pa-tanjungpati.go.idpa-tanjungpati.go.id/attachments/article/19/2.17.8 lkjip 2017.pdfpelaksanaan...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman oleh sebuah
Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah
membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud
ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilanmasing-
masing”.Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang
disebut dengan peradilan satu atap sebagai realisasi dari pasal tersebut
lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai
2
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Tanjung Pati
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah
Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas
dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam
satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan
sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang
dicapainya.
Sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam
lingkungan Peradilan Agama, ditengah besarnya tuntutan masyarakat akan
kualitas sistem peradilan dan pelayanan hukum, senantiasa bertekad untuk
mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan
dan modern serta siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
pencari keadilan.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok Pengadilan Agama Agama, sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama bertugas dan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkar-perkara ditingkat pertama sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara
tertentu antara orang-orang yang beragama islamdibidang : (a) Perkawinan,
3
(b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Sadaqah, (i)
Ekonomi Syari’ah.
Disamping tugas pokok yang dimaksud diatas, Pengadilan Agama Tanjung
Pati mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi mengadili ( Judicial Power ) diakui menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama dalam tingkat pertama ( Vide : Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009)
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan
pembangunan ( Vide : Pasal 53 Ayat 3 undang – undang nomor 50 Tahun
2009 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 )
3. Fungsi Pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera
Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar
peradilan diselenggrakan dengan seksama dan sewajarnya ( Vide : Pasal
53 Ayat 1 dan 2 undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ) dan terhadap
pelaksanaan Administrasi Umum, Kesektariatan serta Pembangunan (
Vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 ).
4. Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila
diminta ( Vide : Pasal 52 Ayat 1 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 )
5. Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (
teknis dan persidangan ) dan administrasi umum ( kepegawaian,
keuangan dan umum/perlengkapan ) ( Vide : KMA Nomor
KMA/080/VIII/2006).
4
Dalam PERMA nomor 7 tahun 2015, Pengadilan Agama yang
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi
yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera
Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum,
Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag
Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan,
Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi antara lain:
1. Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah
pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam
mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai
dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah
mewakili Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam hal
merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati serta mengkoordinir dan
melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama
Tanjung Pati.
3. Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti
berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima
yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun
peneyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan
jangka pendek, serta melaksanakan Pengawasan Pola Bindalmin atas
perintah Ketua.
4. Panitera; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan
pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara, dan menyiapkan
konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan
pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan.
5
5. Sekretaris: tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan
Ketua Pengadilan Agama dalam memimpin pelaksanaan tugas
bagiankesekretariatan dalam rangka memberikan dukungan dibidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta
ketersediaan sarana dan prasarana serta menyusun program kerja
jangka panjang dan jangka pendek suatu organisasi.
6. Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab
kepada Panitera.
7. Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada
bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Panitera.
8. Panitera Muda Hukum; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum
serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada
Panitera.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan
Pelaporan; tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan
penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan
anggaran,pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris .
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan
pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana
dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
6
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya
adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan membuat laporan/
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
12. Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi
dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat
berita acara, membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan
penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai
pada Panitera Muda Hukum/meja III melalui Wakil Panitera serta
bertanggungjawab kepada Panitera.
13. Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah
melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan
Panitera.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Tanjung
Pati memiliki Wilayah Hukum (yuridiksi) yakni semua wilayah Kabupaten
Limapuluh Kota yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Harau, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Taram, Nagari
Bukik Limbuku, Nagari Pilubang, Nagari Sarilamak, Nagari Koto Tuo,
Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Harau, Nagari Tarantang, Nagari Solok
Bio-Bio, Nagari Batu Balang, Nagari Gurun.
2. Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang meliputi nagari-nagari : Nagari
Pangkalan, Nagari Koto Alam, Nagari Manggilang, Nagari Gunuang
Malintang, Nagari Tanjuang Balik dan Nagari Tanjuang Balik.
3. Kecamatan Kapur IX, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Koto Lamo,
Nagari Lubuak Alai Nagari Muaro Paiti, Nagari Koto Bangun, Nagari
Durian Tinggi Nagari Sialang dan Galugua
4. Kecamatan Guguak, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Sungai
Talang, Nagari Guguak VIII Koto, Nagari Kubang, Nagari VII Koto
Talago dan Nagari Simpang Sugiran.
7
5. Kecamatan Mungka, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Mungka,
Nagari Sungai Antuan, Nagari Jopang Manganti, Nagari Talang Maur
dan Nagari Simpang Kapuak.
6. Kecamatan Suliki, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Suliki, Nagari
Kurai, Nagari Sei. Rimbang, Nagari Limbanang, Nagari Andiang dan
Nagari Tanjuang Bungo.
7. Kecamatan Bukik Barisan, yang meliputi nagari-nagari : Nagari Banja
Loweh, Nagari Koto Tangah, Nagari Sungai Naning, Nagari Baruah
Gunuang dan Nagari Maek.
8. Kecamatan Gunuang Omeh, yang meliputi nagari-nagari : Nagari
Pandam Gadang, Talang Anau dan Nagari Koto Tinggi.
9. Kecamatan Payakumbuh, yang smeliputi nagari-nagari : Sungai
Beringin, Piobang, Koto Baru Simalanggang, Simalanggang, Koto
Tangah Simalanggang, Taeh Baruh, dan Taeh Bukik;
10. Kecamatan Akabiluru, yang meliputi nagari-nagari : Koto Tangah Batu
Hampa, Batu Hampa, Sariak Laweh, Sei. Balantiak, Suayan, Pauh
Sangik, dan Durian gadang;
11. Kecamatan Luak, yang meliputi nagari-nagari : Mungo, Andaleh, Sungai
Kamuyang dan Tanjuang Haro Sikabu-Kabu;
12. Kecamatan Lareh Sago Halaban, yang meliputi nagari-nagari : Halaban,
Ampalu, Tanjuang gadang, Sitanang, Batu payuang, Labuah gunuang,
Balai panjang dan Bukik sikumpa;
13. Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang meliputi nagari-nagari :
Situjuah gadang, Situjuah Banda Dalam, Situjuah Batua, Tungka dan
Situjuah Ladang Laweh.
Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, digambarkan
arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung. Arahan
kebijakan tersebut, dibagi dalam beberapa strategi perubahan pada : (1)
Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumberdaya
Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana
dan Prasaran, (6) Manajemen Teknologi Informasi, (7) Transparasi
8
Peradilan, dan (8) Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut
dari reformasi birokrasi dan admnistrasi di peradilan sesuai dengan
Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.
Dalam mencapai reformasi birokrasi tersebut, Mahkamah Agung
mengeluarkan program Quick Wins Refomasi Birokrasi sebagai upaya
untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber
daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Qiuck wins adalah program yang dimaksudkan untuk
membangunkepercayaan masyarakat (public trust building). Oleh karena
itu, aktivitas yang dipilih dalam program ini haruslah program yang
mempunyai:
1. Daya ungkit (key leverage) yang terkait pada perbaikan produk
utama (core business) suatu kementrian/lembaga negara
2. Hasil dari perubahan dalam program percapatan ini, dapat dengan
mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder).
3. Hasil akhir dari program ini adalah perbaikan tata laksana
(businessprosess) produk utama (core business)
kementrian/lembaga negara.
Pada tahapan ini, setiap kementerian/lembaga negara diwajibkan untuk:
1. Mengidentifikasi area-area yang paling kritikal dalam kaitannya
dengan pelaksanaan tupoksi.
2. Menetapkan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) program percepatan
sesuai dengan keluasan tupoksi
Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan program
percepatan adalah:
9
1. Langsung bersentuhan dengan kebutuhan minimal masyarakat
2. Merupakan tupoksi kementrian/lembaga negara.
3. Dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat (+/- 12 bulan)
Dalam implementasinya Mahkamah Agung mengambil langkah
yang berkaitan dengan program quick wins RB serta adanya upaya dan
kebijakan yang lebih serius mengenai kebijakan Presiden terpilih; 9 agenda
perubahan Nawa Cita, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya, ini dibagi atas: (1) Transparasi
putusan, (2) Manajemen Informasi Teknologi, (3) Kode Etik Hakim, (4)
Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan (5) Manajemen SDM.
Pengadilan Agama Tanjung Pati, selaku salah satu satuan kerja
yang berada di bawah Mahkamah Agung telah mengambil bebarapa
langkah persuasif, antisipatif dan jika perlu, dengan tindakan korektif
untuk mewujudkan program quick wins RB tersebut. Tindakan tersebut
dapat dilihat dari hal sebagai berikut:
a. Transparasi putusan di implementasikan dengan publikasi putusan di
website www.pa-tanjungpati.go.id yang dapat diakses oleh publik
dengan tetap memperhatikan SK KMA Nomor I-144/KMA/SK/I/2011
tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan.
b. Manajemen teknologi informasi di implementasikan dengan
penyatuan proses berperkara dengan Sistim Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP)
c. Kode etik hakim di implementasikan dengan mengacu kepada
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor
02/PB/MA/IX/2012 tentang Paduan Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
d. Pemungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradila yang Berada Dibawahnya.
10
e. Manajemen Sumber Daya Manusia dengan menekankan kepada
kinerjadan kompetensi.
C. PERMASALAH UTAMA (STRATEGIC ISSUED)
Dari penjelasan tugas pokok dan fungsi di atas, Pengadilan Agama
Tanjung Pati mencoba untuk memetakan permasalahan utama berdasarkan
fungsi yang dimandatkan.
1. Manajemen Penyelesaian Perkara.
Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara
di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwasanya penyelesaian perkara
pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan,
termasuk minutasi perkara. Pada prosesnya perkara diterima di meja I
kemudian diregister di meja II, kemudian diteruskan Ketua Pengadilan
Agama Tanjung Pati untuk menetapkan PMH, kemudian diteruskan
kepada Panitera untuk penunjukan Panitera Pengganti, dan kemudian
disampaikan kepada hakim majelis untuk penetapan hari sidang.
Ketika sampai pada waktunya majelis hakim akan mengadakan
persidangan terhadap perkara tersebut, sering kali ada kendala disaat
salah satu hakim cuti/berhalangan hadir, maka persidangan tidak dapat
dilaksanakan, sehingga mengakibatkan penundaan sidang, hal ini
dipengaruhi karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati
hanya 5orang (termasuk ketua dan wakil ketua).
Lambatnya relaas panggilan tabayyun dari Pengadilan Agama lain ke
Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga memperlambat persidangan
dan penyelesaian perkara.
11
Permasalahan Tantangan Potensi
Pembagian tugas
yang tidak
merata
Lambatnya
relaas panggilan
tabayyun dari PA
Lain
Hakim hanya 5
orang
(termasuk
ketua dan
wakil ketua)
Penundaan
persidangan
Pembagian tugas
dibuat sebaik
mungkin, agar
tercipta keadilan,
kepuasan dan
semangat bekerja
Mengoptimalkan
penggunaan situs
tabayyun
Tabel : Permasalahan, Tantangan, Potensi Manajemen Penyelesaian
Perkara
2. Manajemen Administrasi Perkara
Masalah utama yang dihadapi pada manajemen administrasi perkara
adalah rangkap tugas kepaniteraan sehingga penyelesaian administrasi
perkara tidak tepat waktu, selain itu terlambatnya Pemberitahuan dari
Pengadilan Agama lain sehingga menimbulkan keterlambatan dalam
penerbitan akte cerai sehingga memperlambat pengadministrasian
perkara.
Permasalahan Tantangan Potensi
Rangkap tugas
kepaniteraan
Masih terdapat
Jurusita/Jurusita
Pengganti yang
Ketidakjelasan
petugas
pelayanan
Tidak tertib
administrasi
Pengisian personil
pada jabatan baru
(Pranata Peradilan)
sesuai dengan Perma
No 7 tahun 2015
Memaksimalkan
pengawasan melekat
dari panitera
12
tidak menginput
tanggal
pemberitahuan
putusan di SIPP.
Tabel : Permasalahan, Tantangan, Potensi Manajemen Administrasi
Perkara
3. Aksebilitas Masyarakat
Guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam
memperoleh kemudahan akses pengadilan, Mahkamah Agung
menetapkan kebijakan tentang pembebasan biaya perkara kepada
masyarakat miskin (prodeo), sidang diluar kantor dan pos bantuan
hukum (posbakum). Pengadilan Agama Tanjung Pati mendapatkan
anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo, namun dana yang
tersedia dirasa sangat kurang karena masih adanya masyarakat miskin
yang datang ke Pengadilan Agama Tanjung Pati namun anggaran prodeo
telah habis, sehingga dijadikan sebagai prodeo murni. Untuk sidang
diluar kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati ditahun 2017
mendapatkan anggaran Rp.39.190.000,- (tiga puluh Sembilan juta
seratus Sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk 22 kali kegiatan
sebanyak Rp.39.190.000 (tiga puluh Sembilan juta seratus Sembilan
puluh ribu rupiah), dan untuk posbakum Pengadilan Agama Tanjung
Pati tidak mendapatkan relokasinya.
Disamping kebijakan tersebut diatas, Mahkamah Agung juga
mempunyai berbagai kebijakan tentang transparasi peradilan. Dalam
transparasi peradilan tersebut diatur keterbukaan informasi tentang
proses berperkara di peradilan dan publikasi putusan di website
masing-masing peradilan. Hal ini berguna untuk peningkatan
kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.
13
Permasalahan Tantangan Potensi
Masih adanya
prodeo murni
Tidak adanya
layanan bagi
masyarakat
miskin yang
ingin
mendapatkan
bantuan hukum
Dana prodeo
yang ada tidak
mencukupi.
Masyarakat
miskin tidak
mandapatkan
bantuan
hukum
Penambahan anggaran untuk
penyelesaian perkara prodeo
Pengusulan anggaran untuk
posbakum.
Perma No. 1 Tahun 2014
tentang pedoman pemberian
layanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu.
Tabel : Permasalahan, Tantangan, Potensi Peningkatan Aksesbilitas
4. Keterbukaan Informasi.
Permasalahan utama yang dihadapi diantaranya adalah (1) Rendahnya
publikasi putusan pada website Pengadilan Agama Tanjung Pati yang
disebabkan karena keterbatasan SDM yang menimbulkan rangkap
jabatan sehingga mempengaruhi beberapa kinerja utama.
5. Penguatan sumber daya terkendala pada terbatasnya anggaran untuk
mengikuti bimbingan teknis.
6. Pengelolaan aset, keuangan, dan kinerja terkendala pada sumber daya
manusia yang mengelola aset, keuangan yang belum dapat dioptimalkan
karena faktor kuantitas dan kualitas.
D. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisanLaporanKinerja Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Agama Tanjung Pati merujuk pada Permenpan Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sistimatikanya
sebagai berikut:
14
BAB I Pendahuluan
Pada bagian ini menyajikan tentang penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan
Agama Tanjung Pati untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Pengadilan Agama Tanjung Pati sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja Pengadilan Tanjung Pati.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kineja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan;
15
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2015 – 2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan –
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan
dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektifitas dan
efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati
diselaraskan dengan arah Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035 dan arah
kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam
Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)
sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta
sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada 2015 –
2019.
A. VISI DAN MISI
Untuk menyatukan persepsi dan fokus tindakan dimaksud, maka
pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan
dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi
dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.
Adapun visi dari Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI YANG AGUNG”
17
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Tanjung Pati
menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat perncari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkandiatas,
maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih
terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis Pengadilan
Agama Tanjung Pati. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan yang hendak
dicapai Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tanjung
Pati adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
18
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran
strategis dalam hal Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan,
dan akuntabel. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:
1. Peningkatan pelayanan informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan
semua lingkungan pengadilan;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan anggaran serta penataan
organisasi Mahkamah Agung;
3. Dukungan pelayanan pimpinan Mahkamah Agung dan tugas teknis
lainnya;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan
efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.Kegiatan pokok program
ini adalah pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Mahkamah
Agung.
c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Meningkatnya
akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan
pokok program ini adalah :
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama;
3. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG);
16
Matriks Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2017
Matriks Kinerja
NO
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 4
1.
Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 93%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
98.1%
a. Persentase penurunan sisa perkara 1.9%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
99.7%
c. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan
81%
2.
Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
4%
c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
100%
17
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus
3.
Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan
100%
a. Persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum
100%
b. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (POSBAKUM)
0%
4
Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)
99%
18
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut :
NO KINERJA
UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
1. Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan Akuntabel
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
Catatan :
Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
Catatan :
Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara
yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang
masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang
diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun
������ ������� ���� ������������ ����� ��������
������ ������� ���� ��� x 100%
������ ���� ������� ���� ������������
������ ���� ������� ���� ����� ������������ x 100%
19
sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan
tahun berjalan
c. Persentase
penurunan sisa
perkara.
Tn = Sisa perkara tahun berjalan
Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya
Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
d. Persentase perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum :
Banding
Kasasi
PK
Catatan :
Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,
maka semakin puas atas putusan pengadilan
��.�� ��
��.� x 100%
������ ������� ���� ����� ���������� ����� �����
������ ������� ������� x 100%
20
e. Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah
sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
2. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase Isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu
b. Persentase Perkara
yang Diselesaikan
melalui Mediasi
Catatan :
Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
x 100% ������ ��� ������� ���� �������� ����� �����
������ �������
������ ������� ���� ������������ ������� �������
������ ������� ���� ��������� ������� x 100%
21
c. Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan
Banding, Kasasi dan
PK yang diajukan
secara lengkap dan
tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan
PK secara lengkap
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
d. Persentase putusan
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah )
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang di upload dalam website
jumlah putusan perkara
x 100%
x 100%
22
3. Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi
Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase Perkara
Prodeo yang
diselesaikan
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
b. Persentase Perkara
yang diselesaikan di
luar Gedung
Pengadilan
Catatan :
Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)
c. Persentase Perkara
Permohonan(Volunt
air) Identitas Hukum
������ ������� ������ ���� ������������
������ ������� ������ x 100%
������ ������� ���� ������������ �� ���� ������ ����������
������ ������� ���� ���������� ������������ �� ����
������ ����������
x 100%
������ ������� ��������� ��������� ����� ���� ������������
������ ������� ��������� ��������� ����� ���� �������� x 100%
23
Catatan :
Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling
Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam
rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan
perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian
Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
d. Persentase Pencari
Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Catatan :
PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan
(marjinal)
������ ������� �������� �������� �������� ��������������� ������� ������� �����
������ ������� �������� �������� �������� x 100%
24
4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan
Persentase Putusan
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi).
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Catatan :
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
x 100%
25
26
Kinerja U
D. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2017
Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Tanjung Pati,
sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 4
1. Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan
akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 93%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
98.1%
d. Persentase penurunan sisa perkara 1.9%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
99.7%
f. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan
81%
2. Peningkatan
efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
e. Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
100%
f. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
4%
g. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
h. Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus
100%
27
3. Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin
dan terpinggirkan
Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan
100%
c. Persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (POSBAKUM)
0%
4 Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)
99%
E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan
kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama
Tanjung Pati menciptkan tolak ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Pati,
sebagai berikut:
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1 2 3 4
1. Terwujudnya proses
peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 93%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu
98.1%
g. Persentase penurunan sisa perkara 1.9%
h. Persentase perkara yang tidak mengajukan 99.7%
28
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
i. Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan
81%
2. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
i. Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
100%
Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
4%
k. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
100%
l. Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari
sejak diputus
100%
3. Meningkatnya akses
peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan
Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan
100%
e. Persentase perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum
100%
f. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (POSBAKUM)
0%
4 Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)
99%
29
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan
alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
A.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati
tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum
terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian
terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut
diuraikan dalam tabel dibawah ini.
Perbandingan target tahun 2017 dengan realisasi kinerja tahun 2017 :
30
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya
proses
peradilan yang
pasti,
transparan dan
akuntabel
Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
93% 94% 101.07%
Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu
98.1% 99.56% 101.49%
Persentase penurunan
sisa perkara
1.9% 1.72% 90.53%
Persentase perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- PK
99.7% 99.79% 100.09
Index responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan
81% 84.67% 104.53%
2. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
Persentase isi putusan
yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
100% 100% 100%
Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi
4%
Persentase berkas
perkara yang
dimohonkan banding,
100% 100% 100%
31
kasasi dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu
3. Meningkatnya
akses peradilan
bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
Persentase putusan
yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus
100% - -
Persentase Perkara
prodeo yang
diselesaikan
100% 100% 100%
Persentase perkara
yang diselesaikan di
luar gedung pengadilan
100% 100% 100%
Persentase perkara
permohonan
(voluntair) identitas
hukum
100% 100% 100%
g. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
(POSBAKUM)
0% - -
4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Persentase putusan
perkara perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)
99% 100% 101.01%
32
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
2017 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2017
mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel
diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2017,
Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melaksanakan seluruhkegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yangditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel.
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2017 sebagai
berikut :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
Sisa perkara adalah perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun
berjalan dan menjadi sisa pada tahun berikutnya.Penyebab tunggakan
perkara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya
perkara khusus yang tidak dapat diselesaikan dan banyaknya perkara
ghaib yang masuk diakhir tahun sehingga perkara tersebut tidak bisa
segera diproses dan menjadi sisa untuk tahun berikutnya.
Untuk tahun 2017 sisa perkara sebesar 1.72% atau 16 perkara sisa
dari 943 perkara yang masuk di tahun 2017. Sisa ini naik dari tahun
2016 dimana sisa perkara pada tahun 2016 adalah sebesar 1.89%
atau 14 perkara dari 784 perkara yang masuk di tahun 2016. Dan
untuk tahun 2015 sisa perkara adalah 5.80% atau 43 perkara sisa dari
741 perkara yang masuk ditahun tersebut.
Berikut table sisa perkara selama 3 tahun terakhir
No Perkara 2015 2016
2017
1. Sisa Perkara 43 14 16
2. Pekara Masuk 602 741 929
33
Persentase 5.80% 1.89% 1.72%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
No Bulan
Jangka Waktu Putus
0 – 3 Bln 3-5 Bln > 5 Bln
1 Januari 14 -
2 Februari 23 2
3 Maret 58 3
4 April 114 5
5 Mei 207 9
6 Juni 54 4
7 Juli 46 4
8 Agustus 81 8 1
9 September 64 6 2
10 Oktober 63 5
11 November 71 2 1
12 Desember 74 6
JUMLAH 869 54 4
c. Persentase penurunan sisa perkara
Perkara perdata yang diselesaikan ditahun 2017 adalah
sebanyak 927 perkara dari 943 perkara yang masuk pada tahun
2017 dan 16 sisa perkara pada tahun 2016(98,30%), dan terdapat 4
perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan. Berikut tabel keadaan
perkara di Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2017 :
No Bulan Sisa bulan Masuk Putus Sisa
Lalu Akhir
1. Januari 14 57 14 57
34
2. Februari 57 46 25 78
3. Maret 79 88 61 106
4. April 105 222 119 208
5. Mei 208 109 216 101
6. Juni 101 18 58 61
7. Juli 61 91 51 101
8. Agustus 101 80 90 91
9. September 91 73 72 92
10. Oktober 92 59 68 83
11. November 83 50 74 59
12. Desember 59 37 80 16
Jumlah 943 927
Grafik keadaan perkara tahun 2017
Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan,
sebagai berikut:
0
100
200
300
400
500
600
putus
masuk
sisa
35
Tahun 2015 2016 2017
Perkara Masuk Minut Masuk Minut Masuk Minut
Jumlah 597 602 741 770 943 927
Perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 597 perkara dan diselesaikan
sebanyak 602 perkara (98,88%), dan perkara yang masuk tahun 2017
sebanya 741 perkara yang diselesaikan sebanyak 770 perkara (97,76%).
Dari uraian diatas terlihat bahwa adanya penurunan dan
peningkatan penyelesaian perkara dari tahun ke tahun.Dan untuk tahun
2017 dengan tahun 2015 terjadi penurunan penyelesaian perkara sebesar
1,12%, hal ini tidak terlepas dari faktor banyaknya perkara ghaib yang
masuk diakhir tahun sehingga perkara tersebut belum dapat segera
diproses, dan menjadi sisa untuk tahun 2017.
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding.
Upaya hukum merupakan bentuk aksepbilitas terhadap putusan
hakim, dimana semakin tinggi perkara yang mengajukan upaya hukum maka
semakin rendah aksepbilitas terhadap putusan hakim dan sebaliknya, artinya
semakin tinggi aksepbilitas putusan hakim maka semakin menurunnya
kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim yang dihasilkan dan semakin
rendahnya aksepbilitas putusan hakim
maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim yang
dihasilkan.
Berikut data upaya hukum banding selama 3 tahun terakhir, adalah
sebagai berikut:
No
Uraian
2015
2016
2017
Banding 1 3 2
Minut 602 770 927
36
% yang mengajukan
banding
0,16% 0,39% 0,21%
% yang tidak
mengajajukan
banding
99,84% 99,61% 99,79%
Tabel pencapaian upaya hukum banding
Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi Fluktuasi perkara yang
mengajukan banding. Pada tahun 2015 0.16% tahun 2016 0.39
% dan tahun 2017 0.21 %, artinya kepercayaan masyarakat
terhadap putusan yang dihasilkan oleh Hakim Pengadilan
Agama Tanjung Pati meningkat pada tahun 2017.
e. Index Kepuasan Masyarakat
Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan
Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA pada Tahun 2017
mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata
tertimbang SKM adalah 3,39 atau konversi IKM sebesar 84,67.
Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM,
mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut
KEP/25/M.PAN/2/2004 :
NILAI PERSEPSI
NILAI INTERVAL
IKM
NILAI INTERVAL KONVERSI
IKM
MUTU PELAYANAN
KINERJA UNIT
PELAYANAN
1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak baik
2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik
3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik
4 3,26-4,00 81,26-100,00 A Sangat baik
Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisioner dapat dijadikan
suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat
dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per
unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di
37
suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan,
unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.
Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan
kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi
yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan
oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari
bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya
diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang
dibutuhkan oleh masyarakat.
TABEL NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan
Mutu Pelayanan
1 Kemudahan prosedur pelayanan 3,61 Sangat Baik
2 Persyaratan pelayanan 3,64 Sangat Baik
3 Kejelasan Petugas 3,41 Sangat Baik
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,62 Sangat Baik
5 Keberadaan petugas pelayanan 3,64 Sangat Baik
6 Kemampuan petugas pelayanan 3,64 Sangat Baik
7 Kecepatan pelayanan 3,65 Sangat Baik
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,66 Sangat Baik
9 Kesopanan petugas pelayanan 3,61 Sangat Baik
10 Keramahan petugas pelayanan 3,68 Sangat Baik
11 Kesesuaian jadwal pelayanan 3,64 Sangat Baik
12 Keterjangkauan biaya pelayanan 3,59 Sangat Baik
13 Kesesuaian biaya pelayanan 3,68 Sangat Baik
14 Keamanan lingkungan 3,64 Sangat Baik
15 Keberadaan maklumat pelayanan 3,29 Sangat Baik
16 Keberadaan sarana
pengaduan/saran/masukan 3,58 Sangat Baik
Rata-rata tertimbang 3.39 Sangat Baik
38
Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada
unsur pelayanan
GRAFIK Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pada Unit Pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota
Berdasarkan Tabel dan Grafik menunjukkan bahwa dari 16 unsur
pelayanan semuanya baik.
39
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan peningkatan efektivitas penyelesaian perkara,
ada 2 (dua) indikator yakni:
a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melakukan
mediasi sebanyak 123 perkara, dan yang berhasil dimediasi sebanyak 6
perkara atau sebesar 4.88%. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini
disebabkan oleh para pihak yang pada umumnya mengajukan perkara ke
Pengadilan Agama Tanjung Pati merasa tidak punya jalan keluar lagi dan
masalahnya sudah akut dan berlarut-larut.
b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK
yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Berikut table perkara yang mengajukan upaya hukum dan
disampaikan secara lengkap:
NO TINGKAT KEWENANGAN 2015 2016 2017
1 BANDING 1 3 2
2 KASASI - - 1
3 PK - - -
Table perkara yang mengajukan upaya hukum dan disampaikan
secara lengkap tahun 2015-2017
40
Grafik 2 : Upaya Hukum Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati 2015 s/d
2017
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan (Acces To Justice)
Untuk mewujudkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpingirkan, Pengadilan Agama Tanjung Pati menetapkan yakni:
Kinerja Utama
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
Penyelesaian
perkara
prodeo
100%
100%
100%
Penyelesaian
perkara
dengan sidang
100%
100%
100%
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
BANDING KASASI PK
2015
2016
2017
41
diluar gedung
kantor
Persentase
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas
hukum
100% 100% 100%
Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(POSBAKUM)
0%
0%
0%
a. Penyelesaian perkara prodeo
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2017 adalah
sebesar 100%, dimana pada tahun 2017 ada 15 perkara prodeo yang masuk,
dan semuanya dapat diselesaikan. Dan pada tahun 2016 capaian penyelesaian
perkara prodeo juga 100% dimana ada 14perkara masuk dan semuanya
dapat diselesaikan.
Tabel Jumlah Perkara Prodeo Tahun 2015-2017
No
Uraian
2015
2016
2017
1 Perkara prodeo yang masuk DIPA. 10 10 15
42
2. Perkara Prodeo Murni 3 4 0
3. Perkara prodeo yang diselesaikan. 13 14 15
Grafik Perkara Prodeo yang Masuk dan Diselesaikan
Tahun 2015-2017
Dari tabel dan grafik diatas terlihat adanya peningkatan jumlah
perkara prodeo ditahun 2015 yakni mencapai 5 perkara, artinya Pengadilan
Agama Tanjung Pati berhasil mewujudkan program Mahkamah Agung dalam
memberikan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan cara
membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan membebankannya
pada negara sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.
b. Penyelesaian perkara dengan sidang diluar gedung kantor.
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melakukan
sidang diluar gedung kantor sebagai wujud peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan cara menggelar sidang pada
wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati yang jauh dari lokasi kantor
Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga dengan program ini masyarakat
yang terpinggirkan atau sulit untuk datang kelokasi kantor Pengadilan Agama
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Prodeo DIPA Prodeo Murni Prodeo Yangdiselesaikan
2015
2016
2017
43
Tanjung Pati tetap dapat merasakan keadilan, dan untuk tahun 2017
Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menyelesaikan 354 perkara melalui
sidang diluar gedung kantor, atau sebesar 354/354*100% = 100 %, untuk
tahun 2016 penyelesaian perkara untuk siding diluar gedung kantor adalah
139 perkara atau 139/139*100% = 100% dan untuk tahun 2015 141 perkara
atau 100%.
Berikut table penyelesaian perkara dengan sidang diluar gedung kantortahun
2015-2017.
Tahun 2015 2016 2017
Perkara Sidang Diluar
Gedung
Kantor
Perkara
Yang
Diselesaikan
Sidang
Diluar
Gedung
Kantor
Perkara
Yang
Diselesaikan
Sidang Diluar
Gedung
Kantor
Perkara
Yang
Diselesaikan
Jumlah 141 141 139 139 354 354
% 100% 100% 100%
Grafik penyelesaian perkara dengan sidang diluar gedung kantor
tahun 2015-2017
c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melakukan
sidang terpadu permohonan identitas hukum sebagai wujud peningkatan
akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan cara
menggelar sidang pada wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati yang
0
100
200
300
400
500
600
700
sidang diluar gedung perkara yang diselesaikan
2017
2016
2015
44
jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga dengan
program ini masyarakat yang terpinggirkan atau sulit untuk datang kelokasi
kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati tetap dapat merasakan keadilan, dan
untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah menyelesaikan 308
perkara melalui sidang terpadu, atau sebesar 308/308*100% = 100 %, untuk
tahun 2016 penyelesaian perkara untuk sidang terpadu adalah 113 perkara
atau 113/113*100% = 100% dan untuk tahun 2015 21 perkara atau 100%.
Berikut table penyelesaian perkara dengan sidang diluar gedung kantortahun
2015-2017.
Tahun 2015 2016 2017
Perkara Sidang
Terpadu
Perkara
Yang
Diselesaikan
Sidang
Terpadu
Perkara
Yang
Diselesaikan
Sidang
Terpadu
Perkara
Yang
Diselesaikan
Jumlah 21 21 113 113 308 308
% 100% 100% 100%
Grafik penyelesaian perkara dengan sidang terpadu tahun 2015-
2017
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
Sampai saat ini Pengadilan Agama Tanjung Pati belum mendapatkan
anggaran untuk layanan ini.
0
100
200
300
400
500
sidang diluar gedung perkara yang diselesaikan
2017
2016
2015
45
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi yang Terintegrasi dan
Menunjang Sistem Peradilan yang Sederhana, Transparan dan
Akuntabel.
Untuk mewujudkan sistem manajemen informasi yang terintegrasi
dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel,
Pengadilan Agama Tanjung Pati menetapkan 1 (satu) indikator yakni : (1)
Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui Aplikasi SIPP, (2)
Pengoptimalan upload putusan dalam directory Mahkamah Agung RI.
a. Integrasi informasi perkara secara elektronik melalui SIPP
Untuk menunjang sasaran keterbukaan informasi di peradilan sesuai
dengan SK KMA No. I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan
Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung Pati telah melakukan
manajemen informasi perkara melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkara
Pengadilan Agama (SIADPA) dan semenjak Juli 2017 Pengadilan Agama
Tanjung Pati telah menggunakan aplikasi baru yakni SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara) sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung, dimana
didalam aplikasi ini dapat dilihat perjalanan perkara mulai dari pendaftaran
samapai dengan perkara diputus.
Untuk tahun 2017 terdapat 943 perkara masuk dan telah diinput
kedalam aplikasi SIPP, telah diputus perkara sebanyak 927 perkara. Dan
untuk tahun 2016 terdapat 784 perkara yang masuk dan 784 perkara telah
diinput kedalam aplikasi SIADPA, dan telah diputus sebanyak 770 perkara.
Dan untuk tahun 2015 terdapat 646 perkara masuk dan telah diinput
kedalam aplikasi SIADPA sebanyak 646 perkara, dan diputus sebanyak 602
perkara.
46
Grafik Manajemen informasi perkara tahun 2012, 2013, 2014, 2015
dan 2017
b. Pengoptimalan upload putusan dalam directory putusan
Mahkamah Agung RI
Untuk menunjang sasaran keterbukaan informasi di peradilan sesuai
dengan SK KMA No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan maka diciptakanlah directory putusan Mahkamah Agung RI,
hasil kerjasama Mahkamah Agung RI dengan Kemitraan Australia Indonesia.
Upload putusan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang
lengkap bagi masyarakat secara cepat dan mudah.Informasi yang diberikan
adalah informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari
keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.
Untuk Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara perdata seperti
perceraian, maka untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu
dalam berperkara maka dilakukan pengaburan terhadap identitas mereka.
Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengupload
putusan sebanyak 603 putusan atau sekitar 100% (603/603*100%), untuk
tahun 2016 100% atau (770/770*100%) dan untuk tahun 2017 100% atau
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
sisa tahun lalu masuk putus sisa
2015
2016
2017
47
(489/929*100%), dandari pencapaian diatas terdapat pencapaian dapat
dipertahankan sebesar 52.64% walaupun SDM terutama Hakim yang hanya 5
orang (2 majelis)sehingga dapat mempengaruhi upload putusan dalam
directory putusan Mahkamah Agung RI.
Berikut table upload putusan dalam directory putusan Mahkamah Agung
Tahun 2015 2016 2017
Perkara Putus Upload Putus Upload Putus Upload
Jumlah 603 603 770 770 927 489
Grafik Upload Putusan dalam Directory Putusan Mahkamah Agung RI
tahun 2015-2017
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan
Secara Optimal Baik Internal Maupun Eksternal.
Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan
secara optimal baik internal maupun eksternal,Pengadilan Agama Tanjung
Pati menetapkan 2 (dua) indikator yakni: (1) Persentase pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti; (2) Persentase temuan hasil pemeriksaan
internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Putus Upload
2015
2016
2017
48
Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Terwujudnya
pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparat peradilan
secara optimal baik
internal maupun
eksternal
Persentase
pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
100 100 100%
Persentase tindak
lanjut hasil temuan
atas pemeriksaan
internal dan
eksternal.
100 100 100%
a. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun
2017 adalah sebesar 0% dalam artian tidak ada pengaduan yang masuk ke
Pengadilan Agama Tanjung Pati, begitu juga dengan tahun 2016 persentase
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 0% atau tidak ada
pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati.
b. Persentase tindak lanjut hasil temuan atas pemeriksaan internal dan
eksternal.
Tahun 2017 tidak ada temuan dari BPK RI tentang laporan keuangan
Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sedangkan untuk temuan pengawasan
internal baik dari Hatiwasda Pengadilan Tinggi Agama Padangmaupun dari
Badan Pengawas MA-RI telah ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM lembaga peradilan,
Pengadilan Agama Tanjung Pati menetapkan indikator yakni: (1)
Pelaksanaan rapat dalam rangka memecahkan masalah yang timbul guna
peningkatan layanan dan kinerja SDM.
49
a. Peningkatan Pelaksanaan Rapat dalam Rangka Memecahkan
Masalah yang Timbul Guna Peningkatan Layanan dan Kinerja SDM.
Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur peradilan,Pengadilan
Agama Tanjung Pati menempuh beberapa cara diantaranya malaksanakan
kegiatan rapat koordinasi, baik rapat antar bagian maupun rapat dengan
seluruh pegawai PengadilanAgama Tanjung Patiyang bertujuan untuk
memecahkan masalah yang timbul dalam bekerja, dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Patimengadakan lebih
kurang 18 kali kegiatan rapat baik yang dipimpin langsung oleh Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Pati, dan juga dipimpin oleh Panitera dan
Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati. Rapat yang dipimpin oleh Ketua
diikuti oleh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer Pengadilan Agama Tanjung
Pati.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja
Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan
kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati menetapkan 3 (tiga) indikator yakni :
(1) Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
prima, (2) Persentase penyampaian laporan keuangan ke korwil setelah
rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL, (3) Persentase produktifitas kinerja
SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja).
a. Persentase realisasi saran dan prasarana yang mendukung
pelayanan prima.
Untuk tahun 2017 Pengadilan Agama Tanjung Pati menyerap
anggaran belanja modal sebesar 99.99% dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 130.000.000,-.
b. Persentase penyampaian laporan keuangan ke Korwil setelah
selesai rekonsiliasi dengan KPPN setempat (Bukittinggi) dan KPKNL
stempat (Bukittinggi).
50
Untuk tahun 2017 penyampaian laporan keuangan ke Korwil setelah
dilakukan rekonsiliasi ke KPPN Bukittinggi dan KPKNL Bukittinggi mencapai
100%, artinya laporan keuangan dan laporan aset Pengadilan Agama Tanjung
Pati dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang
menemukan kesamaan.
Begitu juga Pada tahun 2017 penyampaian laporan keuangan juga
telah disampaikan (100%), dengan tepat waktu dan dengan terlebih dahulu
melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN Sijunjung dan KPKNL Padang.
c. Persentase produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi
Kerja)
Untuk tahun 2017, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian
Prestasi Kerja (PKK) Pengadilan Agama Tanjung Pati realisasinya mencapai
90,64% dari yang ditargetkan diawal tahun sebesar 85%, artinya capaian
kinerja pegawai Pengadilan Agama Tanjung Pati sebesar 106,63% dari target
yang telah ditetapkan, (90,64/85*100% = 106,63%), sedangkan untuk tahun
2015 capaian SKP adalah sebesar 84%, atau naik 22,63% dari tahun
sebelumnya.
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati
tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi
pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan target jangka menengah
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan target
jangka menengah atau tidak. Secara umum realisasi kinerja tahun 2017 telah
sesuai target jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya pada
rencana strategis 2015-2019. Perbandingan realisasi kinerja ini dapat dilihat
dari matriks berikut :
51
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Standar
Nasional
Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat
Lingkungan Peradilan tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwasanya
penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan, termasuk minutasi perkara. Jika mengacu kepada SEMA Nomor
2 tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian perkara yang ada di
Pengadilan Agama Tanjung Pati sudah sesuai dengan standar nasional yang
ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Untuk pengiriman berkas banding, kasasi dan pk Pengadilan Agama
Tanjung Pati telah melakukannya sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2014
tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Banding,
Kasasi dan PK. Hal ini dapat dilihat dari realisasi berkas perkara banding,
kasasi dan pk dinyatakan lengkap mencapai 100%.
Publikasi putusan dalam directory putusan Mahkamah Agung sesuai
dengan144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi. Pengadilan
Agama Tanjung Pati untuk tahun 2017 publikasi putusan dalam directory
Mahkamah Agung RIsebesar35,94%, rendahnya pencapaian ini dipengaruhi
oleh kurangnya Sumber Daya Manusia.
Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat ke Pengadilan Agama
Tanjung Pati realisasinya mencapai 100% pada tahun 2017. Hal ini
disesuaikan dengan keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009
tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga
peradilan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM diatur dalam cetak
biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035 yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung.
52
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah
Ditetapkan.
Keberhasilan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam merealisasikan
target yang ingin dicapai pada tahun 2017 tidak terlepas dari beberapa hal
berikut :
1. Peningkatan sosialisasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Pati
yang ingin dicapai sehingga setiap Hakim dan Pegawai memiliki
pemahaman yang sama tentang Visi dan Misi tersebut;
2. Pendistribusian kebijakan yang merata sehingga masing-masing
Hakim dan Pegawai memiliki pemahaman dan informasi yang sama;
3. Perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai;
4. Komitmen bersama untuk terbuka terhadap perkembangan dunia
peradilan dan keterbukaan informasi;
5. Komitmen untuk mengimplementasikan Standar Operasional
Prosedur dalam menjalankan kinerja sehari-hari.
Kelemahan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam merealisasikan target
kinerja selama tahun 2017 adalah:
1. Masih terbatasnya sumber daya (SDM, maupun sarana dan prasarana)
yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Letak kantor Pengadilan Agama Tanjung Patiyang kurang strategis,
sehingga menyulitkan orang yang ingin berurusan ke kantor
Pengadilan Agama Tanjung Pati.
A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Fasilitas sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tanjung
Pati secara umum belum memadai, dari sisi SDM masih sedikit Hakim yang
mempunyai sertifikasi ekonomi syari’ah, sehingga menyulitkan untuk
menentukan majelis bagi perkara eknomi syari’ah dan masih adanya
beberapa Hakim yang belum memiliki sertifikat mediator. Untuk
memaksimalkan keadaan tersebut, maka perkara ekonomi syari’ah
53
disidangkan oleh Hakim biasa, dan mediasi tetap dilaksanakan oleh Hakim
yang belum bemiliki sertifikat mediator karena kekurangan jumlah Hakim di
Pengadilan Agama Tanjung Pati.
Selian kekurangan tenaga teknis (Hakim) Pengadilan Agama Tanjung
Pati juga kekurangan tenaga non teknis peradilan, maka untuk
memaksimalkan keadaan tersebut, banyak pegawai yang rangkap
tugas/jabatan seperti Kasubag.Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
merangkap tugas sebagai Jurusita pengganti, dan Jurusita Pengganti
merangkap tugas sebagai Bendahara Pengeluaran.
A.7. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan
Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja.
Untuk tahun 2017 ada tiga program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama
Tanjung Pati yang berhubungan dengan kinerja :
1. Program peningkatan manajemen peradilan agama
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Mahkamah Agung RI
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung RI.
Secara umum ketiga program tersebut berhasil dalam meningkatkan
kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga tidak ada program yang
dinilai mengalami kegagalan.
B. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN
Untuk capaian keuangan, ada beberapa program yang dituangkan
dalam bentuk DIPA dan dirinci dalam bentuk Rencana Kinerja Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Dalam DIPA Pengadilan Agama
Tanjung Pati Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) program yaitu:
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung RI
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah
Agung RI
54
3. Program peningkatan manajemen peradilan agama.
Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran dan
capaiannya adalah sebagai berikut :
Program Pagu Realisasi Capaian
Program dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya
Mahkamah Agung
Rp. 3.047.897.000,- Rp. 2.997.212.958,- 98.35%
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur Mahkamah
Agung RI
Rp. 135.000.000,- Rp. 134.983.983,- 99.99%
Program peningkatan
manajemen peradilan
agama
Rp. 43.690.000,- Rp. 43.656.000,- 100%
Capaian kinerja penyerapan anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan
Administrasi tahun 2017 adalah sebesar 98.42% dan untuk DIPA 04
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebesar 100%. Nilai
tersebut merupakan pencapaian yang baik.
55
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama
Tanjung Pati yang diuraikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras
dari semua unsur terkait, mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural,
pejabat fungsional serta semua staf yang telah berupaya seoptimal mungkin
untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun. Secara
umum, kinerja Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat dikatakan baik karena
telah berhasil merealisasikan indikator-indikator kinerja yang telah
ditetapkan sebelumnya dan mengalami peningkatan kinerja dari beberapa
tahun sebelumnya.
B. REKOMENDASI
Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program
kinerja yang belum dapat diselesaikan secara optimal dengan target yang
diprogram. Hal ini dikarenakan keterbatasan-keterbatasan dan batasan
wewenang yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati. Diharapkan
dimasa yang akan datang keterbatasan-keterbatasan tersebut dapat di atasi,
baik dengan berbagai pengusulan anggaran, maupun pengusulan
penambahan SDM. Dengan mencoba mengusulkan anggaran untuk memenuhi
sumber daya penunjang kinerja seperti pengusulan anggaran untuk
penyediaan saranan dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
pengajuan pengusulan penambahan SDM untuk mengisi formasi pranata
peradilan, pustakawan, fungsional bendahara, dan diharapkan kinerja yang
akan datangmenjadi lebih efisien dalam meningkatkan kepuasanmasayarakat
yang berurusan dengan Pengadilan Agama Tanjung Pati.