pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun … filert 02, rw 15, kelurahan cikutra, kecamatan...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2014/2015

Mata Kuliah Hukum Perdata

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN 2014/2015

MATA KULIAH HUKUM PERDATA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2014/2015

MATA KULIAH : HUKUM PERDATA

HARI, TANGGAL : SENIN, 16 MARET 2015

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G-H-I/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

SOAL

1. Soalnya, yaitu:

a. Jelaskan dasar hukum berlakunya Burgerlijke Wetboek (BW) di Indonesia, dan bagaimana

menurut SEMA No. 3 Tahun 1963, apakah BW suatu rechtboek ataukah wetboek!

Jawaban:

1) Dasar Hukum Berlakunya Burgerlijke Wetboek (BW) Di Indonesia

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan:

“Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Kemudian Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat.”

Berdasarkan Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10

Oktober 1945 Presiden mengadakan dan megumumkan Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut:

“Kami Presiden Republik Indonesia, untuk ketertiban masyarakat, bersandae atas Aturan

Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal II berhubung dengan Pasal IV

menetapkan peraturan sebagai berikut:



Halaman 5


Pasal 1

“Segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut

menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertetangan dengan

Undang-Undang Dasar tersebut.”

Pasal 2

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.”

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 ini disebutkan bahwa,

diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus

1945 diteruskan berlaku di Indonesia.

Kemudian untuk daerah Jawa dan Madura telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1942, dimana dalam Pasal 3 dinyatakan:

“Semua badan-badang Pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari

Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak

bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.”

Selanjtunya berdasarkan konsideran ke-4 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan:

“Buku II KUHPerdata dicabut, sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang

terkandung didalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypooteek yang masih

berlaku pada mulai berlakunya undang-undang” ini.

Dengan berlakunya UUPA berarti menunjukan bahwa buku II KUHPerdata dicabut dan

membawa konsekuensi berlakunya buku I, III, dan buku IV da pasal-pasal lain, misalnya:

a) Ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh, karena tidak mengenai bumi air, dan

kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Misalnya: Pasal 505, 509, 518, 612, 613,

826, 827, 830-1130, 1131, 1149, 1150-1160 KUHPerdata.



Halaman 6


b) Ada Pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi, yaitu Pasal yang melulu mengatur

mengenai bumi, air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya misalnya : pasal

tentang benda tak bergerak yang hanya berhubungan dengan hak-hak atas tanah,

Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah, Pasal-pasal

mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, dan Pasal 625-672, 673, 674-710,

711-719, 720-736, 737-755 KUHPerdata.

Ada Pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-

ketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang erkandung didalamnya tidak berlaku lagi dan

masih berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya. Misalnya: Pasal-pasal tentang

benda umum.

Kemudian untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan

berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk

Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen

Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde

Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang

perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Artinya : ketentuan lain selain tentang perkawinan di dalam KUHPerdata dinyatakan

masih berlaku. ( ----- penafsiran argumentum a contrario )

Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia itu:

a) Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945

b) Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945

c) Pasal 1 dan Pasal 2 Peratuan Pemerintah No. 2 Tahun 1945

d) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942

e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

f) Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Halaman 7


2) Keadaan BW Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 tentang gagasan menganggap

Burgerlijke Wetboek tidak sebagai undang-undang ini masih pantas harus secara resmi

dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.

Sebagai konsekuensi, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi pasal-pasal

berikut ini:

a) Pasal 108 dan 110 tentang kewenangan istri melakukan perbuatan hukum dan

menghadap di muka Pengadilan.

b) Pasal 284 ayat (3) mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh

seorang perempuan Indonesia asli. Dengan demikian, pengakuan anak itu tidak lagi

berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang

hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua WNI.

c) Pasal 1682 yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.

Dengan demikian penghibahan diantara semua WNI juga dapat dilakukan dengan akta

hibah dibawah tangan.

d) Pasal 1579 yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, si pemilik dapat

menghentikan persewaan dengan mengatakan, akan memakai sendiri barangnya. Saat

ini dapat terjadi apabila pada waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa telah

disepakati.

e) Pasal 1238 yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat

diminta di muka hakim, apabila gugatan didahului dengan suatu penagihan tertulis,

melainkan dapat dilakukan secara lisan.

f) Pasal 1460 menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual,

sejak saat itu adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum

dilakukan. Jadi risiko dalam jual beli ditangan pembeli. Dengan tidak berlakunya pasal

ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepantasnya

pertanggungan jawab atau resiko atas musnahnya barang-barang yang sudah

dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, yaitu

si penjual dan si pembeli.



Halaman 8


g) Pasal 1603 ayat (1) dan (2) yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu

pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan.

Bertolak dari pendapat dan uraian di atas, maka dewasa ini kedudukan KUHPerdata di

Indonesia hanya merupakan rechtboek (buku hukum), bukan sebagai wetboek (buku

Undang-undang). Oleh karenanya, berlakunya KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja.

Sehingga biasa juga dikatakan KUHPerdata itu hanya suatu ketentuan yang tidak tertulis

tetapi tertulis. Walaupun kenyataannya guna mengatasi kevacuuman (mengisi kekosongan

dalam hukum) adanya ketentuan KUHPerdata itu secara a priori harus diberlakukan secara

memaksa (dwingenrecht). Namun apabila ditinjau secara yuridis formil, KUH Perdata

masih tetap sebagai hukum positip karena sampai pada saat ini belum ada undang-undang

dan peraturan resmi mencabutnya.

Berdasarkan asas Res Judicata Provere bahwa setiap putusan pengadilan/hakim adalah

sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Asas ini menjadi alasan karena pada dasarnya putusan hakim itu sah menurut hukum

positif, dan di dalam pertimbangan yang terkandung dalam putusan hakim, hakim tersebut

menggunakan BW/Kitab Undang-undnag Hukum Perdata (KUHPer) sebagai sumber

hukum, maka diakuinya BW sebagai sumber hukum positif sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh hakim dalam hal mempertimbangkan suatu putusan dalam persidangan,

baik BW yang diterjemahkan oleh Prof. Subekti ataupun yang lain, selama BW tersebut

dijadikan sumber hukum oleh hakim, secara tidak langsung BW tersebut menjadi sumber

hukum positif yang sah apabila dihubungkan dengan asas ini.

3) Keadaan BW Sekarang

Menurut Sahardjo, S. H., bahwa BW sekarang tidak lagi sebagai suatu undang-undang

melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum

tidak tertulis. Dengan kata lain BW bukan lagi sebagai wetboek tetapi rechtsboek yang

hanya dipakai sebagai pedoman.



Halaman 9


b. Jelaskan disertai contoh perbuatan hukum yang tidak sah secara relatif (relatief nietig),

dan perbuatan hukum yang tidak sah secara mutlak (absolut nietig)!

Jawaban:

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan

hukum) yang menimbulkan akibat hukum.

Pebuatan hukum yang tidak sah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Perbuatan Hukum Yang Tidak Sah Secara Relatif (Relatif Neitig)

Yaitu perbuatan hukum yang menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat

tertentu dan terlebih dahulu ada pembatalan atau ada subjek hukum lain yang

membatalkan perbuatan hukum tersebut. Namun selama perbuatan hukum tersebut tidak

dimintakan pembatalan maka perbuatan hukum tersebut tetap dianggap sah. Contoh:

Dalam melakukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Para

pihak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b) kecakapan untuk membuat suata perikatan;

c) suatu hal tertentu;

d) seuatu seba yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi

maka perjanjian menjadi tidak sah secara relatif (relatif neitig) atau dapat dibatalkan oleh

salah satu pihak yang berhak membatalkan (biasanya yang merasa dirugikan). Misalnya

salah satu pihak melakukan perjanjian karena terpaksa, ditipu atau belum cakap.

2) Perbuatan Hukum Yang Tidak Sah Secara Mutlak (Absolute Neitig)

Yaitu perbuatan hukum yang menajdi tidak sah dengan sendirinya karena ada syarat-

syarat tertentu yang tidak dipenuhi. Akibat dari Perbuatan hukum yang tidak sah secara

mutlak (absolute neitig) maka hak dan kewajiban yang timbul menjadi gugur dengan

sendirinya tanpa harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu. Contoh dalam melakukan

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Para Pihak harus

memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk

sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b) kecakapan untuk membuat suata perikatan;

c) suatu hal tertentu;

d) seuatu seba yang halal.



Halaman 10


Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak dipenuhi

maka perjanjian menjadi tidak sah secara mutlak (absolute neitig) atau menjadi batal demi

hukum. Jadi apabila terbukti syarat objektif tidak dipenuhi maka seketika itu hak dan

kewajiban antar para pihak yang melakukan perjanjian menjadi gugur dan perjanjan

dianggap tidak pernah ada. Misalnya perjanjian melanggar undang-undang, ketertiban

dan/atau kesusilaan.

c. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cakap/dewasa, dan kriterianya menurut KUHPerdata,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut Hukum Adat!

Jawaban:

1) Pengertian Cakap/Dewasa

Cakap atau dewasa adalah keadaan seseorang yang dianggap mampu menurut hukum

untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa cakap/dewasa adalah setiap orang sebagai subjek hukum

(rechtspersoonlijkheid) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan

hukum (rechtsbekwaamheid).

2) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut KUHPerdata

Kriteria cakap/dewasa menurut KUHPerdata tercantum dalam Pasal 330 KUHPerdata

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,

dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun,

maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Jadi menurut pasal ini mereka yang cakap/dewasa adalah:

a) yang sudah berumur dua puluh satu tahun;

b) belum berumur dua puluh satu tahun tapi sudah menikah

c) mereka yang kawin sebelum usia dua puluh satu tahun dan kemudian

bercerai, kedudukannya tetap dianggap dewasa.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan cakap/dewasa bila ditinjau dari

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 adalah mereka yang telah mencapai

umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah terlebih dahulu melangsungkan

perkawinan.



Halaman 11


3) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 47 ayat 1

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak

dicabut dari kekuasannya,

Pasal 50 ayat 1

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun atau belum pernah

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada

dibawah kekuasaan wali.

Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah.

Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

Dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan bahwa pria yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita

yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dianggap cakap/dewasa.

4) Kriteria Cakap/Dewasa Menurut Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Hukum Adat

mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan berkembang

jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan

perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui

kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak,

mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. Sebaliknya apabila

mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual,

mereka dikatakan belum dewasa.



Halaman 12


Profesor Soepomo dalam bukunya tersebut di atas, seseorang sudah dianggap dewasa

dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah:

a) Kuwat gawe (dapat/ mampu bekerja sendiri).

Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta

mempertanggungjawabkan sendiri segala- galanya itu.

b) Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.

Menurut hukum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang

tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua. Jadi bukan asal sudah kawin saja.

d. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu

dilakukan pencatatan!

Jawaban:

1) Kelahiran

Kelahiran adalah proses akhir dari kehamilan yang sukses sehingga manusia/seorang Ibu

yang menghasilkan bayi dilahirkan.

Diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 27 ayat (1)

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pasal 27 ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

2) Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (1)).

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Mengatur Mengenai Tatacara

Pencatatan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

https://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan

https://id.wikipedia.org/wiki/Bayi



Halaman 13


Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan

Sipil/mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta

Perkawinan.

3) Perceraian

Perceraian berakhirnya perkainan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang

disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.


Pasal 40

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

4) Adopsi


Pasal 49

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling

Iambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan

disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang

tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan

perkawinan yang sah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta

Pengakuan Anak.



Halaman 14


5) Kematian

Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis.

Pasal 44

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada

Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil

mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan

keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi

tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan

setelah adanya penetapan pengadilan.

(5) Dalam hai terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana

melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Kelima peristiwa di atas harus ditulis oleh kantor catatan sipil untuk digunakan sebagai data

kependudukan di suatu negara. Kemudian bisa digunakan oleh seseorang sebagai jaminan

administrasi kependudukan di suatu negara.

2. Kalau saudara melihat media online, saudara akan melihat kasus perkawinan antara Jessica

dengan Ludwig (WNA Jerman).

a. Berikan komentar terhadap perkawinan tersebut (keabsahan perkawinannya dan status

anaknya)!

Jawaban:

Penggugat: Ludwig Franz Willibald

Tergugat: Jessica Iskandar, Pihak Gereja Yesus Sejati, dan Pihak Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil DKI Jakarta.

Kronologi kasus:

1) Jessica dan Ludwig menikah pada 13 Desember 2013 silam.

2) Henry yang tak lain adalah kakak Jessica mendatangi Dinas kependudukan catatan sipil

DKI dengan membawa persyaratan untuk pencatatan perkawinan secara sipil pada tanggal

17 Desember 2013.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan

https://id.wikipedia.org/wiki/Nyawa

http://www.bintang.com/celeb/read/2324454/jessica-iskandar-mangkir-putusan-ditunda-lagi



Halaman 15


3) Selain surat pengantar pernikahan dari kelurahan, Herny juga membawa surat

pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati di Jl. Samahudi, Jakarta Pusat. Dari surat tersebut,

terdapat keterangan bahwa Jessica dan Ludwig telah menjalani pemberkatan pada 11

Desember 2013.

4) Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi formal oleh pihak

Disdukcapil. Kemudian diumumkan pada 19 Desember 2013, bahwa Jessica dan Ludwig

akan menjalani pencatatan pernikahan di Dinas Catatan Sipil Jakarta Selatan.

5) Di kawasan Epicentrum, Kuning, Jakarta Selatan tepatnya di ruangan khusus di kantor

ANTV, pencatatan dilakukan pada 8 Januari 2014. Sebelumnya, pihak terkait memastikan

tak ada pihak yang keberatan dengan pencatatan tersebut.

6) Saat pencatatan, ternyata Ludwig juga ikut hadir. Kemudian, dilengkapi dengan dua saksi.

Salah satunya adalah Henry, kakak kandung Jessica.

7) Beberapa saat setelah pencatatan tersebut, diketahui Jessica menghilang dan menetap di

California, Amerika Serikat. Kemudian, Jessica juga dikabarkan melahirkan seorang

anak.

8) Pada 2 Juni 2014, pihak Gereja Yesus Sejati mengirimkan surat kepada Disdukcapil

bahwa gereja tidak pernah melakukan pemberkatan terhadap Jessica dan Ludwig. Nama

pendeta yaitu Simone Jonathan juga dinyatakan fiktif.

9) Kemudian pada 13 Oktober 2014, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan pernikahan

ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena merasa tidak pernah menikah dengan Jessica.

10) Selain itu juga Ludwig melayangkan gugatan terhadap Pihak Gereja Yesus Sejati, dan

Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha

Negara

a) Berdasarkan Putusan Hakim PTUN

Hakim PTUN memutuskan gugatan yang diajukan Ludwig ke Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) ditolak oleh Pengadilan TUN karena ternyata gugatan tersebut baru

masuk pada tanggal 28 Oktober 2014, dan dianggap telah lewat dari jangka waktu 90 hari

yang ditentukan dari perkawinan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah

diubah oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Gugatan pengguguran akta pernikahan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90

harti terhitung sejak diterimanya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara.”

Artinya putusan Hakim PTUN memenankan pihak tergugat (Jessica Iskandar).



Halaman 16


b) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 Gugatan pembatalan pernikahan oleh Ludwig

Franz Willibald pada Jessica Iskandar akhirnya dikabulkan dan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan telah membatalkan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig.). Ini

berarti pernikahan yang pernah dilakukan pada Desember 2013 silam dianggap tak pernah

ada.

Artinya: Putusan Hakim memenangkan gugatan dari Pihak Penggugat (Ludwig).

Komentar Keabsahan Perkawinannya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Artinya:

Pasca dibatalkannya Perkawinan tersebut, maka membawa konsekuensi bahwa

perkawinan tersebut menjadi batal atau dianggap tidak pernah ada.

c) Status Anaknya:

Ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya

suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No. 1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai

berikut:

a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b) Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.

c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka

memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Artinya:

Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut tetap merupakan anak yang sah dan tetap mempunyai hak untuk dipelihara

dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orang tuanya serta.



http://www.bintang.com/celeb/read/2338989/9-foto-keceriaan-liburan-ayu-ting-ting-dan-jessica-iskandar



Halaman 17


b. Bisakah perkawinannya dibatalkan oleh Ludwig, dan bagaimana pengajuan pembatalannya?

Jawaban:

Bisa dengan proses pembatalan seperti di bawah ini:

1) Ludwig atau Kuasa Hukum Ludwig mendatangi Pengadilan Negeri (UU No.7/1989 pasal

73)

2) Kemudian Ludwig mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua

Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1)), sekaligus membayar uang

muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.

3) Ludwig sebagai Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus

datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau

dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat

(2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125).

4) Ludwig dan Jessica secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran

dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang

Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu

pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268).

Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

5) Ludwig dan Jessica secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap.

6) Ludwig dan Jessica menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan

7) Setelah anda menerima akta pembatalan, sebagai Ludwig segera meminta penghapusan

pencatatan perkawinan di buku register Kantor Catatan Sipil (KCS).



Halaman 18


c. Jelaskan asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan bagaimana

dalam praktiknya?

Jawaban:

Asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah asas

monogami terbuka. Hal ini tampak jelas diatur dalam :

Pasal 3 ayat (1) yang menentukan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang

suami.

Namun ayat (2) menentukan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami

untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Formalitas untuk beristri lebih dari satu orang ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

Yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Izin untuk berpoligami akan diberikan oleh Pengadilan apabila :

1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

2) istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal ini berbeda dengan asas perkawinan yang dianut oleh KUHPerdata yang menganut asas

mongami tertutup atau mutlak, yaitu bahwa suami hanya boleh mimiliki satu orang istri dalam

waktu yang sama dan sebaliknya.

Dalam Praktiknya:

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 1974 menganut

asas monogami, namun dalam hal ini suami yang seharusnya hanya memiliki satu orang istri

dalam satu waktu ternyata dapat memiliki lebih dari seorang istri (poligami) jika memenuhi

alas an-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas.



Halaman 19


d. Jelaskan bagaimana analisis saudara terhadap perkawinan siri, perkawinan kontrak, dan

perkawinan di bawah tangan!

Jawaban:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 1 ayat (1)].

Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Perkawinan Siri

Perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi,

tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah

atau perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau

Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Akibat Hukum:

Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan

keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan

hukum terhadap ayahnya. Didalam akta pernikahannya pun status anak tersebut dianggap

sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Pasal 43 UU Perkawinan, yang menyatakan anak

hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Pasal tersebut

dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai menghilangkan

hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hokum ternyata mempunyai hubungan

darah sebagai ayahnya.

Sehingga dengan demikian Pasal 43 tersebut harus dimaknai jika dapat dibuktikan laki-

laki tersebut adalah ayah biologis dari anak tersebut. Maka anak tersebut dapat memiliki

hubungan keperdataan dengan ayahnya.



Halaman 20


2) Perkawinan Kontrak

Kawin Kontrak dalam Islam disebut mut’ah yang secara etimologis memiliki pengertian

“kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk

meperoleh kesenangan seksual. Di lain pihak menurut Syara’ mut’ah adalah seorang laki-

laki menikahi wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu. Dalam

perkawinan mut’ah, masa perkawinan akan berakhir dengan tanpa adanya perceraian dan

tidak ada kewajiban bagi laki-laki untukmemberi nafkah, tempat tinggal, serta kewajiban

lainnya.

Jika merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata yeng mengatur mengenai syarat sah

perjanjian, salah satu syarat objektif dari perjanjian adanya kausa atau sebab yang halal.

Dalam hal ini jika suatu perkawinan tidak didasarkan karena sebab yang halal maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu secara yuridis, kawin konrak tidak

diperbolehkan.

Selain itu, perkawinan kontrak biasanya tidak dicatat sehingga melanggar ketentuan

dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing dan

dicatat oleh pejabat yang berwenang.

3) Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah istilah lain dari perkawinan yang tidak dicatat oleh

pejabat yang berwenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1

Tahun 1974 sehingga perkawinan dianggap tidak sah secara yuridis.

Istilah “Nikah Di Bawah Tangan” adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada

instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan

timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah

menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sirri”, tentunya juga telah memenuhi

ketentuan syari’ah yang benar.

pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun … filert 02, rw 15, kelurahan cikutra, kecamatan...

Documents