Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak kerap kali dipahami sebagai dampak akhir pada total masa pelaksanaan kontrak. Misal total masa pelaksanaan kontrak adalah 50 hari, maka yang kerap disebut keterlambatan adalah apabila masa pelaksanaan kontrak telah melewati 50 hari atau 50 hari + 1 dan seterusnya. Benarkah demikian?

    Lalu bagaimana dengan masa pelaksanaan kontrak pekerjaan cleaning services atau makan minum pasien yang masa pelaksanaan pekerjaannya 12 bulan atau 365 hari? Apa mungkin pelaksanaan pekerjaan melewati masa 365 hari, sedangkan penyediaan makan minum pasien mestinya per hari. Jika dengan pemahaman diawal berarti tidak akan pernah ada denda keterlambatan dalam kontrak makan minuman pasien. Tentu satu hal yang tidak logis.

    Mari kita buka lagi beberapa pasal dalam Perpres 54/2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres 172/2014.

Pasal 93

(1)    PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a.     kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b.     Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c.     Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d.     pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a.     Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b.     sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c.     Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d.     Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

    Saya yakin asumsi awal keterlambatan didasarkan pada pasal 93 ayat 1 tersebut diatas. Bahwa yang dimaknai sebagai keterlambatan adalah tentang kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.

    Dengan asumsi ini kata keterlambatan pada pasal 19 ayat 2 huruf c dipahami sebagai ketentuan tentatif ketika terjadi pemutusan kontrak. Artinya jika tidak ada pemberian kesempatan 50 hari makatidak ada keterlambatan. Karena tidak ada keterlambatan berarti saat pemutusan kontrak tidak perlu dikenakan denda keterlambatan. Apakah ini benar?

Menurut saya ini tidak logis. Coba kita membaca konstruksi pasal 93 ayat 2 jelas sekali bahwa sanksi pemutusan kontrak sifatnya kumulatif, karena kata sambung yang dipakai adalah “dan” bukan “atau” atau “dan/atau“. Simpulan saya ketika putus kontrak maka denda keterlambatan juga dikenakan.

Untuk menjawab ini mari kita kupas yang dimaksud dengan “keterlambatan” dulu. Kalau saya tidak sepakat dengan definisi keterlambatan hanyalah soal pemberian kesempatan 50 hari. Argumennya saya ambil dari pasal 120.

Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana

ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian

Kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak hanya merujuk pada total waktu pelaksanaan tetapi juga bagian-bagian waktu pelaksanaan yang tertuang dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan. Karena bagian waktu pelaksanaan atau tahapan pekerjaan adalah juga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dengan demikian yang dimaksud terlambat tidak hanya terlambat terkait total kontrak tapi juga bagian-bagian kontrak.

Hal ini senada dengan definisi yang tertuang dalam Petunjuk Penanganan Kontrak Kritis, Pemutusan Kontrak (Terminasi) yang disusun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV disebutkan bahwa Pelanggaran mendasar atas Kontrak termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimun yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak.

    Kemudian Ketentuan Kriteria kesepakatan untuk kondisi suatu kontrak dinilai dalam katagori “Terlambat” apabila :

1. Dalam periode I (rencana pelaksanaan fisik 0%-70%) dari kontrak terjadi keterlambatan antara 10%-20%.

2. Atau dalam periode II (rencana pelaksanaan fisik 70%-100%) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik antara 0.5%-10%.

Dengan pemahaman ini maka yang disebut keterlambatan adalah tentang kesepakatan rencana pelaksanaan fisik pekerjaan yang ditawarkan penyedia kemudian dituangkan dalam kontrak. Untuk konstruksi ketika pada perencanaan semestinya diperjanjikan 30 hari pertama progres fisik sudah harus 30%, namun riil hanya 10%, maka sejak hari 30 mekanisme penanganan keterlambatan atau dalam bahasa teknis sebagai kontrak kritis diterapkan. Kondisi ini sudah termasuk klausul keterlambatan. Sejak saat ini penyedia sudah terkena pasal terlambat. Namun demikian dalam hal pengenaan denda keterlambatan harus dipertegas dalam ketentuan kontrak.

Jika jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimun yang dapat dibayar oleh Penyedia jasa konstruksi melampaui batas sebagaimana yang disebutkan dalam Data Kontrak maka pemutusan kontrak sepihak dapat dilakukan. Umumnya data kontrak mengacu pada maksimal jumlah hari keterlambatan 50 hari (pasal 93 Perpres 54/70) atau maksimal denda 5% dari nilai kontrak (UU 18/199 ps. 43 ayat 2).

Pemahaman ini juga akan mampu menjawab pertanyaan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Seperti kasus pengadaan makan minuman pasien diatas. Artinya perhitungan keterlambatan bukan realisasi pelaksanaan pekerjaan melewati 365 hari melainkan keterlambatan persatuan waktu. Misal disepakati jika pengiriman makanan terlambat 1 hari akan dikenakan sanksi denda keterlambatan 1/1.000 dari total kontrak kemudian maksimal jumlah hari keterlambatan adalah 50 hari.

Pertanyaan selanjutnya berapa besar denda yang harus dikenakan jika terjadi pemutusan kontrak? Pertama yang harus dilihat definisi pasal 93 ayat 2 huruf c disitu tertulis “denda keterlambatan” sehingga harus dilihat apakah terjadi keterlambatan seperti tertuang dalam kontrak atau tidak. Jika definisi keterlambatan seperti definisi juknis Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV dan hal tersebut dituangkan dalam SSKK atau SSUK maka Denda adalah sebesar peristiwa keterlambatan tersebut. Jika tidak terjadi atau tidak didefinisikan maka sanksi Denda tidak dapat dikenakan, terkecuali telah melewati masa pelaksanaan pekerjaan seperti tertuang dalam pasal 120 maka berlaku denda keterlambatan.

Denda dalam konstruksi, jika kita melihat Permen PU 14/2013, tidak hanya denda keterlambatan. Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia mensubkontrakkan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang dikontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Simpulan saya, mohon dikoreksi jika keliru:

1. Keterlambatan adalah peristiwa sanksi yang diakibatkan karena sepenuhnya kesalahan penyedia dalam memenuhi kesepakatan dalam kontrak.

2. Keterlambatan bukan hanya tentang pemberian kesempatan 50 hari tapi juga tentang terlambat dari jadwal pelaksanaan bagian-bagian pekerjaan.

3. Pada peristiwa pemutusan kontrak denda keterlambatan menjadi salah satu klausul sanksi yang diterapkan.

4. Karena bersifat kontraktual maka klausul keterlambatan dan sanksi denda harus jelas dan tegas disepakati dalam klausul kontrak khususnya pada syarat-syarat

khusus kontrak agar tidak terjadi pertentangan pemahaman yang berujung pada kasus perdata dikemudian hari.