan.

Jakarta, 13 Juni 2017

Narasumber

Stevy Maradona

(Redaktur Umum Harian Republika)

Al Khairat: Penyebab Konflik Poso Bukan Politik Saturday, 11 Aug 2001

PALU -- Ketua PB Al Khairat, Umar Awal Alamrie, mengatakan, setiap pihak harus jujur dalam melihat konflik Poso, Sulawesi Tengah, agar konflik ini bisa diatasi. "Persoalan Poso tidak bisa tuntas karena selama ini kita tidak jujur melihat akar persoalannya. Kalau kita jujur, yang terjadi di Poso saat ini adalah konflik agama, bukan politik. Masalah politik hanya mendompleng agama," tuturnya kepada Republika, di Palu, Jumat (10/8) pagi.

Selama ini, kata Umar, pemerintah dan aparat keamanan serta masyarakat pada umumnya melihat konflik Poso murni soal politik atau kecemburuan kekuasaan. "Akibatnya, pendekatan yang dilakukan pun bersifat politis seperti dilakukannya power sharring," katanya.

Sebagai bukti bahwa ini adalah konflik agama, Umar mengungkap bukti pembunuhan terhadap Hanafi Manganti, di Desa Taripa, Kecamatan Tentana, Kabupaten Poso, pada akhir Juli lalu. Karyawan PU itu bermaksud mengirimkan bantuan pada saudara-saudaranya yang Kristen. "Tapi karena dia sendiri Islam, karena beda akidah, maka dia dibunuh," tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Sulteng Kolonel Inf Muchlis Agung, mengemukakan pendapat yang senada dengan Umar. Menurutnya, konflik Poso merupakan konflik agama. "Konflik ini bukan lagi tindakan kriminal murni seperti pernah diungkap Komnas HAM beberapa waktu lalu," ujarnya.

Pemahaman yang salah terhadap konflik, kata Umar, juga diakibatkan oleh informasi yang keliru. "Crisis Center yang dibuat kelompok agama lain sering memutarbalikkan fakta. Informasi itu disebarkan lewat media massa maupun internet," katanya.

Umar juga mengeluhkan sikap anggota DPR/MPR asal Poso maupun Sulawesi Tengah yang hampir tidak pernah menyuarakan kesengsaraan masyarakat Poso. Ia mengakui, saat ini situasi di Poso sudah relatif aman namun tetap mencekam. Letupan-letupan masih sering muncul, juga pembantaian. "Konflik bukan berarti telah tuntas. Insiden kecil saja terjadi, bisa merebak

menjadi kerusuhan besar. Semua pihak tampaknya tengah menyusun kekuatan masing-masing," katanya.

Belum ada data pasti berapa korban jiwa dari umat Islam maupun Kristen. "Banyak informasi pembantaian tapi beberapa pihak menutupi," kata Umar. Akhirnya, masyarakat muslim di Sulsel membentuk Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso serta tim evakuasi untuk mendata dan mengangkat mayat yang ditemukan.

Tim evakuasi yang dipimpin Jabar Salim berhasil menemukan sekitar 200 mayat yang sebagian besar tidak utuh.

Menurut Umar, rekonsiliasi dapat dilakukan lewat pendekatan agama dengan mengedepankan peran pimpinan agama Islam, Kristen, maupun agama lain untuk duduk bersama. "Mereka terutama harus saling menyadarkan karena setiap agama pasti tidak menginginkan bentrokan, pembunuhan, dan konflik terjadi lebih mengganas," katanya.

Dalam rekonsiliasi itu, Umar juga mengingatkan tak terlepas dari penanganan pengungsi. Masyarakat Poso yang mengungsi di Palu saja jumlahnya mencapai 30 ribu jiwa. Sebagian besar anak-anak dan perempuan.

Pengungsi Poso, kata Umar, harus kembali ke tempat tinggal semula. Pemerintah berkewajiban membangun rumah sederhana untuk mereka meskipun biayanya cukup besar. "Tentunya dengan mendapatkan jaminan kemanan dari aparat," katanya.

Ribuan Korban Konflik Poso Belum Dievakuasi Tuesday, 14 Aug 2001

POSO -- Ribuan warga Muslim korban konflik horisontal bernuansa SARA di Poso, Sulawesi Tengah, belum berhasil dievakuasi. Menurut ketua Tim Evakuasi Tim Pencari Bukti Korban Muslim Poso (PBKMP) Jabar Salam, faktor dana dan tempat pembantaian umat Islam yang masih dikuasai kelompok Kristen merupakan kendalanya.

Selama ini, lanjut Jabar, tim baru berhasil menemukan banyak mayat yang sebagian besar tidak utuh. "Kita sudah mengetahui beberapa titik lokasi pembantaian. Tapi karena lokasinya masih dikuasai Kelompok Merah maka kita belum bisa melakukan evakuasi," kata Jabar, di Poso, Senin (13/8).

Jabar memperkirakan, lokasi pembantaian akan banyak ditemukan di Bukit Bambu, Padang Merauri, Lembah Kelei, atau Bukit Buyung Katedo yang merupakan tempat ditemukan 13 mayat anak-anak yang dibantai dengan sadis.

Memang, lanjut Jabar, belum diperoleh data yang pasti mengenai jumlah korban konflik Poso dari pihak Muslim. "Dari catatan yang ada sekitar 800 orang," ujarnya. Jumlah itu belum termasuk ratusan mayat yang hanyut di Sungai Poso pada kerusuhan Jilid III sekitar Mei 2000. Ia menjelaskan seorang penduduk di pinggir kali menghitung sekitar lebih dari 170 mayat mengapung di sungai antara pukul 07.00-17.00 Wita. "Belum mayat yang hanyut setelah dan sesudah jam itu. Kita tidak sempat melakukan evakuasi karena situasinya masih perang."

Melihat jumlah korban yang cukup banyak, Jabar mengungkapkan akan sangat sulit melakukan rekonsiliasi di Poso sebelum umat Kristen memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan umat Islam. Antara lain, umat Kristen harus mengakui secara terbuka bahwa mereka yang melakukan pembantaian; umat Kristen harus menunjukkan tempat-tempat atau lokasi pembantaian; dan mereka harus meminta maaf secara resmi kepada umat Islam.

Teror bom Sekitar pukul 20.00 Wita, rumah kediaman Habib Saleh, pimpinan Majelis Dzikir, Al-Khairaat, menerima sebuah ancaman telepon. Penelepon mengatakan, Masjid Nurul Sahada yang terletak di Jl Pulau Nias, Poso Kota, telah dipasangi bom. Akibat ancaman itu, masyarakat dan aparat TNI/Polri berjaga-jaga.

Konflik Poso akan Diselesaikan 6 Bulan Jumat, 07 Des 2001 PALU -- Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan operasi pemulihan keamanan di daerah konflik Poso dalam tempo enam bulan. "Dalam tempo enam bulan ke depan kondisi keamanannya sudah pulih kembali," tutur Yudhoyono saat berdialog dengan para tokoh masyarakat di Palu, Kamis (6/12). Usai mengunjungi daerah konflik di Poso, Yudhoyono mengatakan untuk meyelesaikan konflik komunal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, pemerintah akan melakukan tiga hal yakni; pemulihan keamanan, penegakkan hukum, serta rehabilitasi sosial/fisik. Khusus pemulihan keamanan, kata Yudhoyono, dalam operasinya, aparat keamanan tetap berdasarkan pada prosedur dan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam kunjungan ke Poso, Yudhoyono ditemani; Menko Kesra Jusuf Kalla, Menhan Matori Abdul Djalil, Mendagri Hari Sabarno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, dan Ka Bais Ian Santoso. Di Poso, tim pemerintah mengadakan pertemuan dengan 'kelompok merah' (kristen), di Tentena, Kecamatan Pamona Utara. Menko Polkam mengatakan, keputusan Presiden Megawati tentang operasi pemulihan keamanan terpadu di Poso dilakukan setelah mendapat masukan dari menteri terkait, kepala BIN, kapolri, maupun panglima TNI. Masyarakat pun menyarankan diadakan pemulangan orang-orang luar (bukan warga Poso atau Sulteng) ke tempat asalnya. Usul lainnya, menempatkan aparat teritorial yang netral di daerah konflik. Sebaliknya, Yudhoyono mengingatkan untuk mencegah terulangnya bentrokan antarkelompok, pemerintah akan menindak tegas siapapun yang melakukan perlawanan dan pembangkangan terhadap niat baik pemerintah itu.

Saat bertemu dengan 'kelompok putih' (muslim), Rabu (5/12), Yudhoyono pun menegas sikap pemerintah untuk membela yang benar dan tidak membela yang tidak benar. Diakuinya, saat ini dunia internasional memang menyoroti kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik di daerah, termasuk Poso. Menurut Matori, upaya penyelesaian itu bukan karena tekanan pihak luar. "Kalau kita menyelesaikan konflik saja dikatakan ditekan Amerika, lalu bangsa Indonesia ini budayanya kaya apa," ujarnya. Dalam dialog, masyarakat pun mengajukan sejumlah pertanyaan, di antaranya soal jaminan penegakan hukum dan tuntutan pengadilan untuk mereka yang bersalah, diadakan razia senjata, serta mengusut asal usul 727 pucuk senjata yang berada di 'kelompok merah'. Sebelumnya, tiga orang anggota Komnas HAM, yaitu BN Marbun, Mayjen TNI (Pur) Soegiri, dan Andi N Nurusman, jugamengadakan kunjungan ke Poso, Rabu (5/12). Untuk memulihkan keamanan, TNI AD kembali menambah kekuatan. KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengatakan dua batalyon pasukan (sekitar 1.600 personel) dua hari lalu telah diberangkatkan ke Poso. Dua batalyon itu berasal dari batalyon 711 yang berkedudukan di Palu dan Batalyon 713 dari Gorontalo. "Dalam kaitan dengan perkembangan sekarang, memang sudah ada perintah dari panglima untuk mengerahkan kembali dua batalyon," kata Sutarto kepada wartawan di sela-sela acara buka puasa bersama di markas Kodam Jaya, Kamis (06/12). Dengan demikian, TNI sudah mengerahkan tiga batalyon. Memenuhi tuntutan warga muslim, Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Zaenal Ishak berjanji akan merazia senjata dan memulangkan para pendatang. Untuk merazi senjata, Polda Sulteng telah menyiapkan empat batalyon satuan TNI-Polri dan satu batalyon pasukan pemukul TNI. Sedangkan Kodam VII/Wirabuana Makassar, berencana menurunkan tim khusus untuk menyelidiki keterlibatan anggota TNI dalam kasus penculikan delapan warga muslim di desa Toyado, sekitar 17 km arah Timur Poso, Minggu (2/12). "Tim beranggotakan staf intel dan POM Kamis ini mulai menyelidiki kasus tersebut," kata Letkol Inf Dede K Atmawijaya, komandan Operasi Cinta Damai

Poso, seperti dikutip Antara, di Poso, Kamis. Diindikasikan ada dua anggota TNI yang terlibat konflik di daerah itu. Jika tim itu menyatakan yang bersangkutan bersalah, pasti akan dihukum sesuai aturan di TNI. "Kalau perlu dipecat dari TNI," tegas Kasrem 132 Tadulako itu. Penculikan terjadi 2 Desmber saat korban sedang makan sahur di dapur umum pengungsi yang lokasinya berdekatan dengan pos jaga satuan Brimob. Menurut pengakuan warga, menjelang penculikan itu terdengar beberapa mobil Brimob dan salah satu dari truk itu menurunkan personelnya sekitar 20 orang. Dua dari delapan korban penculikan tersebut, yaitu Saharuddin Sangkali alias Kede (26) dan Riyadi berhasil meloloskan diri. Pada 4 Desember sekitar pukul 18:00 Wita warga Gebang Rejo, geger dengan penemuan karung berisi mayat di Sungai Poso. Setelah diidentifikasi ternyata mayat Syuaib (16), satu dari enam korban penculikan di Toyado. Kondisi mayat dalam keadaan tercincang dengan kepala terpisah dari badan. Lima mayat lainnya belum jelas nasibnya. Sementara itu, PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) menyerukan warga Sulut agar proaktif mencegah melebarnya konflik Poso ke Sulut. Ketua Umum PGI, Pdt DR Natan Setiabudi menghimbau warga Sulut bersikap proaktif dalam pengantisipasi tragedi kemanusiaan di Sulteng. Himbauan tersebut dikatakan Natan Setiabudi, Rabu (5/12) malam di sela-sela pembukaan Semiloka 'Peranan gereja dalam menanggulangi masalah kekerasan dan bahaya narkotik' di Bitung.

Jangan Rugikan Umat Islam dalam Konflik Poso

Tuesday, 18 Dec 2001 JAKARTA -- Tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dr KH Nur Muhammad Iskandar SQ mendesak pemerintah, khususnya aparat keamanan, untuk tidak menciptakan kegelisahan baru di tengah-tengah masyarakat dengan memberi informasi yang belum jelas. Salah satu informasi yang belum jelas itu adalah dengan disebut-sebutnya jaringan Al Qaidah terlibat dalam pertikaian di Poso. "Saya berharap umat Islam jangan dijadikan korban. Saya juga berharap tentara hati-hati. Jangan bermain api seperti dulu lagi. Artinya menjadikan umat mayoritas bukan sebagai musuh, jangan. Justru jadikan umat mayoritas sebagai patner," tandas kiai Nur di sela-sela silaturahmi hari raya Idul Fitri di kediamannya kemarin. Ulama asal Banyuwangi Jawa Timur itu meminta, kalaupun misalnya ada informasi yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak asing di Poso agar jangan terlebih dulu di-blow up. "Kalau kemudian muncul tudingan jangan-jangan anak buah Usamah bin Ladin benar-benar ikut bermain di sana, itu yang rugi bukan hanya umat Islam, Indonesia juga sebagai bangsa dan negara ikut rugi," tegas ulama yang juga anggota DPR RI dari PKB ini. Anggota DPR dari dari Fraksi PPP H Rusdy Hamka menilai pernyataan Hendropriyono membuktikan bahwa umat Islam Indonesia masih dihinggapi Islamophoby (ketakutan terhadap Islam, red). Pernyataan itu dikemukakannya ketika berkhutbah pada hari raya Idul Fitri, Ahad di Masjid Agung Al Azhar. "Pernyataan tentang keterlibatan radikal Islam di Poso merupakan bukti masih adanya pejabat yang dihinggapi phoby,"katanya di hadapan sekitar 30 ribu jamaah shalat Idul Fitri. Sebelumnya pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono yang menuding jaringan Al Qaidah terlibat konflik Poso, juga telah menimbulkan kecaman di kalangan tokoh Islam dan DPR. Belakangan, Hendro membantah sendiri ucapannya, soal keterlibatan Al Qaidah itu. Dua diculik

Setelah melakukan operasi pencarian secara tertutup selama sepekan terakhir, aparat keamanan di Poso kembali menemukan dua sosok mayat korban penculikan di desa Toyado, kecamatan Lage. "Mayat warga sipil yang teridentifikasi bernama Imran dan Latif itu ditemukan petugas di desa Tagolu (8 km arah selatan kota Poso) pada Ahad petang (16/12)," kata Muhammad Iqbal, warga Poso, Senin. Imran dan Latif, pemuda dari kalangan sipil, sebelumnya diculik bersama enam rekannya yang lain saat tengah makan sahur pada 16 Ramadhan 1422 Hijriah (2/12), di rumah mereka masing-masing di desa Toyado. Dua di antara korban penculikan itu yakni Syarifuddin dan Iwan berhasil meloloskan diri dari penyanderaan kelompok penculik. Namun seorang lagi bernama Syuaib Lamaranti (18) sehari kemudian ditemukan polisi sudah menjadi mayat dan diisi dalam karung setelah dihanyutkan di Sungai Poso. Pelaku penculikan disebut-sebut beberapa oknum anggota TNI yang tengah ditugaskan mengamankan kontak senjata antara kedua kelompok bertikai di desa Sepe dan Silanca (tetanga Toyado), seorang di antaranya berinisial Serda Lks.

praktik jurnalisme damai dalam pembingkaian berita …

Documents