pengaruh adalet partisi terhadap …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... ·...

PENGARUH ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS

POLITIK REPUBLIK TURKI

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

oleh

Mohammad Raivendra

NIM: 104022000806

JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H/2011 M

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-17 dan ke-18 berlangsung perubahan situasi yang sangat

menonjol dalam sistem Kerajaan Turki Usmani dan desentralisasi kekuasaan

secara serius. Berakhirnya Kerajaan Turki Usmani merupakan peristiwa yang

kompleks bagi transformasi masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara

modern.

Di saat itupun terdapat perubahan penting dalam sejarah Kerajaan Turki

Usmani. Berakhirnya ekspansi Kerajaan Turki Usmani, lembaga-lembaga

pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya.

Kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat,

dan beberapa kekalahan militer. Perseturuan panjang terjadi antara pemerintah

pusat dengan elit lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari pemerintah pusat

kepada kelompok Jannisary, ulama, dan keluarga Kerajaan Turki Usmani yang

telah mapan dalam masyarakat setempat. Di sisi pemerintah pusat, meredupnya

kekuasaan merupakan dampak dari korupsi yang menggejala di pemerintahan

Kerajaan Turki Usmani. Akan tetapi situasi tersebut dalam pandangan penguasa

lokal dan pedagang berarti reduksi kekuatan eksploitatif pemerintah pusat, yang

memberikan peluang bagi otonomi daerah.

Pada permulaan abad ke-17, Kerajaan Turki Usmani mulai

memperdebatkan cara terbaik bagi program restorasi integrasi politik dan

efektivitas kekuatan militer yang dimiliki kerajaan. Para pembaharu awalnya

2

berlandaskan pada aturan yang digariskan Sultan Sulaiman yang menentang

kemungkinan pengaruh kekuatan Kristen Eropa atas kaum Muslim. Para modernis

menganggap bangsa Eropa dalam pendidikan kemiliteran, organisasi, dan

administrasi berusaha untuk menciptakan suatu perubahan di bidang pendidikan,

ekonomi, dan sosial yang mendukung terbentuknya negara modern. Pada abad ke-

18 dan terutama abad ke-19, kelompok modernis muncul dengan terang-terangan,

dan akhirnya menjadi pemenang.1

Periode pembaharuan dengan beberapa bukti konkret yang mereka

lakukan berawal dari Sultan Salim III yang di antaranya memberlakukan program

reformasi yang komprehensif, yang disebut Nizam i-Cedid (“Orde Baru”).2

Program ini menghendaki reformasi pasukan militer, modern, meningkatkan

pendapataan sektor pajak, dan pendirian sekolah teknik untuk mendidik kader-

kader pemerintahan rezim baru.3

Program-program pembaharuan pun terus berjalan dan berkembang oleh

bebeberapa kelompok. Beberapa pemikiran akan konsep pembaharuan tersebut

kemudian menjadi kajian penting. Dari masa-masa pembaharuan inilah kemudian

muncul era Tanzimat, gerakan Usmani Muda, Turki Muda, dan juga Kemalis.

Sebagaimana yang dapat dikaji, bahwa masa-masa inspiratif tersebut satu sama

lain memiliki pengaruh paham/ideologi dari era sebelumnya, sehingga

memberikan stimulasi ide-ide baru, baik dari sistem pemerintahan maupun aspek

1 Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki (Jakarta: Logos,

1997), h. 92. Kelompok modernis yang di maksud antara lain ialah Usmani Muda (Yeni

Osmanlilar) dan Turki Muda. Lihat, Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 105 dan h. 118. 2Nizam i-Cedid, Erick Jan Zurcher, mendefinisikan istilah tersebut sebagai program

pembaharuan Salim III. Juga nama tentara barunya yang bergaya barat. Lihat, Erik Jan Zurcher,

Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2003), h. xiv. 3 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.73.

3

kenegaraan. Maka gerakan pembaharuan ini beberapa di antaranya tak dapat

dipungkiri memang berkesinambungan karena dipengaruhi dari periode

sebelumnya serta tidak lepas pula pengaruhnya dari pemikiran-pemikiran Barat.

Hingga akhirnya timbullah perubahan besar yang berujung pada titik

klimaks yaitu digantinya sistem kekhilafahan Islam kepada aplikasi republik

dengan konsep nasionalisme sekulernya Kemal. Westernisasi, sekularisasi, dan

nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal.4

Mustafa memulai langkah pembaharuan berikutnya, yaitu dengan menciptakan

sebuah instrumen politik baru.5 Pada tanggal 6 Desember 1922, ia mendirikan

Partai Rakyat6 dan mengundang seluruh kalangan terpelajar untuk berkomunikasi

dengannya secara langsung.7

Pada tanggal 16 April 1923, Grand National Assembly (Majelis Nasional

Agung) membubarkan diri kemudian mempersiapkan pengadaan pemilihan

umum. Anggota Grand National Assembly baru hasil pemilihan umum memiliki

anggota 286 perwakilan dan pada tanggal 11 Agustus 1923 memilih Mustafa

Kemal sebagai presiden dan Fethi sebagai perdana menteri (PM). Pada masa ini

presiden republik Turki yang juga menjabat sebagai kapala negara memiliki

peranan penting, dan lebih mendominasi. Dalam arti bahwa presiden sebagai

penentu kebjiakan negara, karena khalifah kemudian diposisikan dalam otoritas

keagamaan atau pemimpin keagamaan.8 Dengan ini negara baru Turki berdiri

4 Nasution, Pembaharuan dalam Islam,h. 149.

5 Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 148.

6 Pada tanggal 6 Desember dia mengumumkan untuk pertama kalinya niatnya mengubah

Kelompok Perlindungan Hak-hak menjadi sebuah partai politik dengan nama Halk Partisi (Partai

Rakyat). Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 205 7 Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 149.

8 Lihat, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Second Edition (London,

Oxford University Press: 1966; reprint, New York, Oxford University Press: 1968). h. 369-370.

4

tidak atas dasar dinasti, kerajaan, maupun agama melainkan atas dasar nation

(bangsa) rakyat, dengan ibu kota di tengah-tengah negara Turki, yakni Ankara.9

Upaya pembaharuan pun dilakukan dengan perubahan drastis yang mengguncang

masyarakat Turki, yaitu penghembusan kebijakan pada tanggal 1 November 1922

oleh Grand National Assembly untuk menghapuskan kesultanan sebagai resolusi

dan menjawab terhadap dualisme kepemimpinan di Turki. Sehingga jabatan

khalifah tetap dipertahankan sebagai pemegang jabatan keagamaan tanpa

memiliki kekuasaan politik. Walaupun kemudian Mustafa Kemal melihat bahwa

jabatan khalifah juga harus dihapuskan dan soal ini dibicarakan oleh Majelis

Nasional Agung di bulan Februari 1924. Perdebatan berjalan sengit, tetapi

akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di Majelis memutuskan penghapusan

jabatan khalifah.10

Pembaruan Kemalis merupakan penerapan adaptasionisme dalam bentuk

westernisasi sekuler. Program ini tidak menolak Islam atau menentang agama;

agama hanya diturunkan peranannya menjadi nilai personal. Pembaruan Kemalis

berusaha untuk menciptakan bentuk Islam individualis modern. Itulah sebabnya

mengapa pembaruan bukan hanya menyangkut perkembangan jumlah lembaga

sekuler, melainkan juga mendorong perkembangan tanggung jawab yang harus

dipikul masyarakat modern. Pembaruan Kemalis dilaksanakan di atas enam

prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki. Keenam

prinsip dasar, atau sering disebut “Nilai Kemalis”, adalah; Pertama,

Replubikanisme, kedaulatan dan otoritas politik berdasar keinginan rakyat.

Kedua, Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi berdasarkan

9 Ibid., h. 148.

10 Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 151.

5

kewarganegaraan yang sama dan mengabdi kepada cita-cita nasional. Ketiga,

Populisme, kesamaan dalam hukum, menolak kepentingan atau persengketaan

kelas, dan penyalahgunaan kapitalisme. Keempat, Etatisme, menerima campur

tangan negara yang bersifat membangun perekonomian rakyat. Kelima,

Sekularisme, menetapkan pemisahan agama dan negara. Keenam,

Revolusionisme, menerima transformasi secara permanen.11

Setelah wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938, sebagai penggantinya,

İsmet İnönü dengan perdana menterinya yaitu Mahmut Celal Bayar dari CHP

(Cumhuriyet Halk Partisi /Partai Rakyat Republik), kemudian melanjutkan rezim

Kemal yang sudah berdiri. Ia membuka jalan baru bagi sebuah sistem politik di

Republik Turki. Perkembangan ekonomi yang ada melahirkan beberapa kelompok

baru seperti antara lain pengusaha, tuan tanah, dan juga generasi intelektual baru

yang membutuhkan jatidiri politik. Demikian halnya sistem perundingan Turki

setelah Perang Dunia II yang “dikendorkan” pengawasannya terhadap kegiatan

perdagangan dan meningkatkan harapan untuk berpartisipasi di dalam

pemerintahan.12

Partai Demokrat (Demokrat Parti) pun diizinkan terbentuk oleh

İsmet İnönü, hal ini dilatar belakangi peranan Amerika Serikat setelah Perang

Dunia ke-II sebagai penjaga utama pengamanan politik dan pembangunan

ekonomi Turki, juga mengurangi sistem paternalistik dan cenderung kapada

11

Lihat, Siti Maryam, dkk., ed., Sejarah peradaban Islam: dari masa klasik hingga

modern, Cet. Kedua (Yogyakarta: LESFI, 2004), h. 160-161.

12

Perubahan politik dan ekonomi di Turki tahun 1945, memiliki pengaruh dari dunia

internasional. Kedekatan Turki dengan Amerika, justru melahirkan upaya demokratisasi. Sehingga

İsmet İnönü menegaskan bahwa sistem politik Turki adalah demokratis parlementer, yang

kemudian pada tanggal 19 Mei 1945, ia menjabarkan dan menjelaskan langkah-langkah untuk

membuat rezim itu lebih demokratis. Dari sini pula, hadirlah Undang-undang Distribusi Tanah di

bulan Mei 1945, dan melahirkan oposisi dari anggota majelis, yaitu di antaranya Celal Bayar.

Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 274-275.

http://en.wikipedia.org/wiki/Celal_Bayar

6

sistem demokrasi multi-partai.13

Partai ini pun berkembang pesat, hingga

kemudian memimpin dalam satu dekade (1950-1960) di pemerintahan di bawah

pemerintahan perdana menteri Adnan Menderes dari Demokrat Parti, walaupun

pada akhirnya inflasi terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan pada

pemerintahan.

Pada dekade 1960-an Turki kembali dilanda konflik multi-partai. Konflik

ini tidak hanya dimunculkan oleh perkembangan ekonomi yang ganjil, tetapi juga

karena meningkatnya differensiasi sosial dan ekonomi, dan meningkatnya

kecenderungan kesadaran politik dan aktivisme.14

Pada dekade 1960-an teknokrat

yang baru yang terdiri para insinyur dan pekerja pabrik, gerakan pekerja yang

berskala besar, dan beberapa kelompok ideologi militan baik dari haluan kanan

maupun kiri, telah masuk ke dalam wilayah politik. Partai Rakyat Republik di

bawah kepemimpinan Ecevit tampil mewakili elite birokratik, intelektual dan elit

teknikal di negeri ini, termasuk di antaranya kaum pekerja pabrik dan beberapa

kelompok perkotaan lainnya. Partai Mustafa Kemal mempertahankan orientasi

stastisnya bahkan partai ini menjadi partai demokratik sosialis yang menghendaki

pengabdian secara professional dan perlindungan industrial. The Justice Party

(Adalet Partisi), yang dipimpin oleh Süleyman Demirel,15

merupakan penerus

13

Lihat, Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.93.

14

Tahun 1960 merupakan tahun perubahan pesat. Hal inilah yang dianggap menjadi

meningkatnya kecendurangan aktivisme dalam poltik. Rakyat menjadi lebih mobil (dinamis), baik

secara sosial maupun secara fisik. Populiasi mahasiswa makin berkembang, demikian pula kaum

ploretariat industri, kedua unsur tersebut kemudian digunakan oleh Cumhuriyet Halk Partisi/Partai

Rakyat Republik (CHP) sebagai landasan kuat bagi partai tersebut. Hal lainnya yang dapat dilihat

adalah terbentuknya basis-basis politik dari berbagai kalangan pekerja, industri, kaum religi dan

lain sebagainya dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Sehingga mendorong

membesarnya peranan retorika partai untuk para pemilihnya dan mencari peluang besar untuk di

pemilihan umum seperti Türkiye Iş çi Partisi /Partai Pekerja Turki, Adalet Partisi dan lain-lain.

Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 336-337.

15

Partai Tersebut dipimpin Ragip Gümüşpala hingga wafatnya 1964. Lihat, Erik Jan

Zurcher, SejarahModern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka

7

bagi Partai Demokrat. Partai ini diorientasikan kepada pengembangan perusahaan

swasta skala besar dan perusahaan warga perkampungan. Selain dua partai

terbesar ini, muncul pula sejumlah partai sosialis dan Islam sekalipun berskala

kecil tetapi sangat berpengaruh.16

Kebanyakan dari partai-partai baru itu tidak berumur panjang, namun tidak

diragukan lagi bahwa partai baru yang terpenting adalah Adalet Partisi (Adalet

Partisi), yang tujuan utamanya adalah mengadakan rehabilitasi penuh bagi para

perwira yang diberhentikan dan orang-orang demokrat yang ditangkap.17

Adalet

Partisi (yang selanjutnya disebut AP) memberikan perhatian yang cukup menarik

serta progresifitas perolehan suara yang cukup signifikan. Pada Pemilihan Umum

tahun 1961, Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik) hanya

mendapat perolehan suara yaitu 3,724,752 suara atau 36,7 persen, dan AP

mendapat perolehan suara yang mengejutkan yaitu 3.527.435 atau 34,8 persen

tanpa koalisi. Sehingga dapat meraih 158 dari 240 kursi di parlemen. Kemudian

Adalet Partisi pun meningkat signifikan dan meraih kemenangan pada Pemilihan

Umum tahun 1965, partai tersebut mendapatkan 4.921.235 suara atau 52.87

persen, dengan perolehan 240 kursi dari 450 kursi di parlemen.18

Beberapa faktor yang membuat partai ini dapat langsung berjaya

diantaranya karena mampu mengakomodasi dan merekonsiliasi orang-orang eks-

Democrat dengan militer. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh AP dengan

militer ternyata secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi

Utama, 2003), h. 325. Kematian tiba-tiba Ragip membuat perebutan kepemimpinan partai menjadi

sengit, hingga akhirnya Süleyman Demirel terpilih pada bulan November sebagai ketua Partai

Keadilan. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 331. 16

Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 95-96. 17

Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 325.

18

“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey

8

politik Turki, yaitu terciptanya sebuah stabilitas politik di republik tersebut. Hal

ini kemudian dapat menjadi fakta penting yang kemudian dapat dilakukan sebuah

penelitian lebih lanjut terhadap AP. Satu faktor lagi, yang juga tidak dapat

dipungkiri, bahwa peranan ketua partai pun mempunyai andil besar bagi AP ,

yaitu Ragip Gumuspala –kemudian dilanjutkan Süleyman Demirel- yang dapat

member kontibusi besar bagi AP khususnya, dan bagi Republik Turki pada

umumnya, yang salah satu diantaranya memperbaiki hubungan antara militer

dengan AP yang juga sebagai penerus DP, hal inilah yang selanjutnya menunjang

terhadap stabilitas politik negara.

Atas latar belakang tersebut, maka penulis akan mengangkat tema Adalet

Partisi. Kajian inipun disajikan melalui bentuk biografi AP, yang meliputi

perajalanan AP di saat periode transisi politik Turki, seperti beberapa faktor yang

memengaruhi kemenangan partai, selain itu langkah-langkah yang mendukung

langgengnya kepemimpinan partai tersebut dalam pemerintahan dengan rentang

waktu yang ditentukan. Oleh karena itu penulis akan mengangkat profil AP

sebagai topik penting dari tema besar di atas sebagai unsur penilitian, yang

kemudian penulis kemas melalui penulisan skripsi yang berjudul; PENGARUH

ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS POLITIK DI REPUBLIK

TURKI.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Perjalanan AP dapat disimak secara cermat, melalui perjalanan dari partai

tersebut yang diklaim sebagai penerus dari Partai Demokrat. Sehingga dengan

demikian penelitian ini membatasi masalah AP, yang dimulai dari latar belakang

9

berdirinya pada tahun 1961 hingga masa kekalahan partai tersebut pada tahun

1981, begitu pula peranan salah satu tokoh sentral dalam AP.

Dalam perumusan masalah, penulis memberikan beberapa pertanyaan

pokok sebagai acuan dalam pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatar belakangi beridirinya Adalet Partisi?

2. Bagaimana Adalet Partisi dapat merebut kekuasaan pemerintahan di

Turki?

3. Apa dan bagaimana peranan Süleyman Demirel di Adalet Partisi?

4. Mengapa Adalet Partisi bubar dalam waktu yang singkat?

5. Bagaimana pengaruh Adalet Partisi tehadap stabilitas Politik di

Republik Turki?

C. Lingkup Permasalahan

Adapun aspek lingkup permasalahan dalam tulisan ini, berupaya

menyampaikan tentang profil AP, berupa biografi singkat partai, yang dimulai

dari latar belakang berdirinya, begitu pula peranannya di pemerintahan bersama

dengan Süleyman Demirel yang juga sebagai ketua umum AP, hingga kepada

faktor yang mempengaruhi stabilitas politik republik Turki.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penulisan ini secara garis besar adalah untuk mengetahui

riwayat perjalanan Adalet Partisi secara umum. Walaupun demikian, penulisan ini

memiliki beberapa unsur spesifik yang diharapkan menjadi tujuan yang akan

dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Adalet Partisi.

10

2. Menyimak sejauh mana pengaruh seorang tokoh sentral atau ketua

umum di partai politiknya sendiri.

3. Untuk mengetahui hal apa saja yang membuat Adalet Partisi bubar

dalam waktu yang singkat.

4. Meneliti seberapa besar pengaruh Adalet Partisi terhadap stabilitas

politik di Republik Turki.

5. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memenuhi persayaratan

mendapatkan gelar Sarjana Humaniora.

Adapun penulisan ini pun diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah wawasan intelektual, khususnya wawasan kesejarahan,

terkait sejarah partai politik di Republik Turki.

2. Menyumbang hasil karya penelitian bagi Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya, dan khususnya bagi

Fakultas Adab dan Humaniora, terlebih pada Jurusan Sejarah dan

Peradaban Islam.

E. Arti Penting Penelitian

Walaupun sumber-sumber tulisan mengenai tema besar Turki sudah

terbilang banyak, akan tetapi penulisan masih melingkupi Kerajaan Turki Usmani

hingga menuju Republik Turki secara umum. Masih minimnya sejarah modern

Turki, terutama dalam bahasa Indonesia, menjadi sebuah dorongan sekaligus

melatarbelakangi untuk diadakannya penulisan ini. Selain itu, tema ini menjadi

penting untuk diangkat, melihat di mana pada masa transisi Republik Turki, tidak

pelak memberikan banyak informasi-informasi terhadap dinamika pergumulan

11

partai politik, yang ternyata bahwa proses tersebut ikut memberikan peran dan

pengaruh besar terhadap masa depan demokrasi di Turki.

F. Landasan Teori

Ranah kajian AP sudah memasuki alur demokrasi, segera setelah peristiwa

kemerdekaan. Masa ini adalah masa modernisasi, di mana saat itu pesatnya

perkembangan pemikiran dan industri. Faktor yang berpengaruh yaitu

berkembangnya sosio-ekonomi maupun politik dan ideologi. Erik J. Zurcher

mendukung periode tersebut dengan menyatakan; “Periode ini sebagian besar

merupakan era pluralism dengan berkembangnya politik massa.”19

Dengan demikian, adanya konsekuensi pendekatan aspek politik dalam

penulisan skripsi ini pun diperlukan. Dudung Abdurrahman memberi pandangan,

bahwa ada dua mekanisme dalam sebuah penelitian sejarah. Pertama, sejarah

melalui karya-karya yang ada ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi,

dan tindakan-tindakan tokoh politik, maka sejarah identik dengan politik.20

Kedua, apabila politik (polity) itu sendiri diartikan sebagai pola distribusi

kekuasaan, maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus mempelajari

hakikat dan tujuan sistem politik itu, hubungan struktural dalam sistem tersebut,

pola-pola dari perilaku individu dan kelompok yang membantu menjelaskan

bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-

kebijakan sosial yang meliputi: partai-partai politik, kelompok kepentingan,

komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.21

Oleh karena itu AP

19

Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. xxii 20

Dudng Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah. Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,

1999), h.17.

21

Ibid., h. 17-18.

12

sebagai lembaga politik modern, dalam pengkajiannya nanti diperlukan

pendekatan aspek politik pada umumnya, dan sebagai partai politik khususnya.

Adapun periodesasi AP dari tahun 1960-1970 merupakan era

perkembangan politik dari negara Turki. Era tersebut salah satunya terindikasi

dari terjadinya transisi sistem politik tradisional dengan mekanisme komunal

seperti; satu ras, suku bangsa, bahasa maupun agama, menuju komunitas politik

baru dan modern yaitu partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelembagaan

baru politik massa merupakan sebuah upaya modernisasi politik dari yang

sebelumnya. Ini adalah gagasan penting dari sebuah negara dalam rangka

melewati transisi masa perkembangan ke arah kemajuan dan pencapaian

idealisme politik. Dengan begitu diperlukan sebuah sosialisasi politik sekaligus

etika politik. Samuel P. Huntington memberikan pandangan, bahwa

perkembangan politik di masa negara berkembang cukup banyak aspek yang perlu

ditinjau, beberapa di antaranya adalah pembangunan politik.22

Dari pembangunan

politik ini, ada tiga indeks penting yang harus dipenuhi yakni rasionalisasi

wewenang, diferinsiasi struktur, dan perluasan peran serta politik massa.23

Adapun peran serta politik massa dianggap penting di dalam proses modernisasi

politik bangsa-bangsa berkembang, mengingat masyarakat adalah sumber

kekuasaan politik bagi pemerintah. Mereka mampu membangun sebuah sistem,

sehingga dianggap mampu pula untuk ikut ambil bagian di dalam proses

berfungsinya sistem tersebut. Maka kemudian, atas dasar analisa tersebut, perlu

dilakukan penelitian terhadap kekuatan partai politik terhadap negaranya dalam

rangka stabilisasi sistem politik. Demikian pernyataan Samuel P. Huntington di

22 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,

Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. VII.

23

Ibid., h. VII.

13

dalam bukunya Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, yang

akan digunakan sebagai teori pendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu;

“Stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat

tergantung kekokohan atas partai politik yang dimiliki.”24

Sehingga kemudian akan dilakukan penulusuran terhadap AP sebagai

partai politik yang memang dapat memberikan pengaruh stabilitas politik di

Republik Turki.

G. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan

Dalam hal ini penulis melakukan upaya metodologis dalam proses

penelitian yang lazim dilakukan sebagai regulasi umum dalam pembuatannya.

Adapun metodologi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Topik

Penulis mengambil topik tentang peran dan pengaruh dari tema besar

tentang profil partai, dirasa menarik untuk dikembangkan, dan menjadi

satu kajian khusus tentang studi sebuah partai politik.

2. Heuristik

Teknik pengumpulan sumber ini sebagai upaya pendukung dalam

penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan informasi tentang topik tersebut.

Adapun pengumpulan sumber, penulis melakukan dengan penggunaan

bahan dokumen, maka dalam pengumpulan data-data ini, penulis

melakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan menunjuk

kepada sumber-sumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Dapat

24

Ibid., h. 630

14

melalui buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, skripsi, tesis, disertasi,

dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mengunjungi beberapa

perpustakaan seperti Perustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, Perpusatakaan Fakultas Adab dan Humaniora,

Perpustakaan Nasional, dan lain-lain.

3. Kritik Sumber

Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keabsahan

sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang

keaslian sumber maupun kesahihan sumber itu sendiri.

4. Interpretasi (Teknik Analisa Data)

Langkah selanjutnya diadakan interpretasi atau penafsiran, terdiri atas

analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, mendeskripsikan fakta-

fakta yang ada dengan tujuan melakukan sintesis (menyatukan) atas

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan

dihubungkan dengan teori, fakta-fakta yang ada disusun ke dalam

interpretasi. Terakhir setelah langkah-langkah tadi barulah dilakukan

penulisan.

Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku:

”Pedoman Akademik 2008-2009”. Diterbitkan oleh Biro Administrasi dan

Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

tahun 2008, di mana pada bagian buku tersebut terdapat Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).

15

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan

AP masih sangat minim, ini dikarenakan cukup banyak kajian-kajian para ahli

maupun peneliti terhadap dampak sekularisasi Turki secara umum. Walaupun

demikian memang peninjauan periode setelah Kemal tidak dapat dikatakan

sedikit. Salah satu penelitian yang memadai dalam tema skripsi ini adalah karya

W.B Sherwood pada tahun 1955 yang ia beri judul The Rise of the Justice Party in

Turkey. Diambil dari salah satu kumpulan tulisan Jurnal World Politics, volume

20, No. 1, Tahun 1967. Tulisan ini terdiri atas 12 (duabelas) halaman,

menjabarkan aspek-aspek yang memengaruhi kemenangan AP, dan juga

menyinggung sosok Süleyman Demirel sebagai faktor yang ikut menyumbang

terhadap keberhasilan AP di kancah politik. Tulisan ini pun menyampaikan

beberapa gagasan. Di antara gagasan yang menarik adalah bahwa kesuksesan

Süleyman Demirel dan AP telah memberikan pengaruh signifikan, bukan hanya

bagi masa depan demokrasi Turki, tetapi juga untuk negara berkembang di dunia.

I. Tinjauan Pustaka

Adalet Partisi dalam tinjauan pustaka tergolong minim meskipun beberapa

buku yang berkenaan dengan Turki cukup banyak, dalam hal ini, kajian tentang

partai politik di Turki diposisikan dalam pembahasan sejarah modern Turki.

Naskah yang berjudul Adalet Partìsì Program Ve Tüzük (Program dan

Peraturan Adalet Partisi), merupakan sumber otentik dan primer tentang AP

dalam perihal peraturan serta program-programnya yang juga dikeluarkan oleh

partai tersebut. Adapun redaksi buku tersebut menggunakan bahasa Turki,

diterbitkan oleh Orijinal Matbaa, pada tahun 1969.

16

Selain itu buku lain yang kemudian ditinjau sebagai sumber pendukung

atau sekunder lainnya adalah The Quest for Identity karya Feroz Ahmad,

diterbitkan tahun 2003, merupakan buku yang melingkupi kronologis perjalanan

Turki Usmani yang cukup lengkap. Paparan beliau tentang AP cukup intens, di

beberapa alur bab yang dimulai pada bab Pemerintahan Junta hingga di bab-bab

selanjutnya, sehingga banyak informasi yang kemudian didapat. Tak heran buku

ini pun menjadi perhatian bagi beberapa penulis untuk mendapatkan informasi

berkenaan dengan partai tersebut.

Berikutnya adalah kumpulan tulisan dari berbagai pengamat maupun ahli

di bidangnya, yang mereka sampaikan dalam sebuah topik yaitu Turki dalam

dunia modern. Buku yang di keluarkan oleh Cambridge University, yang berjudul

dalam The Cambridge History of Turkey; In The Modern World merupakan

kumpulan tulisan yang diterbitkan pada tahun 2008 dengan editor oleh Resat

Kasaba. Adapun topik tentang AP, terfragmentasi dari beberapa tulisan yang ada

dalam buku tersebut, dengan kata lain pembahasan tentang AP tidak dikemas

dalam satu bab pembahasan, akan tetapi ditulis dari berbagai pandangan dan

aspek pada setiap judul karangan tulisan oleh para penulisnya. Walaupun

demikian buku ini tampaknya cukup menjadi perhatian khusus, karena bila

ditinjau tidak sedikit para penulis menyinggung AP dari berbagai aspek.

J. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, penulis membaginya menjadi tiga bagian yaitu;

pengantar, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Adapun pada bagian pertama

dari penulisan ini, berada pada bab I.

17

Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan

masalah, lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, arti penting

penelitian, landasan teori, metode penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, survei

pustaka serta sistematika penulisan. Kemudian pada bagian hasil penelitian akan

disusun ke dalam empat bab, yang meliputi;

Bab II, merupakan tinjauan historis pada AP dan juga pemimpinnya pada

yaitu Süleyman Demirel. Penulis akan menjelaskan profil dari partai AP yang

dimulai dari latar belakang berdirinya AP, selain itu juga di bab ini akan

mengangkat profil salah satu tokoh di balik AP itu sendiri yaitu Süleyman

Demirel. Dalam hal ini, Suleyman memberikan pengaruh yang cukup signifikan

bagi partai, serta prestasinya menjadi perdana menteri Turki melalui kendaraan

politiknya tersebut.

Untuk selanjutnya di bab III, akan menyampaikan bagaimana stabilitas

politik di republik Turki. Dalam hal ini, penulis pun akan menjelaskan pula

bagaimana partai politik terbentuk sebagai sebuah lembaga politik modern, serta

bagaimana hubungan parati politik terhadap stabilitas politik, serta bagaimana

dinamika partai politik yang terjadi di republik Turki dari tahun 1921 hingga

tahun 1950.

Adapun pada bab IV, adalah uraian terhadap AP yang dapat memberikan

pengaruhnya terhadap stabilitas politik Turki. Dalam pembahasannya, bab ini

terdiri dari diantaranya peranan AP dalam pemerintahan, juga hubungan AP

dengan militer.

18

Pada bagian akhir skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari

pembahasan tema tersebut, yang akan disampaikan dalam bab V, dan terdiri atas

kesimpulan dan juga saran-saran.

19

BAB II

TINJAUAN HISTORIS ADALET PARTISI DAN SÜLEYMAN

DEMIREL

A. Adalet Partisi

1. Latar Belakang Berdirinya Adalet Partisi

Kemenangan DP pada pemilihan umum tahun 1950 disambut masyarakat

Turki dengan suka cita, ini mencerminkan hancurnya sistem totaliter yang

diaplikasikan CHP. Pemerintahan DP dikarakterisasikan oleh integrasi politik dan

militer Turki dengan aliansi Barat (Amerika Serikat); perkembangan ekonomi

yang pesat (khususnya di luar kota); semakin bergantungnya urusan finansial pada

Amerika Serikat.1

Namun kemudian, hubungan yang kurang baik dengan angkatan

bersenjata justru sepertinya menjadi ancaman bagi DP sendiri. Fungsionaris DP

selalu tidak percaya kepada angkatan bersenjata, karena perwiranya yang

terkemuka memiliki jalinan erat dengan rezim lama, khususnya dengan Ismet

Pasya, walaupun pada akhirnya dilakukan upaya pemutihan yang dilakukan oleh

pihak pemerintah sehingga menciptakan loyalitas di kalangan perwira.2 Akan

tetapi upaya untuk loyalitas tidak berjalan efektif hingga akhirnya kudeta pun

terjadi, 27 Mei 1960 -sekaligus berakhirnya pemerintahan DP-, unit-unit angkatan

bersenjata mengambil alih semua gedung pemerintah baik di Ankara maupun di

1 Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. xxii. 2 Ibid., h. 316.

20

Istanbul dan menangkap semua menteri termasuk Menderes dan presidennya

Celal Bayar.

Kekuasaan pun berada pada Komite Persatuan Nasional (National Unity

Committee/Milli Birlik Komitesi) di bawah pimpinan jenderal Cemal Gürsel, yang

juga sekaligus menjadi kepala negara, perdana menteri, serta menteri pertahanan.3

Sekalipun Milli Birlik Komitesi (MBK) mempunyai peran penting terhadap

kudeta Mei 1960, akan tetapi pada kalangan tertinggi pimpinan militer justru

mengkhawatirkan gerakan mereka. Sifat MBK yang independen diindikasikan

dapat memandang rendah hierarki militer. MBK pun kemudian disingkirkan pada

Oktober 1960 oleh jenderal Cemal Gürsel.

Setelah MBK melakukan upaya kudeta, maka dibentuklah sebuah komite

terbatas dari kalangan professor dalam rangka persiapan penyusunan baru

konstitusi oleh jenderal Cemal Gürsel.4 MBK pun tersingkir -ini memberikan

pandangan bahwa eksistensi golongan-golongan yang menghendaki demokrasi

parlementer masih diakui- dinamika dalam komite para profesor tersebut terjadi,

atas beberapa hal yang berbeda dalam menyusun rancangan konstitusi maka

terpecahlah komite tersebut. Beberapa di antara professor yang keluar adalah

Tarik Zafer Tunaya. Salah satu faktornya adalah adanya perselisihan terhadap

konsep konstitusi bahwa perlu atau tidaknya pemberian ruang lingkup partai-

partai politik baru untuk mengembangkan sistemnya. Walaupun pada akhirnya

3 Ibid., h. 319.

4 Lima professor hukum dari Universitas Istanbul. Diketuai Rektornya sendiri, Siddik

Sami Onar. Salah satu diantara programnya adalah pembentukan konstitusi dalam rangka

legitimasi kudeta yang dilakukan oleh KPN. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki.

Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 319-320.

21

rancangan kemudian diserahkan kepada MBK dan disidangkan oleh Majlis

Konstituante pada tanggal 6 Januari 1961.5

Naskah yang lahir dari persidangan bertujuan utama untuk pembuatan teks

konstitusi baru yang mengupayakan pencegahan terhadap adanya monopoli

kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh DP (dan CHP sebelumnya), dengan

cara mengimbangi MNA dengan institusi-institusi lainnya.6 Buah dari regulasi

tersebut adalah lahirnya kebijakan untuk penghapusan larangan terhadap aktivitas

politik pada tanggal 13 Januari 1960. Partai-partai politik pun diberi kesempatan

untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun

1961.7 Tercatat 11 partai baru yang terdaftar pada saat itu, selain Partai Rakyat

Republik dan Partai Nasional Petani Republik.8 Maka pada saat demokrasi

kembali dibuka -setelah sempat terbungkam dengan sistem totaliter dari rezim

sebelumnya- hadirlah salah satu partai yang cukup menarik perhatian yaitu Adalet

Partisi (Justice Party/Adalet Partisi). Ini dikarenakan kebanyakan dari partai-

partai baru tersebut tidak berumur panjang karena berbagai hal, namun tidak bagi

Adalet Partisi yang terhitung stabil meskipun hanya dalam beberapa periode.9

Adalet Partisi (selanjutnya ditulis AP) telah didirikan dengan restu dari

tentara pada tanggal 11 Februari 1961.10

Partai ini mempunyai tujuan utama yaitu

5 Zurcher, Sejarah Modern, h. 323.

6 Ibid., h. 324.

7 Ibid., h. 324.

8 Ibid., h. 325.

9 Kendati PK dapat menjadi partai yang dapat melampaui ketegangan politik, Partai

Keadilan segera terbukti paling berhasil dalam mengkonsolidasikan dukungan mereka di beberapa

provinsi terutama di wilayah barat. Kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1961 dengan

perolehan persentase suara 34, 8%. Lalu berakhir pada tahun 1971 karena keadaan ekonomi yang

tidak mendukung dan keadaan yang kacau, sehingga berdampak pada kekalahan pada tahun 1973.

Lihat, Feroz Ahmad, Turkey: The Quest for Identity (Oneworld: Oxford, 2003), h. 142. Adapun

topik ini kemudian akan dibahas pada bab selanjutnya. 10

Resat Kasaba, ed., the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern

World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243.

22

mengadakan rehabilitasi penuh bagi para perwira yang diberhentikan dan orang-

orang DP yang tertangkap.11

Pemimpin awal dari partai ini sekaligus pendirinya

adalah Ragip Gümüşpala. Ia adalah seorang jendral perwira tinggi yang

mempunyai peran dalam kudeta militer tahun 1960.12

Karena sikapnya yang

moderat ia bisa meredakan ketegangan antara MBK dan para pendukungnya yang

lebih radikal, sehingga ia mempunyai peranan penting dalam rekonsiliasi antara

AP (Adalet Partisi) dengan militer.13

AP pun diklaim sebagai penerus DP,14

sebagaimana yang telah disampaikan, meskipun kekuatan DP telah hilang, unsur-

unsur kecil tetap ada hingga AP dengan cepat mengkonsolidasi simpatisan DP

pada golongan level bawah dari masyarakat terutama di wilayah barat Turki.15

Kematian Gümüşpala pada 5 Juni 196416

, membuat AP menghadapi krisis

kepemimpinan di tubuh Partai. Süleyman Demirel yang progressif dan moderat

tampaknya menjadi kandidat (ini pula yang melandasi kemenangan kaum moderat

di dalam personalia AP), sehingga pada akhirnya terpilih dan terbukti memberi

masa depan yang cemerlang untuk AP.17

Demirel melambangkan tokoh politik

baru Turki karena junta menjadi “bersih” di jajaran atas kepemimpinan politik.18

Selain itu yang juga menjadi hal penting setelah masanya Gumuspala adalah,

11

Zurcher, Sejarah Modern, h. 325. 12


Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325 dan h. 481.

14

Ahmad, Turkey the Quest, h. 33 15

Sherwood, W.B. (1955), the Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics, Vol.

20, No. 1 (Oct., 1967), h. 60. Lihat Juga, Kasaba, the Cambridge History, h. 243.

16

Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61. Lihat juga, Kasaba, the

Cambridge History of Turkey, h. 242.

17

“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Kasaba, the Cambridge

History, h. 243.

18

Kasaba, the Cambridge History, h. 243.


23

prestasinya memenangkan AP dalam pemilihan umum 1965 yang memperoleh

suara mutlak (52,9%/53% dan mendapatkan 240 kursi di parlemen/MNA).19

Dari pandangan transisi demokrasi tersebut, maka kemudian ada beberapa

faktor pendukung yang melatar belakangi berdirinya AP:

Pertama: Konstitusi 1961, adalah “domain” kuat terhadap lahirnya partai-

partai politik, sebagai aplikasi demokrasi dari sebuah sistem totaliter dari partai-

partai terdahulu (PRR dan DP).

Kedua: Meskipun DP telah dibubarkan secara resmi pada tanggal 29

September 1960, namun basis politik dari partai tersebut tetap ada. Sehingga

kehancuran DP tidak dapat dikatakan massive (menyeluruh), para official

(pejabat) DP tak dapat dibongkar secara organisatoris dalam lingkup mikro serta

masih hidupnya ideologi-ideologi demokrat. Mereka telah tersebar di kota-kota

besar Turki (sekalipun DP sudah tidak eksis). Hadirnya dua partai “neo-

Demokrat” yaitu Partai Rakyat Baru dan AP yang berporos kanan dapat dijadikan

sebagai bukti.20

Ketiga: Adanya dukungan politik dari kelompok tarekat Nurcu dan

Naqsyabandi. Ini bukan sesuatu yang baru, -sebagaimana diketahui AP

mempunyai hubungan erat dengan DP- dikarenakan DP pun mendapat dukungan

yang sama pada saat berjaya, karena mempunyai platform terhadap pendidikan

19 “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Sejarah Modern, h. 331-332.

20

Dua partai yang lahir pasca periode PD yaitu Partai Turki Baru (New Turkey

Party/Yeni Tμrkiye Partisi) dan Partai Keadilan (Justice Party/Adalet Partisi). Dua partai ini

merupakan sisa dari popularitas pemerintahan Demokrat, yang terkonsolidasi dari level akar-

rumput dan langsung memimpin perolehan suara 48.5 persen, dari lawannya (RPP) yang hanya

36.7 persen, pada pemilihan umum pada Oktober 1961. Lihat, Resat Kasaba, ed., the Cambridge

History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern World (New York: Cambridge University

Press, 2008), h. 242. Lihat juga, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld,

2003), h. 127.


24

serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dua kelompok tarekat tersebut menjadi

garda terdepan dari DP.21

Keempat: Pengaruh tokoh utama partai serta trackrecord (rekam jejak),

(yakni Ragip Gümüşpala) tak dapat dilepaskan terhadap berdirinya partai tersebut.

Gümüşpala, diketahui tidak hanya sebagai purnawirawan jenderal yang

memimpin kudeta 1960 (sebagai Panglima Tentara Ketiga), tetapi juga dapat

memainkan peranan penting dalam rekonsiliasi AP dengan militer. Keadaan

demikian dapat ditinjau secara faktual bahwa partai ini dipandang baik oleh para

pendukungnya maupun lawannya.22

2. Langkah Kemenangan Adalet Partisi dalam Pemilu 1965

Kudeta militer 27 Mei 1960, sekali lagi tak dapat dipungkiri merupakan

turning point (titik balik) bagi perubahan sistem demokrasi Turki selanjutnya,

bahkan hingga kudeta selanjutnya pada tahun 1971 dan 1980. Bahwa intervensi

kalangan angkatan bersenjata „memberikan” manfaat bagi masa depan politik

Turki yang akan datang, karena dari situ pula diikuti sistem pemilihan dimulai

secara efektif.23

Hal ini pula yang kemudian terjadi pasca intervensi militer tahun

1960.

Sebagaimana yang telah disampaikan, pengambilalihan pemerintahan

memang dilatarbelakangi oleh tekanan dari pihak pemerintah kepada militer.24

Aspek terpenting dalam peristiwa ini adalah -selain dibentuknya National Unity

Committee/Milli Birlik Komitesi (Komisi Persatuan Nasional)- lahirnya

21 M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University

Press, 2003), h. 32-33.

22

Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325.

23

Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:

Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 183.

24

Lihat hal. 44 dan hal. 51.

25

“Konstitusi Republik Turki 1961”25

pada tanggal 9 Juli 1961. Dari konstitusi ini

pun diperkenalkan konsep Mahkamah Konstitusi.26

Seperti yang kita ketahui

sebelumnya, pembuatan teks konstitusi yang baru pun berupaya mencegah adanya

monopoli kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh partai sebelum-

sebelumnya (Demokrat Parti dan Cumhuriyet Halk Partisi), sehingga larangan

politik pada 13 Januari 1961 dihapuskan mengawali dinamika politik multi partai.

Segera setelah itu dibukalah pendaftaran bagi partai yang akan ikut serta pada

pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 1961.

Selain Adalet Partisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala, partai lainnya

seperti Yeni Turkiye Partisi – YTP (Partai Turki Baru) pimpinan Ekrem Alican,

tercatat sebagai peserta pemilihan umum tersebut, dua partai ini memiliki basis

pemilih dari Demokrat Parti terdahulu. Satu partai lagi yang mengikuti pemilihan

umum 1961 sudah tentu partai pimpinan İsmet İnönü, yaitu Cumhuriyet Halk

Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik), dan partai lainnya yaitu Cumhuriyetci

Koylu Millet Partisi – CKMP (Partai Nasional Petani Republik).27

25 Konstitusi 1961 sebagai pengembangan lebih lanjut daripada konstitusi pada tahun

1924, yaitu merepresentasikan sistem gabungan antara pemerintahan parlementer dengan bentuk/

model sebuah parlemen. Lihat, “Constitution + Foundations of the State System”, artikel di akses

pada 1 Agustus 2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html.

Beberapa mekanisme yang lahir dari konstitusi tersebut di antara lain, Peradilan, universitas serta

media massa diberi otonomi penuh. Selain itu representasi proporsional diberlakukan untuk

mengurangi peluang satu partai meraup terlalu banyak suara dalam majelis. Lihat, Erik Jan

Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2003), h. 324.

26

“Constitution + Foundations of the State System”. Lihat juga, Erik Jan Zurcher,

Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2003), h. 324. Mahkamah Konstitusi bersifat independen. Dapat membatalkan legislasi yang

dianggap tidak konstitusional.

27

Partai ini didirikan pada tahun 1948 yang direpresentasikan sebagai kelompok

nasionalis radikal. Kemudian partai ini dikenal sebagai partai konservatif, nasionalis, dan

mengakomodasi kelas pedesaan. Lihat, Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey

Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York:

Routledge Curzon 2005). h. 33.

http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html

26

Pemilihan umum pun diselenggarakan pada 15 Oktober 1961. Meskipun

demikian, masih ada pula desakan dari MBK untuk para peserta pemilihan umum

partai agar menandatangani sebuah protokol. Adapun isi dari protokol tersebut

ialah perjanjian bagi seluruh partai yang mengikuti pemilihan umum, tidak

menjadikan kudeta 27 Mei 1960 dan penyidangan mantan para politisi Demokrat

sebagai isu kampanye.28

Hasil dari pemilihan umum tersebut cukup mencengangkan, AP meraup

suara yang cukup signifikan yaitu 34, 8 persen suara, sedangkan CHP hanya

meraih 36, 7 persen suara, sehingga membuat İsmet İnönü sangat kecewa karena

hanya berselisih 1, 9 persen dari partai baru tersebut. Kemudian YTP memperoleh

13, 7 persen, sedikit di bawah perolehan suara CKMP yaitu 14, 0 persen suara.

Dengan demikian pemilihan ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih

besarnya pengaruh Adnan Menderes, meskipun telah dilakukan penekanan oleh

MBK melalui protokol perjanjian juga penyidangan rezim Demokrat Parti. Adnan

Menderes pun dieksekusi mati pada tanggal 17 Septermber 1961, ia dituduh

terhadap kasus penyimpangan dari konstitusi, didasarkan pada Pasal 146 undang-

undang pidana, yang menetapkan bahwa upaya untuk mengubah konstitusi Turki

dengan kekarasan atau melenyapkan majelis nasional dengan paksa merupakan

suatu pelanggaran. Adnan Menderes dan fungsionaris DP dianggap telah

melakukan pelanggaran karena membentuk komisi investigasi terhadap aktivitas-

aktivitas CHP dan terhadap kalangan pers tahun 1960.


27

Tabel 1

Hasil Pemilihan Umum 196129

Nama Partai Perolehan

Suara

Perolehan

Kursi

Persentase

Suara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 3,724,752 173 36.7

Adalet Partisi (AP) 3,527,435 158 34.8

Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP) 1,415,390 54 14.0

Yeni Turkiye Partisi (YTP) 1,391,934 65 13.7

Independen 81,732 - 0.8

Total Suara Pemilih 10,522,716

Namun disayangkan, dari hasil pemilihan umum 1961 tersebut terjadi

sebuah perselisihan. Strategi politik Ragip Gümüspala yang terlihat sungguh jelas

terbaca, pencapaian persentase suara Demokrat Parti terdahulu terbilang solid dari

kedua partai tersebut (AP dan YTP). Dua partai itu menghasilkan 48,5 persen

suara dari masing-masing perolehan, yaitu AP 34, 8 persen dan YTP 13, 7 persen.

Dengan demikian pemilihan pada tahun ini terbilang mengecewakan bagi

kalangan militer khusunya MBK yang mengeluarkan biaya politik berupa kudeta

militer dengan hasil buruk,30

karena niat untuk mengembalikan pemerintahan atas

pengawasan masyarakat dan bukan totaliter seperti Demokrat Parti tidak selesai,

yang terjadi AP dan YTP sebagai neo-Demokrat ternyata masih memiliki

pengaruh yang besar dalam perolehan. Oleh karena itu, perolehan jumlah kedua

29 Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,

(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34.

30

Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.

28

partai tersebut yang tergabung – yaitu (34,8 persen dari AP +13,7 persen dari

YTP) menjadi 48, 5 persen- memberikan peluang besar bagi AP dan YTP untuk

membentuk pemerintahan. Sedangkan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai

Rakyat Republik) yang mendapatkan 36,7 persen suara, maka dengan persentase

suara tersebut, sudah tentu tidak mencukupi untuk Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

untuk membangun pemerintahan atau pun untuk duduk di Grand National

Assembly (Majelis Agung Nasional),31

sehingga langkah yang dilakukan oleh AP

dan YTP diangggap mengembalikan kekuatan neo-Demokrat untuk kembali

memegang pemerintahan. Dengan demikian jika disimpulkan, meskipun CHP

memenangkan pemilihan umum 1961 dengan perolehan 36,7 persen suara,

tetaplah tidak dapat membentuk pemerintahan akan karena bergabungnya suara

AP dan YTP yang mencapai 48,5 persen suara, jelas ini telah mengalahkan CHP

secara strategi.

Koalisi neo-Demokrat (AP dan YTP) pada akhirnya tidak dizinkan oleh

MBK untuk membentuk pemerintahan,32

oleh karenanya para perwira mendesak

dua partai (CHP dan AP) didesak untuk berkoalisi membentuk pemerintahan yang

dipimpin oleh İsmet İnönü.33

Kabinet pun terbentuk beranggotakan 20 orang pada

20 November 1961.34

Adapun menteri-menterinya yang juga merupakan tokoh

CHP antara lain Bülent Ecevit sebagai Menteri Buruh/Tenaga Kerja, Turhan

Feyzioğlu sebagai Menteri Pendidikan.

Tekanan untuk berkoalisi antara CHP dan AP tidak dapat dipungkiri, hal

ini menghadirkan ketegangan dari kedua belah pihak. CHP di satu sisi,

31 Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127.

32

Ibid., h. 127

33

Zurcher, Sejarah Modern, h. 329.

34

Ibid., h. 329.

29

mengklaim AP sebagai musuh-musuh lama dalam Democrat Parti dengan Ismet

İnönü dan orang-orang Cumhuriyet (Republik), di sisi lain banyak anggota AP

pun mencurigai CHP pimpinan İsmet İnönü bersekongkol dengan angkatan

bersenjata.35

Hal tersebut wajar terjadi, karena masih adanya ketakutan dari pihak

AP (sebagai penerus DP) kepada militer akibat kudeta militer 1960. Faktor lain

mengapa koalisi ini tidak cukup efektif adalah karena adanya tekanan dan desakan

secara konstan dari pihak Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni Angkatan Bersenjata),36

ini terjadi karena Silâhli Kuvvetler Birliği terlalu banyak mengintervensi

pemerintahan dalam berbagai kebijakan seperti program eknomi berencana yang

disusun pula oleh pihak Silâhli Kuvvetler Birliği. Koalisi inipun gagal, salah satu

penyebabnya adalah masalah pemberian amnesti bagi para mantan politisi AP,

seperti Celâl Bayar dan Talât Aydemir.37

Dan pada akhirnya kabinet koalisi

antara AP dan CHP pimpinan İsmet İnönü berakhir, yang hanya bertahan selama

6 bulan (10 November 1961 sampai dengan 30 Mei 1962)38

dengan ditandai

menarik mundur para menteri AP dari kabinet.39

Ismet İnönü pun kembali

membentuk kabinet baru dengan dua partai kecil yaitu Cumhuriyetci Koylu Millet

Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani Republik dan Yeni Turkiye Partisi/YTP

(Partai Turki Baru). Namun tampaknya kabinet ini pun tidak berjalan efektif,

35 Ibid., h. 329.

36

Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni

Angkatan Bersenjata), merupakan persatuan angkatan bersenjata yang didirikan oleh para perwira

senior sebagai upaya pencegahan tindakan independen dari para perwira muda MBK (Milli Birlik

Komitesi/Komisi Persatuan Nasional). Silâhli Kuvvetler Birliği khawatir melihat bahwa sikap

MBK yang terlalu mengintervensi terhadap urusan-urusan yang murni bersifat milter dan khawatir

mereka –MBK- memandang rendah hierarki militer. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern

Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 322.

37


38

Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242.

39


30

salah satu di antaranya karena perbedaan pandangan terhadap proposal pajak

tanah.40

Tahun 1963 sepertinya bagi Ismet İnönü merupakan tahun gejolak,41

namun di sisi lain yaitu AP, pada masa ini merupakan peluang untuk konsolidasi

partai dengan memperluas basis pemilih. Pada tanggal 25 Desember tahun 1963

Ismet İnönü kembali membentuk pemerintahan koalisi dari kalangan independen,

ini dikarenakan sudah tidak ada lagi pihak yang mau bekerja sama dengan

pemerintahan Ismet İnönü akibat perselisihan yang terjadi dalam tubuh

kabinetnya. 42

Maka satu-satunya jalan untuk melanjutkan pemerintahan adalah

membentuk kabinet dari peserta pemilihan umum 1961 yang tersisa yaitu

independen. Sementara AP, seiring berjalan pada tahun 1963 hingga tahun 1964

(terhitung tiga tahun setelah pemilihan umum Oktober 1961) menunjukkan

kekuatan secara bertahap serta memiliki pengikut yang meningkat.43

Pemilihan

lokal pada tahun 1963 di bulan November, merupakan fakta penting di mana AP

mendapat kemenangan. AP meraih kemenangan di beberapa wilayah, meskipun

AP berada di pos oposisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala,44

sehingga partai

ini pun menjadi populer pasca pemilihan lokal pada bulan November 1963.45

40 Ibid., h. 330.

41

Pada periode tersebut, ketika Ismet İnönü membentuk kembali kabinet terakhirnya di

tahun 1963, tanggal 25 Desember. Secara kebetulan terjadi krisis di Siprus pada musim dingin

tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari Republik Siprus bertekad untuk

mengubah konstitusi negara itu dengan membatasi otonomi minoritas warga Turki. Terjadinya

krisis tersebut juga menyumbangkan goyahnya kekuasaan Ismet İnönü di dalam kabinet. Lihat,

Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127, Lihat juga,


42


43


44

Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. Ini merupakan era penting dimana AP tercatat dapat

meraih 46 persen suara, daripada CHP yang hanya meraih 37 persen suara. Lihat, Sherwood, “the

Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.

45

Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127.

31

Pada periode yang sama, pergulatan kepemimipinan pun terjadi di tubuh

AP. Kematian Jenderal Ragip Gümüşpala pada 5 Juni 1964 mengangkat isu

sensitif siapakah yang akan menggantikannya ketika partai ini (AP) mulai

prestisius dan diperhitungkan di negara tersebut. Pada awalnya, Sadettin Bilgic,

seorang dokter, merupakan calon pengganti Ragip Gümüşpala setelah

kematiannya. Ia difavoritkan sebagai kandidat kuat untuk memimpin partai

tersebut. Akan tetapi karena tekanan dari kalangan pers bahwa ia seorang

konservatif dalam hal politik maupun agama46

sehingga banyak di kalangan tubuh

partai khawatir mempengaruhi image partai yang bersifat intelektual dan menjaga

relasi dengan militer, akan terganggu jika ia memimpin AP nanti.47

Persaingan

dari beberapa pihak tak dapat dihindari, antara lain para perwira militer yang

mempunyai hubungan dengan kudeta militer tahun 1960. Namun kemudian

Süleyman Demirel di usianya yang ke-44 tahun hadir sebagai kandidat kuat dalam

konvensi utama partai pada 27-29 November 1964 dan terpilih sebagai pemimpin

Adalet Partisi pada 28 November 1964.48

Pada bulan Maret 1964 pemerintahan Ismet İnönü yang berkoalisi dengan

independen mengalami gangguan yaitu terjadinya krisis di Siprus yang juga

membuat pemerintahan Ismet İnönü menjadi goyah. Krisis di Siprus terjadi pada

musim dingin tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari

Republik Siprus bertekad untuk mengubah konstitusi negara itu dengan

membatasi otonomi minoritas warga Turki. Warga Turki di tekan dan sejumlah

46 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61, Lihat juga, “Justice Part

(Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html.

47


48

“Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel.html.


32

desa warga Turki diserbu. Ismet İnönü kemudian menjawab permasalahn tersebut

dengan mengerahkan angkatan udara yang mengelilingi Siprus dan melancarkan

akan invasi jika presiden Archbishop Makarios tidak menghentikan tindakannya.

Akan tetapi tinadakan invasi yang dilakukan Ismet İnönü justru dicegah oleh

Amerika Serikat dalam bentuk sepucuk surat dari Presiden Johnson kepada

Perdana Menteri Ismet İnönü. Di dalam surat tersebut presiden Johnson

memperingatkan bahwa invasi Turki akan mengakibatkan ikut campurnya Uni

Soviet ke dalam konflik itu dan bahwa negara-negara NATO tidak akan secara

otomatis memihak Turki seandainya hal itu Terjadi. Surat tersebut kemudian

diketahui pers dan menimbulkan gelombang anti-Amerikanisme.49

Akibat

kejadian tersebut, pemerintahan Ismet İnönü pun menjadi goyah dan mau tidak

mau harus meletakkan jabatannya pada tanggal 13 Februari 1965 karena

anggarannya tak disetujui parlemen.50

Sekali lagi, krisis Siprus merupakan faktor utama kegagalan kabinet Ismet

İnönü yang ketiga (25 Desember 1963 - 13 Februari 1965), hal ini dapat dilihat

dari tekanan oposisi maupun parlemen yang seakan tidak memberikan

kesempatan bagi Ismet İnönü untuk menjalankan pemerintahannya lagi.51

Menariknya, runtuhnya kabinet Ismet İnönü pun didukung pula oleh tekanan

anggota parlemen yang beroposisi yaitu dari pihak Süleyman Demirel. Ia

menggulirkan propaganda penolakan terhadap anggaran kabinet Ismet İnönü,

menyusun persekutuan kecil dengan Yeni Turkiye Partisi/YTP (Partai Turki Baru)

di parlemen (Grand National Assembly) sehingga yang terjadi adalah tidak


50

Ibid., h. 331.

51


33

disetujuinya anggaran kabinet tersebut oleh parlemen.52

Kemudian kabinet

sementara dibentuk dan diketuai oleh seorang mantan diplomat dan deputi dari

kalangan independen, Suat Hayri Ürgüplü, dan Süleyman Süleyman Demirel

sebagai Deputi Perdana Menteri.53

Suat Hayri Ürgüplü memerintah hingga sampai

pemilihan umum di bulan Oktober nanti. Kabinet tersebut terdiri atas Adalet

Partisi/AP, Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani

Republik dan Millet Partisi (merupakan pecahan dari CKMP).54

Pemilihan umum kemudian diadakan pada 10 Oktober 1965. Pada

pemilihan umum tersebut, diikuti dua partai baru yaitu Millet Partisi (Partai

Nasional) dan Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).55

AP meraih

kemenangan mutlak dalam pemilihan itu, dengan memperoleh mayoritas suara 52,

9 persen, sementara perolehan suara partai CHP merosot tajam, hanya mendapat

28, 7 persen. Adapun partai-partai kecil lainnya tak lebih dari 3 persen suara.

Millet Partisi, tampaknya menjadi perhatian ketika partai tersebut mendapat

persentase suara yang relative banyak yaitu 3,0 persen, di mana partai ini

merupakan pecahan dari Cumhuriyetci Koylu Millet Partis yang hanya

memperoleh 2,3 persen suara. Selain itu partai Türkiye Iş çi Partisi atau Partai

Pekerja Turki pun sebagai partai baru dapat mencapai 6,3 persen suara, walaupun

memang kesemuanya (Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi, Türkiye Iş çi Partisi,


(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34. Lihat juga,


53

Zurcher, Sejarah Modern, h. 331. Pemerintahan ini terhitung sebagai koalisi ke empat

setelah kabinet Ismet İnönü di bawah wewenang AP, yang diwakili oleh Suat Hayri Ürgüplü.

Pemerintahan ini tetap bertanggung jawab untuk membimbing Turki hingga ke pemilihan umum

selanjutnya serta mengembalikan stabilitas politik. Lihat, Kasaba, the Cambridge History of

Turkey, h. 243.

54


55

Partai berhaluan sosialis, yang didirikan bulan Februari 1961 oleh sejumlah serikat

dagang. Daya penggerak partai tersebut adalah seseorang wartawan, pengacara sekaligus mantan

dosen yaitu Mehmet Ali Aybar. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 326.

34

Millet Partisi, dan Yeni Turkiye Partisi) hanya memperoleh kurang dari 7 persen

suara.

Tabel 2

Hasil Pemilihan Umum 196556

Nama Partai Perolehan

Suara

Perolehan

Kursi

Persentase

Suara

Adalet Partisi (AP) 4,921,235 240 52.9

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2,675,785 134 28.6

Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP) 208,696 11 2.3

Türkiye Iş çi Partisi (TIP) 582,704 31 6.3

Millet Partisi (MP) 276,101 14 3.0

Yeni Turkiye Partisi (YTP) 346,514 19 3.7

Independen 296,523 1 3.2

Total Suara Pemilih 9,748,678

Dari distribusi suara jelaslah bahwa AP berhasil memperoleh dukungan

dari Demokrat Parti. Süleyman Süleyman Demirel terbukti sebagai pemenang

suara berkualitas tinggi di daerah pedesaan, di mana rakyat dapat mengidentifikasi

dengan latar belakangnya dan biasa melihat kariernya sebagai perwujudan

harapan-harapan mereka, yaitu menerima berbagai golongan sipil, seperti



35

pengusaha, birokrat dan lain sebagainya, serta berpola pikir modern.57

Seperti

Adnan Menderes sebelumnya, Süleyman Demirel adalah seorang orator yang bias

berbicara dengan bahasa rakyat banyak -suatu hal yang tidak pernah bisa

dilakukan oleh Ismet İnönü dan para pemimpin politik Kemalis lainnya, atau oleh

orang-orang sosialis, misalnya Mehmet Ali Aybar-.58

Pemilihan umum 1965 memberikan catatan penting, pertama, terjadinya

transfer kekuatan politik dari CHP yang merepresentasikan elite birokatik –

militer dan didukung dengan sekularisme dan weternisasi kepada AP yang

merepresantasikan liberalis – tradisional. Kedua, kemenangan AP merupakan

periode terakhir dalam pemerintahan koalisi sejak era Ismet İnönü tahun 1961.59

Catatan penting lainnya adalah keikutsertaan partai sosialis yaitu Türkiye Iş çi

Partisi (Partai Pekerja Turki), hal ini mempengaruhi pekembangan ideologi politik

di Turki untuk masa depan Turki.60

Meskipun begitu, kemenangan AP tidak hanya diraih melalui mekanisme

pemilihan formal yaitu pemilihan umum dan berhasil meraih angka yang

signifikan atas dasar sebagai partai penerus terdahulu yang populer (Demokrat

Parti), tetapi juga perlu dilihat bahwa langkah-langkah dalam berpolitik yaitu;

menjaga hubungan baik dengan militer, mengkonsolidasikan basis pemilih, serta

membentuk kekuatan di parlemen, dapat dijadikan catatan penting sebagai

strateginya untuk meraih kekuasaan politik.


58

Ibid., 332.

59

Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 35.

60

Ibid., 35-36.

36

3. Sebab-Sebab Kemunduran Adalet Partisi

Pemerintahan Süleyman Demirel (di bawah kepemimpinan presiden

Cevdet Sunay) yang secara tidak langsung melegitimasi kekuatan AP, jika

diperhatikan hanya efektif hingga tahun 1969. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa

faktor seperti gejolak politik antara sayap kanan (diwakili oleh Miliyetci Hareket

Partisi/Partai Aksi Nasional) dan sayap kiri (diwakili oleh Türkiye Iş çi

Partisi/Partai Pekerja Turki) sampai dengan krisis ekonomi pada awal periode

tahun 1970. Dampak dari tidak menentunya keadaan negara tersebut mengusik

kembali lembaga militer untuk mengembalikan keadaan negara yang lebih baik.

Meskipun upaya tersebut (pengambilalihan kekuasaan melalui militer/kudeta)

kemudian baru terjadi pada 12 September 1980.

Pemilihan umum tahun 1969 menjadi pertanda buruk bagi AP, di mana ia

mengalami penurunan dalam perolehan suaranya. AP mendapatkan 4.229.712

suara dalam pemilihan atau 46,5 persen walaupun tetap mendapatkan kekuatan

mayoritas di GNA (Grand National Assembly/Majelis Nasional Agung) yaitu

sebanyak 256 kursi.61

Ini merupakan kemenangan AP yang terakhir setelah

kemudian pada pemilihan umum berikutnya (tahun 1973 dan tahun 1977) AP

tidak dapat mencapai persentase suara lebih dari 50 persen.62

Hal ini dipengaruhi

oleh kebijakan-kebijakan Süleyman Demirel yang terlalu ketat kepada berbagai

61 Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.190. Lihat

juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.

62

Peraihan suara AP dalam pemilihan umum menurun drastis pada pemilihan umum

yang diadakan tahun-tahun berikutnya. Keadaan ini terjadi salah satu akibatnya adalah kebijakan

pemerintahan Süleyman Demirel yang terlalu mengikat bagi kalangan sayap kiri, sehingga

mengurangi rasa simpatik bagi kalangan intelektual muda. Pada Pemilihan umum tahun 1973, AP

hanya meraih 29,8 persen suara, atau 3.197.897 jumlah suara yang didapat, turun hampir 15 persen

dari pemilihan umum 1969. Kemudian pada pemilihan tahun 1977, raihan suara AP hanya naik

sedikit dari pemilihan umum sebelumnya yaitu 36,9 persen suara atau 5.468.202 jumlah suara

yang didapat. Lihat, “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey. Lihat juga, Sayari dan Esmer ed., Politics,

Parties and Elections in Turkey, h.190.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cevdet_Sunay


37

media seperti radio dan televisi dengan mengawasi bilamana seringkali mereka

bersifat kritis terhadap pemerintahan.63

Sehingga dukungan Süleyman Demirel

menjadi lemah bagi kalangan intelektual, keadaan ini pun persis dirasakan oleh

Adnan Menderes di DP. Salah satu contoh kebijakan Süleyman Demirel yang

dikritik adalah Usaha untuk membersihkan sekolah-sekolah dan universitas-

universitas dari guru-guru yang berhaluan sayap kiri.

Adapun penyebab kemunduran AP hingga akhirnya berujung kepada

kekalahan -bahkan kemudian terpuruk dan dilarang beraktifitas atau ditutup

setelah kudeta milter tahun 1980- dapat dilihat gejala-gejala politik dan ekonomi

yang sudah terjadi pada akhir tahun 1960 hingga dekade 1970 (sampai dengan

kudeta militer 1980).

Pada awal tahun 1970 negara Turki kembali mengalami ketidakstabilan

politik yang seakan menjadi bom waktu. Perubahan aspek sosial-ekonomi, seperti

akibat krisis ekonomi yang terjadi mempengaruhi tingkat pendidikan rakyat hanya

bisa dicapai 20 persen atau sebanyak 200.000 pelajar yang dapat melanjutkan

keperguruan tinggi, selebihnya putus sekolah, dan secara tidak langsung

mengurangi tenaga kerja professional. Mengantarkan kepada situasi konflik

politik yang membahayakan.64

Fragmentasi politik antar sayap kiri maupun kanan

berubah menjadi konflik.

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan AP yaitu strategi

penggantian produk impor, merupakan faktor terpenting kepada terjadinya krisis.

Titik lemah dari kebijakan ekonomi tersebut adalah industri-industri baru yang

banyak bergantung kepada barang impor dalam memenuhi keperluan bahan dan


64

Ibid., 349

38

alat produksinya. Akibatnya mekanisme tersebut pun sangat bergantung pada

persediaan di luar negeri. Akan tetapi produk-produk Turki di Barat terutama di

Eropa mengalami penurunan karena adanya resesi.65

Hal inilah yang

mengakibatkan akan berpengaruhnya gejolak sosial dan keamanan yang kemudian

melumpuhkan pemerintahan. Sehingga krisis ekonomi yang terjadi pada tahun

1970-an mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekstrimisme politik.66

Akibat krisis ekonomi yang ada, bertambah pula pemuda yang hanya

memiliki sedikit atau tidak sama sekali prospek karier,67

maka kelompok

ekstrimis sayap kiri maupun kaum fundamentalis sayap kanan dengan mudah

merekrut mereka dan melahirkan pergerakan-pergerakan untuk menguasai

pengaruh sayap kiri maupun sayap kanan di jalan-jalan. Perlu diketahui bahwa

keadaan tersebut di atas sebetulnya lahir akibat ketegangan politik di Turki, yaitu

saling memperebutkan pengaruh antara sayap kanan maupun sayap kiri.

Pada faktanya pemberlakuan konstitusi tahun 1961 yang lebih liberal

menghasilkan munculnya pergerakan dan partai-partai yang lebih jauh

menyimpang dari pusat politik.68

Pertumbuhan partai sayap kiri yang

berkembang pesat pada di tahun 1960-an memang tidak hanya terjadi di Turki

saja, tetapi juga berkembang di belahan dunia lain.69

Perkumpulan-perkumpulan

yang banyak mengadakan perdebatan pun lahir seperti Fikir Külüpleri

Federasyonu (Federasi Himpunan Perdebatan) pada pertengahan tahun 1960-an

65 Zurcher, Sejarah Modern, h. 354-355. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for

Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 125.

66

Zurcher, Sejarah Modern, h. xxii.

67

Ibid., h. 349.

68

Ibid., h. xxii.

69

Ibid., h. 338.

39

dari para aktifis mahasiswa Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).70

Di sisi

lain, beberapa partai maupun kelompok sayap kanan yang konservatif pun ikut

menggoyangpemerintahan Süleyman Demirel yang juga merepresentasikan

pemerintahan AP. Sejumlah kelompok pemuda ekstrimis, “Serigala Kelabu”71

,

dan kaum fundamentalis sayap kanan berperang untuk menguasai jalan-jalan raya

dan kampus-kampus. Tahun 1969, seorang professor yang terpilih menjadi ketua

Himpunan Kamar Dagang dan Industri, Necmettin Erbakan,72

yang juga sebagai

juru bicara para pengusaha kecil mengkritik Süleyman Demirel dan AP, karena

tunduk kepada perusahaan besar, khusunya kepada pemilik modal asing.73

Süleyman Demirel tampaknya dikenal sebagai tokoh yang melambangkan pro-

Barat, sehingga ia menjadi sasaran kritik bagi kedua poros yaitu kiri extrimis dan

kanan religius.74

Namun demikian, dari dua penyebab tersebut, satu hal lagi yang sangat

mempengaruhi terhadap kemunduran AP adalah problematika internal yang ada di

tubuh AP sendiri.75

Dinamika perekonomian Turki yang sedang berlangsung

menjadi semakin ironis ketika barisan sayap kanan mulai pecah. Necmettin

70 Ibid., h. 338.

71

Sebuah organisasi pemuda dari partai Milliyetci Harekat Partisi (Partai Aksi Nasional)

yang telah mengubah nama dari partai sebelumnya Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (Partai

Petani Nasional Republik pada tahun 1969. Serigala Kelabu atau dalam bahasa Turki disebut

“Bozkurtlar”, diambil dari mitologi Turki pra-Islam. Sebagaimana partai induknya, kelompok

pemuda ini memposisikan dirinya di sayap kanan. Mereka mulai berkampanye untuk

mengintimadasi para mahasiswa sayap kiri, para pelajar, wartawan, pedagang buku dan politikus

pada bulan Desember 1968. Mereka mempunyai misi menguasai jalan-jalan (dan kampus-kampus)

di wilayah kiri. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.

72

Professor yang juga sebagai anggota dalam Adalet Partisi. Namun kemudian Necmettin

Erbakan keluar dari partai tersebut pada tahun 1969 dan terpilih untuk GNA (Grand National

Assembly /Majelis Agung Nasional) sebagai anggota independen bagi wilayah Konya. Pada 25

Januari 1970 ia bersama dua orang independen lainnya, membentuk partai sendiri yaitu MNP

(Milli Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 341. Lihat Juga,

Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. xvii.

73


74

“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.

75


40

Erbakan sebagaimana diketahui mendirikan sebuah partai yaitu MNP (Milli

Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional) pada tanggal 25 Januari 1970. Lalu disusul

oleh Ferruh Bozbeyli,76

ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua

MAN, serta AP bersama 40 orang wakil dan senator pada tahun Desember 1970,

karena menolak anggaran belanja negara, selanjutnya mendirikan Demokratik

Parti.77

Menjelang awal 1971, pemerintahan Süleyman Demirel menjadi lemah

akibat ditinggalkan oleh orang-orang partainya. Sementara itu ia pun tak berdaya

untuk mencegah serangan ke kampus-kampus dan jalan-jalan dan tampaknya

tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan legislasi (perencanaan/rancangan

undang-undang) yang serius bagi reformasi sosial atau finansial yang dikeluarkan

majelis.

Pada tanggal 12 Maret 1971 masing-masing Kepala Staf Jendral Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menyerahkan memorandum kepada

Presiden Turki Cevdet Sunay.78

Memorandum tersebut secara tidak langsung

adalah ulitimatum dari angkatan bersenjata, yang kemudian disampaikan oleh

Presiden Turki di GNA (Grand National Asssembly/Majelis Nasional Agung).

76 Menjadi Ketua GNA (Grand National Assembly/ Majelis Nasional Agung) ia juga

seorang dan merupakan anggota penting dari Adalet Partisi. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h.

473.

77

Ada 26 orang yang telah keluar dari Adalet Partisi kemudian mendirikan Demokartik

Parti (Partai Demokrat) pada tanggal 18 Desember 1970. Para pendirinya termasuk Sadettin

Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Nilüfer Gürsoy, (Anak perempuan Mahmud Celâl Bayar yang juga salah

seorang tokoh pendiri Demokrat Parti tahun 1946) Neriman Ağaoğlu, Yüksel and Mutlu

Menderes (anak dari Adnan Menderes). Pada tanggal 23 Desember 1970 Ferruh Bozbeyli terpilih

menjadi presiden partai tersebut, dan Bilgiç and Yüksel Menderes, keduanya terpilih sebagai wakil

presiden partai. Lihat, Fulan, “Turkey, a Chronology of Important Political Events, 1683-1980”,

artikel diakses pada 25 Juli 2010 dari: www. . Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334 dan

473.

78

Cevdet Sunay ialah Presiden ke-5 Republik Turki, menggantikan Cemal Gürsel akibat

meninggal sakit pada tahun 1966. Ia pun menjadi presiden pada tanggal 28 Maret 1966 hingga ke

pemilihan umum 1973. Pernah menjadi kepala staf jendral setelah kudeta militer tahun 1960

sampai dengan tahun 1966. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 495.

41

Ultimatum tersebut menuntut pembentukan segera sebuah pemerintahan yang

kuat dan handal yang akan mampu mengakhiri anarki yang ada, dan

melaksanakan reformasi dengan semangat/sesuai Kemalis. Jika tuntutan itu tidak

dipenuhi, angkatan bersenjata akan melaksanakan tugas konstitusionalnya dan

akan mengambil alih kekuasaan.79

Dengan keadaan tersebut, Süleyman Demirel

pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri, sehingga

pemerintahan AP pun berakhir.80

Meskipun begitu Süleyman Demirel tetap

memperingatkan partainya untuk tetap tengan dan bersikap waspada.

Pada tanggal 19 Maret 1971, Professor Nihat Erim81

ditunjuk menjadi

perdana menteri oleh presiden Cevdet Sunay, dari partai CHP, lalu membentuk

kabinet barunya pada tanggal 26 Maret 1971.

Bila diperhatikan upaya intervensi militer hanya sebatas melalui

memorandum militer yang merupakan ultimatum bagi pemerintahan Süleyman

Demirel. Langkah bijak militer ini dikarenakan angkatan bersenjata tidak mau

mengambil alih kekuasaan karena mereka tahu bahwa kerusakan yang bakal

terjadi oleh tindakan seperti itu.82

Selain itu, mereka hampir tidak bisa campur

tangan dalam membuat memorandum-memorandum dan ultimatum-ultimatum

untuk menjaga agar politikus tetap rukun tanpa kehilangan kredibilitas mereka,

yang dengan demikian peluang para politikus secara gradual meningkat.83

Walaupun demikian, intervensi militer tetap terjadi pada periode berikutnya,

berbagai hal yang di antaranya adalah masalah undang-undang, kemelut ekonomi,


80

Ibid., h. 342.

81

Mengajar di Universitas Ankara, sebagai professor sejak tahun 1942, seorang CHP

(Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik) atau “Republikan” yang konservatif. Pernah

bertugas di majelis konstitusional tahun 1960. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 478.

82


83

Ibid., h. 345-346.

42

dan sistem politik yang tampaknya betul-betul mengalami jalan buntu. Sehingga

pada akhirnya para kepala staf jenderal perlahan-lahan tidak lagi mempercayai

terhadap kemampuan politisi untuk mengurus negara secara efisien, yang

membuat mereka kembali melakukan kudeta militer pada 12 September 1980.84

Angkatan bersenjata mengumumkan bahwa kekuasaan politik telah diambil alih

dan kabinet pun dibubarkan. Militer melakukan upaya pemutusan hubungan

secara radikal dengan masa lalu, hal ini dilakukan demi menyelematkan

demokrasi dan membersihkan sistem politik terdahulu. Dengan demikian maka

tidak ada tempat bagi para mantan politikus, kebijakan ini di implementasikan

melalui keputusan bahwa partai-partai lama, secara resmi ditutup tanggal 16

Oktober 1980.85

B. Süleyman Demirel

1. Süleyman Demirel di dalam Adalet Partisi

Dalam tema ini, sebagai tokoh sentral pendukung perjalanan AP maka

penulis mengambil tokoh yaitu Süleyman Demirel. Ada beberapa pertimbangan

faktual yang dapat dijadikan analisa, bahwa Demirel cukup memengaruhi

perjalanan serta prestasi AP di Turki, meskipun di satu sisi, Ragip Gümüşpala

sebagai tokoh utama sekaligus pendiri partai ini. Ia merupakan politisi yang paling

penting bagi Turki modern, yang telah menjadi perdana menteri selama lima

periode (1965-1971, 1975-1977, 1977-1978, 1979-1980, dan 1991-1993), dan

telah menjabat sebagai presiden kesembilan Turki (1993-2000). Di mana ia

84 Ibid., h. 357-359.

85

Ibid., h. 373.

43

terpilih sebagai pemimpin yang terpilih dengan mekanisme demokratis dalam

sejarah Turki.86

Ia merupakan politisi dan pembicara (orator) ulung.

Süleyman Demirel memiliki nama lengkap Sami Süleyman Gündoğdu

Demirel, lahir di İslamköy desa Isparta 19 November 1924. Setelah lulus dari

sekolah teknik sipil di Universitas Teknik Istanbul pada 1949, Demirel bekerja di

Departemen Luar Negeri untuk perencanaan tenaga listrik pada tahun 1949.87

Kudeta 1960, sekali lagi menjadi peristiwa besar serta memberi pengaruh

di berbagai elemen. Hal ini pula yang menjadi titik balik kehidupan Süleyman

Demirel juga bagi politik Turki modern.88

Bergabungnya Demirel ke AP

merupakan sebuah keputusan yang kemudian dianggap tepat, ia terpilih sebagai

ketua pada partai tersebut, -sebelumnya- sebagai dewan administratif dalam

beberapa tahun hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin AP.89

Demirel adalah ketua terpilih pada konvensi kedua partai besar tersebut

pada 28 November 1964. Dia memfasilitasi pembentukan pemerintah koalisi yang

memerintah antara bulan Februari dan Oktober 1965 di bawah perdana menteri

Suat Hayri Ürgüplü, di mana ia menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri. Di

bawah kepemimpinannya, AP -belum pernah terjadi sebelumnya- memenangkan

mayoritas suara dalam pemilihan umum 10 Oktober 1965 dan membentuk

pemerintah mayoritas. Sebagai pemimpin, Süleyman Demirel, mensimbolisasikan

kapitalisme dengan wajah baru yang terasosiasi dengan baik bersama pihak

86 “Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman _ Demirel.html.

87

Wikipedia, “Süleyman Demirel”.

88

“Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404701733.html

89

Encyclopedia, “Süleyman Demirel”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Isparta_Province

44

Amerika Serikat.90

Faktor yang kemudian sebagai pendukung terhadap

kemenangan AP dalam pemilihan umum 1965 adalah, Demirel berulang kali

menyampaikan bahwa AP adalah partai massa yang diintepretasikan

ketertarikannnya dari berbagai kalangan, baik kota maupun desa, juga pengusaha

serta pekerja.91

Dalam lingkup AP, Demirel memiliki prestasi penting yaitu dapat

merekonsiliasikan kalangan militer yang berkuasa (MBK) dengan kalangan sipil

yang jelas merupakan penerus orang-orang Demokrat Parti yang dijatuhkan kubu

militer hanya beberapa tahun sebelumnya.92

Antara tahun 1975 dan 1980, Demirel membentuk “Nationalist Front”

(Milliyetci Cephe). Tiga unsur koalisi pemerintahan yaitu ultranasionalis, Islamis,

dan partai-partai sayap kanan yaitu Partai Keadilan (AP)93

, Partai Keselamatan

Nasional (Milli Selamet Partisi), Partai Aksi Nasional (Milliyetci Hareket Partisi),

serta sayap kiri Partai Rakyat Republik pimpinan Bulent Ecevit.94

Tahun 1980,

para jenderal mengambil alih kekuasaan dan mencekal semua pemimpin politik,

termasuk Demirel, dari aktifitas politiknya setelah 10 tahun. Setelah tersingkir

dari politik tahun 1980, ia pun memimpin Partai Jalan Kebenaran (True Path

90 Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 131.

91

Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,


92


93

AP merupakan partai sayap kanan, hal ini terlihat dari “platform “ partai tersebut

sebagai anti komunis dan juga karena mengusung tradisi liberal dan demokratis. Lihat, Sabri

Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner

Publishers, 2003) h. 44. Lihat juga, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in

1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis

Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h.

35. 94

Bulent Ecevit merupakan orang baru yang mempunyai gagasan baru terhadap PRR.

Atas manifestonya yang ia tulis -bersama Turhan Feyzioglu- yang menekankan keadilan sosial

serta keamanan sosial, tanpa eksplisit menyatakan sosialis, hingga kemudian mendefinisikan PRR

sebagai bagian kiri dari pusat, dan pada akhirnya di sahkan oleh ketua partai Inonu dalam sebuah

pidato tanggal 28 Juli 1965. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 335.

45

Party/Doπru Yol Partisi) dari balik layar95

, meskipun ia masih dilarang dalam

beraktifitas politik.

2. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Perdana Menteri

Perdana Menteri atau dalam bahasa Turki disebut Başbakan merupakan

seorang kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah pemimipin di sebuah

koalisi politik di dalam parlemen di Turki (Meclis) dan juga sebagai pemimpin

kabinet. Perdana menteri pun mempunyai kekuasaan untuk dapat membubarkan

parlemennya sendiri.96

Adapun Süleyman Demirel pernah menjabat sebagai perdana menteri di

republik Turki sebanyak lima periode. Empat periode ia peroleh melalui AP yaitu;

Periode pertama: Oktober1965-Maret 1971, periode kedua: Maret 1975-Juni

1977, periode ketiga: Juli 1977-Januari 1978 dan periode keempat: November

1979-September 1980.97

Adapun periode kelima ia peroleh setelah terpilih sebagai

ketua dari Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada November 1991- Mei

1993.98

Sebagai kepala pemerintahan, Süleyman Demirel memiliki beberapa

kebijakan yang kemudian dapat dicatat sebagai prestasinya di dalam

pemerintahan. Dalam bidang ekonomi Süleyman Demirel mengeluarkan

95

Merupakan penerus AP. Walaupun Partai Jalan Kebenaran adalah partai baru, namun

secara subtasnsial merupakan penerus AP. Masih berperannya Demirel, serta dilarangnya partai

pra-80, merupakan diantara faktor lahirnya partai tersebut. Lihat, Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer

ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 16 dan

h.187.

96

“Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Turkey

97

“List of Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada 19 November 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey.

98

Wikipedia, “List of Prime Ministers of Turkey”. Süleyman Demirel terpilih sebagai

ketua Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada tanggal 24 September 1987. Lihat,

“Süleyman Demirel” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari:

http://www.mfa.gov.tr/suleyman-demirel.en.mfa

46

kebijakan perekonomian modern, mendorong sektor-sektor tradisional yang lebih

besar, dan perusahaan-perusahaan yang inovatif, seperti di antaranya

menggantikan impor dengan industrialisasi. Hal ini untuk mengurangi

ketergantungan Turki terhadap barang impor seperti tekstil, baja dan lain-lain.99

Maka kebijakan pergantian sistem impor kepada industrialiasi, akan mendorong

terhadap hadirnya industri-industri baru, yang pada akhirnya hal ini berdampak

kepada menjamurnya industri-industri baru di berbagai wilayah secara sangat

pesat, yang kebanyakan di daerah Istanbul, dan sebagian kecil berpusat di Izmir

dan Adana.100

Dengan orientasi ke dalam atau meningkatkan produk dalam negeri

dan pembatasan impor ini, menunjukkan bahwa tidak ada persaingan yang berarti

antara perusahaan-perusahaan asing dan pihak Turki yang merupakan rekan usaha

mereka. Selain itu, dengan adanya tatanan yang menguntungkan ini, industri-

industri yang tidak akan pernah mampu bersaing di pasar dunia, secara terbuka

justru dapat meraih keuntungan banyak di dalam negeri.101

Rekonsiliasi kalangan militer yang berkuasa MBK (Milli Birlik

Komitesi/Komite Persatuan Nasional) dengan kalangan sipil yang jelas merupakan

penerus orang-orang Demokrat Parti sekali lagi adalah prestasi terpenting

Süleyman Demirel selama dalam karir politiknya.102

3. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Presiden

Presiden atau dalam bahasa Turki (Cumhurbaşkanı) merupakan kepala

negara republik Turki. Presiden sebagai representasi dari republik Turki, dan juga

99 Lihat halaman 86-87. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352.

100


101

Ibid., 353.

102

Ibid., 332.

47

lambang pemersatu negara bangsa Turki; ia menjamin pelaksanaan Konstitusi

Turki, dan mengurus serta mnyelaraskan terhadap organisasi negara.103

Süleyman Demirel sendiri diangkat menjadi presiden pada tanggal 16 Mei

tahun 1993, ini terjadi setelah sebulan kematian Presiden Turgut Özal104

akibat

serangan jantung pada 17 April 1993.105

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1991

membawa Süleyman Demirel kembali memenangkan pemilihan umum tersebut

melalui partainya Doπru Yol Partisi sehingga mengantarkan Süleyman Demirel

menjadi perdana menteri republik Turki selanjutnya, namun kematian secara tiba-

tiba Presiden Turgut Özal menjadikan Süleyman Demirel disumpah menjadi

presiden kesembilan Turki.106

Adapun posisi perdana menteri sepeninggal

Süleyman Demirel diisi oleh Tansu Çiller.107

Selama masa kepresidenannya (1993-2000) Süleyman Demirel berusaha

untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa.108

Fokusnya

adalah hubungan luar negeri, dan hal ini pula yang menjadi kontribusinya selama

menjadi presiden. Sebagian besar usahanya mempromosikan Turki untuk

keanggotaan dalam Uni Eropa. Pada Desember 1996, kunjungan Süleyman

Demirel ke Kazakhstan ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan

103 “President of Turkey” artikel di akses tanggal 3 Desember 2010 dari :

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey

104

Turgut Özal adalah Presiden kedelapan republik Turki pada tahun 1989-1993, dan

perdana menteri keduapuluhdua republik Turki pada tahun 1983-1989. Pernah ditugaskan oleh

Süleyman Demirel pada tahun 1979, dengan tanggung jawab khusus untuk melancarkan paket

pembaruan ekonomi. Ia juga sebagai pendiri Anavatan Partisi/Partai Tanah Air. Lihat, Zurcher,

Sejarah Modern, h. 489.

105


106

Ibid., 393.

107

Seorang menteri negara bidang ekonomi pada tahun 1991. Pada bulan Juni 1993 ia

terpilih menjadi ketua Doπru Yol Partisi sebagai pengganti Demirel, dan pemilihan ini pula

menjadikannya sebagai perdana menteri wanita pertama di Turki. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern,

h. 476.

108

“Süleyman Demirel: Biography from Answer.com” artikel di akses tanggal 3

Desember 2010 dari: http://www.answer.com/topic/s-leyman-demirel

48

diskusi kerjasamanya dengan Turki, dalam peletakan jalur pipa minyak dari

Kazakhstan ke terminal dekat Laut Hitam Rusia pelabuhan Novorossiisk.

Süleyman Demirel juga bekerja untuk memperkuat hubungan dengan Iran.

Pembicaraan antara Süleyman Demirel dan rekan Rumania, Emil Constantinescu,

mengarah pada penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara dua negara

dan kesepakatan lain pada April 1997. Bulan berikutnya dalam sebuah kunjungan

ke Polandia, Süleyman Demirel mempromosikan kemitraan strategis antara Turki

dan Polandia dan menyuarakan dukungan bagi perluasan timur Pakta Pertahanan

Atlantik Utara (NATO).109

4. Persteruan dengan Militer

Sejak kudeta 1960, upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintahan

Adnan Menderes (Demokrat Parti) kepada militer melahirkan konflik panjang

antara keduanya. Meskipun demikian perihal tersebut sempat berakhir pada tahun

1965 di mana AP sebagai penerus DP dapat memperbaiki hubungan tersebut

dengan upaya rekonsiliasi antar kedua belah pihak (militer-AP).

Süleyman Demirel mengalami beberapa kali perseteruan dengan militer

dalam beberapa kali selama ia berkecimpung di politik Turki. Pada pemilihan

umum yang diadakan tahun 1961, meskipun AP belum memenangkan partainya

namun memiliki dinamika tersendiri. Setelah kudeta 1961, MBK berusaha untuk

memperbaiki sistem demokrasi di Turki dengan kembali mengadakan pemilihan

umum dan pembentukan konstitusi 1961. Hasil dari pemilihan umum tersebut

menghasilkan posisi AP berada di peringkat kedua di bawah CHP. Maka ketika

koalisi pun dibentuk dari kedua partai itu justru mengundang kecurigaan satu

109 “Süleyman Demirel: Biography from Answer.com”

49

sama lainnya, dan ini pula yang mendukung kepada tidak efektifnya

pemerintahan. Di satu sisi pihak CHP (Ismet Inönü) menganggap AP sebagai

penerus DP yang merupakan musuh-musuh lama Ismet Inönü, di sisi lain banyak

pihak AP yang mencurigai Ismet Inönü bersekongkol dengan militer. Namun

demikian kepercayaan militer terhadap AP pun hadir, ini terbukti dengan

dukungan dari presiden Cemal Gürsel agar memintak pimpinan AP Ragip

Gümüspula untuk membentuk pemerintahan.110

Tanggal 12 Maret 1971 kepala staff jenderal (Cemal Gürsel) menyerahkan

memorandum kepada perdana menteri (Süleyman Demirel), yang mengandung

arti hal itu adalah ultimatum dari angkatan bersenjata. Ulatimatum tersebut

menuntut agar membentuk segera pemerintahan yang kuat dan andal, serta

mengadakan reformasi dengan semangat Kemalis.111

Jika tuntutan tersebut tidak

dapat dipenuhi, angkatan bersenjata akan melakukan tugas untuk mengambil alih

kekuasaan.112

Ini berkenaan dengan keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di

negara tersebut.113

Tidak sampai di situ saja, para anggota AP pun meninggalkan

Süleyman Demirel, hal ini menandakan mulai hilangnya dukungan Süleyman

Demirel di pemerintahan. Süleyman Demirel pun tidak memiliki pilihan lain

selain mengundurkan diri sebagai perdana menteri yang pada saat itu Turki

dipimpin oleh Presiden Cevdet Sunay.114

Kudeta September 1980 merupakan akhir dari periode republik kedua

Turki (semenjak kudeta sebelumnya tahun 1961). Berbagai perkembangan

berakhirnya republik kedua dan intervensi militer ketiga dalam politik Turki, di


111

Ibid., 342

112


113

Lihat halaman 97.

114

Lihat, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 134.

50

antaranya ialah; kemelut ekonomi dan sistem politik yang tampaknya sudah

mengalami jalan buntu.115

Faktor-faktor tersebut yang membuat para jenderal

perlahan tidak percaya dengan para politisi untuk mengurus negara secara

efisien.116

Pada akhirnya militer ikut campur lagi pada 12 Oktober 1980, dan

menggulingkan Demirel.117

Di bawah militer semua para politikus yang aktif

sebelum September 1980 dilarang berkecimpung dalam dunia politik selama

sepuluh tahun.118

5. Tokoh-Tokoh Pesaing Süleyman Demirel di Masanya

Sebagai seorang politisi Süleyman Demirel telah melewati beberapa tahap

dalam rangka pencapaiannya sebagai pemimpin. Maka ketika proses mendapatkan

kedudukan politik tersebut, ia tidak hanya dihadapai oleh berbagai keadaan tetapi

juga dengan orang-orang yang menjadi lawan kompetisinya di panggung politik.

Berikut adalah mereka yang merupakan pesaing Süleyman Demirel dalam era

perjalanan poilitiknya;

1. Ismet Inönü (1884-1973)

Ia termasuk anggota Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Komite Persatuan

dan Kemajuan) yang masuk pada tahun 1907.119

Bertugas sebagai kepala

staf jenderal di bawah Mustafa Kamal di front timur tahun 1916. Ia pun

pernah memimpin delegasi Turki ke Perundingan damai Lausanne.120

Menjadi perdana menteri pertama republik Turki pada tahun 1923-1924,


116

Ibid., 357.

117

“Süleyman Demirel: Biography from Answer.com”

118


119

Ibid., 483.

120

Ibid., 483.

51

lalu menggantikan Mustafa Kemal sebagai presiden republik Turki tahun

1938-1950, kemudian kembali menjadi perdana menteri di tahun 1961-

1965.121

Adapun persaingan antara Ismet Inönü dengan Süleyman Demirel

terjadi mulai pada tahun 1961, tepat di saat diadakannya pemilihan umum

di republik tersebut pada September 1961. Meskipun Süleyman Demirel

hanya menempati posisi kedua dari hasil perolehan pemilihan umum itu,

namun dianggap sebagai kegagalan dan ancaman baru bagi partainya

CHP, karena AP (partai Süleyman Demirel) adalah partai penerus DP

yang telah ditutup aktivitas politiknya pada kudeta Mei 1960. Koalisi

pertama mereka (CHP-Ismet Inönü dengan AP-Süleyman Demirel)

diwarnai dengan kecurigaan satu sama lain, dan bertahan hingga bulan

Mei 1962. Tanggal 25 Desember 1963 koalisi kabinet Ismet Inönü yang

ketiga bersama kalangan independen kembali gagal karena tidak

disetujuai anggarannya oleh MNA, sehingga pada tanggal 13 Februari

1965, Ismet Inönü kembali meletakkan jabatannya, sehingga akhirnya

pada pemilihan umum 1965 AP memenangkan perolehan suara dan

Süleyman Demirel memimpin kabinetnya.

2. Necmettin Erbakan (1926-2011)

Mendirikan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) pada tahun

1970, yang berhaluan fundamentalis Islam, namun partai itupun

dibubarkan pada tahun 1971.122

Necmettin Erbakan menjadi wakil perdana

menteri ketika partainya bergabung dengan CHP pada masa

121 Ibid., 483.

122

Ibid., 478.

52

kepemimpinan Bülent Ecevit. Ia pun sempat dilarang beraktifitas politik

pasca kudeta 1980, dan kembali aktif sehingga kemudian ia menjadi

perdana menteri kubu Islam yang pertama di republik Turki dari Refah

Partisi (Partai Kesejahteraan).

Bersama dengan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) dan

Milliyetci Hareket Partisi (Partai Aksi Nasional) menjadi ancaman serius

bagi kekuasaan Süleyman Demirel. Bukan karena partai itu mampu

mengantikan AP sebagai partai massa sayap kanan, tetapi karena bersama

orang-orang yang memisahkan diri dari AP yang kemudian bersatu dalam

DP pimpinan Ferruh Bozbeyli, dapat membahayakan kekuasaanya di

MN.123

3. Bülent Ecevit (1925-2006)

Seorang menteri perburuhan dalam kabinet koalisi Ismet Inönü

tahun 1961-1965. Pernah juga menjadi Sekjen CHP pada tahun 1966. Ia

pun sempat menjadi perdana menteri pada tahun 1973-1974 dan 1978-

1979.

Persaingan Bülent Ecevit dengan Süleyman Demirel tidak dapat

dikatakan sebagai kompetisi personal tetapi juga mewakili konflik partai

yang sudah lama terjadi. Ketegangan politik sepanjang tahun 1970-

an124

mengakibatkan kabinet Bülent Ecevit yang dibentuk pada bulan

Januari 1978 hanya bertahan hingga bulan Oktober 1979.125

Militer pun

123 Ibid., 341.

124

Yaitu pergolakan antara sayap kanan dan sayp kiri, karena dilatar belakangi oleh krisis

ekoomi yang memuncak yang akhirnya berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat. Lihat, Zurcher,

Sejarah Modern, h. 349-351.

125

Ibid., 348.

53

semakin kecewa melihat keadaan yag tidak kondusif di bawah kabinet

Bülent Ecevit, upaya kudeta pun dipandang sebagai sesuatu yang tak dapat

terelakkan. Belum lagi kabinet Bülent Ecevit harus menghadapi kesulitan

yang lebih besar dengan adanya serangan dari kelompok oposisi, terutama

Süleyman Demirel yang menolak legitimasi pemerintah dan bahkan

menolak Bülent Ecevit disebut sebagai perdana menteri.

Maka pada bulan Oktober 1979 pemilihan senat menunjukkan

berkurangnya dukungan terhadap CHP. Akibatnya, Bülent Ecevit

kehilangan suara mayoritasnya dan harus meletakkan jabatannya.

Süleyman Demirel kembali berkuasa, pemerintahan pun dibentuk melalui

unsur minoritas yaitu AP sebagai partainya sendiri dan kalangan

independen.126

126

Lihat, Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 347-348.

54

BAB III

PARTAI DAN STABILITAS POLITIK

A. Partai Politik sebagai Bentuk Baru Pelembagaan Politik di

Turki

Perubahan institusional Turki telah memberikan berbagai dampak yang

cukup signifikan dari berbagai elemen, jika memperhatikan segi sistem politik

dapat dijadikan argumen penting dalam membahas fenomena perubahan yang

telah terjadi di Turki.

Partai politik adalah salah satu faktor yang memengaruhi proses perubahan

menuju Turki modern pada umumnya. Pada faktanya, bahwa upaya pembentukan

lembaga politik berupa partai telah dilakukan sebelum republik Turki hadir.

Partai politik secara terminologi mempunyai pandangan khusus terhadap

upaya perolehan kekuasaan. Hal ini senada seperti yang disampaikan Miriam

Budiardjo bahwa partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan

kebijakasanaan-kekbijaksanaan mereka.1

Atas definisi tersebut, maka salah satu faktor pendirian partai politik

adalah dalam rangka memperoleh kekuasaan dan ataupun merebut kedudukan

politik.

1 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:

2002), h. 161.

55

Sistem parlementer Turki2 adalah sebagai sebuah mekanisme

keseimbangan antara badan legislatif dengan eksekutif pada waktu itu.3 Maka

kekuatan sebuah partai besar pun menjadi pendukung terhadap keseimbangan

parlementer tersebut, ataupun dapat dilakukan dengan mekanisme koalisi dari

berbagai politik.4 Akan tetapi pada kasus Turki, dinamika partai pada saat itu

tidak terjadi, sehingga sistem politik yang berjalan dalam pemerintahan di masa

Turki Usmani dapat dikatakan murni parlementer atau tetap bertumpu sebagai

lembaga pengawas pemerintahan secara normatif. Walaupun demikian, sepertinya

kelahiran partai dapat dianggap sebagai manifestasi besar untuk perkembangan

partai politik di Turki selanjutnya.5

Beberapa partai kemudian lahir dengan latar belakang sebagai berikut;

Pertama, partai politik ditemukan Turki pada pertengahan abad ke

sembilanbelas, dan dindikasikan memiliki beberapa perbedaan peraturan seperti

model partai politik yang telah dikenal di Eropa. “The Society of Zealots”,

kelompok konspirasi yang bertanggung jawab terhadap Kuleli Incident

(Insiden/Peristiwa Kuleli),6 yang bertujuan untuk penggulingan rezim Sultan

2 Turki Usmani telah memiliki pemerintahan parlementer pada tiga periode yang dimulai

pada tahun 1876 sampai 1878, kemudian pada periode konstitusional kedua pada tahun 1908

sampai dengan 1920 dan yang ketiga tercatat pada pertemuan MNA di Ankara pada tahun 1920.

Lihat, Lewis, The Emergence of Modern Turkey, h. 378.

3 Parlemen yang juga sebagai badan legislatif yang lahir dari pemerintahan Turki Usmani

sempat terbentuk dengan dua unsur. Pertama, yang terpilih sebagai Chamber of Deputies (Dewan

Perwakilan Daerah), kedua sebuah Senat yang dicalonkan oleh Sultan yang anggotanya tidak lebih

dari sepertiga jumlah badan deputi yang terpilih. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey,

h. 378. 4 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 210.

5 Berdasarkan pemaparan Lewis dalam bukunya The Emergence of Modern Turkey, yang

dijelaskan pada sebuah sub bab tentang partai dan perlemen. Penulusuran historis yang dilakukan

oleh Lewis dari beberapa literature bahwa partai politik di Turki telah tumbuh bersamaan

periodesasi sistem parlementer tersebut, kemudian ia kutip ke dalam bukunya. Atas dasar ilmiah

itu, maka kemudian praktis menjadi pijakan penulis terhadap analisa pertumbuhan partai politik

yang berada di Turki. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 378. 6 Diketahui dalam sejarah, bahwa perlawanan orang Turki liberal terhadap absolutisme,

yang kemudian dikenal dengan Insiden/Peristiwa Kuleli pada tahun 1859. Kelompok kecil

56

Abdul Majid I dengan cara pembunuhan.7 Selain itu, partai yang kemudian hadir

yaitu The New Ottoman Society (Perkumpulan Usmani Baru)/Yeni Osmanlilar

(Orang-orang Usmani Muda) di tahun 1865.8 Merupakan kelompok patriot

(menghargai nilai-nilai Islam dan menjaga nilai-nilai tradisional Kerajaan Turki

Usmani) yang liberal dan idealis, bersifat edukatif, persuasif, dan berpengaruh.9

Perkumpulan rahasia yang berawal dari enam anggota, salah satu di antaranya

adalah Namik Kemal. Dengan berkembangnya kelompok ini, mereka

mengusulkan konstitusi dan reformasi lainnya.10

Kedua, pada tahun 1908, dikenal dengan periode Konstitusional Kedua,

pada saat itupun digelar pemilihan umum pada tahun yang sama.11

Upaya revolusi

yang dilakukan oleh Committee of Union and Progress (CUP) untuk

memaklumkan kembali Konstitusi 1876, kemudian CUP memegang kekuasaan

politik.12

Maka kekuasaan politik dan pemerintahan diserahkan kepada Turki

Muda di bawah Partai Ittihad ve Terekki.13

Satu-satunya organisasi partai yang

ikut serta dalam pemilihan, selain CUP, adalah partai baru yang didirikan oleh

konspirator ini, yang kemudian hadir untuk menggulingkan dan upaya percobaan pembunuhan

sultan Abdul Majid I. Kelompok ini berhasil ditemukan dan pemimpinnya dideportasi ke Asia

sebagai tahanan. Beberapa kalangan telah mendiskusikan kelompok tersebut, namun demikian,

Jorga dan para pengamat lainnya menyatakan bahwa kelompok ini dari sebuah pergerakan liberal

untuk yang melakukan percobaan pertama mendirikan pemerintahan konstitusional. Lihat, Lewis,

the Emergence of Modern Turkey, h. 151.

7 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 380.

8 Ibid., h. 380.

9 Ibid., h. 380.

10 Ibid., h. 152-153. Menurut Usmani Muda, sebuah negara kerajaan perlu

dilaksanakannya pemerintahan yang representatif, konstitusional dan perlementer, yang dengan

demikian akan memperkuat rasa kewarganegaraan yang sejati dan loyal kepada negara di antara

semua warga Turki Usmani, Muslim maupun non-Muslim. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki,

h. 82. Mereka pun menganjurkan Konstitusi Kerajaan Usmani, yang selanjutnya menganjurkan

agar dibentuk tiga majelis dalam pemerintahan Konstitusional Kerajaan Usmani, yaitu Majelis

Negara (Sura-yi Devlet), Majelis Nasional (Sura-yi Ummet) dan Senat (Meclis-i Ayan). Nasution,

Pembaharuan dalam Islam, h. 108-109.

11

Ibid., h. 380. 12

Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 117.

13

Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 206.

57

pengikut pangeran Sabaheddin (yang juga telah kembali pulang) di bulan

Sepetember, yakni Osmanli Ahrar Partisi (Partai Kaum Liberal Usmani).14

Ketiga, Periode Turki Modern, kekuatan pemerintahan berada dalam

MNA (Grand National Assembly), setelah perang kemerdekaan melawan Yunani

pada bulan September 1922. Mustafa Kemal mendirikan Halk Partisi/People‟s

Party (Partai Rakyat), terbentuk dari Association for the Rights of Anatolia and

Rumelia (Liga Pertahanan dan Hak-hak di Anatolia dan Rumelia)15

. Selanjutnya

pada bulan November 1924 mengganti namanya kemudian menjadi Replubican

People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik).16

Tabel 3

Poros Partai Politik

di Turki Tahun 1946-198017

Poros Nama Partai

Kanan 1. Demokrat Parti (Partai Demokrat)

14 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 118.

15

Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 381.

16

Ibid., h. 381. Perubahan nama Halk Partisi menjadi Cumhuriyet Halk Partisi

dikarenakan adanya perpecahan antara Mustafa Kemal dengan Husein Rauf Orbay. Berawal dari

sikap keberatan Rauf Orbay dengan orang moderat lainnya (yaitu Ali Fuad Cebesoy, Adnan

Adivar, Refet Bele, dan Kâzim Karabekir) terhadap cara diproklamirkannya republik Turki oleh

Mustafa Kemal. Mereka menganggap bahwa proklamasi republik Turki belum waktunya, serta

yang kemudian dilanjutkan pemindahan menunjukkan kesewenangan-wenangan pemerinatahan

Mustafa Kemal yang juga menjabat sebagai presiden pertama republik Turki. Mustafa Kemal dan

İsmet İnönü pun melakukan tekanan kepada mereka, sehingga akhirnya perpecahan terjadi pada

saat terjadi perdebatan mengenai bagaimana pemerintahan harus menangani soal pemukiman

kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke majelis hingga akhirnya tidak ada

pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32 orang deputi yang memihak Husein

kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan mendirikan Partai Republik Progressif (Republican

Progressiv Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November. Adapun

penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif, membuat Kemal merasa tersaingi,

yang kemudian sebagai sikap rivalitasnya, Halk Partisi pun menambah kata “republik” dan

menjadi Replubican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik). Lihat,

h. 47. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217.

17


Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 185-187.

58

2. Adalet Partisi (Partai Keadilan)

3. Demokratik Parti (Partai Demokratik)

4. Güven Partisi (Partai Kepercayaan)

5. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani

Republik)

6. Milliyetçi Hareket Partisi (Partai Aksi Nasionalis)

7. Millet Partisi (Partai Bangsa)

8. Milli Selamet Partisi (Partai Keselamatan Nasional)

9. Yeni Tμrkiye Partisi (Partai Turki Baru)

Kiri 1. Birlik Partisi (Partai Persatuan)

2. Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik)

3. Hμrriyet Partisi (Partai Kebebasan)

4. Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki)

Partai politik hadir sebagai upaya memperluas partisipasi politik. Dalam

masyarakat tradisional telah hadir sebuah pranata melalui patisipasi politik baik

secara komunal, desa, marga, keluarga besar ataupun kesukuan. Makin luasnya

partisipasi politik dalam suatu masyarakat, relatif tidak dapat dikategorikan

efektif, yang kemudian menimbulkan kesadaran mereka dalam berpolitik yang

akibatnya dapat mendorong kepada instabilitas poiltik. Dengan demikian untuk

memperkecil kemungkinan instabilitas politik yang tercipta akibat

berlangsungnya perluasan kesadaran politik tersebut maka diperlukan lembaga

politik modern, seperti partai.18

Dalam beberapa hal, partai politik menjadi begitu

penting sebagai sarana mengorganisir dan menata perluasan partisipasi.19

Dengan

demikian partai politik yang merupakan lembaga politik modern di dalam suatu

18 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Berubah, Buku

Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 616.

19

Ibid., 616.

59

sistem politik, sehingga konsekuensinya adalah terjadinya modernisasi yang hadir

dalam suatu lingkup masyarakat tradisional.20

Oleh karena itu, dewasa ini di

negara-negara baru pun, partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa

dijumpai.

Dari pandangan tersebut di atas, maka bila kita melihat beberapa partai

yang muncul di Turki cukup relevan sebagai upaya stabilisasi politik. Seperti

contoh CUP (Committee of Union and Progress/Komite Persatuan dan

Kemajuan). CUP merupakan gerakan oposisi, yang bersepakat untuk

memodernisasi Turki menjadi suatu kerajaan yang konstitusional-liberal, dan

muncul dari kalangan militer.21

Konferensi Turki Muda yang diadakan di Paris

tahun 1907, menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan pemerintahan absolut

Sultan Abdul Hamid, dan yang melaksanakan dari hasil konferensi tersebut adalah

CUP.22

Komite mengancam akan mengirim 1000 orang tentara ke Istanbul guna

menggulingkan sultan. Menghadapi suasana demikian, sultan Abdul Hamid

(memerintah 1876-1909) memaklumkan Konstitusi 1876 berlaku kembali, demi

menyelamatkan kedudukannya sebagai sultan.23

Peristiwa ini terjadi pada 24 Juli

1908, yang dikenal sebagai revolusi Turki Muda, kegiatan politik diserahkan

kepada Turki Muda di bawah Partai Ittihad ve Terrekki, dan kemudian dapat

mengendalikan pemerintahan atas suara mayoritasnya di parlemen.

Adapun partai lain sebagai contoh yaitu Halk Partisi/Partai Rakyat (yang

kemudian berganti nama menjadi CHP-Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat

Republik). Hakikatnya, CHP merupakan salah satu strategi Mustafa Kemal untuk

20

Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 519.

21

Maryam, Sejarah peradaban Islam, h. 150.

22

Ibid., 151

23

Ibid., 151

60

memperkuat posisinya melalui konsolidasi kelompoknya terdahulu yaitu

Association for the Rights of Anatolia and Rumelia (Liga Pertahanan dan Hak-

hak di Anatolia dan Rumelia) yang kemudian ia ubah menjadi Halk Partisi (Partai

Rakyat).24

Sehingga, kemunculan CHP tidak hanya sebagai upaya konsolidasi

kekuatan politik Mustafa Kemal dalam menjalankan negara tetapi juga dalam

rangka memperluas sosialisasi politiknya (yang dalam hal ini yaitu

menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Kemalizm sebagai program CHP;

republikanisme, sekularisme, nasionalisme, populisme, negaraisme, dan

revolusionisme)

Dengan demikian terbentuknya lembaga politik modern ini (partai), salah

satu diantaranya adalah adanya “naluri alamiah” untuk mewujudkan sistem

parlementer sebagai sikap perhatian dan kritik dari berbagai elemen rakyat dan

atau kelompok untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam literatur ilmiah,

politik Turki seringkali dikarakteristikan (identik) sebagai sistem partai politik.25

Telah hadir sistem “chek and balances” sebagai aplikasi pengawas pemerintahan.

Frederick telah memperhatikan proses politik ini yang kemudian memberi

pandangan bahwa partai adalah sebagai salah satu jaringan informal antar

kelompok kecil dengan pemerintahan atau yang lebih besar lagi, serta menjadi

“extra-parlementer” dalam tatanan masyarakat baik dari strata sosial atau yang

lain.26

Bagaimana pun juga pada saat itu beberapa kelompok memang hadir dan

24 Lihat juga, di bawah halaman 49.

25


26

Frederick W. Frey, the Turkish Political Elite, (Massachusetts, The Massachusetts

Intitute of Technology; 1965). h. 301.

61

mengkonsentrasikan cita-citanya terhadap tujuan nasional. Dengan demikian

pembentukan partai sebagai upaya penyatuan dua tujuan tersebut.27

Sehingga peranan penting partai adalah sebagai agen utama yang

memberikan wadah aspirasi melalui koordinasi pemerintahan kepada unsur yang

lebih tinggi, dan juga sebagai institusi dasar mediator antara pemerintah dan di

luar sistem pemerintah di masyarakat.28

B. Hubungan Partai Politik Terhadap Stabilitas Politik Negara

Dalam upaya modernisasi sistem politik, maka perlunya dilakukan

perluasan partisipasi politik. Hal ini secara teknis dapat di aplikasi melalui

peleburan melalaui mekanisme lembaga tradisional seperti keluarga besar, desa

marga dan lainnya kepada kepada sebuah pelembagaan politik yang lebih modern

yaitu partai politik.

Akan tetapi modernisasi juga menciptakan kesadaran politik dan kegiatan

sosial dan kelompok-kelompok ekonomi yang tidak pernah ada di tengah-tengah

masyarakat tradisional maupun dalam kelompok yang berada di dalam wawasan

politik masyarakat tradisional. Kedua kelompok ini diasimilasikan kedalam sistem

politik atau mereka menjelma menjadi sumber konflik yang mengarah pada

revolusi menentang sistem politik. Pencapaian komunitas politik di tengah-tengah

masyarakat negara berkembang, dengan demikian, melibatkan baik “integrasi

horizontal” kelompok-kelompok komunal maupun “asimliasi vertical” semua

kelompok kelas sosial ekonomi yang ada.

27 Ibid., h. 301. Pertama, yaitu sebagai penghubung pemerintah dengan kelompok besar

lainnya (seperti para pemilih partai tersebut, kelompok sosial, komunitas lokal dan lain

sebagainya). Kedua menjadi pengawas informal pemerintahan yaitu melalui mekanisme aspirasi

rakyat yang kemudian disampaikan oleh perwakilannya di MAN.

28

Ibid., h. 302.

62

Faktor-fator umum yang menyebabkan meningkatnya masalah-masalah

integrasi nasional dan asimilasi politik adalah meluasnya kesadaran politik dan

partisipasi yang tercipta bersamaan dengan modernisasi. Negara yang mengalami

keseimbnagan stabilitas antara partisipasi dan pelembagaan, dengan derajat

rendah pada keduanya, cenderung akan mengalami instabilitas, kecuali jika

pembangunan pranata-pranata politik menyelaraskan diri dengan derajat ekspansi

peranserta politik. Jika kemungkinan tercapainya titik keseimbangan seperti ini

begitu kecil, negara tersebut cenderung diangggap tidak stabil. Pada bagian lain,

masyarakat yang telah membangun pranata politik modern dalam skala luas, serta

diimbangi dengan adanya kemampuan tinggi dalam mengendalikan perluasan

basis peran serta politik dibanding waktu-waktu sebelumnya, dianggap pasti tidak

stabil. Masyarakat yang derajat partisipasi politiknya telah melampaui

pelembagaan, pasti tidak stabil. Selanjutnya, negeri yang memiliki keseimbangan

antara partisipasi dan pelembagaan pada derajat yang tinggi, pasti akan lebih

stabil. Secara politis, sistem politik yang demikian dianggap maju dan modern.

Mereka memiliki pranata-pranata yang menampilkan kapasitas untuk menyerap

kekuatan-kekuatan sosial baru ke dalam sistem dan meningkatkan derajat peran

serta politik yang terlahir bersamaan dengan modernisasi.

Stabilitas masa depan masyarakat yang memiliki derajat partisipasi politik

yang rendah, dengan demikian, sebagian besar tergantung atas sifat pranata-

pranata politik yang dimiliki, dan ekspansi peran serta politik yang dilakukan

ketika menyongsong modernisasi. Saran kelembagaan terpenting yang harus

63

dimiliki guna mengorganisir perluasan peranserta politik adalah partai politik dan

sistem kepartaian.29

C. Dinamika Partai Politik di Turki pada Periode Awal Republik

Tahun 1921 hingga pada Masa Sistem Multi Partai Tahun

1950.

Setelah tahun 1930-an Kerajaan Turki Usmani telah memasuki era

modern.30

Sebagai negara baru yang berada dalam tahap perkembangan, maka

lahir pula berbagai partai politik pada periode-periode tertentu. Partai-partai hadir

menjadi sebuah lembaga politik baru di sebuah negara berkembang, selain

menjadi wadah aspirasi politik juga mediator antara pemerintah dengan

masyarakat. Lapidus, kemudian membedakan periode ini menjadi dua fase.

Periode antara 1921 dan 195031

merupakan fase kediktatoran presidensial,

reformasi agama, dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Dari tahun

1950 sampai (1980) merupakan dan fase sistem politik multipartai, fase

berkembangnya diferensiasi sosial, fase perubahan ekonomi yang pesat, fase

berkecamuknya konflik ideologis.32

29 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,

Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 615. 30

Meskipun pada halaman pendahuluan di dalam buku Erick tentang Sejarah Turki

Modern, bahwa yang menggambarkan fase pertama munculnya Turki modern di abad ke-19,

perkembangan dominannya adalah tumbuhnya pengaruh Eropa di Kerjaan Usmani dan reaksi-

reaksi yang ditimbulkannya dalam negara dan masyarkat Turki Usmani. Lihat, Zurcher, Sejarah

Modern Turki, h. xviii.

31

Dalam periode tersebut, terdapat dua partai yang mendominasi di Turki. Pertama, yaitu

Halk Partisi (Partai Rakyat)/ Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik) pada periode

1923 hingga tahun 1945. Kedua, Demokrat Parti (Partai Demokrat) 1946-1950. 32

Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 88. Adapun pada fase kedua ini, ada dua partai

yang dominan dalam dunia politik Turki, yaitu Demokrat Parti (Partai Demokrat) dan Adalet

Partisi (Partai Keadilan).

64

Tahun 1921-1922 merupakan periode perjuangan nasional, walaupun di

sisi lain konflik kelompok nasionalis dengan pihak istana terjadi. Namun

demikian analisa di periode ini dianggap perlu karena perkembangan-

perkembangan politik dalam gerakan perlawanan nasional yang di antaranya

berwujud partai boleh jadi diperhitungkan keberadaannya, bahkan sejak kongres

regional 1918-1919.33

Hal ini menjadi penting untuk memahami peta politik –

yaitu dinamika partai politik- di negara tersebut untuk periode selanjutnya.34

Selain Hürriyet ve Itilâf Firkasi (Partai Kebebasan dan Pemahaman) yang telah

dihidupkan kembali dengan diangkatnya ketua Kabinet pada tanggal 14 Maret

1919 yaitu Damat Ferit Pasha, yang juga mempunyai hubungan erat dengan

istana.35

Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang juga memengaruhi

dinamika aktivitas partai politik. Selain itu, aktivitas-aktivitas pihak Unionis36

tidak hanya melalui perlawanan bawah tanah tetapi juga dengan berfungsinya

partai-partai Unionis. Kongres terakhir Committee of Union and Progress-CUP di

awal bulan November tahun 1920 berakhir dengan pembubaran dan mendirikan

Teceddüt Firkasi (Partai Renovasi), selain itu ada pula sekelompok pembelot

Unionis di bawah pimpinan Fethi (Okyar) mendirikan Osmanli Hürriyetperver

33 Merupakan kongres yang dari beberapa kelompok dan partai yang bertujuan untuk

membentuk front (barisan) kesatuan untuk memberi warga Turki suara pada konferensi

perdamaian di Paris. Kongres ini aktif antara November 1918 dan November 1919. Zurcher,

Sejarah Modern Turki, h. 176. 34

Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 200. 35

Ibid., h. 174.

36

İttihatçılar atau Unionis, merupakan orang-orang dari Committee of Union and

Progress-CUP. Mereka berada di berbagai lini ideologi yang di antaranya adalah modernis dan

nasionalis. Memegang teguh terhadap apa idoelogi-ideologi mereka pada saat berada dalam

organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi lainnya. Mereka pun menentang terhadap dua

kelompok-kelompok besar politik. Kelompok pertama adalah kelompok liberal yang menyukai

konsep demokrasi parlementer, desentralisasi admnistrasi, bergantung kepada pihak swasta.

Adapun kelompok kedua adalah tradisonalis religius, yang beroposisi dengan kebijakan-kebijakan

yang bersifat kepada aspek-aspek sekuler. Lihat, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish

Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,”

(Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University

Ankara, 2001), h. 17-18.

65

Avam Firkasi (Partai Rakyat Liberal Utsmani).37

Dengan demikian meskipun

dominasi politik tetap berada dalam naungan Kemal akan tetapi beberapa

kelompok dan partai tersebut tetap hadir untuk tetap menciptakan sistem politik

yang terbuka. Walaupun kemudian kekuatan politik Kemal (Cumhuriyet Halk

Partisi – CHP)) justru tetap menjadi kajian dinamika politik yang ada.

Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan Kemal adalah upaya strategis

dalam rangka menguatkan posisi politiknya, yang secara tidak langsung telah

mengundang reaksi. Adapun cara-cara yang ia lakukan di antaranya adalah

pembubaran MNA dan menyelengarakan pemilihan umum yang diawasi ketat;

pembentukan partai baru, (Halk Partisi-Partai Rakyat), dan pengambilalihan

seluruh fungsi organisasi perlindungan hak-hak oleh partai ini.38

Bahkan Erick

mengklaim dalam bukunya Sejarah Modern Turki; Turki adalah negara dengan

sistem satu partai selama tiga tahun, 1923-27.39

Hal ini pun didukung oleh

Altunıs¸ık dan Özlem Tür bahwa selama periode ini Turki masuk dalam rezim

partai tunggal di mana terjadi hubungan simbiosis (saling menguntungkan) antara

Republican People‟s Party (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) dan negara.40

Ketika

kemudian periode 1923 merupakan rezim partai tunggal, maka Sabri Sayar

memberikan pandangan juga terhadap partai-partai di republik tersebut dan sistem

partai politiknya. Atas analisa kuantitatif dan dengan tinjauan kembali terhadap

sejarah Turki: maka Sabri menyatakan sistem partai politik berubah (setelah rezim

partai tunggal) dari dua partai tahun (1950–1960) ke multipartai yang moderat

37


38

Ibid., h. 214.

39

Ibid., h. 214

40


66

(1961–1980) hingga seterusnya adalah multipartai yang dominan pada tahun

(1983–1991).41

Tabel 4

Periode Berkuasa

Partai Politik di Turki

Sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 198042

Periode Partai yang Berkuasa

Periode 1918-1919 Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union

and Progress

Periode 1919-1923 Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union

and Progress

Periode 1923-1950 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Periode 1950-1960 Demokrat Parti (DP)

Periode 1961-1964 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Periode 1965-1980 Adalet Partisi (AP)

Pemilihan Umum (Pemilu) di republik Turki memiliki dua mekanisme

pemilihan. Pertama, Pemilihan presidensial, seperti sebutannya, pemilihan ini

dilakukan untuk memililh presiden Turki. Dimulai dari tahun 1923, dipilih oleh

warga Turki dari 9 distrik. Adapun Mustafa Kemal telah terpilih 4 kali dalam

pemilihan umum tersebut sebagai presiden dalam mekanisme pemilihan ini.43

41 Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:

Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 4. 42


Lynne Rienner Publishers, 2003) dan Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld,

2003).

43

“History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.

67

Kedua, Pemilihan umum anggota DPR, sistem pemilihan untuk mencari

perwakilan di parlemen.44

Antara tahun 1876 dan 1950 empatbelas pemilihan

umum parlemen telah dilewati, dua pemilihan di periode pertama (periode

Konstitusional pertama yaitu tahun 1876 sampai dengan 1878), empat pemilihan

di periode kedua (periode Konstitusional kedua yaitu tahun 1908 sampai dengan

1920), dan sisanya di periode ketiga (periode di mana terbentuknya Grand

National Assembly/Majelis Nasional Agung tahun 1920).45

Dari empatbelas

pemilihan yang diadakan, hanya lima pemilihan -tahun 1908, tahun 1912, tahun

1919, tahun 1946, dan tahun 1950- telah diikuti oleh lebih dari satu partai.46

Bila kita memperhatikan kembali terhadap perjalanan terbentuknya CHP,

maka partai tersebut dapat dikatakan cukup berhasil hingga kemudian menjadi

partai besar yang hadir dan mendominasi pada masa awal republik Turki. Untuk

mencapainya Mustafa Kemal telah melakukan langkah perjuangan politiknya

yaitu dengan menggantikan kebijakan dari Majelis Nasional Agung (yang ia awasi

secara terbatas) kepada partai yang mendominasi secara total.47

Kemal mencari

dukungan dari beberapa kalangan terutama rakyat. Sikap ini dilakukan karena

kelompok oposisi (Halk Şuralar Firkasi)48

dan konservatif (Muhafaza-i-

Mukaddesat Cemiyati)49

tetap tidak menerima penghapusan sistem monarki.

44 Wikipedia, “History of Turkey”.

45 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 379.

46 Ibid., h. 379

47

Ahmad, the Making of Modern Turkey, h. 52.

48

Halk Şuralar Firkasi atau Partai Rakyat Soviet, merupakan partai yang dibentuk oleh

Enver Pasha. Ia mendirikan partai tersebut serta menyusun sebuah program yang sebagian Islam

radikal dan sebagian sosialis. Bertujuan menginginkan perbaikan terhadap angkatan perang TUrki

di Kaukasia dengan bantuan dana dan senjata dari Soviet dan kemudian memasuki Anatolia

dengan bantuan menggunakan pasukan ini, untuk impiannya yaitu sebuah kerajaan Turki-Islam

yang baru. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 203-204.

49

Muhafaza-i-Mukaddesat Cemiyati (Perkumpulan untuk Pelestarian Institusi-intitusi

Suci) dipimpin oleh Hoca Raif Dinç, salah seorang organisator Kongres Erzurum pada tahun 1919.

Pergerakan ini menenkankan pentingnya agama dan kesultanan serta kekhalifahan. Lihat, Zurcher,

Sejarah Modern Turki, h. 204.

68

Konsekuensinya, ia mendirikan People‟s Party (Partai Rakyat) sebagai

representasi dari perlawanan terhadap kelompok tersebut atas kebijakan-kebijakan

yang terlampau radikal.50

Partai ini mendominasi penuh sebagai unsur tunggal

dari underbow (bagian) pemerintahan yang juga terhitung efektif untuk

mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politik Kemal.

Namun kekuatan Partai Rakyat tak selamanya stabil, selama musim dingin

dan musim semi 1924, sayap radikal Partai Rakyat ditekan oleh pimpinannya

Mustafa Kemal dan Ismet secara terus menerus untuk meningkatkan tekanan

mereka dengan kelompok sayap tersebut. Sayap radikal yang dimaksud dipimpin

oleh Husein Rauf Bey (Rauf Orbay),51

golongan minoritas ini, salah satunya

memperdebatkan sikap pemerintah, yang harus menangani soal pemukiman

kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke MNA hingga

akhirnya tidak ada pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32

orang deputi yang memihak Husein kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan

mendirikan Partai Republik Progressif (Progressiv Republican

Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November 1924.52

Yang

menarik adalah, penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif,

sepertinya membuat Kemal merasa tersaingi, yang kemudian sebagai sikap

rivalitasnya, Partai Rakyat pun menambah kata “republik” sehingga menjadi

Republican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi atau Partai Rakyat Republik

50 Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 83.

51

Perwira Angkatan Laut, salah satu pahlawan perjuangan Nasional. Telah menyimpan

kekesalan dengan Kemal atas kesewenang-wenangannya memproklamirkan republik Turki.

Karena Husein dan kawan-kawan tokoh perang kemerdekaan lainnya tidak berada di ibukota saat

itu, selain itu mereka menganggap proklamasi belum pada waktunya. Lihat, Zurcher, Sejarah

Modern Turki, h. 214.

52


69

(PRR).53

PRP (Partai Republik Progressif) adalah partai liberal dengan bercorak

Eropa Barat serta mempertahankan kebijakan-kebijakan sekuler dan nasionalis.54

Meskipun PRP merupakan perwujudan oposisi, namun program mereka

terbilang kurang efektif. Harus diakui kekuatan PRR (Partai Rakyat Republik)

memang tak dapat dipungkiri, rasionalisasinya adalah, kekuasaan memang

tertumpu pada Kemal yang juga sebagai kepala pemerintahan. Undang-undang

Pemeliharaan Ketertiban pun diumumkan pada bulan Maret 1925.55

Secara tidak

langsung ini dilakukan juga untuk membungkam gerakan-gerakan oposisi yang

ada.56

Kebijakan ini lahir karena partai tersebut mengusung desentralisasi,

pemisahan kekuasaan dan menginginkan perubahan evolusioner bukan

revolusioner, yang memang kebalikan dari PRR.57

Kekuatan PRR menjadi tak terbendung, lahirnya undang-undang

“penertiban politik” tersebut, memberikan hawa perpolitikan di lingkungan partai

dan pemerintahan menjadi sangat kondusif dan terbilang aman, namun hal itu pula

yang menghasilkan skandal-skandal serta korupsi dari para wakil-wakil daerah,

baik lokal maupun regional.58

Hal ini kemudian yang mendasari Kemal untuk

memperbaiki citranya (juga Partai Rakyat Republik) dengan membuka peluang

untuk partai baru yang dianggap tidak membahayakan. Kemal mengizinkan

53 Ibid., h. 214. Lihat Juga, Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 86. Penambahan kata

“halk” dalam Cumhuriyet “Halk”Partisi, yang berarti rakyat merupakan upaya memperluas basis

pendukung partai tersebut. Maka, sebagai penggunaan kata “halk” atau „rakyat” merepresentasikan

dukungan dari berbagai kelas masyarakat, yang juga merupakan prinsip dari republik yang berdiri

di atas daulat rakyat.

54


55

Ibid., h. 228.

56

Sempat tercium rencana pembunuhan Kemal, namun terungkap. Salah satunya Ziya

Husit pemimpinnya yaitu mantan wakil di majelis nasional, juga para mantan petinggi PRP.

Namun tidak untuk Rauf (Orbay), karena pada saat itu berada di luar negeri, meskipun akhirnya

dihukum penjara 10 tahun in absentia. Adapun yang dipandang sebagai otak pembunuhan yaitu

Kara Kemal, di hukum mati in absentia, karena telah menembak dirinya sebdiri di tempat

persembunyiannya, Istanbul. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217.

57

Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 218.

58

Ibid., h. 230.

70

sebuah partai oposisi yang loyal dengan tujuan ganda: menyalurkan

ketidakpuasan sosial dan membangkitkan semangat PRR yang lesu itu.59

Muncullah Ali Fethi Bey (Fethi Okyar), sahabat lama Kemal yang juga

pernah bergabung di CUP di Solanica tahun 1907 dan paling akrab.60

Kemal

menawarkannya untuk ikut membangun partai baru, hingga akhirnya terjadi

“bargaining politik” di antara keduanya. Fethi meminta jaminan agar

mengizinkan partainya untuk berfungsi efektif dan agar Mustafa Kemal tidak

bersikap memihak, adapun Kemal menuntut agar partai baru itu tetap setia kepada

cita-cita replubikanisme dan sekularisme.61

Kesepakatan terjadi, Fethi pun

mendirikan Partai Republik Merdeka (Free Republican Party/ Serbest Cumhuriyet

Partisi). Serbest Cumhuriyet Partisi (Partai Republik Merdeka) mempunyai

platform memperjuangkan ekonomi liberal,62

serta di antaranya

mengkampanyekan kebebasan berbicara.63

Hanya sekitar tiga bulan, rezim Kemal

memutuskan untuk menutup partai ini pada tangal 16 November 1930, karena

dominasi perolehan suara SCP (Serbest Cumhuriyet Partisi) pada pemilihan

umum bulan Oktober 1930 dianggap mengancam CHP.64

Kongres Partai Rakyat

59 Ibid., h. 231.

60

Ibid., h. 479.

61

Ibid., h. 231.

62

Ibid., h. 231.

63

Ibid., h. 231.

64

Pemilihan umum lokal pada bulan Oktober 1930, SCP memenangkan 30 dari 512 kursi

yang ada di MAN. Meskipun perolehan suara terbilang minoritas, namun bagi CHP ini merasa

terancam. Lantas terjadi sebuah perdebatan secara langsung di majelis, SCP menuduh CHP telah

melakukan banyak penyelewengan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Lalu SCP mendapat

serangan balasan balasan dari CHP, bahwa Serbest Cumhuriyet Partisi dituduh telah melakukan

penghianatan besar, sehingga kemudian Mustafa Kemal mengatakan secara pribadi kepada Fethi

Okyar bahwa dalam suasana demikian ia tidak dapat bersikap netral. Pada akhirnya Fethi Okyar

pun tidak mau dianggap melakukan oposisi kepada presidennya sendiri, dan ia tidak mempunyai

pilihan terkecuali menutup partainya. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 232.

71

Republik (CHP) pada tahun 1931, CHP mendeklarasikan sistem politik dengan

negara yang bersistem satu partai.65

Erick memberikan pandangan dari periode di atas, bahwa meskipun Kemal

dapat dipandang sebagai tokoh revolusioner dalam saat krisis, akan tetapi

pemerintahannya juga dipandang sebagai satu fase kemunduran terhadap institusi-

instusi politik yang matang dan demokratis di Turki.66

Dengan demikian

perjalanan demokrasi pada masanya dapat dinilai hanya sebatas peangaplikasian

sistem yang otoriter, karena tidak dapat melahirkan dinamika dalam kompetisi

politik.

Spekulasi berkembang siapa yang akan menggantikan Kemal setelah wafat

pada tanggal 10 November 1938, dan meneruskan perjalanan politiknya. İsmet

İnönü (Mustafa Ismet Bey) hadir untuk mempertahankan republik, Ismet memang

telah jelas bermaksud melanjutkan kebijakan-kebijakan penting Kemal.67

Terhembus adanya upaya demokratisasi Turki yang akan dilakukan oleh Ismet,

dalam pidatonya di pembukaan parlementer tanggal 1 November 1944, ia

menegaskan bahwa ciri dari sistem politik Turki adalah demokratis parlementer.68

65 Ibid., h. 226.

66

Ibid., h. 239.

67

Ibid., h. 239. Lihat juga h. 483, Ismet juga telah dua kali menjadi perdana menteri

Kemal, tahun 1923-1924 dan tahun 1925-1937.

68


72

Tabel 5

Presiden Turki


Nama Tahun/Periode

Mustafa Kemal Atatürk Oktober 1923–November 1938

İsmet İnönü November 1938–Mei 1950

Celal Bayar Mei 1950–Oktober 1961

Cemal Gürsel Oktober 1961-Maret 1966

Cevdet Sunay Maret1966-Maret 1973

Fahri Korutürk April 1973-April 1980

Pada tanggal 7 Juni 1944 –yang juga sebagai salah satu pengaruh dari

pidato Ismet- seorang tuan tanah besar dari Aydin, Adnan Menderes, dengan tiga

orang lainnya70

mengajukan memorandum kepada partai parlementer (partai yang

berkuasa di parlemen yaitu CHP), menuntut agar konstitusi Turki

diimplementasikan sepenuhnya dan demokrasi ditegakkan.71

Maka periode

multipartai pun hadir, bermula pada bulan Juli 1945,72

Nuri Demirag seorang

industrialis terkemuka dari Istanbul mendirikan partai oposisi Milli Kalkinma

Partisi (Partai Pembangunan Nasional).73

Partai ini terdaftar secara resmi pada

69 Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).

h.50.

70

Tiga orang tersebut ialah Celal Bayar (mantan perdana menteri), Refik Koraltan dan

Fuad Köprülü (sejarawan terkenal). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276.

71

Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for

Identity, h. 196. Feroz mencatat, partai ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1946.

72

Periode ini pun kemudian menjadi sengit dalam arti menjamurnya partai-partai baru.

Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276-277.

73


73

tanggal 5 September 1945 dan memiliki program terhadap penuntutan liberalisasi

ekonomi dan pengembangan kebebasan berusaha.74

Demokrat Parti (Partai Demokrat-selanjutnya ditulis DP), lahir pada

tanggal 7 Januari 1946, didirikan oleh tiga tokoh Celal Bayar, Adnan Menderes,

Refik Koraltan dan Fuad Köprülü.75

Meskipun pada mulanya dipandang tidak

membahayakan karena mengikuti kehendak Ismet, justru kemudian mendapatkan

respons antusias di seluruh negeri.76

Pemilihan umum yang seharusnya dilakukan

pada Juli 1947 ternyata dimajukan pada bulan Juli 1946, strategi ini dilakukan

untuk mengekang orang-orang Demokrat Parti sebelum terbentuk secara mantap,

meskipun kubu Demokrat Parti protes dan memboikot pemilihan umum tersebut,

akan tetapi mereka tetap ikut serta dan hanya memperoleh 62 dari 425 kursi

parlemen.77

Adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang dilakukan

Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik-selanjutnya ditulis CHP),

mengundang reaksi dari pihak DP, bahkan Celal Bayar menyatakan bahwa sebuah

penyelidikan atas DP sebenarnya dimenangkan dari jumlah kursi sebanyak 279.78

Klimaks periode transisi terjadi dengan dilaksanakannya pemilihan umum

tanggal 14 Mei 1950. Pemilihan umum berjalan mulus dan berlangsung bebas,

jujur, dan adil. Hasilnya memang amat baik, di mana 80 persen orang yang berhak

memilih memberikan suara mereka. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan,

publik benar-benar tercengang: DP memenangkan 53,4 persen suara sedangkan

CHP hanya 39,8 persen. Menurut sistem pemilihan di Turki, hal ini berarti DP

74 Ibid., h. 276.

75

Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 196.

76


77

Ibid., h. 278.

78

Ibid., h. 278.

74

meraih 408 kursi di parlemen baru sedangkan Partai Rakyat Republik meraih 69

kursi.79

Tabel 6

Perdana Menteri Turki


Nama Tahun/Periode

Mustafa Kemal Atatürk May 1920-Januari 1921

Fevzi Çakmak Januari 1921–Juli 1922

Hüsein Rauf Orbay Juli 1922-Agustus 1923

Ali Fethi Okyar Agustus 1923-Oktober 1923

İsmet İnönü Oktober 1923-November 1924

Ali Fethi Okyar November 1924-Maret 1925

İsmet İnönü Maret1925-November 1937

Celal Bayar November 1937-November 1939

Refik Saydam Januari 1939-Juli 1924

Şükrü Saraçoğlu Juli 1924-Maret 1946

Recep Peker Agustus 1946-September 1947

Hasan Saka September 1947-Januari 1949

Şemsettin Günaltay Januari 1949-Mei 1950

Adnan Menderes Mei 1950-Mei 1954

Adnan Menderes Mei1954-Mei 1960

Cemal Gürsel Mei 1960-Oktober 1961

İsmet İnönü November 1961-Februari 1965

Suat Hayri Ürgüplü Februari 1965- Oktober 1965

79 Ibid., h. 285.

80

Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).

h.50.

75

Süleyman Demirel Oktober1965-Maret 1971

Nihat Erim Maret 1971-April 1972

Ferit Melen Mei 1972-April 1973

Naim Talu April 1973-Desember 1973

Bülent Ecevit Januari 1974-September 1974

Sadi Irmak November 1974-Maret 1975

Süleyman Demirel Maret 1975-Juni 1977

Bülent Ecevit Juni1977-Juli 1977

Süleyman Demirel Juli 1977-Januari 1978

Bülent Ecevit Januari 1978-Oktober 1979

Süleyman Demirel November 1979-September 1980

Dari dinamika partai politik yang terjadi di Turki, maka dapat diambil

beberapa analisa penting; Pertama, masa transisi dari kediktatoran menuju

demokrasi multipartai, sesungguhnya menunjukkan bahwa Turki Telah

berpengalaman dalam menyelengarakan pemilihan umum dan menjalankan sistem

parlementer.81

Kedua, kebijakan multipartai pada tahun 1946 menyebabkan

bangkitnya aktifitas partai politik dari berbagai kalangan khususnya Islam seperti

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani Republik), Milli Nizam

Partisi (Partai Orde Nasional), dan Refah Partisi (Partai Kesejahteraan).82

81 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 286.

82 Abdurrahman, Sejarah peradaban Islam, h. 164.

76

BAB IV

PENGARUH ADALET PARTISI TERAHADAP STABILITAS

POLITIK DI REPUBLIK TURKI

A. Peranan Adalet Partisi di dalam Pemerintahan

AP sebagai partai pemenang pemilihan umum 19651 menjadi pemimpin

pemerintahan, namun memiliki dinamika yang tidak dapat dikatakan sedikit. AP

merupakan partai yang paling berpengaruh2 dan menonjol di Turki selama periode

1960-an. Selama periode tersebut pula, AP telah memberikan peran terhadap

berbagai kebijakan di berbagai bidang yang dapat dinilai sebagai sebuah

kontribusi bagi negara Turki.

a. Bidang Politik

Sebagaimana yang telah diketahui AP telah memberikan beberapa

pengaruh bagi dinamika politik Turki. Upaya rekonsiliasi AP dengan

militer merupakan konsekuensi penting bagi partai tersebut dalam

menjaga hubungan baik dan mengurangi unsur perselisihan dari kedua

belah pihak, hal ini pula yang menyumbangkan terhadap stabilitas

politik pada saat itu.3

Dengan mayoritas kemenangan suara dan kursi yang solid di

Grand National Assembly (Majelis Nasional Agung), Süleyman

1 Adalet Partisi telah memenangkan dua pemilihan umum secara berturut-berturut yaitu

pada tahun 1965 dan 1969. Hingga akhirnya kembali dikalahkan oleh musuh lamanya CHP, pada

tahun 1973 dan 1977. Adapun persentase suara yang di dapat oleh AP pada pemilihan 1969 adalah

46, 55 persen, atau mendapatkan 4.229.712 suara pemilih. Lihat, “Justice Party (Turkey)”, artikel

diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.

2 Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s”, h. 24.

3 Dodd, C.H., “The Devolepment of Turkish Democracy”. British of Middle Eastern

Studies, Vol. 19, No. 1 (1992), h. 22.

77

Demirel yang terpilih sebagai Perdana Menteri, tidak mempunyai

masalah dalam memperoleh suara kepercayaan bagi kabinetnya,

sehingga selama beberapa tahun berikutnya, dia (Süleyman Demirel

/AP) mendominasi politik Turki.4

AP pun pada dasarnya memiliki ideologi sebagai poros kanan dari

pusat,5 memberikan kemudahan terhadap pembangunan perusahaan,

penarikan pajak minimal, beroposisi dengan golongan yang beridiologi

extrimis, khususnya Marxisme dan komunis, serta menekankan

terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi.6

Walaupun begitu, AP tetap mendapat gangguan dari dalam

tubunya sendiri yang dalam hal ini orang-orang Demokrat yang terjadi

setelah diumumkannya Undang-Undang Amnesti bulan Agutus 1966.

Para pemimpin DP, termasuk mantan presiden Celâl Bayar (menjadi

presiden pada tahun 1950 sampai dengan 1960), dibebaskan. Dari

Tahun 1968 sebuah pressure group (sebuah kelompok yang berupaya

untuk menekan) bernama Bizim Eva tau “Rumah Kita” di bentuk

seputar lingkungan politik Celâl Bayar untuk memengaruhi kebijakan-


5 Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.53. Dalam konteks

politik Turki, partai politik telah terklasifikasi secara tradisional yang kemudian terbagi melalui

partai politik yang beraliran kiri dan partai politik yang beraliran kanan. Adapun partai politik

yang berada pada kiri dari pusat dan kanan dari pusat dipercaya berdiri pada sebuah spektrum

politik yang kemudian disebut dengan center (poros tengah). Lihat, Gözüküçk, “Rethinking The

Turkish Center-Right in 1990s”, h. 13-14. Pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1980 tercatat ada

beberapa partai politik yang mewakili masing-masing poros tersebut. Pada poros center-right

(kanan dari pusat) diwakili antara lain oleh AP, DP dan YTP (Yeni Tμrkiye Partisi/Partai Turki

Baru). Dari poros center-left (kiri dari pusat), diwakili antara lain CHP (Cumhuriyet Halk

Partisi/Partai Rakyat Republik), dan BP (Birlik Partisi/ Partai Persatuan). Kemudian poros right

(kanan) diwakili antara lain CKMP (Cumhuriyetci Koylμ Millet Partisi/Partai Nasional Petani

Republik) dan MP (Millet Partisi/Partai Nasional), lalu di poros left (kiri) hanya diwakili oleh TIP

(Türkiye Iş çi Partisi/Partai Pekerja Turki). Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and

Elections in Turkey, h.185-187.

6 Ibid., 53.

78

kebijakan AP.7 Namun Süleyman Demirel dapat mempertahankan

kesatuan partainya dan posisinya di puncak partai sepanjang tahun

1960-an.8

Sebagai partai yang berporos tengah dari kanan, AP dihadapi oleh

kelompok oposisi kiri, dan merupakan permasalahan riskan bagi

eksistensi AP. AP telah melancarkan propaganda anti-komunis dan

menentang pergerakan-pergerakan sayap kiri. Dengan dukungan Millî

Güvenlik Kurulu (Dewan Keamanan Nasional) dan Mili Istihbarat

Teşkilâti/MIT (Organisasi Intelijen Nasional), tekanan terus

dilancarkan terhadap organisasi-organisasi sayap kiri.9 Hal ini

dilakukan untuk selain untuk mempropagandakan anti-komunis juga

sebagai upaya memperkecil gangguan atau ancaman dari pergerakan

sayap kiri.

b. Bidang Ekonomi

Di bawah pemerintahan AP, setelah 1965 pengaruh Devlet

Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara10

makin dibatasi,

hal ini terjadi, karena kebijakan Devlet Planlama Teşklâti bersifat

mengikat di segala sektor. Rencana pembangunan lima tahun kedua,


8 Ibid., h. 332

9 Ibid., h. 333.

10

Devlet Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara, dibentuk untuk

mewujudkan keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan yang terencana dan terkoordinasi.

Sesuai pasal 129 Konstitusi Turki dan menurut Undang-undang 91 dalam Konstitusi September

1960, diberi kekuasaan luas di bidang perencanaan ekonomi, sosial, dan kultural. Badan tersebut

memformulasikan rencana pembangunan lima tahun. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352.

79

yang dioperasikan tahun 1968, dinyatakan wajib bagi sektor

pemerintah, namun hanya sebagian saja bagi sektor swasta.11

Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintahan yang dilakukan

AP pada (1960-1980) hingga akhir masa berkuasanya, bertujuan

menggantikan impor dengan industrialisasi. Dalam memenuhi hampir

seluruh barang industri, selain bahan makanan olahan, tekstil, dan baja,

Turki masih bergantung kepada impor; hampir semua barang yang

tahan lama harus didatangkan dari luar negeri.

Selain melalui insentif investasi langsung, seperti subsidi dan

potongan langsung pembiayaan pajak, pemerintah menggalakkan pula

pembangunan industry dalam negeri dengan tiga cara; 1) melalui

pembatasan impor secara eksentif, untuk mengekang masuknya

produk-produk industri Eropa dan Amerika, 2) melalui manipulasi

nilai tukar (dengan menjaga Lira -mata uang Turki- tetap tinggi secara

artifisial, perusahaan-perusahaan yang diizinkan membeli dollar dari

pemerintah menjadi mampu membeli barang-barang dari luar negeri

dengan harga terhitung murah, 3) dengan membangun pasar murah

dalam negeri dengan membayar harga jaminan tinggi bagi kaum petani

(jauh di atas harga dunia) dan dengan memungkinkan kaum pekerja

industri mendapatkan kenaikan upah.12


12

Ibid., h. 353

80

Dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Turki tahun antara

1962 sampai tahun 1976 mencapai angka pertumbuhan tahunan rata-

rata 6,9 persen.13

c. Bidang Sosial

Süleyman Demirel seringkali mengkalim bahwa AP sebagai partai

massa (memiliki banyak pendukung) yang merepresentasikan dari

berbagai kelas yaitu masyarakat desa, kota, pekerja maupun

pengusaha.14

AP relatif terbuka dan toleran dalam menghadapi tradisi

Islam.

Tahun 1960-an menunjukkan adanya perdebatan intelektual yang

hangat mengenai segala macam masalah politik dan sosial. Mehmet

Ali Aybar yang merupakan tokoh dari Türkiye Iş çi Partisi/ Partai

Pekerja Turki berpendapat bahwa kini sudah tiba waktunya untuk

mengadakan revolusi sosial, yang bisa dihasilkan melalui sarana

demokratis.15

Mereka mengharapkan datangnya keberhasilan itu dari

kesadaran kelas yang meningkat dan dari kesadaran politik di kalangan

kaum pekerja. Di sisi lain adapula kelompok yang berpengaruh, yang

nampaknya merupakan lawan paham dari kelompok sebelumnya. Milli

Demokratik Devrim/Revolusi Demokratis Nasional, yaitu aliran

pemikiran dalam bidang politik yang dipimpin oleh Mihri Belli16

13 Ibid., h. 353

14


15

Perdebatan tentang paham Marxisme, cukup berkembang pesat pada pertengahan tahun

1960-an, dimana-mana diskusi-diskusi bertemakan kelas sosial merebak. Hal ini yang kemudian

sebagai salah satu faktor lahirnya Türkiye Iş çi Partisi/ Partai Pekerja Turki. Lihat, Zurcher,


16


81

memiliki pendirian bahwa Turki adalah masyarakat asiatik dengan

karakteristik feodal, kaum proletariat itu lemah, dan , perubahan

revolusioner hanya akan bisa dihasilkan oleh kaum intelektual dan

dengan para perwira.17

Namun kemudian AP dapat cukup baik

“menjinakkan” suasana tersebut –dalam hal pengaruh politik- bahwa

ketika CHP memposisikan dirinya sebagai center-left (kiri dari

pusat)18

, Türkiye Iş çi Partisi pun mencari dukungan terhadap kaum

pekerja dan ploretariat, sehingga terjadilah perebutan dukungan bagi

kedua partai tersebut. Maka AP dengan mudah mempropagandakan

CHP yang merupakan musuh terberat AP bahwa “bagian kiri dari

pusat ialah jalan ke Moskow”.19

d. Bidang Agama

AP yang telah membuka hubungan baik dengan kelompok agama

menjadikan mind-public/pola fikir masyarakat Turki terhadapnya

menjadi baik dalam dunia Islam.20

Beberapa hal yang kemudian mendukung AP diterima oleh

kelompok Islam adalah merespons terhadap keinginan-keinginan kaum

religius, yang di mana hal itu telah dilakukan oleh Demokrat Parti,

sebagai partai pendulunya.21

DP pada awal tahun 1950-an pernah

melakukan pengumandangan azan kembali dalam bahasa Arab,

17 Ibid., h. 338.

18

CHP pada pemilu 1965 menghadirkan manifesto baru yang ditulis dari dua orang tokoh

partai tersebut, Turhan Feyzioğlu dan Bülent Ecevit, yaitu penekanan peranan CHP terhadap

keadilan sosial serta keamanan sosial, tanpa secara eksplisit menyatakan sosialis. Lihat, Zurcher,


19


20


21

Ibid., h. 58.

82

pendidikan keagamaan diperluas, masjid dibangun di daerah pedesaan

sebagaimana dibangun jalan-jalan dan sekolah-sekolah, AP pun

melakukan/mengikuti tradisi DP tersebut.22

Meskipun AP memang bukan merupakan partai religiuus akan

tetapi sikap dan upaya AP kepada kelompok agama seperti Nurcu,

membuktikan bahwa partai ini dapat dikatakan menekankan karakter

partai Islam dan melindungi nilai-nilai tradisional.23

B. Hubungan Adalet Partisi dengan Militer

AP sebagai partai politik yang dapat menjaga eksistensi politik. Partai

Adnan Menderes (Demokrat Parti) telah mengusik kalangan militer dengen

ditangkapnya sembilan perwira Angkatan Darat pada bulan Desember 1957

karena berkomplot menetang pemerintah, sembilan perwira tersebut dituduh akan

melakukan kudeta militer,24

hal inilah yang kemudian memicu kebencian kaum

militer dengan pihak Demokrat. Sehingga terjadilah intervensi militer dalam

pemerintahan (Kudeta Militer 27 Mei 1960). Namun karena keterampilan

pimpinan AP, Ragip Gümüspala, atas sikapnya yang moderat dapat meredakan

ketegangan antara MBK (Milli Birlik Komite/Komite Persatuan Nasional) dengan

pendukungnya yang radikal.25

Selain itu, kehadiran AP pun atas restu para

22 Ibid., h. 59.

23


Bergabungnya Turki menjadi anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization)

pada tahun 1952, serta terjadinya perubahan fundamental dalam angkatan bersenjata, berdampak

kepada reformasi, yang kemudian memberhentikan Kolonel Seyfi Kurtbek sebagai Menteri

Pertahanan. Sehingga memicu upaya kudeta militer walaupun kemudian tercium bulan Januari

tahun 1958, dan pada akhirnya pemerintah menangkap sembilan jendral lainnya. Lihat, Feroz

Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 115-116. Lihat juga, Resat

Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in Modern World (New York:

Cambridge University Press, 2008), h. 237. 25

Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat, R (Jakarta:

Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 235.

83

perwira.26

Dengan begiru AP dapat terus melaju dengn ikut serta dalam pemilihan

umum 1961. Meskipun AP hadir sebagai penerus DP yang memiliki hubungan

tidak baik dengan militer, AP dapat membuktikan eksistensinya dalam kancah

politik Turki. Hal tersebut terlihat dengan d terimanya AP oleh berbagai kalangan,

seperti, masyarakat pada umumnya dan militer pada khususnya.

Upaya politik yang dilakukan Ragip Gümüspala, kemudian dilanjutkan

oleh penerusnya Süleyman Demirel. Kontribusi konkret yang dilakukan oleh

pemimpinnya yang baru oleh Süleyman Demirel yaitu memberikan perubahan

hawa demokrasi yang bersifat aseptabilitas (dapat diterima) dan responsibilitas

(dapat dipertanggung jawabkan), yang di antaranya berhasil mengakomodasi

perwira-perwira senior, di mana para kader DP maupun pimpinan AP sendiri

masih memiliki dendam terhadap militer karena kudeta 1960.27

Bahwa usaha

yang dilakukan Süleyman Demirel sebagai ketua AP yang baru, merupakan

sebuah moratorium politik antara AP (dengan orang-orang yang mempunyai

dendam kudeta 1960) dengan pihak militer. Ini mengindikasikan adanya stabilitas

politik, yang secara tidak langsung merupakan kontribusi AP bagi republik Turki

di saat intensitas politik di negara sedang tinggi. Walaupun perihal yang dilakukan

terhitung efeketif hanya sepanjang tahun 1960-an atau kurang lebih selama satu

dekade (1960-1970). Akan tetapi hal ini dapatlah diapresiasi karena memberikan

kontribusi penting, dalam rangka menciptakan stabilitas politik.

26

Lihat juga, Resat Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in

Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243.

27

Sherwood, W.B. (1955), “the Rise of the Justice Party in Turkey”. World Politics, Vol.

20, No. 1 (Oct., 1967), h. 62.

84

C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Adalet Partisi

Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, jangan dilihat hanya

melalui dinamika pemilihan semata, tetapi juga perlu dilihat dari langkah-langkah

yang telah dilakukan AP, demi untuk meraup suara mayoritas rakyat Turki.

Strategi yang dilakukan AP pada di dalam panggung politik pada dasarnya

merupakan mekanisme penting dan dipengaruhi beberapa faktor sehingga

mendukung keberhasilan AP di kancah perpolitikan.

Berikut ini faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan AP:

Pertama, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan merupakan faktor

terpenting dan memiliki pengaruh besar bagi AP, yang dalam hal ini ialah

Süleyman Demirel . Mengutip Yusuf Gözüküçk, bahwa alasan utama dibalik

kesuksesan AP dipercaya melalui berbagai faktor, salah satu di antaranya ialah

kepemimpinan Süleyman Demirel mampu meraih simpati penduduk kota, desa,

pekerja, dan para pemimpin usaha.28

Pemilihan umum 1965 ternyata memang

banyak memberi kejutan, selain hadirnya partai sosialis (Türkiye Iş çi Partisi)

serta kekalahan partai rival AP, yaitu CHP (Cumhuriyet Halk Partisi),

kemenangan AP merupakan yaitu figur baru dalam dunia politik Turki.29

Sosok

Süleyman Demirel adalah seorang yang modern, pragmatis, eksekutif dan

organisatoris, berbeda dengan para pendahulunya yang memiliki panutan atau

cukup kuat terhadap tradisi Turki dan sebagainya. Kemenangan AP di dalam

28 Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or

Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis Department of Political

Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h. 27

29


85

pimpinan Süleyman Demirel melahirkan pandangan bahwa rakyat Turki memang

membutuhkan politisi modern sebagai kepala negara.30

Kedua, eksperimen. Bagi AP, DP (Demokrat Parti) adalah eksperimen

dalam politik yang harus diperbaiki dan diplikasikan oleh AP selanjutnya. AP

sadar, karena memiliki hubungan ideologis kuat dengan DP, bahkan disebut-sebut

sebagai “neo-DP”, maka AP perlu melakukan langkah dan kebijkan politiknya

dengan baik dan hati-hati. Kegagalan hubungan DP dengan militer merupakan

pelajaran penting bagi AP untuk memperbaiki hubungan tersebut, sehingga AP

dapat berjalan aman di dalam lingkungan politik Turki. Selain itu, seperti selama

periode 1950-1960, terjadinya perbedaan idoelogi yang intensif dan signifikan

antara DP dengan CHP, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di

Turki. Maka AP cukup berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan

masyarakat sipil maupun dengan birokrat militer.31

Ketiga, oposisi. Ini adalah poin terpenting bagi AP. Mempersatukan

kelompok-kelompok oposisi, seperti yang dilakukan pada periode ketiga kabinet

Ismet İnönü (1963 - 1965), di mana AP dapat mengkonsolidasikan kalangan

parlemen untuk menolak anggaran pemerintahan Ismet İnönü. Dengan demikian

AP diuntungkan secara politik karena tetap terjaga dominasi politiknya.32

Keempat, tarekat. Tarekat dapat dikatakan sebagai faktor pendukung

terpenting selanjutnya bagi keberhasilan AP dalam pemilihan umum dan

pemerintahan. Demokrat Parti yang telah menjalin hubungan sebelumnya dengan

tarekat Nurcu dan Nakşibendi (Naksyabandi), dengan demikian AP sebagai

penerusnya dengan terbuka mengakui tradisi dan warisan DP terhadap tarekat

30 Ibid., h.54.

31

Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s:,” h. 27.

32

Ibid., h.29.

86

tersebut.33

AP pun menggunakan strategi DP terdahulu, memohon agar kelompok

religius tersebut dapat berpartisipasi dapat memilih AP.34

Langkah ini pun

kembali sukses, AP memenangkan pemilihan umum 1965 dengan selisih yang

cukup jauh karena dukungan dari kelompok tarekat tersebut.35

Tarekat Nurcu dan

Nakşibendi kemudian menjadi pendukung politik DP (1950-1960) dan selanjutnya

AP (1960-1970).36

Pemerintahan di bawah AP pun melakukan pendekatan kepada

Islam secara toleran, seperti pendahulunya DP, dan juga membuka peluang bagi

muslim untuk masuk ke partai dan institusi publik (seperti tarekat).37

Kelima, pemilih sebagai basis politik/simpatisan. Kemenangan AP

sebetulnya tidak bisa hanya dilihat melalui kepemimpinan baru dalam partai yang

memikat atau magnetic leader, karena satu unsur yang juga tidak dapat dipungkiri

adalah simpatisan dari AP sendiri. AP memiliki simpatisan hingga mengakar ke

dalam struktur lapisan masyarakat Turki.38

Hal inilah yang kemudian

dilakukannya upaya pengorganisasian basis politik AP di berbagai wilayah,

sehingga keberhasilannya tidak dapat dipungkiri seperti dalam pemilihan umum

1965 yang dapat mendongkrak suara partainya secara signifikan.39

Maka bila diperhatikan, faktor keberhasilan tidak hanya diuntungkan

melalui dukungan pemilih orang-orang Demokrat (DP) terdahulu, dan berupaya

memperbaiki kesalahan partai tersebut tetapi juga memiliki figur pemimpin partai

yang sangat berpengaruh dan dapat menjaga loyalitas basis politiknya.

33 Bora Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided

Societies (England: Ashgate, 2009), h. 48.

34

Ibid., 48

35

Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, h. 48.

36

M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University

Press, 2003), h. 32.

37

Ibid., 48

38


39

Ibid., 54.

87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

AP yang merupakan partai penerus bahkan pewaris yang terbukti dapat

meraih kegemilangan politik secara singkat. AP yang lahir pada 11 Februari

1963, telah berajaya pada sepanjang satu dekade dari tahun 1960 sampai dengan

1970. Salah satu faktor yang membawa partai tersebut ke atas puncak politik

adalah upaya rekonsiliasi yang dilakukan AP kepada militer yang tidak dilakukan

oleh partai pendahulunya DP. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari

penelitian ini:

1. Kehadiran AP dalam kancah perpolitikan Turki, dapat di perhatikan

melalui berbagai faktor yang melatar belakangi kelahirannya. Masih

ada dan solidnya basis politik AP melalui partai pendahulunya (DP),

merupakan salah satu unsur terbesar terhadap kehadiran AP sendiri.

AKan tetapi pengaruh sosok atau ketua partai pun tidak dapat

dilupakan, karenanya juga (Ragip Gümüspala dan Süleyman Demirel)

yang membentuk kewibawaan AP sendiri.

2. Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, tidak hanya terjadi

begitu saja. Strategi politik yang telah dilakukan AP sebenarnya telah

dilakukan justru sejak pemilihan umum 1961. Upaya koalisi yang

dilakukan AP dan YTP, meskipun mengecewakan MBK, dan

memberikan kepercayaan kembali kepada CHP, AP tetap berusaha

untuk menunjukkan jati dirinya sebagai partai baru dan berani, hingga

88

kemudian menjadi oposisi. Hal inilah yang kemudian melancarkan AP

untuk meraih simpatik parlemen, dengan bersikap objektif dan

melepas “bayang-bayang” dari partai terdahulunya (DP). Dengan

demikian AP dapat menjawab tantangannya sendiri untuk dipercaya

kalangan militer dan masyarakat pada umumnya, yang diwujudkan

melalui mandat suara kepada AP pada pemilihan umum 1965.

3. Süleyman Demirel sebagai ketua AP, setelah sebelumnya di pimpin

oleh Ragip Gümüspala, merupakan ketua yang pantas yang dapat

memberikan kontribusi besar terhadap AP. Terlahir dengan nama

lengkap Sami Süleyman Gündoĝdu Demirel, terpilih sebagai ketua

pada konvensi partai tersebut tanggal 28 November 1964. Süleyman

Demirel sendiri telah menjabat sebagai perdana meneteri di republik

Turki sebanyak lima periode, dan menjadi Presiden satu periode.

Salah satu faktor yang dapat memebangun kepercayaan masyarakat

terhadap partai tersebut adalah ketika ia menyampaikannya kepada

masyarakat bahwa AP adalah partai massa yang dapat menerima dari

berbagai kalangan.

4. Sejak pemilihan umum tahun 1969, AP mengalami penurunan

perolehan suara. Berbagai penyebab terhadap kemunduran apa

diantaranya faktor eksternal yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada

awal tahun 1970. Namun penyebab terkuat dari kemunduran AP

sendiri adalah konflik internal yang terjadi ditubuh AP sendiri.

Pengunduran diri oleh beberapa anggota partai seperti Ferruh

89

Bozbeyli, mengantarkan dukungan AP semakin melemah, memcahkan

massa partai.

5. Upaya rekonsisliasi trehadap militer, rekrutmen pendukung melalui

berbagai elemen masyarakat serta tampilnya tokoh baru yang mewakili

aspirasi rakyat, yang telah dilakukan AP, ternyata terbukti memberikan

dampak positif bagi perpolitikan Turki. Stabilitas Politik yang terlahir

melalui langkah-langkah yang telah dilakukan AP, menunjukan bahwa

partai tersebut memang dapat memberikan pengaruh besar bagi

Republik Turki.

B. Saran

1. Perlunya sumber-sumber yang memadai, merupakan faktor penting dalam

proses penelitian tentang sejarah Turki modern. Hal ini diharapkan

menjadi perhatian kepada pihak perpustakaan di lingkungan Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Perpustakaan Adab

dan Humaniora. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para peniliti

selanjutnya untuk menambah sumber referensinya.

2. Penulis mengakui dalam proses penelitian mengalami kendala dalam

mengakses jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, demi

menelusuri informasi tentang partai ini. Ke depannya, penulis berharap,

khususnya untuk Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, dapat berupaya untuk mensosialisasikan serta pelayanan

yang baik terhadap akses-akses jurnal ilmiah baik nasional maupun

international.

90

3. Penulis menyadari bahwa di dalam proses penulisan tentang AP ini, masih

banyak mengalami kekurangan. Selain itu, masih jarang pula karya ilmiah

yang berkenaan tentang AP secara utuh terutama dalam bahasa Indonesia,

sehingga penilis berharap perlu dilakukan kajian komprehensif bagi

siapapun terhadap partai tersebut selanjutnya, demi memberikan informasi

dengan baik dan lengkap terhadap AP.

91

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman, Dudung, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: LogosWacana Ilmu,

1999.

Ahmad, Feroz. The Making of Modern Turkey. First Published. London;

Routledge, 1993, First Published.

Ahmad, Feroz, Turkey the Quest for Identity, Oxford: Oneworld, 2003.

Ali, A. Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994.

Altunıs¸ık, Meliha Benli and Tür, Özlem, Turkey Challenges of continuity and

change, Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge

Curzon 2005.

Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama: 2002.

Frey, Frederick W, The Turkish Political Elite, Massachusetts: The Massachusetts

Intitute of Technology, 1965.

Lewis, G. L, Turkey. New York: Frederick A. Preaker, 1995.

Hanioglu, M. Sukru, The Young Turks in opposition, New York: Oxford

University Press, 1995.

Huntington, P. Samuel, Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,

(Buku Kedua) CV. Rajawali, 1983. Cet. Pertama.

Indonesian Netherlands Coorpration in Islamic Studies (INIS), “Beberapa Kajian

Indonesia dan Islam”, Jakarta: INIS, 1990.

Kanra, Bora. Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided

Societies, England: Ashgate, 2009.

Kartodirdjo, Sartono, Sarwono Puspoputro, (ed.), Pendekatan Ilmu Sosial dalam

Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kasaba, Resat, (ed), the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the

Modern World, New York: Cambridge University Press, 2008.

Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Kedua, Penerjemah Ghufron

A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

92

Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Pertama, Penerjemah Ghufron

A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University

Press: 1966; Second Edition reprint, New York, Oxford University Press:

1968.

Michael, Rush, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa: Kartini Kartono,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Kedua.

Mughni, A. Syafiq. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos, 1997

Nasuhi, Hamid. dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan

Disertasi), Jakarta: CeQDA, 2007. Cet. Kedua.

Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan,

Jakarta: Bulan Bintang, 1982. Cet. Kedua.

Sayari, Sabri dan Esmer, Yilmaz (ed), Politics, Parties and Elections in Turkey.

London: Lynne Rienner Publishers, 2003.

Sodiqin, Ali. dkk, Siti Maryam. (ed), Sejarah Peradaban Islam; dari Masa Klasik

hingga Masa Modern, Yogyakarta: 2002, Penerbit LESFI.

Usmaniah, dalam Harun Nasution, ed., Ensiklopedi Islam, Jakarta: Departemen

Agama, 1993. Jilid 3.

Yakuz, M. Hakan, Islamic Political Identity in Turkey, New York: Oxford

University Press, 2003.

Zucher J., Erik, Sejarah Modern Turki, Penerjemah, Karsidi Diningrat R, Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2003.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Fernandes, Arya. “Keberhasilan Adalet ve Kalkinma Partisi: AKP Dalam Politik

Turki.” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, September 2008.

Gözüküçk, Yusuf. “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or

Replacement? The Case of The National Action Party.” Master Thesis

Department of Political Science and Public Administration Bilkent

University Ankara, 2001.

93

JURNAL

C.H. Dodd, The Devolepment of Turkish Democracy, British of Middle Eastern

Studies, Volume. 19, No. 1 (1992): h. 16-30

W.B., Sherwood, The Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics,

Volume. 20, No. 1 (October 1967): h. 54-65.

Ergun Özbudun, The Institutional Decline of Parties in Turkey, Political Parties

and Democracy, Chapter 3 (April 2001): h. 238-266.

WEBSITE

“Constitution + Foundations of the State System”, artikel diakses pada 1 Agustus

2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html

“History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010

dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.h

tm

“List of Presidents of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Turkey

“List of Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey

“President of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:


“Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:


“Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel .html

“Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:


Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:

http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html

Momayezi, Nasser. “Civil-Military Relations in Turkey.” Artikel diakses pada16

Maret 2010 dari http://www.tamiu.edu/~nmomayezi/Civil.htm

http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Turkey

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey




http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html

http://www.tamiu.edu/~nmomayezi/Civil.htm

94

Solihat, Ade. “Kemalism, Budaya dan Negara Turki.” Artikel di akses pada 5

Februari 2010 dari: http://www.fib.ui.ac.id/index/article:kemalisme-

budaya-dan-negara-turki.php.htm

“Grand Vizier: Facts, Discussion Forum and Encyclopedia Article”, artikel

diakses pada 10 Januari 2011 dari

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grand_Vizier

http://staff.ui.edu/profil/detail_dosen.php?id=070603008

http://www.fib.ui.ac.id/index/article:kemalisme-budaya-dan-negara-turki.php.htm

http://www.fib.ui.ac.id/index/article:kemalisme-budaya-dan-negara-turki.php.htm

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grand_Vizier

pengaruh adalet partisi terhadap …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789... ·...

Documents