peran hakim mediasi dalam perkara...

PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

SITI NURJANAH

NIM: 1110044100044

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/2015 M

PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN(Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)

SkripsiDiajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk MemenuhiSalah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.SV)

Oleh:

SITI NURJANAHNIM: 1110044100044

Di Bawah Bimbingan:

W"Hotnidah Nasution. S.Ae.. MA.

NIP: 197106301997032002

KONS ENTRA SIPERADILANAGAMAPROGRAM STT]DI HUKT]M KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMTJNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA1436 rV2015 M

1l

SURAT PERI\YATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

l. Skripsi ini merupakan hasil karya asii saya yang di ajukan untuk memenuhi salah

satu persyaratan memperoleh gelar strata I di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Of$ Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jeplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN) Syarif


Jakarta, 02Marct2015

Siti Nurjanah

lll

PENGESAHAI\ PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Hakim Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)" telah diajukan dalam sidang

Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas

Negeri Syarif Hidayatullah Jakartapada tanggal 19 Maret2015.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah

(S.Sy) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah.

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH

1. Kctua Prodi Kamarusdiana. S.Ag.. MH.NIP. 1 972 0 22 4199 803t0 03

Sri Hidayati" S.Ag.. M.AsNIP" 1 971 0215t997 032002

:................ )

3" Pembimbing Hotnidah Nasution" S..Ag.. MA.NIP. 19710 6301997 032002

Dr" I{i" dzizah. MA.l{IP. 19630409198902200 X

4. Penguji I

Abdurrauf" Lc." MA" *

NIP. 19731215200s01 1002

2, Sekretaris Prodi

xv

J akarta, 1 9 Maret 20 I 5

NIP. 19691

5. Penguji II

v

ABSTRAK

Siti Nurjanah, NIM 1110044100044, dengan judul PERAN HAKIM MEDIASI

DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Tahun 2012-2014), Konsentrasi Akhwal Syakhsiyah, Program Studi Peradilan

Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam

perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tingkat keberhasilan mediasi,

faktor penghambat dalam mediasi, dan juga untuk mengetahui apakah hakim yang

ditunjuk sebagai mediator telah menjalankan upaya mediasi tersebut dengan optimal.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan

data-data baik secara langsung turun kelapangan tentang objek yang diteliti. Sumber

data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang

diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data

yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Dan teknik

pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sudah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun,

tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka

perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: a) terbatasnya

waktu yang digunakan mediator dalam melaksanakan mediasi, b) terbatasnya

kepiawaian atau keterampilan hakim dan mediator dalam melaksanakan mediasi, c)

kurangnya respon dari para pihak yang melakukan mediasi untuk terciptanya

perdamaian diantara mereka, sehingga mediasi sangat sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: Peran Hakim, Mediasi, Perceraian

Pembimbing: Hotnidah Nasution. S. Ag., MA.

Daftar Pustaka: Tahun 1954 s.d 2014

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayahNya, shalawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada insan

pilihan Tuhan Khatamul anbiya’i wal mursalin Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan

namun demikian, skripsi ini hasil usaha dan upaya yang maksimal dari penulis.

Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang di temui. Banyak hal yang tidak

dapat di hadirkan oleh penulis di dalamnya karena keterbatasan pengetahuan dan

waktu.

Tanpa penulis lupakan banyak yang terlibat dalam menyelesaikan studi

penulis di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terutama dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga

kepada semua pihak, Bapak dan Ibu:

1. Bapak Dr.Phil. JM. Muslimin, MA. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Bapak Kamarusdiana, S.Ag, M.H. dan ibu Sri Hidayati, M.Ag. Ketua dan

Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.

3. Ibu Hotnidah Nasution, S.Ag., MA. Sebagai dosen pembimbing yang begitu peduli

dan senantiasa meluangkan waktu serta telah banyak memberikan berbagai saran,

nasehat, semangat dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

vii

4. Seluruh staf pengajar bapak dan ibu dosen lingkungan Fakultas Syariah dan

Hukum yang telah mentransfer sebagian ilmu pengetahuannya kepada penulis

sebagai landasan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap pengelola perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis dalam mencari data-data yang penulis butuhkan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk bapak Ruslan, SH., MH. serta

bapak dan ibu hakim mediator sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu

dan memberikan informasi kepada penulis seputar permasalahan yang penulis

angkat.

7. Teristimewa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Warto

dan Ibunda Surati tercinta yang telah memberikan banyak bantuan terutama dari

segi keuangan dan dukungan, terima kasih juga atas do’a dan pengorbanan ayah

dan ibu yang tak terhingga serta senantiasa memberi semangat tanpa jemu hingga

ananda dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta dengan baik, terutama motivasi untuk meyelesaikan skripsi ini. Tiada kata

yang pantas selain ucapan do’a dan terima kasih, sungguh jasamu tiada tara dan

tak akan pernah terbalaskan.

8. Kakak-kakakku Waryanti dan Ahmad Nurcholik serta keponakanku tercinta

Queenta Afkaha Syakur dan Syifa Kainati Syakur yang juga ikut memberikan

motivasi serta doa yang tiada hentinya kepada penulis, yang tidak pernah lelah

viii

memberikan semangat dan selalu meluangkan waktunya untuk menemani hingga

terselesai nya skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan ku keluarga besar mahasiswa Peradilan Agama

angkatan 2010 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu khususnya

Sahabat baikku Nurkhofifah Syarif dan Siti Rachmah. Dan juga teruntuk sahabat

terbaikku, Ryzkiana Riedho, Nurfitriana, Arwinda, Windri Wulandari, Tri Prisca

Amiyudo. Dan teman-teman semasa kecilku Selly Muliani dan Fauzah Hasan,

terima kasih banyak atas bantuan doa dan semangat serta inspirasinya, kalian

banyak membantu penulis selama penulis studi di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah.

10. Seluruh pihak/instansi terkait yang tidak penulis sebutkan yang ikut andil dalam

penyelesaian skripsi ini

Semoga segala kebaikan dan sumbangsih kalian semua di catat oleh Allah

SWT sebagai amal untuk bekal di akhirat nanti, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 02 Maret 2015

Siti Nurjanah

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

LEMBAR PERNYATAAN .................................................................................... iii

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI ................................................................ iv

ABSTRAK ................................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ............................................................................................. vi

DAFTAR ISI ............................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah ........................................................... 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 9

D. Metode Penelitian ............................................................................... 10

E. Penelitian Terdahulu ........................................................................... 13

F. Sistematika Penulisan ......................................................................... 14

BAB II UPAYA MEWUJUDKAN MEDIASI DALAM PERKARA

PERCERAIAN

A. Perceraian ........................................................................................... 16

B. Mediasi ............................................................................................... 27

C. Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian ......................................... 34

D. Mediasi Dalam Hukum Islam ............................................................. 41

E. Mediator ............................................................................................. 43

x

BAB III PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Pusat ........................................... 59

B. Fasilitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat.......................................... 61

C. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat ............ 63

D. Visi Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat ........................................ 65

E. Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat ........................................ 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat ....................................................................................... 73

B. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat ........................................................ 82

C. Faktor-faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara

Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat .................................. 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ......................................................................................... 90

B. Saran .................................................................................................. 92

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam

Al-Qur’an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti al-wath‟i, al-dhommu, al-

jam‟u atau ibarat „an al-wath wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan,

berkumpul, jima’ dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad

yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan dengan seorang wanita,

selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik

dengan sebab keturunan atau sebab susuan. 1

Menurut sebagian ulama Hanafiah “nikah adalah akad yang memberikan

faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar

(sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan

kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah

sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan

dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab

Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk)

bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwiji; atau turunan

1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), Cet. 1, h. 4

2

(makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah

tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna

mendapatkan kesenangan (bersenang).2

Ulama muta’ akhirin mendefinisikan nikah sebagai berikut3 :

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan

hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-

menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban

masing-masing.”

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh

Al-Qur’an surat An-Nisa: 21, dengan istilah “perkawinan adalah perjanjian

yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaliizhaan”.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah

bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai

kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting,

dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara

2 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2005), h. 45

3 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:Graha Ilmu,

2011), Cet. 1, h. 4

3

perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi

pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan

mempergunakan nama Allah.4

UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya

dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawina bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan

bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;

sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya


2011), Cet. 1, h. 4

5 Undang-Undang Perkawinan, di Himpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Jakarta 2000, h. 1

4

keperluan hidup lahir dan batinya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih

sayang antar anggota keluarga.

Adapun tujuan dari perkawinan tersebut adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang

halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas

dasar cinta dan kasih sayang.6

Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU perkawinan

adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Umum UU perkawinan itu

sendiri, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

6Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), Cet.1, h.10 dan 22

5

kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu telah harus

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya

dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada

perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia,

kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus

ada alas an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan.

5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami

baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan

dan diputuskan bersama oleh suami istri.7

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami-istri

penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada

kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bias menjadi pudar, bahkan

bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-

istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali

kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya. Oleh karena itu,

upaya memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu


2011), Cet. 1, h. 7

6

dilakukan. Memang benar kasih sayang itu bisa beralih menjadi kebencian. Akan

tetapi perlu diingat bahwa kebencian itu kemudian bisa pula kembali menjadi

kasih sayang. 8

Perkawinan merupakan konsep hukum (legal conceptal) di mana

perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak

yang membuat perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber

yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban

suami istri berlangsung selama mereka terikat dengan akad, dan putusnya

perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu

rumah tangga.

Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah

dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Allah menyatakan: “Diantara

tanda-tanda (kekuasaan)-Nya, diciptakan kepadamu pasangan dari dirimu agar

kamu cenderung kepadanya, dan kami jadikan diantara kamu mawadah wa

rahmah …” (QS. Ar-Rum: 21). Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang

merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Perkawinan menjadi

kebutuhan naluriah manusia, karena manusia cenderung untuk hidup berpasang-

pasangan yang melahirkan keturunan yang sah, sehingga kedudukan manusia

sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.9

8 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer, (Jakarta: Kencana

Prenada Media, 2010), Cet. 3, h. 96

9Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,

(Jakarta: Prenada Media, 2011), Cet. 2, h. 176

7

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat

dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami

realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang

mengalami persengketaan dan percekcokan yang berkepanjangan. Perselisihan

antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis,

sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan

berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh

suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian

dalam Islam memiliki proses panjang. Persengketaan suami istri tidak serta-merta

menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung

proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.10

Terkadang juga dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidak selalu

mulus, pasti ada kesalahfahaman, kekhilafan, dan pertentangan. Percekcokan

dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat

mengatasinya. Terkadang percekcokan itu perlu ada di tengah dinamika keluarga

sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, tentunya dalam porsi

yang tidak terlalu banyak.11

Pada setiap perkawinan tentunya diharapkan adanya keharmonisan dalam

berumah tangga dan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah,

10

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h.

181

11

Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum

Nasional, (Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Cet. 1, h. 172

8

namun adakalanya perkawinan ini tidak mencapai kebahagiaan. Maka demi

kebaikan bersama terbukalah pintu perceraian. Dalam menyelesaikan perkara

perceraian di pengadilan agama di awali dengan mediasi.

Mediasi adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa

yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih

menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk

menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut mediator.

Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang

bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga

mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.12

Peran hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama dan

utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena

mendamaikan itulah sebagai prioritas utama. Termasuk dalam hal ini perkara

perceraian pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan

“selama pekara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

setiap sidang pemeriksaan”.

Karena itu penulis berkeinginan meneliti mediasi dalam perkara

perceraian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERAN HAKIM MEDIASI

DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun 2012-2014)”

12

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,

(Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 2, h. 3

9

B. Batasan dan Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi masalahnya pada masalah

peranan Mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat yang di batasi dari tahun 2012-2014

2. Perumusan Masalah

Dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah

bersifat imperatif, karena itu upaya mendamaikan haruslah dilaksanakan

dengan baik oleh hakim secara optimal. Namun pada prakteknya mediasi

dalam perkara perceraian dilakukan hanya sekedar formalitas.

Karena itu pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat ?

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dalam perkara perceraian ?

3. Faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan

mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara perceraian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

10

2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat dalam perkara perceraian.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung

dalam pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Hakim dan praktisi

hukum dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan

Agama.

2. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam menambah

wawasan, pengalaman, dan pengetahuan tentang materi kajian yang akan

dibahas pada permasalahan tersebut.

3. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian

selanjutnya.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuruidis sosiologis adalah:

suatu penelitian didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau

kejadian yang dilapangan.13

Dalam penelitian ini yang akan dicari perihal

pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan

13

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normartif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja

Grafindo, 2001), h. 26

11

berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh

kejelasannya di persidangan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang

diangkat maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif

dengan metode deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau

perilaku orang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini ialah

secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan

untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data

seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk

menggambarkan peraturan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun

2008.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data

sekunder, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode

dokumentasi dan interview.

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu, yang diperoleh

melalui penelitian lapangan melalui wawancara langsung terhadap pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian terutama hakim mediasi di


12

b. Data sekunder

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah

umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan judul peneliti.14

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode

sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, media online, majalah, notulen, agenda, dan

sebagainya.

b. Metode Interview

Metode Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam penulisan skripsi

ini penulis akan melakukan wawancara dengan pakar hukum, seperti

hakim dan pengamat hukum lainnya.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada

prinsip-prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman

penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012.

14

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-press, 1986), Cet. 2, h. 12

13

E. Penelitian Terdahulu

Pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidaklah selalu harmonis

seperti yang diinginkan. Bahwa memelihara untuk hidup bersama suami istri

bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Dari beberapa penelitian yang

penulis teliti terdapat beberapa penelitian dari tulisan yang relefan. Di antaranya

sebagai berikut :

1. Nur Hidayat, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul skripsi

Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (Studi Implementasi Perma No. 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi). Skripsi

tahun 2012, dari perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif


Skripsi ini menguraikan tentang mediasi faktor-faktor apa saja yang menjadi

penghambat mediasi dan faktor-faktor yang mendukung proses mediasi

tersebut.

2. Siti Umu Kulsum, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, judul skripsi

Efektifitas Mediasi Dalam Perceraian Perspektif PERMA No. 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi (Studi Pasca Pemberlakuan Perma No. 1 Tahun

2008 di Pengadilan Agama Jakarta Timur). Skripsi tahun 2011, dari

perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi ini membahas sejarah lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediasi; pengertian, dasar hukum,

14

prinsip-prinsip dan prosedurnya mulai tahap pramediasi, proses, hingga

putusannya.

Perbedaan skripsi ini Penulis lebih menjelaskan tentang proses

pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan mediasi, dan faktor-faktor yang

penghambat mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam

bentuk bab dan sub bab yang saling berkaitan merupakan suatu bahasan dari

masalah yang diteliti. Maka masing-masing dengan sistematikanya sebagai

berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini akan menjelaskan tentang latar

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua bab ini menjelaskan tentang perceraian, pengertian mediasi, proses

mediasi dalam perkara perceraian, mediasi dalam hukum Islam, dan mediator.

Bab ketiga yang terdiri dari dari sejarah singkat berdirinya Pengadilan

Agama Jakarta Pusat sampai lokasinya, fasilitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat

bagan struktur organisasi Pengadilan Aagama Jakarta Pusat, visi misi Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, dan yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

15

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan menjelaskan

tentang proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, dan faktor-faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi

dalam perkara perceraian.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

16

BAB II

UPAYA MEWUJUDKAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa Arab perceraian berasal dari kata talaq atau itlaq yang

artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebesan.1 Perceraian

menurut kamus bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah,

perpisahan antara suami dan istreri.2 Menurut Al-Jaziry “talak” ialah

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya

dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-

Anshari “talak” ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang

semacamnya.3

Secara garis besar, talak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh

suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu

perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat

dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi

dipertahankan perkawinannya tersebut.

1 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997), h. 861

2 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia

PustakaUtama, 2008), edisi ke-4, h. 261

3Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192

17

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk

melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan

perkawinan itu sendiri. Dari definisi talak diatas, dijelaskan bahwa talak

merupakan sebuah institut yang digunakan untuk melepas sebuah ikatan

perkawinan.4

Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan

sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan

diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul

tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang

sakinah mawaddah dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi

dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan

kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Dengan demikian.pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang

tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum

makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahanterjadinya perceraian

atau talak itu dengan berbagai pebahapan.5

4 Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Prenada Media, 2004), h. 207

5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 199

18

Dalam ajaran Islam, talak bagaikan pintu darurat yang merupakan

jalan pintas untuk mengatasi kemelut rumah tangga, bila tidak ditemukan

jalan lain untuk mengatasinya. Dengan demikian, pada dasarnya, ajaran Islam

tidak menyukai terbukanya pintu darurat tersebut. Karena itu, Allah Swt

memandang talak yang terjadi antara suami-istri sebagai perbuatan halal yang

sangat dimurkai-Nya.

Hadits Ibnu Umar menyatakan, Rasulullah Saw bersabda:

“Talak merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Swt.”(HR. Abu

Daud dan Hakim).

Untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya dipergunakan

pada situasi gawat darurat dalam kehidupan suami istri, maka Al-Qur‟an

menetapkan, wewenang talak hanya berada pada tangan suami, yang pada

umumnya, tidak seemosional seorang istri dalam berbuat dan menentukan

sikap.

Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 231:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya,

maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka

dengan cara yang ma’ruf (pula).” (QS. Al-Baqarah: 231

19

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS. At-Talaq: 2)

Berdasarkan sumber hukumnya, maka hukum talak ada empat:

a. Wajib, atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh

hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli

istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar

kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu

memudaratkan istrinya.6

b. Sunnat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya

(nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan

dirinya.

c. Haram, dalam dua keadaan: pertama; menjatuhkan talak sewaktu si istri

dalam keadaan haid, kedua; menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah

dicampurinya dalam waktu suci itu.7

d. Mubah, atau boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan

tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan

manfaatnya juga ada kelihatannya.8


7 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 380


20

Di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan hal-hal

yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena

alasan atau alasan-alasan.9

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak

menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena

talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak

mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang

sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diisyaratkan:

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang

dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal

karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena

sakit panas, atau sakit ingatan karena syaraf otaknya.

2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang

belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah menyatakan bahwa

talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang

dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui

akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

9 Lihat, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan

Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama 2001, h. 16

21

3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini

ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu

dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.10

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri

sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang

lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai

berikut:

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri

yang menjalin masa iddah talak raj‟i dari suaminya oleh hukum Islam

dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, di

pandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang

dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal

talak bai‟in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap

bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba‟in

itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas

suami.

2) Kedudukan istri yang talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan

yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti

akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah

dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan

bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami

10

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201

22

pernah menggauli ibu dan anak tirinya itu dan anak tiri itu berada

dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang

ada.

c. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya

yang menunjukan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran),

baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun

dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya

menunjukan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya,

mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-

barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka demikian itu bukan talak.

Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-

angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami

tentang talak tetapi tidak ditunjukan terhadap istrinya juga tidak dipandang

sebagai talak.11

d. Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang

dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk

maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak

dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak

kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata:

11

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 201

23

“Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah

talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.12

3. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

sebagai wujud kodifikasi hukum Islam, telah mengklasifikkasikan penyebab

atau alasan terjadinya perceraian. Di dalam pasal 38 UU Perkawinan

disebutkan yakni perceraian terjadi dengan sebab:

a. Kematian salah satu pihak,

b. Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,

c. Keputusan Pengadilan.13

Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

dalam mendamaikan kedua belah pihak.14

Ketentuan ini dijelaskan kembali di dalam penjelasan pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dengan menyebutkan bahwasannya alasan-alasan yang

dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

12

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 201

13

H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74

14

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 248

24

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya

yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

karena hal lain diluar kemauannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.15

4. Akibat-Akibat Perceraian

Perkawinan dalam hukum Islam adalah ibadah atau perjanjian suci

antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, apabila perkawinan putus

atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya. Akan tetapi ada

akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai.

Terlebih akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan saja karena

perceraian namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki kosekuensi

hukum tersendiri.

15

H. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74-

75

25

Apabila perkawinan yang diharapkan tidak tercapai dan perceraian

yang diambil sebagai jalan keluarnya maka akan timbul akibat dari perceraian

itu sendiri. Dalam hal ini baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut pada

pasal-pasal berikut ini, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi

keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlakukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat

menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas

istri.16

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)17

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang

atau benda kecuali bekas istri tersebut Qobla al-Dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyyuz dan

dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila

Qobla al-Dukhul.

16

Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Prenada Media, 2004), h. 219

17

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, 1996, h. 149

26

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju‟ kepada bekas istrinya yang masih

dalam masa iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya tidak

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali

bila ia nusyyuz.

Pasal 156

a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya

diganti oleh:

1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;

2) Ayah;

3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;

4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari

ibu;

6) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari

ayah;

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan

hadhanah dari ayah atau ibunya.

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada

kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,

pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),

(c), dan (d).

27

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.18

Dalam Al-Qur‟an tidak ada yang menyuruh atau melarang eksistensi

perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang

menyuruh melakukannya.

Suatu kejadian pastilah terdapat hikmah yang akan didapatkan, begitu juga

pada permasalahan perceraian aka ada hikmah yang akan kita dapatkan baik

bagi sang suami atau istri. Talak pada dasarnya sesuatu perbuatan yang halal

tetapi hal yang paling di benci oleh Allah SWT, hikmah dibolehkannya talak

itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus

kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga

itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan akan menimbulkan mudharat

bagi kedua belah pihak baik itu sang suami atau istri bahkan juga kepada anak

itu sendiri.19

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata

Inggris, yaitu mediation. Para penulis sarjana Indonesia kemudian lebih suka

mengindonesiakan menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya,

18

Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 74-75

19

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

109-200

28

yaitu negotiation menjadi “negosiasi”, arbitration menjadi arbitrase, dan

litigation menjadi litigasi”. Orang awam yang tidak menggeluti ranah

penyelesaian sengketa tidak jarang salah sebut atau menyamakan antara

mediasi dan “meditasi” yang berasal dari kosakata Inggris meditation yang

berarti bersemedi. Sudah pasti keduanya amat berbeda karena mediasi

berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa bernuansa sosial dan legal,

sedangkan meditasi berkaitan dengan cara pencarian ketenangan batin atau

bernuansa spiritual.20

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare

yang berarti ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaian sengketa antara para pihak. „berada ditengah‟ juga bermakna

mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam

menyelesaikan sengketa.21

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa

mediasi adalah kegiatan yang menjembatani antara dua pihak yang

bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).22

20

Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2011), Cet-2, h. 12

21

Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, h. 1-2

22

Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h.

1-2

29

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

perselisihan sebagai penasihat.

Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses

penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau

lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-

pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang

terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan

tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.23

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan

pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa

untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah

dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan

menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan

para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum

sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan

mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu di kemukakan pengertian

mediasi secara terminologi yang diungkapankan para ahli resolusi konflik.24

23


3 24


2-3

30

Mediasi sebagaimana dicantumkan pada pasal 1851 Bab ke Delapan

Belas Tentang Perdamaian KUHPerdata adalah, suatu perjanjian dengan

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu

perkara.25

2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip dasar (basic principles) adalah landasan filosofis dari

diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan

kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam

menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi

lahirnya institusi mediasi.

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton

tentang lima prinsip dasar mediasi, yaitu26

:

Prinsip pertama, mediasi adalah kerahasiaan atau confidentiality.

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang

terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak

yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik dan pers oleh masing-

masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan

25

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradyana

Paramitha, 2004), h. 468

26


(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, h. 28

31

mediasi tersebut.27

Pada pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam asasnya tertutup kecuali para pihak

menghendaki lain.28

Prinsip kedua, mediasi ini bersifat volunteer atau sukarela. Masing-

masing pihak yang terkait datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan

mereka sendiri secara sukarela tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-

pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa

orang yang akan mau berkerja sama untuk menemukan jalan keluar dari

persengketaan mereka, bila mereka dating ke tempat perundingan atas pilihan

mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini di

dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya

mempunyai kemampuan untuk menegoisasikan masalah mereka sendiri dan

dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat, netralitas (neutrality). Di dalam mediasi, peran

seorang mediator hanya menfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi

milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol

proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak

bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau

27


29

28

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

32

benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau

memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasannya

solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal,

tetapi dapat di hasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi

mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.

Dari uraian di atas bahwa mediasi memiliki karakteristik yang

merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang

lain. Karakteristik tersebut dirumuskan dalam setiap proses mediasi terdapat

metode, dimana para pihak dan perwakilannya, yang di bantu pihak ketiga

sebagai mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk

mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.29

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para

pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat

mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen

dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan

kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenagkan

atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak

yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam

29



33

pengambilan keputusan.30

Mediator tidak memiliki kewenangan dalam

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam

pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian

sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para

pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka

secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal

pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah

dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses

mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan

mempersempit perselisihan diantara mereka.31

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan

antara lain:

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif

murah.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka.

c. Mediasi memberikan kesepakatan para pihak untuk berpartisipasi secara

langsung dan secara informal dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

30


24

31


25

34

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol

terhadap proses dan hasilnya.

e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan

saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.

f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang terjadi

antara para pihak.32

C. Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap

pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini

merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam

menyelesaikan sengketa mereka.

1. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun

sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahap

pramediasi merupakan amat penting, karena akan menentukan berjalan

tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan

beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi

para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada

masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan

budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan,

32


24-26

35

kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah

pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.33

Dalam membangun kepercayaan diri seorang mediasi tidak boleh

terlalu berambisi, seolah-olah ia mampu menyelesaikan semua hal dalam

waktu singkat, tanpa mempertimbangkan kendala yang akan dihadapi ketika

ia menghubungi para pihak yang bersengketa, Seorang mediator harus

menyadari bahwa dirinya belum tentu diterima oleh kedua belah pihak,

sebagai mediator yang memediasi sengketa mereka.

Kesadaran ini penting agar tidak menimbulkan kekecewaan bila

mediasi mengalami kegagalan.

Mediator harus menggali sejumlah informasi awal tentang persoalan

utama yang menjadi sumber sengketa. Informasi yang diinginkan mediator

bersifat menyeluruh, sehingga memudahkan bagi dirinya untuk menyusun

strategi dan memosisikan persoalan tersebut dalam kerangka penyelesaian

konflik melalui jalur mediasi. Mediator harus menginformasikan sejelas

mungkin tentang mediasi, langkah-langkah kerja dalam mediasi, manfaat

mediasi, dan menjelaskan situasi-situasi yang dialami para pihak.34

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam pasal 7 ayat

(1) disebutkan: pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua

33


36

34


39

36

belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan para pihak agar terlebuh

dahulu menempuh mediasi, dan pada hari itu juga atau paling lama 2 hari

kerja berikutnya para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding

untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana Pasal 8 Perma

ini lalu menyampaikan mediator pilihan kepada Ketua Majelis. Dan jika hal

ini juga tidak dapat disepakati oleh para pihak, maka Ketua Majelis yang akan

menunjuk mediator dari daftar mediator dengan suatu penetapan.35

Dalam tahap pramediasi ini, langkah selanjutnya yang di tempuh

mediator adalah memformulasikan sejumlah pertanyaan yang secara tidak

langsung mengajak para pihak untuk memikirkan masa depan mereka, dan

tidak larut memikirkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terseret

dalam konflik atau persengketaan. Mediator harus mampu mengarahkan

mereka untuk mengambil sikap, untuk sama-sama menuju masa depan yang

lebih baik dan damai.

Dalam tahap terakhir pramediasi, mediator harus mampu menciptakan

rasa aman bagi kedua belah pihak sebelum proses mediasi dimulai. Para pihak

bersedia mengambil mediasi sebagai jalan penyelesaian konflik, karena

mereka berharap keadaan akan berubah kepada situasi yang lebih baik.

Namun, kadang-kadang mereka datang ke pertemuan mediasi menunjukan

sikap yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka menaruh harapan

35

Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 72

37

besar pada proses mediasi. Seringkali para pihak cemas, curiga kepada pihak

lain, khawatir keprihatinan mereka tidak didengarkan, serta tidak memiliki

penjelasan mengenai mediasi dan apa yang bias diharapkan dari seorang

mediator. Untuk menghindari hal tersebut, seorang mediator harus

bmenciptakan rasa aman. Ronald S. Kraybill mengemukakan empat langkah

yang dapat ditempuh oleh mediator untuk menciptakan rasa aman,36

yaitu:

a. Berusahalah tiba ditempat yang sudah disepakati sebelum kedatangan para

pihak-pihak yang bertikai

b. Aturlah tempat agar terasa nyaman dan mendukung interaksi

c. Buatlah rencana pengaturan ruang dan,

d. Ciptakan rasa aman melalui pengendalian situasi dalam memimpin

pertemuan, sehingga tidak menimbulkan keraguan para pihak siapa yang

bertanggung jawab pada pertemuan tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap pelaksanaan mediasi ini dimana para pihak yang

bersengketa satu sama lain dipertemukan untuk dilakukan mediasi. Tahap

mediasi dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang proses

mediasi di Pengadilan, disebutkan: Dalam waktu paling lama 5 hari kerja

setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, para pihak dapat

menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat

36



38

didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi pada dasarnya bersifat rahasia

dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan

penunjukan mediator (Pasal 13 ayat 3) dan dapat diperpanjang paling lama 14

hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa

kesepakatan akan tercapai.37

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan tahap dimana pihak-pihak

yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi.

Ada beberapa langkah dalam tahap ini yaitu sambutan pendahuluan mediator,

presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan

permasalahan, berdiskusi dan negoisasi masalah yang disepakati, menciptakan

opsi-opsi, menentukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan,

mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.38

Perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran

tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa

perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi

juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Agar fungsi mendamaikan dalam perkara perceraian ini dapat dilakukan oleh

hakim secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan

hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.39

37

Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 73

38

Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), Cet-2, h. 44

39

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h. 164

39

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekcokan

pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk

mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu.

Apabila hal ini telah diketahui oleh hakim, maka dengan mudah para hakim

tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang berselisih itu untuk

berdamai dan rukun kembali.40

Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam sengketa

perceraian, bukan hanya keutuhan perkawinan saja yang dapat diselamatkan.

Sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-

anak secara normal. Kerukunan antara kedua belah pihak dapat berlanjut.

Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah

tangga. Suami-istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial

kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari

perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan hidup. Upaya

mendamaikan dalam sengketa perceraian, merupakan kegiatan terpuji dan

lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan di

bidang yang lain.41

Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para

pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban

yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa,

40

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 164

41

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT.

Sarana Bakti Semesta, 1989) h. 49

40

mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu, upaya

mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara

optimal.42

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa

adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian

tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan

perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh

para pihak itu, dengan sendirinya harus dicabut. Terhadap ketentuan ini tidak

dibuat akta perdamaian karena tidaklah mungkin dibuat suatu ketentuan yang

melarang satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, melarang salah

satu pihak melakukan penganiayaan dan sebagainya. Apabila perjanjian itu

disepakati oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta

perdamaian itu tidak dapat dieksekusi, karena akibat dari perbuatan itu tidak

mengakibatkan putusan perkawinan maka salah satu pihak mengajukan

gugatan baru.43

3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-

hasil kesepakatan, yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu

42

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,

(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h. 164

43


41

perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan

komitmen yang telah mereka tunjukan selama proses mediasi.44

D. Mediasi Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam mediasi lebih dikenal juga istilah islah dan hakam.45

Ishlah atau Sulhu menurut bahasa adalah perbaikan.46

Perdamaian dalam syariat

Islam sangat dianjurkan. Karena dengan perdamaian akan terhindar dari

kehancuran tali silaturahmi dan permusuhan di antara para pihak yang

bersengketa dapat diakhiri. Dasar hukum perdamaian dapat dilihat dalam QS. An-

Nisa ayat 35 yang berbunyi:

Artinya :

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal.Hakam ialah juru pendamai. (QS. An-Nisa:

35).

Dalam ajaran Islam istilah Ishlah adalah memutuskan suatu

persengketaan, sedangkan menurut istilah Ishlah adalah suatu akad dengan

44

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) h. 53

45

Nuraningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan,

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h. 119.

46

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), h. 789

42

maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang maksud disini

adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah

mencintai perdamaian. Dengan demikian, pertentangan itu apabila

berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka Ishlah mencegah

hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang

membangkitkan fitnah pertentangan.47

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara

adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar

menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya

diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah).48

Peran dalam mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa itu lebih

utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang

diadilinya. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan

perioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab

mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa

yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.49

Tentang hal yang berhubungan dengan perceraian dikemukakan dalam

Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-

47

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama, (Jakarta:

Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010), Cet-1, h. 31

48


(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) h. 151

49


43

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975. Dalam Pasal-Pasal ini dikemukakan bahwa hakim wajib mendamaikan para

pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha hakim mendamaikan

para pihak-pihak yang berperkara itu dapat dilakukan pada setiap sidang

pemeriksaan. Dalam upaya mendamaikan itu hakim wajib menghadirkan pihak

keluarga atau tetangga dekat pihak-pihak yang berperkara untuk didengar

keterangannya dan meminta bantuan mereka agar pihak-pihak yang berperkara

rukun kembali.50

E. Mediator

1. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi.

Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan

mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara

para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan,

menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai

suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh

mediator. 51

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para

pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan

50


(Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 151

51


44

komunikasi yang positif. Tindakan seperti ini amat penting dilakukan

mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Komunikasi dan

interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka dan dihadiri bersama oleh

para pihak.

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak,

mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak

untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang

terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini

mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak

menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam

berkomunikasi satu sama lain. 52

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator,

pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas.

Fungsi sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong

lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi diantara para

pihak dan bukan sebaliknya, yakni menyebar terjadinya salah pengertian dan

polarisasi di antara para pihak. Mediator berperan sebagai penerjemah,

mediator juga juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan

usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa, atau

ungkapan yang enak di dengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi

maksud dan sasaran yang hendak dicapai.53

52

Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 78

53

Takdir Rahmadi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), h. 15

45

Dalam praktik sering ditemukan sejumlah peran mediator yang

muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain:

a. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;

b. Menerangkan proses dan memndidik para pihak dalam hal komunikasi

dan menguatkan suasana yang baik;

c. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan;

d. Mengajar para pihak dalam proses keterampilan tawar-menawar; dan

e. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan

pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.54

Dengan adanya kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang

bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim

sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus

menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA tentang mediasi.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif.

Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara,

namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tersebut,

kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang

berperkara sebagai penengah.55

54


55

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama, (Jakarta:

Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010), Cet-1, h. 41

46

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai

dengan asas Hukum Acara Perdata, pasal 130 HIR menyebutkan apabila pada

hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim

berkewajiban untuk mendamaikan mereka.

Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat

diintensifkan. Caranya dengan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam

prosedur perkara. Dalam pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan hakim sebagai mediator dan

para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.Peran

hakim dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak hanya harus menguasai norma-

norma yang tertulis dalam PERMA, tetapi jiwa PERMA itu sendiri.Hakim

pemeriksa harus bertanggung jawab menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam

PERMA, tidak hanya sekedar memenuhi syarat formal.56

Tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan

PERMA, sebagai berikut: mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan

mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian, mediator

wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses

mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan

kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri,

menggali, kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian

yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut menjelaskan tugas-tugas

56

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama, h. 41

47

mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan

baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk

mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu

kesepakatan bersama.57

Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia mempunyai

sejumlah keahlian (skill). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan,

pelatihan (training) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik

atau sengketa. Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran

sesuai dengan kapasitasnya.

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah

sampai peran terkuat. Berikut akan dikemukakan sejumlah peran mediator

yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini

menunjukan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (skill) yang dimiliki oleh

seorang mediator.58

Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi

ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pertemuan;

b. Memimpin diskusi rapat;

c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung

secara baik;

57

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama, h. 41

58



48

d. Mengendalikan emosi para pihak; dan

e. Mendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan

mengemukakan pandangannya.59

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses

mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan;

b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;

c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah

pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus

diselesaikan;

d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;

e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah;

f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka

penyelesaian sengketa.60

g. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang

dikemukakan kedua belah pihak, dan mediator juga harus menjadi

pendengar yang baik dan mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu

59


81

60



49

berbicara netral.61

Peran-peran diatas harus diketahui secara baik oleh seorang yang akan

menjadi mediator dalam dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus

berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal,

sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas

atas bantuan mediator.62

2. Keterampilan dan Bahasa Mediator

a. Keterampilan Mediator

Keterampilan seorang mediator sangatlah diperlukan demi

keberhasilan mediasi yang dilakukannya. Mediator dalam menjalankan

mediasi harus memiliki keterampilan, yaitu keterampilan mendengarkan,

keterampilan membangun, keterampilan membangun rasa memiliki

bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam

ketegangan, dan keterampilan merumuskan kesepakatan.63

1) Keterampilan mendengarkan

Keterampilan mendengarkan amat penting bagi mediator dari

keterampilan mendengarkan inilah akan muncul kepercayaan dari para

pihak bahwa mediator benar-benar memahami dan mendalami

61

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara di Pengadilan, (Jakarta: Pusat

Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010), Cet-1, h. 46

62



63


91

50

persoalan mereka.mediator akan diterima para phak sebagai juru

damai, karena ia mampu menunjukan keseriusan dan kemampuannya

memahami para pihak. Diterimanya mediator oleh para pihak, akan

memudahkan membangun kekuasaan sebagai mediator. Kekuasaan ini

bukan untuk mendominasi dan menekan para pihak akan tetapi

menerima tawaran solusi, tetapi menciptakan ruang yang aman dalam

membangun komunikasi konstruktif.

Keterampilan atau keahlian mendengar dibagi kedalam tiga

bagian yaitu keahlian menghadiri (attending skills), keahlian

mengikuti (following skills), dan keahlian merefleksi (reflecting skills).

Keterampilan menghadiri berkaitan erat dengan keberadaan mediator

dengan para pihak, baik secara fisik maupun psikologis.

Keterampilan mengikuti berkaitan dengan kemampuan

mediator memahami para pihak, yang tercermin dengan pemberian

isyarat, tidak memotong pembicaraan, memberikan dorongan,

membuat catatan, mengajukan pertanyaan dan sedikit menahan diri

dalam memberikan saran. Sedangkan keahlian merefleksi berkaitan

erat dengan kemampuan mediator memberikan tanggapan kepada

pembicara, dan mengulang kembali dengan bahasa lain.64

2) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

64


91

51

Keterampilan membangun rasa memiliki bersama dimulai dengan

sikap empati yang ditunjukan mediator terhadap persoalan yang

dihadapi para pihak. Mediator terhadap persoalan yang dihadapi para

pihak.Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami

perasaan yang dialami oleh pihak yang bersengketa. Mediator

menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna

merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.

Membangun rasa memiliki bersama dapat dilakukan mediator

dengan menjernihkan berbagai persoalan, mengidentifikasi

keprihatinan bersama, dan menitik beratkan pada kepentingan kedua

belah pihak.

3) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan yang paling esensial dalam proses mediasi adalah

keterampilan memecahkan masalah. Karena inti dari mediasi adalah

menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Dalam

memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting

berupa; mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus

pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian

masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan

penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi

absolute menjadi suatu bentuk penyelesaian.

4) Keterampilan Meredam Ketegangan

52

Dalam menjalankan proses mediasi mediator harus memahami

bahwa kemarahan merupakan hal alamiah yang tidak dapat

disembunyikan oleh para pihak, apalagi ketika keduanya berhadapan

satu sama lain. Menghadapi kondisi ini mediator harus mampu

meredam ketegangan, sehingga proses mediasi dapat berjalan kembali

sebagaimana mestinya.

Mediator dapat mengambil sejumlah tindakan yang merupakan

keterampilan dalam mengelola dan meredam kemarahan dari kedua

belah pihak yang bersengketa. Mediator harus memposisikan diri

sebagai penengah dan tempat para pihak menumpahkan

kemarahannya. Mediator harus mencegah pengungkapan kemarahan

tidak secara langsung ditunjukan kepada masing-masing pihak, tetapi

mereka harus menyatakan kemarahannya dihadapan mediator.65

Jadi, pengungkapan kemarahan para pihak harus ditanggapi

positif dan tenang oleh seorang mediator, karena melalui

pengungkapan kemarahan akan dapat ditemukan esensi atau penyebab

utama terjadi sengketa diantara para pihak.

5) Keterampilan Merumuskan Kesepakatan

Ketika para pihak sudah mencapai kedepakatan dalam mediasi,

maka tugas mediator adalah harus merumuskan kesepakatan tersebut

dalam bentuk tertulis. Dan mediator mengajak para pihak secara

65


99-100

53

bersama-sama memberi tanggapan, apakah kesepakatan tersebut sudah

sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung, apakah sudah

mencakup hal yang esensial ataukah mereka bersedia untuk

melaksanakannya.

Bila para pihak telah memahami rumusan kesepakatan dengan

baik dan mereka akan melaksanakannya, maka kedua belah pihak

dapat membubuhkan tandatangannya. Dengan penandatanganan

kesepakatan tersebut, maka secara formal proses mediasi sudah

selesai.66

b. Bahasa Mediator

Dalam menciptakan jalannya mediasi dengan baik perlu

diperhatikan juga bahasa yang baik dari mediator. Mediator harus

memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan sederhana

dalam memediasi kedua belah pihak. Bahasa yang baik adalah bahasa

mediator yang mampu membawa para pihak nyaman berkomunikasi

dengan mediator, sehingga para pihak merasakan kehadiran mediator

cukup penting di tengah-tengah mereka.

Ketidaktepatan bahasa yang digunakan mediator dapat mengancam

gagalnya mediasi. Bahasa-bahasa yang santun, lembut dan memelas pada

taraf tertentu sangat dibutuhkan, demi memperlancar kegiatan mediasi.

Kemampuan mediator memilih kata, kalimat, dan istilah-istilah yang

66


94

54

lazim dipakai para pihak yang bersengketa akan mempermudah mediator

membawa para pihak membuat kesepakatan-kesepakatan.

Kemampuan menyusun kalimat-kalimat netral memerlukan

pemikiran serius dan latihan yang terus-menerus, sehingga mediator peka

dan cepat tanggap untuk melakukan penyesuaian kalimat tersebut. Oleh

karena itu, training dan praktik simulasi akan sangat membantu mediator

dalam mempertajam kemampuannya dalam berkomunikasi dan

menetralkan pernyataan-pernyataan dari para pihak.67

c. Kewenangan dan Tugas Mediator

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga

mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam mediasi.

Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan

dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai

mestinya. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus

dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi.

Kewenangan mediator terdiri atas:

1) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai

akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui

penegakan aturan mediasi yang telah disepakati. Dan mediator

67


109

55

memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada kesepakatan

awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya.

Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak

tidak akan melakukan interupsi (menyela), ketika salah satu pihak

melakukan interupsi/menyela, maka mediator berwenang menegaskan

aturan tersebut.

2) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negoisasi

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan

momentum dalam negoisasi. Esensi mediasi terletak pada negoisasi, di

mana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan

tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin

dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur

negosiasi yang dibangun tersebut.68

3) Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi

Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit

berdiskusi secara terbuka. Mereka mempertahankan prinsip secara

ketat dan kaku, terutama pada saat negosiasi. Ketika mediator melihat

para pihak tidak mungkin lagi diajak kompromi dalam negosiasi, maka

mediator berwenang menghentikan proses mediasi. Mediator dapat

menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu atau penghentian

68

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 83

56

untuk selamanya (mediasi gagal). Ada dua pertimbangan penghentian

mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan

proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan

kepada para pihak memikirkan kembali tawar-menawar kepentingan

dalam menyelesaikan perkara. Kedua, mediator menghentikan proses

mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah

yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi dari kedua belah

pihak.69

Adapun yang menjadi tugas seorang mediator adalah:

1) Melakukan diagnosis konflik

Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik

atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak

pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk

persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari

persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa,

mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi,

mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah

pihak dalam penyelesaian sengketa.

2) Mengidentifikasikan masalah serta kepentingan-kepentingan kritis

para pihak

Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan

kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.

69

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, h. 86

57

Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan

runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena

itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara

sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing

pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi

pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan

memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

3) Menyusun agenda

Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu

mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang

hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang

dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua

belah pihak.

4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan

komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para

pihak malu dan segan untuk mengungkap persoalan dan kepentingan

mereka. Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani

menyampaikan pokok sengketa dan tuntutannya, sehingga kadang-

kadang menyinggung pihak lain. Dan ini tentunya akan menghambat

proses mediasi, dan disinilah mediator harus mampu mengendalikan

komunikasi para pihak.

58

5) Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan

(positional claim) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari

para pihak.

6) Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing

pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.

7) Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para

pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak mnonjolunsur emosional

dan ia juga dapat menyusun sejunlah pertanyaan yang dapat

meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara

adil dan terbuka.70

Mengenai tugas-tugas mediator ini dalam PERMA No.1 Tahun 2008

dalam pasal 15 yang dirangkum dalam 4 pasal yaitu:

1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi

kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan

dalam proses mediasi.

3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi para pihak.71

70


86

71

PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 15 Tugas-Tugas Mediator

59

BAB III

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Bermula dari surat ketetapan Komisaris Jendral Hindia Belanda tanggal

12 Maret 1828 Nomor 17, khusus untuk Batavia dibentuk satu majlis distrik yang

berwenang menyelesaikan semua sengketa keagamaan, soal perkawinan dan

warisan. Memang sangat mungkin Pengadilan Agama sudah ada jauh sebelum itu,

namun pengakuan pertama secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda adalah

pada tahun 1828 tersebut. Majlis distrik ini dipimpin oleh Komandan distrik

sebagai Ketua dibantu oleh para Penghulu dan Kepala Wilayah sebagai anggota.

Majlis distrik ini pulalah yang menandai awalnya berdirinya pengadilan

agama Jakarta sebagai badan peradilan yang terkait dan berada dalam sistem

pemerintahan dan ketata-negaraan secara formal dengan yuridiksi meliputi

seluruh wilayah Batavia, meestercornelis (Jatinegara), Bekasi dan Cikarang.1

Letak kantor Pengadilan Agama Jakarta, sejak awal didirikan, sampai saat

ini belum ada informasi yang pasti dan jelas bahwa sampai tahun 1942 dalam

dokumen tersebut yang tersimpan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nama

Pengadilan Agama Jakarta menggunakan nama Raad Agama Meester Cornelis.

Dari dokumen ini pula dapat diperoleh informasi bahwa yuridiksi Raad Agama

Meester Cornelis meliputi kota Praja Meester Cornelis yang mewilayahi

1 http://pa-jakartapusat.go.id, diakses pada tanggal 03 Februari 2015

60

kawedanan Meester Cornelis sendiri, kewadenan Kebayoran, Kewadenan Bekasi

dan Kewadenan Cikarang serta seluruh wilayah Kota Praja Batavia.2

Pada tanggal 17 Januari 1967 dengan Keputusan Menteri Agama No. 4

Tahun 1967 tertanggal 17 Januari 1967, bernama Pengadilan Agama Istimewa

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang daerah hukumnya meliputi wilayah

Kekuasaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan sebagai sekaligus

Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan K.H. Mas Mansur, Gg.

H. Awaludin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, dahulu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Majlis

Distrik sebagaimana nama awal pada saat didirikan oleh Kolonial Belanda pada

tahun 1828 yang kemudian bernama Priesterraad atau Penghoeloegerecht atau

Raad Agama berdasarkan stb 1882 no. 152.

Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang merupakan penerus

dan pelanjut bagi Pengadilan Agama Jakarta sebagaimana tersebut dalam

Keputusan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 1967, maka sejak tanggal 17 Januari

1967 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama Pengadilan Agama Istimewa

Daerah KhususIbu Kota Jakarta Raya sebagai Pengadilan induk yang memiliki

empat kantor cabang Pengadilan. Oleh karena Majelis Distrik didirikan

berdasarkan ketetapan komisaris Jendral Hindia Belanda No. 17 tanggal 12 Maret

1828, maka selayaknya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari kelahiran


2http://pa-jakartapusat.go.id, diakses pada tanggal 03 Februari 2015

61

Adapun para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta

sebelum kemerdekaan sampai saat ini yang dapat diketahui adalah Presiden Raad

Agama periode 1920 sampaidengan 1946, yakni:

1. K.H. Abdul Aziz. dan,

2. H.H. Abdul Mutholib.

Hakim-hakim anggota terdiri dari K.H. Muhammad Enceng, K.H. Muhammad,

K. H. Abdul Halimdan K.H. Abdullah. Ketua Presiden (Ketua) Raad Agama dan

Para hakim Agama tersebut saat ini belum diketahui identitas lengkap dan riwayat

hidupnya. Oleh karena itu kepada siapa saja yang mengetahui, diharap dapat

menyampaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk diabadikan dalam

tulisan ini.3

B. Fasilitas Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Website

www.pa-jakartapusat.go.id, merupakan Website Resmi Pengadilan

Agama Jakarta Pusat yang berisi informasi umum tentang layanan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat terhadap para masyarakat pencari keadilan. Disini para

pihak yang berperkara dapat mendapatkan info perkara yang telah didaftarkan

berupa informasi jadwal sidang, infomasi perkara, akte cerai dsb.

2. Ruangan

Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiridari 2 (dua) Lantai :


http://www.pa-jakartapusat.go.id/

62

Lantait.I terdapat 3 (tiga) Ruang Sidang, Ruang Tunggu, Meja

Informasi/Pengaduan, Ruang Pendaftaran, Ruang Kasir dan Pengembalian

Sisa Panjar, Ruang Posbakum, Ruang Mediasi, Meja Resepsionis, Ruang

Sekretariat, Ruang Wakil Sekretaris, Ruang Bendahara, Ruang Kepaniteraan,

Ruang Wakil Panitera.

Lt. II terdapat Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera, Ruang

Sekretaris, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Jurusita, Ruang

Rapat, Ruang Serbaguna, Ruang Server dan Pantry.

3. Counter Bank Syariah Mandiri

Untuk mempermudah para pencari keadilan untuk membayar biaya perkara,

maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengadakan kerjasama dengan Bank

Syariah Mandiri Cabang Hasanuddin Jakarta.

4. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap

pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa

informasi, konsultasi, pencatatan dan pelaporan layanan hukum bagi

masyarakat yang kurang mampu dalam register yang dilakukan oleh petugas

Pengadilan. Pada setiap pengadilan berisi segala informasi dan data yang

berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi

masyarakat tidak mampu.4

4 www.google.com, pn-pariaman.go.id, diakses pada tanggal 10 Februari 2015

63

5. Meja Informasi.

Meja informasi yang sejatinya merupakan unit layanan informasi bagi

masyarakat. adapun fungsi meja informasi sebagai komunikator, yakni orang

yang memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan

Pengadilan dan pencari keadilan. Dikaitkan dengan keberadaan meja

informasi di Pengadilan, petugas meja informasi akan memberikan penjelasan

kepada calon pencari keadilan kelengkapan berkas gugatan atau permohonan,

meneruskan berkas yang telah disiapkan oleh pencari keadilan, dan membantu

masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi dari Pengadilan. Dan

kegunaan meja informasi juga dapat menginformasikan secara jelas kepada

masyarakat tentang penyampaian keluhan atau pengaduan serta bagaimana

keluhan tersebut akan ditangani oleh Pengadilan.5

C. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 19966

5 www.pa-batusangkar.go.id, diakses pada tanggal 10 Februari 2015


64

Hakim

Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH.

Dra. Hj. Saniyah KH.

Dra. Hj. Nurroh Sunah, SH.

Dra. Istiana, MH.

Dra. Hj. Taslimah, MH

Hj. Suciati, SH.

Drs. H. Azid Izuudin, MH.

Drs. H. Ahmad Manshur Noor

Drs. Sarnoto, MH.

Drs. H. Munadi, MH.

Kepala Urusan Kepegawaian

Jusriah Rieuwpasa, SHI.

Kepala Urusan Keuangan

Titi Khotimah, SH.

Nurwilis, SH.

Kepala Urusan Umum

Haryanti, SH.

Oebaydillah, S.Ag.

Hiram Sulistio, S. S.Kom.

Adi Praswara Ary, SH., MH.

Panitera Muda Gugatan

Nova Asrul Lutfi, SH.

Penitera Muda Permohonan

Bangbang SP, SH., SPI., MH.

Penitera Muda Hukum

Ruslan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Mulyahefni

Muhamad Fahat, SH.

Ikbal Basry, SH.

Zaelani Azis, SH., MH.

Endang Bahtiar, SH., MH.

Susilowati, SH., MH.

Runie Handayani, SH., MH.

Susilowati, SH., MH.

Runie Handayani, SH., MH.

M. Yasin, SH.

Tratna Dewy SAT, SH., MH.

Moh. Dudi Wahyudi K, SH., MH.

Amrullah, SH.

Jurusita Pengganti

Sri Mahanum

Budi Sukirno

Magdalena Hutagaol

Muhammad Iqbal Yunus, SHI., MH.

Elik Korniawati, SH. MH.

Fita Alfiany ARP. S.Kom

Budy Setyo Rini, SH.

Nurhidayah Megawati, SH.

Achmad Fadli, A.Md.

Nyayu Asha DellaSati. A.Md.

Muhammad Muchram

Ruslani

Wakil Sekertaris

Suhendra, S.Sos., MM.

Wakil Panitera

Hj. Ghaizar Fau’ah, SH., MH.

Panitera/Sekertaris

Drs. H. Ujang, SH., MH.

Ketua

Dra. Hj.Rokhanah, SH., MH.

Wakil Ketua

Drs. H.M. Turchan Badri, SH., MH.

Juru Sita

Wadinah

65

D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Visi Pengadilan Agama Jakarta Pusat :

“Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.7

E. Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Jakarta pusat

Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki wilayah yuridiksi relatif

yang meliputi 8 kecamatan dan 44 kelurahan antara lain :

a. Kecamatan Gambir

1) Kelurahan Gambir

2) Kelurahan Kebon Kelapa

3) Kelurahan Petojo Selatan


66

4) Kelurahan Duri Pulo

5) Kelurahan Cideng

6) Kelurahan Petojo Utara

b. Kecamatan Tanah Abang

1) Kelurahan Bendungan Hilir

2) Kelurahan Karet Tengsin

3) Kelurahan Kebon Melati

4) Kelurahan Kebon Kacang

5) Kelurahan Kampung Bali

6) Kelurahan Petamburan

c. Kecamatan Menteng

1) Kelurahan Menteng

2) Kelurahan Pegangsaan

3) Kelurahan Cikini

4) Kelurahan Kebon Sirih

5) Kelurahan Gondangdia

d. Kecamatan Senen

1) Kelurahan Senen

2) Kelurahan Kwitang

3) Kelurahan Kenari

4) Kelurahan Paseban

5) Kelurahan Kramat

67

6) Kelurahan Bungur

e. Kecamatan Cempaka Putih

1) Kelurahan Cempaka Putih Timur

2) Kelurahan Cempaka Putih Barat

3) Kelurahan Rawasari

f. Kecamatan Johar Baru

1) Kelurahan Galur

2) Kelurahan Tanah Tinggi

3) Kelurahan Kampung Rawa

4) Kelurahan Johar Baru

g. Kecamatan Kemayoran

1) Kelurahan Gunung Sahari Selatan

2) Kelurahan Kemayoran

3) Kelurahan Kebon Kosong

4) Kelurahan Harapan Mulya

5) Kelurahan Cempaka Baru

6) Kelurahan Utan Panjang

7) Kelurahan Sumur Batu

8) Kelurahan Serdang

h. Kecamatan Sawah Besar

1) Kelurahan Pasar Baru

2) Kelurahan Gunung Sahari Utara

68

3) Kelurahan Mangga Dua Selatan

4) Kelurahan Karang Anyar

5) Kelurahan Kartini8

2. Yuridiksi (Kewenangan) Absolut Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Yuridiksi absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan

jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam

pemberdaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan lainnya.9

Yuridiksi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemenkan dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shodaqoh dan, ekonomi syariah”.10

Perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat adalah perkara perceraian, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi

perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun

2012- 2014 yakni :

8http://pa-jakartapusat.go.id, diakses pada tanggal 03 Februari 2015

9 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h.

139

10

www.google.com, digilib.uinsby.ac.id, diakses pada tanggal 26 Februari 2015

69

Tabel 3.1

Laporan rekapitulasi perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Jakarta

Pusat pada tahun 2012- 2014

No Bulan Jumlah Perkara

2012 2013 2014

1 Januari 91 Perkara 99 Perkara 115 Perkara

2 Februari 105 Perkara 118 Perkara 97 Perkara

3 Maret 231 Perkara 106 Perkara 127 Perkara

4 April 88 Perkara 113 Perkara 111 Perkara

5 Mei 111 Perkara 140 Perkara 117 Perkara

6 Juni 114 Perkara 99 Perkara 151 Perkara

7 Juli 110 Perkara 272 Perkara 104 Perkara

8 Agustus 88 Perkara 65 Perkara 100 Perkara

9 September 75 Perkara 93 Perkara 115 Perkara

10 Oktober 115 Perkara 218 Perkara 138 Perkara

11 November 118 Perkara 112 Perkara 121 Perkara

12 Desember 837 Perkara 878 Perkara 453 Perkara

Total 2120 Perkara 2313 Perkara 1749 Perkara

Grafik 3.1

Laporan rekapitulasi perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

pada tahun 2012- 2014

Jumlah Perkara Tiap Tahun

2012

2013

2014

70

Dari tabel diatas bahwa perkara perceraian yang paling banyak

ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014. Dan dapat

di rinci sesuai dengan jenis perkara, yaitu :

Tabel 3.2

Jenis perkara ditangani oleh Pengadian Agama Jakarta Pusat

Tahun 2012

No Jenis Perkara Jumlah Perkara

1 Perceraian 1124 Perkara

2 Isbat Nikah 943 Perkara

3 Kewarisan 14 Perkara

4 Dispensasi Kawin 8 Perkara

5 Penguasaan Anak 7 Perkara

6 Harta Bersama 5 Perkara

7 Izin Poligami 5 Perkara

8 Wali Adhal 4 Perkara

9 Pembatalan Perkawinan 1 Perkara

10 Nafkah Oleh Ibu 1 Perkara

11 Hibah 1 Perkara

12 Perwalian 7 Perkara

2120 Perkara

Tahun 2013





71








11 Penetapan Ahli Waris 44 Perkara

12 Pengangkatan anak 1 Perkara

Total 2313

Tahun 2014








7 Asal Usul Anak 1 Perkara





12 Hibah 1 Perkara

13 Penetapan Ahli Waris 39 Perkara

14 Pengangkatan Anak 1 Perkara

Total 1749

72

Grafik 3.2

perkara perceraian Pengadian Agama Jakarta Pusat

Tahun 2012-2014

Tampak pada grafik di atas, Dapat disimpulkan, bahwa dari semua

perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat

setiap tahunnya adalah perkara perceraian.

Chart Title

73

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian

antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini

dijembatani oleh seorang Hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. 1

Pada praktiknya, proses mediasi ini dilakukan jika salah satu pasangan

nikah ada yang tidak setuju untuk cerai. Jadi, jika yang mengajukan gugatan cerai

si istri, tapi si suami menyatakan ia tidak mau bercerai pada saat sidang pertama,

maka dilaksanakanlah acara mediasi tersebut.

Dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

pada sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang

diperlukan dalam persidangan seperti, kelengkapan surat gugatan, surat kuasa,

surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya hakim akan menjelaskan

bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para

pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para

pihak mempunyai mediator ? jika tidak maka hakim akan menentukan seorang

mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis hakim selanjutnya

menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi

1 www.google.com, Mediasi, diakses pada tanggal Selasa, 27 January 2015

74

tersebut, mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Mediator

menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut.

Mediator membacakan identitas dari para pihak seperti nama, alamat, perkerjaan

usia dsb. Lalu mediator meminta para pihak untuk masing masing menjelaskan

apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Jakarta

Pusat. Setelah dari masing-masing para pihak memberikan keterangan tentang

permasalahan mereka kemudian mediator memberikan nasehat kepada para pihak

yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dan juga menjelaskan bahwa

sesungguhnya perceraian itu sangatlah di benci oleh Allah SWT. Umumya

mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Dan bila dalam mediasi tersebut tidak

tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan.2

Merujuk pada Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2008 tahap pra mediasi yaitu :

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara, dan Hakim mewajibkan para pihak agar lebih dulu menmpuh

mediasi.

2. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong

para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

3. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan

kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

4. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA ini kepada para

pihak yang bersengketa.

2 Hasil observasi penulis di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Januari 2015

75

Untuk tahap-tahap proses mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1

Tahun 2008 yaitu :

1. Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, Hakim mewajibkan para

pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk

berunding guna memilih mediator, termasuk biaya yang mungkin timbul

akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim.

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak

mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua Majelis Hakim

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (5) dan (6).

3. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para

pihak untuk dibahas dan disepakati.

4. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

5. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali

kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik

bagi para pihak.3

Untuk perkara perceraian, apabila dalam usaha mendamaikan para pihak

yang bersengketa berhasil, gugatan harus dicabut. Namun, bila para pihak tidak

mencapai kesepakatan dalam masa 40 hari sejak para pihak memilih mediator,

maka mediator wajib menyampaikan dan menyatakan secara tertulis bahwa

mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.

3 PERMA No. 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi

76

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk

menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan

kesepakatan yang dapat diakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-

sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang

dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi

terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi

untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kandusif. Bahkan Pasal 9

ayat (1) PERMA memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan

kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa

dihadiri oleh pihak lainnya. Keputusan kaukus berada di tangan mediator, dan

sebaiknya kaukus ini juga harus mendapat persetujuan dari para pihak.4

Proses mediasi di Pengadilan Agama mampu diterapkan untuk mencapai

target dan tujuan secara maksimal. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-

pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi

sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada

mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.Untuk perkara perceraian

mediasi ini sebenarnya hanya sekedar formalitas saja, namun mediasi di

Pengadilan Agama harus tetap dilakukan, karena apabila tidak dilakukan mediasi

terlebih dahulu maka akan batal demi hukum.5

4 Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,


5 Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sarnoto, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

pada Tanggal Senin, 12 Januari 2015

77

Di pengadilan Agama Jakarta Pusat mediasi biasanya dilakukan hanya

memakan waktu 10-15 menit saja mediasi sudah selesai dilaksanakan.6 Untuk

waktu yang singkat dalam memediasi para pihak yang bersengketa ini sudah tentu

upaya perdamaian yang dilakukan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal

dan bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.7

Sehubungan dengan hal ini, para hakim harus terpanggil hati nuraninya

secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha

mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui

faktor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para Hakim

dalam mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepintas saja.8

Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang hakim

maupun mediator. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam

setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Hakim mediator ditunjuk oleh

Majelis Hakim atau oleh para pihak yang meminta untuk memediasikan perkara

mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk

menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama juga tidak bisa terlepas dari peran mediator

dalam mengupayakan perdamaian, untuk peran yang dimaksud di dalam PERMA

6 Hasil Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sarnoto, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

pada Tanggal Senin, 12 Januari 2015

7 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:

Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 164

8 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, h. 103

78

ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan, mediator yang

bertugas dipengadilan dapat saja berasal dari hakim Pengadilan atau mediator dari

luar Pengadilan, namun harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang

berasal dari hakim adalah para hakim yang memiliki keterampilan yang diperoleh

dengan melelui sejumlah training atau pelatihan, sedangkan mediator Non-Hakim

adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi dan juga telah memiliki

sertifikat dari Mahkamah Agung.9

Peran mediasi ini dalam perkara perceraian sangat penting dan

bermanfaat untuk tercapainya perdamaian, dan untuk peran mediator ini juga

diharapkan dapat membantu para pencari keadilan dalam menentukan sikap dan

keinginannya dalam penyelesaian perkara.10

Mediasi ini sangat bermanfaat bagi

para pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian.11

Peran mediator juga

dalam persidangan sangat penting apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan,

dan apabila mediasi berhasil maka akan diputus berdasarkan kesepakatan.12

Dalam menampilkan perannya secara maksimal, sangat perlu mediator

harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator.

9 Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,


10

Hasil Wawancara Pribadi dengan Rosmida M, Noor, Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Pusat, Pada Tanggal 01 Oktober 2014

11

Hasil Wawancara Pribadi dengan Isti’anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pada

Tanggal 01 Oktober 2014

12

Hasil Wawancara Pribadi dengan Azid Izuddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

pada tanggal 01 Oktober 2014

79

Meskipun salah satu atau kedua belah pihak cara kerja mediasi dan peranan

mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di

hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama

berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses

mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya dan hasil-hasil dari mediasi.

Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi,

maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan

sempurna.13

Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat banyak yang berperan sebagai

hakim mediator yang belum mempunyai sertifikat dikarenakan belum ada

kesempatan, dan hanya mengikuti seminar pelatihan-pelatihan saja untuk menjadi

mediator.14

Dan untuk mempermudah para pihak yang bersengketa dapat memilih

hakim mediator, di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dipasang nama-nama hakim

mediator di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu:

13



14



80

Tabel 4.1

Daftar Mediator Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.15

No Nama NIP No Sertifikat

1. Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., MH. 195009111976012001 Tidak Ada

2. Dra. Hj. Saniyah KH. 195109161982032001 Tidak Ada

3. Dra. Nurroh Sunah, SH. 195608301978032001 Tidak Ada

4. Dra. Isti’anah, MH. 196401011991032014 Ada

5. Drs. Azid Izuddin, MH. 196207131993031003 Tidak Ada

6. Dra. Hj. Taslimah, MH. 196803141993032005 Tidak Ada

7. Drs. Sarnoto, MH. 196712251994031005 Ada

8. Drs. H. ahmad Manshur Noor 195612161986031001 Tidak Ada

9. Drs. H. Imbalo, SH., MH. 196012311991031024 Tidak Ada

10. Hj. Suciati, SH. 195707141980032005 Tidak Ada

11. Drs. H. Zulkifli Rahman, SH., MH. Mediator Non-Hakim 42/8-P/BP4/XII/2010

12. Dra. Hj. Zubaidah Muchtar, MSi. Mediator Non-Hakim 15/IICT/TFP/2010

13. Drs. H. M. Noor Mediator Non-Hakim 32/8-P/BP4/I/2011

14. Dra. Hj. Sti Khodijah Jamal, MSi. Mediator Non-Hakim 52/I/BP4/I/2011

Dari nama-nama hakim mediator di atas, terdapat 14 hakim mediator,

10 diantaranya sebagai hakim mediator, dan 4 diantaranya mediator Non-Hakim

yang berada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan diantara 10 hakim mediator

hanya ada 2 hakim saja yang sudah memiliki sertifikat mediator, dan ada 8 hakim

mediator belum memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan

oleh Mahkamah Agung. Karena, belum ada kesempatan dan adanya pelatihan dari

Mahkamah Agung yang belum merata.16

Diantara mediator Non-Hakim yang bersertifikat dan telah melakukan

pelatihan mediator, namun pada kenyataannya keberhasilan dalam memediasi

15

Daftar Mediator, Sumber data diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

16



81

tidak terkait dengan adanya sertifikat, tetapi berdasarkan kepada kemampuan

seseorang dalam mengupayakan perdamaian. Maka dari itulah seorang mediator

memerlukan proses yang panjang untuk menjadi negosiator. Negosiator juga

memerlukan sejumlah keahlian atau skill yang akan membantu para pihak dalam

benar-benar menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Skill tersebut dapat berupa

kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan,

dan berbagai kemampuan lainnya.17

Dalam melakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak yang

bersengketa yaitu, dengan cara memberikan penjelasan keharusan adanya

perdamaian. Khususnya bagi hakim mediator dapat melakukan tindakan untuk

memaksimalkan hasil mediasi, diantaranya:

1. Mendalami dan menggali masalah atau persoalan yang dialami oleh kedua

belah pihakyang bersengketa.

2. Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka agar

tercapainya perdamaian diantara mereka.

3. Diperlukan melibatkan keluarga dekat para pihak agar dapat membantu proses

mediasi.18

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang

mediasi sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah

17



18



82

penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari

keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan

perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan

dalam menyelesaikan sengketa.

B. Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa

dengan damai (win-win solution)19

ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor dengan

adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan

memaksimalkan fungsi lembaga peradilan.20

Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak

dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, para pihak tetap harus mengikuti

tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan. Dalam perkara perceraian,

mediasi ditemukan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-

kemungkinan terjadinya ishlah diantara suami istri sehingga diharapkan diperoleh

19

Hasil Wawancara Pribadi dengan Isti’anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pada

Tanggal 01 Oktober 2014

20



83

suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif

penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan.

Walaupun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan

para pihak bersifat imperatif, dan Majelis Hakim harus memberi kesempatan para

pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan.21

Dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak

perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena

tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang

melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan

tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi,

tetap setia, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan

dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka

akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan

itu dan tidak berbuatnya, tidak akan mengakibatkan terputusnya perkawinan,

kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraiannya.22

Keberhasilan mediasi diukur dari jumlah perkara perceraian yang dicabut.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

21

Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian,

diakses pada tanggal Rabu, 10 Desember 2014, www.badilag.net

22

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,

(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 165

84

Jenis

Perkara

Produk

Mediasi Putusan/Penetapan Ukuran Keberhasilan

Non

Perceraian

Akta

perdamaian

Mentaati isi

perdamaian

Jumlah perkara yang

keluar akta perdamaian

Perceraian

Kesepakatan

rukun

Pencabutan Jumlah perkara yang

dicabut

Dari indikasi tersebut untuk mengetahui prosentase perkara perceraian

yang berhasil dimediasi dalam satu tahun menggunakan rumusan sebagai

berikut23

:

X 100%

Misalnya jumlah data yang diperoleh dari perkara perceraian yang

diputus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2012 adalah 1124

perkara dan jumlah perkara perceraian yang berhasil dicabut adalah 90 perkara.24

Maka prosentasenya adalah:

X 100 % = 8 %

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada

Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2012 adalah sebesar 8 % dari

semua perkara perceraian yang diputus. Pada tahun 2013 perkara perceraian yang

dicabut adalah 104, dan perkara perceraian yang diputus adalah 1176. Maka

23

Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian, diakses

pada tanggal Rabu, 10 Desember 2014, www.badilag.net

24

Sumber Data Diperoleh dari Situs Resmi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, www.pa-

jakartapusat.go.id Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2015

85

prosentasenya sebesar 8 %. Dan pada tahun 2014 untuk perkara perceraian yang

dicabut adalah 92, dan perkara perceraian yang diputus adalah 1309. Maka

prosentasenya pada tahun 2014 sebesar 7 %.25

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa hasil mediasi pada tahun 2012-

2014 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengalami penurunan. Hal ini

menunjukan bahwa masih kurangnya penerapan mediasi yang bertujuan untuk

menekan angka perceraian sebagaimana yang disebutkan didalam PERMA No. 1

Tahun 2008.

Dalam hal ini hakim mediator memegang peranan penting dalam

mendamaikan para pihak yang sedang berperkara. Keberadaan mediasi di

pengadilan sangatlah diperlukan, karena:

1. Dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.

2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih

cepat dan murah, serta dapat memberikan akses seluas mungkin kepada

kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan

3. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam

penyelesaian sengketa di samping proses litigasi.

Berperkara di peradilan bukanlah bertujuan untuk menentukan kalah dan

menang, sebuah kewajiban bagi seorang hakim di pengadilan untuk

mengupayakan seoptimal mungkin proses perdamaian bagi pihak-pihak yang

25

Sumber Data Diperoleh dari Laporan Perkara Yang Diputus Pengadilan Agama Jakarta

Pusat Tahun 2013-2014 Oleh Panitera Muda Hukum Bapak Ruslan

86

berperkara. Pada awalnya proses perdamaian dipengadilan dilakukan secara

khusus pada persidangan pertama, dan hasil yang diperolehpun tidak maksimal.26

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan pasal 130

HIR banyak bersifat formalitas semata, inilah yang mengakibatkan tingkat

keberhasilan perdamaian di pengadilan sangatlah rendah. Kemandulan peradilan

dalam menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena pihak

advokad atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri hakim yang lebih

mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral

sesuai dengan ungkapan yang mengatakan, keadilan yang hakiki diperoleh pihak

yang bersengketa melalui perdamaian.27

Memperhatikan kondisi tersebut Mahkamah Agung yang menaungi seluruh

peradilan di Indonesia terpanggil untuk memberdayakan para hakim untuk

menyelesaikan perkara dengan perdamaian yang digariskan pasal 130 HIR,

melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Penerbit Peraturan

Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan

didorong oleh keberhasilan Negara-negara lain dalam menerapkan aturan

tersebut, seperti: Jepang, Amerika Serikat, Australia,Singapore, dan lain-lain28

.

26

Rio Satria, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, www.badilag.net, diakses pada tanggal 25

Desember 2014

27


Desember 2014

28


Desember 2014

87

Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bisa dikatakan belum berhasil

guna dengan target yang ingin dicapai yaitu menekan jumlah perkara yang

dilitigasikan. Kemudian dari sisi ekonomis, mediasi ini justru dianggap tidak

ekonomis dan dianggap menambah biaya yang harus dikeluarkan para pihak

berperkara, karena bagi mereka ini hanyalah suatu syarat saja yang harus dilewati.

Karena kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat

mereka datang sudah dengan tekad yang bulat untuk bercerai, sehingga sulit

untuk di mediasi. Khususnya dalam masalah perceraian ini sangat sulit untuk

dimediasi dikarenakan menyangkut masalah perasaan.

Akan tetapi dilihat dari keberhasilan mediasi dari 3 tahun terakhir

belakangan ini, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014, keberhasilan mediasi

mengalami penurunan, diharapkan bagi hakim mediasi dan mediator agar dapat

memperbaiki penurunan dalam mediasi tersebut, dan juga kinerja para hakim

serta mediator supaya lebih dioptimalkan dalam melaksanakan mediasi. sehingga

target dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dapat

tercapai, yaitu mengendalikan perkara yang dilitigasi. Dengan begitu PERMA

mengenai mediasi tersebut dapat dikatakan efektif di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi Dalam

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, di

dominasi oleh perkara perceraian, dilihat dari kurun waktu selama 3 tahun

88

terakhir, yaitu pada tahun 2012, 2013, dan 2014, faktor penyebab tingginya angka

perceraian dari tahun ke tahun karena faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab,

dan tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga.

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam memediasi atau melakukan upaya

perdamaian pada perkara perceraian khususnya, diantaranya adalah:

1. Faktor-Faktor keberhasilan dalam mediasi :

a. Adanya itikad baik dari para pihak dan adanya sikap yang kooperatif dari

para pihak yang mau berdamai.

b. Adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan agar

terciptanya perdamaian.

c. Adanya tempat situasi yang nyaman untuk para pihak yang sedang

dimediasi agar para pihak bisa lebih relax dan tidak tegang.

d. Tentunya hakim mediator dengan kemampuan, keahlian dan

kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah dan hakim mediator bisa

dengan sabar memberikan nasehatdan waktu yang cukup untuk para pihak

dalam menguraikan masalahnya.

2. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga mediasi menjadi

tidak berhasil atau gagal adalah:

a. Tidak ada itikad baik dari para pihak yang mau berdamai.

Karena kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama

Jakarta Pusat sudah dengan tekad yang bulat yaitu mereka ingin bercerai

sehingga ini sangat sulit untuk dimediasi.

89

b. Para pihak yang tidak bisa meredam amarah atau emosinya.

c. Salah satu pihak yang sudah tidak bisa memaafkan pihak lain.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam memediasi perkara

perceraian para pihak yang bersengketa adalah salah satu pihak sudah

tidak bisa memaafkan pihak lain dikarenakan adanya WIL (wanita idaman

lain) atau PIL (Pria Idaman Lain). Sehingga perkara perceraian sangat

sulit untuk dimediasi.

d. Tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-

masing yaitu mereka tetap ingin bercerai.29

29

Hasil Wawancara Pribadi dengan Rosmida M, Noor, Azid Izzudin dan, Isti’anah Hakim

Mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pada Tanggal 01 Oktober 2014

90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan hasil analisa proses

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dalam proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Jakarta Pusat dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak

sudah sesuai dengan apa yang diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2008, dan

HIR. Dan pada PERMA Pasal 7 ayat 1 tentang Kewajiban Hakim

Pemeriksaan Perkara dan Kuasa Hukum adalah pada hari sidang yang telah

ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak

untuk menempuh mediasi. Para pihak yang berperkara tidak boleh menolak

pelaksanaan mediasi tersebut. Apabila para pihak tersebut menolak mengikuti

mediasi maka proses persidangan batal demi hukum dan tidak dapat

dilanjutkan. Pada sidang pertama, majelis hakim wajib memberitahukan

kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi. Disini hakim menjelaskan

bagaimana proses mediasi. Setelah para pihak mau untuk dimediasi oleh

hakim menyarankan nama mediator atas persetujuan kedua pihak yang

berperkara. Setelah itu di luar sidang para pihak yang berperkara mengadakan

pertemuan dengan mediator dan menentukan waktu pelaksanaan mediasi.

91

Mediasi berjalan selama 40 hari. Apabila berhasil gugatan akan dicabut dan

apabila gagal maka persidangan akan dilanjutkan. Dengan adanya PERMA ini

para hakim beranggapan bahwa pelaksanaan mediasi lebih terarah dan teratur,

sehingga para hakim merasa setelah dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun

2008 Tentang Mediasi sangat membantu para hakim dalam melakukan

tugasnya dan para hakim juga dapat diberikan pemahaman lebih tentang

mediasi.

2. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat, jika dilihat dari penerapan mediasinya sudah efektif dan sesuai

dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun untuk hasil dari mediasi yang

berhasil dilakukan oleh hakim mediator masih belum menunjukan hasil yang

maksimal khususnya pada perkara perceraian. Untuk para Hakim yang

ditunjuk sebagai hakim mediator dalam melakukan proses mediasi telah

dilakukan secara optimal. Meskipun belum adanya perubahan yang signifikan.

Mengenai upaya mediator dalam perkara perceraian demi memaksimalkan

hasil mediasi dengan berbagai cara, diantaranya : Melibatkan pihak keluarga

dekat seperti anak, ibu dan lain-lain untuk memudahkan mediasi, mencoba

menjadi pendengar yang baik dan berusaha bersifat netral artinya tidak

memihak pada siapa pun, dan berusaha mencari jalan keluar yang tepat untuk

para pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Faktor-faktor yang menjadi menghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat diantaranya, tidak ada itikad baik dari para pihak yang mau

92

berdamai, para pihak yang tidak bisa meredam amarah atau emosinya, salah

satu pihak yang sudah tidak bisa memaafkan pihak lain, misalnya adanya WIL

(Wanita Idaman Lain) atau PIL (Pria Idaman Lain) sehingga ini sangat sulit

dimediasi dan tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip

masing-masing dan dari para pihak yang sudah bertekad untuk bercerai.

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mediasi yaitu adanya itikad baik

dari para pihak itu sendiri yang mau berdamai, adanya bantuan dari pihak

keluarga dekat yang bisa mengarahkan terciptanya perdamaian, adanya tempat

yang nyaman untuk para pihak yang dimediasi, dan tentunya kemampuan,

keahlian dan kepiawaian hakim mediator dalam menyelesaikan masalah bisa

dengan sabar dalam menghadapi para pihak yang berperkara untuk

tercapainya perdamaian.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran, yaitu:

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar dapat mengevaluasi pelaksanaan

mediasi dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam perkara perceraian,

sehingga untuk kedepannya hasil mediasi dalam perkara perceraian dapat

ditingkatkan, dan bisa mengurangi atau menekan angka perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung agar dapat memperluas dan meningkatkan

pelatihan mediasi, dan mewajibkan para hakim untuk mengikuti pelatihan

mediasi. Karena pada umumnya kebanyakan dari hakim di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat masih belum memiliki sertifikat mediator.

93

3. Untuk para pihak yang berperkara disarankan dapat mematuhi dan mengikuti

aturan-aturan Pengadilan yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat

dalam proses mediasi.

4. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat tentang

pengetahuan pernikahan dan perceraian, sehingga kasus perceraian semakin

meningkat.

94

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum

Nasional. Jakarta: Prenada Media, 2011.

AF, Hasanuddin. Perkawinan Dalam Perspektif Al-Qur’an Nikah, Talak, Cerai

Rujuk. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amriani, Nuraningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam. 1996.

Effendi M. Zein, Satria. Problematika Hukum Keluarga Kontempore. Jakarta:

Kencana Prenada Media, 2010.

Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakaha. Bogor: Kencana, 2003.

Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama.

Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.

Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2011.

Muhtarom, Ali. Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian.

diakses pada tanggal Rabu, 10 Desember 2014. www.badilag.net

Munawwir, Warson Ahmad. Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap.

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesi.,

(Jakarta: Prenada Media, 2004.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi

Rahmadi, Takdir. Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.

Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Jakarta: Attahiriyah, 1954.

http://www.badilag.net/

95

Salamah Yarotul Yayah. Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010.

Satria, Rio. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. www.badilag.net diakses pada

tanggal 25 Desember 2014.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normartif Suatu TinjauanSingkat. Jakarta:

Raja Grafindo, 2001.

Sopyan, Yayan. Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam

Hukum Nasional. Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:

Pradyana Paramitha, 2004.

Sukanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-press, 1986.

Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia

PustakaUtama, 2008.

Wawancara Pribadi dengan Azid Izuddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Jakarta, 01 Oktober 2014.

Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sarnoto. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Jakarta, 12 Januari 2015.

Wawancara Pribadi dengan Isti’anah, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Jakarta 01 Oktober 2014.

Wawancara Pribadi dengan Rosmida M, Noor. Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Pusat. Jakarta, 01 Oktober 2014.

Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Pusat http://pa-jakartapusat.go.id, diakses

pada tanggal 03 Februari 2015.

www.google.com pn-pariaman.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

www.google.com Mediasi, diakses pada tanggal Selasa, 27 January 2015.

http://www.badilag.net/

http://www.google.com/


96

www.google.com Somya, Putra. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. di akses

pada tanggal 16 Februari 2015.

www.pa-batusangkar.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2015.


http://www.pa-batusangkar.go.id/

^ /-1(-dAJ KEMENT'ERIAN AGAMAffi ",Tlli$ ?itr"Ti#r"IH",1T.'",HilI bltl I I FAKULTAS syAr(rAH DAN HUKUM---=\--"-

Te b. $2-21)747 11537,7401925 Fax. t62-21174g1821Jln. lr. H. Juanda No.95 CiputatJakartal'4l2, tndonesia WejUsliJ:wirw.ui"iit.i..iO i-matf , [email protected],_--*------

Nomor '. Un,01lF .4tPp .01 .jt5 6o1t2014Lampiran : -

Perihal : Mohon Kesediaan MeniadiPembimbinq Skripsi

Jrliar:ta, 2 Juli 2014

XepaOu Vang Terhormat,Hotnidah Nasution, MA.(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)Di-

JAKARTA

Assalamu' alaiku m W r. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengharapkankesediaan Saudara untuk menjadr pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama :SITINURJANAHNIM '.1110044100044

ProdiiKonsentrasi :PeradilanAgamaJudul Skripsi '. Peran Hakim MeCiasi Dalam Mewujudkan Perdamaian Di pengadilan

Agama iakafta Se/aian (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarla Selatan

)

Beoerapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Topikbahasandanoutlinebiladianggapperludapatdilakukanperubahandanpenyempurnaan.2. Tehnik penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Karya llmiah di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta"

Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih

Wassalamu' alarkttm W. W.

An, Del<an lrakr.rjtas Syariah dar.r FIul<um

Tembusa n :

1. Kasubag Akademik &kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum2, Sekretaris Program Studi Ahwal al Syakhshiyah3. Arsip

l.l(gJua Prodi Hul<unr l(eluarga

19500306 197603 1001,

r KEMENTERIAN AGAMAUNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. lr. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412, lndonesiaTelp. (62-21 ) 747 11537 ,7401925 Fax. (62-21) 7491821Website : www.uinjkt.ac.id E-mail : syar_hukuin@yahoo,com

NomorLampiranHal

: Un.01/F4lKM.00.02/ deg/ Z0t+

: Permohonan Data/Wawancara

Kepada Yth,Ketua Pengadilan Agama Jakarta PusatdiTempat

As s alamu' alaikum Wr.W .

Dekan Fakultas Syariah danJakarta menerangkan bahwa:

]akarta, 15 September 2014

Hukum UIN Syarif Hidayatullah

NamaNomor PokokTempat/Tanggal LahirSemester

]urusan/KonsentrasiAlamat

Telp

Tembusan :

1.. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN jakarta

Siti Nurjanah11100441,000MTuking Gedong, 17 Maret1993IX (Sembilan)Peradilan Agama / Akhwalu AsyakhsiyyahJl. Kemang Utara G, RT 09 RW 01 No. 41

Kelurahan Bangka, Kecamatan MampangPrapatan Jakarta Selatan 12730083890807900

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:

"PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA IAKARTA PUSAT"

Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/Ibudapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperolehdata guna penulisan skripsi dimaksud.

Atas kerjasama dan banfuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Akademik

M.Ag r

PENGADILAT{ AGAMA JAKARTA PUSATJl. KH. Mas Mansyur/ Jl. H. Awaluddtnr72 Tanah Abang

Telp. 02 i -3 1927910 Fax. 02 tr -3 r61 1 l g v/ebsite: www"pa-jakartapusat.go.idJAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAT{Nomor : W9.A1t. tf 3gvipB.00/}.12AI4

Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan Surat dari wakil Dekanuniversitas trslarn Negeri tanggal 16 September 2014 Nornor : un.01/F.41KM.00.02 /669912014,dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama

NPM/ NRK

Judul Skripsi

: Siti Nudanah

:1110044100044

Peran Hakim Mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan

Agama Jaku'ta Pusat (Survei di pengadilan Agama Jakarta

Pusat).

Telah melakukan wawancara, penelitian atau permintaan data untuk memenuhi tugas sebagai

syarat memperoleh gelar sarjana. pada tanggal 30 Oktober 2014 di Pengadilan Agama Jakartapusat

serta telah menerima data/bahan-bahan yang diperlukan.

Demikian sulat keterangan ini dibuat untuk dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Oktober 2014.

Wkl. Pa

97

HASIL WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DALAM

MELAKUKAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Nama : Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., MH.

NIP : 195009111976012001

Jabatan : Hakim Mediator

Usia : 64 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu, 01 Oktober 2014

1. Apakah Bapak/Ibu bertugas sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat ? sejak kapan ?

Ya, sejak bulan Januari 2011.

2. Siapa yang menunjuk/menetapkan Bapak/Ibu sebagai hakim mediator ?

Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator ?

Belum, karena belum ada kesempatan, hanya ikut seminar dan pelatihan saja.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu Mahkamah Agung memberikan pelatihan

mediator kepada seluruh hakim di Pengadilan Agama ? jika ya apa alasannya ?

Sangat perlu, agar hakim mediator lebih memiliki pengetahuan yang cukup luas

karena hakim mediator akan berhadapan kepada masyarakat banyak yang

membutuhkan nasehat.

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud mediasi dan apa tujuan dari mediasi ?

Mediasi adalah penyelesaian sengketa. Dan tujuannya adalah mencapai

kesepakatan bersama.

6. Apa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan mediasi ?

Yang menjadi acuan adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.

7. Bagaimana tanggapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai dikeluarkannya

PERMA No. 1 Tahun 2008 ?

Bagus, karena sangat membantu hakim mediator dalam melakukan tugasnya

dalam memediasi.

8. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 ?

Pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA ini tentu lebih baik, karena sudah

terarah dan hakim mediator sudah tau akan tugasnya sebagai hakim mediator.

9. Bagaimana peran mediasi dalam perkara perceraian ?

Peran mediasi ini sangat bermanfaat untuk tercapainya perdamaian, dan peran

mediator juga dapat membantu para pencari keadilan dalam menentukan sikap

dan keinginannya dalam penyelesaian perkara.

98

10. Apakah proses mediasi dilakukan tertutup ? Berapa lama biasanya proses mediasi

berlangsung ?

Ya, tergantumg keadaan dan kasus yang dihadapi bila para pihak perlu

menambah waktu maka dilakukan mediasi berulang-ulang untuk meyakinkan

mereka.

11. Tindakan apa saja yang biasanya Bapak/Ibu lakukan dalam usaha mendamaikan,

jika antara kedua belah pihak menemui jalan buntu ?

Apabila menemui jalan buntu kadang-kadang dilakukan kaukus, di nasehati

secara sepihak, diberikan kesempatan untuk berfikir dengan jernih dan juga

keluarga dekat dari para bihak dapat membantu.

12. Dalam pasal 15 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di

pengadilan disebutkan bahwa dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus

atau pertemuan sepihak, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan hal tersebut ?

a. Jika ya, apakah ada pengaruhnya terhadap para pihak ?

Ya pernah, bila dianggap perlu, pengaruh nya ada para pihak lebih terbuka

dalam menyampaikan masalahnya.

13. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mendukung dalam proses mediasi ?

Faktor yang mendukung adalah mereka punya itikad baik, dan ada bantuan dari

pihak keluarga dekat dalam mediasi tersebut.

14. Menurut Bapak/Ibu Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam memediasi

sehingga tercapainya perdamaian ?

- Pertama, para pihak tidak punya itikad baik.

- Kedua, dari hakim mediator sendiri tidak adil dalam memberikan waktu

kepada para pihak dan mereka merasa dilecehkan, dan apa yang diinginkan

para pihak tidak dapat diterima oleh hakim mediator.

15. Bila proses mediasi berhasil apa saja yang mendukung keberhasilan tersebut ?

- Pertama, para pihak punya itikad baik.

- Kedua, hakim mediator dengan sabar memberikan nasehatnya dan waktu

yang cukup kepada para pihak.

- Ketiga dan ada bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa mengarahkan

sehingga terciptanya perdamaian.

16. Bila proses mediasi gagal, apa yang menyebabkan kegagalan tersebut ?

Dari para pihak memang sudah tidak ada itikad baik dari pertama untuk

berdamai, dan juga faktor keluarga yang tidak mendukung, dan ego dari masing-

99

masing para pihak.

17. Apakah ruang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah Bapak/Ibu

anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal ?

a. Bila ya, fasilitas apa saja yang ada di ruang mediasi di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat ?

b. Bila belum cukup baik, apa alasannya ?

Dianggap baik tetapi belum ideal, karena belum ada ruangan khusus untuk

memediasi dan belum ada peralatan yang lengkap.

Jakarta, 01 Oktober 2014

Pihak Yang Diwawancarai Pewawancara

(Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH., MH.) (Siti Nurjanah)

100



Nama : Drs. H. Aziz Izuddin, MH.

NIP : 196207131993031003


Usia : 52




Iya, sejak bulan Januari 2014.


Yang menunjuk saya sebagai hakim mediator adalah Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat mediator ?

Tidak punya.



Perlu, alasannya, sebab ini menentukan berhasil tidaknya mediasi orang yang

berperkara.


Mediasi adalah mendamaikan para pihak. Dan tujuannya adalah agar mereka

dapat menyelesaikan masalahnya dengan melalui kesepakatan bersama.


Yang menjadi acuan adalah PERMA No. 1 Tahun 2008.


PERMA No. 1 Tahun 2008 ?

Dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini ya harus dilaksanakan.

8. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 ?

Pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA lebih teratur dan terarah, sehingga

101

dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2008 ini jadi para hakim diberikan

pemahaman lebih tentang mediasi.


Sangat penting, terutama unuk terciptanya perdamaian. Dan peran mediator juga

dalam persidangan sangat penting apabila mediasi gagal maka akan dilanjutkan,

dan apabila mediasi berhasil maka akan diputus berdasarkan kesepakatan,

mediasi/perkara dicabut apabila tidak jadi cerai.


berlangsung ?

Ya, waktunya paling lama 40 hari, tapi boleh ditambah 15 hari.



Kalau sudah menemui jalan buntu, maka akan dibuatkan laporan bahwa mediasi

gagal.




a. Jika ya, apakah ada pengaruhnya terhadap para pihak ?

Pernah, adanya keterbukaan dari para pihak.


Faktor yang mendukung dari dalam adalah para pihak sendiri ada keterbukaan

perkara secara damai, yang mendukung dari luar adalah dari segi kenyamanan

para pihak tersebut.



Yang menjadi penghambat ya dari para pihak sendiri, karena pihak sendiri tidak

mau berdamai.


- Adanya sikap kooperatif dari para pihak yang mau berdamai dan mengerti

arti perdamaian.

- Adanya itikad baik dari para pihak.

102


Dari para pihak yang tidak bisa meredam emosinya sehingga pihak penggugat

tidak bisa memaafkan lagi, dan hanya dengan bercerailah semua bisa

tersalurkan.


anggap baik dan cukup sebagai tempat mediasi yang ideal ?


Jakarta Pusat ?


Sudah cukup baik, ada meja yang dibuat agar para pihak dalam menyampaikan

masalahnya dengan hakim mediator lebih santai dan tenang, serta ada lukisan

dan gambar sebuah keluarga yang harmonis, untuk mengispirasi para pihak yang

bersengketa.


Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. H. Aziz Izuddin, MH.) (Siti Nurjanah)

103



Nama : Drs. Isti’anah, MH.

NIP : 196401011991032014


Usia : 49


1. Apakah Bapak/Ibubertuga ssebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Jakarta


Ya, sejak bulan Januari 2014.


Yang menetapkan saya sebagai hakim mediator adalah Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikat tmediator ?

Ya, punya.



Perlu, karena supaya para hakim mediator lebih professional dalam melakukan

mediasi.


Mediasi adalah mencari penyelesaian sengketa yang terbaik dari permasalahan

kedua belah pihak. Dan tujuannya adalah untuk mencapai win-win solution, atau

mengakhiri permasalahan/persengketaan secara damai.


Yang menjadiacuanadalah PERMA No.1 Tahun 2008.

7. Bagaimana tanggapan Pengadilan Agama Jakarta Pusa tmengenai dikeluarkannya

PERMA No. 1 Tahun2008 ?

Menurut saya, peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi

ini sudah cukup bagus dan modern, dan karena PERMA ini sudah dikeluarkan

104

maka harus dilaksanakan dengan baik.

8. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA No. 1 Tahun2008 ?

Untuk pelaksanaanya semua perkara yang mengandung sengketa wajib di

mediasi.

9. Bagaimanaperanmediasidalamperkaraperceraian ?

Sangat bermanfaat, terutama untuk tercapainya perdamaian.


berlangsung ?

Ya, untuk perceraian mediasi dilakukan secara tertutup, dan maksimal 40 hari

dilangsungkannya mediasitersebut.



Apabila kita menemui jalan buntu dalam mendamaikan para pihak, kita

melakukan kaukus.




Jika ya, apakah ada pengaruhnya terhadap para pihak ?

Ya, pernah. Pengaruhnya terhadap para pihak, para pihak tersebut lebih terbuka

dan jelas dalam mengutarakan masalahnya.

13. Menurut Bapak/Ibu factor apa saja yang mendukung dalam proses mediasi ?

Yang mendukung proses mediasi adalah kejujuran dan itikad baik dari para

pihak.



Yang menjadi penghambat dalam memediasi adalah kurangnya rasa kooperatif

dari para pihak sendiri, dan diantara para pihak permasalahan/persengketaan

mereka sudah sangat memuncak.


Proses yang mendukung keberhasilanya itu tadi, sikap dari para pihak yang mau

berdamai.

105


Tidak ada yang mau bernegoisasi dari para pihak, dan tetap pada prinsipnya

masing-masing.


anggap baik dan cukup sebagai tempa tmediasi yang ideal ?


Jakarta Pusat ?


Ya sudah cukup baik, ada meja yang berbentuk bulat, sehingga tidak terkesan

sangat serius antara para pihak dan hakim mediator, ada juga lukisan atau

gambar yang menunjang terciptanya keharmonisan rumah tangga.


Pihak yang diwawancarai Pewawancara

(Drs. Isti’anah, MH.) (Siti Nurjanah)

106



Nama : Dr. Sarnoto, MH.

NIP : 196712251994031005


Usia : 47 Tahun

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2015



Ya, sejak tahun 2011


Yang menunjuk saya sebagai hakim mediator adalah Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat.

3. ApakahBapak/Ibumemilikisertifikatmediator ?

Ya, sejak tahun 2009 saya sudah punya sertifikat.



Sangat perlu, alasannya dengan adanya pelatihan tersebut agar mediator punya

kemampuan yang baik dalam memediasi, dan agar bias lebih kooperatif dalam

mediasi.

5. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud mediasi dan apa tujuan dar imediasi ?

Mediasi adalah mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi para pihak

yang bersengketa, dan tujuannya adalah supaya memperoleh hasil yang sesuai

dengan keinginan para pihak.


Yang menjadi acuan adalah PERMA No.1 Tahun 2008 dan norma-norma hukum

islam yang terkait dengan bagaimana mendamaikan suatu perkara.


PERMA No. 1 Tahun2008 ?

PERMA sudah di keluarkan oleh Mahkamah Agung ya harus atau wajib

107

dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar.

8. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah adanya PERMA No. 1 Tahun2008 ?

Untuk pelaksanaanya sudah sesuai dengan tahapan mediasi itu sendiri, untuk

waktu mediasi perkara perceraian yang dilakukan itu relatif sesuai dengan

kehendak para pihak, biasanya 10-15 menit sudah selesai mediasi.


Sangat bermanfaat, terutama untuk tercapainya perdamaian tersebut.


berlangsung ?

Ya, untuk perceraian mediasi dilakukan secara tertutup, dan proses mediasi itu

berlangsung ya itu tadi 10 sampai 15 menit biasanya sudah selesai paling lama 1

jam.



Apabila kita menemui jalan buntu kaukus akan dilakukan oleh para pihak.

12. Dalam pasal 15 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedu rmediasi di



Jika ya, apakah ada pengaruhnya terhadap para pihak ?

Ya pernah, dan pengaruhnya terhadap para pihak adalah para pihak itu sendiri

bisa menjelaskan semua masalah yang dihadapi secara terbuka.


Yang mendukung proses mediasi adalah itikad baik dan adanya sikap kooperatif

dari para pihak dalam memediasi.



Yang menjadi penghambat dalam memediasi adalah ego masing-masing dari

para pihak.


Proses yang mendukung keberhasilan mediasi adalah:

1. Itikad baik dari para pihak.

108

2. Adanya kesadaran dari mereka bahwa penting adanya perdamaian.

3. Keterampilan dari mediator juga dapat mempengaruhi dalam melakukan

mediasi.


Sudah tidak ada titik temu untuk berdamai.


anggap baik dan cukup sebagai tempa mediasi yang ideal ?

a. Bilaya, fasilitas apa saja yang ada di ruang mediasi di Pengadilan Agama

Jakarta Pusat ?


Kalau ideal belum, namun untuk standar minimal sudah terpenuhi.

Jakarta, 12 Januari 2015

\'-IjI

aej

=

p.,1f

;'f iu;

ii{:6A-L,2

(r)

5N

o:1 ,*Ci{'z'-.,(sr./

= | <tr l4z

EiuPT.lJ\A-\lJCJ

"\:9, L-g'bih

gEF

Go,gctoY

q

(!

-,a 1r)(0 ao

(\lt\

(0ro g, r0g)

(.oF ro

@@t @

co(')co

N(D q)@

zsdUJUuIJJA

6-x.ttJFo

l/.J

zuJIx.oFXlrv.oFvL

ulPl - u!E-l N

uPsluouJeqal epP Iepll o $na

FN No) t-

NoG}

oN

NN o(\l roF'

t\g, N Nm

eOrlal IEqrd uen66ueg (o (\t 6 o @ N @ @ if (') (t) o

sllllod

l6ololq leoe3 0

unlnq!o s

ct!Eot!

.=

.v,(!

C)

E

leluohl ueuelaloy

!uEqou ueuBfolay o

.rnurn qel^eqrp u!A ey o

ivF

qocE

e^ ef 6un66uEl EpB IBp|I 6 o) lf, NGI

oN

6N

oN

oN

€ at oN N

6 (0r)N

!urouoIS N G' at(\a

co t- NN(oN

co tt co F N o Nol

ESXed Ul/v\ey a

;o

=

nJnqur9c t !t N r0 6 N rt N ro \t (., tatt

{elqIe slsuy o

leqos Iepll lurE6llod

NV'tn8 Ndf

-,

trfuoultr

FuJx,

E

Jao. llJ

=

z:)

Jf

.nfFoDoa

trtuo=uJFo-IUU'

x,tlJooFVo

tult0EIJJo-o

tlrJoEuloIUo

JFo

o N gt t 6 (l) F GO o) o N

tr)

Yt

z

tLUotrll.' T:o-6mf<o-c0<ulb:3tUJ AFo. 1d* 4tt)X =tov <=E 3Hf rHt J-e ?5v or< fi2tJ- o-.;

Faf0-

s .'j

E2(=Y eegEI< =0.E Sc6 *E<- f 6z i--< 6q)O 9!< +<

-z =9.6O-

=F

voN

(E.

GU)

(gL0)

0)Y

o

6

E

-)

a @F

Fro

o)F. N tt

ao(tF.

<0t- or+ N

N(r, @o m6c{N

z

x.UJotrtiJo-

zo-)tlJlFoolu

zulouoFYTL

uoFvt!

utel - u!s-l N rtc) c\| () <tt o o t

Nro la, o rt @

uEs!uouueqal EpE IEpII o F. o{ @ N C.) t @ ro ttb

eOrlal leqld uen66uEg () o) (r)N { @ tf

lr,

s!lllod

r6ototq lEceO

ulnlnq!0 N

(!

o(!

.v6

0)

=

leluol/\l ueulelalax

ruEqou ueu,lefalay o

Jn urn qE/v\Eqlp ul/v\Ey o o

o

;I

o

E

B/Y\e[ 6un66uEl BPE XePll € tlN

NCt

otN 1..(.t o.')

$o @ N (t @ @Nrt(\a

!urouolf N o @ ao N o (0GO (r' co llt g)

o)

EsIed ul/$ey o

r!Lo

=

nJnqula3 c) N v

IelqIE slslry (o v o

leq06 IBpll lulE6llod

Nv'1 ns N&tz5

t:'troLIJI

Futx.

=

Je,o- ul

E D-)-JD

ofFU)

o

Eu.lglEIJJF(LulU'

tl!ooFYo

g.lrJt0EuJIoz

tuJd)

=lrJ.nlrJo

JFoF

(\l s t t{) (l, F @ o) o N

L1

Yd

z

tlrlotrlu t:^<.-ac0f,<Gm<UJb> t.fi XRo_ 1Ee 4vJ. = =loy <EF t'1 tilY A(/)

4 rH' oa J-P RTq lildtL o.-i

FU)lL<dF.;t-z(=v_<!s< =0.5 {ofi <E

JEK? €€O =E7

=E.6O =F

radJI\<

oz-f-4

cD

o(\ILo)aE(,ar,oo

;(f.s b.

:- N .:i

E-:o-l [LthLo+.-J-

HVAI,UVAS ll'IONOYI

F(t<=oFJ3 O- c.rD-z-6FRoEez>ws3g4=ft*6?fi<p='< 3#dePS-5fr

.L

FU):)oaEF=cro-{*s-o(Es=i(96i<E'Ezv>={'cO-i3oI-I (JJ

(960.zct=H=8

qEIa{

oc{LoicEQ)o.orl

eo.}}-

oz3

rlit

U

o? z,:)s,F3fC-!ifL;-oF-;io* vZJUJf=gS=E3eH=(9,fi<;:<3<=zdo<?6-Jfr

d

Fu))€o-(6

Eo-S*c=rn+.-A(Eg:*1c-<6(,filj-O)fZU1 ={'cId f;E<>aEr9ftO-z.d.trH-b

ileM'dpqrsf rdnu

peran hakim mediasi dalam perkara...

Documents