list undang-undang yang diubah oleh undang-undang · pdf file adobe pdf keterangan 1...

Click here to load reader

Post on 30-Nov-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • LIST UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

    NO UNDANG-UNDANG YANG DIUBAH HALAMAN

    ADOBE PDF KETERANGAN

    1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4725)

    13 s/d 39 1. Penyederhanaan persyaratan dasar

    Perizinan Berusaha 2. Memberikan kepastian

    dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian

    kegiatan pemanfaatan ruang

    3. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan

    pengaturan baru beberapa ketentuan

    2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Fulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

    39 s/d 58

    3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5603)

    58 s/d 66

    4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5214)

    67 s/d 72

    5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

    Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

    73 s/d 97 1. Memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam

    memperoleh persetujuan lingkungan

    2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan

    pengaturan baru beberapa ketentuan

  • 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

    98 s/d 114 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh persetujuan

    bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi

    bangunan 2. Mengubah, menghapus,

    dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan

    7 Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2Ol7 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108)

    115 s/d 121

    8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5073)

    122 s/d 145 Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

    pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan

    persyaratan investasi sektor kelautan dan perikanan

    9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)

    146 s/d 158 1. Memberikan kemudahan

    bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan

    berusaha dari sektor pertanian

    2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan

    pengaturan baru beberapa ketentuan

    10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4043)

    158 s/d 161

    11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412)

    161 s/d 166

    12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

    166 s/d 167

  • 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)

    167 s/d 176

    14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

    4I Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)

    176 s/d 187

    15 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

    Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

    188 s/d 199 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

    pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan

    berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan

    2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan

    pengaturan baru beberapa ketentuan

    16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

    Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

    199 s/d 220

    17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

    3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

    Nomor I47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

    221 s/d 222 1. Memberikan kemudahan

    bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam

    mendapatkan perizinan berusaha dari sektor

    energi dan sumber daya mineral

    2. Mengubah, menghapus,

    dan/atau menetapkan pengaturan baru

    beberapa ketentuan

    18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 200l Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

    222 s/d 228

    19 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5585);

    228 s/d 243

  • 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

    243 s/d 266

    21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676)

    266 s/d 270 Memberikan kemudahan

    bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam

    mendapatkan perizinan berusaha dari sektor ketenaganukliran

    22 Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

    270 s/d 279 Memberikan kemudahan

    bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam

    mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari

    sektor perindustrian

    23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5512);

    280 s/d 299 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama

    pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor

    perdagangan, metrologi legal, jaminan produk

    halal, dan standarisasi dan penilaian kesesuaian.

    2. Mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru

    beberapa ketentuan

    24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

    299 s/d 300

    25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

    301 s/d 310

  • 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);

    311 s/d 322 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam

    mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan

    persyaratan investasi dari sektor pekerjaan umum

    dan perumahan rakyat 2. Mengubah, menghapus,

    dan/atau menetapkan