PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan syariah telah mengalami perkembanganyang sangat

pesat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah tertanggal 16 Juli 2008,pengembangan industri perbankan

syariah nasional semakinmemiliki landasan hukum yang memadai dan akan

mendorongpertumbuhan secara lebih cepat. Perkembangan perbankansyariah

cukup impresif, dengan rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per-tahun

dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian,peran industri perbankan syariah

dalam mendukung perekonomiannasional semakin signifikan.1Ahli fiqih dari

Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan bahwa konsep

dasar hubungan antara ekonomi berdasarkan syariah Islam dan bentuk sistem

ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga keuangan bank

maupun lembaga keuangan non-bank. Penerapan atas konsep tersebut

terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.2

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah di Indonesia merupakan kemajuan dalam upaya memasukan hukum

Islam ke dalam hukum nasional.Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa :

1Hasan, Analisis Industri Perbankan Syariah Di indonesia, Jurnal Dinamika Ekonomi

Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1, hlm. 1 2Hutomo Rusdiantodan Chanafi Ibrahim, Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap

Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati, Jurnal

Equilibrium, Volume 4, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 44

“Bank Syariah adalah bank umum yang menyediakan jasa dalam

lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur oleh beberapa bank

syariah kadang memuat permasalahan. Bahwa usaha debitur tidak selamanya

mengalami peningkatan, bahkan dalam menjalankan kegiatan usahanya

sering terjadi penurunan usaha baik pada tingkat usaha kecil maupun pada

tingkat usaha besar. Dalam dunia usaha atau bisnis sudah menjadi hal wajar

apabila mengalami pasang surut. Pasang surut dunia usaha yang terjadi pada

Bank Syariahmenyebabkan tidak sedikit debitur yang mengalami penurun

aset dan menyebabkan debitur tidak sanggup melakukan

pembayaranangsuran fasilitas pembiayaannya dan pada akhirnya terjadilah

pembiayaan bermasalah atau macet.

Menghadapi kondisi tersebut pihak bank tentunya berupaya secara

maksimal untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang efektif,

efisien dan tentunya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan itu

sendiri.Kredit macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi

pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang

disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi

keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan

potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih

merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap

risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan sebuah bank.3

Penanganan kredit bermasalah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu

melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan. Pihak bank

akanmenangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan

apabila bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak

debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa

hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit

bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih

mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank)

debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga

tertunggak.4Secara teoritis yang harus dilakukan bank dalam penyelesaian

kredit bermasalah antara lain dengan melakukan penjadwalan kembali

pembayaran kredit (rescheduling), Peninjauan kembali isi perjanjian kredit

(reconditioning) dan Penataan kembali (reorganization and

recapitalization).5Tindakan penjualan aset/eksekusi jaminan nasabah

merupakan langkah akhir yang dapat ditempuh oleh pihak bank untuk

menutupi pembiayaan macet nasabah. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah

3 Veithzal Rivai dan Andria Permata, Islamic Fiancial Management : Teori, Konsep

dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 146 4Rita Rosmilia, Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Di PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura), Tesis, Program Studi

Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009,hlm.

59. 5Ibid. hlm. 59-60

bagi pihak bank karena selain membutuhkan proses yang panjang, saat

pelaksanaan eksekusi itu sendiri sering terjadi perlawanan dari pihak nasabah.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum membutuhkan biaya

yang cukup besar dan waktu yang cukup lama. Hal-hal seperti ini merupakan

kendala bagi perbankan syariah di dalam menjalankan fungsi serta perannya,

sehingga perbankan syariah sulit untuk berkembang dikarenakan banyaknya

pembiayaan yang macet. Adakalanya pihak manajemen bank terpaksa

mengambil kebijakan dan menghapus buku pembiayaan macet tersebut

dengan berbagai alasan, mulai dari alasan yang telah dipaparkan hingga

lemahnya perikatan dan pengikatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan penelitian awal penulis terhadap salah satu akad

pembiayaan Al-Murabahah yang terjadi antara PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Bukittinggi dengan nasabah yang mengajukan permohonan

pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi.Para

pihak berhadapan dengan Notaris membuat Akad Pembiayaan Al-

Murabahah. Berdasarkan penelitian penulis terhadap dokumen akad

Pembiayaan Al-Murabahah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) tentang

Penyelesaian Perselisihan dimana dimuat kesepakatan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan

bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad

ini, maka nasabah dan Bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara

musyawarah dan mufakat;

2. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan

melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasil keputusan yang

disepakati oleh kedua belah pihak, maka nasabah dan Bank

menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Bukittinggi di Bukittinggi.

Sebagai pembanding, penulis menemukan akad Al-Murabahah lain

pada Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi. Dimana para pihak yang

membuat akad, sepakat dalam menyelesaikan perselisihan dengan ketentuan

dalam Pasal 17 Tentang Penyelesaian Perselisihan yang mengatur :

1. Apabila terjadi perbedaan dalam memahani atau menafsirkan pasal-pasal

dalam akad ini, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam

melaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak

menghasilkan keputusan yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan

ini nasabah dan bank sepakat untuk menyelesaikan dengan melalui badan

Pengadilan Agama di Pariaman.

Berdasarkan dua data awal tersebut, maka penulis menemukan terdapat

dua cara penyelesaian perselisihan antara nasabah dengan pihak bank ketika

proses penyelesaian perselisihan tersebut berlanjut ke pengadilan. Pada Bank

Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, penyelesaian melalui jalur pengadilan

dilakukan di Pengadilan Negeri, sementara itu pada Bank Bukopin Syariah

Cabang Bukittinggi, pilihan penyelesaian sengketa di Pengadilan dilakukan di

Pengadilan Agama.

Ketentuan penyelesaian perselisihan dalam akad pembiayaan

Murabahah tersebut diatas jika dibandingkan dengan pengaturan dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka

disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut bahwa :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan olehpengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaiansengketa selain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan

sesuai dengan isi Akad.

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak boleh

bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Tersedianya penyelesaian perselisihan perbankan melalui jalur lain

selain Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di atas menyimpan

permasalahan. Seidealnyapenyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, karenapenyelesaian

dengan melalui jalur pengadilan Negeri akan memaksa hakim Pengadilan

Negeri untuk memahami prinsip-prinsip syariah. Jika mengacu pada Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, diatur

tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah

danekonomi syari'ah.

Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti

yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah tidak tegas, Pengadilan Agama beserta hakimnya tentu

dinilai lebih mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sengketa

perbankan syariah dibanding dengan hakim yang berada di Pengadilan

Negeri. Berkaitan dengan hal itu, Hakim Mahmakah Konstitusi dalam

Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2)

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank.

Adanya dualisme dalam upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah

berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008,

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa

yang terjadi dalam perbankan syariah.

Kondisi faktual yang penulis temui bahwa di Kota Bukittinggi dan

Agam, masih terdapat Bank Syariah yang menyelesaikan perselisihan

perbankan syariah melalui Pengadilan Negeri.Berdasarkan latar belakang dan

asumsi yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan

judul penelitian Tesis ini dengan judul “Forum Penyelesaian Sengketa

PerbankanSyariah Pasca Putusan MK Nomor 93/Puu-X/2012 Dikaitkan

Dengan Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanaforum penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta

hambatan yang dihadapi dalam praktek perbankan syariah?

2. Bagaimana keadaan akad-akad yang telah dibuat pihak bank syariah pasca

dikeluarkannya Putusan MK No.93/PUU-X/2012, yang tetap membuat

pernyataan atau klasula penyelesaian sengketa di forum selain peradilan

agama?

3. Mengapa beberapa perbankan syariah sampai saat ini masih

mempergunakan frasa pilihan forum penyelesaian sengketa tersebut yang

mengacu pada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008?

C. Keaslian Penelitian

Penulis telah berusaha untuk melakukan penelusuran, dan penulis

menemukan banyak penelitian identik dengan penelitian yang sedang penulis

gagas.Keidentikan tersebut hanya terdapat dalam permasalahan yang umum

yaitu berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Beberapa

penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian kolektif oleh Purnama Hidayat Harahap Bismar Nasution,

Hasballah Thaib dan Utary Maharani Barus yang dikeluarkan dalam

jurnal USU Law Journal, Vol.4.No.2 tertanggal Maret 2016, penelitian

dengan judul, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi

Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/PUU-X/2012”. Penelitian kolektif ini mengajukan rumusan masalah

sebagai berikut :

a. Mengapa Pengadilan Negeri masih digunakan sebagai alternatif

penyelesaian sengketa Bank Syari’ah?

b. Mengapa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUU-

X/2012 membatalkan ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-

Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah?

c. Bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah sesuai isi akad

pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?

Penelitian kolektif yang dilakukan oleh Purnama Hidayat Harahap

Bismar Nasution, Hasballah Thaib dan Utary Maharani Barus, fokus

penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.Penelitian ini

mempunyai konsentrasi untuk menganalisis Putusan No. 93/PUU-

X/2012.

Sebagai pembeda, Penelitian yang sedang penulis gagasan, maka fokus

tempat penelitian lapangan dilakukan ditempat penelitian di Bukittinggi

dan Agam dengan narasumber/informan yang berbeda. Penelitian ini juga

tidak akan memfokuskan pada analisis terhadap Putusan No. 93/PUU-

X/2012, dengan demikian penulis berharap data yang akan penulis

kumpulkan berbeda dengan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian

kolektif yang dilakukan oleh Purnama Hidayat Harahap Bismar

Nasution, Hasballah Thaib dan Utary Maharani Barus dengan demikian

penelitian ini akan terjaga keasliannya.

2. Tesis atas nama Safwan, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2015, NIM : 1320310004, penelitian

dengan judul, “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah

melalui Peran Ombudsman Yogyakarta” penelitian ini mengajukan

rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana peran lembaga ombudsman sebagai mediator

penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif hukum

islam?

b. Bagaimana langkah dan bentuk proses penyelesaian sengketa

ekonomi syariah melalui ombudmasn ditinjau dari maqasid asy-

syari’ah?

Penelitian diatas menggambarkan dan menganalisis bagaimana

penyelesaian sengketa lembaga syariah dengan melibatkan peran dari

lembaga ombudsman, tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini

yang berusaha untuk mengurai dan menganalisisforum penyelesaian

sengketa perbankan syariah menurut undang-undang dan prakteknya di

Bukittinggi dan Agam.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menggambarkan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah serta hambatan yang dihadapi dalam praktek perbankan syariah.

2. Untuk mengetahui keadaan akad-akad yang telah dibuat pihak bank

syariah pasca dikeluarkannya Putusan MK No.93/PUU-X/2012, yang

tetap membuat pernyataan atau klasula penyelesaian sengketa di forum

selain peradilan agama.

3. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi beberapa perbankan

syariah sampai saat ini masih mempergunakan frasa pilihan forum

penyelesaian sengketa tersebut yang mengacu pada Pasal 55 ayat 2

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat

baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang

diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun

kepentingan praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang ada

tentang perbankan syariah dan juga diharapkan memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum

perbankan syariah khususnya terutama yang menyangkutforum

penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi pembentuk Undang-Undang

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk Undang-

Undang agar memperhatikan hasil penelitian ini dalam upaya

menyempurnakan regulasi terkait dengan perbankan syariah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi masyarakat

tentang forum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat

diambil dan disepakati para pihak dalam sebuah akad, serta

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap forum

pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

c. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk penulis untuk menuangkan sebuah

bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah

berupa tesis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kesepakatan

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal.6 Sedangkan menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, yaitu bahwa

perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain

atau lebih.

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan

Mu’ahadah ittifa’ atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal

dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah

suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap seseorang lain atau lebih.7Menurut istilah (terminologi),

yang dimaksud dengan akad adalah perikatan ijab dan qabul yang

dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.8

Diantara asas perjanjian terdapat asas konsensualisme.Asas ini

dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua".

Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi

6 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 36. 7Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Citra

Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 19. 8Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 46.

kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya

baik untuk menciptakan perjanjian.Asas ini sangat erat

hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.9

Undang-Undang mengatur suatu perjanjian atau kontrak akan

dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat yang diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian kecakapan.

3) Suatu hal tertentu. dan

4) Suatu sebab yang halal.

J.Satrio menjelaskan, kata sepakat sebagai persesuaian

kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu

dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak

harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya

hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum

melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus

diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh

pihak lain.10

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Ahmad

Ali, hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Ketiga nilai

tersebut adalah (1) Asas kepastian hukum atau rechtmatigheid. Asas

ini meninjau dari sudut yuridis. (2) Asas keadilan hukum

9Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan

Penjelasan, Alumni, Bandung,2014, hlm. 113. 10J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan kelima, PT. Citra

Aditya Bakti Bandung, 2007, hlm. 129

(gerectigheit), asas ini meninjau dan sudut filosofis dan (3) Asas

kemanfaatan hukum (zwechmatigheid) atau doelmatigheid atau

utility. Asas ini meninjau dari sosiologis.11 Dengan demikian dalam

teorinya Gustav Radbruch mempertimbangkan unsur kepastian

hukum sebagai identitas dari hukum itu sendiri.

Kepastian hukum atau rechtssicherkeit, security,

rechtzekerheit, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu

ditulis, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum

menyangkut masalah “law Sicherkeit durch das Recht” seperti

memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum

merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “scherkeit des rechts

selbst” (kepastian tentang hukum itu sendiri).12

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung

dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.13

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai

11Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 397. 12Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko

Gunung Agung, Jakarta, 2015, hlm. 292. 13Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2013, hlm. 23.

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawab secara normatif, bukan sosiologis.14

2. Kerangka Konseptual

a. Forum

Menurut Oxford Advanced learner’s Dictionary of Current

English, kata “forum” tersebut diartikan secara bahasa, (in ancient

Rome) public place for meeting; any place for public

discussion.15Hal tersebut bisa diartikan bahwa di zaman Romawi

kuno, forum merupakan tempat umum untuk bertemu, forum juga

bisa diartikan sebagai tempat untuk diskusi publik.

b. Penyelesaian Sengketa

Kata penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalahproses, cara, perbuatan, menyelesaikan (berbagai-bagai arti

seperti pemberesan, pemecahan),hal itu bisa dikonsepkan sebagai

cara untuk menyederhanakan sebuah kegiatan.16Sedangkan kata

14 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 15A.S. Hornby, Oxford Advanced learner’s Dictionary of current English, Fifteenth

Impression (revised nd reset), Oxford University press, Oxford, 1984, Hlm. 345 16Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen

Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1391

sengketa berarti situasi dan kondisi di mana orang-orang saling

mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-

perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.17

Berdasarkan penjelasan tersebut, penyelesaian sengketa dapat

dikonsepkan sebagai upaya oleh pihak untuk menyederhanakan

sebuah perselisihan yang bersifat faktual hingga dicapai sebuah

tercapai kesepahaman atau kesepakatan yang

memuaskan.Penyelesaian Sengketa bisa juga dikonsepkan sebagai

upaya yang disepakati oleh para pihak untuk menyederhanakan

perselisihan para pihak yang tidak puas terhadap pihak lain.

c. Perbankan Syariah

Konsep perbankan syariah dalam penelitian ini disesuaikan dengan

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat Final dan

Mengikat.Secara teoritis, final bermakna putusan MK berkekuatan

hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh

17 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,

Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.1.

terhadap putusan itu.Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak

hanya berlaku bagi para pihak, tetapi bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Putusan MK ini diputuskan pada tanggal 28 Maret2013

oleh 9 (Sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu : Moh, Mahfud, MD

selaku ketua merangkap anggota, Achmad sodiki, Muhammad

Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, M. Akil

Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing

sebagai anggota.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah

Undang-Undang ini adalah hasil produk hukum yang ditetapkan

dan disahkan berlakunya oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan

Rakyat Repulik Indonesia untuk mengatur segala sesuatu yang

berkaitan dengan usaha perbankan syariah.Undang-Undang ini

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Presiden

Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.Undang-Undang

ini, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi

Mattalatta dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dirancang sebagai penelitian Deskriptif Analitis,

dengan demikian penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran hasil

penelitian, akan tetapi juga menganalisanya sesuai ketentuan-ketentuan

hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini maka penulis akan

menggambarkanforum penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut

Undang-Undang dan prakteknya di Bukittinggi dan Agam untuk

kemudian melakukan analisis terhadap gambaran yang telah ditampilkan.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Normatif dan

pendekatan hukum Empiris. Pendekatan hukum normatif berarti penulis

memposisikan diri untuk mempelajari seluruh bahan hukum yang ada

untuk dibuat suatu analisis mengenai norma dan nilai dari objek yang

sedang diteliti. Hasil kajian menggunakan pendekatan hukum normatif

tersebut akan ditindaklanjuti dengan menggunakan pendekatan hukum

empiris, yang berarti penulis kemudian membandingkan hasil studi

terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan fakta empiris yang peneliti

kumpulkan di lokasi penelitian pada bank-bank syariah yang

beroperasional di Bukittinggi dan Agam.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data pokok yang akan menjadi bahan

kajian dari penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang akan

menjadi penunjang dari keberadaan data primer, kegunaan data sekunder

untuk menjelaskan keberadaan data primer.

Data primer bersumber dari data yang didapatkan ketika

mengadakan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan

menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk

menunjang data sekunder, dengan cara mengadakan wawancara dengan

pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data dokumen yang terkait

dengan penelitian.

Sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan. Bentuk data

sekunder tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan

Mahmakah Konstitusi dalam Putusan No 93/PUU-X/2012, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis

bahan-bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah para ahli.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang mengenai

informasi berupa artikel dari koran atau internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Sudi Lapangan (field research)

Studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang

berlangsung secara lisan, dimana dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan. Wawancara dapat dipandang sebagai

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak,

yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan

wawancara bebas terpimpin, dengan kata lain metode ini

digunakan untuk mencari data langsung dari responden untuk

mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun

pihak yang diwawancarai adalah :

a) Bapak Rahmon dan Bapak Syamsu Rizal, selaku Team Task

Force (TTF) atau Staf Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi;

b) Bapak Defrianta Sukirman, selaku Staf Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Bukopin Cabang

Bukittinggi;

c) Bapak Afrialdi, selaku Kadif Marketing dan Penyelesaian

Pembiayaan Bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Carana Kiat Andalas;

d) Bapak H. Supardi, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Kelas I.B Bukittinggi;

e) Ibu Dra. Hj. Elzawarti, selaku Panitera Muda Hukum dan

Bapak Drs. Martias, selaku Hakim Madya Muda Pengadilan

Agama Kelas I.B Bukittinggi;

2) Studi Dokumen

Studi Dokumenyaitu peneliti mencari dan mempelajari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat

kabar, majalah, dan lain sebagainya. Penulis menggunakan

metode ini untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan forum penyelesaian sengketa antara bank syariah dengan

nasabah bank syariah.

b. Studi Pustaka (library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan

pengumpulan data dengan menelusuri sumber-sumber data yang

terdapat dalam berbagai buku, peraturan peraundang-undangan dan

dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

5. Analisa Data

Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah analisis

kualitatif bersifat yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif,

pelaksanaannya di lapangan dan kemudian membandingkannya untuk

mengetahui kelebihan dan kekurangannya.