bahan paparan pembekalan satker

22
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Jakarta, 13 Oktober 2016 Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Ditjen Cipta Karya 1 M E N U J U www.ciptakarya.pu.go.id/absensi Disampaikan pada acara Pembekalan Pejabat Satker Ditjen Cipta Karya TA. 2016

Upload: hadang

Post on 12-Jan-2017

256 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

J a k a r t a , 1 3 O k t o b e r 2 0 1 6

Sistem Informasi

Kehadiran Pegawai

Ditjen Cipta Karya

1

M E N U J U

www.ciptakarya.pu.go.id/absensi

D i s a m p a i k a n p a d a a c a r a P e m b e k a l a n P e j a b a t S a t k e r

D i t j e n C i p t a K a r y a TA . 2 0 1 6

Page 2: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Daftar Isi 1. Dasar Hukum

2. Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai

3. Tugas dan Fungsi Admin Satker Randal Provinsi

4. Titik Penempatan Alat Finger Print

5. Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja

6. Penjelasan Pengurangan Tukin Jam Kerja

7. Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan

8. Penjelasan Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan

9. Prosentasi Pengurangan Tukin Karena Cuti

10.Penjelasan Pengurangan Tukin Karena Cuti Tahunan, Besar dan Bersalin

11.Penjelasan Pengurangan Tukin Karena Cuti Karena Alasan Penting & Cuti Sakit

12. Tunjangan Belajar dan Tabel Konversi Waktu

13. Username – Password di Tingkat Satker

2

Page 3: Bahan Paparan Pembekalan Satker

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 41/KPTS/M/2016, tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomer 04/PRT/M/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3. Rancangan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Direktorat Jenderal Cipta Karya. 3

Dasar Hukum 1

Page 4: Bahan Paparan Pembekalan Satker

1. Aplikasi dibangun berbasis Web dengan database

menggunakan PostgreSQL.

2. Untuk dapat mengakses aplikasi, dengan mengakses web

ciptakarya.pu.go.id, di dalam menu SIM DJCK (menu

SETDITJEN)

3. Untuk mengupload data dukung diberikan batas waktu

mulai tanggal 11 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5

bulan berikutnya, kemudian Aplikasi akan secara otomatis

tertutup (Tidak bisa Upload).

4

Pengembangan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai 2

Page 5: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Data Pendukung Ketidakhadiran Pegawai terdiri dari:

1. Surat Tugas/Undangan (Dinas/Rapat);

2. Surat Izin Keluar Kantor;

3. Surat Izin Sakit (di Paraf oleh Atasan);

4. Surat Keterangan Tugas Belajar;

5. Surat Izin Cuti;

6. Dll.

5

(lanjutan) 2

Contoh:

Form Izin Keluar Kantor

Page 6: Bahan Paparan Pembekalan Satker

4. Aplikasi dibagi 4 (Empat) Level Pengguna :

a. Level Super Admin (Setditjen CK);

Level Super Admin memiliki otoritas untuk keseluruhan aplikasi,

semua menu didalam aplikasi dapat berfungsi pada level ini.

b. Level Admin Direktorat (Subbag TU);

Level Admin satu tingkat dibawah super admin, pada level ini

pengguna dapat melakukan Upload Data Pendukung, dan

verifikasi Data pendukung

c. Level Admin Satker/PPK Struktural;

Level Admin Satker/PPK Struktural merupakan level Satker/PPK

Struktural di lingkungan Ditjen Cipta Karya, pada level ini

pengguna melakukan Upload Log Absensi Satker, Upload Data

Pendukung dan Verifikasi di tingkat Satker/PPK Struktural

d. Level User;

Level User merupakan level untuk seluruh pegawai di lingkungan

Ditjen Cipta Karya, pada level ini aplikasi hanya menyajikan

overview 6

(lanjutan) 2

Page 7: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Admin Finger Print di Satker Randal Provinsi memiliki tugas:

1. Mengkoordinir pengelolaan dan pemeliharaan alat pencatat

kehadiran elektronik (Mesin Finger Print) untuk digunakan

seluruh Satuan Kerja Provinsi; dan

2. Untuk mesin Finger Print yang terpasang tidak dengan

Internet Protokol (IP) VPN , jika ada terkendala dalam proses

Upload Log, agar melakukan koordinasi dengan Satker Randal

Provinsi.

7

Tugas dan Fungsi Admin Satker Randal Provinsi 3

Page 8: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Penempatan Mesin Finger Print mempertimbangkan dua hal:

1. Waktu Tempuh Antar Lokasi Kantor lebih dari 15 Menit.

ATAU

2. Jarak Tempuh Antar Lokasi Kantor lebih dari 10 Km.

Hal tersebut untuk meminimalisir banyaknya pemasangan mesin

finger print di Provinsi dan menjaga efisiensi kinerja Server

dalam pengolahan data.

8

Titik Penempatan Mesin Finger Print 4

Page 9: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Lama Keterlambatan Prosentasi Pengurangan

1 – 60 Menit 0,5 %

61 – 120 Menit 1 %

121 – 180 Menit 1,5 %

181 – 240 Menit 2 %

241 – 300 Menit 2,5 %

301 – 360 Menit 3 %

361 – 420 Menit 3,5 %

421 – 480 Menit 4 %

Selanjutnya setiap kelipatan 60 menit dikenakan tambahan pemotongan sebesar 0,5

%

9

Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja 5

Lampiran III Permen Nomor : 04/PRT/M/2016

Tabel A : Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja

Page 10: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Keterlambatan dibagi menjadi 2 jenis :

1. Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 Jam

Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 jam dapat diganti 2 x waktu

keterlambatannya, misal:

Pegawai datang tepat jam 9 pagi (terlambat 1 jam), maka harus diganti 2 x 1 jam = 2 jam,

dari jadwal pulang jam 16.30 + 02.00 menjadi jam 18.30

Jika Keterlambatan dibawah atau sama dengan 1 jam tidak diganti pada hari tersebut,

maka kekurangan jam kerjanya akan dimasukan kedalam kekurangan jam kerja yang

akan dihitung di akhir bulan.

2. Keterlambatan di atas 1 Jam

Keterlambatan > 1 jam akan dihitung berbeda, misal : Seorang pegawai terlambat 1.5 jam

maka : 1 jam keterlambatan harus diganti saat pegawai tersebut pulang dengan hitungan

seperti pada butir 1. Setengah jam sisanya akan dimasukan sebagai kekurangan jam

kerja di hari tersebut dan akan diakumulasikan diakhir bulan.

Hitungan Akumulasi Kekurangan jam kerja setiap pegawai sebagai berikut :

Harga Jabatan x (kekurangan jam kerja dalam jam x 0.5%) x Akumulasi Kekurangan jam

kerja dalam sebulan (dalam Jam). Contoh :

Seorang Pegawai setelah diakumulasikan memiliki kekurangan 3 jam dalam sebulan jadi

hitungan pengurangan Tukinnya yaitu :

Harga Jabatan x (3 x 0.5%) x 3 Jam atau Harga Jabatan x 1.5% x 3 Jam 10

Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Jam Kerja 6 Penjelasan dari Lampiran III Permen Nomer : 04/PRT/ M/2016

Waktu Keterlambatan

Page 11: Bahan Paparan Pembekalan Satker

11

Hari (n) Dengan Alasan Yang

Sah

Tanpa Alasan

Yang Sah

1 – 2 0 % n x 4 %

3 – 5 (n – 2) x 1 %

6 – 10 n x 5 %

11 – 15 (n – 2) x 3 % n x 6 %

> 15 50 % 100 %

Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan 7

Lampiran III Permen Nomor : 04/PRT/M/2016

Tabel B : Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja pada

akumulasi Ketidakhadiran per Bulan

Page 12: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Izin Tidak Masuk Kerja

1. Izin kurang dari 3 hari (dengan keterangan) maka Tukin dibayar 100% atau

tanpa pengurangan

2. Izin 3–10 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

(Jumlah Izin – 2) x Harga Jabatan x 1 %

3. Izin 11–15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

(Jumlah Izin – 2) x Harga Jabatan x 3 %

4. Izin diatas 15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

Harga Jabatan x 50%

12

Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Izin dan Tanpa Keterangan

8

Penjelasan dari Lampiran III Permen Nomer : 04/PRT/ M/2016

1. Tanpa Keterangan (TK) 1–5 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

Jumlah TK x Harga Jabatan x 4%

2. Tanpa Keterangan (TK) 6–10 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

Jumlah TK x Harga Jabatan x 5%

3. Tanpa Keterangan (TK) 11–15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar :

Jumlah TK x Harga Jabatan x 6%

4. Tanpa Keterangan (TK )diatas 15 Hari, potongan Tunjangan Kinerja Sebesar : 100%

Tanpa Keterangan (TK)

Page 13: Bahan Paparan Pembekalan Satker

13

Prosentase Pengurangan Tukin Karena Cuti 9

Jenis Cuti Lama Cuti Pembayaran

Tunjangan Kinerja

Cuti Tahunan Sesuai Peraturan 100 %

Cuti Besar

Bulan ke 1 50 %

Bulan ke 2 25 %

Bulan ke 3 10 %

Cuti Bersalin Anak Ke 1 dan 2 Bulan ke 1 s/d ke 3 100 %

Cuti Bersalin Anak ke 3

Bulan ke 1 50 %

Bulan ke 2 25 %

Bulan ke 3 10 %

Cuti Karena Alasan Penting Bulan ke 1 50 %

Bulan ke 2 25 %

Cuti Sakit dengan Surat Dokter 100 %

Lampiran IV Permen Nomor : 04/PRT/M/2016

Tabel Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja

Bagi Pegawai Yang Mengambil Cuti

Page 14: Bahan Paparan Pembekalan Satker

14

Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Cuti 10

Cuti Tahunan Tukin dibayar 100 % atau tanpa pengurangan

Cuti Besar

1. Bulan Pertama :

Harga Jabatan x 50% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja

2. Bulan Kedua

Harga Jabatan x 75% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja

3. Bulan Ketiga

Harga Jabatan x 90% x Jumlah Cuti/Jumlah Hari Kerja

Cuti Bersalin

1. Anak ke 1 - 2 , Bulan ke 1 – 3 :

Tukin dibayar 100% atau tanpa potongan

2. Anak ke 3 :

a) Bulan 1:

Harga Jabatan x 50%

b) Bulan 2:

Harga Jabatan x 75%

c) Bulan 3:

Harga Jabatan x 90%

Page 15: Bahan Paparan Pembekalan Satker

15

Penjelasan Prosentase Pengurangan Tukin Cuti…lanjutan 11

Cuti Karena Alasan Penting

1. Bulan Pertama :

Harga Jabatan x 50% x Jumlah Cuti/Jumlah

Hari Kerja

2. Bulan Kedua

Harga Jabatan x 75% x Jumlah Cuti/Jumlah

Hari Kerja

Cuti Karena Sakit (Izin Dokter)

Tukin dibayar 100% atau tanpa pengurangan

Page 16: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Jenis Konversi Hasil Konversi

Tidak mengisi daftar hadir

pada waktu kedatangan

Setara dengan terlambat

selama 240 menit (4 jam)

Tidak mengisi daftar hadir

pada waktu kepulangan

Setara dengan terlambat

selama 240 menit (4 jam)

Tidak mengisi daftar hadir

pada waktu kedatangan dan

kepulangan

Setara dengan tidak masuk 1

hari kerja

16

Tunjangan Belajar dan Tabel Konversi Waktu 12

Lampiran V : Permen Nomor : 04/PRT/M/2016

Tabel Konversi Waktu

Tunjangan Belajar :

Tunjangan Kinerja untuk Tunjangan belajar =

70% dari Harga Jabatan

Page 17: Bahan Paparan Pembekalan Satker

17

Username – Password di Tingkat Satker

Satker

Randal

PIP

1 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NAD 505730 505730

2 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Utara 505749 505749

3 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Barat 505755 505755

4 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Riau 505096 505096

5 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 505097 505097

6 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jambi 505770 505770

7 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bengkulu 505099 505099

8 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 505786 505786

9 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bangka Belitung 505100 505100

10 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Lampung 505821 505821

11 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten 505840 505840

12 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat 505837 505837

13 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Tengah 505843 505843

14 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi DI Yogyakarta 505101 505101

15 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Timur 505868 505868

16 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 505874 505874

17 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 505880 505880

18 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 505899 505899

19 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Timur 505900 505900

20 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 400740 400740

21 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Utara 505102 505102

22 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Gorontalo 505103 505103

23 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah 505931 505931

24 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 505940 505940

25 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 505104 505104

26 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 505105 505105

27 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Bali 505106 505106

28 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTB 505107 505107

29 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTT 505993 505993

30 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Maluku 505108 505108

31 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Maluku Utara 505110 505110

32 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua 506022 506022

33 Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Papua Barat 506038 506038

NO. NAMA SATKER USERNAME PASSWORD

13

Page 18: Bahan Paparan Pembekalan Satker

18

Username – Password di Tingkat Satker

Satker

PKP 1 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh 486479 486479

2 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 486485 486485

3 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 486491 486491

4 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Riau 486505 486505

5 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 493336 493336

6 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi 486511 486511

7 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu 486686 486686

8 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 486520 486520

9 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 487723 487723

10 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 486536 486536

11 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Banten 487732 487732

12 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat 486432 486432

13 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 486448 486448

14 Pengembangan Kawasan Permukiman DI Yogyakarta 486454 486454

15 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur 486460 486460

16 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 486542 486542

17 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 486551 486551

18 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 486567 486567

19 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur 486573 486573

20 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 400739 400739

21 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara 486582 486582

22 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 487748 487748

23 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah 486598 486598

24 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 486602 486602

25 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 452796 452796

26 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 486618 486618

27 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bali 486649 486649

28 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 486655 486655

29 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT 486661 486661

30 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku 486624 486624

31 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara 486630 486630

32 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua 486670 486670

33 Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat 493769 493769

NO. NAMA SATKER USERNAME PASSWORD

Page 19: Bahan Paparan Pembekalan Satker

19

Username – Password di Tingkat Satker

Satker

PBL 1 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh 493342 493342

2 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara 493351 493351

3 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat 493367 493367

4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Riau 493373 493373

5 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau 493382 493382

6 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jambi 493398 493398

7 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bengkulu 493424 493424

8 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan 493482 493482

9 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 493418 493418

10 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung 493430 493430

11 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Banten 493552 493552

12 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Barat 493568 493568

13 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 493574 493574

14 Penataan Bangunan dan Lingkungan DI Yogyakarta 493580 493580

15 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur 493599 493599

16 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat 493600 493600

17 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah 493625 493625

18 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan 493619 493619

19 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur 493631 493631

20 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara 418996 418996

21 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara 493775 493775

22 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Gorontalo 493781 493781

23 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah 493790 493790

24 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan 493801 493801

25 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat 452800 452800

26 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara 493810 493810

27 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Bali 493826 493826

28 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTB 493832 493832

29 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTT 493841 493841

30 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Maluku 493857 493857

31 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Maluku Utara 493863 493863

32 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua 493872 493872

33 Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Papua Barat 493888 493888

NO. NAMA SATKER USERNAME PASSWORD

Page 20: Bahan Paparan Pembekalan Satker

20

Username – Password di Tingkat Satker

Satker

PSPAM 1 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh 501380 501380

2 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Utara 494931 494931

3 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Barat 494993 494993

4 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau 495044 495044

5 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Riau 495364 495364

6 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jambi 495081 495081

7 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 495260 495260

8 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumatera Selatan 495163 495163

9 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 495302 495302

10 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Lampung 495220 495220

11 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Banten 496055 496055

12 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Barat 495596 495596

13 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah 495684 495684

14 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum DI Yogyakarta 495741 495741

15 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Timur 495817 495817

16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Barat 495879 495879

17 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah 495920 495920

18 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan 495967 495967

19 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur 496002 496002

20 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Utara 400738 400738

21 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Utara 496112 496112

22 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Gorontalo 496752 496752

23 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tengah 496174 496174

24 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Selatan 496240 496240

25 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Barat 466235 466235

26 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulawesi Tenggara 496313 496313

27 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bali 496441 496441

28 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTB 496539 496539

29 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT 496582 496582

30 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku 496369 496369

31 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Maluku Utara 496709 496709

32 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua 496642 496642

33 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Papua Barat 496828 496828

NO. NAMA SATKER USERNAME PASSWORD

Page 21: Bahan Paparan Pembekalan Satker

21

Username – Password di Tingkat Satker

Satker

PLP 1 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Aceh 494880 494880

2 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 494956 494956

3 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 495007 495007

4 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau 495050 495050

5 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau 495370 495370

6 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jambi 495090 495090

7 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bengkulu 495276 495276

8 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan 495188 495188

9 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 495311 495311

10 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung 495239 495239

11 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten 496061 496061

12 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Barat 495616 495616

13 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 495704 495704

14 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman DI Yogyakarta 495750 495750

15 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur 495832 495832

16 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat 495885 495885

17 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Tengah 495936 495936

18 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan 495973 495973

19 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur 496018 496018

20 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara 418997 418997

21 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara 496137 496137

22 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Gorontalo 496761 496761

23 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah 496180 496180

24 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan 496262 496262

25 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 466229 466229

26 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara 496322 496322

27 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Bali 496472 496472

28 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTB 496545 496545

29 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTT 496591 496591

30 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Maluku 496375 496375

31 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Maluku Utara 496715 496715

32 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Papua 496658 496658

33 Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Papua Barat 496834 496834

NO. NAMA SATKER USERNAME PASSWORD

Page 22: Bahan Paparan Pembekalan Satker

Terima Kasih Atas Perhatiannya

[email protected]

22

www.ciptakarya.pu.go.id/absensi