pemantauan, evaluasi dan pelaporan … · melanjutkan program konversi minyak tanah ke lpg . ......

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-RAD GRK

1

Endah Murniningtyas

Deputi Bidang Sumberdaya Alam danLingkungan Hidup

Jakarta, 20 November 2012

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS


OUTLINE

I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI PERPRES 61/2011

II. MONITORING RAN GRK

III. MONITORING RAN GRK AND BUR

2



I. PENUGASAN PEMANTAUAN SESUAI

PERPRES 61/2011

3



AMANAT Perpres No. 61/2011

Pasal 5

1. Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan RAN – GRK sesuai tugas dan fungsi masing-masing

2. Pelaksanaan dan Pemantauan RAN GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Pelaksanaan RAN-GRK di tiap kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangan terkait.

4

PENTING:

1. PENGUASAN KOORDINASI PENYUSUNAN RAN GRK DARI MENKO KE BAPPENAS.

2. ALAT KOORIDINASI: SK MENPPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM

3. SEBELUM KE MENKO PEREKONOMIAN, HAL-HAL SECARA BERKALA DIBICARAKAN DALAM TIM KOORDINASI.



Lanjutan ………………..

Pasal 9 : 1. RAN-GRK diulas secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional

dan perkembangan dinamika internasional.

2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS.

3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.

”Ulasan” merupakan sinonim dari “Evaluasi” yang tertera dalam

Perpres No. 61/2011

5


KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Lanjutan ………………..

Pasal 10

1. Menteri/pimpinan lembaga melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Menko Kesra dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

2. Menko Perekonomian melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

6

PENTING: PERLU DISEPAKATI BERSAMA APA YANG AKAN DIMONITOR: 1. SATU FORMAT YANG

BERISI MONITORING 5 SEKTOR DASAR RAD GRK

2. PENGUMPULAN DALAM SATU FORM YANG DISEPAKATI

3. PELAPORAN SELARAS SEJAK DARI DAERAH PUSAT



II. RAN GRK DAN PEMANTAUANNYA

7



RAN – RAD GRK

1. RAN GRK: berisi kebijakan nasional dan koridor untuk program dan kegiatan konkrit.

2. RAD GRK: lebih berisi kegiatan konkrit yang secara langsung berkontribusi dalam penurunan emisi GRK.

3. RAN DAN RAD GRK: menghasilkan kegiatan penurunan GRK yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemda.

Pemantauan hasil penurunan GRK: dijumlahkan dari kegiatan-kegiatan yang

berkontribusi pada penurunan emisi GRK.

8



BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK

9

PERTANIAN; 1. Pemanfaatan kotoran ternak

untuk biogas dan kompos 2. Pengembangan dan

pemanfaatan varietas padi rendah emisi

3. Penerapan metode system of rice intensification (SRI)

4. Perbaikan jaringan irigasi/tata air di lahan gambut

5. Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar (PLTB)

KEHUTANAN: 1. Pemantapan kawasan hutan dan

Pembentukan KPH 2. Revisi RTRW untuk mencegah

konversi hutan primer dan sekunder menjadi penggunaan lain

3. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU)

4. Pengembangan Hasil Hutan non Kayu dan Jasa Lingkungan

5. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan

6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas

7. Pengembangan hutan kota dan hutan mangrove



BEBERAPA CONTOH KEGIATAN RAD GRK

10

ENERGY BASED: 1. Kampanye penghematan energy melalui media cetak

dan elektronik untuk peralatan rumah tangga (AC, lemari es, dll)

2. Audit energy untuk kantor pemerintahan 3. Penggantian lampu jalan dengan lampu hemat energy 4. Pembangunan digester biogas dari sampah, kotoran

hewan. 5. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga air (hydro

dan micro-hydro), solar-cell (tenaga surya), biogas,tenaga angin.

6. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG

Peraturan terkait dengan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan APBN

Peraturan terkait Isi Ringkas

UU 25/2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP no. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Bappenas bertanggungjawab dalam melaksanakan Monev RPJMN/D dan RKP/D

UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan PP 08/2008

Kemendagri bertanggungjawab terhadap sistem monev daerah/pemda

Inpres no. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KemenPAN bertanggungjawab memantau kinerja seluruh instansi pemerintah

UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara PP no 8/2006

Kementerian Keuangan bertanggungjawab memantau kinerja anggaran nasional

11



BEBERAPA HALPENTING

12

KEWAJIBAN INTERNASIONAL: 1. INDONESIA MELAKUKAN MITIGASI ATAS DASAR

SUKARELA 2. LAPORAN BERKALA MASIH DAPAT BERDASARKAN

PERKIRAAN (MODEL) FAKTA: 1. INDONESIA BELUM MEMILIKI DATA SEBAGAIMANA

KEPERLUAN MRV YANG DIPERSYARATKAN 2. PERLU DIBANGUN DATA NAMUN SEBELUM

DATA DIBANGUN, REALITAS ADALAH BERDASARKAN KEGIATAN YANG BERKONTRIBUSI UNTUK PENURUNAN RAN GRK.



BEBERAPA HALPENTING

13

YANG DAPAT DILAKUKAN SAAT INI: 1. MEMANTAU KEGIATAN RAD GRK DAN MENYUSUN

MEKANISME PELAPORAN BERDASAR KEGIATAN MENGGUNAKAN PP 39/2006: PEMANTAUAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

2. BERDASAR HASIL PEMANTAUAN KEGIATAN PENJUMLAHAN SECARA NASIONAL DAPAT DILAKUKAN.

3. KE DEPAN MEMPERSIAPKAN DATA COLLECTION

DENGAN BPS: A. ATAS DASAR KEGIATAN DAN KEPERLUAN DATA EMISI

YANG DILAPORKAN DAPAT DISUSUN KONSEP SURVEY B. BPS MENGUMPULKAN SECARA PERIODIK PELAPORAN

OLEH KLH DAN DNPI.



III. PEMANTAUAN

RAN GRK AND BUR

14

Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAN/RAD - GRK

15

2010

2012 2013

2020

Base

year

Sumber Emisi

Baseline

Target

Penurunan

Rencana

Kegiatan

Implementasi

Kegiatan

(RKPD 2012 – 2020)

Capaian Target

Status Emisi

Implementasi

Kegiatan

(RKPD 2012 – 2020)

Capaian Target

Status Emisi

* Dilakukan setiap tahun



PERIODE TRANSISI: dual approach

Saat ini akan ada 2 sistem pelaporan:

1. RAN-RAD GRK-dalam negeri:

Pemantauan kegiatan penurunan emisi GRK sebagai bagian dari pembangunan mekanisme PP 39/2006

2. BUR – komunikasi internasional.

Merupakan bagian dari national communication lanjutkan konsistensinya dengan Natcom selama ini.

Sampai dengan sinkronnya kedua sistem.

16

GHGI data

RAN/RAD-GRK Monitoring data

KLH

BAPPENAS

SIGN Centre

RAN-GRK secretariat

DNPI

MoI

MoFor

MEMR

PU

MoA

P

R

O

V

I

N

C

E

S

UNFCCC

SINERGI PEMANTAUAN (Dasar : Perpres No. 61/2011 dan 71/2011)

17

Bienual Update report DRAFT

MoF

BU

R f

inal



TRANSISI: DUAL APPROACH

DALAM NEGERI:

- KEGIATAN PENURUNAN

EMISI-KEGIATAN PEMBANGUNAN

- MONITORING ADALAH

BERBASIS KEGIATAN

KOMUNIKASI INTERNASIONAL:

- PERKIRAAN /MODEL DENGAN VARIABLE

YANG STANDAR

- VARIABLE STANDAR DI “LOKAL” KAN SESUAI DENGAN KEADAAN NYATA

(EMPIRIS) DI LAPANGAN

18

- “ESTABLSIHED” KEGIATAN

MENJADI DASAR UNTUK BASIS

UNTUK SURVEY

-SINKRONISASI ANTARA DATA

EMPIRIS DENGAN STANDAR GLOBAL LOCALIZED MRV

TERIMA KASIH

19



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN DAN PELAPORAN RAN-RAD GRK

TUGAS/KEWENANGAN LEMBAGA

Planning, implementation of monitoring, and reporting RAN / RAD-GRK at the national level, sector, and provincial level (Presidential Decree 61, Article 3,4,5)

Level National : Bappenas atas nama Menko Ekuin

Bidang: K/L terkait Daerah: Gubernur

Regulasi sektoral/petunjuk operasional sektor (Perpres 61, Pasal 5/3)

K/L terkait

Penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/1) Gubernur

Kompilasi seluruh RAD-GRK (Perpres 61, pasal 6/4) Gubernur mengirimkan ke Bappenas dan Kemendagri

Fasilitasi penyusunan RAD-GRK (Perpres 61, pasal 7) Bappenas, Kemendagri, dan KLH

Menyusun Pedoman RAD-GRK 3 bulan setelah terbitnya Perpres 61/2011 (Perpres 61, pasal 8)

Bappenas

Lanjut



Mandat dan tanggungjawab terkait Pemantauan, Pelaporan RAN/RAD GRK

TUGAS/KEWENANGAN LEMBAGA

Periodical review tentang RAN-GRK merujuk pada kebutuhan nasional dan perkembangan internasional (Perpres 61, pasal 9/1-2)

Tiap (sectoral) K/L dikoordinasikan oleh Bappenas

Pelaporan hasil review RAN- GRK. Hasil review akan menjadi dasar penyesuaian RAN-GRK (Perpres 61, pasal 9/3-4)

BAPPENAS kepada MenkoEKUIN

Pelaporan kegiatan RAN-GRK setidaknya sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/1)

Tiap K/L terkait kepada MenkoEKUIN dg tembusan kpd MenkoKESRA, Bappenas & KLH

Laporan terintegrasi tentang pelaksanaan RAN-GRK minimal sekali setahun atau jika diminta (Perpres 61, pasal 10/2)

MenkoEKUIN kepada Presiden

Verifikasi terhadap proses dan hasil inventarisasi GRK, termasuk hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan aksi mitigasi (Perpres 71, pasal 6/1-2)

KLH

KEMBALI

Ruang Lingkup PP 39/2006

Pengendalian

Pemantauan

Pengawasan

Evaluasi

(Pasal 2-3)

(Pasal 4-10)

(Pasal 11)

(Pasal 12)

(Pasal 13-14)

(Pasal 15-16)

What : Apa yg dimonitor

(Pasal 4)

Who : Siapa yang membuat

laporan (Pasal 4), Siapa

yang menerima laporan

(Pasal 5-9)

Why:Tujuannya apa (Pasal

10)

When: Kapan laporan harus

disampaikan (Pasal 5-9)

How: Bagaimana caranya.

Bagian Penjelasan:

Formulir A, B, & C

dilengkapi dengan cara

pengisian & penghitungan

Aplikasi PP 39/2006)

4 W (What, who, why and When)

Belum ada How

Renja-KL & RKP

Renstra-KL &

RPJMN

22

LINGKUP PEMANTAUAN DALAM PP 39/2006

KEMBALI



Contoh: Pemantauan Sektor Energi

Catatan: Perlu dibuat Benchmark?

Lanjut

Contoh: pemnatauan sektor berbasis lahan

Lanjuta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan … · melanjutkan program konversi minyak tanah ke lpg . ......

Documents