KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR 71 TAHUN 2016
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
Disampaikan Oleh:Dr. Hari Nur Cahya Murni M,Si
Direktur BUMD, BLUD dan BMDDitjen Bina Keuangan Daerah
Jakarta, 19 Oktober 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
LANDASAN HUKUM
1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah2. PP 121/2014 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air3. PP 122/2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum4. Perpres 11/2015 tentang Kementerian Dalam Negeri5. Permendagri 43/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Dalam Negeri
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF
MutuPelayanan
Keterjang-kauan danKeadilan
PemulihanBiaya
EfisiensiPemakaian
Air
Transparansi& Akunta-
bilitas
PerlindunganAir Baku
Pasal 2 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Keterjangkauan:a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok
air minum disesuaikan dengan kemampuanmembayar pelanggan yang berpenghasilan samadengan Upah Minimum Provinsi, serta tidakmelampaui 4% (empat perseratus) daripendapatan masyarakat pelanggan.
b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokokair minum bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya samadengan tarif rendah. Masyarakat BerpenghasilanRendah lebih lanjut diatur dalam Peraturan KepalaDaerah.
Keadilan dicapai melalui:a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang
antar kelompok pelanggan;danb. penerapan tarif progresif dalam rangka
mengupayakan penghematan penggunaan airminum.
Pasal 3 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 4 Permendagri 71/2016
• Mutu Pelayanan dilakukan melaluipenetapan tarif yangmempertimbangkan keseimbangandengan tingkat mutu pelayanan yangditerima oleh pelanggan.
• Efisiensi pemakaian air danperlindungan air baku, dilakukanmelalui pengenaan tarif progresif.
• Tarif progresif diperhitungkan melaluipenetapan blok konsumsi.
• Tarif progresif dikenakan kepadapelanggan yang konsumsinya melebihiStandar Kebutuhan Pokok Air Minum.
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 4 Permendagri 71/2016
1) Pemulihan biaya ditujukan untuk menutupkebutuhan operasional dan pengembanganpelayanan air minum.
2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhanoperasional diperoleh dari hasil perhitungantarif rata-rata minimal sama dengan biayadasar.
3) Pemulihan biaya untuk pengembanganpelayanan air minum diperoleh dari hasilperhitungan tarif rata-rata harus menutupbiaya penuh.
4) Biaya penuh termasuk didalamnya keuntunganyang wajar berdasarkan rasio laba terhadapaktiva sekurang-kurangnya sebesar 10%(sepuluh perseratus).
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
FULL COST RECOVERY
PemulihanBiaya (FCR) = + Pengembangan
Pelayanan AirMimum
TarifRata-Ratamin
TotalPendapatanVolume Air
Terjual= Biaya
Dasar
Biaya Usaha
(Vol.Air terprod. –Vol. Kehilangan Air
Standar)
=
biaya dasar
Kebutuhan Operasional
=tarif rata2minimal
perhitungan tarifrata-rata harusmenutup biaya
penuh termasukdidalamnya
keuntungan yangwajar berdasarkanrasio laba terhadap
aktiva sekurang-kurangnya sebesar
10%)
Biaya Usaha:• Biaya operasi dan
pemeliharaan;• biayadepresiasi/amortisasi;
• biaya bunga pinjaman;• biaya lain; dan/atau
PELANGGAN BLOK KONSUMSIBLOK I BLOK II BLOK …
KELOMPOK I Tarif rendahKELOMPOK II Tarif DasarKELOMPOK III Tarif PenuhKELOMPOKKHUSUS
Tarif Kesepakatan
• Non Komersial Sekurang-kurangnya = tarif dasar• Komersial Sekurang-kurangnya = tarif penuh
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1) Transparansi dan akuntabilitas, diterapkan dalamproses perhitungan dan penetapan tarif.
2) Transparansi dilakukan antara lain dengan:a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan
dengan rencana perhitungan serta penetapantarif; dan
b. menyampaikan informasi yang berkaitandengan rencana perhitungan tarif kepadapelanggan.
3) Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuaiketentuan perundang-undangan.
Pasal 7 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGANKonsumsi pelanggan BUMDAir Minum meliputi:a) konsumsi air minum
untuk memenuhi standarkebutuhan pokok,dikelompokan dalam satublok.
b) konsumsi air minumuntuk pemakaian di atasstandar kebutuhanpokok, dapat dibagidalam beberapa blok.
Pasal 8 & 9Permendagri 71/2016
• Kelompok I : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.
• Kelompok II : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.
• Kelompok III : menampung jenis-jenis pelanggan yangmembayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhanpokok air minum.
• Kelompok Khusus : khusus menampung jenis-jenis pelangganyang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yangdituangkan dalam perjanjian.
PELANGGAN BLOK KONSUMSIBLOK I BLOK II BLOK …
KELOMPOK I Tarif rendahKELOMPOK II Tarif DasarKELOMPOK III Tarif PenuhKELOMPOK KHUSUS Tarif Kesepakatan
• Non Komersial Sekurang-kurangnya = tarif dasar• Komersial Sekurang-kurangnya = tarif penuh
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik airminum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume airterproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periodesatu tahun.
Pasal 13 Permendagri 71/2016
BiayaUsaha
biaya operasidan
pemeliharaan
biayadepresiasi/amortisasi
biaya bungapinjaman
biaya lain
keuntunganyang wajar
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 15 Permendagri 71/2016
• merupakan semua beban operasional mulai darisumber air, produksi sampai dengan distribusi.
Biaya operasi danpemeliharaan
• merupakan semua beban penyusutan terhadap asetyang berbentuk maupun tidak berbentuk.
Biayadepresiasi/amortisasi
• merupakan beban keuangan yang meliputi bunga,biaya komitmen, denda dan beban keuangan lainnyaterkait dengan pinjaman.
Biaya bunga pinjaman
• merupakan biaya tidak terduga yang mendukungoperasional BUMD Air Minum.Biaya lain
• merupakan keuntungan yang dihitung berdasarkanrasio laba terhadap aktiva sekurang-kurangnyasebesar 10% (sepuluh perseratus).
Keuntungan yang wajar
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1) Proyeksi biaya dasar dalam Rp/m3 atau Rp/satuan volume lainnyadihitung atas dasar proyeksi biaya usaha dibagi dengan proyeksivolume air terproduksi dikurangi proyeksi volume kehilangan airstandar pada tahun proyeksi.
2) Proyeksi biaya usaha air minum dihitung berdasarkan data historisdengan memperhatikan proyeksi tingkat harga, proyeksi tingkatinflasi, efisiensi biaya, rencana tingkat produksi, dan rencanainvestasi beserta rencana sumber pendanaannya.
3) Proyeksi volume air terproduksi dihitung berdasarkan datahistoris, dengan memperhatikan rencana tingkat produksi,distribusi dan pengembangan pelayanan.
4) Proyeksi volume kehilangan air standar dihitung berdasarkanproyeksi volume air terproduksi dikalikan standar prosentasesesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
• BUMD Air Minum mengenakan beban tetap bulanan kepadasetiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurangdari volume pemakaian air minimum.
• Volume pemakaian air minimum ditetapkan oleh DireksiBUMD Air Minum.
• Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian airminimum dikali tarif yang berlaku untuk pelangganbersangkutan.
Pasal 21 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:– menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;– menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;– menghitung tarif penuh; dan– menetapkan tarif kesepakatan.
2) Perhitungan tarif dilakukan dengan mengacu pada formulaperhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
3) Besarnya subsidi dapat bervariasi antar kelompokpelanggan.
Pasal 24 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELANGGAN BLOK KONSUMSI
BLOK I BLOK II BLOK …
KELOMPOK I Tarif rendah
KELOMPOK II Tarif Dasar
KELOMPOK III Tarif Penuh
KELOMPOK KHUSUS• Non Komersial• Komersial
Tarif Kesepakatan
KELOMPOK PELANGGANKELOMPOK I Rumah Tangga MBR, Tempat Ibadah dllKELOMPOK II Rumah tanggaKELOMPOK III - Pabrik, industri, MallKELOMPOK KHUSUS
Non Komersial - Rumah susun yang dikelola pemerintah, Antar PDAM dan atau daerahKomersial - Apartemen & Mall, Pelabuhan, Bandara, Yang bersifat kesepakatan yang dijual
kembali
Pasal 22 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemrosesan Data
- Pendapatan Usaha* Harga Air
- Beban Usaha- Vol air terjual- Vol Poduksi Air
1. Laporan Teknik (OperasionalSPAM)
- Produksi & Distribusi2. Neraca3. Laba/(Rugi)4. Ikhtisar Rekening Air5. SK Tarif Air Minum - Eksisting
DATA AWAL
Identifikasi jenis pelanggantiap sub kelompokpelanggan
INPUT DATA
Kelompok I
Kelompok II
Kelompok III
Kelompok Khusus
Asumsi Perhitungan untukProyeksi keuangan
A
CC
D
EE
FF
BB
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Proses Proyeksi dan Simulasi
Tarif Rendah
- Proyeksi Jumlah Pelanggan- Rata2 Pemakaian Air
- Proyeksi Beban Usaha- Volume Poduksi Air- Kehilangan Air Standar
Proyeksi Pendapatan Harga AirTarif Dasar
Tarif Penuh
Tarif Kesepakatan
Simulasi
Volume Penjualan Air
Full Cost Recovery (FCR)
Cek UlangTidak Ya
* Biaya Dasar* Biaya Rendah* Biaya Penuh UMP/K
A
CC
D
EE
FF
BB
GG
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Proses Sosialisasi & Pengesahan Tarif
Konsultasi Dewan Pengawas
Konsultasi Publik
SK Tentang Struktur &Besaran Tarif
Persetujuan Kepala Daerah
Setuju
Persetujuan terhadapUsulan Tarif & Subsidi
GG
Ya
Tidak
MenteriDalamNegeri
Usulan SUBSIDI
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Juli Agustus
September Oktober November Desember
1. Usulan Subsidi (jika ada)2. Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan
kepada Dewan Pengawas/Komisaris.3. Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif paling lambat minggu pertama
bulan Agustus.4. Konsultasi Publik mulai Minggu kedua bulan Agustus5. Hasil konsultasi publik dibahas bersama dengan dewan pengawas dan selanjutkan rancangan tarif
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dewan pengawas/komisaris paling lambatminggu pertama bulan Oktober,
6. untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu keempat bulan November.7. Penetapan Tarif Air Minum dan besaran subsidi disampaikan kepada Menteri8. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan tariff kesepakatan kepada Direksi9. Penetapan tariff kesepakatan oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan
Pengawas/Komisaris.
M1 M2 M1 M4M1
2
34 5
6
2bulan 2 bulan
1 bulan
Pasal 25 Permendagri 71/2016
JuniMei
M1
1
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAMdengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),Direksi wajib:a. menyusun rencana jangka panjang perusahaan (coorporateplan); dan
b. rencana kerja dan anggaran BUMD Air Minum.
Pasal 28 Permendagri 71/2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
• Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerahmelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyediaan AirMinum secara nasional.
• Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan pembinaan danpengawasan terhadap Penyediaan Air Minum di diwilayahnya.
Pasal 29 Permendagri 71/2016