pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk...

1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor BarangUntuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Semarang, 4 Maret 2020

Dasar Hukum

2 Direktorat Jenderal Bea dan CukaiKementerian Keuangan RI

- UU No 10 Tahun 1995 jo. No 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan, Pasal 25 ayat (1) huruf f

PMK Nomor 200/PMK.04/2019 tentangPembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas ImporBarang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

PMK

UU - UU No 11 Tahun 1995 jo. No 39 Tahun 2007 tentangCukai, Pasal 9 ayat (1) huruf b

3Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Jenis Fasilitas Fiskal

PMK 231/KMK.03/2001 jo. PMK 137/PMK.010/2018

Tidak Dipungut PPN dan PPnBM

PMK 34/PMK.010/2017 jo. PMK 110/PMK.010/2018

Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22

PMK 200/PMK.04/2019

Bebas Bea Masuk


Cakupan Fasilitas

1

SUBYEKPERSYARATAN

DOKUMENOBYEK


Subyek Fasilitas

Perguruan Tinggi NegeriPerguruan Tinggi Swasta

Perguruan Tinggi Kedinasan

Kementerian / Lembaga Pemerintah

Badan Usaha(Swasta)

barang dan/atau peralatan yang benar-benar digunakanuntuk memajukan ilmu pengetahuan

termasuk untuk kegiatan penelitian atau percobaanguna peningkatan atau pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi


Obyek Fasilitas


Obyek Fasilitas

Sumber Perolehan Barang

Pembelian

Hibah


Obyek Fasilitas

Tempat Penimbunan Berikat

Kawasan Bebas

Kawasan Ekonomi Khusus

Luar Daerah Pabean

Barang Eks FasilitasPembebasan

Asal Pemasukan Barang


Persyaratan Dokumen

PTN

PTS

PTK

Badan Usaha

Kementerian/ Lembaga Pemerintah

Pejabat paling rendah setingkat Dekan

Pejabat paling rendah setingkat eselon II(pimpinan tinggi pratama)

Pimpinan Badan Usaha

1. Surat Permohonan dan rincian barang

2. Lampiran Permohonan


Surat Rekomendasi

surat keterangan dari pemberi

Hibah berupa gift certificateatau surat perjanjiankerjasama

Surat Rekomendasi

Fotokopi dokumen pembelian

PEMBELIAN HIBAH

perjanjian atau kontrak yangmenyebutkan bahwa harga barangtidak meliputi pembayaran BMdan PDRI, apabila pengadaanbarang menggunakan Pihak Ketiga

*) Atas barang yang dikenakan ketentuan lartas tidakdipersyaratkan pada saat permohonan namundipersyaratkan pada saat pengeluaraan barang

Fotokopi DIPA apabila belanjamenggunakan APBN atau APBD


Pemberi Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

PTN

PTS

PTK

Badan Usaha

Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor) / pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Rektor

Pejabat eselon II / pimpinan tinggi pratama dari K/L Pembina Perguruan Tinggi Kedinasan

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi(pembina Perguruan Tinggi Swasta)

Pejabat eselon II / pimpinan tinggi pratama dari Kemenperinatau K/L Pembina Badan Usaha terkait


Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk

• Identitas Perguruan Tinggi/ Badan Usaha

• Rincian jumlah dan jenis barang yang direkomendasikan dapat bebas BM dan cukai

• Uraian mengenai kegiatan litbang yang dilakukan

• Uraian manfaat kegiatan litbang yang dilakukan

Rekomendasi bagi Badan Usaha harus memperhatikan ketentuan:

✓ Barang impor belum diproduksi di dalam negeri

✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi

✓ Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum mencukupi kebutuhan

Isi Rekomendasi:


Proses Permohonan

- Surat Permohonan- Dokumen

PersyaratanPemohon

KPPBC/KPUBCTempat Pembongkaran Barang

Tidak Valid

Valid Kepala Kantor a.n. Menteri Keuangan menerbitkan KMK

Portal DJBCPortal INSW

atau

Surat Penolakan

Manual

3 hari kerja

Otomosi

5 Jam

Janji Layanan:

Otomasi

Manual

setelah diterima lengkap dan benar

Jangka Waktu Pengimporan:s.d. 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan


Ketentuan Perubahan Keputusan Pembebasan

Perubahan dapat dilakukan sepanjang:

KMK

dan/atau

PERUBAHAN KMK

pemberitahuan pabean

belum NOPEN

masih dalam jangka

waktu pengimporan

dan

kesalahan tulis ataukesalahan ketik

terdapat perubahan datadari yang bersangkutan


Proses Penyelesaian barang Eks Fasilitas

Dipindahtangankan Diekspor Kembali Dimusnahkan

0-2 TH Harus dipakai

2-5 TH Membayar BM & PDRI

> 5 THTidak bayar BM dan PDRI kecuali kendaraan bermotor

Dibebaskan darikewajiban bayar BM dan

PDRI

Menggunakan PEB Dilakukan setelah 2 th sejak tglPIB

Jangka waktu dikecualikan jikaterjadi force majeure

Tidak bayar BM dan PDRI


Timeline

ORSPPB

Persiapkan dokumenpembelian / dokumen hibah

- Kelengkapan dokumen- Uraian barang- Pelabuhan pemasukan

- Persyaratan lartas- Jalur merah (periksa fisik)- Biaya lain yang timbul- Impor parsial (bertahap)

Sumber BarangPermohonan

Pembebasan BM & PDRIImportasi

- Pencatatan BMN/ Aset- Pemanfaatan untuk kegiatanlitbang

MONEV

AUDIT

Pindahtangan/ Reekspor/ Pemusnahan

Customs

Pengeluaran Barang

KPU BC / KPPBC

submit

Dok. Permohonanpembebasan

SKEP1 2 3 4

5


Ketentuan Pemindahtangan, ekspor kembali dan pemusnahan

PTN PTKK/L

Tata laksana pemindahtanganan, ekspor kembali, dan pemusnahan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur

mengenai BARANG MILIK NEGARA

Badan Usaha

Pelaksanaan pemusnahan dilakukansetelah mendapat izin dari Kepala KPU

BC/ KPPBC

PTS


Permasalahan Yang Sering Terjadi

Surat Permohonan

Bukan ditandatangani oleh yang berhak

Tanda tangan tidak asli (hasil scan computer)

Daftar Rincian Barang

Tidak mencantumkan harga barang, satuan barang, & pelabuhan bongkar

Harga barang berbeda antara permohonan, invoice, & rekomendasi

Surat Rekomendasi

Permohonan belum dilengkapi dengan rekomendasi

Rekomendasi bukan berasal dari unit yang seharusnya mengeluarkan rekomendasi

Importir

Pemilik barang di B/L atau AWB masih atas nama perorangan

Importir merupakan pihak ke-3 dan tidak diinformasikan dalam surat permohonan

TERIMA KASIH

Subdirektorat Pembebasan

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Lantai 11 Gedung Kalimantan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jalan Jend A Yani (By Pass)

Rawamangun – Jakarta

Tlp. 021 4750770

WA 0812 2020 4774

Email : pembebasanbeacukai @gmail.com

pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk...

Documents