petunjuk pelaksanaan ppjj (januari 2014)

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK

JAUH UNIVERSITAS INDONESIA

Workshop Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PJJ,

Hotel Santika, 16-17 September 2013

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Indonesia

1

TIM PENYUSUN

1. Prof. Paulina Pannen, Ph.D

2. Prof. Dr. Hanna H Bachtiar Iskandar, drg., SpRKG(K)

3. Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder

4. Dra. Mirna Adriani, Ph.D

5. Dr. rer.nat. Abdul Haris

6. Dr. Ir. Anak Agung Putri Ratna, M.Eng

7. Dr. Achmad Kemal Hanif, SpOG

8. Dr. Dumilah Ayuningtyas, dra, MARS

9. Ir. Herr Soeryantono, M.Sc, Ph.D

10. Lien Indriana, S.E

11. Ir. Budi Santosa

12. Retno Murniati, SH, MH

13. T. Ahmad Danial, M.Kom

14. Luwice Ma’luf, M.Kom

15. F.A. Triatmoko H.S., S.Psi

16. Novianthi Dian Purnamawati, S.Psi

17. Dyan Ekawati, S.Sos


2

KATA PENGANTAR

Dalam upaya merealisasikan Visi Universitas Indonesia menuju Universitas Riset Kelas

Dunia dan menempatkan diri di era perkembangan teknologi informasi modern,

metode pembelajaran di UI perlu mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan dan

ditingkatkan. Salah satu paradigma pembelajaran tersebut adalah pendidikan jarak jauh

(PJJ).

Perhatian tersebut secara eksplisit tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UI nomor

1168 tahun 2010 mengenai pembelajaran jarak jauh. Di dalam surat keputusan tersebut

PJJ di UI bertujuan untujk memperluas akses pendidikan, meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pembelajaran dan mendukung proses pembelajaran bagi peserta didik yang

tidak bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka.

Mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam penjaminan mutu

akademik berkenaan dengan penyelenggaraan PJJ, baik yang terkait dengan kode etik

maupun aturan hukumnya, Pelayanan dan Pengembangan Sumberdaya Pembelajaran,

berkolaborasi dengan Direktorat Pengembangan Akademik (DPA), Badan Penjaminan

Mutu Akademik (BPMA) dan nara sumber di bidang PJJ, menyusun petunjuk

pelaksanaan penyelenggaraan PJJ yang dapat dijadikan pegangan bagi para dosen dalam

melaksanakan tugasnya.

Kami berterima kasih kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras untuk

menghasilkan buku ini dan para nara sumber. Namun, kami tidak menganggap bahwa

buku ini telah sempurna. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari para

pengguna, demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Depok, September 2013

Kepala PPSP

Drs. Gatot Fatwanto Hertono, M.Sc., Ph.D


3

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .............................................................................................................................................. 1

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................ 2

I. PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 4

A. Latar Belakang .................................................................................................................................. 4

B. Sasaran ................................................................................................................................................. 5

C. Tujuan ................................................................................................................................................... 5

II. PENGERTIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH .................................................................................... 6

A. Pengertian ........................................................................................................................................... 6

B. Ciri Pendidikan Jarak Jauh ............................................................................................................ 8

C. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ................................................................ 9

D. Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ............................................................ 11

E. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pendidikan Jarak Jauh

11

F. Modus Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh ............................................................... 12

III. PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS INDONESIA. 14

IV. PENUTUP ................................................................................................................................................ 20

DAFTAR ACUAN............................................................................................................................................ 21

TABEL PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH .... 22

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU .......................................................................................................... 29


4

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi

positif dalam dunia pendidikan. Potensi positif tersebut satunya adalah dalam

bentuk Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), di mana peserta didik bisa mengakses

pendidikan di mana pun dan kapan pun. Universitas Indonesia, sebagai

perguruan tinggi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas

pendidikan ke taraf internasional, memiliki peluang dan kemampuan untuk

mengimplementasikan PJJ yang mampu menembus batas institusi maupun

negara. Tujuan pelaksanaan PJJ tersebut adalah untuk memperluas akses

pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui

pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat

mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler.

Hingga kini sudah ada beberapa dosen di Universitas indonesia telah

menyelenggarakan program pembelajaran berbasis PJJdengan berbagai variasi,

namun belum terstruktur dengan baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Dengan adanya potensi untuk memberikan layanan dan akses pendidikan,

variasi dalam penyelenggaraan PJJ dan berdasarkan komitmen UI untuk selalu

meningkatkan dan menjaga mutu lulusan, maka dirasa perlu adanya penjaminan

mutu penyelenggaraan PJJ. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan

PJJ ini diterbitkan sebagai salah satu dukungan UI dalam mewujudkan komitmen

tersebut.

Buku petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini disusun

berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, draf Peraturan

Menteri No 24 tahun 2012 dan SK Rektor UI No 1168 tahun 2010 tentang

pembelajaran jarak jauh.


5

B. SASARAN

Buku petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh ini bisa

digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh oleh dosen dan

pimpinan universitas, pimpinan fakultas/departemen/program studi.

C. TUJUAN

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan

universitas, fakultas, departemen dan program studi serta unit yang terkait

penyelenggaraan pendidikan jarak jauh supaya sesuai dengan ketentuan dan

prosedur baku yang telah ditetapkan dalam SK Rektor UI yang berlaku tentang

Penyelenggaraan PJJ, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, serta menjamin agar kompetensi

lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah

digariskan dalam kurikulum setiap program studi.


6

II. PENGERTIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

A. PENGERTIAN

Ada beberapa pengertian terkait Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), yaitu:

1. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui

teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Secara umum, prinsip

dalam penyelenggaraan PJJ meliputi perluasan akses pendidikan yang lebih

fleksibel, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan kualitas.

2. Materi ajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan dikemas dalam

beragam bentuk berbasis TIK yang dapat digunakan dalam proses belajar.

3. Belajar mandiri adalah proses belajar yang didasarkan pada inisiatif peserta

didik dengan bantuan minimal dari pihak lain.

4. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan

oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik

berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, berbasis TIK .

5. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan

secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.

6. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap

hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh

berbasis TIK.

7. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah bentuk evaluasi yang dilakukan

dengan pengawasan langsung.

8. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa

pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik

secara mandiri dan berbasis TIK.

9. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan

langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar

minimum.


7

10. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta

atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (learning

outcomes) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.

11. Pengalaman lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja

sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan

pengawasan langsung.

12. Unit sumber belajar adalah pendukung penyelenggaraan program PJJ yang

berada di luar kantor pusat, di daerah, dan atau di wilayah jangkauan.

13. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang

menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara

tenaga pendidik dengan peserta didik.

14. E-learning adalah proses belajar dan pembelajaran yang memanfaatkan paket

informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang

diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK

15. Bantuan Belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan

oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta

didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara

tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

16. Sistem komunikasi video dua arah adalah sistem, peralatan dan atau software

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka dua arah antara

pengajar dan pembelajar.

17. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan atau software

yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka satu arah antara

pengajar dan pembelajar. Penggunaan sistem ini diharapkan disertai dengan

sistem komunikasi interaktif tambahan seperti text chat maupun audio chat.

18. Komunikasi multi site/multi user adalah kemampuan perangkat komunikasi

untuk menyelanggarakan komunikasi diantara 3 pihak atau lebih.

19. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik

20. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan

untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi. Memiliki

fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna,

forum diskusi, repository materi perkuliahan.


8

21. Jaringan UI Terpadu (JUITA) adalah jaringan komputer terintegrasi yang

menghubungkan seluruh peralatan komputer di Universitas Indonesia

22. Konten self learning adalah konten pembelajaran yang memungkinkan peserta

didik belajar secara mandiri

23. Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan pendukung untuk

mengembangkan konten berbentuk multimedia

24. Account UI adalah akun pengguna yang disediakan oleh UI untuk mengakses

sistem informasi dan perangkat komputasi yang ada di UI

25. RMI (Rights Management Information) adalah informasi pada berkas digital

yang menjelaskan hal-hal terkait kepemilikan hak cipta

26. TPM (Technological Preventive Measures) adalah fitur pada berkas digital yang

mengatur tingkat pembatasan akses berkas tersebut

B. CIRI PENDIDIKAN JARAK JAUH

Dari Peraturan Menteri No 24 tahun 2012 serta panduan pelaksanaan

pendidikan jarak jauh , penyelenggaraan pendidikan jarak jauh memiliki ciri-ciri

seperti:

1. Pemanfaatan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang

sama dengan peserta didik;

2. Penggunaan modus pembelajaran yang peserta didik dengan pendidiknya

terpisah;

3. Pembelajaran bersifat terbuka, maksudnya PJJ diselenggarakan secara fleksibel

dalam hal cara penyampaian, pilihan program studi dan waktu penyelesaian

program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (multi entry multi exit

system), tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa

registrasi, tempat dan cara belajar, dan masa evaluasi hasil belajar.

4. Penekanan pada belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan

menggunakan berbagai sumber belajar;

5. Penggunaan bahan ajar dalam bentuk e-learning dan kombinasinya dengan

bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari beragam

sumber;


9

6. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;

7. Penekanan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka

secara terbatas. Interaksi bisa langsung atau tidak langsung dan jarak jauh

antara mahasiswa dengan:

Mahasiswa lain

Dosen

Berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik. Materi yang

dimaksud bisa dalam bentuk bahan ajar (tertulis, video, audio), materi

tugas, soal ujian/tes maupun bentuk tautan.

8. ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik; dan

9. pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi akses, pemerataan

dan kualitas.

1. Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan

telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Berdasarkan

paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan yang masal

untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, perkembangan TIK yang

pesat mendukung sistem PJJ sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel

yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan

keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun

demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.

2. Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk

memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa

saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel lintas


10

ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan

menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ,

setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus

meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan

berkarir.

3. Kualitas

Berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ,

kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas dalam

bentuk standar untuk didistribusikan lintas ruang dan waktu dengan

memanfaatkan TIK. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar

Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas

belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian,

tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam

bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian.

Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke

berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses

terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ

diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumberdaya manusia

prajabatan dan dalam jabatan, serta kerjasama antar institusi perguruan

tinggi setempat

2. didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan

kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem

evaluasi,

3. berbasis TIK,

4. memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan

kreatif,

5. menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan

memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas,


11

6. mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills

peserta didik,

7. menyediakan layanan pendukung yang berkualitas (administrasi

akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk

layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur)

berbentuk USBJJ (unit sumber belajar jarak jauh).

D. LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada lingkup:

1. Program studi. PJJ pada program studi diselenggarakan pada 50% (lima

puluh per-seratus) atau lebih mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.

Sedangkan PJJ pada mata kuliah diselenggarakan dalam proses pembelajaran

dalam 1 (satu) mata kuliah.

2. Mata kuliah. PJJ pada mata kuliah diselenggarakan dalam proses

pembelajaran dalam 1 (satu) mata kuliah.

E. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM

PENDIDIKAN JARAK JAUH

Ditinjau dari proporsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk

pembelajaran, strategi/metode PJJdi UI dibedakan atas 4 (empat) kategori

seperti dalam tabel di bawah ini (panduan pelaksanaan PJJ, 2012).

Proporsi TIK Deskripsi Tipe

0%

Tatap muka sepenuhnya, pembelajaran

dengan bahan ajar cetak atau lisan

Tatap muka

tradisional

1 %- 29% Menggunakan teknologi Internet untuk

memfasilitasi pola tatap muka, mungkin

menggunakan LMS atau situs web untuk

mengunggah bahan ajar dan tugas

Web-enhanced

(pembelajaran

diperkaya

dengan akses

Internet)

30% - 79% Mengkombinasikan cara online dan tatap

muka. Ada proporsi pengantaran bahan

Blended/Hybrid


12

Proporsi TIK Deskripsi Tipe

ajar yang online, biasanya dilengkapi

dengan diskusi online, dan ada

pengurangan

frekuensi tatap muka

> 80% Sebagian besar atau seluruh bahan ajar

diantarkan secara online, bisa tanpa porsi

tatap muka sama sekali

Fully Online

F. MODUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Jika dilihat dari aspek modus penyelenggaraan sesuai Permen No. 24/2012, PJJ

dapat diselenggarakan melalui:

1. Modus Tunggal pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua proses

pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan. Pada

saat ini, penyelenggaraan PJJ modus tunggal diamanatkan oleh Pemerintah

Indonesia kepada universitas Terbuka, yang dibuka sejak tahun 1984.

2. Modus Ganda diselenggarakan baik secara tatap muka dan atau secara jarak

jauh secara bersamaan. Modus ganda ini seringkali dikenal dengan nama

“dual mode”. Dalam modus ganda, program studi menyelenggarakan ≥ 50%

mata kuliah dengan jarak jauh, sementara mata kuliah lain masih tetap

diselenggarakan melalui modus tatap muka.

Modus Ganda Paralel: satu program pendidikan secara utuh

diselenggarakan secara modus jarak jauh dan tatap muka secara

bersamaan.

Modus Ganda Kombinasi: satu program pendidikan menyelenggarakan ≥

50% mata kuliahnya melalui modus jarak jauh, sementara mata kuliah

lain masih tetap diselenggarakan melalui modus tatap muka.

3. Modus konsorsium diselenggarakan dalam bentuk kerjasama

penyelenggaraan mata kuliah atau program studi PJJ lintas satuan

pendidikan dengan lingkup wilayah lokal, nasional dan/atau internasional.

Penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh secara bersama oleh


13

beberapa perguruan tinggi untuk program studi/mata kuliah yang sama,

sehingga terjadi pengakuan kredit oleh beberapa perguruan tinggi secara

bersama, dan memungkinkan alih kredit lintas perguruan tinggi.

Penyelenggaraan program studi jarak jauh dalam konsorsium harus

memperoleh ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk setiap

program studi. Setelah memperoleh ijin penyelenggaraan, masing-masing PT

penyelenggara dapat membentuk konsorsium untuk kepentingan bersama.

Dalam hal ini, UI hanya mengizinkan program studi menyelenggarakan PJJ

dengan modus ganda dan konsorsium.


14

III. PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN

JARAK JAUH UNIVERSITAS INDONESIA

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh akan dibagi ke dalam

beberapa aspek, seperti dijabarkan di bawah ini.

1. LINGKUP PJJ UI

Penyelenggaraan PJJ di UI dibatasi:

a) PJJ tingkat program studi (PJJ program studi) hanya jenjang pendidikan

S2/magister/spesialis/profesi

b) PJJ tingkat mata kuliah (PJJ mata kuliah) bisa berupa:

credit earning

joint-course

pengampuan

2. PENERIMAAN/SELEKSI

Supaya bisa diterima sebagai mahasiswa kelas PJJ, calon mahasiswa perlu

melalui seleksi SIMAK, di mana ujian bisa dilakukan di USBJJ/Mitra atau di UI.

3. REGISTRASI

Registrasi administrasi mahasiswa baru program PJJ dilakukan di kampus UI,

sedangkan registrasi akademik dilakukan secara online melalui SIAK NG.

4. ORIENTASI PERATURAN AKADEMIK

Setiap mahasiswa baru program PJJ akan mendapatkan masa orientasi

peraturan akademik, baik itu secara online dan/atau offline.

5. KARAKTERISTIK

Jenjang S2: Magister/Profesi/Sp1

PJJ dapat diselenggarakan dalam lingkup prodi atau mata kuliah sesuai dengan

ketentuan pada Permen No. 24/2012

6. PENJELASAN TENTANG SIFAT “TERBUKA”

Pendidikan jarak jauh di UI bersifat terbuka, di mana ada fleksibilitas dalam hal:


15

cara penyampaian,

latar belakang bidang studi,

lintas program studi/fakultas,

menerima credit earning (pemerolehan kredit),

menerima transfer kredit,

tanpa membatasi usia,

tanpa membatasi tahun ijazah.

7. BATASAN

PJJ dapat diselenggarakan dalam lingkup prodi atau mata kuliah sesuai dengan

ketentuan pada Permen No. 24/2012

8. MODUS PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan PJJ di UI bisa dilakukan lewat beberapa modus, yaitu:

a) Modus ganda

b) Konsorsium bersama antarprodi di dalam UI

c) Konsorsium bersama PT mitra luar negeri

9. PENYELENGGARA

Pihak penyelenggara pendidikan jarak jauh wajib memenuhi persyaratan:

a) memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan sesuai karakteristik

PJJ;

b) menggunakan sistem pembelajaran berbasis TIK sesuai dengan SK Rektor

UI No 450/SK/R/UI/2008 tentang Penyelenggaraan E-Learning di

Universitas Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan SCeLE sbg aplikasi

learning management system;

c) memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk

menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara tenaga pendidik

dengan peserta didik secara intensif;

d) menyediakan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan

komunikasi yang tersedia di UI

e) mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum atau akses bagi

peserta didik untuk melaksanakan praktik dan/atau praktikum sesuai

dengan kebutuhan;


16

f) mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman lapangan atau akses bagi

peserta didik untuk melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan

sesuai dengan kebutuhan; dan

g) mempunyai USBJJ yang bertujuan memberikan layanan teknis dan

akademis secara intensif kepada peserta didik dan tenaga pendidik dalam

proses pembelajaran.

Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan sumber daya, fasilitas, dan

USBJJ yang dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang

menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara penuh atau lembaga,

instansi, industri, pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di tempat

yang terjangkau oleh peserta didik.

10. KURIKULUM

Kurikulum PJJ perlu memuat beberapa hal berikut:

Capaian pembelajaran yang sama dengan capaian pembelajaran pada

sistem tatap muka secara penuh

Dalam PJJ juga diberlakukan dalam sistem paket gasal-genap.

Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang

diselenggarakan dengan sistem PJJ juga sama dengan beban studi pada

sistem tatap muka secara penuh.

Masa studi PJJ 6 (enam) semester dan maksimal 9 (sembilan) semester

Masa residensial di UI untuk tatap muka dan pembimbingan

11. PROSES PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran pendidikan jarak jauh perlu memperhatikan:

a) memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat

yang sama dengan peserta didik;

b) modus pembelajaran bersifat ganda (dapat terpisah maupun tatap muka);

c) menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan

menggunakan berbagai sumber belajar;

d) menggunakan bahan ajar dalam bentuk e-learning dan kombinasinya

dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan dari

beragam sumber;


17

e) memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;

f) menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan

komunikasi.

12. UNIT SUMBER BELAJAR JARAK JAUH

Penyelenggaraan PJJ akan melibatkan pihak lain, yaitu Unit Sumber Belajar

Jarak Jauh (USBJJ). Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi USBJJ

sebelum bisa bekerja sama dengan UI, yaitu:

a) Memiliki perjanjian kerja sama dengan Dekan setelah mendapat surat

pendelegasian dari Rektor

b) Melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran dalam bentuk

tutorial hanya untuk peserta yang terdaftar di kelas PJJ di UI

c) Menyediakan bantuan belajar bagi peserta didik yang terdaftar pada kelas

PJJ UI untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa

pelayanan akademik (tutor/fasilitator, tempat belajar, sumber belajar, dll)

dan non akademik sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh UI

d) Instrumen evaluasi mutu pembelajaran yang digunakan sesuai dengan

yang berlaku di UI

e) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran (ujian, tugas, kuis, dll) dapat

dilakukan di USBJJ secara on-line maupun off-line

f) Apabila diperlukan UI dapat melakukan kerjasama dengan pihak di luar

USBJJ dalam rangka penyediaan fasilitas belajar dan penyelenggaraan

proses pembelajaran

g) USBJJ yang dinilai layak oleh UI dapat berbentuk:

Perguruan Tinggi

Industri

Instansi

13. TENAGA PENDIDIK

Tenaga pendidik untuk PJJ bisa berasal dari USBJJ dan direkrut sesuai dengan

kualifikasi yang ditetapkan oleh UI.

14. TENAGA KEPENDIDIKAN


18

Tenaga kependidikan untuk PJJ berasal dari USBJJ dan harus memenuhi

kualifikasi yang ditetapkan oleh UI. Selain itu beban pembiayaan tenaga

kependidikan diatur dalam perjanjian kerja sama antara UI dan USBJJ.

15. PEMBIAYAAN

Untuk pembiayaan. fakultas yang hendak menyelenggarakan PJJ perlu

mengajukan usulan BOP kelas PJJ. Tarif BOP PJJ paling sedikit meliputi biaya

investasi, biaya operasional personalia dan nonpersonalia, dan biaya

pengembangan. Tarif BOP kelas PJJ kemudian ditetapkan oleh SK Rektor atas

dasar usulan Pimpinan Fakultas. Pembiayaan penyelenggaraan PJJ juga

dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan setiap pihak yang terlibat,

termasuk pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak.

16. PESERTA DIDIK

Peserta didik yang akan mengikuti PJJ harus memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh UI. Peserta didik tersebut akan memiliki hak dan kewajiban

yang sama dengan peserta didik program reguler. Penyelenggara PJJ dapat

mengakui perolehan kredit peserta didik yang diperoleh sebelumnya sesuai

dengan ketentuan peraturan dan kebijakan UI.

17. EVALUASI HASIL BELAJAR

Evaluasi hasil belajar program PJJ belajar diselenggarakan dan diawasi oleh UI,

mengikuti peraturan akademik UI, dan ijazah dan transkrip akademik

dikeluarkan oleh UI.

18. STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA

Dalam penyelenggaraannya:

a) Dilakukan berkoordinasi dengan unit-unit terkait di UI seperti Direktorat

Pendidikan, Direktorat Pengembangan Akademik, Badan Penjamin Mutu

Akademik, Direktorat SDM, PPSP, PPSI, PMB, IO, Perpustakaan, Direktorat

Keuangan, Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura, KPHP, SAU,

Rektor, MWA.

b) Mengikuti peraturan dan kebijakan kode etik UI.

c) Mengikuti perjanjian kerja sama antara UI dan USBJJ serta instansi yang

terkait


19

19. PERIZINAN

Beberapa aspek terkait perizinan PJJ, adalah:

a) Penyelenggaraan PJJ program studi mengikuti peraturan yang berlaku;

b) Penyelenggaraan PJJ mata kuliah dapat dilakukan setelah memperoleh

izin Rektor atas usulan Fakultas;

c) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam PJJ terdaftar dalam SIAK-NG

dengan tanda pemerlain.

20. PENJAMINAN MUTU

Untuk menjamin mutu PJJ, program studi reguler penyelenggara kelas PJJ di

tingkat nasional minimal berakreditasi B. Untuk program studi reguler

penyelenggara kelas PJJ di tingkat internasional minimal berakreditasi A. Selain

itu PJJ paling banyak diselenggarakan di 3 (tiga) propinsi di Indonesia.

21. SANKSI

Jika terjadi pelanggaran terhadap SK Rektor tentang PJJ UI dapat dikenakan

sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga penutupan kelas PJJ.

22. KETENTUAN PERALIHAN

Beberapa program studi telah menyelenggarakan PJJ dengan beberapa variasi

yang berbeda dengan peraturan menteri no.24. Pada saat Peraturan Menteri ini

berlaku, seluruh penyelenggaraan PJJ yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun.

23. KETENTUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Dalam perjanjian kerja sama antara UI dan mitra, perlu tercakup:

a) USBJJ wajib menyediakan fasilitas pembelajaran, SDM (tutor, tenaga

kependidikan) sesuai dengan standar mutu yang ditentukan UI;

b) USBJJ wajib membiayai tutor, tenaga kependidikan, dan fasilitas

pembelajaran;

c) USBJJ wajib menjamin kelancaran proses pembelajaran;

d) USBJJ wajib memfasilitasi hanya peserta PJJ UI;

e) Perihal pembiayaan;

f) Perihal hak dan kewajiban USBJJ dan UI.


20

IV. PENUTUP

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memiliki potensi

positif dalam dunia pendidikan, yaitu dalam bentuk penyelenggaraan Pendidikan

Jarak Jauh (PJJ). PJJ tersebut dilaksanakan dalam rangka memperluas akses

pendidikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran melalui

pemanfaatan TIK, dan memberikan layanan pada peserta didik yang tidak dapat

mengikuti pembelajaran tatap muka atau reguler.

Supaya sivitas akademika UI bisa menerapkan PJJ yang sesuai dengan peraturan

yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang pendidikan, khususnya PJJ, maka

petunjuk pelaksanaan ini disusun. Petunjuk pelaksanaan ini akan memberikan

pengetahuan mengenai PJJ, ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya, hingga modus

penyelenggaraannya.

Mengingat PJJ merupakan paradigma baru di lingkungan UI, maka petunjuk

pelaksanaan ini akan mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya.

Masukan-masukan dari pihak-pihak yang menjalankan PJJ akan sangat

dinantikan demi penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini, serta mutu

akademik secara umum di UI.


21

DAFTAR ACUAN

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 12 tentang

Pendidikan Tinggi, 2012.

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 24 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, 2012.

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Draft Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, 2013.

4. Tim PJJ Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Panduan Pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh,

2012.

5. Universitas Indonesia. Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1168/2010

tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh.


22

TABEL PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK

JAUH

Aspek Pendidikan Jarak Jauh di UI

1 Lingkup PJJ UI a) di tingkat program studi (PJJ program studi)

jenjang pendidikan S2 / magister / spesialis /

profesi?

b) di tingkat mata kuliah (PJJ mata kuliah):

credit earning

joint-course

pengampuan

2 Penerimaan/Sel

eksi

a) Melalui seleksi SIMAK sebagai mahasiswa kelas PJJ

b) Ujian bisa dilakukan di USBJJ/Mitra atau di UI

3 Registrasi a) Registrasi administrasi mahasiswa baru dilakukan di

Kampus UI

b) Registrasi akademik dilakukan secara on-line melalui

SIAK NG

4 Orientasi

Peraturan

Akademik

Penjelasan mengenai peraturan akademik dilakukan melalui

on-line dan/atau off-line

5 Karakteristik a) Jenjang S2: Magister/Profesi/Sp1

b) PJJ dapat diselenggarakan dalam lingkup prodi atau

mata kuliah sesuai dengan ketentuan pada Permen

No. 24/2012


23

6 Penjelasan

tentang sifat

“terbuka”

PJJ bersifat terbuka yakni dapat fleksibel dalam hal:

a) cara penyampaian,

b) latar belakang bidang studi,

c) lintas prodi/fakultas,

d) menerima credit earning (pemerolehan kredit),

e) menerima transfer kredit,

f) tanpa membatasi usia,

g) tanpa membatasi tahun ijazah.

7 Batasan PJJ dapat diselenggarakan dalam lingkup prodi atau mata

kuliah sesuai dengan ketentuan pada Permen No. 24/2012

8 Modus

penyelenggaraan

a) Modus ganda

b) Konsorsium bersama antarprodi di dalam UI

c) Konsorsium bersama PT mitra luar negeri

9

Penyelenggara

a) PJJ dapat diselenggarakan dalam lingkup prodi atau

mata kuliah sesuai dengan ketentuan pada Permen

No. 24/2012

b) Kelas PJJ UI juga dapat diselenggarakan melalui

konsorsium bersama PT mitra luar negeri

Wajib:

a) memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan

sesuai karakteristik PJJ;

b) menggunakan sistem pembelajaran berbasis TIK

sesuai dengan SK Rektor UI No 450/SK/R/UI/2008

tentang Penyelenggaraan E-Learning di Universitas

Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan SCeLE sbg

aplikasi learning management system;

c) memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber

daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran

antara tenaga pendidik dengan peserta didik secara


24

intensif;

d) menyediakan sumber belajar terbuka berbasis

teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia di

UI

e) mempunyai sumber daya praktik dan/atau praktikum

atau akses bagi peserta didik untuk melaksanakan

praktik dan/atau praktikum sesuai dengan

kebutuhan;

f) mempunyai fasilitas pemantapan pengalaman

lapangan atau akses bagi peserta didik untuk

melaksanakan pemantapan pengalaman lapangan

sesuai dengan kebutuhan; dan;

g) mempunyai USBJJ yang bertujuan memberikan

layanan teknis dan akademis secara intensif kepada

peserta didik dan tenaga pendidik dalam proses

pembelajaran.

Wajib menyediakan:

sumber daya, fasilitas, dan USBJJ yang dilakukan melalui

kerjasama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan

pembelajaran tatap muka secara penuh atau lembaga,

instansi, industri, pihak lain yang memiliki fasilitas yang

memadai di tempat yang terjangkau oleh peserta didik.

10 Kurikulum

a) Capaian pembelajaran dalam program PJJ sama

dengan capaian pembelajaran pada sistem tatap muka

secara penuh.

b) Diberlakukan dalam sistem paket gasal-genap

Beban studi untuk menyelesaikan setiap program studi yang

diselenggarakan dengan sistem PJJ sama dengan beban studi

pada sistem tatap muka secara penuh.


25

a) Masa studi PJJ 6 (enam) semester dan maksimal 9

(sembilan) semester

b) Masa residensial di UI untuk tatap muka dan

pembimbingan

11 Proses

Pembelajaran

a) memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus

berada pada satu tempat yang sama dengan peserta

didik;

b) modus pembelajaran bersifat ganda (dapat terpisah

maupun tatap muka);

c) menekankan belajar secara mandiri, terstruktur, dan

terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber

belajar;

d) menggunakan bahan ajar dalam bentuk e-learning dan

kombinasinya dengan bahan ajar lain dalam beragam

bentuk, format, media dan dari beragam sumber;

e) memanfaatkan media pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber

belajar yang dapat diakses setiap saat;

f) menekankan interaksi pembelajaran berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

12 Unit Sumber

Belajar Jarak

Jauh

a) Memiliki PKS dengan Dekan setelah mendapat surat

pendelegasian dari Rektor

b) Melaksanakan penyelenggaraan proses pembelajaran

dalam bentuk tutorial hanya untuk peserta yang

terdaftar di kelas PJJ di UI

c) Menyediakan bantuan belajar bagi peserta didik yang

terdaftar pada kelas PJJ UI untuk membantu

kelancaran proses belajar peserta didik berupa

pelayanan akademik (tutor/fasilitator, tempat belajar,

sumber belajar, dll) dan non akademik sesuai dengan


26

aturan yang diberlakukan oleh UI

d) Instrumen evaluasi mutu pembelajaran yang

digunakan sesuai dengan yang berlaku di UI

e) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran (ujian, tugas,

kuis, dll) dapat dilakukan di USBJJ secara on-line

maupun off-line

f) Apabila diperlukan UI dapat melakukan kerjasama

dengan pihak di luar USBJJ dalam rangka penyediaan

fasilitas belajar dan penyelenggaraan proses

pembelajaran

g) USBJJ yang dinilai layak oleh UI dapat berbentuk:

Perguruan Tinggi

Industri

Instansi

13 Tenaga pendidik a) Tutor/fasilitator dapat berasal dari USBJJ

b) Tutor/fasilitator direkrut sesuai dengan kualifikasi

yang ditetapkan oleh UI

14 Tenaga

kependidikan

a) Tenaga kependidikan berasal dari USBJJ dan harus

memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh UI

b) Beban pembiayaan tenaga kependidikan diatur dalam

PKS

15

Pembiayaan

a) Fakultas mengajukan usulan BOP kelas PJJ.

b) Tarif BOP kelas PJJ ditetapkan oleh SK Rektor atas

dasar usulan Pimpinan Fakultas.

c) Pembiayaan penyelenggaraan PJJ dituangkan dalam

PKS, termasuk pembagian hak dan kewajiban masing-

masing pihak

Tarif BOP PJJ paling sedikit meliputi biaya investasi, biaya

operasional personalia dan nonpersonalia, dan biaya


27

pengembangan

16 Peserta didik a) Peserta didik PJJ harus memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh UI

b) Penyelenggara PJJ dapat mengakui perolehan kredit

peserta didik yang diperoleh sebelumnya sesuai

dengan ketentuan peraturan dan kebijakan UI

c) Peserta didik PJJ memiliki hak dan kewajiban yang

sama dengan peserta didik program reguler

17 Evaluasi hasil

belajar

a) Setiap evaluasi hasil belajar diselenggarakan dan

diawasi oleh UI

b) Ijazah dan transkrip akademik dikeluarkan oleh UI

c) Proses evaluasi hasil pembelajaran mengikuti

peraturan akademik UI

18 Struktur

organisasi

penyelenggara

a) Penyelenggaraan program PJJ dilakukan

berkoordinasi dengan unit-unit terkait di UI seperti:

Direktorat Pendidikan, Direktorat Pengembangan

Akademik, Badan Penjamin Mutu Akademik,

Direktorat SDM, PPSP, PPSI, PMB, IO, Perpustakaan,

Direktorat Keuangan, Direktorat Pengembangan Aset

dan Ventura, KPHP, SAU, Rektor, MWA.

b) Mengikuti peraturan dan kebijakan kode etik UI.

c) Mengikuti PKS antara UI dan USBJJ serta instansi yang

terkait

19 Perizinan a) Penyelenggaraan PJJ program studi mengikuti

peraturan yang berlaku

b) Penyelenggaraan PJJ mata kuliah dapat dilakukan

setelah memperoleh izin Rektor atas usulan Fakultas

c) Mata kuliah yang diselenggarakan dalam PJJ terdaftar

dalam SIAK-NG dengan tanda pemerlain


28

20 Penjaminan

mutu

a) Program studi reguler penyelenggara kelas PJJ di

tingkat nasional minimal berakreditasi B, paling

banyak diselenggarakan di 3 (tiga) propinsi di

Indonesia

b) Program studi reguler penyelenggara kelas PJJ di

tingkat internasional minimal berakreditasi A

21 Sanksi Pelanggaran terhadap SK Rektor tentang PJJ UI dapat

dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga

penutupan kelas PJJ.

22 Ketentuan

peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh

penyelenggaraan PJJ yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib melakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun.

23 Ketentuan

Perjanjian Kerjas

Sama

PKS mencakup:

USBJJ wajib menyediakan fasilitas pembelajaran, SDM

(tutor, tenaga kependidikan) sesuai dengan standar

mutu yang ditentukan UI;

USBJJ wajib membiayai tutor, tenaga kependidikan,

dan fasilitas pembelajaran;

USBJJ wajib menjamin kelancaran proses

pembelajaran.

USBJJ wajib memfasilitasi hanya peserta PJJ UI

Perihal pembiayaan

Perihal hak dan kewajiban USBJJ dan UI


29

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

petunjuk pelaksanaan ppjj (januari 2014)

Documents