perda 11-2014 perindustrian perdagangan

8/17/2019 PERDA 11-2014 Perindustrian Perdagangan

1/33

BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a.

bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha

industri dan perdagangan di Kabupaten Tangerangdiperlukan adanya iklim usaha industri dan perdagangan

yang sehat dan tertib;

b.

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah dankewenangan yang diberikan oleh Pemerintah dibidangindustri dan perdagangan, dipandang perlu adanyaperaturan kegiatan usaha industri dan perdagangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perIu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun1950);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang

Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentangPergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 31) menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1965 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2759);

4.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1982 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun1995 tentang UsahaKecil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3611);

6. Undang-Undang...


2/33

-2-

6.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);

8.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4756);

9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UsahaMikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4866);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059);

11.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5492);

12.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5512);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentangKewenangan Pembinaan dan Pengembangan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3330);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1986 tentangKawasan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3334);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


3/33

-3-


16. Peraturan Pemerintah...

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentangWaralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4742);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara


18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang IzinLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5285);

19.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup;

20.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-

IND/PER/3/2006 tentang Penataan dan PembinaanPergudangan;

21.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;22.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-

IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata caraPemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan TandaDaftar Industri;

23.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata cara pemberian Izin UsahaKawasan Industri dan Izin Perluasan kawasan Industri;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang

(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANGdan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN.


4/33

-4-

BAB I...BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Tangerang.

5.

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yangbertalian dengan kegiatan industri.

6.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yangdilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan

hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan ataukompensasi,

7.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yangmengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber

daya industri sehingga menghasilkan barang yangmempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.

8.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi,atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yanglebih tinggi.

9.

Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatanindustri.

10.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

11.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukanbadan hukum.

12.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukankegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan diIndonesia.

13.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yangmengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasanindustri.

14.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana danprasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola olehPerusahaan Kawasan Industri.

15.

Data Industri adalah fakta yang dicatatatau direkam dalambentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya

yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu


5/33

-5-

tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkaitdengan kegiatan Perusahaan Industri.

16. Data Kawasan...

16.

Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat ataudirekam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau

sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untukwaktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkaitdengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.

17.

Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri danData Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik,

kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti ataumakna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.

18.

Sistem Informasi Industri adalah tatanan prosedur danmekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsurinstitusi,sumber daya manusia, basis data, perangkat kerasdan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satusama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atauinformasi industri.

19.

Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang

mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnyabersifat akhir dalam proses produksi.

20. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang

bersangkutandengan cabang industri atau Jenis Industri.

21.

Perluasan perusahaan industri adalah penambahankapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) darikapasitas produksi yang diizinkan.

22.

Izin adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaanfungsi pengaturan dan bersifat pengendalian dari PemerintahDaerah atas kegiatan yang dilakukan masyarakat dalamkelangsungan dunia usaha.

23.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan

jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha.24.

Izin Usaha Industri Kecil yang selanjutnya disingkat IUIKadalah izin yang ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerjadan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha.

25.

Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disebut IUKIadalah izin usaha yang diberikan kepada pelaku industri

pada Kawasan Industri.

26.

Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUPadalah surat Izin

untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan.

27.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UpayaPemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebutUKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadapusaha-usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap proses pengambilan keputusan tentangpenyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.


6/33

-6-

28. Izin Lingkungan...

28.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajibanalisis dampak lingkungan atau UKL-UPL dalam rangkaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai

prasarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

29.

Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalahtanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan.

30.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDPadalah tanda daftar yang diberikan oleh SKPD yangmembidangi perizinan kepada perusahaan yang telah

mendaftarkan kegiatan usahanya. 31. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat

ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum,melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat

penyimpanan barang-barang perniagaan dan memenuhisyarat-syarat lain yang ditetapkan.

32.

Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau peroranganmelalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihaklain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha

perdagangan barang.33.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri

dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secaravertikal mau horizontal yang dijual atau disewakan kepadapelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukankegiatan perdagangan barang.

34.

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkatIUPP adalah izin usaha untuk menyelenggarakan PusatPerbelanjaan.

35.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola

oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, swasta, badanusaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasukkerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa took,kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagangkecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan

usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual belibarang dagangan melalui tawar menawar.

36. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnyadisingkat IUPPT adalah izin usaha untuk menyelenggarakanPasar Tradisional.

37.

Badan Hukum adalah suatu bentuk usaha yang meliputiPerseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi,Firma, Yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, kongsi,perkumpulan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, bentukusaha tetap dan usaha lainnya yang memenuhi ketentuanperundang-undangan yangberlaku.

38. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang


7/33

-7-

dimiliki oleh perorangan/pribadi yang juga bertindakmengurus dan mengelola sendiri dan tidak merupakan badan

hukum atau sesuatu persekutuan.

39. Penyidik...

39.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat atau pegawainegeri sipil tertentu yang diberi wewenang untukmelaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran PeraturanDaerah.

40.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orangperseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis

dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barangdan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lainberdasarkan perjanjian Waralaba.

41.

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebutSTPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaranWaralaba bagi Pemberi Waralaba bagi Pemberi Waralabadan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaranperjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atauPenerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelahmemenuhi persyaratan pendaftaran.

42.

Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara PemberiWaralaba dan Penerima Waralaba.

43.

Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badanusaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ataumenggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada PenerimaWaralaba.

44.

Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badanusaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untukmemanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yangdimiliki Pemberi Waralaba.

45.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen.

Pasal 2

(1) Prinsip pembangunan Perindustrian dan Perdagangandidasarkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat,pemanfaatan peluang pasar ekonomi daerah danpengembangan potensi daerah mengacu pada prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia dan berpedoman padapembangunan ekonomi nasional.

(2)

Pengembangan potensi daerah di tunjukan untuk

pemanfaatan peluang pasar dalam negeri dan luar negeridengan memberdayakan bagi pelaku industri kecil danmenengah.

Pasal 3

Pembangunan Industri dan Perdagangan berlandaskandemokrasi ekonomi, pada kemampuan dan kekuatan diri


8/33

-8-

sendiri, untuk meningkatkan nilai tambah serta kelancaran arusbarang.

Pasal 4...

Pasal 4

Pembangunan Industri dan Perdagangan bertujuan untuk:

a.

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secaraadil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber dayaalam, dan/atau hasil budidaya serta memperhatikankeseimbangan dan kelestarian lingkungan;

b.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap,memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju,

mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan Iebih luas bagi pertumbuhan ekonomidan memberi nilai tambah bagi masyarakat pada sektorIndustri dan Perdagangan;

c.

meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorongterciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkembangkan kepercayaan terhadap kemampuan duniausaha;

d. meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah,termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan Industri

dan Perdagangan; e.

Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,serta meningkatkan peranan industri kecil dan menengah;

dan f.

Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatanekspor dan mengutamakan pemakaian produksi dalamnegeri dengan mengurangi ketergantungan kepada luarnegeri dalam rangka penghematan devisa.

BAB II PERIJINAN

Bagian Kesatu Jenis Perijinan

Pasal 5

Jenis perizinan usaha bidang Perindustrian dan Perdagangan

meliputi: a.

IUI;b.

Izin Perluasan; c.

IUIK; d.

IUKI;

e.

SIUP Barang dan Jasa; f.

IUPP;

g.

IUPPT;

h.

TDP; i. TDG; dan j.

STPW;


9/33

-9-

Bagian Kedua...

Bagian KeduaIUI

Pasal 6

(1)

Setiap Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaanseluruhnya di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajibmemiliki IUI dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

berdasarkan berita acara pemeriksaaan lapangan.

Pasal 7

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 bagi Jenis Industri sebagai berikut:a.

industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracundan Berbahaya (B3);

b. industri minuman beralkohol;c.

industri teknologi tinggi yang strategis;

d.

industri kertas berharga;e.

industri senjata dan amunisi;f.

industri yang lokasinya lintas provinsi;g.

industri yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalamsatu provinsi; dan

h.

industri dengan skala investasi di atas Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).

Pasal 8

(1)

IUI melalui persetujuan prinsip diberikan kepada PerusahaanIndustri yang:

a.

jenis dan komoditi industrinya tidak termasuk dalamketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

b.

rencana usaha dan/atau kegiatannya berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan wajibdilengkapi dengan dokumen lingkungan; dan

c.

lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasanlindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2)

Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukanproduksi komersial.

(3)

Persetujuan prinsip dinyatakan batal demi hukum apabiladalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),perusahaan industri belum melaksanakan operasional.

(4)

Perusahaan Industri yang persetujuan prinsipnya batal demihukum dapat mengajukan persetujuan prinsip baru.


10/33

-10-

(5)

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Persetujuanprinsip dan telah selesai melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki IUI.

(6) Perusahaan...

(6)

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannyaIUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke instansipenerbit ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian KetigaIzin Perluasan

Pasal 9

(1)

Setiap Perusahaan industri yang telah memiliki IUI yangakan melakukan perluasan kapasitas produksi melebihi 30%(tiga puluh persen) dari IUI yang telah diizinkan wajibmemiliki Izin perluasan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejakdilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud perluasanindustri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan

(3)

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasansebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukansecara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibatdari kegiatan perluasan kepada Bupati atau pejabat yangditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya,paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatanperluasan.

Pasal 10

(1) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUI, Izin Perluasan,

dan penggantian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KeempatIUIK

Pasal 12

(1)

Setiap Perusahaan Industri yang termasuk dalam kelompokindustri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnyadi atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuktanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUIK dariBupati atau Pejabat yang ditunjuk.


11/33

-11-

(2)

IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikanberdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.

(3)

IUIK diberlakukan sama dengan IUI.

(4) Perusahaan...

(4)

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUIK, dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannyaIUIK wajib mendaftarkan perusahaannya dalam ke instansi

penerbit ijin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan untuk memperoleh IUIK bagi perusahaan yang nilaiinvestasinya di bawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)adalah :a.

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);b.

copy akte pendirian perusahaan (bagi yang BerbadanHukum);

c.

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab;

d.

copy Domisili Tempat Usaha; dan

e.

UKL-UPL bagi yang berdampak tidak penting atau surat IzinLingkungan yang dikeluarkan oleh BLHD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan IUIK danpenggantian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian KelimaPemberlakuan IUI, Izin Perluasan dan IUIK

Pasal 15

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI, Izin Perluasan dan

IUIK tanpa terkecuali 3 (tiga) tahun sekali, diharuskanmengajukan her registrasi kepada intansi penerbit setelahmemenuhi persyaratan dan dibuatkan berita acara pemeriksaanlapangan.

Pasal 16

IUI, Izin Perluasan dan IUIK berlaku sebagai Izin Gudang/Izintempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yangberada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang

digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, BahanBaku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluankegiatan usaha Jenis Industri yang bersangkutan.

Pasal 17

IUI, Izin Perluasan dan IUIK diberikan sesuai dengan KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).


12/33

-12-

Bagian Keenam...

Bagian KeenamPemindahan Lokasi

Pasal 18

(1)

Pemindahan lokasi Industri wajib mendapat persetujuantertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelahmendapat berita acara pemeriksaan lapangan.

(2)

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku sebagai:a.

persetujuan prinsip di lokasi baru untuk IUI melalui

Persetujuan prinsip.b.

persetujuan pindah pada lokasi baru untuk IUI Tanpa

persetujuan prinsip dan IUIK.

(3)

Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Perusahaan Industri wajib mengajukanpermohonan IUI/IUIK baru.

Bagian Ketujuh

Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung Jawab

Pasal 19

(1)

Perusahaan industri yang telah mendapatkan IUI, Izin

Perluasan dan IUIK yang melakukan perubahan nama,alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajibmemberitahukan secara tertulis kepada pejabat pemberi izinsetelah mendapat penetapan perubahan.

(2)

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pejabat pemberi izin mengeluarkan persetujuanperubahan, dan persetujuan perubahan dimaksudmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, IzinPerluasan dan IUIK setelah mendapat berita acarapemeriksaan lapangan.

Pasal 20

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan persetujuanperubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal

diterbitkannya persetujuan perubahan wajib mendaftarkanperusahaannya dalam ke instansi penerbit ijin sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.


13/33

-13-

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan

IUI, Izin Perluasan, IUIK Hilang atau Rusak

Pasal 21

(1)

Dalam hal IUI, Izin Perluasan atau IUIK hilang atau rusaktidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapatmengajukan permohonan penggantian kepada Bupati ataupejabat yang ditunjuk.

(2)

Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau IUIK yang

telah hilang dan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau IUIK bagi

yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau IUIK

perusahaan industri yang bersangkutan telah hilang.

(3)

Berdasarkan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasanatau IUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima dantelah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2), pejabat pemberi Izin mengeluarkan IUI, Izin Perluasanatau IUIK sebagai pengganti yang hilang atau rusak setelah

mendapat berita acara pemeriksaan lapangan.

Bagian KesembilanSistem Informasi Industri

Pasal 22

(1)

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasanwajib menyampaikan Sistem Informasi Industri secaraberkala kepada Bupati melalui dinas terkait mengenai

kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:

a.

6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutanselambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli; dan

b.

1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

(2)

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUIK wajibmenyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melaluidinas terkait setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 23

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan atau IUIK yang dimiliki,

Perusahaan Industri wajib:a.

melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaranterhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yangdilakukannya dengan melaksanakan dokumen lingkungan;


14/33

-14-

danb.

melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan

keselamatan alat, Bahan Baku dan bahan penolong, proses,hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerjasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III...

BAB IIIKAWASAN INDUSTRI

Bagian KesatuIUKI

Pasal 24

(1)

Pemberian Ijin pengelolaan Kawasan Industri dan Kawasan

Industri tertentu harus memiliki rekomendasi dari tim teknis.(2)

Penentuan Kawasan Industri dilakukan oleh tim penetapan

kawasan industri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Persyaratan Ijin Kawasan Industri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan tentang Kawasan Industri.

(4)

Perusahaan pengelola Kawasan Industri yang telah memilikiIjin Usaha Kawasan Industri setiap 10 (sepuluh) tahun,diharuskan mengajukan her registrasi selambat lambatnya90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhirkepada SKPD yang membidangi perizinan setelah memenuhi

persyaratan dan pembuatan berita acara pemeriksaanlapangan dari instansi teknis.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUKI danpenggantian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

SIUPPasal 26

(1)

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usahaperdagangan barang dan jasa yang berkedudukan atauberdomisili di Daerah wajib memiliki SIUP.

(2)

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memperolehSIUP adalah:

a.

pedagang keliling;

b.

asongan;

c.

pedagang kaki lima;

d.

perusahaan yang telah memperoleh IUTM;

e.

perusahaan yang telah memperoleh IUPP; dan

f.

perusahaan yang telah memperoleh IUPPT;


15/33

-15-

(3)

Dalam hal perusahaan belum memperoleh IUTM, IUPP, danIUPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e,

dan huruf f, harus mengajukan permohanan kepada SKPD yang membidangi perizinan.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUTM, IUPP dan

IUPPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27...

Pasal 27

SIUP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai

tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui kembali selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya

berakhir.

Pasal 28

(1)

Bagi perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabilamelakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, wajibmengajukan perubahan SIUP.

(2)

Setiap perusahaan yang SIUP-nya hilang/rusak dapatmengajukan penggantian.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP diatur

dengan Peraturan Bupati.

BagianKetigaTDP

Pasal 30

(1)

Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUI dan/atauSIUP, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke SKPD yangmembidangi perizinan.

(2)

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telahdidaftarkan dalam daftar perusahaan akan memperoleh TDP.

Pasal 31

(1)

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungmulai tanggal diterbitkannya dan wajib diperpanjang kembalipaling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masaberlakunya berakhir.

(2)

Perusahaan yang memiliki TDP wajib memasangnyaditempatyang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.

(3)

Nomor TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibdicantumkan pada Papan Nama dan dokumen-dokumen

perusahaan yang dipergunakan untuk kepentinganusahanya.


16/33

-16-

Pasal 32

(1)

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yangmenjual sahamnya melalui Pasar Modal ,wajib mendaftarkankepada Dinas, untuk memperoleh TDP Perusahaan Terbatas

Terbuka (PT.Tbk).

(2) Perusahaan...

(2)

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabilaterjadi perubahan Anggaran Dasar, wajib melaporkan kepada

Dinas dengan menyebutkan alasan-alasannya untukdiberikan Tanda Daftar Perusahaan atau Perusahaan

Terbatas Terbuka yang baru.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan TDP diaturdengan Peraturan Bupati

Bagian KeempatTanda Daftar Gudang

Pasal 35

(1)

Setiap badan usaha atau perorangan yang memilikidan/atau mempergunakan Gudang wajib memiiki TDG dariDinas.

(2)

TDG diberikan kepada badan usaha atau perorangan yangtelah memiliki SIUP dan TDP.

Pasal 36

(1)

Gudang yang wajib didaftarkan ialah ruangan yangdipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan.

(2)

Setiap perusahaan usaha pergudangan wajibmenyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan kegudang tersebut.

Pasal 37

(1)

Perusahaan atau perorangan yang melakukan penyimpananbarang tertentu dalam gudang yang melebihi jangka waktu3 (tiga) bulan dalam kondisi normal wajib melaporkan kepada

Dinas.(2)

Untuk dapat melakukan penyimpanan digudang melebihikebutuhan dari 3 (tiga) bulan, pemilik gudang wajib memilikiSurat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Dinas.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan TDG adalah gudang-gudang yang berada pada pelabuhan yang dikuasi olehpenguasa pelabuhan, kawasan berikat, gudang yang melekat


17/33

-17-

dengan usaha perindustriannya.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk penerbitan

TDG, perubahan dan penggantian TDG diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima...Bagian Kelima

STPW

Pasal 39

(1)

Setiap perusahaan atau perorangan yang menerimaWaralaba wajib mendaftarkan Perjanjian Waralaba, guna

memperoleh STPW.

(2) Ketantuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitanSTPW diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perizinan Ekspor dan Impor

Pasal 40

(1)

Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya ekspor dapat

dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang telahmemiliki:

a.

IUI;

b.

SIUP; atau

c.

TDP.

(2)

Bagi setiap perusahaan Industri dan Perdagangan yangmelakukan kegiatan ekspor barang yang diperlakukan secarakhusus dapat memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) gunamendapatkan fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif

bea masuk yang diberikan suatu Negara terhadap barangekspor Indonesia sesuai perjanjian Internasional.(dimasukkan dalam penjelasan : barang yang diperlakukansecara khusus adalah barang yang tata niaga eksposnyadiatur dalam peraturan perundang-undangan)

(3)

SKA diterbitkan oleh dinas yang ditunjuk sebagai InstansiPenerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan atas nama Menteri.

(4)

SKA ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atas namamenteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5)

Kegiatan perdagangan luar negeri khususnya impor dapatdilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang telahmemiliki;

a.

IUI;

b.

SIUP; atau

c.

TDP.


18/33

-18-

(6)

Bagi setiap perusahaan Industri dan Perdagangan yangmelakukan kegiatan impor yang diperlakukan secara khusus

dapat memperoleh Angka Pengenal Impor Umum dan AngkaPengenal Impor Produsen.

(7)

Untuk mendapatkan Angka Pengenal Impor Umum dan

Angka Pengenal Impor Produsen, perusahaan Industri danPerdagangan harus mendapatkan berita acara pemeriksaanlapangan dari Dinas.

(8) Penandatanganan...

(8)

Penandatangan Angka Pengenal Impor Umum dan Angka

Pengenal Impor Produsen diterbitkan oleh skpd pada provinsi yang membidangi perdagangan dan perindustrian.

Bagian KetujuhPromosi Dagang

Pasal 41

(1)

Untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasaproduksi dalam negeri, Pemerintah Daerah berkewajibanmemperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara:a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri

dan/atau diluar negeri;danb.

berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeridan/atau di luar negeri.

(2)

Promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:a.

pamerang dagang; dan

b.

misi dagang

(3)

Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:a.

pameran dagang internasional;b.

pameran dagang nasional; atauc.

pameran dagang lokal.

(4)

Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri oleh

Pemerintah Daerah dilakukan berkoordinasi denganperwakilan republik Indonesia di luar negeri di negara terkait.

Pasal 42

(1)

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/ataukemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selainpemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:a.

penyelenggara promosi dagang nasional; danb.

peserta lembaga selain pemerintah dan/atau PemerintahDaerah dan pelaku usaha nasional.

(3) Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukanpameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas

unggulan nasional.


19/33


20/33

-20-

i.

keamanan dan keselamatan alat proses, hasil produksi,penyimpanan,dan pengangkutan.

(4)

Setiap perusahaan yang tercantum pada Pasal 5 dan telahmemenuhi persyaratan perijinan diwajibkan memasang

papan nama perusahaan.. (5)

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 45...

Pasal 45

(1)

Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perdagangandilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidangpelayanan perizinan.

(2)

Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perdagangandilaksanakan oleh Dinas.

(3)

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi denganinstansi terkait.

BAB VSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

(1)

Setiap perusahaan yang tidak memiliki IUI, IUIK, IUKI, SIUP,IUPP, IUPPT, STPW, TDG, dan TDP dikenakan sanksi

administrasi.

(2)

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain:a.

peringatan tertulis;b.

pembekuan sementara;c.

pencabutan;d. penyegelan;

e.

penutupan sementara; atauf.

penutupan tempat usaha.

BAB VIKETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaranketentuan dalam PeraturanDaerah ini sebagaimanadimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorangmengenai adanya tindak pidana atas pelanggaranperaturan daerah;


21/33

-21-

b.

melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempatkejadian;

c.

menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;

d.

melakukan penyitaan benda atau surat;

e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;f.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;

g. mendatangkan...

g.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.

melakukan penghentian penyidikan setelah penyidikmendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup buktiatau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindakpidanadanselanjutnya melalui penyidikmemberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarganya;i.

melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikanhasil penyidikannya kepada penuntut umum melaluipenyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

hukum acara pidana.

BAB VIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 48

(1)

Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataudenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalahpelanggaran.

BABVIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1)

Bagi perusahaan industri dan perdagangan yang telahmemperoleh IUI, Izin Perluasan, IUIK, IUKI, SIUP, IUPP,

IUPPT, STPW, TDG serta TDP sebelum ditetapkan PeraturanDaerah ini apabila masa berlakunya belum mencapai 5 (lima)tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya, dinyatakanmasih berlaku dan wajib untuk diperbaharui kembali palinglambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum masa berlakunyaberakhir.

(2)

Bagi perusahaan industri dan perdagangan yang telah


22/33

-22-

memperoleh IUI, Izin Perluasan, IUIK, IUKI, SIUP, IUPP,IUPPT, STPW, TDG serta TDP sebelum ditetapkan Peraturan

Daerah ini apabila masa berlakunya telah melebihi dari 5(lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya,dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan wajib diperbaharui

paling lambat 180 (seratus delapanpuluh) hari kerja sesuaidengan Peraturan Daerah.

BAB IX...

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengaturan, Pembinaan

dan Pengendalian Industri dan Perdagangan dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di TigaraksaPada tanggal 29 September 2014

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di TigaraksaPada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN TANGERANG,

ttd

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 11


23/33

-23-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

I. UMUM

Pembangunan Daerah harus memberi manfaat sebesar-besarnya

untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil

dan makmur yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi

ekonomi. Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan

kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh

nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan,

kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional.

Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan

struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan

pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan

liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan

berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang

paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi

lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri

memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang

tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan

memperhatikan prinsip- prinsip tata kelola yang baik. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa

konsekuensi pergeseran peran dan misi, Pemerintah Kabupaten Tangerang

dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidangpembangunan Industri. Penyempurnaan Undang-Undang 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian berpengaruh terhadap pembanguna daerah

Kabupaten Tangerang sehingga Pemerintah daerah harus mampu

menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan


24/33

-24-

strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh,

berkembang, dan kemajuan Industri di Kabupaten Tangerang.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan

perekonomian Daerah yang memberikan daya dukung dalammeningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan

Ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, sertamemperkuat daya

saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan di

Kabupaten Tangerang sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya

terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi

Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam

negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas

perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan

kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi

pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan

negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang 7 Tahun

2014 tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup

pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar

Negeri, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, pelindungan dan

pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro,

kecil, dan menengah,pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan

Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang

pemerintah daerah di bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)


25/33

-25-

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah Persetujuanprinsip yang diberikan kepada perusahaan industri untukmelakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan,pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang

diperlukan Persetujuan prinsip berlaku paling lama 1 (satu) tahundan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


26/33

-26-

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


27/33

-27-

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


28/33

-28-

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas


29/33

-29-

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelasPasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)adalah dokumen yang diisi oleh eksportir dengan lengkap, jelas


30/33

-30-

dan benar, diketik dalam bahasa Inggris sesuai tala cara yangberlaku mengenai ketentuan asal barang kemudian

diterbitkan oleh Instansi penerbit yang ditunjuk/ditetapkan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Angka Pengenal Impor adalahdokumen atau tanda pengenaI yang menyatakan bahwa badanusaha yang memilikinya mempunyai hak/wewenang untukmengimpor barang

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)


31/33

-31-

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.


32/33


33/33

-33-

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1114

perda 11-2014 perindustrian perdagangan

Documents