pendahuluan - negripapua · salah satu bentuk demokratisasi teknologi pemetaan yang biasanya...

Menuju Demokratisasi Pemetaan

PENDAHULUAN

Oleh : Hilma Safitri, Restu Achmaliadi, Albertus Hadi Pramono

Dalam masyarakat modern wilayah dan pemetaan seperti dua sisi mata uang.Bila seseorang berbicara tentang suatu wilayah bisa dipastikan dia akanmenyertakan peta wilayah tersebut. Kalau tidak lawan bicaranya yang akanmenanyakannya. Dengan demikian peta merupakan salah satu artefak pentingdan menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan modern. Namun kebanyakanorang luput untuk memahami peta sebagai gambaran tentang hubungan kitadengan bumi dan benda-benda di atasnya dan hubungan sosial antar penghunibumi. Buku ini mengupas hal-hal ini terutama dalam hal yang kedua. Kumpulantulisan ini bercerita tentang gerakan pemetaan partisipatif (PP). Dalam gerakanini peta diletakkan dalam konteks hubungan antara masyarakat lokal danwilayah tempat hidup mereka serta hubungan mereka dengan pihak-pihak luaryang memanfaatkan wilayah mereka.

Gerakan ini masih relatif baru bila dibandingkan dengan gerakan-gerakan sosiallainnya. Gerakan ini baru muncul sekitar 15 tahun yang lalu. Namun berbedadengan gerakan-gerakan lainnya yang menekankan pada hubungan antarakelompok-kelompok yang terpinggirkan dengan mereka yang berkuasa, gerakanini mempunyai komponen tambahan yang sangat penting yaitu teknologipemetaan. Peran teknologi tersebut begitu sentral dalam gerakan ini yangkemudian menimbulkan persoalan sendiri yang menjadi salah satu topik pentingdalam kumpulan tulisan ini. Terlepas dari masalah tersebut, gerakan ini adalahsalah satu bentuk demokratisasi teknologi pemetaan yang biasanya dikuasaioleh kelompok dominan/elit untuk menopang dan mewujudkan kepentinganmereka. Nuansa demokratisasi semacam itu sangat terasa dalam buku ini.Dominasi pembuatan pengetahuan seperti akan diurai dalam bab-bab berikutnyamenimbulkan konflik ruang yang menjadi salah satu alasan lahirnya gerakanpemetaan partisipatif (PP).

Konflik ruang yang ada di Indonesia terjadi di antara masyarakat lokal danpihak luar yang dominan, terutama Negara dan pengusaha, dan di antaramasyarakat sendiri. Semula gerakan ini lebih menekankan pada konflik jenispertama (konflik vertikal), namun dengan selama perjalanannya konflik jeniskedua (konflik horizontal) juga mulai muncul dalam masyarakat seperti yangterjadi di Kalimantan, Poso dan Maluku. Untuk memahami lebih jauh tentang

1

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

kedua macam konflik tersebut kami menjabarkan secara singkat tentang masalahagraria dan multikulturalisme di Indonesia. Selanjutnya kami uraian sedikittentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif. Kemudiandilanjutkan dengan sejarah gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia danalasan kenapa pembuatan buku ini. Terakhir kami memberikan ringkasan tentangbab-bab yang dalam buku ini.

KONFLIK SUMBER-SUMBER AGRARIA DI INDONESIA

Konflik sumber-sumber agraria bisa dikatakan sebagai persoalan skala dalampemanfaatan ruang, terutama dalam hal alokasi sumber-sumber agraria.Penduduk setempat membutuhkan sumber-sumber agraria sebagai sumberkehidupan dan untuk kelanjutan hidup mereka, sehingga hanya membutuhkanalokasi sumber-sumber agraria yang relatif sedikit. Sementara para pengusahayang mempunyai target untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya,cenderung membutuhkan alokasi sumber agraria dalam skala besar. Perbedaanskala kepentingan dan kebutuhan tersebut mengakibatkan konflik di antarakedua kelompok kepentingan tersebut. Dengan demikian, konflik yang munculbukan semata-mata karena langkanya sumber-sumber agraria seperti yangbanyak diutarakan berbagai pihak. Dalam banyak kasus, seperti juga yangterjadi di dalam kasus-kasus yang diuraikan didalam buku ini, sumber-sumberagraria yang dibutuhkan oleh kepentingan ekonomi skala besar telah mengambilalih sumber-sumber agraria yang telah dikuasai oleh petani maupun kelompokmasyarakat adat. Proses pengambilalihan itu umumnya difasilitasi olehfasilitas-fasilitas pengalihan hak atas sumber-sumber agraria yang disediakanoleh negara.

Uraian singkat di atas merupakan gambaran singkat tentang corak konflikagraria di Indonesia di masa Orde Baru, yang konfliknya tidak lagi terjadi antarapetani miskin dan/atau tak bertanah dengan petani kaya atau tuan tanah1a.Pada 30 tahun terakhir abad XX tersebut pola konflik agraria dapat dilihatsebagai perseteruan antara penduduk setempat (petani/petani tak bertanah,nelayan dan satuan-satuan masyarakat adat) dengan pihak lain yang hendakmemanfaatkan sumber-sumber agraria sebagai media untuk menanamkanmodalnya. Perseteruan kepentingan ini pun kemudian semakin tajam karenanegara, yang mestinya menjadi pelindung seluruh rakyat Indonesia, kemudianmenjadi lawan sengketa penduduk setempat karena justru lebih berpihak kepadapenanam modal. Negara memberikan ijin kepada kelompok-kelompok yangmenanamkan modalnya di atas wilayah-wilayah yang umumnya merupakanwilayah penguasaan atau kegiatan produksi penduduk setempat. Dengan katalain, watak dari konflik agraria di Indonesia sekarang sudah berubah menjadikonflik vertikal ketimbang konflik horisontal, atau konflik antara petani/rakyat

2


dengan kekuatan modal atau negara, atau konflik antar petani/rakyat dengankekuatan modal yang beraliansi dengan negara.1b Bahkan konflik agraria diIndonesia bersifat multi-dimensional yang tidak bisa dipahami hanya sebagaipersengketaan agraria an sich, karena konflik ini adalah pucuk gunung es dariberagam jenis konflik lainnya yang juga mendasar seperti konflik antar sistemekonomi (kapitalis versus subsistensi), konflik mayoritas-minoritas, konflikantara “masyarakat modern” versus “masyarakat adat”, konflik antara Negaradengan Warga Negara, konflik antar sistem ekologi (ekosistem versusindustrialisme), konflik antara sistem pengetahuan (sistem pengetahuanpositivistik versus sistem pengetahuan “asli”), konflik antar budaya (budaya“modern” versus “budaya asli”), serta konflik dalam relasi gender.1c

Corak konflik semacam ini tampak jelas menimbulkan satu pola konflik yangkhas dibandingkan dengan pola konflik yang terjadi antara petani (tak bertanahatau bertanah sempit) versus petani (kaya atau bertanah luas). KPA dalamMemorandum mengenai Sengketa Pertanahan1d menyimpulkan bahwa corak danpola konflik sumber-sumber agraria di masa Orde Baru yang semacam inimemiliki hubungan erat dengan tiga hal, yaitu:

1. Proses ekspansi dan perluasan skala akumulasi modal – baik modal domestikmaupun internasional;

2. Watak otoritarianisme dari pemerintahan Orde Baru; dan

3. Berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumber-sumber dayaagraria dari strategi agraria yang populis (membangun masyarakat sosialis)menjadi strategi agraria yang kapitalistik (mengintegrasikan masyarakatIndonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional).

Ketiga hal ini, seperti diuraikan di dalam Memorandum KPA tersebut, melahirkansuatu corak dan pola sengketa sebagai berikut:

1. Sengketa agraria karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumiserta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber-sumber yangakan dieksploitasi secara masif.

2. Sengketa agraria akibat program swasembada beras yang pada prakteknyamengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi di satu tangan danmembengkaknya jumlah petani tak bertanah, serta konflik-konflik yangbersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit-bibit unggulmaupun masukan-masukan non organik seperti pestisida, pupuk urea, dansebagainya.

3


3. Sengketa agraria di areal perkebunan, baik karena pengalihan dan penerbitanHGU maupun karena pembangunan perkebunan-perkebunan inti rakyat (PIR)dan program sejenisnya, seperti Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI).

4. Sengketa akibat penggusuran-penggusuran di atas lahan yang hendakdimanfaatkan untuk industri pariwisata, real estate, kawasan industri,pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya.

5. Sengketa agraria akibat penggusuran-penggusuran dan pengambilalihantanah-tanah rakyat untuk pembangunan sarana-sarana yang dinyatakansebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan.

6. Sengketa akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunantaman nasional atau hutan lindung, dan sebagainya yang mengatasnamakankelestarian lingkungan.

Sengketa akibat penutupan akses masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria non-tanah (perairan, udara, dan isi perut bumi) danmenggantikannya dengan hak-hak pemanfaatan terbatas untuk sekelompok kecilorang atau perusahaan tertentu meskipun sumber-sumber agraria tersebutberada dalam kawasan yang selama ini menjadi bagian dari kawasan tenuriallokal dari masyarakat setempat atau merupakan kawasan bebas.

KONFLIK DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Diskriminasi dan konflik merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Prosesdiskriminasi terus menerus akan berujung pada konflik, dan sebaliknya proseskonflik akan diikuti oleh proses-proses segregasi yang menyebabkan pola-poladiskriminasi baru. Konflik berbau diskriminasi yang populer disebut SARA (suku,agama, ras, dan antar golongan) sebenarnya telah terjadi berulang-ulang sejakberabad-abad yang lalu. Belanda telah menggolong-golongkan kedudukankelompok masyarakat; strata teratas adalah golongan putih, strata di bawahnyaadalah golongan timur asing dan bangsawan feodal, serta strata paling bawahadalah rakyat jelata. Pada pertengahan abad XVIII, Belanda melakukanpengusiran ribuan keluarga Tionghoa – yang ratusan di antara mereka terbunuhkarena kejadian ini — dari Batavia, karena dianggap akan menyaingi orang-orang kulit putih dan menjadi sumber masalah di masa mendatang. TerbentuknyaSerikat Dagang Islam (SDI) pada awal abad XX yang dipelopori oleh parapedagang muslim di Jawa Tengah tidak lepas dari politik diskriminasi PemerintahBelanda terhadap penduduk tanah jajahan.

4


Meskipun setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 berbagaipemberontakan terjadi, tetapi konflik besar berbau SARA pertama terjadi padatahun 1965-1966. Gagalnya Gerakan 30 September (G30S) mengakibatkan konflikhorizontal dengan korban tewas lebih dari 500.000 orang. Meskipun berbagaianalisis menduga keterlibatan dan pembiaran pihak berwenang pada konflikpasca G30S ini, tetapi berbagai operasi pengganyangan terhadap orang-orangyang dituduh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dilakukan oleh berbagaikelompok masyarakat yang lain. Ini konflik antar golongan terbesar yang dialamioleh bangsa Indonesia yang perlu dijernihkan. Memori menyedihkanpembantaian di pertengahan 1960-an ini kelihatannya terus berulang padatahun-tahun setelahnya.

Setelah tahun 1965 berbagai konflik berbau SARA dengan eskalasi sedang –dengan berbagai variasi pihak yang berkonflik termasuk melibatkan pihakpemerintah di dalamnya – terus berulang sampai pertengahan tahun 90-an:konflik Dayak-Tionghoa di Kalbar pada akhir 1960-an, konflik Dayak-Maduradi Kalbar yang terus berulang, pengganyangan “kelompok-kelompok Islam keras”di berbagai tempat di Indonesia selama jaman Orde Baru, pembakaran asset-aset golongan Tionghoa di perbatasan Jawa Timur – Jawa Tengah pada awal1980-an, dll.

Menjelang Reformasi 1998 dan sesudahnya “kesan harmonis” dalam keragamanbangsa – dilegitimasi dengan jargon Bhineka Tunggal Ika — robek dan terkoyak.Eskalasi konflik berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), frekwensimaupun wilayah konflik, membuncah dengan dahsyat. Konflik-konflik besarseperti kasus Sambas, kasus Sampit, konflik Ambon, konflik Poso, Kasus “pembunuhan dukun santet” di berbagai lokasi di Pulau Jawa dan sejumlahkonflik lainnya adalah sejumlah konflik berbau SARA yang terjadi menjelangdan sesudah Reformasi. Ribuan jiwa telah tewas dan kerugian material tidakterhitung lagi jumlahnya akibat berbagai konflik ini. Trauma paska konflik jugamenjadi masalah seumur hidup yang sangat sulit disembuhkan. Identitaskebangsaan kita yang cukup dikenal sebagai bangsa yang religius, toleran, dandibesarkan oleh keragaman terpuruk sangat parah. Potensi konflik berbauSARA ini, seperti sebuah luka, selalu menyisakan parut-parut luka yang siapuntuk meledak kembali.

Dipandang dari sudut mana pun berbagai konflik berbau SARA ini akanmerugikan. Tidak hanya bagi kelompok minoritas, tetapi juga kehidupanberbangsa akan terancam oleh berbagai noktah berbagai konflik ini. KonflikSARA akan meruntuhkan bangunan kebersamaan yang sudah dibangun perlahanselama berabad-abad. Dengan rentetan konflik SARA bangunan itu harus ditataulang. Resistensi, trauma, dan endapan konflik laten harus menjadi perhatianpertama sebelum berupaya mewujudkan kembali kebersamaan sebagai

5


masyarakat yang toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan kultural.Berbagai konflik berbau SARA ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadapkeberagamaan belum bisa diterjemahkan secara baik oleh berbagai kalangandi negara ini. Di sinilah perlunya membangun kesadaran bersama akanpenghormatan terhadap keragaman identitas sosial termasuk identitas danekspresi keberagamaan, seminoritas apapun jumlah “pemilik” identitas sosialtersebut. Tidak saja mengakui akan adanya keragaman, akan tetapi jugamerayakan keragaman itu dalam irama dan harmoni kehidupan. Dalam kontekske-Indonesiaan, keragaman menjadi sebuah kekayaan multikultural. Adapunbingkai kebersamaan bisa dikibarkan dalam semangat nasionalisme.

Berpijak dari berbagai pengalaman pahit itu upaya-upaya melakukanrevitalisasi nasionalisme harus selalu dilakukan. Upaya ini juga harus didorongdengan penguatan wacana dan artikulasi multikulturalisme. Multikulturalismeadalah modal dasar dalam membangun dan mempertahankan eksistensikebangsaan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapiberbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Asa itu nampaknya cukupbisa diharapkan dari generasi muda sebagai penerus bangsa.

APA ITU PEMETAAN PARTISIPATIF (PP)?

Dari frasenya PP memiliki dua komponen, peta/pemetaan dan partisipasi/partisipatif. Di sini kami menjelaskan secara ringkas kedua komponen tersebutagar ada pemahaman konseptual yang memadai atas istilah ini.

Peta adalah bagian penting dalam keseharian kehidupan modern. Peta selaludibutuhkan setiap kali kita ingin mengetahui posisi tertentu, atau menuju kesuatu tempat. Peta yang tersedia saat ini pun sudah sangat maju dan beragamantara lain berupa atlas, peta rupa bumi (peta topografi) dan peta kota. Bahkan,dengan memanfaatkan teknologi global positioning system (GPS), dengan mudahkini kita bisa mengakses peta melalui telepon genggam atau perlengkapan mobilpribadi.

Selain itu, peta juga sudah umum digunakan untuk melakukan klaim kepemilikansuatu wilayah di muka bumi. Sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan PertanahanNasional (BPN) memiliki peta tanah yang dimiliki seseorang. Untuk skala yanglebih besar Departemen Kehutanan memberikan konsesi pengusahaan hutankepada perusahaan-perusahaan. Namun konsesi ini umumnya berada di atastanah yang dikuasai dan dikelola masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat.Akibatnya masyarakat tersebut tiba-tiba mendapat berbagai larangan yangdibawa sekelompok ‘orang luar.’ Mereka tidak boleh lagi mengambil kayu ataubahkan masuk suatu hutan yang selama ini sudah mereka urus dan memberipenghidupan bagi mereka. Keadaan sering menjadi lebih buruk, karena klaim

6


orang luar yang didasarkan pada peta konsesi buatan pemerintah tersebutkerap disertai intimidasi dan aksi kekerasan terhadap mereka, bahkan kerapmemakan korban jiwa.

Jika kita cermati, ada suatu aspek penting yang terkait erat dengan perananpeta sebagai alat untuk mengklaim suatu wilayah, yakni fungsi ekonomi peta.Kenyataannya, selama ini peta telah menjadi alat penting dalam mengatur aset,terutama dalam bentuk peta-peta tematik (peta dengan tema tertentu), misalnyapeta kawasan hutan, peta cuaca, atau peta perkebunan. Oleh karena itu,pembuatan peta adalah suatu aktivitas yang erat kaitannya dengan persoalanpolitik, tidak terlepas dari masalah ‘oleh siapa’ dan ‘untuk siapa’ suatu petadibuat. Dan karenanya sarat dengan potensi kekerasan. Bukan hanya kekerasanfisik, melainkan juga wacana yang menimbulkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan oleh suatu pihak kepada pihak lain.

Kekerasan dalam pemetaan juga terjadi pada penamaan suatu tempat (toponimy).Umumnya, nama suatu tempat berhubungan dengan sejarah, identitas kelompok,dan klaim masyarakat atas tempat tersebut. Pada jaman Hindia Belanda,misalnya banyak nama kota di tanah air yang diganti sepihak oleh penguasasaat itu dengan nama-nama Belanda, seperti Batavia untuk Jakarta, Buitenzorguntuk Bogor dan Hollandia untuk Jayapura. Belakangan, sebagian orang Papua(dulu disebut Irian Jaya) menyebut Jayapura sebagai Port Numbay. Salah satubab dalam buku ini juga mengulas hal ini.

Kedua bentuk kekerasan peta pada dasarnya adalah bentuk penghapusanmasyarakat lokal dari keberadaan mereka di suatu wilayah. Untuk melawanproses ‘penghapusan’ tersebut muncullah gerakan PP untuk melawan negaradengan menggunakan ‘bahasa’ yang sama. Melalui peta-peta yang dihasilkanmasyarakat lokal dengan bantuan para pendukungnya bisa menunjukkankeberadaan mereka dan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yangdicabut atau diabaikan.

Pada dasarnya dalam proses PP para surveyor (penggiat dan anggota komunitas)mengambil data spasial berupa titik, garis dan poligon. Data titik untukmenentukan posisi, misalnya, suatu tempat; garis untuk jalan dan sungai; poligonuntuk penggunanaan lahan seperti pemukiman, sawah, kebun, hutan dan bataswilayah. Selain itu juga diambil data non-spasial atau sering juga dikatakandata dan informasi sosial pada wilayah yang dipetakan, seperti sejarahkomunitas dan wilayahnya, pergerakan atau perpindahan penduduk, demografi,konflik, sistem penguasaan tanah dan sebagainya. Kedua macam data inilahyang melengkapi peta partisipatif yang disajikan dengan berbagai cara danpenggunaannya. Untuk alasan kerahasiaan dan perlindungan terhadap datayang dimiliki orang kampung, sering peta partisipatif dibuat dalam beberapa

7


lembar tema (layer), seperti peta batas wilayah, peta pengunaan tanah, petatempat-tempat bersejarah, peta pemukiman dan sebagainya. Namun, banyakjuga peta partisipatif diproses dengan teknologi Sistem Informasi Geografis(SIG) yang dapat disajikan dengan berbagai ukuran kertas (skala), pewarnaan,dan legenda (keterangan peta) yang menarik. Teknologi SIG juga memungkinkananalisis mengenai tumpang tindih penggunaan lahan, konflik batas antarwilayah, kecenderungan dampak konflik, dan penggunaan sumberdaya alam.

Beralih ke partisipasi, istilah ini muncul menjadi konsepsi partisipasi munculmenjadi wacana dalam ilmu perencanaan dan studi pembangunan. Paraperencana dan peneliti pembangunan merasakan banyak kegagalan dalamproyek pembangunan karena masyarakat yang menjadi sasaran tidakmengalami perubahan. Sementara ‘partisipatif’ merupakan kata keterangan(adjective) dari frase penelitian partisipatif (participatory research), karena padadasarnya PP di Indonesia merupakan pengembangan dari Participatory RuralAppraisal (PRA – pengkajian desa secara partisipatif). PRA sendiri adalah salahsatu varian dari penelitian partisipatif.

Wacana partisipasi sudah muncul empat puluh tahun lalu dalam ilmuperencanaan ketika Sherry Arnstein menerbitkan artikel tentang tingkatpartisipasi warga, sebuah artikel yang menjadi sangat terkenal. Iamenguraikannya dalam bentuk tangga yang terdiri dari delapan anak tangga. Disini kami mengutip penjelasannya yang telah diterjemahkan secara utuh.1e

Pada anak tangga paling bawah adalah 1) Manipulasi (Manipulation)dan (2) Terapi (Therapy). Kedua anak tangga ini menggambarkan aras‘nirpartisipasi’ yang diusahakan sekelompok orang untuk menggantikanpartisipasi yang murni. Tujuan mereka sebenarnya bukan untukmemungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan ataupelaksanaan program, tetapi untuk memungkinkan para pemegangkekuasaan untuk ‘mendidik’ atau ‘menyembuhkan’ para peserta. Anaktangga ketiga dan keempat maju ke arah tokenisme (penghargaan) yangmemungkinkan orang-orang tak berpunya untuk mendengarkan danbersuara: (3) Pemberitahuan (Informing) dan (4) Konsultasi (Consulta-tion). Ketika mereka ditawarkan para pemegang kekuasaan sebagaikeseluruhan partisipasi, warga mungkin memang mendengarkan dandidengarkan. Tetapi dalam keadaan ini warga tidak memiliki kekuasaanuntuk memastikan bahwa pandangan mereka akan digubris olehkelompok yang berkuasa. Ketika partisipasi terbatas pada aras-arastersebut, tidak ada lanjutannya, tidak punya kekuatan, jadi tidak adajaminan akan mengubah keadaan. Anak tangga (5), Penenteraman (Pla-cation), pada dasarnya aras penghargaan yang lebih tinggi karena aturandasarnya membolehkan orang yang tak berpunya untuk menasihati, tetapi

8


tetap mempertahankan hak pengambilan keputusan pada para pemegangkekuasaan.

Pada anak tangga yang lebih tinggi adalah aras kekuasaan warga dengantingkatan pengambilan keputusan yang makin tinggi. Warga bisamembangun sebuah (6) Kemitraan (Partnership) yang memungkinkanmereka untuk berunding dan mendapatkan timbal baik dari parapemegang kekuasaan. Pada anak tangga yang paling atas, (7) Kekuasaanyang didelegasikan (Delegated power) dan (8) Kontrol warga (Citizen con-trol), para warga yang tidak berpunya memiliki sebagian besar suaradalam pengambilan keputusan atau bahkan kekuasaan pengelolaanpenuh.

Kritik yang dilancarkan Arnstein terhadap konsep partisipatisi akhirnya masukke dalam lingkaran lembaga-lembaga pembangunan dan mempengaruhi studipembangunan. Perubahan ini terjadi pada tahun 1980-an ketika ilmu-ilmu sosialyang membawa perspektif manusia mulai berhasil mempengaruhi kebijakanpembangunan. Sebelum itu kebijakan pembangunan semata-mata ditentukanoleh para perencana, birokrat dan politisi yang tidak banyak mempedulikankepentingan rakyat karena pendekatan mereka yang paternalistik dan top-down.Bank Dunia pun mulai memperkenalkan pembangunan yang partisipatif (par-ticipatory development). Konsep ini bertujuan untuk memberikan masyarakatkesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi secara efektif dalam kegiatanpembangunan. Metode-metode penelitian sosial yang menangkap kepentinganmasyarakat pun mulai dikembangkan terutama lewat pengkajian desa secaracepat (Rural Rapid Appraisal- RRA) yang menempati masyarakat sebagainarasumber bagi para peneliti.

Konsep penelitian partisipatif muncul sekitar awal 1980-an sebagai reaksiterhadap penelitian sosial yang cenderung tidak memperhatikan kepentinganmasyarakat sehingga menjadikan mereka sebagai obyek semata yang bisa diotak-atik seenaknya. Makin maraknya represi pada dekade 1960-an dan munculnyapengaruh Marxis ke dalam ilmu-ilmu sosial di tahun 1970-an mendorongpengembangan metode penelitian yang berpihak kepada kaum yangterpinggirkan. Penelitian partisipatif adalah salah satu terobosan untukmengangkat keberpihakan tersebut. Atau dengan kata lain ilmu-ilmu sosialmengalami proses humanisasi.

Pendekatan penelitian ini tidak lepas dari pengaruh kuat Paulo Freire. Beliaumengusulkan konsep conscientização (konsientisasi atau penyadaran) yaituproses yang dilalui sebuah kelompok (kelas) dalam menyadari penindasanbudaya mereka, mentalitas terjajah mereka yang menciptakan budaya bisu (cul-ture of silence) yang mengungkung mereka. Dalam proses tersebut mereka

9


menemukan bahwa mereka memiliki budaya populer sendiri, identitas sendiridan sebuah peran dalam masyarakat. Mereka adalah subyek yangberkepentingan untuk menciptakan masa depan baru yang demokratissebagaimana dilakukan kelompok-kelompok dominan. Kesadaran kritisdemikian membuat mereka lebih mengerti tentang realitas dunia, yang kemudianmendorong mereka untuk mengambil tindakan untuk mengubah dunia dengancara memberi makna-makna baru dalam hubungan sosial yang tidak adil menujumasyarakat demokratis.

Metode yang diajukan Freire adalah pendidikan hadap-masalah (problem-pos-ing education) yang mendorong ‘guru’ dan ‘murid’ untuk melakukan dialog dalammenganalisis realitas sosial para ‘murid,’ sehingga terjadi proses yang setaradi antara keduanya. Konsekuensinya adalah baik guru dan murid adalah subyekberpengetahuan yang saling belajar. Jadi guru adalah juga murid, dan sebaliknyamurid juga menjadi guru. Agar keadaan ini bisa dicapai baik guru dan muridharus bisa menempatkan diri pada dua sistem nilai atau dua sistem budaya,karena pengetahuan dari masing-masing pihak sangat mungkin berakar sistemnilai atau budaya yang berbeda.

Ide penting Freire inimasuk ke dalam metodepenelitian partisipatifyang juga menjadikanmasyarakat sebagaisubyek yang mampumembuat pengetahuan(knowing subject) tentangdiri mereka sendiri.Implikasi dari pendeka-tan itu adalah pemakaianmetode dialog dalampenelitian dan adanyakontrol masyarakat ataspenelitian tersebut untuk mengubah keadaan yang menekan kehidupan mereka.Implikasi lain adalah ilmuwan (sosial) kehilangan otoritas satu-satunyakelompok pembuat ‘kebenaran’ tentang keadaan masyarakat. Pendekatan inipun akhirnya masuk ke dalam lingkaran studi pembangunan dengandiperkenalkannya PRA.

Gerakan PP berkembang sangat pesat sejak awal 1990-an dan menyebar keberbagai pelosok dunia. Gerakan ini menantang negara yang mengklaimkedaulatan atas ruang dan sumber daya alam di dalamnya melalui peta modern.

10


Upaya ini menjadi sangat mungkin karena karena teknologi pemetaan modern,terutama global positioning system (GPS) dan sistem informasi geografis (SIG),menjadi makin murah dan makin mudah digunakan. Akibatnya seseorangdengan pemahaman dasar tentang kartografi bisa membuat peta modern standar,tidak perlu lagi keahlian tinggi. Jadi teknologi pemetaan ini bisa berubah menjaditeknologi perlawanan (technologies of resistance) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah untuk merekonstruksi teknologi-teknologi tersebut. Dengandemikian kesan sakral dari teknologi pemetaan terbongkar. Walaupun paraahli perpetaan (kartografi) menyatakan bahwa mereka yang mampu membuatpeta bukan berarti mereka adalah kartograf, dan juga tidak berarti peta yangdibuat para aktivis dan masyarakat lokal tidak mempunyai kekuatan.Masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih baik ketika berhadapan denganpihak luar (khususnya Negara dan pengusaha). Peta-peta yang dihasilkan punkemudian menjadi ‘senjata’ perlawanan yang baru. Di Nicaragua (AmerikaTengah) bahkan ada ungkapan GPSistas2a karena masyarakat adat tidak lagimempertahankan tanahnya dengan senjata api, tetapi dengan GPS yang bisadigenggam. Jadi PP adalah sebuah bentuk gerakan sosial dan sebuah strategiuntuk melawan hegemoni atas ruang. Karenanya beberapa negara seperti Ma-laysia dan Filipina berusaha menghambat produksi peta oleh masyarakatdengan mengharuskan para pembuat peta untuk mendapatkan lisensi agarpetanya bisa dipakai dalam urusan Negara.

Gerakan ini sangat dipengaruhi oleh konsep penelitian partisipatif yang munculsekitar awal 1980-an sebagai reaksi terhadap pendekatan positivistik dalamilmu-ilmu sosial. Pendekatan tersebut cenderung tidak memperhatikankepentingan masyarakat dan bahkan menjadikan mereka sebagai obyek sematayang bisa diotak-atik seenaknya. Makin maraknya represi pada dekade 1960-an dan masuknya masalah keadilan sosial ke dalam ilmu-ilmu sosial di tahun1970-an mendorong pengem-bangan metode penelitian yang berpihak kepadakaum yang terpinggir-kan. Penelitian partisipatif adalah salah satu terobosanuntuk mengang-kat keberpihakan tersebut. Ide penting dalam metode ini adalahmenja-dikan masyarakat sebagai subyek yang mampu membuat pengetahuan(knowing subject) tentang diri mereka sendiri, suatu teori yang diusung PauloFreire. Implikasi dari pendekatan itu adalah pemakaian metode dialog dalampenelitian dan adanya kontrol masyarakat atas penelitian tersebut untukmengubah keadaan yang menekan kehidupan mereka. Implikasi lain adalahpeneliti kehilangan otoritas sebagai satu-satunya kelompok pembuat‘kebenaran’ tentang keadaan masyarakat.

Dengan demikian, PP bisa dipahami sebagai proses pembuatan peta modernmelalui proses dialog di antara masyarakat lokal dan ‘peneliti’ untuk bisamengubah keadaan masyarakat tersebut. Dengan bantuan ‘peneliti’ yang

11


umumnya adalah aktivis organisasi non-pemerintah (Ornop), masyarakatdiharapkan menjadi pembuat peta dan sekaligus pembuat peta karena pemetaanjenis ini adalah tentang, oleh dan untuk masyarakat. Secara khusus para‘peneliti’ ini menerjemahkan peta mental (pengetahuan spasial atas suatuwilayah) masyarakat lokal ke dalam peta dengan standar kartografis. Selainitu, PP juga menjadi alat pengorganisasian masyarakat. Berdasarkan ciri-ciridi atas, dengan meminjam ide Nancy Peluso (seorang sosiolog yang banyakmeneliti tentang masyarakat hutan di Indonesia), PP didefinisikan sebagaigerakan sosial yang menggunakan strategi pemetaan (ilmiah) untukmengembalikan keberadaan masyarakat pada peta geografis dalam menyatakanklaim teritorial yang permanen dan spesifik atas sumber daya alam.

Berdasarkan definisi kerja ini banyak nama lain dari pemetaan partisipatifkarena gerakan dan metode ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia.Dalam sebuah artikel antropologi para pengarang menyebutkan variasi namatersebut: subsistence mapping, subsistence use area mapping, resource usemapping, participatory mapping, participatory land use mapping, participatoryresource mapping, community mapping, community-based mapping,ethnocartography, counter-mapping,self-demarcation, ancestral domaindelimitation.2b

SEJARAH GERAKAN PP DI INDONESIA DAN PERLUNYA EVALUASI

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang mulai marak pada awal tahun1980-an awalnya menekankan pada persoalan perlindungan ekosistem yangmakin rusak akibat pembangunan ekonomi yang eksploitatif. Gerakan inikemudian mencari alternatif-alternatif pembangunan dan pengelolaanlingkungan yang lebih ramah lingkungan. Bersamaan dengan itu pandanganbahwa masalah lingkungan adalah masalah politik dan HAM mulai masuk kedalam wacana gerakan ini di awal tahun 1990-an. Contoh-contoh pengelolaanlingkungan yang lestari di tingkat lokal, khususnya oleh masyarakat adat,mendorong para aktivis lingkungan untuk mempromosikan masyarakat adat.Wacana-wacana tersebut kemudian mengerucut menjadi wacana pengelolaansumber daya alam berbasis masyarakat (PSDABM sebagai terjemahan dari com-munity-based natural resource management – CBNRM).

Wacana baru tersebut kemudian menjadi arus utama berbagai program-programyang dikembangkan lembaga-lembaga donor, Ornop, akademisi, dan lain-lain,baik di tingkat nasional maupun internasional pada dekade 1990-an. Bahkansampai saat ini pun wacana tersebut tetap menjadi arus utama dalam kegiatan-kegiatan programatik Ornop, lembaga penelitian, maupun program-program

12


yang dirancang pemerintah. Di Indonesia wacana ini mempengaruhi wacanabaru seperti Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) – yang ide awalnya digagas olehbeberapa LSM – sebagai padanan dari community based forest management,meskipun dalam perkembangannya menjadi sangat khas Indonesia.

Pada periode yang sama gerakan masyarakat adat yang terutama diusung paraaktivis lingkungan hidup juga mengalami evolusi. Dari semula sebagaiperlawanan terhadap pembangunan skala besar yang merusak lingkungan,gerakan ini juga memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat adat yangdilindas Negara demi pembangunan. Belakangan gerakan ini juga masuk ranahpolitik identitas yang makin menguat di negara ini sejak reformasi, terutamadengan adanya gelombang desentralisasi pada akhir 1990an. Bersamaandengan itu gerakan petani pun yang lama terpendam akibat represi rejim OrdeBaru muncul kembali. Revitalisai gerakan yang diberangus pada pertengahan1960an ini kembali memunculkan hak-hak petani dan isu reforma agraria, suatuisu yang sudah mulai dibangun kembali oleh para mantan aktivis mahasiswapendamping para petani. Tindakan-tindakan reklaiming tanah pertanian (tanah-tanah perkebunan dan kehutanan) pun marak di mana-mana dan upayaperencanaan wilayah reklaiming mulai dilakukan. Dalam kedua gerakan sosialyang berbasis kampung ini berakar pada masalah keadilan sosial. Kemudiankarena ada kebutuhan pembuktian klaim atas wilayah dan bagaimana kegiatan-kegiatan di wilayah tersebut direncanakan gerakan pemetaan partisipatif punmulai berperan.

PP tumbuh dan berkembang luas, secara langsung maupun tidak langsung, dalamkedua konteks ini terutama dalam bungkus PSDABM. Pada awalnya metode-metode pemetaan yang melibatkan masyarakat dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang menggeluti isu-isu konservasi. Mula-mula penggunaan metodeini hanya untuk kelengkapan proses pengumpulan data keruangan yang lebihberperspektif masyarakat. Selain itu, metode ini juga dimanfaatkan untukmencitrakan bahwa program yang dilakukan oleh suatu lembaga telahberlangsung secara partisipatoris. WWF Indonesia Program memakai metodeini pertama kali dalam pemetaan kampung Long Uli yang berada di pinggirkawasan konservasi yang sekarang menjadi Taman Nasional Kayan Mentarang(Kalimantan Timur). Sejak itu metode PP kemudian berkembang, baik metodologiteknisnya maupun metodologi sosialnya. Pengguna metode ini kemudianberkembang luas, bahkan berbagai organisasi yang terlibat dalam advokasitanah pun mengembangkan metode ini untuk memperkuat program-programadvokasi yang dilaku-kannya. Meskipun variasi penggunaan metode ini telahberkembang luas, tetapi yang tetap mirip adalah bahwa metode ini selalu denganpenekanan kuat pada isu-isu pengelolaan sumberdaya alam berbasismasyarakat.3

13


Sampai pada tahun 1995 para pelaku pemetaan yang melibatkan masya-rakatini praktis masih berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing mencobamengembangkan metode yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.Taraf pengembangan metodenya pun masih dalam rangka uji coba dan terusberubah. Kemudian pada bulan Oktober 1995, PAFID – sebuah LSM yangberkedudukan di Filipina – menyelenggarakan sebuah lokakarya dengan temaperkembangan community mapping di berbagai belahan dunia. Peserta-pesertayang datang dalam acara tersebut berasal dari berbagai negara yaitu Indone-sia, Panama, Kanada, Amerika Serikat, Malaysia, dan Filipina sebagai tuanrumah. Lokakarya ini memberikan inspirasi yang kuat bagi para peserta dariIndonesia untuk mengembangkan community mapping lebih jauh. Di AmerikaLatin dan Kanada, community mapping telah berkembang cukup lama, danproses-proses community mapping telah diakui negara sebagai bagian prosesmenuju pengakuan tenurial wilayah masyarakat adat. Filipina telah memilikiperundangan yang jelas tentang prosedur menggunakan peta-peta hasil com-munity mapping untuk pengakuan wilayah masyarakat adat. Sangatlah jelasbahwa community mapping di Indonesia pada waktu itu ketinggalandibandingkan pengalaman negara lain.

Setelah lokakarya ini para peserta dari Indonesia sempat berkumpul bersamadan secara singkat bertukar pikiran tentang perkembangan community map-ping di Indonesia. Kemudian mereka sepakat untuk melaksanakan lokakaryatentang community mapping pada bulan Mei 1996 dengan mengundang berbagailembaga yang mulai mengembang-kan kegiatan tersebut di Indonesia. Hasilpenting dari lokakarya yang diselenggarakan di Gadog-Bogor ini adalahpembentukan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Sejak itu mulailahgerakan pemetaan partisipatif secara formal dan masif. Sampai sekarang telahcukup panjang perkembangan community mapping di Indonesia baik metodologi,paradigma, perluasan, maupun organisasi.

Pada awalnya, kegiatan pemetaan yang melibatkan masyarakat tarafnya baruuji coba, sehingga terdapat banyak ragam cara dan paradigma yangmenyertainya. Ada lembaga yang menggunakan metode ini hanya untukmelengkapi informasi spasial dari suatu wilayah yang dikumpulkan lembaganya– bisa merupakan bagian dari suatu riset atau merupakan kegiatan tersendiri –sehingga informasi spasial yang diinginkan mencitrakan pendapat masyarakat.Karena pengumpulan informasi spasial atas suatu topik tertentu menjadi tujuanutamanya maka proses-proses partisipasi menjadi lebih dikesampingkan.Proses-proses ekstraksi informasi spasial dari masyarakat dilakukan sesuaidengan topik informasi spasial yang diinginkan, sesuai dengan rencana kerjadan metode yang disiapkan lembaga itu. Dengan metode ini sangatlah jelas

14


bahwa lembaga penyelenggaralah yang akan mendapatkan man-faat dariinformasi spasial yang dikumpulkan; adapun masyarakat hanya dimintaiketerangan atau bisa menjadi tukang angkut barang dalam proses di lapangan.

Pada pertengahan 1990-an – ketika isu tentang pemetaan yang melibat-kanmasyarakat mulai berkembang – beberapa lembaga besar mencoba mengadopsimetode ini dalam “proyek-proyeknya”. Ciri-ciri proyek-proyek ini biasanyabekerja pada suatu wilayah yang luas, bertujuan mengkombinasikan antaraisu konservasi dan partisipasi masyarakat, serta cukup ambisius untukmencapai kondisi pengelolaan sumberdaya alam yang ideal untuk suatukawasan. Pada prakteknya proyek-proyek model ini tidak berhasil menjadikanmasyarakat sebagai subyek kegiatan atau gagal “mengajak” masyarakatberpartisipasi penuh dalam proyek-proyek ini. Pada akhirnya – hampir samadengan metode di atas – masyarakat hanya menjadi tukang angkut saja, atausetengah hati terlibat dalam proyek-proyek ini. Beberapa kemungkinan penyebabkekurang berhasilan proyek-proyek ini: perencanaan proyek dilakukan tanpamelibatkan masyarakat, bukan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat,memiliki jadwal yang terlalu ketat, memiliki prosedur proyek yang “asing” bagimasyarakat.

Mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam suatu kegiatan tidaklahmudah. Suatu kampung – sekecil apapun kampung itu – memiliki pemangku-pemangku kepentingan yang rumit. Partisipasi penuh akan timbul kalau kegiatanitu benar-benar merupakan kepentingan kampung itu. Kalau disampaikan dengan“benar” tentang kegunaan PP untuk suatu kampung, maka sebenarnya tidaklahterlalu sulit menjadikan PP benar-benar menjadi agenda kampung itu. Prosespenerimaan ide atau perkembangan wacana di kampung tentang PP yangseringkali memerlukan waktu lama. Apabila PP telah menjadi agenda kampungatau apabila masyarakat telah berpartisipasi penuh dalam PP, maka proseskegiatan pemetaan akan menjadi mudah dan optimal hasilnya. Kesabaranproses seringkali gagal dipenuhi oleh proyek yang telah dirancang denganpembagian waktu yang ketat; seringkali pelaksana di lapangan menjadimengesampingkan partisipasi.

JKPP mencoba menempatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalamkegiatan PP. Dalam kegiatan PP, masyarakat lah yang harus menjadipenyelenggara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu substansipemetaan, pengontrol hasil, dan pelaku utama kegiatan. Adapun pihak luar(fasilitator, LSM) hanya akan membantu hal-hal teknis dalam pemetaan. KodeEtik JKPP dengan tegas menjelaskan bahwa masyarakatlah yang menjadipenentu/penyelenggara kegiatan PP di kampungnya. Karena itu kampung yangakan menyelenggarakan pemetaan harus menyepakati tentang prosespenyelenggaraan pemetaan, pembiayaan, menentukan orang-orang yang terlibat,

15


dan sebagainya. Sangatlah jelas bahwa PP merupakan kegiatan yang luar biasadan menyibukkan orang-orang di kampung. JKPP dengan teguh menggunakandefinisi “pemetaan partisipatif” untuk kegiatan pemetaan yang melibatkanmasyarakat; tentunya dengan standar partisipasi seperti apa yang tersurat dalamKode Etik JKPP yang diformulasikan dalam Forum Anggota (setingkat kongres)JKPP pada tahun 1999.

Akan tetapi dalam perjalanan JKPP, tidak semua anggota JKPP berhasilmenjalankan sepenuhnya Kode Etik JKPP dalam menyelenggarakan PP. Harusdiakui bahwa ada anggota JKPP yang “kurang sabar” dalam mendukung prosesPP, terjebak dengan jadwal proyek atau memang kurang intensif dalam bekerjadi suatu tempat. Partisipasi penuh masyarakat sangat penting dalam PP, karenapada masa-masa selanjutnya masyarakat sendiri lah yang akan memanfaatkanpeta yang telah dihasilkan.

Pada awal 90-an, ketika metode pemetaan dengan pelibatan masyarakat mulaiberkembang, hanya beberapa lembaga di Indonesia yang mulai mencoba metodeini. Itupun didominasi oleh lembaga-lembaga yang menekuni isu konservasisumberdaya alam. Karena tarafnya baru uji coba, variasi metode dan tujuanpenggunaan pemetaan yang melibatkan masyarakat juga sangat luas; daridominasi tujuan oleh lembaga yang menginisiasinya sampai pada lembaga-lembaga yang benar-benar menyerahkannya kepada masyarakat tentang tujuandan manfaat PP. Pada tahun 1996, setelah JKPP berdiri, upaya-upaya perluasanide-ide tentang PP mulai dilakukan dengan serius. Telah cukup banyak kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dalam PP telah dilakukan; magang, regionaltraining, training of trainers (TOT), kunjungan silang, dsb. Pada awal 1990-anhanya beberapa lembaga saja yang mengembangkan metode pemetaan denganmelibatkan masyarakat. Saat ini hampir di seluruh provinsi di Indonesiaterdapat lembaga-lembaga yang mengem-bangkan PP dan tersedia fasilitator-fasilitator PP. Kegiatan-kegiatan PP diselenggarakan oleh beragam masyarakat,baik yang memiliki wilayah hidup berbasis daratan maupun yang berwilayahhidup dengan basis laut. Berbagai permintaan PP dari komunitas-komunitasbelum keselu-ruhan bisa terlayani.

Materi peningkatan kapasitas bukan hanya teknik-teknik PP di lapangan, tetapijuga meliputi GIS, penggunaan peta untuk perencanaan, pengkayaan pemahamanaliran ideologi yang berpengaruh, dsb. Refleksi-refleksi penggunaan metodeyang telah digunakan juga dilakukan. Meskipun berbagai proses training PPtelah diselenggarakan, tetapi jumlah fasilitator PP yang masih aktif sampaisekarang sangatlah terbatas. Substansi berbagai kegiatan peningkatankapasitas pun masih perlu banyak perbaikan.

16


Saat ini metode ini sangat cepat perkembangan penggunaannya. Berdasarkandata yang dikumpulkan JKPP (2009), telah 510 komunitas atau kampong ataudesa menyelenggarakan PP dengan luas areal lebih dari 2,5 juta hektar. AnggotaJKPP berjumlah 63 lembaga dan 35 anggota perorangan. Meskipun yang sangatdominan menggunakan metode ini adalah LSM dan masyarakat, pemerintahpun telah mulai mengadopsi metode pemetaan dengan melibatkan masyarakatdalam mengimple-mentasikan program-programnya. Program HutanKemasyarakatan (HKM) Departemen Kehutanan mensyaratkan perencanaanpartisipatif (yang menyertakan juga peta partisipatif) sebagai salah satu keleng-kapan yang harus disediakan kelompok masyarakat yang ingin mengelola hutan.Departemen Kehutanan telah mencoba tata batas partisipatif dengan metodeini di Sumba (NTT). Pemda Kutai Barat dan Pemda Jayapura – bekerja samadengan LSM dan akademisi – mencoba menginventarisir wilayahnya denganmenggunakan metode ini.

Perhatian lembaga-lembaga donor akan pengelolaan sumber daya alamberbasis masyarakat pada masa berdirinya JKPP memungkinkan dukungan danayang besar bagi gerakan ini. Dua tahun kemudian, Soeharto mundur darikekuasaan otoriternya yang dipegang selama 32 tahun. Kejadian ini membukapeluang yang besar dalam meredefinisi hubungan negara dan rakyat danmembuka ruang politik yang sangat besar bagi gerakan sosial. JKPP menikmatisituasi ini sehingga memungkinkan gerakannya makin membesar. Perbesarannyadiikuti dengan semakin memperkuat strategi gerakannya yang salah satunyaadalah turut terlibat dalam pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN). Hal ini sejalan dengan langkah awal pembentukkan JKPP, dimanadimulai dengan banyak melakukan pemetaan di wilayah-wilayah dimanakomunitas adat hidup. Dengan mendorong terbentuk-nya AMAN, maka gerakanyang sedang didorong JKPP dengan PP memungkinkan untuk semakinmemperjelas strategi gerakan PP didalam khususnya di komunitas adat. Terkaitdengan kelembagaan yang kuat didalam komunitas adat yang dibangun olehAMAN, maka bagi JKPP akan semakin mempertegas wilayah-wilayah kerja JKPP.

Di lain pihak, perubahan politik tersebut menyebabkan perubahan prioritaslembaga donor untuk menyokong isu reformasi politik dan ekonomi, terutamamelalui topik desentralisasi dan tata pengurusan yang baik (good governance).Perubahan politik pendanaan ini berdam-pak signifikan terhadap gerakan PPsehingga mulai melesu dan seperti kekurangan darah. Repotnya JKPP terlambat,atau bahkan tidak siap, untuk mengantisipasi perubahan ini, karena masihberkutat persoalan teknis pemetaan. Sampai saat ini anggota-anggota JKPPcenderung masih menjadi “tukang ukur-ukur” dan belum sampai ‘bermain’politik dalam pengelolaan ruang dan belum memiliki konsep yang jelas setelah

17


pemetaan dilakukan. Padahal visinya untuk ‘menegakkan kedaulatan rakyatatas ruang’ sangatlah politis. Jadi terasa sekali kesenjangan antara cita-citadan kenyataan.

Sementara kesulitan hidup rakyat makin berat akibat kesalahan pengelolaannegara. Hal ini tercermin pada kebijakan keruangan pemerintah yang makincondong pada kepentingan pemodal besar. Sementara rakyat kebanyakan dipedesaan dan perkotaan makin terjepit karena mereka makin tidak mampumempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang berdampak pada tata kuasa,tata kelola dan tata konsumsi mereka. Kesalahan tersebut akhirnya menimbulkansederet bencana akibat kelalaian manusia. Banjir, tanah longsor, luapan lumpurpanas, kekeringan adalah bentuk-bentuk bencana yang muncul akibatpemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan,partisipasi dan keadilan. Selain itu tertutupnya komunikasi antar kelompok-kelompok identitas yang dikategorikan sebagai SARA menimbulkan konflik etnisdan agama seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Poso.Salah satu akar persoalan yang menimbulkan konflik-konflik tersebut adalahketidak-adilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menghadapi persoalan-persoalan tersebut JKPP bersama sejumlah aktivisgerakan PP dan organisasi rakyat perlu meredefinisi gerakannya denganmemperhatikan konteks-konteks politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada.Jaringan ini harus berubah dari sekedar ‘tukang ukur-ukur’ menjadi pendampingyang berkomitmen tinggi bagi masyarakat lokal dan kekuatan penekan yangdidengarkan bagi para pembuat kebijakan dan pemodal. Secara internal JKPPyang kemudian menjadi ‘rumah’ bersama untuk dijalankannya dandikembangkannya strategi-strategi gerakan PP sudah menyadari persoalan-persoalan ini dan berupaya untuk mengarusutamakan Pemetaan Partisipatifuntuk mencapai kedaulatan rakyat atas tata kuasa, tata kelola, tata produksidan tata konsumsi. Untuk itu JKPP mengumpulkan petikan pengalaman darikegiatan PP sampai saat ini dari berbagai daerah.

Buku ini adalah kumpulan tulisan dari berbagai pelaku pemetaan partisipatifdari Aceh sampai Papua yang diundang JKPP untuk menuliskan pengalamandan pengendapan mereka atas kerja-kerja yang mereka lakukan sebagai bagiandari gerakan PP dalam sebuah lokakarya penulisan (lokatulis) di Bogor. Parapeserta dipilih dengan memperhatikan keragaman ekosistem dan penggunaanwilayah tempat kerja lembaga asal, termasuk pesisir, pertanian, pegunungan,daerah aliran sungai, kawasan konservasi, konsesi hutan/tambang, sertamemperhatikan keterwakilan wilayah asal anggota JKPP

18


Berdasarkan kriteria tersebut Sekretariat JKPP mengundang para penulis bab-bab buku ini yang didampingi oleh seorang wakil masyarakat dari kampungyang menjadi studi kasus tulisan masing-masing. Para peserta yang hadir dalamlokatulis tersebut adalah wakil-wakil dari:

- Aceh yang mengalami konflik bersenjata dan merekonstruksi wilayahnyasesudah bencana tsunami

- Lampung yang masyarakat nelayannya harus berhadapan dengan kegiatanperikanan skala besar

- Kalimantan Barat yang memiliki gerakan masyarakat adat yang kuat di tengahmaraknya ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar

- Kalimantan Timur dan Flores (Nusa Tenggara Timur) dengan masalah hutanlindung di atas tanah adat

- Sulawesi Tengah yang masyarakat adatnya tinggal di dalam sebuah tamannasional

- Papua yang sedang berusaha merencanakan wilayah adatnya secaramultipihak

- Jawa Timur dengan konsentrasinya pada gerakan petani yang sedangmemperjuangkan tanah garapan

- Banten yang berjuang mendapatkan lahan dari kawasan hutan yang diklaimPerum Perhutani (BUMN yang memonopoli pengelolaan hutan di Jawa)

Sebelum datang ke acara lokatulis para peserta diminta untuk menjawabsejumlah pertanyaan. Mereka juga diharapkan untuk melakukan diskusi denganmasyarakat dan pejabat pemerintah untuk memenuhi harapan yang dijawabkandidalam acara lokatulis yang termasuk didalamnya adalah agenda evaluasi.Dalam mengumpulkan informasi dalam evaluasi ini metode yang dipakaiberusaha untuk mendapatkan keterwakilan semua kepentingan yang terkaitdalam gerakan dan memakai perspektif jender dalam semua komponen evaluasi.Tidak semua peserta melakukan hal ini, namun pertanyaan-pertanyaan dasaryang ada dalam panduan tersebut kembali dibahas dalam diskusi pendahuluandan penutup lokatulis. Ringkasan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebutdan hasil kedua diskusi tersebut ditulis dalam bab tersendiri.

Buku ini diharapkan dapat menyumbang pengembangan pemikiran dasar danpendekatan PP dan menjabarkan peluang-peluang baru bagi JKPP agar dapatlebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat lokal dalam konteks saat inidan memberikan dampak nyata dalam perubahan kebijakan penataan danpengelolaan ruang.

19


RINGKASAN TULISAN

Untuk menghantarkan para pembaca atas bab-bab berikutnya, kami (parapenyunting) merasa perlu untuk menyampaikan ringkasan tulisan-tulisantersebut sebagai gambaran atas apa yang akan pembaca temui. Secara umumbab-bab tersebut dibagi menjadi empat bagian yaitu PP dalam gerakanmasyarakat adat, PP dalam gerakan petani, PP dalam pengelolaan sumber dayaalam, dan dampak PP.

Konflik keruangan sering terjadi antara komunitas adat dengan pihak lain,sebagaimana yang dialami oleh masyarakat adat Nian Uwe Wari Tana Kera PuHikong Boru Kedang di Flores yang berkonflik dengan pemerintah. Perbedaanfilosofi dan tujuan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan dasarkonflik tersebut. Pemerintah secara sepihak menetapkan sebagian besar wilayahmasyarakat adat tersebut sebagai hutan lindung, sehingga kelompok ini menjadikorban dalam konflik keruangan ini. PP dipilih sebagai strategi untukmenyediakan media advokasi penyelesaian konflik keruangan yang merekahadapi. Peta partisipatif yang telah dibuat masyarakat cukup efektif untukmenjelaskan pola-pola penataan dan pengelolaan ruang berdasarkan kearifanlokal masyarakat, sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap pola penataandan pengelolaan ruang yang dilakukan oleh pemerintah yang cenderungmerugikan masyarakat. Samuel Sau Sabu menuturkan bahwa di berbagai forumdialog, pemerin-tah daerah sudah memberi pengakuan, meskipun belum tertulisatas hak-hak komunitas tersebut dalam menata dan mengelola wilayah adatnya.Tetapi perjuangan ini masih panjang karena komunitas tersebut meminta adanyaaturan tertulis yang menjamin pengembalian seluruh wilayah adat komunitasini. Walaupun demikian – menurut Samuel – PP telah memberikan kekuatanbaru bagi komunitas adat Nian Uwe Wari Tana Kera Pu Hikong Boru Kedanguntuk tetap menjaga solidaritas dan menemukan diri mereka sebagai satukesatuan berdasarkan hubungan genealogis. Selain itu mereka menemukankekuatan baru dan memiliki dasar keutuhan sebagai satu wilayah, satu sejarah,satu nasib dan maju untuk melawan ketidakadilan yang memiskinkan,memenjarakan dan mendiskriminasikan mereka.

Pengalaman yang dituliskan oleh Ahmad SJA dan Jidan menggambarkanbagaimana PP telah meneguhkan kembali masyarakat Kampung Muluy untukmengelola hutan adat mereka dan secara bersamaan menolak keberadaankawasan hutan lindung di tanah mereka. Bagi masyarakat kampung tersebut PPadalah sebuah metode, sebuah cara dan sebuah alat bagi mereka untuk dapatmengidentifikasi dengan baik persoalan yang ada dan persoalan yang mungkinmuncul di kemudian hari yang pada akhirnya menunjuk-kan kekuatan PP.Masyarakat Kampung Muluy memakai seluruh dokumentasi dan inventarisasi

20


tentang seluruh keyakinan, pikiran dan potensi sumberdaya alam Hutan AdatGunung Lumut sebagai alat tawar tertinggi dengan pihak manapun yang akanmemanfaatkan hutan adat mereka. Selain itu kekuatan adat dan kearifan lokalyang dipetakan kemudian semakin menguatkan posisi tawar masyarakat adatKampung Muluy untuk selalu menjaga kawasan Hutan Adat Gunung Lumut.

Masyarakat Katu yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu memilikipengalaman yang sangat menarik karena peta yang mereka buat menjadi dasarpengakuan bagi keberadaan mereka di dalam kawa-san konservasi tersebut,seperti yang dituliskan oleh Azar dan Lahmudin Yoto. Kawasan konservasi yangmelingkupi wilayah adat Orang Katu berganti status dan nama beberapa kalisebelum akhirnya memakai nama yang sekarang ini. Seperti juga di tempat-tempat lain, keberadaan kawasan konservasi ditetapkan secara sepihak olehDepartemen Kehutanan dan menghapus hukum adat yang mengatur hak-hakatas tanah yang berlaku dalam masyarakat serta munculnya sederet larangandan kriminalisasi. Pemerintah berencana untuk memindahkan Orang Katukarena dianggap mengganggu keberadaan kawasan konservasi, namun orangKatu terus melawan upaya yang menegasikan hak mereka itu. Setelah melaluiperjuangan yang berliku dan belajar dari berbagai macam sumber dan tempat,pada tahun 1999 Kepala Taman Nasional Lore Lindu akhirnya mengakui wilayahadat mereka. Capaian ini sangatlah menarik, tetapi adakah jaminan bahwapengakuan tersebut dapat terus bertahan di tengah politik kehutanan yang sangatmerugikan hak-hak adat dalam hutan?

Berbeda dengan PP di tempat-tempat lain yang cenderung hanya satu kampungatau desa dan melibatkan masyarakat saja, PP di Papua beberapa tahun terakhirini mencakup wilayah yang luas dan melibatkan banyak pihak, terutama DinasKehutanan Papua. Noah Wamebu memaparkan pengalaman lembaganyamengorganisasi masyarakat adat Nambluong yang dalam perjalanannyamenggunakan PP multipihak untuk proses pemberdayaan dan pengakuan hak.Pengorganisasian yang dilakukan dimulai dengan membangun federasikampung-kampung adat dalam sebuah persekutuan. Kemudian dengan makinterbukanya peluang politik bagi gerakan masyarakat adat di Papua, yangdimungkinkan dengan status otonomi khusus bagi provinsi paling timur tersebut,percepatan pemetaan wilayah adat menjadi penting. Karena pemetaan wilayahbukan lagi untuk klaim adat semata, tetapi juga untuk perundingan pemanfaatantanah dan sumber daya alam di dalamnya dengan berbagai pihak, maka paraaktivis PP di sana mengadopsi metode pemetaan yang sudah banyak dipakai diAmerika Latin. Metode survei batas yang banyak dipakai dalam PP di provinsi-provinsi lain di Indonesia tidak lagi dipergunakan. PP di Papua lebihmenekankan pengumpulan informasi spasial yang menggabungkan kekuatanpeta sketsa dan citra satelit. Untuk wilayah adat di Papua yang sangat luasmetode ini memang tampaknya yang paling tepat untuk memetakan wilayah-

21


wilayah adat secara cepat guna mengantisipasi arus kuat investasi yangmengincar sumber daya alam yang belum dijamah di provinsi tersebut. Selainitu pemetaan juga bisa menjadi proses pengorganisasian masyarakat karenaterjadi proses penyadaran akan sejarah dan identitas.

Bayu Dedi Lukito dan Bambang Teguh Karyanto menggambarkan pengalaman PPdi Jember (Jawa Timur). Tulisan mereka adalah satu-satunya bab tentang PPyang dilaksanakan kelompok gerakan petani. Berbeda dengan bab lainnya babini mengurai sejarah penguasaan tanah yang panjang, seperti juga dalam kasus-kasus agraria lainnya di Jawa, karena catatan sejarah tertulis mudah diperoleh.Hal ini sangat mempermudah untuk menelusuri sejarah klaim tanah yangsekarang dikuasai oleh PTPN XII yang kemudian digugat oleh dua organisasitani lokal (OTL). Sebagai dampak konflik kedua OTL melakukan reklaiming atastanah yang disengketakan. Mereka kemudian memetakan lahan hasil reklaimingdi desa Nogosari dan desa Curahnongko sebagai upaya untuk meningkatkanposisi tawar OTL dalam penyelesaian sengketa agraria. Peta yang dihasilkanselanjutnya diman-faatkan kedua OTL untuk menata ulang pengelolaan lahanyang mereka kuasai dan untuk meningkatkan semangat para anggota OTL dalampenyelesaian sengketa agraria. Seperti juga di tempat-tempat lain, harapanpetani atas legitimasi peta sangatlah tinggi dalam penyelesaian sengketa agraria.Tetapi kenyataannya penyelesaian sengketa berjalan lambat yang mempunyaisehingga diperlukan ‘kesabaran revolusioner’ dalam perjuangan ini. Dalamkonteks ini, menurut kedua penulis, PP bisa menjadi salah satu media untukmenumbuhkan sikap tersebut. Dengan mengusung semangat membangunpenataan ruang yang berkeadilan, PP dapat menjadi panduan dalammenyelesaikan sengketa dan konflik keruangan di negeri ini. Sebuah harapanyang melambung memang, tetapi bukan sebuah hal yang tidak mungkin.

Kemampuan peta sebagai alat negosiasi mulai tampak dalam tulisan BagusPriatna berdasarkan pengalaman di Kampung Ciladu-Ciawi Provinsi Banten.Dengan menggunakan peta yang dihasilkan dalam proses PP, Perum Perhutanimenjadi lebih mudah memahami kondisi lapangan dan pentingnya arealpermukiman baru itu untuk masyarakat. Masyarakat Kampung Ciladu-Ciawitelah merasakan efektivitas hasil PP untuk memperkuat posisi mereka,khususnya ketika berdialog dan bernegosiasi tentang kebutuhan permukimanbaru. Tetapi di luar soal kebutuhan permukiman baru ternyata tidaklah mudahmengajak masyarakat untuk memanfaatkan peta yang mereka buat untuk hal-hal yang lain. Apakah memang kebutuhan peta itu hanya untuk mengurus konfliksaja? Apakah peta itu kemudian hanya disimpan dan menjadi kenang-kenangansaja ?

PP yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pulau Pahawang di Lampung adalahdalam upaya melaksanakan strategi untuk melindungi dan mengelola

22


sumberdaya alam pesisir laut. Rizani dan M. Syahril Karim menggambarkanbahwa sesungguhnya PP baik dalam prosesnya maupun dampak yangditimbulkan dalam masyarakat Desa Pulau Pahawang dapat memberikankontribusi dalam penyelesaian konflik wilayah tangkap dan merosotnyasumberdaya laut di pesisir di Desa Pulau Pahawang. Yang paling mendasarproses PP telah memberikan wacana baru bagi masyarakat di Desa PulauPahawang tentang bagaimana seharusnya melindungi wilayahnya agar tidakhabis karena kedatangan pihak luar yang juga ingin memanfaatkan sumberdaya yang ada di pesisir dan lautnya. Dengan tujuan untuk melindungi wilayahpesisir dan laut di Desa Pulau Pahawang, PP pun ikut berperan dalam membentukpola-pola relasi dalam masyarakat serta memberi jalan bagi upaya resolusikonflik melalui negosiasi dengan berbagai pihak dengan menggunakan petayang telah dihasilkan.

PP di Kalimantan Barat telah berlangsung sejak tahun 1994 dan saat ini telahmencapai lebih dari 1,5 juta ha tanah adat. Dengan demikian provinsi inimerupakan wilayah yang memiliki peta partisipatif yang paling luas di Indone-sia. Pemetaan ini hampir semuanya merupakan tanggapan terhadap konfliksumber daya alam dengan pihak luar. Namun dalam tulisan ini Lorensiusmengungkapkan fakta yang patut menjadi perhatian serius para penggiat PP.Berdasarkan pengamatannya di Kabupaten Landak, tiga kampung berdekatanyang telah dipetakan mengalami konflik batas terutama setelah nilai tanahmeningkat pesat akibat masuknya investasi besar yang mencari lahan baru.Masyarakat Kampung Sindur yang menginginkan wilayahnya dikembangkanmenjadi perkebunan kelapa sawit mengklaim tanah komunal yang dimilikibersama dua kampung tetangganya karena menurut peta tanah tersebut masukke dalam wilayah kampung mereka. Setelah ditelusuri diketahui bahwa dalamproses penentuan batas Kampung Sindur wakil-wakil dari kedua kampungtetangga tidak ikut serta. Persoalan yang menarik perhatian di sini adalahkeinginan kuat warga Kampung Sindur untuk mengubah lahan mereka menjadiperkebunan sawit karena mereka belum merasakan kemajuan. Padahal ekspansiperkebunan besar kelapa sawit merupakan salah satu hal yang ingin dicegahmelalui PP. Lorensius berpendapat bahwa proses persiapan sebelum pemetaantidak berjalan dengan baik, karena warga kampung tersebut tidak memakainilai-nilai dasar gerakan PP. Keadaan ini juga menyiratkan bahwa perubahankonsepsi batas yang mungkin dibawa oleh pemetaan menimbulkan keteganganantarkampung. Tulisan ini menyiratkan tantangan gerakan PP dalammengantisipasi perubahan nilai dalam masyarakat dan bahkan memahami nilai-nilai yang dibawa oleh teknologi pemetaan.

Tulisan Anam menyorot sesuatu yang jarang menjadi perhatian khalayak luas,yaitu tentang politik nama tempat dan politik identitas. Memakai pengalaman

23


pribadi sebagai warga Kampung Anekng (Kabupaten Landak, Kalimantan Barat),ia mengungkapkan bagaimana nama kampungnya berubah dari masa ke masa.Sejak berdiri kampungnya bernama Anekng, namun saat pengaruh pemerintahIndonesia masuk ke pedalaman nama tersebut berubah menjadi Andeng.Bersamaan dengan itu masyarakat Dayak merasa rendah diri bila memakainama Dayak, termasuk untuk menyebut kampungnya, karena berkonotasiketinggalan jaman. PP yang dilakukan di kampung tersebut membuat perubahanbesar karena kesadaran akan identitas kampung muncul lagi sehingga namaAnekng kembali dipakai. Selain itu lembaga ketimanggongan yang hilang padamasa penyeragaman desa kembali dihidupkan dengan memakai wilayah DesaAndeng sebagai basis teritori. Struktur adat baru ini adalah sebuah paradokssebenarnya, karena ingin melawan struktur sosial yang dibangun negara justrudengan basis teritorial yang ditentukan negara. Gejala ini mungkin bukanlahsesuatu yang aneh karena baik aktivis maupun komunitas sudah begituterpengaruh dengan keberadaan desa sebagai suatu unit sosial politik. Bahkandesa menjadi unit pemetaan yang dipakai, baik langsung maupun tidak, dalamgerakan PP. Terlepas dari paradoks ini, tulisan tersebut menunjukkan hubunganpenting antara gerakan PP dengan politik identitas. Atau dengan kata lain,Pemetaan Partisipatif sangat mengentalkan identitas suatu tempat.

Sulaiman Daud menyampaikan pengalamannya yang unik sebagai fasilitatorpemetaan. Seperti kita ketahui bersama, selama 30 tahun Aceh mengalami konflikbersenjata yang baru berakhir tahun 2005 setelah provinsi tersebut mengalamimusibah tsunami yang meluluhlantakkan wilayah pesisirnya. Bersamaan denganitu program rehabilitasi dan rekonstruksi besar-besaran dilakukan. Sulaimanmenceritakan dengan baik perbedaan pemetaan di dalam tiga masa: masa konflikbersenjata, masa paska tsunami dan masa damai. Di masa konflik pemetaandilakukan secara sembunyi-sembunyi karena suasana represif yangberlangsung, sehingga para fasilitator pemetaan ditantang untuk mencari taktik-taktik agar proses pemetaan bisa berlangsung. Sesudah tsunami pemetaan bisaberlangsung dengan terbuka karena menjadi kebutuhan penting dalam prosesrehabilitasi dan rekonstruksi. Pemetaan yang dilakukan pada masa ini lebihmenekankan penentuan batas tanah pribadi dan antar gampong (setingkat desa).Namun karena perseteruan antara GAM dan pemerintah RI belum selesai,pelaksanaan pemetaan masih penuh resiko termasuk penyanderaan fasilitatorpemetaan. Pada masa damai pemetaan berjalan jauh lebih baik, namunpersoalan batas antar gampong menjadi makin mencuat karena sulitnyamencari tanda-tanda batas yang dulu menjadi acuan bagi gampong-gampongyang bertetangga. Pengalaman di Aceh sangat menarik karena memberikangambaran tentang tantangan gerakan pemetaan dalam konteks sosial politikyang berubah-ubah.

24


Dalam bab terakhir dua dari kami, Hilma Safitri dan Albertus Hadi Pramono,mencoba menganalisis bab-bab dalam buku ini dan diskusi-diskusi yang terjadiselama lokatulis di Bogor sebagai bahan refleksi atas gerakan pemetaanpartisipatif yang telah ada selama 15 tahun. Analisis tersebut mencakup berbagaiaspek dari pemetaan partisipatif, mulai dari tujuan, filsafat gerakan, metodologipemetaan, penggunaan peta sampai pada dampak peta. Di akhir bab tulisantersebut memberikan gambaran tentang tantangan-tantangan gerakan pemetaanpartisipatif di masa depan.

Dengan segala macam informasi yang sudah kami sampaikan, mudah-mudahanpembaca memiliki gambaran yang cukup tentang gerakan PP di Indonesiasebelum masuk ke dalam bab-bab selanjutnya. Tanpa berpanjang-panjang lagikami ucapkan selamat membaca dan belajar dari pengalaman-pengalaman PPyang kami himpun ini.

25

pendahuluan - negripapua · salah satu bentuk demokratisasi teknologi pemetaan yang biasanya...

Documents