pengembangan pegawai di lingkungan kementerian … · 1 tidak melampirkan surat keterangan shift...

PENGEMBANGAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

Seleksi Terbuka Jabatan PimpianTinggi

Ujian Dinas dan Ujian KenaikanPangkatPenyesuaian Ijazah

AdministrasiJabatanFungsional

OUTLINE

Pelaksanaan TugasBelajar dan IzinBelajardi LingkunganKementerian Kesehatan

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI, BIRO KEPEGAWAIAN

SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGI

4

Seleksi terbuka (open recruitment) mempunyai makna dan sasaran terhadappeningkatan profesionalisme ASN dalammenjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

TRANSFORMASI PELAKSANAAN

SELEKSI TERBUKA

Add a footer 5

2013 SE MENPAN NOMOR 16 TAHUN 2012

2014 PERMENPAN NOMOR 13 TAHUN 2014

2015APLIKASI SELEKSI TERBUKA

JPT KEMENKES (SISKA)

2017

2019

APLIKASI SIJAPTI KASN

PERMENPAN RB NOMOR 15 TAHUN 2019

Perbaikan yang terus

berkesinambungan

2019

TRANSFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

6

TAHUN 2013


7

TAHUN 2014

MENGACU PADAPERATURAN MENPAN DAN RB

NOMOR 13 TAHUN 2014


8

TAHUN 2015

APLIKASI SELEKSI TERBUKAJABATAN PIMPINAN TINGGIKEMENTERIAN KESEHATAN

(SISKA)


9

TAHUN 2017

APLIKASI SIJAPTI KASN


10

TAHUN 2019

MENGACU PADAPERATURAN MENPAN DAN RB

NOMOR 15 TAHUN 2019

• Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuholeh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkatlebih tinggi dari Pengatur Tingkat I GolonganRuang II/d dan dari Penata Tingkat I, golonganruang III/d. Sedangkan UKPPI adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikkan Pangkatnya sesuaidengan tingkat ijazah yang diperolehnya.

11

UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI

12

• AplikasiUjianDinas dan UKPPI

2015

Melakukan : - Usul Online- Verifikasi dan Validasi- Link ke Info Proses

TRANSFORMASI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UKKPI

Add a footer 13

• Aplikasi Ujian Dinasdan UKPPI

• Aplikasi CAT UjianDinas dan UKPPI

2018Aplikasi Ujian Dinas dan UKPPI : - Usul Online- Verifikasi dan Validasi- Link ke Info Proses

Aplikasi CAT Ujian Dinas dan UKPPI : - Entry Soal- Pelaksanaan Ujian CAT- Penilaian Hasil Ujian

PELAKSANAAN

TUGAS BELAJAR DAN

IZIN BELAJAR

DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

LATAR BELAKANG

TugasBelajar

IzinBelajar

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai upaya

meningkatkan pemberdayaan dan

penyediaan sumber daya manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis

yang sesuai dengan kebutuhan

Dalam rangkapengembangan kualitasPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukanpeningkatan kemampuandan profesionalismeberbasis kompetensimelalui Pendidikan formal

DASAR HUKUM

Perpres 12 Tahun 1961

Permenkes No 28 Tahun 2015 ttg Penyelenggaran

Tubel SDMK

Permenkes No.1 Tahun 2017 ttg Pemberian Ibel

SE Menpan No.4 Tahun 2013

Biaya sendiriDiselenggarakan di

luar jam kerjaTidak mengganggu

tugas kedinasan

PENGERTIAN IZIN BELAJAR

Pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untukmelanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan:

BIRO KEPEGAWAIAN

Mendaftar online secara mandiri melalui website Biro Kepegawaian dan dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan

Membuat surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama, untuk satker dilingkungan Setjen ditujukan kepada Biro Kepegawaian

Sekretaris unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian

Menerbitkan Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi

YANG BERSANGKUTAN

PIMPINAN SATKER

UNIT UTAMA

MEKANISME PENERBITAN IZIN BELAJAR BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 1 TAHUN 2017

PERSYARATAN

• Masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS

• Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik

• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat

• Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat

• Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

• Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Bukti registrasi online Izin Belajar

Surat pernyataan Izin Belajar bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)

Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang

Fotokopi keputusan pengangkatan PNS

Fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir

Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)

Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir

Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan dari pejabat/Pimpinan Satuan Kerja/unit kerja

Surat keterangan pembagian tugas, bagi PNS yang bekerja shift

Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT)

Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan

Jadwal kuliah dari institusi pendidikan

APLIKASI IZIN BELAJAR

https://ibel-ropeg.kemkes.go.id/

Pasal 4 ayat (5) Permenkes No 1 Tahun 2017

Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendaftar online secara mandiri melalui website

Biro Kepegawaian.

https://ibel-ropeg.kemkes.go.id/

PROSES REGISTRASI

REGISTRASI (SILK IBEL ONLINE)

CEK DATA PEGAWAI

CETAK BUKTI REGISTRASI

ENTRY FORMULIRVALIDASI

UPDATEDATA PEGAWAI

(SIMKA)

PROSES USUL

ENTRY USULPILIH

PEGAWAI

CEK KELENGKAPAN

BERKASCETAK USUL

PROSES DI BIRO KEPEGAWAIAN

CETAK REKOMENDASI

VERIFIKASIUNIT UTAMA

REKAP PROSES IZIN

BELAJAR TAHUN 2019

USUL TERBIT MASALAH

506 362 144

NO Masalah Jumlah

1 Tidak melampirkan Surat Keterangan Shift Kerja; 73

2 Tidak melampirkan Uraian Tugas Tandatangan Kepala Satuan Kerja 61

3 Tidak melampirkan Jadwal Kuliah 31

4 Perkuliahan di Jam Kerja 27

5 Sudah Lulus Kuliah 12

6 Tidak melampirkan Surat Keterangan Lulus Seleksi Akademik 8

7 Surat Pernyataan Izin Belajar Bermaterai Asli 6

8 Perkuliahan kelas jauh 4

9 Masa kerja belum 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagaiPNS

3

10 Akreditasi C 2

11 Perkuliahan Sabtu-Minggu 1

PENYELENGGARAAN

TUGAS BELAJAR

PNS KEMENKES

Definisi Tugas Belajar

Penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai

Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya

sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri

Sipil.

Jenis Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);b. biaya pemerintah negara asing; atauc. biaya lain yang tidak mengikat.

PersyaratanPNS yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul;

b. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

c. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi\ dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK;

d. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telahmendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;

e. lulus seleksi administrasi dari Sekretariat Unit Utama dan seleksi akademik dari institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan;

f. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;

g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;

h. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. bagi Peserta luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk Tugas Belajar di luar negeri;

j. melampirkan daftar riwayat hidup singkat sesuai dengan format terlampir;

k. melampirkan surat pernyataan kesediaan ditugaskan kembali pada unit kerja pengusul;

l. melampirkan surat pernyataan tidak akan mengajukan tugas belajar sebelum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian selama dua kali masa Tugas Belajar (2N); dan

m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dinyatakan oleh pimpinan unit kerja pengusul.

Mekanisme Tubel Non DIPA BPPSDMK

Usul Rekomendasi:1. Fotocopy SK PNS2. Fotocopy SK KP terakhir3. Fotocopy SK

Struktural/Jabatan Terakhir4. SKP 1 tahun terakhir5. Peta Kebutuhan

Perencanaan Pendidikan6. Surat

Penawaran/PengumumanBeasiswa

7. Surat Pernyataan8. Surat Keterangan Sehat

- Verval- Usul ke UU

MengajukanPermohonanRekomendasi

PNS Satker Unit Utama

SK Tugas Belajar:1. Bukti Penerimaan di

Perguruan Tinggi2. Surat Pemberian Beasiswa

KelengkapanBerkas

Biro Kepegawaian

- Verval- Usul ke

Ropeg

- Verval- Penerbitan

Rekomendasi

PenyandangDana

InformasiBeasiswa

MengajukanBeasiswa- Seleksi

Administrasi- Seleksi

Akademik

- Seleksi- Pengumuman

MengajukanSK Tugas Belajar

- Verval- Usul ke UU

- Verval- Usul ke

Ropeg

- Verval- Penetapan SK

Tugas Belajar

ADMINISTRASI

JABATAN

FUNGSIONAL

Pengangkatan Pertama

Pengangkatan Alih Jabatan

Penangkatan ke dalam Jabatan Fungsionalmelalui Inpassing

Kenaikan Jabatan Fungsional

Pembebasan Sementara

Pengangkatan Kembali

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Perpindahan dalam Jabatan Pelaksana

Pemberian/Pemberhentian TunjanganBahaya Radiasi

Pemberian/Penyesuaian TunjanganJabatan Fungsional

PAK Analis Kepegawaian kategoriKeterampilan, jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda

11

2

3

4

5

6

7

8

Usul onlineProses dapat dimonitor di info proses pada web ropeghttps://ropeg.kemkes.go.id/inpro→kemudian pilih Pengembangan

1

2

3

PRODUK BIRO KEPEGAWAIAN TERKAITADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

https://ropeg.kemkes.go.id/inpro

PNS yang telah dan atau masih menjalankan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusanPyb

Penyesuaian/inpassing

ditujukan bagi:

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuaidengan formasi JF dan telah mendapatkan KP setingkat lebih tinggi

Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawasyang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antarabidang tugas jabatan dengan JF yang akan diduduki

PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkatdalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapatmemenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkatsetingkat lebih tinggi

PERMENKES NOMOR 23 TAHUN 2019

1

2

3

4

Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing harus didasarkan pada

kebutuhan Jabatan Fungsional dan peta

jabatan yang ditetapkan oleh Menteri

Batas usia paling tinggi:

➔ 56 th, utk kategoriketerampilan, jenjang Ahli

Pertama dan Ahli Muda

➔ 58 th, utk jenjang Ahli Madya

Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan

paling lambat 6 bulansebelum masa

Penyesuaian/Inpassing berakhir

PERLU DIPERHATIKAN !!!

Seleksi Administrasi Inpassing

Pelaksanaan Uji Kompetensi Inpassing

Penerbitan sertifikat lulus uji kompetensi inpassing

Penetapankebutuhan inpassing

Penetapan PNS ke dalam

Jabfung melaluiinpassing

ALUR PELAKSANAAN INPASSING

Tidak tersedia petajabatan;

Tersedia peta jabatantetapi tdk mengusulkan

formasi kebutuhaninpassing ke KemenPAN

RB

Jumlah usulanmelebihi jumlah

kebutuhan inpassingyang telah ditetapkan

KemenPAN RB

Ybs sudah diangkat kedalam jabatan

struktural

1 2 3 4

PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGUSULAN PENETAPAN SK INPASSING JABATAN FUNGSIONAL

Ybs memiliki suratrekomendasi/sertifikatlulus inpassing, tetapi

setelah itu melaksanakanproses Kenaikan Pangkat

Otomatis (KPO);

Jenjang jabatan pdsertifikat/surat

rekomendasi hasil lulus uji kompetensi tdk

sesuai dengangolongan/pangkat Ybs

Usulan jenjang yg akandiduduki tdk sesuai dg

sertifikat/suratrekomendasi hasil

lulus uji kompetensi

5 6 7

a. Beberapa JF memperbolehkan, asalkan tidak berubah jenjang (cth: Arsiparis)b. Beberapa JF memperbolehkan, meskipun berubah jenjang (cth: Pranata Humas, Pengelola PBJ)c. Beberapa JF tidak memperbolehkan (cth: Jabfungkes)d. Sebagian besar unit Pembina JF belum membuat klarifikasi mengenai hal ini (cth: Auditor, Pranta Komputer, Dosen, WI, dll)

PELANTIKAN PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL

(PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2017)

Setiap PNS yang diangkatmenjadi pejabat fungsional

wajib dilantik dan mengangkatsumpah/janji jabatan menurut

agama dan kepercayaannyakepada Tuhan YME

Pelantikan dan pengangkatansumpah/janji jabatan

sebagaimana dimaksud angka1 dilakukan terhadap PNS yang

diangkat menjadi pejabatfungsional, melalui

pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain,

dan penyesuaian/inpassing

Pelantikan dan pengangkatan

sumpah/janji jabatandapat dilakukan terhadap

PNS yang mengalamikenaikan jenjang jabatan

fungsional

1 2 3

01 02 03 04

Pelantikan & pengambilansumpah/janji JF paling lambat 30 hari sejak SK

ditetapkan

PNS yg mengangkatjanji/sumpah jabatan

didampingi oleh seorangRohaniwan dan 2 orang saksi

Saksi dimaksud merupakanPNS yang jabatannya paling

rendah sama dengan jabatanPNS yg mengangkat

janji/sumpah

Setiap pengambilansumpah/janji jabatan

dituangkan dalam berita acara yg ditandatangani oleh pejabat

yg mengambil sumpah/janji, PNS yg mengangkat

sumpah/janji jabatan, dan saksi

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN FUNGSIONAL

Catatan: Sumpah/janji jabatan fungsional diambil oleh PPK di lingkungannya masing-masing;

x

Menteri mendelegasikanpelaksanaan pelantikan PNS,

kepada:

Sekretaris Jenderal untuk JF jenjang Utama dan Madya di lingkungan Kemenkes

Para Dirjen, Irjen, dan Para KepalaBadan untuk JF jenjang Utama dan

Madya

Para Kepala Unit Pelaksana Teknisuntuk JF selain tingkat Utama dan

Madya di lingkungan masing2

Kepala Biro Kepegawaian untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di

lingkungan Sekretariat Jenderal

Para Sekretaris Ditjen, SekretarisItjen, dan Para Sekretaris Badan

untuk JF selain tingkat Utama dan Madya di lingkungan masing2

12

34

5

PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2019

Januari

Berkas KJ yangvalid dilanjutkanuntuk proses Kenaikan Pangkat di

BKN

April Juli Oktober

Usul diterima paling lambat20 Desember

Usul diterima paling lambat27 Maret

Berkas KJ yang valid dan tidakvalid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP

periode berikutnya

Usul diterima paling lambat26 Juni

Berkas KJ yang valid dilanjutkanuntuk proses Kenaikan Pangkat di

BKN

Usul diterima paling lambat30 September

Berkas KJ yang valid dan tidakvalid dikembalikan ke Unit Pengusul, untuk proses KP

periode berikutnya

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN PERTAMA, ALIH JABATAN, INPASSING DAN KENAIKAN JABATAN

Biro Kepegawaian akan menerbitkan suratedaran resmi terkait pelaksanaan

administrasi JF di lingkungan KemenkesUsulan yang masuk ke Biro Kepegawaian setelah batas waktu ygditentukan, maka akan diproses pada periode berikutnya

Usul online dapat dilakukan sepanjangtahun

Utk proses administrasi JF lainnya, yaituPemindahan Jabatan Pelaksana,

Pemberhentian JF, Pemberian/PenyesuaianTunjangan Fungsional, Tunjangan Bahaya

Radiasi, Ralat SK, dan lain-lain, tetapdilaksanakan tanpa periode

Kelengkapan berkas proses tdk valid ygmasuk ke Biro Kepegawaian setelahbatas waktu yg ditentukan, maka tdkakan diproses pada periode tsb, tetapidapat diusulkan lagi pada periodeberikutnya

Kele

ngk

apan

Ber

kas

Usu

lad

min

istr

asiJ

abat

anFu

ngs

ion

al

Usu

lon

line

Sura

t Ed

aran

Ad

min

istr

asiJ

F la

inny

a

ATURAN PELAKSANAAN PERIODE PENGANGKATAN

JABATAN FUNGSIONAL

- Tidak melakukan usul online;- Usul online tidak sesuai produk kepegawaian yang akan diproses;- Berkas tidak lengkap;- PAK tidak sesuai ketentuan;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP);

- Berkas tidak lengkap;

- Tidak tersedia Peta Jabatan;

- Berkas tidak lengkap;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- PAK tidak sesuai ketentuan;

SETJEN

ITJEN

DITJEN KESMAS

PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL &

JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM

- Berkas tidak lengkap;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;

- Berkas tidak lengkap;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- PAK tidak sesuai ketentuan;- Kualifikasi Pendidikan tidak sesuai (usul JP);

- Berkas tidak lengkap;- tidak sesuai ketentuan proses administrasi JF;- Tidak tersedia Peta Jabatan / Formasi Inpassing;- Sesuai perubahan Permenpan JF Peneliti, Biro Kepegawaiansedang proses penyesuaian aplikasi SILK

BADAN LITBANGKES

DITJEN KEFARMASIAN

DAN ALKES

DITJEN P2P

PERMASALAHAN PROSES ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL &

JABATAN PELAKSANA SECARA UMUM

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PROSES PAK

1) Masa penilaian PAK lebih dari 5 tahun;

2) Masa penilaian PAK terputus dari PAK

sebelumnya;

3) Tanggal penetapan PAK lebih dari 2 kali periode

kenaikan pangkat;

4) Tanggal penetapan PAK lebih dari 1 tahun dari

akhir masa penilaian PAK;

5) Komposisi PAK tidak sesuai ketentuan;

6) Jumlah angka kredit tidak sesuai ketentuan sesuai

permenpan masing-masing jabfung;

7) Rekomendasi pada PAK tidak sesuai;

8) Angka kredit tidak dirinci;

9) Angka kredit Pendidikan tidak sesuai ketentuan;

TERIMA KASIH

pengembangan pegawai di lingkungan kementerian … · 1 tidak melampirkan surat keterangan shift...

Documents