pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun … · hasan mustapa nomor 28, gang senang raharja,...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015

Mata Kuliah Hukum Pidana

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN 2014/2015

MATA KULIAH HUKUM PIDANA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MATA KULIAH : HUKUM PIDANA

HARI, TANGGAL : SELASA, 17 MARET 2015

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H-I/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : OPEN BOOK

Petunjuk:

1. Dilarang bekerja sama, silakan buka buku!

2. Dilarang meminjam buku, tidak boleh membuka alat elektronik (Hand Phone/HP).

3. Redaksi jawaban disusun dengan kalimat sendiri, jangan copy paste dari buku, kecuali definisi.

4. Jawaban harus ditulis secara jelas dan rapi, tidak terbaca dianggap salah.

Soal:

A. Kasus

Tanggal 20 Januari 2015 saat A seorang warga negara Belanda berjalan-jalan dengan pacarnya

bernama B, seorang warga negara Indonesia. Tiba-tiba tanpa sengaja A bersenggolan dengan C.

Merasa tidak terima dirinya disenggol A, C yang dalam keadaan mabuk mengambil sebuah botol

yang terbuat dari gelas yang berada di sekitar C. Botol tersebut C pecahkan dan oleh C ditusukan

kepada A. Tusukan tersebut menyebabkan A mati. C atas perbuatannya dinyatakan bersalah

melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, dan dipidana 10 tahun penjara.



Halaman 5


B. Pertanyaannya:

1. Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-undang Pidana Menurut Waktu

Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai asas fundamental mengandung dua makna pokok.

Berdasarkan kasus tersebut:

a. Makna apakah yang terkandung dari Pasal 1 ayat (1) KUHP beserta konsekuensi yuridis

dan rasio pemikirannya, dan mengapakah penafsiran analogi diharamkan!

Jawaban:

1) Makna yang terkadung dari Pasal 1 ayat (1) KUHP beserta konesekuensi yuridis dan

rasio pemikirannya.

Bunyi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia

Lege Poenali”, artinya: “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana (dihukum) sebelum

ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.” Pasal 1 ayat (1) KUHP lebih

dikenal dengan asas legalitas. Adapun makna yang terkadung dari Pasal 1 ayat (1)

KUHP beserta konesekuensi yuridis dan rasio pemikirannya, yaitu:

a) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila

perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-

undangan sebelumnya/terlebih dahulu. Jadi, harus ada aturan yang

mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan ada sebelum akan

dihukum.

b) Untuk menentukan adanya perestiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak

boleh menggunakan analogi.

c) Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh

berlaku surut. Maksudnya adalah ketentuan pidana dalam undang-undang tidak

boleh berlaku surut (strafrecht heeftgeen terugwerkende kracht). Seandainya

seseorang melakukan suatu tindak pidana yang baru di kemudian hari terhadap

tindakan yang serupa diancam dengan pidana, pelaku tidak dapat dipidana atas

ketentuan yang baru itu. Hal ini untuk menjamin warga negara dari tindakan

sewenang-wenang dari penguasa.

http://hukumk.blogspot.co.id/



Halaman 6


2) Alasan penafsiran analogi diharamkan, yaitu:

a) Menurut Prof. Van Hamel bahwa dilarang menggunakan penafsiran analogi pada

pada pasal 1 ayat (1) KUHP/asas legalitas karena penafsiran anlogi itu bukan

hanya dapat memperluas banyaknya delik-delik yang telah ditentukan undang-

undang, melainkan juga dapat menjurus pada lebih diperberatnya atau lebih

diperingannya hukuman yang dapat dijatuhkan bagi perbuatan yang mana

pun yang dilakukan tidak berdasarkan undang-undang.

b) Menurut Prof. Simons bahwa dilarang menggunakan penafsiran analogi pada pada

pasal 1 ayat (1) KUHP/asas legalitas karena penafsiran analogi itu dapat

membuat suatu perbuatan yang semua tidak dinyatakan secara tegas sebagai

suatu tindak pidana kemudian menjadi suatu tindak pidana.

c) Menurut Prof. Pompe bahwa dilarang menggunakan penafsiran analogi pada pada

pasal 1 ayat (1) KUHP/asas legalitas karena penafsiran analogi itu hanya dapat

dibenarkan yakni apabila memang benar bahwa dalam undang-undang itu

terdapat suatu kekosongan atau leemte, yang disebabkan misalnya karena

pembentuk undang-undang lupa mengatur suatu perbuatan tertentu atau tidak

menyadari kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa dikemudian hari dan

merumuskan ketentuan-ketentuan pidana yang ada secara demikian sempit

sehingga perbuatan atau peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimasukkan ke

dalam ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan.

d) Menurut Prof. Bemmelan berpendapat bahwa pasal 1 ayat (1) KUHP/asas legalitas

itu merupakan suatu jaminan untuk mencegah dilakukannya tindakan-

tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kepolisisan,

sehingga dilarang untuk melakukan penafsiran anlogi.



Halaman 7


b. Berikan pendapat Saudara, jika dihubungkan dengan kedudukan Pasal 1 ayat (2) terhadap

asas legalitas!

Jawaban:

Aturan pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan aturan transitoir/atau aturan peralihan

sehingga menjadi pengecualian bagi asas legalitas yang berarti bahwa suatu saat terjadi

perubahan dalam KUHP dan ketentuan perundang-undangan pidana yang lain, ini berarti

bahwa dengan ketentuan pasal tersebut dimungkinkan berlaku surutnya aturan pidana,

yang bila mana suatu ketika ada perkara pidana yang meringankan terdakwa, maka

perundang-undangan baru yang meringankanlah yang berlaku.

c. Adakah hukum publik dalam kasus tersebut, dari makanah Anda dapat menyimpulkan?

Jawaban:

Ada. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut

merupakan kasus hukum pidana. Kita pun tahu bahwa hukum pidana merupakan

hukum publik. Adapun pengertian hukum publik itu sendiri yaitu peraturan hukum yang

mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut

kepentingan umum. Tentu kasus di atas akan ditangani negara oleh pihak yang berwenang

dalam menyelesaikan kasus tersebut agar menjamin kepentingan umum.

2. Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Perundang-udangan Pidana Menurut Tempat

a. Berdasarkan kasus di atas, berikan tanggapan saudara jika dihubungkan dengan asas ruang

lingkup berlakunya peraturan perudang-undangan pidana menurut tempat!

Jawaban:

Berdasarkan pasal 2 KUHP/asas teritorial yang berbunyi: “Aturan pidana dalam

perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan

pidana di dalam Indonesia.”

Artinya undang-undang pidana Indonesia bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga

negara Indonesia (WNI), melainkan juga terhadap setiap warga negara asing (WNA) yang

di dalamnya wilayah negara Indonesia diketahui melakukan suatu tindak pidana.

Berlakunya pasal 2 KUHP/asas teritorial ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu negara

atau sovereignty. Setiap warga negara berkewajiban menjamin keamanan ketertiban di

dalam wilayah negaranya masing-masing.



Halaman 8


Sehingga berdasarkan perbuatan yang dilakukan C (warga negara Indonesia)

terhadap A (warga negara Belanda), sudah dapat diputuskan bahwa C atas

perbuatannya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berdasarkan Pasal 338

KUHP, dan dipidana 10 tahun penjara atau diberlakukan hukum positif Indonesia.

b. Apakah ketentuan Pasal 2 KUHP berlaku mutlak?

Jawaban:

Tidak, karena keharusan memperhatikan undang-undang pidana yang berlaku di negara-

negara lain yang ada hubungannya pula dengan perjanjian ekstradisi. Hal ini secara tersirat

terdapat dalam pasal 5 ayat (1) angka ke-2, pasal 6, dan pasal 76 ayat (2) KUHP.

c. Adakah penafsiran “argumentum a contrario” dalam kasus ini, jelaskan!

Jawaban:

Ada. Kasus di atas berhubungan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP dan pasal 2 KUHP.

Kemudian diberikan hukuman pidana selama 10 tahun penjara sesuai dengan

ketentuan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Adapun pengertian penafsiran

argumentum a contrario adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan

perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang di atur

dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat di

ambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak diliputi oleh undang-undang

yang dimaksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut.

3. Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana terdiri atas tindak pidana, pertanggungjawaban

pidana, dan pidana.

a. Bagaimana tanggapan saudara jika dihubungkan dengan pembagian jenis tindak pidana

menurut KUHP?

Jawaban:

Berdasarkan KUHP bahwa jenis tindak pidana terdiri atas:

1) Kejahatan (misdrijven) yang terdapat dalam Buku II KUHP dari pasal 104 s.d.

pasal 448. Adapun pengertian kejahatan menurut M.v.T adalah perbuatan-perbuatan

yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah

dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.



Halaman 9


2) Pelanggaran (overtredingen) yang terdapat dalam Buku II KUHP dari pasal 489

s.d. pasal 569. Adapun pengertian pelanggaran menurut M.v.T adalah perbuatan-

perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet atau ketentuan

yang menentukan demikian.

b. Berikan analisis saudara jika dihubungkan dengan teori-teori pemidanaan!

Jawaban:

Teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldingstheorien)

Teori ini pada umumnya menerima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang memuat

anasir-anasir yang menuntut hukum dan yang membenarkan hukuman itu dijatuhkan.

Dengan kata lain bahwa hukuman atau pemidanaan merupakan konsekuensi

dilakukannya kejahatan. Jadi, menurut teori ini pemidanaan itu berdasarkan

pada penebusan atau pembalasan dendam, sehingga hukuman tidak bertujuan

untuk mencapai suatu maksud yang prakti, misalnya untuk memperbaiki

penjahat. Aliran teori ini dipengaruhi oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, Herbat, dan

lain-lain.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorien)

Menurut teori ini sebagai dasar dari hukuman atau pemidanaan adalah untuk

mempertahankan tata tertiba masyarakat. Oleh karena itu, tujuan daripada

hukuman atau pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya suatu

pelanggaran hukum, demi menjamin tata tertib hukum masyarakat. Teori ini

disebut juga sebagai teori prevensi yang berarti hukuman atau pemidanaan berupa:

a) Hukuman yang bersifat menakutkan (afschrikking).

b) Hukuman yang bersifat memperbaiki (verbetering-reklassering).

c) Hukuman yang bersifat membinasakan (onschadelijk maken).

Kemudian sifat dari teori prevensi terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Prevensi umum (generale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada

masyarakan umum dengan tujuan menghindarkan orang-orang pada umumnya

agar tidak melanggar hukum.



Halaman 10


b) Prevensi khusus (speciale preventie) artinya pemidanaan yang ditujukan kepada si

pembuat atau pelaku yang bertujuan untuk menahan niat buruk dari si pembuata

atau pelaku, dan selanjutnya menahan agar pelanggar tidak mengulangi

perbuatannya, serta mencegah agar orang tidak melakukan pebuatan jahat yang

telah direncanakan.

3) Teori Gabungan (Verenigingstheorien)

Menurut teori gabungan ini bahwa hukuman atau pemidanaan itu disamping

merupakan konsekuensi dilakukannya suatu kejahatan juga untuk

mempertahankan tata tertib masyarakat.

Teori gabungan ini terdiri atas:

a) Teori yang menitikberatkan kepada pembalasan, yang tidak boleh melampui batas

keperluannya dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

b) Teori ini menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman atau

pemidanaan tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sesuai dengan

beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

c) Teori yang menganggap bahwa keuda asas tersebut harus dititikberatkan sama.

c. Dimana letak perbedaan aliran klasik dengan aliran modern, mengenai tujuan hukum

pidana?

Jawaban:

Aliran klasik berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (free will)

manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga

dikehendakilah hukum pidana perbuatan (daad-strefrecht). Aliran klasik pada

prinsipnya hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi

pidana. Aliran ini juga bersifat retributif/retribution dan represif/utilitarian terhadap

tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan.

Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan

kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Kemudian alliran modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme

yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (the doctrine of free will).

Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi

oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau

dipertanggungjawabkan dan dipidana.



Halaman 11


Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Aliran

ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan

resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana

sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang

didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap

dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak

penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari

kenyataan sosial.

4. Causalitas

Berikan pendapat saudara, jika dibuhungkan dengan teori kausalitas yang terkait dengan

kasus di atas!

Jawaban:

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan C (warga negara Indonesia) terhadap A (warga negara

Belanda), sudah dapat diputuskan bahwa C atas perbuatannya dinyatakan bersalah melakukan

pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, dan dipidana 10 tahun penjara. Jadi, sebab C

melakukan pembunuhan terhadap A berakibat C dipidana 10 tahun penjara yang

didasarkan pasal 338 KUHP.

5. Sifat Melawan Hukum

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah adanya unsur melawan hukum. Sifat melawan

hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan

hukum materil.

a. Adakah sifat melawan hukum formil dan materil dalam kasus di atas, jelaskan!

Jawaban:

Ada, yang menjadi sifat melawan hukum formil dalam kasus di atas adalah akibat

perbuatan C terhadap A telah tertulis dalam pasal 338 KUHP. Kemudian yang

menjadi sifat melawan hukum materil dalam kasus di atas adalah perbuatan C

terhadap A selain melawan hukum dalam pasal 338 KUHP juga merupakan

larangan dalam norma agama.



Halaman 12


b. Dalam kasus ini, adakah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif dan

fungsi positif!

Jawaban:

Ada, sifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif bahwa berdasarkan perbuatan C

yang dilakukan terhadab A yang walaupun dalam keadaan mabuk. Dalam situasi dan

kondisi tersebut, dapat berakibat hilangnya akal C sehingga berdampak membunuh A.

Namun, yang berhak menentukan alasan pembenaran diluar peraturan perundang-

undangan adalah hakim, sehingga C walaupun membunuh dalam keadaan mabuk tetap

dipidana 10 tahun penjara yang didasarkan pada pasal 338 KUHP.

Kemudian berdasarkan kasus di atas sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif

tidak ada.

c. Perlukah interprestasi unsur melawan hukum dari suatu rumusan delik dari kasus ini!

Jawaban:

Tidak perlu, karena unsur melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh C

terhadap A sudah dinyatakan secara tegas dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan,

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Berdasarkan pasal tersebut

maka C atas perbuatannya dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan yang

didasarkan Pasal 338 KUHP, dan dipidana 10 tahun penjara.

pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun … · hasan mustapa nomor 28, gang senang raharja,...

Documents