PERANAN PALANG MERAH INDONESIA DAN PERTAHANAN SIPIL DA L A M P E R L I N D UN G A N KORBAN PERANG

P A N I T P E N E R A P A N D A N

I A T E T A P P E N E L I T I A N H U K U M

H U M A N I T A I R

PERANAN PALANG MERAH INDONESIA DAN PERTAHANAN SIPIL DA LAM PERL I NDUNGAN KORBAN PERANG

No. KLAS : I h

No. INDUK s . . TG. TERIMA : . . H ADI AH/BELI: pD A R I : .

P A N I T I A T E T A PP E N E R A P A N D A N P E N E L I T I A N H U K U M

H U M A N I T A I R

PKNGANTAR

Panitia TPersiapan Pembentukan Badan Tetap Pbnerapan dan Pengembrjigan Ilukuin Ilumaniter yang telah dibentuk oleh Menteri "Kehakiman d&i&m rangka penyebarluasan Konvensi Jenewa 12 Agustus 194-9 telah menugaskan kepa-'a Kelorapok III Panitia Persiapan tersebut untuk raenyusun sebuah naskah dsngan judul

PERANM PALANG MERAH INDONESIA DAN PERTAHANAN SIPIL DALAl'I PERLINDUNGAN KORBAN FERANG

Keanggotaan Kelompok III terdiri atas unsur-unsur Pusat Cadangan Nasional Hankam, Depnrtemen Dalan Negeri, Departemen Kesehatan dan Palang Merah Indonesia.

Bahan utama yang dipergunakan oleh Kelompok dalam menyusun naskah ini adalah

1. Konvensi-konvensi Jenewa tahun 194-9 mengenai perlidungan korban parang, oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH, LL.M

2. International Red Cross Handbook, Eleventh Edition 1971, aikeluarkan oleh International Committee of the Red Cross dan League of Red Cross Societies, Geneva

PERANAN PALANG MERAH INDONESIA DAN PKRTAHANAN SIPIL DALAIvl PERLINDUNGAN KOREAN PERANG

i •

I, PENDAHULUAN

1 . Pengembangan persenjataan menyebabkan meningkatnya jurnlah korban dan luasnyapenderitaan ap- .L?. terjadi suatu peperangan. Orang bahkan tidak dapat membayangkan akibat penggunaan senjata nuklear dal am suatu perang nonkon- vensional. • *Sejak lama manusia mencari cara untuk meringankan dan membatasi penderitaan manusia yang tertimpa akibat perang. Kemajuan besar tercapai dengan ber- hasil disetujuinya suatu perjanjian internasional berupa Konvensi Jenewa

X

Pertama pada tahun 1864. Konvensi pertama itu pada polcoknya berisi per- baikan keadaan anggota An gk a tan Bersenjata yang luka dan sakit di darat. Konvensi pertama disusul oleh konvensi ke dua, ke tiga dan ke empat yang masing-masing berisi perlindungan korban dalam peperangan di laut, perlin- dungan tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil.Ke empat konvensi itu pada tanggal 12 Agustus 1949 diperbaharui dan mulai saat itu kalau orang menyebut Konvensi Jenewa maka yang dimakSud adalali Konvensi tahun 1949 ini •

a. Konvensi Jenewa I tentang perbaikan keadaan anggota Angkatan Bersenjata yang luka Cr~ . jokit di darat.

b » Konvensi Jenewa II tentang perbaikan keadaan anggota Angi&atan Bersenjata- yang luka dan sakit serta korban karam di laut.

c. Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang.d. Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil dalam waktu perar^

f . % ' 'Negara Republik Indonesia telah mehjadi Negara Pihak pada Konvensi-KonvensiJenewa 1949 pada tahun 1958 dan dituangkan dalam Undang-Undang nomor 59/1958.

. . \

2. Perkerabangan terakhir Konvensi Jenewa ialah disetujuinya dua Protokol tambaha- pada tahun 1977 oleh konperensi diplomatik di Jenewa yang dikenal sebagai s

a. Protokol 1 1 Protokol tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.

b. Protokol II : Protokol tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949tentang perlindungan korban sengketa bersenjata non-in- temasional.

/ Ke dua

Ke dua Protokol tambahan ini memperluas perlindungan atas penduduk sipii dan berisi pula i : l.-posal yang mengatur cora berperang ("conduct of war").Hal baru yang tidak terdapat dalam Konvensi Jenewa adalah persoalan "civil defence". Sampai sekarang Indonesia belum menjadi Negara Pihak, walaupun demikian kita perlu memperhntikan Protokol tambahan ini untuk mendapatkan manfaat bagi Pertahanan Sipii (Hansip) kita.

r Sebagai tindak lanjut Konvensi Jenewa lahirlah organisasi Palang Merah yang tugas utamanya mengusahakan terlaksanqnya Konvensi di seluruh dunia.Di Indonesia-pun telah dibentuk organisasi Palang Merah itu.

Dalam n ask ah ini akan dibahas peranan Palang Merah Indonesia (PMl) dan Hansip |dalam perlindungan korban perang dengan pembatasan sebagai berikut s» • *

a. Yang dimaksud dengan perang adalah perang konvensional karena perang non| konvensional sangat sukar diramalkan akibatcya.

b. Yang dibahas hanya Konvensi Jenewa 19-49 dan Protokol tambahannya apabila|perlu. P

3

Pembedaan Penduduk Sir-5 ~ulongan Ten tar a (Kombatan)

6. Dalam suatu peperangan Konvensi Jenewa membedakan dua golongan manusia yaitu•• golongan penduduk sipil dan, golongan tentara atau kombatan.# .Yang dimaksud dengan penduduk sipil ialah penduduk yang tidak bersenjata dan tidak terlibat langsung dalam peperangan atau tidak memberikan perlawanan langsung. Menurut pasal 13 Konvensi IV (selan jutnya penyebutan pasal dalam Konvensi dilakukan dengan cara s pasal 13-IV, dan seterusnya) penduduk sipiladalah seluruh rakyat ncgara yang sedang berperang itu tanpa membedakan suku,

• • .

kebangsaan, agama atau pandangan politik. Golongan ini harus dihormati dan dilindungi, terutama orang-orang yang melaksanokan pemberian pertolongan dan menggunakan tanda pengenal yang diakui seperti misalnya palong merah atas dasar putih selaku tan da yang telah disahkan oleh Konvensi Jenewa 1949*

» ,7. Golongan Kombatan meliputi orang-orang yang disebut dalam pasal 13-1, pasal

13-H dan pasal 4”HJ> an tor a lain si V ' ' r '

a. Anggota tentera termasuk milisi dan sukarelawan yang menjadi bagian tentarsitu. • ‘ • .

b. Anggota milisi dan sukarelawan lain, termasuk’anggota gerakan perlawanan yang terorganisasikan dan beroparasi di dalam atau di luar wilayah mereka, walaupun wilayali itu diduduki lawan, asal mereka itu memenuhi syarat-syai-ai

’ ' l) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.2) Menggunakan tan da pengenal tetap yang dapat dikenal' dari jauh.3) Membav/a senjata secara terang-terangan•4) Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

c. Penduduk wilayali yang belum diduduki yang secara spontan dan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan musuh yang menyerbu dan tidak sempat membentuk kesatuan yang teratur, asal mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang^

\. •

Tentang keharusan v ’ senjata secara terang-terangan ini ditegaskan lagi dalam pasal 43 d. . v »-*rotokol I. , 1Golongan kombatan inilah yang melaksanakan perang, tetapi kalau mereka sudah tidak mampu lagi njemberi perlawanan karena luka, sakit atau telah meletakkan senjatanya, maka mereka harus dilindungi dan apabila tertangkap oleh lawannya menjadi tawanan perang yang perlindungannya dijamin oleh Konvensi III.

0

8. Orang-Orang yang tidak termasuk ke dua golongan tersebut di atas tidak dilindungi oleh Konvensi. Sebagai contoh dapat dikemukakan orahg sipil yang

/ tidak

. tidak menggunakan tanda pengenal dan tidak membawa senjata secara terang- terangan tetapi melakukan penyerangan sekonyong-konyong. Contoh lain, kejadian seperti di atas tetapi ia menggunakan tanda pengenal resmi misalnya

.. palang merah. Penyalah gunaan tanda pengenal semacam ini termasuk pelang- garan (breach) atas Konvensi• •Termasuk orang yang tidak dilindungi pula ialah anggota ten tar a sewaan atau mercenaries (par rolokol I)«

Perlindungan Kepada Tugas-Tugas SipilI •

9. Penduduk sipil yang bertindak memberi pertolongan atau bantuan kepada korban perang dilindungi oleh Konvensi dan diperkuat oleh ketentuan-ketentuan dal am Protokol I.Pasal 18-1 antara lain menentukan bahwa penguasa militer harus mengizinkan penduduk dan badan-badan kemanusiaan yang atas kemauan sendiri (spontaneously) mengumpulkan dan merawat korban yang luka dan sakit ataupun yang telah me- ninggal tanpa memandang kebangsaannya. ’Tindakan merawat orang "luka, walau- pun yang ditolong itu musuh, tidak boleh dianggap sebagai tindak permusuhan. Pasal 21-11 mengatur hal serupa tentang pertolongan di laut.Pasal 75-11 mengatur bantuan yang dapat diberikan oleh Badan Kemanusiaan, termasuk Palang Merah, dalam penyampaian surat-menyurat oleh para tawanan perang.Pasal 125rHI mi. ikan, dengan persetujuan negara penawan, pemberianbingkisan atau relief kepada para tawanan perang oleh Badan Kemanusiaan.Pasal 63-IV menyatakan apabila tidak ada alas an yang mutlak, Palang'Merah dan Badan Kemanusiaan sebangsanya harus diperbolehkan meneruskan kegiatan keraanusiaannya di daerah pendudukan.

III. GKRAKAN PALANG HidlAH •\ '

Seiarah Singkat ' •

10. Sejarah gerakan Palang Merah dimulai pada taliun 1859 ketika seorang warga- negara Swis, Henry Dunant, di desa Solferino menyaksikan akibat pertempuran an tar a tentara kerajaan Perancis dan Sardinia melawan tentara kerajaan Austri Regu-Hegu kesehatan tentara ke dua belah pihak tidak mampu memberikan pertolongan yang baik kepada korban sebanyak 4.0.000 orang karena kekurangan tenaga.Pengalaman itu dituangkannya dalam buku "kenang-kenangan dari Solferino1’. Dalam.buku itu dilukiskannya secara jelas dan mencekam betapa besar

/ penderitaan

5

penderitaan para prajurit yang terluka dan ia menandaskan bahwa tidak ada tentara yang akan iiiampu menyiapkan bagian kesehatannya yang culcup untuk member! pertolongan pada kc^rban pertempuran yarig demlkian besar- jumlahnya.Ia mengemukakan gagasan agar semua negara membentuk organisasi sukarelawan yang diwaktu damai dilatih, sehlngga apabila negaranya terlibat dalam pe- perangan me.reka dapat membantu bagian ke’sehatan tentara dalam merawat prajurit yang luka. Di samping itu perlu perjanjian antar negara yang men- jamin keselama' . .a 'sukarelauan tersebut pada waktu mereka melaksanakan tugasnya.Pada tahun 1863 suatu komite terdiri atas lima orang termasulc Henry Dunant berhasil meyakinkan utusan 16 negara untuk membentuk di masing-masing negar£ nya organisasi yang dicita-citakan oleh Henry Dunant itu, yang kemudian men-] jadi Perhimpunan Palang Merah Nasional.Pada tahun berikutnya 1864 atas prakarsa Komite* Lima itu pula tercapailah perjanjian internasional berupa Konvensi Jenewa pertama.Komite Lima kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah, sedang perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional pada tahun 1919 membentuk suatu federasi dan dikenal sebagai Liga Perhimpunan-Perhimpunan Palang Mere Nasional atau disingkat Liga saja. Pada tahun 1977 anggota Liga berjumlah 143$- ' ^ • ’ 'Komite Internasional, Liga dan perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasione itulah yang disebut Palang Merah Internasional.

Gerakan Palang •' .1 diakui oleh Konvensi Jenewa dan dicantumlcan di dalampasal-pasalnya. Memang Konvensi Jenewa dan Palang Merah bagaikan dua sisi sekeping uang.Komite Internasional berfungsi sebagai pembina Konvensi dan berusaha agar Konvensi ditaati oleh semua Negara Pihak dan berkembang sesuai perubahon zau{ Porhimpuimn Halting Mortih Nasional yang dibontuk hurus mondapat pongosnlmn Komite Internasional untuk mondapat pengakuah sehingga dapat ’ditorima men Jut anggota Liga. Syarat-dyarat yang harus dipenuhi adalah 1

a.

b.

c .d.

Perhimpunan harus berada di negara merdeka yang menjadi Nehara Pihak pada Konvensi Jenewa 1949. 'Perhimpunan hums satu-satunya di negara itu dan mompunyai pengurus pv yang dapat berhubungun dengan anggo ta-anggota lain Palang Merah Internasional.Porhirapunan harus diakui oleh„pemerintahnya sebagai perhimpunan sukareJ Perhimpunan harus otonom 3esuai dengan azas Palang Merah.

/ e . Perhimpunan

6

e. Perhimpunan hr--' "’'mggunakan tanda pengenal sesuai dengan, ke ten tuan- Konvensi

f . Perhimpunan harus dapat bertindak di seluruh wilayah negaranya.g. Perhimpunan harus torbuka bagi semua warganegara tanpa membedakan suku,

jenis kelamin, kedudukan sosial, agama atau pandangan politik.h. Perhimpunan harus mengakui anggaran dasar Palong Merah Intemasional.i . Perhiinpunan harus menjunjung 'tinggi azas-azas Palang Merah yang digaris-

kan oleh konperensi Palang Merah Intemasional yaitu i

1) Perikemanusiaan ' - Humanity. .2) Tidak membedakan Impartiality.3) Tidak memihak / Netral Neutrality.4) Merdeka /' Tidak.’ tergantung “ - Independence ^5) Sukarela Voluntary service.6) Kesatuan Unity.7) VKesernestaan Universality.

Palang Merah Indonesia .-i) • ‘• 4

1 2 . Perhimpunan Palang Merah Indonesia disinglcat P M telah dibentuk pada tanggal17 September 1945, disahkan sebagai badan hukum dengan Keputusan Presiden No.2 tahun 1950 dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi.di Indonesia untuk men jalankan pekerjaan kepalang-merahan menurut Konvensi Jenewa. Tugas pokoknya digariskan dalam Keputusan Presiden no. 24.6 tahun 1963 sebagai berikut :

(1) -> P M bertindak a-tas nama Pemerintah Republik Indonesia ten tang pelak^anaaahubungan dengan luar negeri dalam lapangan kepalang-merahan untuk meme-

.

nuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa terhadap dunia 'luar.

(2) Di samplng tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) di atas, P M memper- siapkan diri untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan pertama pada tiap- tiap bencana c? 1 yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar neger dengan tu^uun untuk mencapai ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang di samping tujuan pokok dari P M dalam. lapangan perikemanusiaan.

13. Pada tanggal 15Junil950 P M diakui oleh Komite Intemasional walaupun pada walctu itu Indonesia belun menjadi Plhak pada Konvensi Jenewa. Selan jutnyapada tanggal 17 Oktober 1950 P M diterima sebagai anggota Liga. Pengesahan dan pengakuan P M oleh Palang Merah Intemasional itu benar-benar man tap sc telah Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi Jenewa pada tahun 1958 (Undang-

/ Undang

7

Undang no. 59 tahun 195^). Dengan demikian jelaslah. bahwa PMI dapat melak- sanakan semua bentuk kegiatan perlindmgan kepada korban perang dan pada gi- lirannya mendapat perlindungan penuh dari Konvensi Jenewa 1949 atas kegiatan kemanusiaannya itu.

IV. "CIVIL DaFUIGE"f

“Civil Defence" Menurut Protokol I' ' 1 •

14. Protokol I membawa perkembangan baru bcrupa "civil defence" yang dalam Konvensi Jenewa 1949 belum dikenal.Pasal 61 Protokql I memberikan definisi sebagai berikut :

"Civil Defence" ’ pcloksanann scbagion atau seluruh. tuga3 kemanusiaan tersebut di ba./ah ini yang dimaksudkan untuk raelindungi penduduk sipil ter- hadap b aiiay a perang atau bencana alum dan mcnolongnya untuk mengatasi

. okibat-akibat langaung bcncana itu dan mengusohakan kondisi yang dapat menyelamatkannya :

a. Peringatan tanda bahaya..b . . Kvakuasi. 'c. Pembuatan perlindungan. . *d. Pcmaduman lampu.e . Penyelenggaraan pertolongan (rescue).f. Pelayanan me dale, termasul; pertolongan pertama dan bantuan rohani. g«. Pemadaman kebakaran.h. Mengenali dan menandai daerah berbahaya.i . ■ Deleontaminasij. Mengatur runah darurat dan logistik darurat.k. Membantu mer \ 1 ’ .likan dan aenjaga ketertiban dalam daerah bencana.l . Perbaikaii darurat fasilitas unum.m. . Penyingkiran jenazah.n. .Membantu mempertahankan keutuhan benda-benda yang diperlukan mutlok

untuk p cnyela.uatan.o. Tugas-Tugas komplenenter yang perlu atas tugas-tugas tersebut di atas

termasul; pcrencanaan dan pengorganisasiannya.

15. Sebagaiinana anggota Palang Merah, anggota "civil defence" termasuk golongan penduduk sipil yang dalam nelaksanakan tugasnya dilindungi dengan tanda pe~ ngenal segitiga samasisi biru di atas dasar jingga (pasal 66).Pasal 62 dan 63 menghormati dan melindungi "civil defence" bail; anggotanya maupun gedung-gedung termasul; tenpat-tempat perlindungannya serta material lain yang diperlukan untul; keselamatan penduduk.

/ Pasal 63

s

Pasal 63 mengharuskan pula pada tentara yang menduduki daerah lawahnya untile tetap memberi fasilitas yang diperlukan oleh "civil defence" seternpat agar tetap dapat meialcsanakan tugasnya. •

16. Menurut pasal 65 perlindungan yang diberikan berhenti apabila "civil defence" bertindak di luar tug as yang ditentukan dan membahayakan musuhnya.

TidaJc dianggap .. .ayalcan lawan jika : • . •

a. "Civil defence" dipimpin atau dikontrol oleh militer.b. Anggota "civil defence" bekerja sama dengan pihak militer sehubungan

dengan tugasnya atau terdapat anggota militer yang diperbantukan padanyac. Pelaksanaan tugas kebetulan menguntungkan anggota militer terutama yang

dalam keadaan tidak berdaya (hors de combat).d. Anggota "civil defence" bersenjata ringan perorangan.e. Pengorganisasiannya menurut pola militer.

17. Pasal 67 membolehkan adanya anggota militer yang ditugastan dalam "civil defence"asal penempatan itu bersifat permanen dan selama perang berlangsung tidak diberi tugas militer lainnya, diperlengkapi'dengan tanda pengenal dan ■banda anggota, hanya bersenjata ringan perorangan untuk membela diri, tidak aktip men jalanican tindakan yang me rug lie an lawan dan bertugas hanya di wilayah negaranya sendiri.

V. PBSTAIIAIIAH S1PIL DI BDOUISIA

Sejarah Singkat

1o. Pertahanan Sipil (Hansip) seperti yang dikenal sekarang ini sesungguhnya sudar. ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama.Lucht Bescherming Dienst di- sin gkat LBD, yang diatur dalam Peraturan (Staats Ordonantie) dalam Berita Negara (Staatsblad) tahun 1939 nomor 531. Organisasi LBD ini dibentuk dari tingkat pusat sampai tlngkat daerah-yang dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat pemerir.tah sipil. Kegiatannya meliputi penerangan masyarakat,- pemberitaan serangan udara, perlindungan, penyamaran, pemadan kebakaran, pertolongan per- tama penderita kecelakaan, pengungsian dan sebagainya.

19. Pada waktu Jepang be"kuasa di Indonesia, organisasi Hansip dibentuk juga oleh pemerintah pend jepang untuk menghadapi serangan sekutu, berdas&rkanperaturan pemerintah pendudukan Jepang Osamu Sirei nomor 11 tahun -1943. Organisasi Hansip yang didirikan Jepang ini jauh. lebih sempurna lcarena dimak- sudlcan untuk kepentingan pertahanan mereka.

/ Organisasi

9

Organisasi ini dibentuk sanpai. pada tingkat lingkungan masyarakat yang terkec^— yaitu "gumi" atau rukun tetangg’a dengan tujuan pengerahan potensi rakyat banj* Di samping tugas perlindungan masyarakat terhadap serangan musuh, organisasi ini juga dibebani pcnjagaan koamanan (Keibodan) dan pengumpulan dann, penga- turan distribusi bahan makanan dan sebaguinya.

'20. Heslcipun Pertahanan Sipil tolah nenegang peranan panting dalam perjuangan. kcuerdckaan In : ' _ dan dalam periode revolusi fisalc atau di saat-saaugen ting lainnya, namun pembentukan Hansip secara nasional baru dilakukon pad:i^# tahun 1962 berdasarkan Unbang-Undang nomor 14 tahun 1962.Organisasi Hansip dibentuk di seluruh wilayah Republik Indonesia yang pelak- s;maannya diatur dengan Keputusan Presiden nomor 4B dan 128 taliun 1962., sedar»™ kan penyusunan struktur organisasinya dari tingkat pus at sainpai daorah diatur* .dengan keputusan Wampa Ilankam nomor Ml/A/72/1962 tanggal 19 April 1962.Tanggal 19 April ini kemudian ditetapkan sebagai "hari jadi11 organisasi

4 *

Pertahanan Sipil Indonesia.

Keaudukan Hansip dal am listen Hankamrata

21. Sis tern Pertahanan Keamanan Nasional kita disebut sis tern Pertahanan Keamanan. Rakyat Semesta (Hankamrata), di mono seluruh. warganegara atas dasar kehormata dan kemaapuan diri masing-masing ikut serta dalam segala usaha pertahanan dan keamanan nasional. Sistem ini adalah sebagai realisasi pasal 30 Undang-Unda Dasar 1945 yan ; button bahwa setiap waiganogara mempunyai hak dan ke~ wajiban dalam pembelaan negara.

2 2 . Kenurut Undang-Undang no. 14 tahun 1962, setiap wargonegar a Indonesia, laki- laki atau war.ita yang berunur 1S sampai dengan 50 tahun dan memenuhi syarat- syarat kesehatan rohani dan jasmani, dapat dipanggil untukmenj al znkan kewaji- ban-kewajiban dalam rang’:a perlawanan rakyat aktip iaembantu angkatan berseuja. dan melaksanakari* tugas-tugas lain, dalam rangka pertahanan sipil. Mereka kemudian dikerahkan dalam rangka pertahanan sipil untuk menjalankan :

a. Tugas-Tugas perlawanan rakyat, aktip melakukan perlawanan bersenjata• terhadap musuh, mem’oantu operasi-operasi yang dilakukan oleh angle a tun

bersenjata.b. Tugas-Tugas perlindungan masyarakat yang berupa :

l) Tindakan-Ttndakan menangkis, mengatasi dan memperkecril akibat- alcibat : an pihak lawan, baik yang timbul dari dalam maupundari

2 ) -indakan/

10

2) Tindakan-tindakan untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran roda pemerintahan, ketertiban dan keamanan umura.

3) Tind"’ ...dak an untuk memelihara kesejahteraan rakyatPadm umumnya. .•

4) Tindakan-tindakan untuk memelihara kelanjutan dan kelancaran . roda perekonomian.

Jadi tugas Pertahanan Sipil (Hansip) menurut undang-undang no. 14/1962 adalah tugas perlawanan rakyat dan perlindungan masyarakat. Pengertian tersebut ditegaskan kembali dalam Keputusan Presiden no. 48 dan 128 tahun 1962 dan juga Keputusan Wampa Hankam.no. Ml/A/72/19 6 2 dan tercermin dalam organisasinya yang menunjukkan bahwa organisasi Hansip itu meliputi Kesatuan-kesatuan Perlawanan Rkayat dan Kesatuan-kesatuan Perlindungan Masyarakat.

23. Dengan keluar^ya Keputusan Presiden no. 55 tahun 1972 banggal 12 Agustus 1972 +entang: Penyempumaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksgnaan sistem Hankamrata, ada perubahan dalam pengertian istilah Hansip.Pasal 4 mengataka:'- • ’':?reka yang diikutsertakan dalam segala usaha Per- tahanan/Keamau-.n osx’sebut pasal 1 Keputusan Presiden ini disusun dalam Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Pasal 5s Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Koa- manan Rakyat yang .selanjutnya disingkat Hansip dan Wankamra, dalam sistem .Hankamrata adalah merupakan komponen Hankam dan komplemen ABRI.Pasal 6 menyatakan bahwa tugas pokok Hansip adalah perlindungan masyaraka dan tu'gas pokok Wankamra adalah di bidang Pe rl aw an an dan Keamanan Rakyat sebagai pangkal kekuatan bagi kesemestaan dan keserbagunaan pelaksanaan Hankamnas dan merupakan sumber pokok bantuan tempur.Sebagai akibat Keputusan Pfesiden ini maka organisasi keseluruhannya di- sebut HATTSIP-V/ANKA!v{RA, sedang unsur-unsumya masing-masing adalah organisasi Hansip dan organisasi Wankamra. ' ‘

• \ , * .Pada hari yang sama (12 Agustus 1972) keluar pula Keputusan Presiden no. tahun 1972 yang berisi penyerahan pembinaan organisasi Hansip dari Depar- temen Hankam kepada Bepartemen Dalam Negeri.Kemudian menyusul _lruksi bersama Menhankam/Pangab dan Menteri Dalam Negeri masing-masing no. INS/B/34/ V I H /19 7 3 dan no. 18 tahun 1973 tentang pelaksanaan pembinaan potensi Perlawanan-Keamanan Rakyat dan potensi Pertahanan Sipil di daerah yang menggariskan sebagai berikut:a. Kapolri harus membina Kamrab. Para Panglima Komando Wilayah Pertahanan harus membina Wanrac. Para Gubemur/Kepala Daerah Tingkat I harus membina Hansip

/ Jadi..

11

Jadi dapat disimpulkan bahwa sejak keiuamya Keputusan Presiden no, 55 tahun 1-972 tugas Hansip lepas dari tugas-tugas militer sebab hanya me- nyangkut perlindungan masyarakat saja dan penge1 o1 aannyapun di tangan Menteri Dalam Negeri.

. . . , \24. Sebagai penegasan dapat dikemukakan keputusan bersama Menhanlcam/Pangab

dan Mendagri masing-masing no. Kep/37/Xl/l975 dan no. 240 A tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip-Wankamra tanggal 4 November 1975 yang antara lain menye/butkan bahwa kekuatan fisik Hankamhas dibentuk dalam dua sektor pertahanan, yaitu:a. Sektor Pertahanan Militer (Torhanmil), yang meliputi unsur-unsur .

P'okok sebag • •. \. rikut s1) • ABR1 yang merupakan kekuatan inti dari semua kekuatan fisik

Hankamnas2) Perlawanan Rakyat (V/anra), sebagai bentuk dan kerangka dari

partisipasi rakyat dalam perlawanan bersenjaia5 ) Keamanan Rakyat (Kamra), sebagai bentuk dan kerangka dari par

tisipasi rakyat dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan kedalaman kepada sistem Kamtibmas

b. Sektor Pertahanan Sipil (Torhansip), yaitu:1) Merupakan tulang punggung sistem-perlindungan masyarakat ter-

hadap bencana-bencana yang ditinbulkan oleh perang, pemberon- takan, alam dan industri

2) Terdiri dari ; semua unsur aparatur sipil dan rakyat yang terla- tih yang tidak termasuk dalam V/anra dan Kamra

Dengan demikian jelaslah bahwa Hansip berkedudukan sebagai salah satu komponen Hankamnas yang melakukan kegiatan-kegiatan non-militer dan merupakan tulang . •/._ .mg sistem perlindungan masyarakat. Sebagai disebut-kan di atas pembinaan organisasi Hansip di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan di daerah oleh Kepala Daerah yang bersangkutan sebagai pelaksana pembina Hansip yang .bertanggung jawab kep&da Menteri Dalam Negeri.

lTugas Pokok Hansip

< »

25. Berdasarkan Keputusan Presiden no. 55 tahun 1972 tuga3 pokok Hansip adal• sebagai berikut: ■Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta meng-arahkan potensi rakyat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi.dan memperkecil akil akibat bencana perang dan bencana alam serta mempertinggi ketahanan nasior

/ pada...,

12

opada. umumnya dan home front yang kokh kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Hankamrata.

Fungsi Utama Hansip

26. . Hansip disusun berdasarkan kepribadian dan kepentingan nasional Indonesia.Sesuai dengan tugas pokoknya maka fungsi utama Hansip meliputis

a. Dalam bidang perlindungan masyarakat mengorganisasikan rakyat dan mem- bentuk satuan-satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan mengurangi akibst-akibat serangan dari pihak musuh baik dari luar maupun dari cv.i .m negeri, akibat-akibat behcana alam, bencana industri dan bencana-bencana lainnya agar kerugian benda dan harta dapat di- hindari atau dibatasi.

b. Dalam bidang ketahanan Nasional: Ikut memelihara dan mempertiriggimoril rakyat dalam keadaan darurat pada saat mengha.dapi segala macam gangguan'dan ancartan dari manapun datangnya dan dalam keadaan bagai- manapun. * .

c. Dalam bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat: Membantu kelancarai dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum serta memelihara kelanjutan kese jahteraan rakyat pada umumnya baik jasmani maupun rohakii untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat.

d. Dalam bidang produksi: Membantu memelihara kelanjutan produksi di segala bidang dalam rangka mencukupi keperluan kesejahteraan rakyat dan membantu keperluan pelaksanaan Pertahanan Keamanan Nasional.

Visual isasi Peranan Han si > cl • > Ian; Perlindungan N orb an Perang

27. Tujuan perlindungan masyarakat terhadap bencana/bahaya perang adalah men- cegah atau membatasi sekecil-kecilnya timbulnya korban perang di kalangan masyarakat sebagai akibat serangan musuh.Sesuai dengan tujuannya sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran dari pada perlindungan masyarakat adalah:

*• *a. Mengamankan dan menyelamatkan penduduk dari serangan musuh.b. Mencegah atau memperkecil timbulnya korban di kalangan masyarakat

sebagai akibat serangan musuhc. . Mengamankan dan menyelamatkan harta benda milik negara dan masyarakat

umum . •d. Mengamankan dan menyelamatkan instalasi pemerintah dan swasta, ter-

utama yang melayani hajat hidup rakyat banyake. Mengamankan dan membantu tetap lancamya roda pemerintahan, kesejah-

teraan rakyat dan perekonomia'1 umum.» •

• / 28. Tindakan.v.

28. Tindakan-tindakan Penanyr-ulangan. Sesuai dengan tujuan serta sasaran yanharua dicapai dalam pelakaanaan perlindungan masyarakat ini, maka segala

. kegiatannya akan mencakup empat tindakan pokok, ialah:

a. Tindakan Preventif. (Preventive measures), dilakukan jauh 3ebelum se- rangan musuh terjadi sebagai persiapan raenghadapi segala keinungkinan serangan musuh agar tidak banyak tirabul korban.

b. Tindakan Perlindnn^an (Protective measures), dilakukan menjelang da- tangmya serangan musuh setelah berita serangan diterima, untuk ber- 1 in dung dari r.ovangan itu.

c. Tindakan Pc .i,^.naalian. dilakukan selama/sewaktu serangan musuh ber- langsung untuk mengendalikan ketertiban umum, memberikan petunjuk/pe- rintah dalam penyelamatan serta mengawasi dan bertindak terhadap ke- jadian yang ditimbulkan oleh serangan musuh.

d. Tindakan Pertolonp-an dan Perbaikan. dilakukan sesudah serangan musuh selesai dan tindakan ini merupakan kelanjutan tindakan pada waktu terjadinya serangan untuk menolong korban di antara penduduk yang jatuh serta untuk memperbaiki segala kerusakan agar secepat-cepatnya kehidupan masyarakat dapat berjalan lancar kembali.

29. Yang tercakup dalam tindakan preventif ialah:

a. Penyebaran (dispersion).Penyebaran adalah pemindahan basis-basis industri, perusahaan-perusa- .haan pemerintah atau sv/asta dan juga kota-kota untuk disebarkan ke daerah-daerah atau tempat-tempat yang lebih luas dan aman.

b. Perencanaan k a r u .Dalam perencanaan pengerabangarr kota-kota baru harus sudah dipikirkan mengenai masalah keamanannya terhadap kemungkinan serangan udara de- ngan mendasarkan perhitungan pada prinsip-prinsip penyebaran penduduk aktivitas industri dan perdagangan.

c. Pemisahan (segregation).Pemisahan atau penyingkiran instalasi dari satu sama lain atau dari lingkungan tempat tinggal penduduk adalah merupakan tindakan pence- gahan terhadap meluasnya bencana.

d. Penyembunvian (concealment).Tindakan penyembunyian bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi penting terhadap pengintaian udara merupakan salah satu cara untuk menghindari serangan udara musuh.

/ ' e. Pemindahan Penduduk...

ji ■ _ _ . . *

13 *

/

14

• . e. Pa min'd ah an Penduduk (evacuation of population).Pemindahan penduduk ini sejalan dengan tindakan pemindahan kota nanindustri-industri besar. Tidak berarti bahwa seluruh penduduk sipildipindahkan, melainkan terbatas kepa'da mereka yang dalam keadaan perarJ*alcan menambah permasalahan yang dapat mempengaruhi usaha-usaha penye- lamatan yang telah ditentukan, sehingga pemindahan penduduk dianggap lebih mengur-t ’,! 1 a. , .

f. Peringatan Daiiaya Serangan Udara (aircraft warning services).Salah satu cara yang paling utama dalam rangka tindakan pencegahan adalah pemberian berita tentang datangnya serangan secara cepat. Koordinasi dan kerja sama antara pusat .kontrol Hankam dan pusat kon- trol Hansip harus diatur dengan sebaik-baiknya.

g. Pendidikan I'asyarakat (public education).Tujuan pendidikan masyarakat ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran I dan perigertian di kalangan masyarakat tentang perlindungan masyarakat terhadap bencana perang dengan program dan usaha-usahanya.

30. Yang tercakup dalam tindakan perlindungan adalah:*

a. Perencanaan Perlindungan.Untuk menghadapi serangan peperangan m o d e m sekarang ini h a m s oudah dipersiapkan rencana vsebaik-baiknya mengenai cara-cara apa dan bagai- mana harus dilaksanakan untuk mombuat perlindungan terhadap akibat serangan muc '1 . w-ebut. - . '

b. Cara Per] iu-Iungan.Ada dua macam cara yaitu cara perlindungan kolektif dan cara perlindungan perorangan. Cara perlindungan harus-memenuhi syarat-syarat khusus kalau dipersiapkan untuk menghadapi serangan nuklear, biologi atau kimia.

c. Program Perlindungan Umum.Dalam program- perlindungan umum h a m s dipikirkan penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan yang ada dan tempat tersebu-t d^perhitungkan men- jadi tempat kritis yarrg diperkirakan menjadi sasaran serangan udara musuh. \

d. Penentuan Daerah Kritis (critical areas).Untuk menentukan daerah kritis perlu dipertimbangkan semua aspek yang menyangkut penduduk misalnya tempat pemusatan penduduk kota besar, tempat penampungan penduduk seperti asrama, rumah sakit, penjara dan lain-lain atau tempat berkumpul sementara penduduk seperti pasar, se- kolah, gerejn, jid,• tempat hiburan dan sebagainya. Dalam tempatberkumpul ^..johuara biasanya orang kurang disiplin sehingga soring timbul kegaduhan bila terjadi bencana dan akan menjnilitkan pengenda- lian terhadap tindakan perlindungan.

/. e . Pembatasan...

15

e . Fr>mbn.tn.3nn Kornflakan.Membatasi atau mongurongi korusakan yang ditimbulkan oleh akibat parang dengan memperhatikan konstruksi gedung-gedung baru agar tahan ledakan di’udara, goncangan tanah, panas radiasi dan 3ebagainya. . Perlengkapan pemadam kebakaran harus tersedia cukup.

31. Yang tercakup dalam tindakan pengendalian adalah:

a. -Pengendalian Komunikasi.Komunikasi yang baik diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat ko- mando yang satu dengan pusat komando yang lain.

b. Pengendalian Transportasi.Untuk dapat v. Ykuanakan perlindungan masyarakat yang baik diperlukan suatu sistem pengankutan yang mampu raengadakan pelayanan angkutan per sonil dan peralatan ke daerah kritis cepat dan tepat pada waktunya.

c. Pengendalian tdrhadap Infeksi (control of infection).Usaha pengendalian infeksi penting terutama apabila ada perkiraan digunakannya senjata biologi atau kimia oleh musuh.

•' d. Tindakan Isolasi.Untuk menjaga keamanan dan keselamatan umum serta untuk mencegah me- luasnya bahaya kejangkitan oleh unsur-unsur yang diperkirakan ber- asal dari senjata yang dijatiihkan oleh musuh, porlu diadakan tindakan mengisolasi daerah yang rusak atau hancur akibat serangan musuh ter- sebut. • ' "7

e.• Penggunaan Sistem Cadangan. • •Perlu disiapkan sistem air, listrik dan komunikasi tilpun sebagai cadangan yang sangat penting untuk keperluan kontrol dan oparasi perl in dungan, terutama dalam menghadapi kebakaran dan pengendalian moril masyarakat.

% /32. Yang tercakup dalam tindakan pertolongan dan perbaikan ialah:

a. Penyelamatan dan Pertolongan Pertama. Setelah ada isyarat bahv/a serangan udara musuh telah berakhir, maka unit-unit penyelamat dan pertolongan pertama bergerak secepat-cepatnya ke. daerah yang torkena serangan dan segera melakukan pencaharian dan penyelamatan para korban.

b. . Pembersihan Puing dan Reruntuhan (Clearance of debris).Bersamaan dengan'tindakan penyelamatan dan pertolongan pertama dila- kukan pembersihan puing dan reruntuhan yang dapat mengganggu dan meng halangi perputaran lalu lintas umum. Selanjutnya diadakan per- baikan-perbaikan darurat untuk mengembalikan kehidupan normal.

c. Perbaikan Sumber Tenaga dan Ke-^iatan. Setelah lalu lintas dibuka kembali tindakan perbaikan segera dilakukan terhadap sumber-sumber tenaga dan kediatan seperti listrik, gas, air dan telpun.

d. Hosnital i s a ■ an. Salah satu tindakan restoratif yang paling utama adalah hospitalisasi para korban yang cedera.

« * */ 33. Komando...

1 6

3 3« Konando dan Pengenflalian.Perlindungan masyarakat terhadap bencana perang raerupakan salah satu kegiatan Hansip dalam keadaan perang.Sesuai dengan tingkat keadaan bahaya tersebut, maka kegiatan Hansip ini langsung di bav/ah koraando dan pengendalian Departeraen Hankam. '

VI. -LAN DALAI! PENHRAPAN •

54. Pada hakekatnya PMI melaksanakan sebagian tugas Hansip, tetapi PMI memilik kedudukan khusus karena sudah dikenal dan melembaga sebagai badan kema- nusiaan yang secara intemasional tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Jepewa.Dalam membahas peranan PMI dan Hansip dalam perlindungan korban perang hams diperhatikan dari mana tinjauan dilakukan. Tinjauan dari sudut Konvensi Jenewa akan .mengungkapkan sesuaikah kegiatan PMI dan Hansip itu dengan Konvensi. Sebalilcnya apabila ditinjau dari segi kewajiban mem- bela negara bagi setiap warganegara, akan tampak ada atau iidaknya ke~ sesuaian antara Konvensi dengan sistem Hankamrata kita.

i .

Peranan PMI dan Hansip d.itin.jau dari sudut Konvensi Jenewa

55. Pairing Mo rah Indonesia tel ah dibentuk sesuai dengan ketentuan Palang Merah Intemani ml, sudah diakui oleh Komite Intemasional Palang Merah dan telah diterima raenjadi anggota Liga.Setelah Indonesia menjadi Negara Pihak pada Konvensi Jenewa., segala kegiatan PMI di masa uerang sudah jelas ruang lingkupnya, pula jaminan pcr- lindungannya oleh Konvensi. Perlindungan itu akan be.rhenti apabila anggota PMI yang bersangkutan-ikut dalam perlawanan aktip.

' Hansip menurut pengertian undang-undang nomor 14 tahun 19 6 2 tidak sesuai dengan pengaturan dalam Protokol I, karena sekaligus bertugas dalam perlindungan masyarakat dan perlawanan rakyat, sehingga penggunaan tanda pengenal justru akan raerupakan pelanggaran berat (grave breach) menurut nasal 85 Protokol I.Lain halnya kalau dipergunakan pengertian Hansip dalam Keputusan Presidennomor 55 tahun 1972. Hansip di sini raerupakan sebagian dari organisasi Hansip-V/ankamra dan- bertugas khusus dalam perlindungan masyarakat. Ang- gota-angotanya adalah rakyat terlatih yang tidak termaauk dalam Wanra dan ICamra. Dari sudut Konvensi Jenewa pengertiannya sesuai dengan "civil defence" Protokol I.Persoalannya adalah pengertian mana yang dipakai dalam keadaan daruratperang.

O f c ) k i u k p z t j t o t m uP. M. I.J Peranan.