pengembangan co-management taman nasional...

159Pengembangan Co-Management Taman Nasional Karimunjawa (Frida Purwanti, dkk)

ILMU KELAUTAN. September 2008. Vol. 13 (3) : 159 - 166

* Corresponding Author www.ik-ijms.com Diterima / Received : 11-07-2008 c Ilmu Kelautan, UNDIP Disetujui / Accepted : 07-08-2008

ILMU KELAUTAN. September 2008. Vol. 13 (3) : 159 - 166 ISSN 0853 - 7291

Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Co-Management Co-Management Co-Management Co-Management Co-Management Taman Nasional KarimunjawaTaman Nasional KarimunjawaTaman Nasional KarimunjawaTaman Nasional KarimunjawaTaman Nasional Karimunjawa

Frida Purwanti1*, Hadi S. Alikodra2, Sambas Basuni2, Dedi Soedharma3

1Program Studi MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas DiponegoroKampus Tembalang, Semarang. Tilp./Fak 62.24.76480685. Email: [email protected].

2 Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor.3 Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus Darmaga, Bogor

Abstrak

Co-management adalah suatu pengaturan dimana tanggung jawab pengelolaan sumberdaya dibagi antarapemerintah dan pengguna. Peningkatan pemanfatan sumberdaya Taman Nasional Karimunjawa telah menurunkankualitas sumberdaya dan jika dibiarkan akan mengancam status TNKJ. Tujuan utama studi adalah merumuskanarahan kebijakan pengembangan co-management Taman Nasional Karimunjawa dengan menganalisa kebijakandan kelembagaan pengelolaan, mengevaluasi kapasitas pengelolaan dan mengidentifikasi faktor kuncipengembangan co-management. Studi dilakukan dari bulan April 2006 sampai Maret 2007 di Karimunjawa,Jepara menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Data dianalisa secara kualitatif dengan analisis prospektif.Hasil menunjukkan adanya disharmonisasi peraturan dalam pengelolaan TNKJ dan terbatasnya kapasitaspengelolaan. Untuk itu diperlukan pengelolaan dengan co-management melalui pengaturan koordinasi yaitupembentukan forum stakeholder dari MOU antara BTNK dan Pemerintah Kabupaten Jepara, pembuatan aturanmain dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya TNKJ, dan membuat aksi kegiatan kolaborasi strategisyang komprehensif dengan kerja sinergi stakeholders sesuai kapasitas dan kemampuannya berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai, saling mempercayai, saling bertanggung gugat, saling berbagi tanggung jawabdan berbagi keuntungan.

Kata kunci : Co-management, Taman Nasional Karimunjawa.

Abstract

Co-management is an arrangement that share resources management responsibility between governmentand users. Increasing resource utilization of Karimunjawa national park has degrade its’ resources so thatthreatening the status. The main goal of this study was to formulate a driven policy on co-managementdevelopment of the park by analysing policy and institutional management; evaluating management capacityand identifying key factors for co-management development. The study was conducted from April 2006 toMarch 2007 at Karimunjawa, Jepara using descriptive analytical approach. Data were analysed qualitativelyusing prospective analysis. The result showed that there is a disharmonisation regulation on management ofthe park without clear mechanism for collaboration and limited management capacity. Therefore it is need co-management development through synchronization perception and vision, participation and commitmentcommunication and negotiation, and coordination of stakeholders to arrange resources’ utilization regulation,to build a stakeholders forum and to formulate “rule of the game” based on the principles of mutuallyrespect, mutual trust, reciprocal accountability and sharing responsibility and benefit.

Key words : Co-management, Karimunjawa National Park

Pendahuluan

Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) mencakupwilayah daratan dan lautan seluas 111.625 ha,ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam denganKeputusan Menteri Kehutanan No. 161/Menhut/II/1988. Sumberdaya alam TNKJ meliputi ekosistembahari yang terdiri dari terumbu karang dengan ikanhiasnya, rumput laut dan padang lamun, hutanmangrove, dan ekosistem daratan yang berupa hutan

tropis dataran rendah dan hutan pantai (Martoyo,1998). Keanekaragaman sumberdaya KepulauanKarimunjawa tidak kalah, dan bahkan dalam kondisilebih baik, dibandingkan dengan Kepulauan Seribu(Dutton et al., 1993). Akan tetapi masih ditemukankegiatan pemanfaatan yang berpotensi merusaksumberdaya, seperti penggunaan apotas danpengambilan biota yang dilindungi (Supriharyono,2000, BTNK, 2004;). Sehingga jika pemanfaatan

Pengembangan Co-Management Taman Nasional Karimunjawa (Frida Purwanti, dkk)160


sumberdaya tidak diatur lebih lanjut akan mengganggufungsi kawasan sebagai marine protected area.

Pola pengelolaan kawasan konservasi selama inikurang mampu melindungi keanekaragamansumberdaya karena tidak memberi ruang bagi peranserta masyarakat secara adil. Dalam pasal 34 ayat 1UU no.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alamdan Ekosistemnya dan dalam PP no.68/1998 tentangKawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alamdisebutkan bahwa pengelolaan taman nasionaldilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini MenteriKehutanan. Sementara dalam pasal 7 ayat 5 UU no.31/2004 tentang Perikanan dan PP no. 60/2007 tentangKonservasi Sumberdaya Ikan disebutkan bahwapenetapan dan pengelolaan taman nasional perairandilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini MenteriKelautan dan Perikanan. Dengan diberlakukannya UUno.34/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadipergeseran paradigma perencanaan dan pengelolaantaman nasional, dari yang semula bersifat sentralismenjadi desentralis, parsial menjadi terintegrasi yangditandai dengan adanya partisipasi seluruh stakeholder(Wells et al., 1999). Keberhasilan pengelolaan akantercapai jika sejak awal perencanaan, seluruhstakeholder memiliki visi dan pemahaman masalahyang sama terhadap tujuan pengelolaan.

Permasalahan pengelolaan TNKJ selama ini kurangdapat mengatasi masalah degradasi lingkungan dankonflik penggunaan ruang, hal ini dikarenakanperencanaan pembangunan dan pengelolaan masihbersifat sektoral serta kurangnya koordinasi danpartisipasi para pihak dalam upaya konservasi. Untukitu perlu dikembangkan konsep pengelolaan yangdapat menyatukan berbagai aspirasi dan kepentinganstakeholder dalam pemanfaatan sumberdaya TNKJmengikuti prinsip-prinsip co-management yangsemestinya (Borrini-Feyerabend, 1996; 2000; PHKA-Dephut et al., 2002; Wiratno et al., 2004) denganmengikutsertakan semua stakeholders berdasarkankesepahaman dan kesepakatan bersama untukmencapai tujuan konservasi.

Co-management atau collaborative management,sering disebut juga participatory management, jointmanagement, shared-management, multi-stakeholdermanagement atau round-table agreement. Di Indonesiaistilah co-management sering diartikan sebagaipengelolaan kolaboratif, pengelolaan bersama,pengelolaan berbasis kemitraan atau pengelolaanpartisipatif. Akan tetapi ada yang membedakan karenaada mekanisme pelembagaan yang menuntutkesadaran dan distribusi tanggung-jawab pemerintahdan lembaga-lembaga lainnya secara formal (Pomeroy

& Berkes, 1997). Pendekatan co-management mulaimuncul pada awal tahun 1980-an di Amerika danEropa dan menjadi paradigma baru untuk pengelolaansumberdaya alam di Indonesia akibat tuntutan atasrespon desentralisasi. Penerapan konsep co-management antara lain di TN Bunaken (TNC, 2006),dan TN Wakatobi (Clifton, 2003) kurang efektif karenaappropriate sharing kurang diakomodir dalam penataankelembagaannya. Untuk itu konsep co-managementakan ditelaah kemungkinannya untuk dikembangkandi TNKJ sesuai dengan kemampuan dan sumberdayayang ada.

Tujuan studi ini adalah merumuskan arah kebijakanpengembangan co-management dalam pengelolaanTNKJ yang terpadu dan berkelanjutan denganmenganalisis kebijakan dan kelembagaan pengelolaanTNKJ; mengevaluasi kapasitas pengelolaan TNKJ; danmengidentifikasi faktor kunci bagi pengembangan co-management TNKJ.

Penelitian dilakukan di TNKJ yang terletak diKabupaten Jepara dari bulan April 2006 sampai Maret2007.

Materi dan Metode

Lokasi penelitian adalah Taman NasionalKarimunjawa (TNKJ) yang merupakan bagian dariKepulauan Karimunjawa, salah satu kecamatan dalamwilayah Kabupaten Jepara. Kepulauan ini terdiri dari27 pulau yang terletak sekitar 60 mil laut di sebelahutara kota Semarang. Penelitian dilakukan pada bulanApril 2006-Maret 2007 dengan menggunakanpendekatan deskriptif analitis (Sitorus, 1998; Suratmo,2000).

Materi yang digunakan dalam penelitian adalahperaturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaankawasan konservasi dan jawaban kusioner responden.Penelitian bersifat kualitatif menggunakan pendekatandeskriptif analitis dimana fakta dan sifat-sifat hubunganantar fenomena yang diteliti, ditelaah dan dianalisisketerkaitannya satu sama lain dengan trianggulasi datadan metode (Sitorus, 1998; Suratmo, 2000).

Survey dan observasi lapangan dilakukan untukmengumpulkan data dengan cara membagikankuesioner (87 eksemplar), wawancara terstruktur (50orang), lokakarya (17 orang) dan FGD (13 orang).Responden dipilih secara sengaja (purposive sampling)berdasarkan adanya keterkaitan, kepentingan,kesediaan dan/atau kepedulian mereka dengankeberadaan dan status kawasan TNKJ, dimanaresponden meliputi wakil dari unsur pemerintah (BTNK,Pemda Jepara, Bappeda, Balitbang, BPN, DinasPariwisata, Dinas Perikanan dan Dinas Perhubungan),



swasta (FPESD, Kura-kura resort, pelaku usaha lokal),masyarakat Karimunjawa (muspika, FKMK, KSM, tokohmasyarakat), dan pengguna lain (wisatawan, LSM-WCS, UNDIP).

Analisa data dilakukan adalah sebagai berikut :menganalisis kebijakan dan kelembagaan pengelolaanTNKJ dengan mereview regulasi; menganalisiskepentingan, peran dan fungsi stakeholders sertamenganalisis konflik institusional yang mungkin terjadi;mengevaluasi kapasitas pengelolaan TNKJ dilihat darilatar belakang pendidikan SDM pengelola dan alokasipenggunaan dana pengelolaan serta menganalisispenegakan hukum; menyusun arah kebijakanpengembangan co-management TNKJ dengan analisisprospektif (Hardjoamidjojo, 2004) berdasarkan hasilidentifikasi faktor kunci dan hasil penilaian pengaruhantar faktor.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan dan kelembagaan pengelolaan TNKJ

Kajian kebijakan dan kelembagaan tidak dapatdipisahkan dengan kajian desentralisasi dalampengelolaan kawasan konservasi. Aspek kelembagaandalam pengelolaan kawasan konservasi, tidak dapatdilepaskan dari institusi atau departemen yangmengelola dan membawahi masing-masing sektorsumberdaya alam. Berbagai ketentuan peraturan dibidang otonomi daerah maupun di bidang konservasisumberdaya alam dan ekosistem belum memberiketegasan dan kejelasan arah pelaksanaan kebijakandan peran yang harus dilakukan oleh berbagai pihak,baik tingkat pusat maupun daerah. Menurut sistemhukum yang ada di Indonesia (UU no.5/90, UU no.31/04, PP no.32/1990, PP no.68/1998) sumberdaya alamtaman nasional dikuasai oleh negara dimanakewenangan penetapan dan pengelolaan ada ditanganpemerintah. Akan tetapi pemerintah pusat belumberhasil membentuk mekanisme pengelolaan tamannasional yang efektif, hal ini dikarenakan adanyadisharmonisasi sistem hukum dalam hal kewenanganpengelolaan. Akan tetapi pemerintah pusat belumberhasil membentuk mekanisme pengelolaan tamannasional yang efektif, hal ini dikarenakan adanyatumpang tindih kewenangan pengelolaan antara UU5/1990 (Konservasi Sumberdaya Alam danEkosistemnya, UU 31/2004 (Perikanan) dan UU 32/2004 (Pemerintahan Daerah). Gambar 1 menyajikanposisi kewenangan pengelolaan dari hasil kajianterhadap substansi peraturan perundangan yang terkaitdengan pengelolaan TN.

Kajian terhadap tujuh UU (Konservasi,Pengelolaan LH, Kepariwisataan, Perikanan,

Pemerintahan Daerah, Penataan Ruang, PengelolaanP3K) dan enam PP turunannya (Pengawetan jenisTumbuhan dan Satwa, KSA dan KPA, PengusahaanPariwisata Alam di Zona Pemanfaatan TN,Penyelenggaraan Kepariwisataan, RTRW Nasional,Konservasi SDI) menunjukkan bahwa peran pemerintahmasih besar (67,74%), sedangkan masyarakat (22,66%)dan lembaga lain (8,60%), sehingga mendorongtumbuhnya sikap merasa ’tidak memiliki’ darimasyarakat yang mengakibatkan upaya konservasikawasan TNKJ kurang berhasil.

Substansi regulasi diatas yang banyakmengkonsentrasikan kewenangan pada pemerintahpusat, sehingga mendorong tumbuhnya sikap merasa’tidak memiliki’ dari pemerintah daerah dan masyarakatlokal, sehingga upaya konservasi kawasan TNKJ kurangberhasil. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknyapelanggaran yang terjadi, seperti kegiatanpenangkapan dengan apotas maupun pengambilanbiota yang dilindungi. Menurut Hardjasoemantri(1993), salah satu kelemahan dalam pengawasan tamannasional adalah lemahnya penegakan hukum.

Adanya perbedaan kepentingan danpermasalahan yang dihadapi stakeholder TNKJ (Tabel1) telah menimbulkan konflik karena adanya perbedaaninterpretasi terhadap aturan hukum yang ada (antaraBTNK dengan Pemda Kabupaten Jepara dalam halpemanfaatan ruang dan kewenangan pengelolaanTNKJ) dan antara BTNK dengan masyarakatKarimunjawa karena kurangnya pemahaman masyarakatterhadap tujuan pengelolaan. Untuk itu regulasipemerintah yang mengatur pengelolaan danpemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir serta tataruang pesisir dan laut harus memperhatikan danmengadopsi aturan lokal agar tidak terjadi konflikkepentingan yang berkepanjangan.

Konflik bisa terjadi karena visi yang berbeda.Dalam rencana pengelolaan TNKJ, disebutkan bahwavisi pengelolaan adalah “memantapkan pengelolaankonservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemTNKJ melalui perlindungan hutan dan penegakanhukum, optimalisasi pemanfaatan berdasarkan prinsipkelestarian yang didukung kelembagaan dan kemitraanyang kuat”. Sedangkan visi pengembanganKarimunjawa oleh Pemda Jepara adalah “terwujudnyaketerpaduan pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya alam kepulauan Karimunjawa yang tetapbertumpu pada pembangunan pariwisata dengan tetapmempertahankan kelestarian fungsi sumberdaya alambagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”.Perbedaan visi tersebut akan menyebabkan perbedaankonsentrasi pembangunan kawasan TNKJ, sehingga jika



Tabel 1. Kelompok stakeholders TNKJ menurut kepentingan, fungsi dan peran serta masalah

Stakeholder Sub-kelompok Kepentingan utama Fungsi dan peran Masalah utama

Masyarakat lokal Nelayan Pemanfaatan sumberdaya Pemelihara kawasan - produksi hasil perikanan menurunperairan laut - biaya operai penangkapan meningkat

- penggunaan alat tangkap tidak ramahlingkungan

- persepsi dan partisipasi dalampengelolaan masih rendah

Penjual jasa Peningkatan jumlah Pelayanan untuk - keterbatasan fasilitaswisata wisatawan & lama kepuasan wisatawan - keterbatasan akses

kunjungan - kurang profesionalismePemerintah Dephut & BTNK Pemegang otoritas TNKJ Perlindungan, pengamanan - belum fokus dan terpadunya

& pengawasan perencanaan, pelaksanaanPelayanan Masyarakat pengembangan antar lembaga

Dinas Perikanan Peningkatan& Kelautan pembangunan perikanan Meningkatkan pendapatan & - kurangnya kesadaran nelayan untuk

kesejahteraan nelayan dengan berapreasiasi dan berpartisipasimemanfaatkan SDA melalui penuh dalam upaya konservasi SDAusaha/kegiatan yang tidakmerusak lingkungan

Dinas Pariwisata Promosi dan Menujudkan Karimunjawa - belum selaras dalam menyatukanpembangunan pariwisata sebagai poros utama visi-misi lembaga terkait dalam

penggerak industri pariwisata membangun dan mengembangkanKarimunjawa

- kepemilikan sebagian besar lahan(>90%) oleh perorangan

Kabupaten Jepara Sumber PAD Pembangunan ekonomi & - birokrasipelayanan masyarakat - lemahnya koordinasi dan kerjasama

Swasta Pedagang & Peningkatan Pembukaan lapangan kerja - perdagangan komoditi ikan terbataspengusaha ikan pendapatan Distribusi barang dan jasa dari alam

- prasarana kurang lengkapPengusaha jasa Kelangsungan usaha - promosi kurangpariwisata - aksesibilitas terbatas

Pengguna lain/ Perguruan tinggi Penelitian & publikasi Pengembangan iptek - belum ada program penelitianOrganisasi nirlaba dan lembaga payung terpadu

penelitian - belum jelas pembagian minatberdasarkan keahlian

Masyarakat luas Perlindungan Penikmat jasa lingkungan - enggan mengeluarkan danaWisatawan keanekaragaman hayati kompensasiLSM Pembangunan masyarakat Fasilitator/ mediator - belum mandiri dan cenderung

Penelitian & publikasi Sumber informasi bergantung pada lembaga donor- perbedaan minat

Gambar 1. Posisi pembagian kewenangan dalam level hierarki co-management

Keterangan : kajian perpu real co-management



tidak dikoordinasikan dengan baik, kegiatanpembangunan Karimunjawa akan mengganggukeutuhan fungsi kawasan sebagai taman nasional.

Kapasitas pengelolaan TNKJ

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no.185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional danUnit Taman Nasional, maka sejak tanggal 23 Januari1998 Karimunjawa secara definitif dikelola olehorganisasi pengelola yang mandiri dengan statussebagai UPT Dirjen PHKA dengan nama Balai TamanNasional Karimunjawa (BTNK). BTNK sebagaipemegang otoritas pengelolaan mempunyai tugasmelaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan TNKJsecara optimal, yaitu menyusun rencana, program danevaluasi pengelolaan taman nasional; mengelola tamannasional; melakukan pengawetan dan pemanfaatansecara lestari taman nasional; perlindungan,pengamanan dan penanggulangan kebakaran tamannasional;promosi dan informasi, bina wisata dan cintaalam, penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayatidan ekosistemnya; kerjasama pengelolaan tamannasional; dan melaksanakan urusan tata usaha danrumah tangga.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan TNKJ inikurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanyapelanggaran memasuki zona dan pelanggaran hukumlainnya, yaitu penangkapan ikan dengan bahan dan/atau alat tangkap yang merusak lingkungan (26,32%),pengambilan biota yang dilindungi (36,84%),pencurian kayu mangrove (31,58%). Banyaknyapelanggaran yang terjadi karena sosialisasi tentangpelanggaran-pelanggaran hukum di bidangpengelolaan sumberdaya alam dan wilayah pesisir

yang diancam sanksi hukum belum ada, selain itupendidikan sebagian besar penduduk (87,99%) hanyasampai tingkat dasar sehingga pemahaman terhadaphukum kurang dan juga didorong oleh kebutuhanhidup karena hasil penangkapan semakin kecilsedangkan biaya operasi penangkapan makin besarkesulitan.

Menurut saksi hukum dalam peraturan yang ada(UU Konservasi no 5/1990, UU Kehutanan no. 41/1999 dan UU Perikanan no.31/04), jenis pelanggarantersebut seharusnya dikenakan denda Rp 200 jutasampai Rp. 1,2 milyar dengan 6 sampai 10 tahunpenjara, akan tetapi kenyataan di lapangan hanyadilakukan pembinaan atau jika diproses secara hukumdikenakan denda Rp 250.000-1.000.000,- denganvonis penjara 5 sampai 12 bulan. Hal ini tentu tidakakan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar,karena sistem peradilan tidak dapat menegakkanhukum.

Efektivitas pengelolaan juga ditentukan oleh skilldan knowledge dari pengelola. Berdasarkan statistikBTNK (2008) dari 80 orang pegawai BTNK, sebagianbesar pendidikannya (67,5%) bukan sarjana. Selain itu,walaupun berpendidikan sarjana, latar belakangpendidikan juga kurang tidak sesuai dengan skill yangdibutuhkan (hanya 30% dari kehutanan dan perikanan).Untuk itu BTNK perlu melakukan upaya peningkatankapasitas pengelolaan melalui kegiatan pendidikan danpelatihan untuk peningkatan pengetahuan,kemampuan dan ketrampilan sesuai kompetensinyaagar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Kapasitas pengelolaan juga dapat diukur daripenggunaan dana dan penilaian pelaksanaan programkegiatan. Anggaran pengelolaan TNKJ selalu

Gambar 2. Tingkat kepentingan faktor- faktor yang berpengaruh dalam pengembangan co-management TNKJ



meningkat dari tahun ke tahun, namun jika dilihatpenggunaan anggaran, sebagian besar dana (> 60%)digunakan untuk administrasi umum, termasuk gajipegawai; sedangkan dana untuk kegiatan pengelolaankeanekaragaman hayati dan perlindungan danpengamanan kawasan hanya 8,30 dan 17,40%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitaspengelolaan, BTNK telah bekerjasama denganbeberapa lembaga (al. UNDIP, DKP, WCS, MFP) namunkemitraan tersebut belum bisa disebut kolaborasi karenatidak ada sharing otoritas dan tanggung jawab.Pengelolaan kolaboratif taman nasional sebenarnyasudah difasilitasi dengan dikeluarkannya Permenhutnomor P.19/Menhut-II/2004 yaitu pengelolaankawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alamdilakukan secara bersama dan sinergis oleh para pihakatas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersamasesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Untuk itu diperlukan pengelolaan TNKJ yang baikyang diharapkan dapat menciptakan tata kelola mandiri(self governance) yang akan menciptakan keuntunganbagi seluruh stakeholders sehingga pemanfaatansumberdaya TNKJ dapat optimum dan lestari. Akantetapi ada banyak sekali kesulitan untuk membentukkolaborasi, karena dalam pasal 5 ayat 1 dari Permenhuttersebut disebutkan bahwa kolaborasi dilakukan melaluikesepakatan dan kesepahaman yang tertulis. Secarapraktis hal ini mungkin sulit dicapai karena adanyaperbedaan kepentingan antar stakeholders (lihat Tabel1), selain itu kesepakatan juga membutuhkan tenaga,waktu, biaya dan inisiatif. Sehingga dalam praktek,masih dibutuhkan adanya fasilitator dan koordinatoryang dapat mensinergikan kepentingan banyak pihak.

Faktor kunci pengembangan co-managementTNKJ

Berdasarkan kondisi di lapangan dan hasilwawancara dengan memperhatikan prinsip co-management (Wiratno et al, 2004) didapatkan delapanfaktor pengembangan co-management TNKJ yaitu :persamaan persepsi dan visi, regulasi dan aturan mainyang jelas, partisipasi aktif dan komitmen stakeholders,mekanisme komunikasi dan negosiasi, koordinasi lintassektor, kepemimpinan; pembentukan forum organisasi,dan pendanaan. Setelah dinilai pengaruh antar faktordan diolah dengan Microsoft Office Excel didapatkanhasil simulasi tingkat kepentingan faktor seperti padaGambar 2.

Keempat faktor dalam kuadran I dan II yaitu“persamaan persepsi dan visi”, “koordinasi”,“partisipasi dan komitmen”, dan “komunikasi dan

negosiasi” merupakan elemen kunci pengembanganco-management yang dapat menjadi indikator kinerjasuatu lembaga. Clifton (1993) menyebutkan bahwafaktor yang menghambat pelaksanaaan co-management di Indonesia adalah kelembagaanpengelolaan taman nasional. Untuk itu maka salah satuprakondisi bagi keberhasilan pelaksanaan co-management adalah menciptakan kelembagaan penuhyang akuntabel dan diakui secara hukum.

Pengelolaan TNKJ secara kolaboratif berorientasipada tercapainya koordinasi antara para pihak sehinggatercapai sinergi dalam pelaksanaan program. Dalamproses kolaborasi, kompromi merupakan kata kunciyang harus dicapai dan dituangkan dalam rencanapengelolaan kawasan konservasi yang bersifat dinamis.Sesuai pendapat Suporahardjo (2005), pencapaiankompromi hanya akan dicapai bila tujuan pengelolaankawasan konservasi dapat disepakati dan dipahamikonsekuensinya oleh seluruh para pihak. Dalam halini perlu ada komitmen untuk bekerjasama berbagitugas dalam pengelolaan kolaboratif TNKJ denganberpegang teguh pada prinsip konstituensi yangmengedepankan pelayanan publik (public service)yang berorientasi pada kemanfaatan bersama (mutualbenefits) berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai,saling mempercayai, saling bertanggung gugat, salingberbagi tanggung jawab dan berbagi keuntungan.

Arahan kebijakan pengembangan co-management

Kelembagaan yang akuntabel dicirikan dari adanyabatas yurisdiksi, hak kepemilikan dan aturanrepresentasi dari masing-masing stakeholder.Pengembangan co-management TNKJ dirumuskanbersama stakeholder untuk dapat mensinergikanberbagai kepentingan mereka demi menjamin upayakeberlanjutan pemanfaatan sumberdaya sertapeningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraanmasyarakat. Karena pasal 5 ayat 1 Permenhut no.19/2004 menyatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukanmelalui kesepakatan dan kesepaham tertulis, untukperlu dibentuk forum stakeholder sebagai lembagayang akan membuat aturan main bersama dalampengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya TNKJ untukdapat mensinergikan dan mengakomodasikepentingan stakeholder. Walaupun demikian perludipilih koordinator yang independen (dari lembagaperguruan tinggi) yang mempunyai komitmenterhadap upaya konservasi dan pengelolaan TNKJ.

Berdasarkan syarat kelayakan co-management dariBorrini-Feyerabend (1996), upaya pengembangan co-management TNKJ dapat dilakukan antara lain denganmembuat aturan representasi bagi stakeholder,



koordinasi pemberian ijin usaha perikanan & pariwisataantara Pemda Kabupaten Jepara dengan BTNK;penyusunan program kerja dan pendanaan bersamaantara Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda KabupatenJepara dan BTNK berdasarkan kebutuhan lokal sebagaipayung kegiatan pengembangan TNKJ; monitoringbersama untuk kegiatan pemanfaatan perikanan danpariwisata SDAHE TNKJ; mengembangkan pendidikandan latihan ketrampilan bagi masyarakat Karimunjawadi bidang usaha perikanan dan pariwisata; danmembentuk forum stakeholder pengelolaan TNKJ untukmengorganisir dan mensinergikan kegiatanstakeholders.

Dalam pelaksanaannya, co-management TNKJmemerlukan kesediaan dan kerjasama berbagai pihakuntuk berbagi peran dan tanggung jawab yang diaturdalam aturan main sebagai bentuk kesepakatanbersama yang dituangkan diatas kertas sebagailampiran dari suatu MOU antara Kepala BTNK denganKepala Daerah Kabupaten Jepara menggunakanprinsip-prinsip co-management. Oleh karena itu, agarco-management TNKJ memberikan daya gunasebagaimana yang diharapkan, semua pihak harusmengedepankan koordinasi dan kesediaan untukmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai denganpembagian kewajiban dan kewenangan dalampengembangan TNKJ.

Kesimpulan

Terdapat disharmonisasi aturan hukum dalampengelolaan dan pemanfaaatan sumberdaya TNKJdimana implementasi dari kebijakan dan regulasi yangada tidak cukup mendukung mekanisme pelaksaanaankolaborasi. Kapasitas BTNK dalam menjalankan fungsipengelolaan kurang efektif karena keterbatasan SDM(skill dan knowledge) dan alokasi penggunaan dana.Untuk itu diperlukan pengaturan koordinasi yaitupembentukan forum stakeholder dari MOU antaraBTNK dan Pemerintah Kabupaten Jepara, pembuatanaturan main dalam pengelolaan dan pemanfaatansumberdaya TNKJ, dan membuat aksi kegiatankolaborasi strategis yang komprehensif dengan kerjasinergi stakeholders sesuai kapasitas dankemampuannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada Balai TamanNasional Karimunjawa beserta staf, WildlifeConservation Society, masyarakat dan KSM diKarimunjawa yang telah memberikan waktu, data daninformasi terkait dengan tujuan penelitian gunapenyusunan tulisan ini.

Daftar Pustaka

Borrini-Feyerabend. 1996. Collaborative Managementof Protected Area: Tailoring the Approach to theContext. Social Policy Group, IUCN.

Borrini-Feyerabend. 2000. Co-management of NaturalResources : Organising, Negotiating and Learningby Doing. IUCN. Yaounde Cameroon.

BTNK (Balai Taman Nasional Karimunjawa). 2004.Rencana Pengelolaan Taman NasionalKarimunjawa Periode Tahun 2005 - 2024. BukuI. Rencana Pengelolaan. Balai Taman NasionalKarimunjawa, Semarang.

BTNK (Balai Taman Nasional Karimunjawa). 2008.Statistik BTNK tahun 2007. Balai Taman NasionalKarimunjawa, Semarang.

Clifton, J. 2003. Prospect for Co-management inIndonesia’s Marine Protected Area. Marine Policy.27:389-395.

Dutton, I.M., W. Allison and B. Ludvianto. 1993. APreliminary Survey of the Karimunjawa Islands.Local Project Implementation Unit. UniversitasDiponegoro, Semarang.

Hardjoamidjojo, H. 2004. Panduan Lokakarya AnalisaProspektif. Bahan Kuliah Rekayasa ManajemenLingkungan. Program Studi PengelolaanSumberdaya Alam dan Lingkungan, InstitutPertanian Bogor.

Hardjasoemantri, K. 1993. Hukum PerlindunganLingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam Hayatidan Ekosistemnya. Gadjahmada Univ. Press,Yogyakarta.

Martoyo, I.D. 1998. Pengelolaan Taman NasionalKarimunjawa, Kaitannya dengan PengembanganKepulauan Karimunjawa. Prosiding LokakaryaPengelolaan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Jakarta.

PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF Wallacea & TNC.2002. Membangun Kembali Upaya MengelolaKawasan Konservasi di Indonesia MelaluiMajamen Kolaboratif : Prinsip, Kerangka Kerja danPanduan Implementasi. Naskah kerja teknis PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF, Wallacea, TNC

Pomeroy, R. & F. Berkes. 1997. Two to Tango : theRole of Government in Fisheries Co-management.Marine Policy 21 (5) : 465-480.

Sitorus, F. 1998. Penelitian Kualitatif : Suatu Perkenalan.Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial untukLaboratorium Sosiologi, Antropologi dan



Kependudukan. Jurusan Ilmu Sosial dan EkonomiPertanian, Fakultas Pertanian, IPB. Bogor

Suporahardjo. 2005. Manajemen Kolaborasi:memahami Pluralisme Membangun Konsensus.Pustaka LATIN, Bogor.

Supriharyono. 2000. Pelestarian dan PengeolaanSumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis.Gramedia, Jakarta.

Suratmo, G. 2000. Metode Penelitian Multidisiplin.IPB Press. Bogor.

TNC (the Nature Concervation).2006. Collaborative ParkManagement Partnerships, Financing and

Ecotourism at Komodo National Park http://www.tnc-seacmpa.org/downloads/CTC-Co-Management.pdf (17 Maret 2006)

Wells, M., S. Gutggenheim, A. Khan, W. Wardojo& P. Jepsen. 1999. Investigating in Biodiversity:A Review of Indonesia’s Integrated Conservationand Development Projects. The World Bank EastAsia Region. Washington.

Wiratno, D. Indriyo, A. Syarifudin & A. Kartikasari. 2004.Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi danImplikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. FOReSTPress, The Gibbon Foundation Indonesia, DepartemenKehutanan, PILI-NGO Movement. Jakarta.

pengembangan co-management taman nasional...

Documents