Perbandingan Hukum BendaFiled under: Perdata fajarhukum @ 6:51 amNama : Fajar CahyantoNPM : 0906558155Judul Tugas : Perbandingan Hukum BendaMata Kuliah : Perbandingan Hukum PerdataPENGERTIAN BENDAIndonesiaPasal 499 KUHPer menyatakan Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Cakupannya sangat luas, oleh karena di samping istilah benda (zaak), di dalamnya terdapat istilah barang (goed) dan hak (recht). Namun berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUHPer tidak secara konsekuen membedakannya karena seringkali mecampuradukkan kedua pengertian tersebut .BelandaKUH Perdata Belanda yang baru (Nieuw Burgerlijk Wetboek, Dutch Civil Code DCC) membedakan antara Goed (barang) dan Zaak (benda).Article 3:1 Definition of property as a legal objectProperty (or assets) comprises of all things and all other property rights.Article 3:2 Definition thingsThings are tangible objects that can be controlled by humans.Dihubungkan dengan ajaran Ny. Frieda Husni Hasbullah, dapat diketahui bahwa property diterjemahkan sebagai goed dan things diterjemahkan sebagai zaak. Menurut DCC goed mempunyai pengertian yang lebih luas dari istilah zaak (benda) sebab barang adalah semua benda dan semua harta kekayaan, sedangkan benda adalah semata-mata objek yang berwujud (tangible) yang dapat dikuasai manusia .Anglo-SaxonAmerika Serikat tidak menunjukkan apa yang dimaksud dengan property, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :The term property is extraordinarily difficult to define. The ordinary person defines property as things that are owned by people. However, the law defines property as rights among people that concern things.Menurut penjelasan tersebut, property adalah hak seseorang terhadap suatu barang.PEMBEDAAN BENDA DAN DAMPAKNYAIndonesiaTerdapat beberapa pembedaan, pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak merupakan yang terpenting karena berkaitan erat dengan kriteria pembedaaannya atau cara membedakannya dan manfaat atau pengertian pembedaan tersebut . Pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan empat hal yaitu penguasaan, penyerahan, daluwarsa dan pembebanan. Hal ini penting misalnya mengenai kedudukan berkuasa untuk benda bergerak Pasal 1977 KUHPer menentukan bahwa bezit merupakan titel yang sempurna, namun tidak untuk benda tidak bergerak (orang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu pemilik benda tersebut). Hal ini juga memengaruhi tentang penyerahan, bahwa menurut Pasal 612 KUHPer untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPer, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPer antara lain membukukannya dalam register . Adapun mengenai penyerahan piutang tak berwujud diatur berdasarkan Pasal 613 KUHPer.BelandaPembedaan mengenai benda bergerak dan tidak bergerak juga dikenal dalam DCC:Article 3:3 Immovable and movable- 1. Immovable are the land, the not yet mined minerals, the plants connected with the land, and the buildings and constructions permanently attached to the land, either directly or through a connection with other buildings or constructions.-2. Movable are all things that are not immovable.Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi mengenai hal misalnya penyerahaan (transfer):Article 3:89 Formal delivery of immovable property- 1. The formal delivery, required for the transfer of immovable property, is performed by drawing up a notarial deed of transfer for this purpose between the parties, followed by its registration in the public registers for immovable property. Both, the acquiring party and the alienator, may hand over the notarial deed of transfer to the keeper of these public registers for registration.- 2. The notarial deed of transfer must accurately mention the legal basis for the transfer; secondary conditions which do not concern the transfer itself, do not have to be recorded in the this deed.- 3. When at the occasion of the drawing up of the notarial deed of transfer a person acts as a representative of one of the parties, the authorisation for representation (procuration) must be laid down accurately in the notarial deed of transfer.- 4. The rules of the present Article apply accordingly to a formal delivery which is required for the transfer of other registered property than immovable property [like registered ships and aircraft].Article 3:90 Formal delivery of movable property- 1. The formal delivery, necessary for the transfer of non-registered movable things that at that moment are in the possession of the alienator, is performed by transferring the possession of that thing to the acquiring party [by enabling him to exercise the same actual control over the thing as the alienator could; see Article 3:118].- 2. When the alienator remains exercising the actual control over the movable thing after it has been delivered formally, the formal delivery shall only have effect against third parties with an already existing real property right in that movable thing as from the moment on which that thing has come in the actual power of the acquiring party, unless the proprietor of the already existing real property right has agreed with the alienation.Menurut ketentuan ini, terhadap immovable property selalu diperlukan formal transfer menggunakan notarial deed untuk kemudian dilakukan pendaftaran (to be registered). Sementara untuk movable property hanya diperlukan dalam keadaan tertentu, misalnya untuk memberikan kepemilikan yang kuat (strong possesion) dalam kasus-kasus yang rawan sengketa seperti constitutum possesorium (perpindahan hak milik ke tangan kreditur sementara barang masih di tangan debitur).Strong possession can at least be transferred by delivery of documents representing the goods (but only insofar as the isuing party is in possession of thegoods; good faith possession of the goods has priority over good faith possession of the documents); Dutch NBW art. 3:90, 2: delivery constituto possessorio by a mere detentor is not possible. No protection against older rights as long as the things are in the hands of a party who has to detain them for another party than the acquirer (whether in ownership or in a more limited way); a constitutum possessorium is not sufficient .Anglo-SaxonMengenai pembedaan kategori benda, dapat dilihat keterangan dari Matthias E. Storme sebagai berikut :As an object of property law, one can distinguish basically three categories:- immovable property, i.e. (ownership of) land and property rights in land (other than ownership) (in English law this covers realty and chattels real);- movable material things (in English law chattels in possession, usually just named chattels s.s.) and property rights in movable material things. The relevant rules basically apply also to animals and sometimes to natural forces which can be appropriated (e.g. electricity) (in thius sense eg art. 713 Swiss ZGB).- movable immaterial or incorporeal things, i.e. non-proprietary patrimonial rights (e.g. claims, intellectual property rights) seen as an asset or object of property (choses in action) (see further V, also on the possibility to incorporate such rights into a negotiable instrument).Some systems classify immaterial things also as movable or immovable. The latter is rare, except as to property rights on immovable material things. Movables then consist of movable material things and of incorporeal things. Similarly, Anglo-American law qualifies both chattels (choses in possession) and choses in action as personal property or chattels s.l.Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hukum Anglo-Amerika immaterial things dimasukkan sebagai salah satu dari movable atau immovable. Hingga akhirnya di sana hanya dikenal 2, yaitu chattels (in possesion) dan realty (atau chattel real, namun untuk menghindari kebingungan digunakan istilah realty). Menurut kamus Merriam-Webster, chattel sendiri berarti an item of tangible movable or immovable property except real estate and things (as buildings) connected with real property. Jadi selain realty dan yang berkaitan dengannya (misal: gedung), merupakan sebuah chattel.PEROLEHAN HAK KEBENDAANIndonesiaPasal 584 mengenai cara memperoleh hak miliki menyebutkan:Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.BelandaDi Belanda, cara perolehan dan kehilangan hak kebendaan diatur sebagai berikut:Article 3:80 Acquisition under universal or particular title and loss of property rights- 1. A person may acquire property under universal title or under particular title.- 2. Property is acquired under universal title through inheritance by succession [acquisition of a share in the entire estate of a deceased person], through marriage in a community of property [intermixture of the two private estates of the spouses that have become one joint estate], through a merger of two or more legal persons as meant in Article 2:309 of the Civil Code [the estates of the involved legal persons are put together to form the new property of one (new) legal person], through a split up of a legal person as meant in Article 2:334a of the Civil Code [a legal person is split off of another legal person and acquires a proportional part of his estate] and through the approval of a transfer plan as referred to in Articles 3:159l, 3159p and 3:159 of the Financial Supervision Act.- 3. A person acquires property under particular title through a transfer, a prescription, an expropriation (compulsory purchase) or through any other way provided by law in order to acquire specific types of property rights.- 4. A person may lose property in the ways set for this purpose by law for each type of property.Anglo-SaxonMenurut Munir Fuady, cara-cara memperoleh hak milik dalam hukum Amerika Serikat adalah sebagai berikut : Pengejaran dan penangkapan binatang buas. Mendapatkan barang hilang. Karena hak milik orang lain yang dikuasai setelah melewati jangka waktu daluarsa (adverse possision). Karena transaksi oleh pemilik dengan penerima barang. Karena percampuran benda dengan benda orang lain (confussion). Karena bertambahnya kuantitas benda (accession).PEMBEBANANIndonesiaBerikut adalah jaminan kebendaan yang dikenal di Indonesia:1. Gadai: (Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 KUHPer) Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. (Pasal 1150 KUHPer)2. Fidusia: (UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahaannya dilakukan secara constitutum possessorium, artunya penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda- benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada di tangan debitur . Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia, objek fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.3. Hipotik: (Pasal 1162 s.d. 1232 KUHPer) Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. (Pasal 1162 KUHPer) Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah UUHT) maka hipotik atas tanah dan segala benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu menjadi tidak belaku lagi . Hipotik atas Kapal, berdasarkan Pasal 1162 s.d. 1232 KUHPer juncto Pasal 315 s.d 315e KUHD juncto UU 21 tahun 1992 tentang Pelayaran juncto PP No. 51 tahun 2002 tentang Perkapalan, di mana pemanfaatan atas kapal tersebut tetap berada pada debitor atau pihak ketiga pemiliknya . Hipotik atau Chattel Mortgage atas pesawat udara dan helikopter, yang dibebankan pada pesawat udara atau helikopter berdasarkan suatu Surat Keterangan Pendaftaran Hipotik/Chattel Mortgage yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yang didasarkan pada Akta Hipotik/Chattel Mortgage yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris, berdasarkan Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUHPer juncto UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun berdasarkan Chicago Convention 1994 yang diratifikasi oleh Geneva Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft 1948 (Traktat Internasional tentang Pesawat Udara), di mana pemanfaatan atas pesawat udara atau helikopter tersebut tetap berada pada Debitor atau pihak ketiga pemiliknya .4. Hak Tanggungan (Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah UUHT) Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang yang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. (pasal 1 angka 1 UUHT)BelandaDi Belanda, mengenai jaminan dikenal 2 hal mengenai jaminan yaitu Pledge dan Mortgage. Berdasarkan Art. 3:227 DCC Pledge dan Mortgage digunakan untuk memberikan pemegangnya (pledgee dan mortgagee) pengembalian atas piutang mendahului kreditur-kreditur lain. Pada Art. 3:227 DCC disebutkan ketika jaminan dibebankan pada immovable property, ia disebut mortgage; ketika dibebankan pada any other property, ia disebut pledge.Perbedaan antara pledge dan mortgage dapat diketahui dari cara pembebanannya:1. Possessory pledge (Art. 3:236 DCC), dilakukan dengan penyerahan barang atau surat berharga pada kekuasaan pledgee.2. Non-Possessory pledge (Art. 3:237 DCC), dilakukan dengan notarial deed dan kemudian diregistrasi.3. Mortgage (Art. 3:260 DCC), dilakukan dengan notarial deed dan kemudian diregistrasi.Anglo-SaxonDalam hukum Amerika Serikat, pada tahun 2011 di negara bagian Idaho dikenal adanya Idaho Code, yang pada Title 45-nya mengatur tentang Liens, Mortgages and Pledges.Menurut Art. 101, Liens dijelaskan sebagai berikut. A lien is a charge imposed in some mode other than by transfer in trust upon spesific property by which it is made security for the performance of an act. Jadi liens ini lebih mirip dengan Gadai di Indonesia atau Possessory Pledge di Belanda.Menurut Art. 901, Mortgage dijelaskan sebagai berikut. Mortgage is a contract excepting a trust deed or transfer in trust by which spesific property is hypothecated for the performance of an act without the necessity if a change of possesion. Jadi, perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan lien adalah ada tidak adanya penyerahan barang. Dalam mortgage, barang tetap dikuasai pemilik asli, sehingga hal ini mirip dengan hipotik, fidusia, atau hak tanggungan di Indonesia; atau di Belanda mirip dengan Non-Possessory Pledge atau Mortgage.Sementara itu, bab 14 mengenai Pledges telah dihapuskan, sehingga di Idaho hanya dikenal Lien dan Mortgage.DAFTAR PUSTAKAFuady, Munir. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata. Jilid 1, Cet. 3. Jakarta: Ind-Hill, 2005.Matthias E. Storme, Property Law in Comparative Perspective,. S.l.: Spring, 2004.SUMBER INTERNETFaiz, Tb. A. Adhi R. Bisakah Diletakkan Sita Jaminan atas Agunan Kredit?.http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da01c7c236d2/bisakah-diletakkan-sita-jaminan-atas-agunan-kredit. Diakses 27 November 2012Sprankling, John G. LexisNexis Capsule Summary: Property Law.http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=law%20of%20property%20united%20states&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lexisnexis.com%2Flawschool%2Fstudy%2Foutlines%2Fword%2Fprop.doc&ei=yYirUOfpMMvjrAeauIAI&usg=AFQjCNH6i9izVD7Q6EvBdpSwlMa5YiDI6g. Diunduh 20 November 2012.