2 undang-undang no 3 tahun 13,67

7/25/2019 2 Undang-undang No 3 tahun 13,67

1/31

KETERBUKAANINFORMASI PUBLIK

UU RI NOMOR 14 TAHUN2008


2/31

INFORMASI

PUBLIK

Badan Publik

informasi yang

dihasilkan,

disimpan, dikelola,dikirim, dan/atau

diterima :

berkaitan dengan :

o penyelenggara dan penyelenggaraannegara dan/atau

o penyelenggara dan penyelenggaraan

badan publik lainnya

o Kepentingan Publik

PENGERTIAN

BADAN

PUBLIK

o Lembaga :

eksekutif,

legislatif,

yudikatif,

o

badanlain

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara

o sebagian atau seluruh dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan/atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, atau

o organisasi non-p!rin"a# sepanjangsebagian atau seluruh dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atauluar negeri


3/31

KOMISI

INFORMASI

lembaga mandiri yang berfungsi :o menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya

o menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik

o menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi

dan/atau ajudikasi non-litigasi

SENGKETA

INFORMASI

PUBLIK

S

E

N

G

KE

T

A

BADAN

PUBLIK

PENGGUNAINFORMASI

PUBLIK

VS

berkaitan dengan hak

memperoleh dan

menggunakan informasi

berdasarkan perundang-

undangan.

MEDIASI

penyelesaian sengketa

informasi publik

antara para pihak

bantuan

mediator

KOMISI

INFORMASI

AJUDIKASI proses penyelesaiansengketa informasi

publik

antara para pihak

yang diputus

KOMISI

INFORMASI


4/31

PejabatPengelolaInformasidan

Dokumentasi

pejabat yang bertanggung jaabdi bidangpenyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan,dan/atau pelayanan informasi dibadan publik!


5/31

ASASKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. etiap !nformasi Publik bersifat terbukadan dapat diakses oleh setiap Pengguna

!nformasi Publik

". !nformasi Publik yang dike#ualikan bersifat ketat dan terbatas.

$. etiap !nformasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon !nformasi Publik

dengan :

a. Ceat dan teat !aktu, dimana pemenuhan atas permintaan informasi

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini dan peraturan

pelaksanaannya

b" B#a$a r#n%an, adalah biaya yang dikenakan se#ara proporsional berdasarkan

dan standar biaya pada umumnya

&" Cara seder'ana, adalah !nformasi yang diminta dapat diakses se#ara mudah

dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

d. In()r*as# Pub+#k $an% d#ke&ua+#kan bers#(at ra'as#asesuai dengan Undang-

Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentangkonsekuensi yang timbul, yaitu konsekuensi yang membahayakan kepentingan

yang dilindungi berdasarkan undang-undang ini, apabila suatu informasi

diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama

bah%a menutup !nformasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih

besar daripada membukanya atau sebaliknya.


6/31

1. &enjamin hak %arga negara untuk mengetahui :

o

ren#ana pembuatan kebijakan publik,o program kebijakan publik, dan

o proses pengambilan keputusan publik, serta

o alasan pengambilan suatu keputusan publik'

". &endorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik'

$. &eningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

pengelolaan badan publik yang baik'

(. &e%ujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transaran, e(ekt#(

dan e(#s#en, akuntabe+ serta daat d#ertan%%un%-a!abkan'

TUJUANKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

). &engetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak'

*. &engembangkan ilmu pengetahuan dan men#erdaskan kehidupan bangsa'

dan/atau

+. &eningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publikuntuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


7/31

PEMO.ON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

HAK PEMOHON KE$A%IBANPEN&&UNA

1. &emperoleh !nformasi Publik sesuai ketentuanUndang-Undang ini, yakni :a. &elihat dan mengetahui !nformasi Publik'

b. &enghadiri pertemuan publik yang terbuka untukumum untuk memperoleh !nformasi Publik'

#. &endapatkan salinan !nformasi Publik melaluipermohonan sesuai dengan Undang-Undang ini'dan/atau

d. &enyebarluaskan !nformasi Publik sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.". &engajukan permintaan !nformasi Publik disertai

alasan permintaan tersebut.$. &engajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam

memperoleh !nformasi Publik mendapat hambatanatau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

1. &enggunakan !nformasiPublik sesuai denganketentuan peraturan

perundangundangan.". &en#antumkan sumber dari

mana ia memperoleh!nformasi Publik, baik yangdigunakan untukkepentingan sendiri maupununtuk keperluan publikasi

sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

.AK DAN KE/AJIBANKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


8/31

BADAN PUBLIK

HAK KE$A%IBAN

"! #enolak memberikaninformasi yang

dike$ualikan sesuaidengan ketentuanperaturan perundang%undangan!

&! #enolak memberikanInformasi Publik

apabila tidak sesuaidengan ketentuanperaturan perundang%undangan!

"! #enyediakan, memberikan dan/ataumenerbitkan Informasi Publik yang berada

di baah keenangannya kepadaPemohon Informasi Publik, selaininformasi yang dike$ualikan sesuaidengan ketentuan!

&! #enyediakan Informasi Publik yang

akurat, benar, dan tidak menyesatkandengan membangun danmengembangkan sistem informasi dandokumentasi untuk mengelola InformasiPublik se$ara baik dan e'sien sehinggadapat diakses dengan mudah!

(! #embuat pertimbangan se$ara tertulissetiap kebijakan yang diambil untukmemenuhi hak setiap orang atasInformasi Publik, antara lain memuatpertimbangan politik, ekonomi, sosial,budaya, dan/atau pertahanan dan

keamanan negara!)! Dalam ran ka memenuhi kea ibann a


9/31

Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh BadanPublik :

"! Informasi yang dapat membahayakan negara, adalah bahaya terhadapkedaulatan negara, keutuhan ilayah Negara kesatuan *epublikIndonesia dan keselamatan bangsa dari an$aman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara!

&! Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha daripersaingan +saha tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usahadalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang danatau jasa yang dilakukan dengan $ara tidak jujur, melaan hukum atau

menghambat persaingan usaha!

(! Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi,

)! Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, adalah rahasia yangmenyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugasnegara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang%

undangan!

! Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan,yaitu Badan Publik se$ara nyata belum menguasai dan ataumendokumentasikan Informasi Publik dimaksud!


10/31

JENIS0JENIS INFORMASI

1" In()r*as# $an% !a-#b d#sed#akan dan d#u*u*kan se&ara berka+a

2" In()r*as# $an% !a-#b d#u*u*kan se&ara serta *erta"

3" In()r*as# $an% !a-#b tersed#a set#a saat

4" In()r*as# $an% d#ke&ua+#kan

5" In()r*as# $an% d#er)+e' berdasarkan er*#ntaan


11/31

disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik dengan #ara yang mudah

dijangkau dan bahasa yang mudah dipahami se#ara rutin, teratur dalam

jangka %aktu tertentu paling singkat * bln sekali yang meliputi :

1' In(or!asi )ang *a+i, isia.an an i/!/!.ansara ,r.aa

a! Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik-

b! Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publikterkait-

$! Informasi mengenai laporan keuangan- dan/atau

d! Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang%undangan!2' In(or!asi )ang *a+i, i/!/!.an sara

sr"a !r"a'!nformasi disampaikan #ara yang mudah dijangkau dan bahasa yang mudah

dipahami yang meliputi :

a. uatu informasi yang dapat mengan#am hajat hidup orang banyak dan

ketertiban umum.

b. !nformasi aktif, seperti : informasi tentang ben#ana, kerusuhan massal.

dsb.


12/31

In()r*as# Pub+#k set#a saat *e+#ut# 6

a. aftar seluruh informasi publik yang berada di ba%ah penguasaannya, tidak

termasuk informasi yang dike#ualikan'

b. asil keputusan badan publik dan pertimbangannya'#. eluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya'

d. 0en#ana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan

publik'

e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga'

f. !nformasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yangterbuka untuk umum'

g. Prosedur kerja pega%ai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat'

dan/atau

h. aporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam

undangundang ini.

3" In()r*as# $an% !a-#b tersed#a set#a saat

Set#a ta'un Badan Pub+#k !a-#b *en%u*u*kan +a$anan #n()r*as# 6

a. 2umlah permintaan informasi yang diterima'

b. 3aktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi'

#. 2umlah pemberian dan penolakan permintaan informasi' dan/atau

d. 4lasan penolakan permintaan informasi.


13/31

a. menghambat proses penegakan hukum, :

1 &enghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana'" &engungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang

mengetahui adanya tindak pidana'

$ &engungkapkan data intelijen kriminal dan ren#anaren#ana yang

berhubungan dengan pen#egahan dan penanganan segala bentuk

kejahatan transnasional'

( &embahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau

keluarganya' dan/atau

) &embahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak

hukum.

4" In()r*as# $an% d#ke&ua+#kan

!nformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon !nformasi

Publik dapat :

b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat'

#. mengungkapkan kekayaan alam !ndonesia'

d. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

ataupun %asiat seseorang''


14/31

e" *e*ba'a$akan erta'anan dan kea*anan ne%ara, yaitu :

1 !nformasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan

dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara,

meliputi tahap peren#anaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau e5aluasi

dalam kaitan dengan an#aman dari dalam dan luar negeri'" okumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik

yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

negara yang meliputi tahap peren#anaan, pelaksanaan dan pengakhiran

atau e5aluasi'

$ 2umlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan

dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta

ren#ana pengembangannya'

( 6ambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi

militer'

) ata perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas

pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapatmembahayakan kedaulatan 7egara Kesatuan 0epublik !ndonesia dan/atau

data terkait kerjasama militer dengan 7egara lain yang disepakati dalam

perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia'

* istem persandian negara' dan/atau

+ istem intelijen negara.


15/31

(" *eru%#kan keta'anan ek)n)*# nas#)na+, yaitu :

1 0en#ana a%al pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing,

saham dan aset 5ital milik negara'

" 0en#ana a%al perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi

institusi keuangan'$ 0en#ana a%al perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah,

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya'

( 0en#ana a%al penjualan atau pembelian tanah atau properti'

) 0en#ana a%al in5estasi asing'

* Proses dan hasil penga%asan perbankan, asuransi, atau lembagakeuangan lainnya' dan/atau

+ al-hal yang berkaitan dengan proses pen#etakan uang..

%" *eru%#kan keent#n%an 'ubun%an +uar ne%er#, yaitu :

1 Posisi, daya ta%ar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negaradalam hubungannya dengan negosiasi internasional'

" Korespondensi diplomatik antar negara'

$ istem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan

hubungan !nternasional' dan/atau

( Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis indonesia di luarnegeri.


16/31

h. mengungkap rahasia pribadi, yaitu :

1 0i%ayat dan kondisi anggota keluarga'

" 0i%ayat, kondisi dan pera%atan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis

seseorang'

$ Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang'

( asil-hasil e5aluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan

rekomendasi kemampuan seseorang' dan/atau

) 8atatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal.

&emorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang

menurut sifatnya dirahasiakan ke#uali atas putusan Komisi !nformasi atau

pengadilan'

!nformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.


17/31

!nformasi yang hanya diberikan berdasarkan permintaan oleh pihak yang

berkepentingan, antara lain :

a. Putusan badan peradilan'

b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan

lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun

ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum'

#. urat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan'

d. 0en#ana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum'

e. aporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum'

f. aporan hasil pengembalian uang hasil korupsi' dan/atau'

g. !nformasi lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.

5" In()r*as# $an% d#er)+e' berdasarkan er*#ntaan


18/31

MEKANISMEMEMPEROLE. INFORMASI PUBLIK

idasarkan pada prinsip &eat, teat !aktu, b#a$a r#n%an

Ketentuannya sbb :1. etiap Pemohon !nformasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk

memperoleh !nformasi Publik kepada Badan Publik terkait se#ara tertulis atau

tidak tertulis.

". Badan Publik %ajib men#atat nama dan alamat Pemohon !nformasi Publik,

subjek dan format informasi serta #ara penyampaian informasi yang dimintaoleh Pemohon !nformasi Publik.

$. Badan Publik yang bersangkutan %ajib men#atat permintaan !nformasi Publik

yang diajukan se#ara tidak tertulis.

(. Badan Publik terkait %ajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan

!nformasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

). alam hal permintaan disampaikan se#ara langsung atau melalui surat

elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

*. alam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor

pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.


19/31

+. Paling lambat 19 sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan

Publik yang bersangkutan %ajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang

berisikan :

a. !nformasi yang diminta berada di ba%ah penguasaannya ataupun tidak'

b. Badan publik %ajib memberitahukan badan publik yang menguasaiinformasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di

ba%ah penguasaannya dan Badan publik yang menerima permintaan

mengetahui keberadaan informasi yang diminta'

#. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang ter#antum

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1+'

d. alam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian di#antumkan

materi !nformasi yang akan diberikan'

e. alam hal suatu dokumen mengandung materi yang dike#ualikan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1+, maka informasi yang dike#ualikan

tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya'

f. 4lat penyampai dan format informasi yang akan diberikan' dan/atau

g. Biaya serta #ara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

.! Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang %aktu untukmengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat +, paling

lambat + tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan se#ara

tertulis.


20/31

KOMISI INFORMASI

Susunan An%%)ta 6

1. 4nggota Komisi !nformasi Pusat berjumlah + tujuh orang yang men#erminkan

unsur pemerintah dan unsur masyarakat.". 4nggota Komisi !nformasi pro5insi dan/atau Komisi !nformasi kabupaten/kota

berjumlah ) lima orang yang men#erminkan unsur pemerintah dan unsur

masyarakat.

$. Komisi !nformasi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan

didampingi oleh seorang %akil ketua merangkap anggota.

(. Ketua dan %akil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi !nformasi.

). Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( dilakukan dengan

musya%arah seluruh anggota Komisi !nformasi dan apabila tidak ter#apai

kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Tu%as61. &enerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan

oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini'

". &enetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik'

$. &enetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.


21/31

/e!enan%6

1. &emanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa'

". &eminta #atatan atau bahan yang rele5an yang dimiliki oleh badan publik terkait

untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi

publik'

$. &eminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak

yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik'

(. &engambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi

nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik' dan

). &embuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat

menilai kinerja komisi informasi.

KOMISI INFORMASI 7KM8 PUSAT KM PROPINSI KM KABUPATEN

penyelesaian engketa !nformasi Publik yang menyangkut :

1. Badan Publik pusat dan

". Badan Publik tingkat pro5insidan/atau Badan Publik tingkatkabupaten/kota selama Komisi!nformasi di pro5insi atau Komisi!nformasi kabupaten/kota tersebutbelum terbentuk.

Badan Publiktingkat pro5insiyangbersangkutan

Badan Publik tingkatkabupaten/kota yangbersangkutan.


22/31

Pertan%%un% -a!aban

Sekratar#at dan

Penatake+)+aan

Pen%an%katan dan

e*ber'ent#an

D#+uar &akuan .an-ar

Ba&a d# UU N) 14 T' 299:

Pasa+ 2: s"d" 34


23/31

KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

Pemohon !nformasi Publik dapat mengajukan keberatan se#ara tertulis kepada atasan

Pejabat Pengelola !nformasi dan okumentasi berdasarkan alasan berikut :

1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan penge#ualian'

". idak disediakannya informasi berkala'

$. idak ditanggapinya permintaan informasi'

(. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta'

). idak dipenuhinya permintaan informasi'

*. Pengenaan biaya yang tidak %ajar' dan/atau

+. Penyampaian informasi yang melebihi %aktu yang diatur dalam undang-undang.

4lasan tersebut pada butir 1 sampai butir + dapat diselesaikan se#ara *us$a!ara'

)+e' kedua be+a' #'ak"

Keberatan diajukan oleh Pemohon !nformasi Publik dalam jangka %aktu paling lambat

$9 tiga puluh hari kerja setelah ditemukannya alasan

4tasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon

!nformasi Publik dalam jangka %aktu paling lambat $9 tiga puluh hari kerja sejak

diterimanya keberatan se#ara tertulis

4lasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan

putusan yang ditetapkan oleh ba%ahannya


24/31

PEN;ELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI

&ekanisme :

1. Upaya penyelesaian engketa !nformasi Publik diajukan kepada Komisi

!nformasi Pusat dan/atau Komisi !nformasi pro5insi dan/atau Komisi !nformasi

kabupaten/kota sesuai dengan ke%enangannya apabila tanggapan atasan

Pejabat Pengelola !nformasi dan okumentasi dalam proses keberatan tidak

memuaskan Pemohon !nformasi Publik.

". Upaya penyelesaian engketa !nformasi Publik diajukan dalam %aktu paling

lambat 1( empat belas hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari

atasan pejabat.$. Komisi !nformasi Pusat dan Komisi !nformasi pro5insi dan/atau Komisi

!nformasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian engketa

!nformasi Publik melalui &ediasi dan/atau 4judikasi nonlitigasi paling- lambat

1( empat belas hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian

engketa !nformasi Publik.

(. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam %aktu

199 seratus hari kerja.

). Putusan Komisi !nformasi yang berasal dari kesepakatan melalui &ediasi

bersifat final dan mengikat.


25/31

engketa !nformasi antara

Pemohon dan Badan Publik

7egara tidak selesai di Komisi

!nformasi

Pengajuan

gugatan

melalui PU7

engketa !nformasi antara

Pemohon dan Badan Publik

selain Badan Publik 7egara

tidak selesai di Komisi !nformasi

Pengajuan

gugatan

Pengadilan

7egeri

:idak

elesai

mengajukan Kasas# kepada &ahkamah 4gung

selambat-lambatnya dalam %aktu 1( empat

belas hari sejak diterimanya putusan pengadilan

tata usaha negara / pengadilan negeri.

GUGATAN KE PENGADILAN


26/31

GUGATAN KE PENGADILAN

&ekanisme :

1. Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila

yang digugat adalah Badan Publik negara.

". Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugatadalah Badan Publik selain Badan Publik negara.

$. Pengajuan gugatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak

yang bersengketa se#ara tertulis menyatakan tidak menerima putusan 4judikasi

dari Komisi !nformasi paling lambat 1( empat belas hari kerja setelah

diterimanya putusan tersebut.

(. epanjang menyangkut informasi yang dike#ualikan, sidang di Komisi !nformasi

dan di pengadilan bersifat tertutup.

). Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam

penyelesaian engketa !nformasi Publik tentang pemberian atau penolakan

akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu

perintah berikut :a. &embatalkan putusan komisi informasi dan/atau memerintahkan badan

publik:

1 &emberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh

pemohon !nformasi publik' atau

" &enolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta olehPemohon informasi publik.


27/31

b. &enguatkan putusan Komisi !nformasi dan/atau memerintahkan Badan

Publik:

1 &emerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk

menjalankan ke%ajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-

undang ini dan/atau

" &emerintahkan untuk memenuhi jangka %aktu pemberian informasi

sebagaimana diatur dalam undangundang ini'

$ &enolak permohonan pemohon informasi publik'

( &emutuskan biaya penggandaan informasi.

) Pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri memberikan

salinan Putusannya kepada para pihak yang bersengketa.


28/31

KETENTUAN PIDANA

menggunakan !nformasi

Publik se#ara mela%an

hukum

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,

tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan !nformasi

Publik berupa !nformasi Publik se#ara berkala, !nformasi

Publik yang %ajib diumumkan se#ara sertamerta,

!nformasi Publik yang %ajib tersedia setiap saat, dan/atau

!nformasi Publik yang harus diberikan atas dasar

permintaan sesuai dengan UndangUndang ini, dan

mengakibatkan kerugian bagi orang lain

dikenakan pidana

kurungan paling lama 1

satu tahun dan/atau

pidana denda paling

banyak 0p ).999.999,99

lima juta rupiah.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak

0p ).999.999,99 lima juta rupiah.

etiap ;rang yang dengan sengaja dan mela%an

hukum menghan#urkan, merusak, dan/atau

menghilangkan dokumen !nformasi Publik dalam

bentuk media apa pun yang dilindungi negara

dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan

umum

dipidana dengan pidana

penjara paling lama " dua

tahun dan/atau pidana denda

paling banyak 0p

19.999.999,99 sepuluh juta

rupiah.

etiap ;rang yang dengan sengaja dan tanpa dipidana dengan pidana


29/31

etiap ;rang yang dengan sengaja dan

tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh

dan/atau memberikan informasi yang

dike#ualikan sebagaimana diatur dalam

Pasal 1+ huruf # dan huruf e

dipidana dengan pidana penjara

paling lama $ tiga tahun dan

pidana denda paling banyak

0p"9.999.999,99 dua puluh juta

rupiah

etiap ;rang yang dengan sengaja

membuat !nformasi Publik yang tidak benar

atau menyesatkan dan mengakibatkan

kerugian bagi orang lain

dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 satu tahun dan/atau denda

paling banyak 0p).999.999,99 lima

juta rupiah.

etiap pelanggaran yang dikenai sanksi

pidana dalam Undang-undang ini dan juga

dian#am dengan sanksi pidana dalam

Undang-undang lain yang bersifat khusus

yang berlaku adalah sanksi pidana

dari Undang-undang yang lebih

khusus tersebut

untutan pidana berdasarkan Undang-Undang ini merupakan delik aduan dan

diajukan melalui peradilan umum.

etiap ;rang yang dengan sengaja dan tanpa

hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau

memberikan #n()r*as# $an% d#ke&ua+#kanpada

angka 1, ", (, *, +,


30/31


31/31

Mand#r#: independen dalam menjalankan %e%enang serta tugas dan fungsinya

termasuk dalam memutuskan engketa !nformasi Publik dengan berdasar pada

Undang-Undang ini, keadilan, kepentingan umum, dan kepentingan 7egara

Kesatuan 0epublik !ndonesia.

A-ud#kas# n)n0+#t#%as# : penyelesaian sengketa 4judikasi di luar pengadilan

yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan

.orsponnsi/korspondnsi/ n1perihal surat menyurat- 2Sasperihal hubungan antara bunyi yg satu dan yg lain dl sajak- 3Sashubungan antara bentuk dan isi-,r.orsponnsivmengadakan 0melakukan1 korespondens!!oran/!/mmorandum/ n1nota atau surat peringatan tidakresmi- 2surat pernyataan dl hubungan diplomasi- 3bentukkomunikasi yg berisi saran, arahan, atau penerangan

2 undang-undang no 3 tahun 13,67

Documents