v

PENGALAMAN MASYARAKAT MENGIMPLEMENTASIKAN FATWA MUI TENTANG IBADAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19

DI DESA BONTO BIRAO KABUPATEN PANGKEP ( TINJAUAN SOSIOLOGI AGAMA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NUR INDAHSARI NIM: 105381116916

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI JANUARI, 2021

vi

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku sebagai tanda bakti, hormat,

dan rasa terima kasih tidak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada

mamaku tersayang (Jasmawati), ayahku tercinta (Ibrahim, S.Pd), serta keluargaku

yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada

hingga yang tiada mungkin bisa ku balas hanya dengan selembar kertas yang

bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk

membuat kedua orang tuaku bahagia. Terima kasih telah memberikan motivasi

dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan, dan selalu menasehati.

vii

ABSTRAK

Nur Indahsari, 2021. Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep (Tinjauan Sosiologi Agama). Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Nurdin, dan pembimbing II Hadisaputra.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman masyarakat mengimplementasikan fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19 dan faktor pendukung dan penghambat masyarakat mengimplementasikan fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemic COVID-19 di desa Bonto Birao kabupaten Pangkep. Penelitian ini dilakukan di desa Bonto Birao. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial tentang implementasi fatwa MUI yang ada di masyarakat desa Bonto Birao. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep bahwa fatwa MUI nomor 14 dan 31 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 merupakan salah satu solusi yang paling tepat bagi masyarakat dalam beribadah di masa pandemi terlebih bagi masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan fatwa MUI ini juga bisa dikatakan berjalan lancar karena sebagian besar masyarakat desa Bonto Birao mematuhi protokol kesehatan dan paham akan kondisi sekarang ini yang mengharuskan mereka mengikuti beberapa aturan dari pemerintah agar COVID-19 tidak menyebar luas, meskipun masih ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi aturan karena menganggap desa Bonto Birao berada jauh dari kota dan juga alasan tidak terbiasa menggunakan masker.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa, COVID-19.

viii

ABSTRACT

Nur Indahsari, 2021. Community Experience in Implementing MUI Fatwa About Worship During the Covid-19 Pandemic in Bonto Birao Village, Pangkep Regency (Sociology of Religion Review). Essay. Sociology Education Study Program, Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Makassar. Advisor I Nurdin, and mentor II Hadisaputra.

The purpose of this study is to determine the experience of the community implementing the MUI fatwa regarding the implementation of worship during the COVID-19 pandemic and the supporting and inhibiting factors for the community to implement the MUI fatwa regarding the implementation of worship during the COVID-19 pandemic in Bonto Birao village, Pangkep district. This research was conducted in the village of Bonto Birao. This type of research is qualitative research, which is a study that aims to describe, as a situation or various social reality phenomena about the implementation of the MUI fatwa in the Bonto Birao village community. Data collection techniques, namely by observation, interviews, and documentation. The technique of analyzing data through various stages, namely, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, the data validity technique used source triangulation, method and technique triangulation.

The results of this study indicate that, the implementation of the fatwa of the Indonesian Ulema Council regarding the implementation of worship during the COVID-19 pandemic in Bonto Birao Village, Pangkep Regency, that MUI fatwas number 14 and 31 concerning the implementation of worship in a situation of the COVID-19 outbreak are one of the most appropriate solutions for people in worshiping during the pandemic, especially for people in rural areas. The implementation of this MUI fatwa can also be said to have run smoothly because most of the people of Bonto Birao village adhere to health protocols and understand the current conditions which require them to follow several regulations from the government so that COVID-19 does not spread widely, although there are still a handful of people who do not comply with the rules. because he considered the village of Bonto Birao to be far from the city and also the reason for not being accustomed to wearing masks.

Keywords: Implementation, Fatwa, COVID-19.

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam

tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sosok teladan umat dalam segala

perilaku keseharian yang berorientasi kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis menyelesaikan

skripsi ini dengan judul “Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan

Fatwa MUI Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto

Birao Kabupaten Pangkep ( Tinjauan Sosiologi Agama)” yang merupakan

salah satu syarat guna menempuh ujian gelar Sarjana Pendidikan Sosiologi pada

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah

Makassar.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, motivasi beserta

doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan dalam skripsi ini

tidak hanya terletak pada diri peneliti semata tetapi tentunya banyak pihak yang

memberikan sumbangsih khususnya kepada orang tua, ayah tercinta Ibrahim S.Pd

dan ibunda tercinta Jasmawati yang selama ini telah memberikan banyak

dukungan dan doa yang tidak pernah putus dan hampir tidak mungkin bisa

dibalaskan oleh apapun serta adik-adik ku tercinta Widya Lestari dan Khaerunnisa

x

yang selalu memberikan dukungan. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini. Bapak Erwin Akib, S.Pd.,

M.Pd., Ph.D. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bapak Drs. H.

Nurdin, M.Pd. Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah

Makassar, dan Bapak Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D Sekretaris Jurusan

Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Bapak Drs. H. Nurdin, M.Pd selaku pembimbing I (satu) yang telah

memberikan saran, motivasi dan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga

tersusunnya skripsi ini. Bapak Hadisaputra, S.Pd,. M.Si selaku pembimbing II

(dua) yang dengan penuh ketelitian dan kesabaran membimbing dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas

Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas

bimbingan, arahan dan jasa-jasa yang tak ternilai harganya kepada penulis. Orang

terkasih, serta seluruh keluargaku tercinta yang selalu mendukung dalam segala

hal.

Teman-teman seperjuanganku khususnya Sahabatku yang selalu memberi

motivasi dan dukungan nya dalam pembuatan skripsi ini. Serta semua pihak yang

xi

tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian

skripsi ini, terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan nya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih. Adapun permohonan maaf

penulis yang sangat dalam jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan

serta masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan

saran agar dalam perbaikan skripsi ke depannya dapat menumbuhkan rasa syukur

kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan dapat bernilai dan bermanfaat

bagi kita semua. Amin.

Makassar, Januari 2021

Nur Indahsari

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................... iii

SURAT PERNYATAAN ............................................................................ iv

SURAT PERJANJIAN ............................................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .............................................................. vi

ABSTRAK ................................................................................................... vii

ABSTRACK................................................................................................. viii

KATA PENGANTAR ................................................................................. xi

DAFTAR ISI ................................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6

E. Definisi Operasional.......................................................................... 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA ...................................................................... 9

xiii

A. Kajian Konsep ................................................................................... 9

B. Sosiologi Agama ............................................................................... 16

C. Kajian Teori Tindakan Sosial (Max Weber) ..................................... 20

D. Kerangka Fikir .................................................................................. 22

E. Penelitian Relevan ............................................................................. 23

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 27

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian ....................................................... 27

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian............................................................ 28

C. Informan Penelitian ........................................................................... 29

D. Fokus Penelitian ................................................................................ 31

E. Instrumen Penelitian.......................................................................... 31

F. Jenis Dan Sumber Data ..................................................................... 32

G. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 33

H. Teknik Analisis Data ......................................................................... 34

I. Teknik Keabsahan Data .................................................................... 35

J. Etika Penelitian ................................................................................. 36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ....................... 37

A. Sejarah Desa Bonto Birao ................................................................. 37

B. Kondisi Umum Desa Bonto Birao .................................................... 39

C. Keadaan Sosial Budaya ..................................................................... 42

D. Keadaan Keagamaan ......................................................................... 43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 45

xiv

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 45

1. Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan

Ibadah di masa pandemi COVID-19 ........................................... 45

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi fatwa

MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi

COVID-19 ................................................................................... 56

a. Faktor Pendukung ................................................................. 56

b. Faktor Penghambat................................................................ 58

B. Pembahasan ....................................................................................... 60

1. Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan

Ibadah di masa pandemi COVID-19 ........................................... 60

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Fatwa

MUI tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi

COVID-19 ................................................................................... 64

a. Faktor Pendukung ................................................................. 64

b. Faktor Penghambat................................................................ 65

BAB VI PENUTUP ..................................................................................... 67

A. Kesimpulan ....................................................................................... 67

B. Saran .................................................................................................. 68

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 70

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................... 73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................... 93

xv

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel Nama Tabel Halaman

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian ....................................................................... 28

Tabel 3.2 Waktu Penelitian ....................................................................... 29

Tabel 3.3 Daftar Nama Informan .............................................................. 30

Tabel 4.1 Nama Narasumber Sejarah Desa............................................... 38

Tabel 4.2 Nama Pemimpin Atau Kepala Desa.......................................... 39

Tabel 4.3 Jumlah KK Dan Jiwa Desa Bonto Birao ................................... 40

Tabel 4.4 Pendidikan Masyarakat Berdasarkan Status ............................. 41

Tabel 4.5 Jumlah Masjid ........................................................................... 43

xvi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar Nama Gambar Halaman

Gambar 5.1 Area Wajib Masker ............................................................... 52

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan bagi seluruh

Negara, tanpa terkecuali Negara Republik Indonesia. Hal itu disebabkan

munculnya wabah virus corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, lalu

merebak dan menyebar ke penjuru dunia. Pada 2 Maret 2020 pemerintah

mengumumkan pertama kalinya 2 kasus pasien positif corona di Indonesia. Data

Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif

COVID-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia, hingga saat ini jumlah

data mengenai pasien positif COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Dalam

kondisi saat ini, virus corona bukanlah satu wabah yang bias di abaikan begitu

saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas

influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan

mematikan.

Pandemi dari epidemi COVID-19 berhasil memporak-porandakan tatanan

seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya mencabik-cabik kesehatan yang

berujung kematian, tetapi juga mengancam luluh lantak nya sendi-sendi

kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan, keamanan, dan

keagamaan.

COVID-19 menjadi bencana global yang tidak memilih targetnya

berdasarkan pertimbangan agama, suku dan budaya serta aliran. Setiap person

2

berpotensi terjangkit apabila kualitas tubuh tidak kuat, tidak menerapkan pola

hidup sehat atau tidak menjaga jarak (physical distancing).

Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di

Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan

kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan,

bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun di rumah kan (Rezki,

2020:228).

Terkait kebijakan yang membatasi aktifitas keluar rumah termasuk

kegiatan beribadah yang di rumah kan, segala permasalahan yang muncul di

masyarakat beragama islam pun meningkat tajam dan semakin kompleks, hal ini

perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel, untuk memecahkan

permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang

beragama islam. Hal ini penting agar umat islam tidak menjauhkan mereka dari

agama, tetapi justru fenomena nya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada

ajaran islam, untuk mencari jawaban terhadap masalah yang mereka hadapi.

Masyarakat muslim tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang

mendalam meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu Majelis

Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah di tengah

pandemi COVID-19.

Fatwa ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di

masyarakat. Dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tersebut dijelaskan beberapa

hal diantaranya: Pertama, dalam hal menjaga tujuan pokok beragama, menjaga

kesehatan dan menjauhi hal yang bisa menyebabkan terpapar virus merupakan

3

wujud ikhtiar umat yang harus dilakukan, Kedua, orang yang telah terpapar virus,

wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang

lain, baginya salat Jum’at dapat diganti dengan salat dzuhur, karena salat Jum’at

berpeluang menularkan virus secara massal, maka haram baginya melakukan

ibadah salat Jum’at dan ibadah lainnya ditempat umum. Ketiga, apabila berada

dalam kawasan yang potensi penularan nya tinggi maka boleh meninggalkan salat

Jum’at, menggantinya dengan salat Dzuhur di rumah dan meninggalkan ibadah

lain di masjid atau tempat umum lainnya. Keempat, apabila berada di kawasan

yang potensi penularan nya rendah maka tetap wajib menjalankan peribadahan

seperti semula dengan menjaga jarak, membawa sajadah masin-masing dan sering

membasuh tangan dengan sabun. Kelima, dalam kawasan dengan penyebaran

COVID-19 tidak terkendali dan mengancam keselamatan jiwa, maka

menyelenggarakan salat Jum’at di kawasan tersebut tidak boleh dilaksanakan di

masjid dan wajib mengganti dengan salat Dzuhur di rumah masing-masing (

Fatwa Nomor 14 tahun 2020).

Selang beberapa bulan adanya pandemi COVID-19 MUI kembali

mengeluarkan fatwa setelah pemerintah mengumumkan berlakunya new normal.

Fatwa yang dikeluarkan di era new normal nomor 31 tahun 2020 menjelaskan

beberapa hal diantaranya yaitu : pertama, fatwa MUI tentang shift salat Jum’at

saat pandemi, terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa ketika salat Jum’at

dengan model shift (bergelombang) hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua

mengatakan salat Jum’at dengan model shift tidak sah, sehingga jamaah yang

tidak tertampung mengerjakan salat Dzuhur sebagai pengganti. Terkait dua

4

pendapat ini MUI menegaskan, jamaah dapat memilih salah satu di antara dua

pendapat tersebut. Kedua, fatwa MUI tentang penggunaan masker saat salat

Jum’at, menggunakan masker yang menutup hidung saat salat hukumnya boleh

dan sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada

tempat sujud saat salat. Menutup mulut saat salat hukumnya makruh, kecuali ada

hajat Sariyah. Karena itu salat dengan memakai masker karena ada hajat untuk

mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak makruh (Fatwa

Nomor 31 Tahun 2020).

Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah

COVID-19 ini ternyata mendapat respon yang beragam dari masyarakat maupun

pengelola masjid. Sama halnya yang terjadi di Desa Bonto Birao dimana

pemahaman masyarakat tentang bahaya COVID-19 dan penyelenggaraan ibadah

di tengah pandemi COVID-19 ini masih sangat minim mengingat desa ini jauh

dari pengaruh kota, dilihat dari kasus yang ada seperti pelaksanaan salat Jum’at

dan salat taraweh di masjid , beberapa masjid masih melaksanakan salat jamaah

seperti biasanya, dan ada pula yang sudah tidak melaksanakan salat jamaah di

masjid sesuai edaran yang berlaku.

Penelitian tentang fatwa MUI dan COVID-19 pernah dilakukan oleh

Yunus dan Rezki (2020) yang membahas tentang kebijakan pemberlakuan

lockdown sebagai antisipasi penyebaran virus corona, Nashiruddin (2017)

membahas tentang fatwa MUI dan perannya dalam kehidupan bernegara dan

berbangsa, Hamzah (2018) membahas tentang peran dan pengaruh fatwa MUI

dalam arus transformasi sosial budaya di Indonesia, Shodiqin (2020) membahas

5

tentang model pemberdayaan jamaah masjid menghadapi dampak corona virus

disease 2019 (covid 19), Rusyana (2020) mengkaji tentang fatwa penyelenggaraan

ibadah di saat pandemi COVID-19 di Indonesia dan Mesir.

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan fatwa MUI tentang

penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19. Kajian ini memiliki

kesamaan dari kajian Nashiruddin (2017), Hamzah (2018), Hkikmat (2020), dan

Rusyana (2020) yang mengkaji tentang fatwa MUI dan perannya. Dalam kajian

Nashiruddin fokus ke peran fatwa MUI dalam kehidupan dan juga metode

penetapan fatwa MUI. Kajian Hamzah fokus ke bagaimana peran fatwa MUI

dalam merespon dinamika sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Hkimat fokus ke langkah yang diambil MUI untuk memutus mata

rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Dan kajian Rusyana fokus ke respon

para ulama Indonesia dan Mesir yang telah merespon pandemi virus COVID-19

dengan tepat yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur pelaksanaan

ibadah di saat pandemi.

Melihat kenyataan yang ada bahwa di desa Bonto Birao masih ada

segelintir masyarakat yang tidak mematuhi aturan beribadah di masa pandemi

sesuai edaran pemerintah, oleh karena itu penulis tertarik meneliti dan mengkaji

mengenai “Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI

Tentang Ibadah Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao

Kabupaten Pangkep ( Tinjauan Sosiologi Agama)”.

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana pengalaman masyarakat mengimplementasikan fatwa MUI

tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di Desa Bonto

Birao Kabupaten pangkep?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat masyarakat mengimplementasikan

fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di

Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui pengalaman masyarakat mengimplementasikan fatwa

MUI tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di Desa

Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat masyarakat

mengimplementasikan fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah saat

pandemi COVID-19 di Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu memperkaya khazanah ilmu Sosiologi

seputar peranan elit agama dalam mempengaruhi kehidupan pemeluk agama.

7

Secara khusus peneliti menerapkan teori Tindakan Sosial untuk mengkaji

fenomena tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat: Menyosialisasikan fatwa MUI seputar tata cara

beribadah di masa pandemi COVID-19.

b. Bagi penulis: Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga independen yang mewadahi para

ulama, zu’ama, dan cendikiawan islam untuk membimbing, membina, dan

mengayomi umat islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada

tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.

2. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu

masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa sendiri dalam bahasa arab

artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud

adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga

atau perorangan yang diakui oleh otoritas nya, disampaikan oleh seorang mufti

atau ulama, sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta

fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai ketertarikan. Dengan demikian fatwa

tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya (Hamzah,

2018:132).

8

3. Pandemi COVID-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi

daerah geografis yang luas. Virus Corona atau Severe actuate respiratory

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem

pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona

bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru

yang berat, hingga kematian. Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus

yang menyebar kemanusiaan.

4. Sosiologi Agama

Secara umum Sosiologi Agama merupakan ilmu yang mempelajari

fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka penjelasan

Sosiologis. Menurut Dillon dalam Haryanto (2015:7), Sosiologi Agama

memperlakukan agama sebagai fakta sosial yang dapat di observasi secara

empiris. Sosiologi Agama menggunakan perspektif Sosiologi dalam

mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan berbagai cara bagaimana agama

berlaku di masyarakat.

Ruang lingkup kajian dalam Sosiologi Agama yakni masyarakat agama,

bukanlah agama sebagai sebuah ajaran (dogma dan moral) tetapi agama sebagai

sebuah fenomena sosial. Contohnya, kelompok atau institusi agama yang

memiliki ciri khusus lewat peraturan yang telah ditentukan oleh agama, yang akan

disoroti struktur dan fungsinya serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Tinjauan Umum Majelis Ulama Indonesia

a. Peran Majelis Ulama Indonesia

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah

dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi. Sebagai pewaris tugas-tugas

para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik

yakni memperjuangkan fungsi perubahan kehidupan agar berjalan

sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima

kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan

dengan sebagian tradisi budaya, dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai

pemberi fatwa bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta.

Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia

mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat islam Indonesia

yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi

keagamaan nya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat. Majelis Ulama Indonesia

berperan sebagai pelayan umat yaitu melayani umat islam dan

masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi, dan tuntutan

mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi

9

10

permintaan umat islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan

bimbingan dan fatwa keagamaan.

4. Sebagai gerakan Islah wa Al Tajdid, Majelis Ulama Indonesia

berperan sebagai pelapor islah yaitu gerakan pemurnian islam serta

tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran islam. Apabila terjadi

perbedaan pendapat di kalangan umat islam, maka MUI dapat

menempuh jalan kompromi dan mencari hukum yang lebih kuat.

5. Sebagai penegak amar makruf dan nahi Munkar, yaitu dengan

menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai

kebatilan dengan penuh hikmah dan Istiqamah. Dalam menjalankan

fungsi ini, MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral

bersama sebagai berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan

rehabilitasi sosial (wibowo, 2006:5).

b. Fungsi Majelis Ulama Indonesia

1) Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan

muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan

Islami.

2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu’ama dan cendekiawan

muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam dan

menggalang ukhuwah islamiah.

3) Sebagai wadah yang mewakili umat islam dalam hubungan dan

konsultasi antar umat beragama.

11

4) Sebagai pemberi fatwa kepada umat islam dan pemerintah, baik

diminta maupun tidak (Khaera, 2019: 29).

c. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Berfatwa

1) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut

umat Islam Indonesia secara Nasional.

2) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat

meluas ke daerah lain.

3) Teknik berfatwa yang dilakukan MUI adalah rapat komisi dengan

menghadirkan ahli yang diperlukan dalam membahas suatu

permasalahan yang akan di fatwa kan (Ibid:27).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah wadah yang mempersatukan

pendapat dan pemikiran ulama-ulama di Indonesia melalui pertemuan atau

musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’uma yang datang dari

berbagai penjuru tanah air, guna menjawab berbagai permasalahan yang

ada dalam masyarakat.

2. Tinjauan Umum Fatwa

a. Pengertian Fatwa

Pengertian fatwa secara etimologi kata fatwa berasal dari bahasa

Arab al-fatwa. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa ini merupakan bentuk

mashdar dari kata fata, yaitu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan,

penerangan. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa

(mustafi) baik secara perorangan atau kolektif (Hamzah, 2017:132).

12

Dari pengertian diatas, terdapat dua hal penting, yaitu:

1) Fatwa bersifat responsive, yaitu merupakan jawaban hukum (legal

opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau

permintaan fatwa (based on demand).

2) Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat.

Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun

masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan

kepadanya (Ahyar, 2011:23).

Secara bahasa fatwa bermakna petuah, nasihat ulama, keputusan

yang diberikan oleh mufti (pemberi fatwa) tentang suatu masalah. Secara

bahasa fatwa memiliki tiga makna yaitu penjelasan, jawaban atas

pertanyaan dan penjelasan serta jawaban atas sebuah persoalan yang rumit.

Sedangkan istilah fatwa bisa bermakna al-ikhbar bi al-hukm asy-syar’I

ma’a al-m’rifah bi dalilihi, mengkhabarkan atau memberitahukan sebuah

hukum syara’ disertai pengetahuan atas dalilnya (Nashiruddin, 2017:4).

Makna fatwa secara bahasa dan istilah tersebut setidaknya

memberikan pengertian bahwa fatwa bisa berupa komentar atas sebuah

peristiwa, dan juga bisa jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Fatwa

sebagai sebuah ikhbar oleh karena itu tidak bersifat mengikat, baik untuk

si penanya ataupun orang lain. Orang yang bukan penanya pun, atas

pertimbangannya sendiri, boleh mengikuti fatwa yang dikeluarkan

berdasar pertanyaan orang lain. Orang yang mengetahui fatwa memiliki

opsi untuk mengikuti atau menolak sebuah fatwa. Al-Qarafi, misalnya,

13

mengatakan bahwa fatwa berbeda dengan keputusan pengadilan, karena

jika fatwa bersifat ikhbar, maka keputusan pengadilan itu mengikat pada

pihak-pihak yang bersengketa (Ibid, 2017:5).

b. Metode Penetapan Fatwa MUI

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama islam.

Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan

kebekuan dalam perkembangan hukum islam. Hukum islam yang penetapan

nya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan menghadapi persoalan yang

serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang

yang tidak ter cover dalam Nash-Nash keagamaan.

Salah satu syarat menetapkan fatwa adalah harus memenuhi

metodologi (man haj) dalam berfatwa, karena menetapkan fatwa tanpa

mengindahkan man haj termasuk yang dilarang oleh agama. Menetapkan

fatwa yang didasarkan semata karena adanya kebutuhan (li al-hajah), atau

karena adanya kemaslahatan (li al-mashlahah), atau karena intisari ajaran

agama (li maqashid as-syari’ah), dengan tanpa berpegang pada mushus

syari’ah, termasuk kelompok kebablasan (ifrathi).

Sebaliknya kelompok yang rigid memegang teks keagamaan

dengan tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama,

sehingga banyak permasalahan yang tidak bisa dijawab, maka kelompok

seperti ini termasuk gegabah (tafrithi).

Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga

keseimbangan, antara harus tetap memakai man haj yang telah disepakati para

14

ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan

fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus

memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk

mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternative pemecah

kebekuan dalam perkembangan hukum islam.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, fatwa adalah

jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku

untuk umum (Pasal 1). Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu

lembaga yang disebut Komisi Fatwa dengan didasarkan pada Al-Qur’an,

Hadis, Ijma’, Qiyas, dan dalil lain yang muktabar (pasal 2, 3). Proses

penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif dan antisipatif, dan fatwa yang

ditetapkan bersifat argumentative (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif

(menjamin penilaian keabsahan hukum, kontekstual (waqi’iy), aplikatif (siap

diterapkan), dan moderat (pasal 4) (Nashiruddin, 2017:4).

Metode penetapan fatwa MUI dilakukan dengan lebih dahulu

melakukan kajian komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang utuh

tentang masalah (tashawwur al-masalah) dengan cara menelaah pendapat para

fukaha, para imam madzhab, fatwa-fatwa lain yang terkait serta pandangan

ahli fiqih untuk masalah yang dihadapi. Jika masalah yang diajukan untuk

mendapatkan fatwa sudah jelas dalil dan hukumnya, maka akan ditetapkan

sebagaimana adanya, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama,

maka akan dilakukan metode al-jamu wa at-Taufiq untuk mencari titik temu

dan langkah kompromistis atas perbedaan yang ada, dan jika metode itu tidak

15

bisa digunakan, maka akan dilakukan tar jih, mencari dalil dan pendapat yang

paling kuat. Sebaliknya, jika persoalan yang diajukan belum ditemukan

pendapat hukumnya, maka akan dilakukan ijtihad secara kolektif melalui

metode bayani dan ta’lili (qiyasi, istishlahi, ilhaqi, istihsani dan sad adz-

dzarai’) dengan memperhatikan kemashlahatan umum dan maqashid asy-

syari’ah (pasal 5-7) (Ibid, 2017:5).

3. COVID-19

Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit

karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan

gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga

kematian. Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebar

kemanusiaan. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, tapi sebenarnya virus ini

bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa,

termasuk ibu hamil dan menyusui (Fadli, 2020:1).

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua

Negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut

membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan

lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri,

diberlakukan kebijakan berupa Pembatasan Berskala Besar (PSBB) untuk

menekan penyebaran virus ini.

16

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem

pernafasan. Pada banyak yang terjadi, virus ini hanya menyebabkan infeksi

pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi

pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Gejala Virus Corona (COVID-19)

Gejala awal infeksi Virus Corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu

demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu,

gejala dapat hilang dan sembuh atau malah berat. Penderita dengan gejala yang

berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak

napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi

melawan virus.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang

terinfeksi virus Corona, yaitu demam (suhu tubuh diatas 38 derajat Celsius), batuk

kering, dan sesak napas. Adapun beberapa gejala lain yang bisa muncul pada virus

Corona meskipun lebih jarang yaitu, diare, sakit kepala, conjunctivitis, hilangnya

kemampuan mengecap rasa atau mencium bau dan ruam di kulit. Gejala-gejala ini

umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar

virus Corona (Fadli, 2020:3).

B. Sosiologi Agama

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kajian Sosiologi Agama

Secara umum Sosiologi Agama merupakan ilmu yang mempelajari

fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka

penjelasan sosiologis. Menurut Dillon dalam Haryanto (2015:31), Sosiologi

17

Agama memperlakukan agama sebagai fakta sosial yang dapat di observasi

secara empiris. Sosiologi Agama menggunakan perspektif Sosiologi dalam

mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan berbagai cara bagaimana

agama berlaku di masyarakat. Sosiologi Agama tidak berusaha membuktikan

kebenaran keberadaan Tuhan atau menunjukkan kecocokan antara agama dan

ilmu pengetahuan.

Bagi Sosiologi Agama, agama sama halnya dengan struktur sosial

lain. Sebagai institusional yang formal, agama menjadi basis orientasi

personal. Agama dan sikap religi utas berfungsi mempertahankan solidaritas

dan integritas di masyarakat. Melemahnya peran agama pada masyarakat

modern berpotensi menghilangkan sumber potensial kesatuan moral dan

spiritual (Simmel dalam Haryanto, 2015:32). Agama dalam perspektif

Sosiologi memiliki dua aspek, yakni agama sebagai sistem kepercayaan dan

agama sebagai salah satu institusi sosial. Aspek pertama, agama terdiri atas

seperangkat kepercayaan, nilai, norma, dan hukum yang menginstruksikan

kebenaran bagi para penganutnya. Selanjutnya konstruksi tersebut membentuk

pandangan dunia (word views) dan berbagai persepsi –pesepsi yang

menyangkut berbagai persoalan hidup sehari-hari. Agama sebagai suatu

institusi sosial merupakan suatu pola tindakan sosial terorganisasi dalam

kaitannya dengan kepercayaan dan praktik-praktiknya. Jadi perbedaan antara

dua aspek tersebut terletak pada lokus nya. Aspek pertama menyangkut lokus

mind, artinya agama sebagaimana yang dipahami dalam alam pikiran manusia.

18

Sementara aspek kedua lokus nya ialah action, yakni ekspresi keagamaan

masyarakat yang mencerminkan kepercayaan yang diyakininya.

Ruang lingkup kajian dalam Sosiologi Agama ialah: Pertama,

masyarakat beragama, yakni suatu perhimpunan hidup, yang unsur paling

utamanya adalah agama atau nilai-nilai keagamaan. Kedua, kelompok-

kelompok dan lembaga keagamaan. Pandangan Sosiologi Agama ialah melihat

kelompok-kelompok serta lembaga-lembaga keagamaan dengan berbagai

kompleksitas sosialnya, yakni yang mencakup pembentukan nya,

pemeliharaan dan pembaharuan, serta kegiatan demi kelangsungan hidup.

Ketiga, perilaku individu dan kelompok agama, perilaku individu dalam

kelompok agama dapat dikatakan sebagai suatu proses sosial yang dapat

mempengaruhi proses sosial yang kemudian mempengaruhi kesadaran

kelompok sosial dalam bentuk status keagamaan serta perilaku keagamaan ya.

Keempat, konflik antar kelompok agama, contoh konflik sosial yang terjadi

merujuk pada konflik antar kelompok agama yang saling berseteru akibat

adanya kesalahpahaman. Kelima, organisasi keagamaan, dalam organisasi

keagamaan Sosiologi mengkaji bagaimana suatu organisasi agama dapat

mengorganisir dan menggerakkan kelompok agama dalam satu tujuan

(Wibisono, 2020:8).

2. Sosiologi Agama Emile Durkheim Dan Max Weber

Emile Durkheim melalui pengamatannya terhadap fenomena

keagamaan masyarakat Aborigin di Australia, membuktikan bahwa agama

memiliki fungsi mengintegrasikan masyarakat dalam suatu tatanan moral.

19

Anggota masyarakat masing-masing mempunyai peran dalam menyusun

tatanan moral tersebut melalui aktivitas ritual suci sebagai tindakan kolektif

yang mencerminkan kelompok solidaritas kelompok. Menurut Durkheim,

masyarakat dibangun di atas entitas dan realitas moral. Ritual-ritual agama

meningkatkan kesadaran dan loyalitas kelompok. Agama menentukan struktur

sosial suatu masyarakat. Selain itu, agama mengendalikan perilaku

menyimpang pada satu sisi dan pada sisi lain meningkatkan harmoni dan

solidaritas sosial. Agama juga meningkatkan kepatuhan dan loyalitas dalam

masyarakat. Durkheim percaya bahwa agama merupakan pemujaan

masyarakat (Haryanto, 2015:58).

Max Weber menyatakan religi utas atau perilaku-perilaku yang di

motivasi secara magis adalah perilaku yang relatif rasional, khususnya dalam

manifestasi-manifestasi awalnya. Hal itu diikuti aturan pengalaman, dengan

demikian tidak dapat digolongkan ke dalam tindakan rasional (skema-alat-

tujuan). Pandangan ini bertentangan dengan para pemikir kontemporer yang

pada umumnya menyatakan bahwa ilmu pengetahuan mampu mengkover

seluruh problema sebagai suatu penjelasan karena berdasarkan fakta empiris

sementara agama hanya menawarkan penjelasan filosofis dan magis dan

menegasikan pengalaman. Weber juga berpendapat bahwa sesungguhnya

dogma agama aslinya ialah irasional. Ia kemudian menyatakan bahwa agama

“secara relatif rasional” dan berbeda dengan ilmu pengetahuan dan tindakan

rasional atau tindakan ber skema alat-tujuan (Ibid, 2015:64).

20

Menurut Eglitis dalam Haryanto (2015:65), karya weber tersebut

menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas yang memotivasi perusahan-

perusahan kapitalis memiliki kontribusi bagi perkembangan rasionalisasi di

dunia, tetapi secara paradoksal terdapat kecenderungan untuk semakin

melupakan agama dan kepercayaan-kepercayaan magis. Etika dan nilai-nilai

yang tumbuh pada awal perkembangan kapitalisme mengalami keruntuhan,

ketika kapitalisme tidak mendukung kepercayaan agama apa pun. Institusi-

institusi kapitalisme pada lain pihak membutuhkan dukungan struktur-struktur

rasional termasuk birokrasi dan kewenangan politik yang legal-rasional.

C. Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Tindakan sosial merupakan suatu perilaku, perbuatan seorang individu

atau kelompok dalam upaya pencapaian tujuan dirinya. Tindakan tersebut juga

bisa dilakukan secara berkelompok, sehingga memberikan pengaruh bagi

lingkungannya. Max Weber mengatakan bahwa tindakan sosial adalah sebuah

tindakan manusia yang dapat memengaruhi individu-individu lain yang ada

dalam masyarakat (Putra, 2020:6).

Dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan ada

sebuah tujuan yang ingin didapatkan, barulah setelah itu dilakukan sebuah

tindakan/pergerakan. Ada empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh

Weber, yaitu:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental, yaitu tindakan ini ditujukan dalam

mencapai tujuan-tujuan secara rasional dan diperhitungkan dengan

baik oleh aktor yang melakukannya. Seperti halnya penelitian ini

21

tentang tindakan yang diambil pemerintah agar masyarakat dapat

terhindar dari virus COVID-19, dan tetap menjalankan ibadah

sebagaimana semestinya.

2. Tindakan Rasional Nilai, tindakan rasional ini memiliki sifat bahwa

ala-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan

yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam

hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Dalam

penelitian ini pemerintah maupun lembaga Majelis Ulama Indonesia

melakukan sosialisasi tentang fatwa penyelenggaraan ibadah di masa

pandemi agar masyarakat tidak bingung perihal melaksanakan ibadah

di masa pandemi.

3. Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena telah

bersifat turun-temurun dan akhirnya berkelanjutan.

4. Tindakan Afektif, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dengan

dorongan emosi, dan tentunya dilakukan dengan pemikiran yang

irasional (tidak rasional). Seperti dalam penelitian ini ketika seseorang

melihat ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan di tengah

keramaian orang tersebut akan menegur langsung dan memberi

pengertian bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan (Ibid,

2020:8).

Kesimpulan pengutaraan yang dijelaskan oleh Max Weber terkait

dengan tindakan sosial sebenarnya memiliki tujuan yang baik ditengah-tengah

masyarakat, hanya saja kembali lagi kepada individu yang melakukan suatu

22

tindakan sosial tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa bersifat positif bagi

dirinya atau malah merugikan banyak orang lain.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa

konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang

satu dengan variabel lainnya. Yang menjadi kriteria utama dalam membuat

suatu kerangka berpikir agar dapat meyakinkan ilmuwan adalah alur-alur

pemikiran yang logis dalam membuat suatu kerangka berpikir dapat

membuahkan kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menggambarkan

atau mendeskripsikan tentang pengalaman masyarakat mengimplementasikan

fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19.

Dimana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020

dan nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi

COVID-19 untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Adanya fatwa ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan

masyarakat membatasi aktifitas keluar rumah termasuk kegiatan beribadah

yang di rumah kan, dan anjuran memakai masker ketika salat berjamaah di

masjid.

Dari penjelasan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pikir

sebagai berikut:

23

Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Bagan 2.1 Kerangka pikir

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu yang diuraikan dalam

penelitian ini pada dasarnya dapat dijadikan acuan untuk mendukung dan

memperjelas penelitian. Sehubungan dengan masalah yang akan di teliti perlu ada

penelitian yang sudah ada yang di anggap relevan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

Pandemi COVID-19

Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 Dan Nomor 31 Tahun 2020

Bagaimana Implementasi Fatwa

MUI Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Saat Pandemi COVID-19

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Implementasi Fatwa MUI

Hasil Penelitian

Teori Tindakan

Sosial

24

1. Yunus dan Rezki (2020) meneliti tentang Kebijakan Pemberlakuan Lockdown

Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19. Penelitian ini menggunakan

metode pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. hasil penelitiannya

menyatakan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang ter dampak

wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran

wabah virus tersebut. Walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang

beresiko pada tatanan perekonomian Negara. Dan penelitian ini juga

menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran

masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan

pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai

penyebaran virus corona COVID-19. Adapun perbedaan dari penelitian ini

dengan penelitian yang akan saya teliti, penelitian ini lebih kepada

pelaksanaan fatwa MUI tentang ibadah dalam masa pandemi dan akan lebih

mendalam lagi meneliti tentang dampak dan faktor implementasi fatwa MUI

tersebut, sedangkan penelitian relevan dari Yunus dan Rezki ini lebih kepada

kebijakan perlakuan lockdown di masa pandemi.

2. Nashiruddin (2017) meneliti tentang Fatwa MUI Bidang Ibadah Dan Perannya

Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Dimana hasil penelitiannya

menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah

para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim, yang paling berkompeten di

Indonesia untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial yang dihadapi

oleh masyarakat muslim Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

yang akan saya teliti, penelitian ini lebih kepada pengalaman masyarakat

25

mengimplementasikan fatwa MUI tentang ibadah dalam masa pandemi,

sedangkan penelitian Nashiruddin lebih kepada peran MUI dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

3. Suhartono (2017) meneliti tentang Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Penulisan ini merupakan

penelitian hukum yang berobjek kan substansi hukum islam, yaitu suatu

proses untuk menemukan aturan hukum , maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam menjawab isu hukum yang

diajukan dalam penulisan ini, digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Dimana kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan

bahwa keberadaan fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam

konteks pembangunan system hukum berbasis syariah.

4. Hkikmat, DKK. (2020) meneliti tentang Implementasi Ma Qasid Syariah

Dalam Mata Rantai Persebaran COVID-19 Di Indonesia. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan subyektif

interpretif terhadap berbagai fenomena yang berkembang terkait dengan

berbagai ikhtiar, baik yang dilakukan pemerintah, organisasi keagamaan,

maupun masyarakat dalam kerangka penanggulangan persebaran COVID-19.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Fatwa MUI merupakan

salah satu sumber hukum dan pedoman bagi umat islam dalam menjalankan

aktivitas keagamaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 .

26

5. Rusyana, DKK. (2020) meneliti tentang Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di

Saat Pandemi COVID-19 Di Indonesia Dan Mesir. Penelitian ini

menggunakan metode perbandingan (comparative), dengan mengkaji fatwa di

dua Negara secara comparative, dengan metode penulisan deskriptif-analitis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa keseriusan dan kewaspadaan

kita di dalam menghadapi virus COVID-19 yang sampai saat ini belum

ditemukan vaksin untuk mengobatinya, seharusnya lebih diutamakan

dibandingkan dengan perdebatan tentang kepatuhan kepada teks. Mematuhi

fatwa yang mengatur pelaksanaan ibadah di tengah pendemi adalah jalan

terbaik bagi umat islam untuk mengurangi resiko terkena virus-19.

Dari semua penelitian tersebut memiliki persamaan setiap penelitian

yaitu meneliti tentang pandemi COVID-19, Fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut terdapat perbedaan pada penelitian

terdahulu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini yaitu

mengkaji tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19 dengan

fokus kajian yang akan di teliti mengenai pengalaman masyarakat

mengimplementasikan fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di tengah

pandemi COVID-19. Kebaruan dari penelitian ini merupakan penelitian pertama

yang mengkaji mengenai Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa

MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Pandemi COVID-19 Di Desa

Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan

metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai

fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan

berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model,

tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu (Afrizal,

2015:13).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi ini mencoba menjelaskan atau

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang disadari oleh

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Auliyah, 2014:79).

Disini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena

peneliti akan berusaha mendeskripsikan, menganalisis serta memaparkan

mengenai Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang

Ibadah Dalam Masa Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao Kabupaten

Pangkep ( Tinjauan Sosiologi Agama).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian, peneliti memberikan penjelasan alasan pemilihan lokasi,

baik Obyektif maupun Subyektif.

27

28

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian

Rancangan Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini terkait dengan

pengalaman masyarakat

mengimplementasikan fatwa MUI

tentang penyelenggaraan ibadah

dalam masa pandemi COVID-19,

dilakukan di Desa Bonto Birao

kabupaten Pangkep.

Peristiwa/ Persoalan (Issue)

Di desa Bonto Birao masih banyak

masyarakat yang melakukan aktifitas

di luar rumah dan masih aktif

melakukan salat jamaah di masjid di

tengah pandemi COVID-19 ini.

Dengan adanya fatwa tentang

penyelenggaraan ibadah di masa

pandemi COVID-19 ini yang

menyarankan agar kegiatan

beribadah termasuk salat jamaah di

masjid digantikan dengan salat di

rumah masing-masing. Oleh sebab

itu peneliti tertarik meneliti tentang

implementasi masyarakat desa Bonto

Birao terhadap fatwa MUI tersebut.

29

2. Waktu Penelitian: Peneliti terlebih dahulu menjelaskan waktu pelaksanaan

penelitian, selanjutnya peneliti membuat table jadwal penelitian, dengan

format sebagai berikut:

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No.

Jenis kegiatan

Bulan I

Bulan II

Bulan III

BULAN IV

I I

I

III IV I I

I

III IV I II III IV I II III IV

1 Pengusulan judul

2 Penyususnan proposal

3 Konsultasi pembimbing

4 Seminar proposal

5 Pengurusan izin penelitian

6 Pelaksanaan penelitian

7 Pengolahan data, analisis

dan penyususnan laporan

8 Seminar hasil

C. Informan Penelitian

Informasi penelitian merupakan sebagai informasi yang telah memberikan

data yang diperlukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan

beberapa orang yang dianggap dapat memberikan data atau informasi yang benar

dan akurat terhadap yang diteliti. Yang dijadikan sebagai informan penelitian ini

adalah:

30

1. Informan Kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan

memiliki berbagai informasi pokok yang diperlakukan dalam penelitian.

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Saleh Mustafa selaku Ketua

MUI Kecamatan Tondong Tallasa dan Rahmatullah S.I.Pem selaku Kepala

Desa Bonto Birao.

2. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam

interaksi sosial yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini adalah

Santuo S.Pd (Imam Masjid Nurul Yaqin) dan Nurdin (Wakil Imam Masjid

Jami Aenal Yaqin).

3. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi

walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan tambahan yaitu, M.Yahya (Jamaah Jami

Aenal Yaqin), Maleng (Jamaah Nurul Yaqin), dan Ibrahim (Jamaah Nurul

Yaqin).

Tabel 3.3 Daftar Nama Informan No. Nama Usia Alamat Pekerjaan Jama’ah

1. Saleh Mustafa 66 Tondong

kura

Ketua MUI

Kec. Tondong

tallasa

2. Rahmatullah S.I.Pem 43 Bonto Kepala Desa

Bonto Birao

Jami Aenal

Yaqin

3. Santuo S.Pd 36 Pullomba Imam dan Guru Nurul Yaqin

4. Nurdin 46 Bonto Wakil Imam Jami Aenal

31

dan petani Yaqin

5. M. Yahya 57 Bonto Petani Jami Aenal

Yaqin

6. Maleng 60 Birao Petani Nurul Yaqin

7. Ibrahim 50 Mamalle Guru Nurul Yaqin

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana

data yang tidak relevan. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada bagaimana

dan apa faktor pendukung serta penghambat masyarakat mengimplementasikan

fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah di tengah pendemi COVID-19 di desa

Bonto Birao kabupaten Pangkep.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti

dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat

penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara, adalah alat yang digunakan dalam melakukan

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari

informan yang berupa daftar pertanyaan (Terlampir).

32

2. Pedoman observasi, digunakan agar ketika peneliti sampai di lapangan,

peneliti tidak kaget dan tetap pada tujuan utamanya melakukan

penelitian dengan fokus yang diminati nya. Pedoman observasi ini jug

berguna dalam memperlancar perolehan data apabila digunakan secara

maksimal (Terlampir).

3. Checklist dokumen, adalah menggunakan dokumen/arsip untuk

menambah informasi. Dalam penelitian ini dokumentasi berbentuk

Profil desa, surat edaran Bupati, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia

nomor 14 dan 31 tahun 2020.

4. Alat tulis menulis yaitu : buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk

mencatat informasi yang didapat pada saat wawancara.

5. Gawai, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan

dengan informan, dan Kamera untuk mengambil gambar di lapangan

yaitu pada saat wawancara.

F. Jenis Dan Sumber Data

Sugiyono (2010:15), data yang diperlukan dalam penelitian bersumber

dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung untuk

melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam

dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat

pengumpulan data. Dalam hal ini sumber data utama (data primer) diperoleh

33

langsung dari setiap informan yang diwawancarai secara langsung dalam

penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013: 308), data sekunder merupakan sumber data

yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti. Data bukan berasal dari

pihak pertama, tetapi dari pihak kedua. Data yang didapat berupa data tertulis,

yaitu sumber di luar kata-kata dan tindakan yang termasuk sebagai sumber

data kedua, namun tetap penting untuk menunjang pengumpulan data

penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data

yang diperoleh dari jurnal, dan data lain yang relevan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah dimana peneliti langsung turun kelapangan mengamati

perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Para penelti

kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam (Creswell,

2016:254). Jadi disini peneliti melakukan pengamatan secara langsung

terhadap objek penelitian di Desa Bonto Birao. Adapun tempat observasi

yang dilakukan peneliti adalah masjid dan wilayah sekitar desa Bonto

Birao.

2. Wawancara (Interview), adalah pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada

responden dicatat atau direkam dengan alat. Peneliti melakukan

wawancara secara langsung dengan narasumber dan wawancara dilakukan

34

dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan kepada narasumber,

hingga keterangan dianggap cukup untuk melengkapi informasi terhadap

penelitian. Terkait topik-topik yang diajukan kepada narasumber salah

satunya yaitu tentang bagaimana penerapan fatwa MUI dan apa faktor

penghambat serta pendukung fatwa tersebut, serta bagaimana tanggapan

masyarakat terhadap fatwa MUI ini.

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013:

326). Penggunaan dokumen dalam penelitian ini sangat penting sebagai

data sekunder karena menjadi bahan pendukung data primer yang telah

didapat dari wawancara dan observasi untuk menjawab rumusan masalah.

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan foto, fatwa

MUI nomor 14 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi

wabah COVID-19, fatwa MUI nomor 31 tentang penyelenggaraan salat

Jum’at dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19, dan

data-data penduduk desa Bonto Birao (Propil Desa).

H. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data, yaitu proses penyelesaian, penyederhanaan, dan abstraksi

dari data yang diperoleh dan catatan tertulis yang terdapat di lapangan.

Pada penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara

35

menyeleksi, dan menyederhanakan catatan-catatan hasil wawancara dari

lokasi penelitian yang bersumber dari informan di Desa Bonto Birao

Kabupaten Pangkep.

2. Penyajian data, yaitu rangkaian informasi yang memungkinkan untuk

ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan. Selain

berbentuk sajian dengan kalimat, sajian data dapat ditampilkan dengan

berbagai jenis gambar, kaitan kegiatan, dan table. Informasi berupa data

yang peneliti dapatkan dari Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu semua hal yang terdapat dalam reduksi data

dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan

pencatatan-pencatatan, pernyataan , konfigurasi yang mungkin berkaitan

dengan data. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah proses men triangulasi tiga data yang terdiri

dari tiga data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun alat yang

digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data adalah menggali kebenaran informasi tertentu

melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Disini peneliti

melakukan wawancara tentang fatwa MUI secara mendalam dan

observasi.

2. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan inormasi atau

data dengan cara yang berbeda.

36

3. Triangulasi Teknik, menurut Sugiyono (2013:330) triangulasi teknik

berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda

untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti

menggunakan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk

sumber data.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh

karena itu maka segi etika harus di perhatikan. Masalah etika yang harus

diperhatikan antara lain :

1. Meminta persetujuan informan (Informan Consent) terlampir.

2. Meminta izin kepada informan jika ingin merekam wawancara, dan

mengambil foto/video.

3. Integritas, yaitu tepati selalu janji dan perjanjian lakukan penelitian dengan

tulus, upayakan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan.

4. Menginformasikan tujuan penelitian kepada informan.

37

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lokasi Penelitian

Sebagaimana halnya Daerah atau Desa – Desa yang lain , Desa

Bonto Birao memiliki Sejarah dan latar belakang tersendiri. Menurut

keterangan yang dapat dihimpun oleh Tim Penyusun RPJM Desa dari

berbagai sumber dan fakta yang ada di lapangan bahwa Desa Bonto Birao

meliputi Kampung yaitu :

Kampung Bonto Sebagai Ibu kota Desa

Kampung Birao

Kampung Kalajong

Kampung Kulanga

Kampung Barone

Kampung Mangguliling

Sebelum adanya PP Nomor 5 Tahun 1978, bahwa Desa Bonto Birao

awalnya adalah Kampung Kahu atau Karaeng Kahu yang merupakan

lanjutan dari Kampung Birao dan kampung Bonto yang berasal dari

Minasate’ne. Kemudian pada Tahun 1967 di gabung menjadi Desa

Biranne (Birao, Bonto dan Lanne) karena pada waktu itu jumlah

penduduk tidak bersyarat di jadikan dua Desa. Nama Desa Biranne

berlangsung sejak Tahun 1962 hingga pada Tahun 2000 karena pada

tahun 2000 sejumlah Tokoh Masyarakat menghendaki adanya pemekaran

37

38

Desa Biranne kembali menjadi dua buah Desa yaitu: Desa Bonto Birao

dan Desa Lanne (Dokumen RPJM Desa Bonto Birao, 2017-2022:5).

Tabel 4.1 Nama-Nama Narasumber Sejarah Desa No. Nama Umur Alamat Keterangan

1. Muh. Ali Cam 67 Bonto Mantan kades

2. Abdullah Sira 63 Birao Mantan kadus

birao

3. Cam Dg.

Ngerang

90 Bonto Sesepuh

4. Pahaj 71 Barone Tokoh masyarakat

5. Lallung 74 Kalajong Tokoh masyarakat

*Sumber: dokumen RPJM Desa Bonto Birao 2017-2022

Dengan disetujuinya Pemekaran Desa Biranne pada tahun 2000 oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Desa

Biranne resmi menjadi dua buah Desa yaitu :

1. Desa Bonto Birao

2. Desa Lanne

Kedua desa diatas kemudian selanjutnya masing-masing berdiri

sendiri sejak Tahun 2000 hingga sekarang.

Sejak adanya istilah Pemerintahan Desa, desa Bonto Birao

mengalami beberapa pergantian pemimpin atau Kepala Desa Yaitu:

39

Tabel 4.2 Nama Pemimpin atau Kepala Desa

NO. NAMA TAHUN KETERANGAN

1. Muh. Ali Cam 2001-2002 Pjs

2. Muh. Ali Cam 2002-2007 Kepala Desa

3. Mustamin, SE 2007-2008 Pjs

4. Abd. Kadir 2008-2014 Kepala Desa

5. Bahtiar, S. I. pem 2014-2015 Pjs

6. Mustamin, SE 2016 Pjs

7. Rahmatullah, S. I. pem 2016-sekarang Kepala Desa

*Sumber: dokumen RPJM Desa Bonto Birao 2017-2022

B. Kondisi Umum Desa Bonto Birao

1. Batas Wilayah

a) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Lanne

b) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Tompo Bulu Kec.

Balocci

c) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Patanyamang Kab. Maros

d) Sebelah Barat: Berbatasa dengan Desa Tondong Kura dan

Bantimurung

Desa Bonto Birao merupakan salah satu dari 6 desa yang

berada di Kecamatan Tondong Tallasa. Luas wilayah Desa Bonto

Birao secara keseluruhan adalah seluas + 15,92 Km2, desa Bonto

Birao berada di ketinggian 880 meter di atas permukaan laut. Desa

Bonto Birao Kecamatan Tondong Tallasa secara topografi merupakan

40

perbukitan/pegunungan. Wilayah Desa Bonto Birao yang beriklim

tropik basah memiliki curah hujan sebesar 200-300 mm per tahun.

Desa Bonto Birao memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga

suhu udara tinggi dan kategori ini cukup untuk dapat mendukung

kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian. Iklim di Desa Bonto

Birao terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Musim hujan terjadi pada bulan November hingga Mei. Musim

kemarau umumnya terjadi pada bulan Juni sampai Oktober (Dokumen

RPJM Desa Bonto Birao, 2017-2022:1).

2. Jumlah penduduk

Penduduk merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap

pembangunan, disebabkan karena maju mundurnya daerah sangat

berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Desa Bonto Birao

memiliki jumlah penduduk sebanyak 1543, jiwa laki-laki 698,

perempuan 845 terbagi dalam dua dusun. Untuk lebih jelasnya jumlah

penduduk dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Kk Dan Jiwa Desa Bonto Birao No. Dusun Jumlah Kk Jumlah Jiwa Jumlah %

Lk Pr Kk Jiwa Kk Jiwa

1. Bonto 252 430 526 252 956 60 67

2. Birao 203 468 319 203 587 40 33

Total 455 698 845 455 1543 100 100

*Sumber: dokumen RPJM Desa Bonto Birao 2017-2022

41

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di desa Bonto Birao dapat dilihat

berdasarkan status pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Pendidikan Masyarakat Berdasarkan status No. Tingkat pendidikan Jumlah jiwa

Dusun

bonto

jml Dusun

birao

Jml Total

%

Lk Pr Lk Pr

1. Tidak pernah

sekolah

18 39 57 15 26 41 98 6,5

2. Belum sekolah 20 28 48 12 28 40 88 5,5

3. Belum tamat SD 51 33 84 20 27 47 131 11

4. Tamat SD 116 146 262 47 39 86 348 26,5

5. Tidak tamat SD 26 23 49 24 25 49 98 5,0

6. Belum tamat SLTP 17 46 63 23 35 58 121 7,5

7. Tamat SLTP 47 53 100 20 23 43 143 11,5

8. Tidak tamat SLTP 19 20 39 28 20 48 87 4,0

9. Belum tamat SLTA 19 29 48 20 23 43 91 5,5

10. Tamat SLTA 37 47 84 18 35 53 137 9,0

11. Tidak tamat SLTA 20 18 38 11 12 23 61 2,0

12. Sarjana 29 18 47 12 9 21 68 1,5

13. Belum sarjana 11 26 37 18 17 35 72 3,0

Total 430 526 956 268 319 587 1543 100

*Sumber: dokumen RPJM Desa Bonto Birao 2017-2022

42

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi

pendidikan di desa Bonto Birao sudah cukup berkembang karena sebagian

besar orang tua telah mendukung kelanjutan pendidikan bagi anaknya.

Latar belakang pendidikan masyarakat desa Bonto Birao sangat

berpengaruh terhadap pemahaman dan kepatuhan masyarakat mengenai

fatwa MUI tentang ibadah di masa pandemi ini, dimana masyarakat yang

tergolong berpendidikan memahami tentang situasi di masa pandemi ini

dan ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19 salah

satunya mematuhi aturan pemerintah dan melaksanakan protokol

kesehatan, sedangkan masyarakat yang latar belakang pendidikannya

rendah terkadang acuh tak acuh mematuhi aturan karena menganggap

masyarakat desa jauh dari pengaruh ibu kota.

C. Keadaan Sosial Budaya

1. Sosial

Keadaan sosial yang ada di lokasi penelitian sebagaimana

masyarakat umumnya yang ada di pedesaan yang sangat menjunjung

tinggi rasa saling menghargai dan kepedulian antar masyarakat.

Penduduk Desa Bonto Birao mayoritas memeluk agama Islam dengan

suku Bugis Makassar, kondisi kemasyarakatan cukup baik ditandai

dengan adanya kebiasaan saling membantu, gotong-royong misalnya

pada saat salah satu anggota masyarakat mengadakan hajatan , bangun

rumah, maka masyarakat lainnya akan turut membantu baik secara

materi maupun tenaga. Selain daripada itu mereka juga terbuka

43

terhadap orang-orang yang membutuhkan informasi tentang kondisi

setempat (Dokumen RPJM Desa Bonto Birao,2017-2022:10).

2. Budaya

Keadaan budaya yang ada di desa Bonto Birao tepatnya merupakan

lokasi peneliti melaksanakan penelitian memiliki kekhasan dan budaya

tersendiri yang sering dilakukan. Masyarakat yang ada di desa Bonto

Birao menggunakan bahasa daerah sebagaimana umumnya digunakan

di kabupaten Pankgkajene yaitu bahasa Dentong. Beberapa msyarakat

di tempat tersebut sering melakukan ritual adat yang telah menjadi

kebiasaannya pada waktu-waktu tertentu. masyarakat disana juga dapat

dikatakan terbuka dan ramah untuk orang-orang yang ingin mencari

informasi.

D. Keadaan Keagamaan

Tabel 4.5 Jumlah Masjid (Jumlah Jamaah)

No. Nama Masjid Alamat Jumlah Jamaah

1. Jami Aenal Yaqin Bonto 35

2. Nurul Yaqin Birao 28

Masyarakat desa Bonto Birao 100% beragama islam. Terdapat

masjid sebagai sarana keagamaan di desa ini. Dalam kehidupan

masyarakat desa Bonto Birao banyak skali aktivitas-aktivitas keagamaan

yang kerap dilakukan, dari hal yang paling umum misalnya pelaksanaan

salat lima waktu, berzakat, berpuasa di bulan Ramadhan serta berhaji bagi

44

yang mampu. Mengajarkan anak-anak membaca al-Qur’an dan pengajian

bagi ibu-ibu atau para orang tua tanpa terkecuali. Demikian juga dalam hal

mempraktikkan syariat Islam yang lain.

Kekompakan masyarakat desa Bonto Birao salah satunya Nampak

dalam menyambut bulan Ramadhan. Mereka sangat akrab dan harmonis,

selama menjalankan ibadah puasa para Ibu-ibu per kepala rumah tangga

secara bergantian menyiapkan takjil (makanan untuk buka puasa di

masjid) di bantu remaja masjid. Malam-malam Ramadhan diramaikan

dengan salat Tarawih dan pembacaan al-Qur’an diseluruh musholla dan

masjid yang ada di desa Bonto Birao. Kekompakan lain juga terlihat di

hari raya, diseluruh musholla dan masjid akan bergema kumandang takbir

hingga terdengar sampai ke ujung desa, dan juga anak muda mudi

melakukan takbir keliling desa yang turut meramaikan malam takbir di

hari raya. Kemudian, usai salat ‘Idul Fitri, masyarakat melakukan

silaturrahim, saling berkunjung dan bermaaf-maafan.

45

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Saat Pandemi COVID-19 Di

Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

Implementasi merupakan pelaksanaan tindak oleh individu,

pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta yang bertujuan

untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi

berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk

melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi

tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada

dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target

yang hendak dicapai.

Akibat adanya pandemi COVID-19 yang merebak di bumi

merubah tatanan diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat

seluruhnya, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan cara umat

islam beragama khususnya dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini terjadi

akibat kondisi darurat menuntut setiap orang untuk tidak melakukan

aktivitas di luar rumah, sehingga berdampak pada seluruh aktivitas

ibadah yang harusnya dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid

harus dihindari dan diganti dengan salat di rumah masing-masing, oleh

45

46

karena itu pemerintah mengambil langkah berbagai macam upaya

pencegahan penyebaran COVID-19.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan

yang berwenang juga sebagai wadah pemberi fatwa kepada umat islam

dan pemerintah, baik diminta maupun tidak. Kondisi pandemi

sekarang yang mengharuskan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan

fatwa dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi, fatwa nomor 14

tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi

wabah COVID-19 dengan tujuan kebijakan pembatasan sosial, yang

berisikan pada poin ketiga:

“Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularan nya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jum’at dan menggantikannya salat Dzuhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan salat lima waktu/rawatib di masjid atau tempat umum lainnya. Sedangkan dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularan nya rendah berdasarkan ketetapan pihak berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun”. (D1/Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020)

Isi fatwa nomor 14 tahun 2020 diatas dapat disimpulkan bahwa

pemerintah menghimbau bagi masyarakat apabila berada di kawasan

yang potensi penularan COVID-19 tinggi atau sangat tinggi

berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh

meninggalkan salat Jum’at dan menggantinya dengan salat Dzuhur di

rumah masing-masing. Sedangkan bagi masyarakat yang berada di

47

kawasan potensi penularan nya rendah maka ia tetap wajib

menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasanya akan tetapi tetap

menjaga diri agar tidak terpapar virus COVID-19 atau mematuhi

protokol kesehatan.

Selang beberapa bulan Majelis Ulama Indonesia kembali

mengeluarkan fatwa Nomor 31 tahun 2020 berisi tentang

penyelenggaraan salat Jum’at dan jamaah untuk mencegah penularan

wabah COVID-19, yang berisikan:

“Pertama, fatwa MUI tentang shift salat Jum’at saat pandemi, terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa ketika salat Jum’at dengan model shift (bergelombang) hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan salat Jum’at dengan model shift tidak sah, sehingga jamaah yang tidak tertampung mengerjakan salat Dzuhur sebagai pengganti. Terkait dua pendapat ini MUI menegaskan, jamaah dapat memilih salah satu diantara dua pendapat tersebut. Kedua, fatwa MUI tentang penggunaan masker saat salat Jum’at, menggunakan masker yang menutup hidung saat salat hukumnya boleh dan sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat salat. Menutup mulut saat salat hukumnya makruh, kecuali ada hajat Sariyah. Karena itu salat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak makruh”. (D2/Fatwa Nomor 31

Tahun 2020)

Dapat disimpulkan bahwa isi fatwa nomor 31 terdiri dari dua

pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa ketika

melaksanakan shalat Jum’at dengan model shift bergelombang di

masa pandemi maka hukumnya sah. Sedangkan pendapat kedua,

mengatakan salat Jum’at dengan model shift bergelombang tidak

sah, sehingga jamaah yang tidak tertampung mengerjakan salat

48

Dzuhur sebagai pengganti. Terkait dua pendapat tersebut Majelis

Ulama Indonesia menegaskan jamaah dapat memilih salah satu

diantara dua pendapat tersebut.

Kedua fatwa tersebut sejalan dengan adanya surat edaran dari

pemerintah kabupaten Pangkaje’ne yang menghimbau agar

seluruh masyarakat mengurangi aktifitas keluar rumah termasuk

kegiatan beribadah, yang berisikan pada point 12:

“Pelaksanaan salat Jum’at dan salat berjamaah rawatib di masjid untuk sementara ditiadakan diganti dengan salat Dzuhur dan salat berjamaah rawatib ditempat tinggal masing-masing hingga kondisi sudah pulih dan normal dari wabah pandemi COVID-19 berdasarkan penetapan dari institusi pemerintah yang berwenang”. (D3/Edaran Bupati Pangkaje’ne)

Peneliti menyimpulkan edaran diatas bahwa pelaksanaan salat

Jum’at di masjid ditiadakan diganti dengan salat Dzuhur dan salat

berjamaah lima waktu untuk sementara dilaksanakan di rumah

masing-masing sampai keadaan kembali pulih dan normal dari wabah

pandemi COVID-19.

Adapun hasil wawancara mengenai latar belakang dikeluarkannya

fatwa tersebut dengan Saleh Mustafa selaku Ketua Majelis Ulama

Indonesia Kecamatan Tondong Tallasa mengatakan bahwa:

“Karena memang ada, ada dasarnya itu berdasarkan ulama dan

mualamah bahwa membolehkan untuk tidak berjamaah di masjid sepanjang ada virus Karna ini “la dharara wa la

dhirara” yang artinya menjaga bahaya dan membahayakan orang nah itu dasarnya. Sehingga Indonesia itu ikut menguatkan itu hadits untuk menjaga dan mentaati protokol

49

kesehatan yang diatur oleh pemerintah, sehingga kita disini e dibenarkan tidak salat berjamaah di masjid yaa tapi hanya daerah-daerah tertentu, ya itu dasarnya majelis ulama mengeluarkan fatwa”. (D1/Wawancara/Ketua MUI kec.Tondong Tallasa/Saleh Mustafa/11/11/20)

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa

pemerintah dan lembaga Majelis Ulama Indonesia senantiasa

melakukan berbagai upaya agar penyebaran COVID-19 tidak

menyebar luas di berbagai daerah, dan juga fatwa dikeluarkan atas

dasar yang telah di tetapkan oleh para ulama dan mualamah salah satu

dasarnya yaitu hadits yang mengatakan bahwa “la dharara wa la

dhirara”. Dengan adanya fatwa dan surat edaran tersebut pemerintah

dan Majelis Ulama Indonesia berharap agar masyarakat senantiasa

memperhatikan instruksi pemerintah pusat dan daerah setempat terkait

pencegahan dan penanganan COVID-19.

Sebelum menghimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan

pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu melakukan

sosialisasi dan memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait isi-

isi fatwa dan bahaya COVID-19 agar tidak muncul berbagai pendapat

yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Hal tersebut dapat dilihat

dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Bonto Birao

bahwa: Aparat desa Bonto Birao dan Satgas COVID-19 kecamatan

Tondong Tallasa telah melakukan sosialisasi arahan serta pembinaan

kepada masyarakat desa sebelum menghimbau mereka menerapkan

protokol kesehatan di masa pandemi. (D1/Observasi/11/11/20)

50

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Rahmatullah, S. I. Pem selaku kepala desa Bonto Birao, mengatakan

bahwa:

“Saya beserta seluruh staf desa pada awal adanya ini edaran

Majelis Ulama Indonesia dan dari Bupati kami mengadakan sosialisasi di balai desa dibantu juga sama satgas COVID kecamatan terkait ini fatwa MUI dan selalu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya itu mentaati protokol kesehatan supaya ini corona cepat hilang”

(D2/Wawancara/Kepala desa Bonto Birao/Rahmatullah/11/11/20)

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Nurdin selaku Imam Masjid Jami Aenal Yaqin mengatakan bahwa:

Pak Kades telah melakukan sosialisasi seputar fatwa MUI. Kepala desa

juga sudah memberi peringatan agar mematuhi protokol kesehatan

dengan baik dalam setiap kegiatan kemasyarakatan ataupun

keagamaan, khususnya dalam pelaksanaan salat lima waktu di masjid.

(Wawancara/11/11/20) S

Di per tegas kembali dari hasil wawancara peneliti dengan Santuo

selaku Imam Masjid Nurul Yaqin, mengatakan:

“Memang aparat desa disini sudah adakan ini sosialisasi tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga tentang itu surat edarannya Bupati yang harus dipatuhi”. (D4/Wawancara/Santuo/Imam Masjid/11/11/20)

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan

bahwa memang benar aparat desa dan juga satgas COVID-19

kecamatan telah mengadakan sosialisasi agar masyarakat desa dapat

mengerti tentang fatwa MUI dan juga menyampaikan kepada seluruh

51

masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar virus

COVID-19 tidak menyebar luas.

Setelah mengadakan sosialisasi maka aparat desa Bonto Birao

memberi ketegasan terhadap setiap masyarakat untuk mematuhi

protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan

menjaga jarak pada saat pelaksanaan salat lima waktu dan salat Jum’at

di masjid maupun acara-acara lainnya, seperti hasil observasi yang

dilakukan peneliti bahwa: Aparat desa dan masyarakat disana telah

menerapkan himbauan protokol kesehatan seperti menyediakan

pencuci tangan di setiap masjid, poster area wajib memakai masker,

menjaga jarak dan lain-lain, agar jamaah mematuhi protokol

kesehatan, dan juga apabila salah satu masyarakat melanggar maka

aparat desa atau masyarakat lainnya akan memberi

pengetahuan/pemahaman terkait pentingnya mematuhi protokol

kesehatan dan bahayanya COVID-19”. (D2/Observasi/17/11/20)

Dikutip dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Rahmatullah selaku Kepala Desa mengatakan:

“Itu juga di sampaikan pada saat sosialisasi berlangsung bahwa kami menghimbau kepada pengurus masjid agar menyiapkan protokol kesehatan seperti pencuci tangan dan lain-lain, dan sebagian sudah ada mi yang terapkan di setiap masjid, juga kalo ada yang melanggar itu kami kasi saja teguran berupa peringatan dan jangan bermasa bodoh”.

(D5/Wawancara/ Rahmatullah/Kepala Desa/17/11/20)

52

Hal ini dipertegas kembali oleh Santuo sebagai Imam Masjid

Nurul Yaqin bahwasanya di masjid Nurul Yaqin dan Jami Aenal Yaqin

setelah ada penyampaian dari aparat desa, pengurus masjid masing-

masing telah menyediakan seperti tempat pencuci tangan dan poster

area wajib masker, dan juga telah disampaikan kepada jamaah masjid

untuk menjaga jarak minimal 1 meter serta membawa sajadah sendiri.

(D6/Wawancara/17/11/20).

Gambar 5.1 Area Wajib Masker

53

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas peneliti

dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Bonto Birao sudah

melaksanakan himbauan dari pemerintah dalam menerapkan protokol

kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah, seperti menjaga jarak,

menggunakan masker, dan mencuci tangan agar menghindari hal-hal

yang tidak diinginkan, dan juga memberikan peringatan apabila ada

masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini juga

sejalan dengan isi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 pada poin 1 bahwa

setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi

setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena

hal itu merupakan bagian dari pokok beragama.

Terlepas dari adanya himbauan-himbauan, masih ada saja

segelintir masyarakat desa yang tidak taat akan himbauan tersebut.

Dibuktikan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti

bahwasanya:

“Fatwa tersebut telah menimbulkan beragam sikap masyarakat yang dimana sebagian besar mengerti/paham tentang fatwa MUI dan mematuhi himbauan dari pemerintah terkait protokol kesehatan, akan tetapi sebagian juga ada yang melanggar dan kontra terhadap fatwa tersebut, ini dikarenakan adanya sebagian kecil masyarakat yang pengetahuannya minim tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di desa Bonto Birao. Hal tersebut dapat dilihat pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat waktu pelaksanaan ibadah dimasjid sebagian besar jamaah menggunakan masker dan mencuci tangan dan ada yang tidak sama sekali menerapkan protokol kesehatan dengan alasan tidak terbiasa menggunakan masker”.

(D3/Observasi/20/11/20).

54

Adapun hasil wawancara memperkuat tentang kepatuhan

masyarakat terkait protokol kesehatan yang dilakukan oleh peneliti

dengan Yahya selaku warga yang mematuhi protokol kesehatan.

Mengatakan bahwa beliau secara pribadi mengenai pake masker yah

beliau memakai masker selama adanya pandemi COVID-19 untuk

jaga-jaga meskipun desa akan tetapi kita tetap berhati-hati, dan dengan

memakai masker kita juga sudah membantu pemerintah mencapai

dalam upaya mencegah virus corona tidak menyebar luas.

(D7/Wawancara/20/11/20)

Adapula hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

Maleng salah satu warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Karna kan jauh jaki dari kota kita, di desa sini juga termasuk zona hijau ji baru saya pribadi tidak biasa ka pake masker karna sesak nafas ka jadi tidak nyaman kurasa pake masker, tapi kalau mencuci tangan yah saya cuci tangan ja juga selalu”. (D8/Wawancara/Jama’ah/Maleng/17/11/20) Dari hasil observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan

bahwa memang benar ada sebagian masyarakat yang mematuhi aturan

dan ada juga yang tidak mematuhi aturan. Hal ini terjadi karena

minimnya pengetahuan masyarakat tersebut, juga tidak terbiasa

menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat beribadah di masa

pandemi dan beranggapan bahwa tidak perlu memakai masker karena

desa berada jauh dari pusat keramaian kota.

Akan tetapi masyarakat desa Bonto Birao menanggapi positif

terkait pemerintah yang menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman

55

dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan COVID-19

terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaati nya.

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Yahya mengatakan bahwa:

“Kalau kita tanggapi dari pada pemerintah itu menyetujui memberikan apa namanya Majelis Ulama Indonesia sampe mengeluarkan aturan sangat bagus kenapa dikatakan bagus karena wabah yang melanda kita ee supaya terhindar daripada penyakit itu atau COVID-19 ini, jadi artinya anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia itu sudah sangat tepat”. (D9/Wawancara/M. Yahya/20/11/20)

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Nurdin mengatakan bahwa: Tanggapan saya terkait tentang keputusan

pemerintah yang menjadikan fatwa sebagai pedoman dalam

menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini beliau setuju,

dan Nurdin juga mengatakan kita sebagai warga Negara yang baik

adalah mematuhi kebijakan pemerintah apalagi hal ini dilakukan agar

COVID-19 tidak menyebar luas. (D10/Wawancara/20/11/20)

Dari beberapa tanggapan informan diatas peneliti dapat

menyimpulkan bahwa masyarakat desa Bonto Birao setuju dengan

tindakan pemerintah yang menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia

sebagai pedoman untuk menjawab berbagai permasalahan keagamaan

yang ada di dalam lingkungan masyarakat di masa pandemi meskipun

masih ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi protokol

kesehatan.

56

Jadi, kesimpulan dari dokumen, hasil observasi dan hasil

wawancara yang dilakukan peneliti pada implementasi fatwa Majelis

Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi

COVID-19 di Desa Bonto Birao Kabupaten pangkep bahwa fatwa

MUI nomor 14 dan 31 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi

terjadi wabah COVID-19 merupakan salah satu solusi yang paling

tepat bagi masyarakat dalam beribadah di masa pandemi terlebih bagi

masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan fatwa MUI ini juga bisa

dikatakan berjalan lancar karena sebagian besar masyarakat Desa

Bonto Birao mematuhi protokol kesehatan dan paham akan kondisi

sekarang ini yang mengharuskan mereka mengikuti beberapa aturan

dari pemerintah agar COVID-19 tidak menyebar luas, meskipun masih

ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi aturan karena

menganggap desa Bonto Birao berada jauh dari kota dan juga alasan

tidak terbiasa menggunakan masker.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Masyarakat

Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Saat Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao Kabupaten

Pangkep.

1) Faktor Pendukung

Dalam melakukan setiap kegiatan ada faktor pendukung

yang melancarkan berbagai kegiatan, salah satu faktor pendukung

dalam implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang

57

penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di Desa Bonto

Birao, Ibrahim selaku jamaah mengatakan faktor pendukung

implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ibadah di

masa pandemi ini sebagai berikut:

“Faktor pendukung implementasi ini salah satunya yaitu dengan adanya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mematuhi aturan pemerintah dan juga adanya sosialisasi dari pemerintah desa yang memberi pengetahuan/pemahaman dan motivasi kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini”. (D1/Wawancara/ Ibrahim/20/11/20)

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah dengan

adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat ikut berpartisipasi

yang membatu berjalannya implementasi fatwa ini dengan baik

serta pemahaman dan motivasi yang diberikan pemerintah desa

juga termasuk faktor pendorong dari implementasi fatwa MUI

tentang ibadah di masa pandemi COVID-19.

Hal senada di dukung oleh Nurdin selaku wakil imam

masjid, mengatakan bahwa: Ada beberapa faktor pendukung

implementasi fatwa MUI ini, yaitu dari jamaah itu sendiri yang

artinya di desa Bonto Birao sebagian besar masyarakat sudah

mengerti akan kondisi di masa pandemi ini yang mengharuskan

kita mematuhi protokol kesehatan dan masjid-masjid juga sudah

berusaha mengadakan fasilitas berupa tempat pencuci tangan

bahkan membeli pengukur suhu badan dan juga antusiasnya

58

jamaah mau melaksanakan salat di masjid namun tetap kita itu

mengikuti protokol kesehatan”. (D2/Wawancara/ Nurdin/20/11/20)

Dapat di perkuat berdasarkan hasil observasi yang

dilakukan peneliti, bahwa:

“Pendukung dari implementasi ini, selain dari adanya

kesadaran masyarakat itu sendiri juga adanya faktor dorongan motivasi dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada masyarakat agar bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang ini meskipun berada di pedesaan tetap harus mematuhi protokol kesehatan guna mengurangi penyebaran virus corona”.

(D1/Observasi/20/11/20)

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung

Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Saat

Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao ini yaitu adanya

kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan di bantu juga

dengan bimbingan/sosialisasi dari aparat desa yang mendorong

masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan guna mencapai

tujuan dari implementasi fatwa ini yaitu diharapkan mampu

mengurangi jumlah penyebaran virus COVID-19.

2) Faktor Penghambat

Adanya suatu proses kegiatan tidak lupa dengan faktor

pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan suatu

kegiatan, supaya menghasilkan yang diharapkan dan terkadang

59

adanya kendala atau faktor penghambat, seperti wawancara dengan

Yahya sebagai berikut:

“Faktor penghambat pada Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Saat Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao ini pertama adalah alasannya yang tidak terbiasa menggunakan masker dan merasa malu kalo pake ki masker”.

(D1/Wawancara/Yahya/20/11/20)

Begitu juga sama yang dikatakan oleh Ibrahim bahwa

faktor penghambat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

Faktor penghambat dari implementasi ini yang paling sering

terjadi/paling sering kita dengar yaitu alasan masyarakat yang tidak

terbiasa menggunakan masker serta sebagian masyarakat kurang

percaya akan adanya COVID-19 karena belum melihat secara

langsung orang yang terpapar virus corona hanya melihat dan

mendengar lewat media yang membuat masyarakat desa Bonto

Birao sebagian kurang percaya. (D2/Wawancara/20/11/20)

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa

faktor pendukung implementasi fatwa MUI tentang ibadah di masa

pandemi ini adalah dengan adanya kesadaran dari dalam diri

individu masyarakat dan dengan adanya motivasi dari berbagai

kalangan baik dari pemerintah maupun sesama masyarakat yang

saling mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan faktor penghambat nya antara lain adanya segelintir

masyarakat yang kurang percaya dengan COVID-19 karena belum

melihat langsung pasien yang terkena virus corona mereka hanya

60

mendengar dan melihat di sosial media dan berita di televisi saja,

sebagian juga beralasan bahwa tidak terbiasa memakai masker dan

kurang nyaman menggunakan masker saat melaksanakan salat.

B. Pembahasan

1. Pengalaman Masyarakat Mengimplementasikan Fatwa MUI

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Saat Pandemi COVID-19 Di

Desa Bonto Birao Kabupaten Pangkep.

Saat ini Indonesia sedang maraknya virus yang tersebar di dunia

yaitu virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Virus

COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran

pernapasan atas ringan hingga sedang. Virus corona diduga menyebar

di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan (droplet)

yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari

bersin dan pernafasan normal. Selain itu virus ini dapat menular

melalui permukaan benda yang terkontaminasi menyentuh benda

tersebut.

Dengan adanya wabah ini membuat para pemimpin dunia untuk

menerapkan kebijakan yang ketat dalam penyebaran virus COVID-19.

Di Indonesia dalam mengatasi wabah tersebut pemerintah menerapkan

kebijakan yang menghimbau masyarakat mengurangi aktifitas di luar

rumah termasuk kegiatan beribadah yang di rumah kan. Dalam hal

keagamaan Majelis Ulama Indonesia lembaga independen yang

mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan islam untuk

61

membimbing, membina, dan mengayomi umat islam di Indonesia ikut

andil dalam menerapkan kebijakan di masa pandemi ini, oleh karena

itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang berisi

tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi agar seluruh umat

beragama terutama umat muslim tidak lagi mempermasalahkan

mengenai kebijakan pelaksanaan ibadah yang di rumah kan untuk

sementara.

Dalam hal menghadapi berbagai sikap dan respon masyarakat

terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia yang beragam tentunya

membutuhkan tindakan ekstra agar masyarakat dapat memahami

maksud dan tujuan dikeluarkannya fatwa tersebut dan juga agar

masyarakat dapat mematuhi aturan protokol kesehatan dengan nyaman

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti menggunakan teori Tindakan Sosial yang dipopulerkan

oleh Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial adalah

proses aktor terlibat dalam pengambilan keputusan subjektif tentang

sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih,

tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang

dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain, yang

telah lewat, yang sekarang, dan yang diharapkan di masa akan datang.

Dalam Teori Tindakan Sosial terdapat beberapa point yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

62

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental, dimana tindakan ini

ditujukan dalam mencapai tujuan-tujuan secara rasional dan

diperhitungkan dengan baik oleh aktor yang melakukannya.

Dalam penelitian ini tindakan yang dilakukan oleh lembaga

Majelis Ulama Indonesia terkait kondisi di masa sekarang ini

yang terjadi dimana dunia sedang dilanda wabah virus

COVID-19 mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan

guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 tindakan yang

diambil salah satunya yaitu mematuhi protokol kesehatan

seperti menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan,

hal tersebut tentunya telah diperhitungkan dengan baik sebelum

disampaikan kepada seluruh masyarakat, apa yang telah

disampaikan pemerintah merupakan suatu arahan agar

masyarakat ikut andil dalam mematuhi kebijakan yang telah

ada dan berharap tindakan tersebut dapat mencapai tujuan

sesuai yang telah diperhitungkan.

2. Tindakan Rasional Nilai, tindakan rasional ini memiliki sifat

bahwa ala-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan

perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada

di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat

absolut. Dalam penelitian ini pemerintah desa melalukan

sosialisasi kepada masyarakat tentang fatwa penyelenggaraan

ibadah di masa pandemi agar masyarakat tidak lagi bingung

63

dan tetap menjalankan ibadah salat Jum’at meskipun untuk

sementara digantikan dengan salat Dzuhur, serta tetap

melaksanakan salat lima waktu di rumah masing-masing.

3. Tindakan Afektif, tipe tindakan sosial ini lebih didominasi

perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan

sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional dan

merupakan ekspresi emosional dari individu. Seperti di

kerumunan masyarakat, masjid, ataupun tempat keramaian

lainnya, Kepala desa atau sesama masyarakat yang paham akan

protokol kesehatan akan memberi peringatan/menegur secara

tiba-tiba apabila melihat seseorang tidak mematuhi protokol

kesehatan seperti tidak menggunakan masker di keramaian, hal

tersebut dilakukan agar masyarakat memakai masker demi

keamanan bersama terhindar dari kemungkinan terkena virus

corona.

Dari pembahasan diatas, peneliti dapat membandingkan dari

temuan atau penelitian relevan dimana terdapat perbedaan dari hasil

penelitian ini dengan hasil penelitian oleh Rusyana, dkk (2020), dapat

ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian terdahulu lebih kepada

perbandingan antara fatwa penyelenggaraan ibadah di saat pandemi

COVID-19 di dua Negara yaitu Indonesia dan Mesir yang dikaji

menggunakan metode perbandingan. Sedangkan penelitian ini sendiri

lebih kepada bagaimana masyarakat mengimplementasikan fatwa MUI

64

tentang ibadah di masa pandemi COVID-19, dan juga faktor

pendukung dan penghambat implementasi tersebut.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Masyarakat

Mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan

Ibadah Saat Pandemi COVID-19 Di Desa Bonto Birao Kabupaten

Pangkep.

Di desa Bonto Birao ada faktor pendukung dan penghambat

masyarakat mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia

tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19.

a. Faktor Pendukung

Adanya kesadaran dari masyarakat ini menjadi salah satu

faktor pnting dalam implementasi fatwa MUI tentang

penyelenggaraan ibadah saat pandemi COVID-19 di desa

Bonto Birao. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat ini

sehingga keberadaan fatwa MUI dalam lingkungan masyarakat

dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk dukungan dari

masyarakat terhadap implementasi fatwa MUI ini adalah

dengan patuh terhadap himbauan memakai masker apabila

berada di keramaian, beraktivitas di luar rumah, dan juga

apabila melaksanakan salat di masjid maupun ditempat umum

lainnya.

Selain dukungan dari pihak masyarakat, implementasi

fatwa MUI juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang

ikut andil dan mendukung berjalannya fatwa MUI tersebut.

65

Bentuk dukungan dari pemerintah terhadap implementasi fatwa

MUI di desa bonto Birao yaitu dengan mengadakan sosialisasi

mengenai fatwa tentang penyelenggaraan ibadah saat pandemi

COVID-19, dan juga memberikan motivasi, pemahaman

kepada masyarakat yang kurang mengerti dan bisa dikatakan

kontra terhadap fatwa agar bisa diajak kerja sama mematuhi

himbauan protokol kesehatan tanpa memaksa, dikarenakan

kondisi sekarang ini yang mengharuskan kita apabila berada di

keramaian harus menggunakan masker, jaga jarak, dan sebisa

mungkin mengurangi aktifitas di luar rumah.

Sarana dan prasarana juga ikut andil dalam implementasi

fatwa MUI ini seperti penyediaan pencuci tangan di setiap

pintu utama masjid serta poster berupa area wajib masker,

karena dengan adanya prasarana yang memadai yang membuat

masyarakat desa Bonto Birao kembali antusias melaksanakan

ibadah di masjid kembali meskipun dengan syarat harus

mematuhi protokol kesehatan, dan juga tidak lagi dihantui rasa

takut akan penyebaran virus corona.

b. Faktor Penghambat

Dalam implementasi fatwa MUI di desa Bonto Birao ini

ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat sehingga

dalam menjalankan perannya tidak maksimal. Dari hasil

penelitian faktor penghambat implementasi fatwa ini yaitu

66

dengan alasan tidak terbiasa menggunakan masker saat

melaksanakan salat, alasan ini paling sering dijumpai di dalam

lingkungan masyarakat dimana masih ada segelintir orang yang

belum bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang, apalagi ketika

melaksanakan salat hal tersebut sangat mengganggu apabila

menggunakan masker alasan tidak nyaman tersebut karena

ketika kita menggunakan masker terkadang mengganggu cara

kita bernafas jadi masyarakat menganggap menggunakan

masker itu tidak nyaman terlebih lagi saat kita salat bisa-bisa

mengganggu konsentrasi.

Adanya masyarakat yang tidak percaya dengan wabah

COVID-19 ini karena menganggap wabah tersebut hanya

permainan politik dalam artian masyarakat tersebut

berpendapat bahwa virus ini hanya dijadikan alat permainan

kaum elit saja, dan juga karena mereka belum melihat secara

langsung pasien COVID-19 sehingga hal tersebut memperkuat

masyarakat tidak percaya dengan virus COVID-19 ini.

67

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan

ibadah saat pandemi COVID-19 di Desa Bonto Birao Kabupaten

pangkep bahwa fatwa MUI nomor 14 dan 31 tentang penyelenggaraan

ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 merupakan salah satu

solusi yang paling tepat bagi masyarakat dalam beribadah di masa

pandemi terlebih bagi masyarakat di pedesaan. Pelaksanaan fatwa MUI

ini juga bisa dikatakan berjalan lancar karena sebagian besar

masyarakat desa Bonto Birao mematuhi protokol kesehatan dan paham

akan kondisi sekarang ini yang mengharuskan mereka mengikuti

beberapa aturan dari pemerintah agar COVID-19 tidak menyebar luas,

meskipun masih ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi aturan

karena menganggap desa Bonto Birao berada jauh dari kota dan juga

alasan tidak terbiasa menggunakan masker.

2. Faktor pendukung implementasi fatwa MUI tentang ibadah di masa

pandemi ini adalah dengan adanya kesadaran dari masing-masing

individu masyarakat dan dengan adanya motivasi dari berbagai

kalangan baik dari pemerintah maupun sesama masyarakat yang saling

mengingatkan agar mematuhi protokol kesehatan.

67

68

3. Faktor penghambat nya antara lain yaitu adanya segelintir masyarakat

yang kurang percaya dengan COVID-19 karena belum melihat

langsung pasien yang terkena virus corona mereka hanya mendengar

dan melihat di sosial media dan berita di tv saja, sebagian juga

beralasan bahwa tidak terbiasa memakai masker dan kurang nyaman

menggunakan masker saat melaksanakan salat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa

saran diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Diharapkan kepada masyarakat terkhusus yang tidak mematuhi

protokol kesehatan hendaknya dapat meningkatkan kerjasama dalam

melaksanakan/mematuhi protokol kesehatan demi mencapai tujuan

memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dan demi keamanan

bersama.

b. Diharapkan kepada Pemerintah atau Pimpinan Desa agar lebih

memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat serta lebih

tegas memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi

protokol kesehatan.

c. Saran bagi peneliti selanjutnya agar bisa memperluas kembali secara

keseluruhan mengenai implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia

tentang ibadah saat pandemi COVID-19 dan juga lebih mendalami

tentang respon masyarakat terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia,

serta lebih mendalami saja faktor pendukung dan penghambat

69

masyarakat dalam implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia

tentang penyelenggaraan ibadah di masa pandemi ini.

70

DAFTAR PUSTAKA

Auliyah, R. (2014). Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. Competence: Journal Of Management Studies, 8(1).

Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajawali Pers

Azanella. (2020) Virus Corona : Penyebab, Gejala, Pencegahan Dan Kapan Harus Kedokter. (https://amp.kompas.com/tren/read/2020/03/31/16200665/virus-corona-penyebab-gejala-pencegahan-dan-kapan-harus-segera-ke-dokter. Html, diakses 31 Maret 2020).

Creswell, John (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Firdaus. (2020) Isi Lengkap Fatwa MUI Tentang Sholat Jum’at Saat Pandemi COVID-19. (https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-Jum’at-saat-pandemi-COVID-19-fFlw. Html, di akses 05 Juni 2020).

Fadli, A. (2020). Mengenal COVID-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Android. Pengabdian Kepada

Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Universitas Jendral Soedirman.

Gayo, Ahyar A., et al. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan HAM RI. 2011

Haryanto. (2015) Sosiologi Agama, Dari Klasik Hingga Post Modern. AR-RUZZ Media.

Hkikmat, dkk. (2020) Implementasi Maqasi Syari’ah Dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran COVID-19 Di Indonesia. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hamzah, M. M. (2018) Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia. Millah: Jurnal Studi Agama, 1(1), 127-154

Khaerah. (2019) Persepsi Masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (SKRIPSI). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.

70

71

Mashabi. (2020) MUI Rilis Fatwa Terkait Ibadah Saat Wabah Corona. (https://nasional.kompas.com/read/2020/03/17/010011/mui-rilis-fatwa-terkait-ibadah-saat-wabah-corona-ini-isi-lengkapnya. Html, 17 Maret 2020).

Marzali. (2006) Struktural-Fungsionalisme. Universitas Indonesia.

Mukhlisin, dkk. (2018) Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa. Jurnal Hukum Islam.

Mahmudi. (2009) Respon Masyarakat Sekitar Kampus AL-Mubarok Parung Bogor Jawa Barat Terhadap Ahmadiyah (SKRIPSI). Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nashiruddin, M. (2017) Fatwa MUI Bidang Ibadah Dan Perannya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. International Islamic Conferernce on MUI Studies. Jakarta: MUI, 553.

Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Persfektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber. Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial, 4(1), 1-21.

Rusyana, dkk. (2020) Fatwa Penyelenggaraan Ibadah Di Saat Pandemi COVID-19 Di Indonesia Dan Mesir. UIN Gunung Djati Bandung.

Sugiyono. (2013) Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta

Suhartono, Slamet. Eksistensi fatwa majelis ulama Indonesia dalam persfektif Negara hukum pancasila. Al-lhkam: Jurnal Hukum dan Paranata Sosial, 2018, 12.2:448-465.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: alfabeta

Sujarweni. (2014) Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PT Pustaka baru.

Shodiqin, dkk. (2020) Model Pemberdayaan Jamaah Masjid Menghadapi Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Simmel. (1997). Essays On Religion. New heaven, CT: Yale University Press.

Wibowo. (2006) Studi Krisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah Dan Kebijakan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Ahmadiyah. Universitas Islam Indonesia.

Wirawan, (2012) Teori-Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, Dan Perilaku Sosial). Prenadamedia group.

72

Wibisono, M. Y. (2020) Sosiologi Agama.

Yunus & Rezki. (2020) Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yasmin, Puti. (2020) Apa Itu Virus Corona Dan COVID-19, (https://m.deti.com/news/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-COVID-19-ini-info-yang-perlu-diketahui. Html di akses 10 April 2020).

73

L

A

M

P

I

R

A

N

74

PEDOMAN WAWANCARA

Lembar Wawancara

Informan kunci

Untuk Ketua MUI Kecamatan Tondong Tallasa:

Nama:

Jabatan:

Waktu:

Tempat:

Pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa

tentang ibadah di masa pandemi ini?

2. Sosialisasi apa saja yang dilakukan lembaga MUI mengenai fatwa tentang

ibadah di masa pandemi ini?

3. Bagaimana cara MUI menyikapi masyarakat yang kontra terhadap fatwa

tentang ibadah di masa pandemi ini?

Untuk Kepala Desa:

1. Apakah bupati mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan ibadah

di masa pandemi?

2. Sejauh mana masyarakat mengikuti aturan fatwa MUI tentang ibadah di

masa pandemi ini?

3. Apakah di setiap masjid sudah menyiapkan/mematuhi protokol kesehatan?

4. Tindakan apa saja yang dilakukan aparat desa sehingga masyarakat

mampu beradaptasi dengan apa yang di tetapkan fatwa MUI tentang

ibadah di masa pandemi?

75

5. Bagaimana menyikapi masyarakat yang tidak mematuhi aturan sesuai

edaran fatwa MUI?

Informan Utama Dan Tambahan

Untuk Imam Masjid dan Jamaah Masjid:

Nama:

Jabatan:

Waktu:

Tempat:

Pertanyaan:

1. Apakah bapak pernah mendengar fatwa MUI nomor 14 dan 31 tahun 2020

tentang ibadah di masa pandemi COVID-19?

2. Apa yang Anda ketahui soal fatwa MUI nomor 14 dan 31 tahun 2020

tentang ibadah di masa pandemi COVID-19?

3. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan physical distancing sat

salat berjamaah?

4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pengguna masker pada saat salat?

a. Apakah Anda menggunakan masker sesuai protokol kesehatan? Kalau

iya, apa alasannya? Kalau tidak, juga apa alasannya?

5. Apa tanggapan Anda mengenai pemerintah yang menjadikan fatwa ini

sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan terkait penanggulangan

76

COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat islam wajib

mentaati nya?

6. Apakah aparat desa pernah mengadakan sosialisasi dan selalu memberikan

pembinaan kepada masyarakat?

7. Apa saja faktor pendukung dari implementasi fatwa MUI tentang

penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19?

8. Apa pula faktor penghambat dari implementasi fatwa MUI tentang

penyelenggaraan ibadah di masa pandemi COVID-19?

77

PEDOMAN OBSERVASI

Implementasi Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Masa Pandemi COVID-19.

No Hari/Tanggal Tempat/ Kegiatan yang diamati

Deskripsi Hasil Pengamatan

1. 11/11/20 Masjid/ Pelaksanaan salat Jum’at

Kegiatan beribadah salat Jum’at

pada saat pandemi COVID-19

sangatlah berbeda sebelum

adanya COVID-19 dimana pada

saat pandemi sekarang ini jamaah

sedikit berkurang terutama

jamaah yang usianya 60an ke atas

karena sangat rawan terjangkit

virus corona. Tata cara

pelaksanaan salat Jum’at juga

sedikit berbeda seperti sebelum

ada pandemi saf harus rapat dan

diluruskan, sedangkan di masa

pandemi ini pemerintah

menghimbau model shift yang

bergelombang ketika

melaksanakan salat Jum’at di

masjid, dan juga para jamaah

memakai masker, meskipun

78

beberapa Jamaah masih ada yang

belum menggunakan masker.

2. 17/11/20 Masjid/ Pelaksanaan salat 5 waktu

Pelaksanaan salat lima waktu

tidak jauh berbeda dengan

pelaksanaan salat Jum’at,

pelaksanaan salat lima waktu juga

di masa pandemi ini sangat

berbeda karena harus

menggunakan masker, dan saf

minimal menjaga jarak 1 meter.

3. 2/11/20 Masjid/ Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Pelaksanaan Maulid Nabi

Muhammad saw di desa Bonto

Birao pada saat pandemi COVID-

19 berjalan seperti biasanya,

hanya saja jumlah orang yang ikut

berpartisipasi lebih sedikit dari

biasanya, Karena sebagian masih

takut berkumpul di keramaian dan

juga Maulid kali ini tidak

semeriah tahun sebelumnya

karena beberapa rangkaian acara

tidak terlaksana akibat aturan dari

pemerintah desa yang

79

menghimbau agar mempersingkat

rangkaian acara, guna

menghindari keramaian yang

berkumpul terlalu lama.

4. Masjid/ Pengajian Ibu-ibu, dan TK/TPA

Untuk sementara selama pandemi

kegiatan pengajian dan Tk/Tpa di

masjid desa Bonto Birao

sementara tidak dilaksanakan

selama masa pandemi COVID-

19, dan akan dilaksanakan

kembali apabila kondisi sudah

normal.

80

PEDOMAN STUDI DOKUMEN

No Nama Dokumen Sumber Deskripsi Singkat Isi Dokumen

1. Profil desa Kantor desa bonto birao

Isi dari pada profil desa Bonto Birao

diantaranya yaitu: letak geografis

desa, sejarah desa Bonto Birao,

keadaan penduduk, sumber daya

alam, keadaan sosial dan budaya,

sarana dan prasarana perekonomian

desa, dan keadaan pemerintah desa

Bonto Birao.

2. Surat Edaran

Pemerintah

Kabupaten

Pangkaje’ne

Arsip kantor desa

Berisi tentang himbauan kepada

seluruh masyarakat kabupaten

Pangkaje’ne agar mempedomani

panduan suasana antisipasi dan

pencegahan pandemi wabah

COVID-19 salah satu diantaranya

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan salat Jum’at dan

salat berjamaah rawatib di

masjid untuk sementara

ditiadakan diganti dengan

81

salat Dzuhur dn salat

berjamaah rawatib di tempat

tinggal masing-masing

hingga kondisi sudah pulih

dan normal dari wabah

pandemi COVID-19

berdasarkan penetapan dari

institusi pemerintah yang

berwenang.

3. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19

Majelis Ulama

Indonesia

Adapun isi fatwa 14/20 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi COVID-19 yaitu:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).

2. Orang yang telah terpapar virus corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena

82

shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

3. Yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

5. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularan nya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung

83

(bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

6. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

7. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.

8. Pemerintah menjadikan

84

fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.

9. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan.

4. Fatwa MUI nomor 31 tahun2020 Penyelenggaraan Shalat Jum’at Dan

Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19

Majelis Ulama

Indonesia

1. Pe renggangan Saf Saat Berjamaah:

a. Meluruskan dan merapatkan saf (barisan) pada shalat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah.

b. Shalat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah.

c. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan physical distancing saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalat nya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar’iyyah.

2. Pelaksanaan Shalat Jum’at: a. Pada dasarnya shalat Jum’at

hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan.

b. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka penyelenggaraan shalat Jumat boleh menerapkan

85

physical distancing dengan cara perenggangan saf.

c. Jika jamaah shalat Jum’at

tidak dapat tertampung karena adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan shalat Jum’at berbilang

(ta’addud aljumu’ah),

dengan menyelenggarakan shalat Jum’at di tempat

lainnya seperti musholla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.

d. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum’at

dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum’at, maka Sidang Komisi

Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jum’at

sebagai berikut: 1) Pendapat pertama,

jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum’at di

masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum’at dengan model

shift, dan pelaksanaan shalat Jum’at dengan model

shift hukumnya sah. 2) Pendapat kedua,

jamaah melaksanakan shalat zuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum’at dengan

model shift

86

hukumnya tidak sah. Terhadap perbedaan pendapat di atas (point 1 dan 2), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing.

3. Penggunaan Masker Saat Shalat:

a. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalat nya sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat shalat.

b. Menutup mulut saat shalat hukumnya makruh, kecuali ada hajat syar’iyyah.

Karena itu, shalat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak makruh.

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

DOKUMENTASI

Kantor Desa Bonto Birao

113

Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tondong Tallasa.

114

Wawancara dengan Kepala Desa Bonto Birao

Wawancara dengan Imam Masjid Nurul Yaqin

115

Wawancara dengan Imam Masjid Jami Aenal Yaqin

Wawancara dengan Jama’ah Masjid Aenal Yaqin

116

Wawancara dengan Jama’ah Masjid Nurul Yaqin

117

Suasana Pelaksanaan salat Jum’at

118

RIWAYAT HIDUP

Nur Indahsari, dilahirkan di Bonto Birao, 27 November

1998. Anak pertama dari Tiga bersaudara pasangan dari

Ayahanda Ibrahim S.Pd dan Ibunda Jasmawati. Penulis

menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 21 Birao

pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun

itu juga penulis melanjutkan pendidikan di SMPS

Pesantren Immim Minasate’ne dan tamat pada tahun 2013. Kemudian

melanjutkan Sekolah Menegah Atas di SMA Negeri 1 Pangkaje’ne pada tahun

2013 dan tamat pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis terdaftar

sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi melalui seleksi

penerimaan mahasiswa baru (SPMB).