Pembangunan di wilayah per-batasan merupakan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kallaguna mewujudkan sistem pertahanan yang kuat.

Dewasa ini, sejumlah wi-layah yang menjadi dae-rah prioritas pertahanan, di antaranya adalah Kaliman-tan yang berbatasan dengan Malaysia; Papua Barat yang berbatasan dengan Papua Nugini; Nusa Tenggara Ti-mur yang berbatasan dengan Timor Leste; serta Kepulauan Natuna di wilayah strategis Laut Cina Selatan.

Saat hadir di program Met-ro Plus di Metro TV, Jakarta, kemarin, Dirjen Strategi Per-

tahanan Kementerian Perta-hanan Mayor Jendral TNI Yoe-dhi Swastanto mengatakan, setiap wilayah perbatasan di Tanah Air memiliki karakte-ristik dan potensi tantangan yang berbeda.

Di Kalimantan, sejumlah risiko keamanan mencakup penyelundupan, narkoba, lintas batas, hingga pencu-rian kekayaan alam. Oleh karena itu, salah satu prog-ram pendukung pertahanan negara yang digalang ialahpembangunan jalur inspeksi patroli perbatasan (JIPP) di sepanjang pos perbatasan.

Hingga kini, Yoedhi me-nyebut 894 km JIPP telahterbang un dari total target

sekitar 2.000 km. Pemerintah menargetkan seluruh jalur inspeksi akan rampung pada 2019. Selain jalur inspeksi, pe-merintah turut membangun jalur administrasi yang meng-hubungkan pos perbatasan dengan perkampung an atau kecamatan terdekat. “JIPP ini bisa dimanfaatkan masyara-kat untuk menggerakkan per-ekonomian,” kata Yoedhi.

Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat punya prob-lema berbeda. Di sana, ken-dala juga datang dari kondisi geografis yang berdampakpada sistem komunikasi di perbatasan. “Papua ini kon-disi geografisnya ekstrim. Sistem komunikasi antarpos juga jadi kendala ka-rena persoalan geografis itu,” jelasnya.

Di Kepulauan Natuna, pen-dekatan semi militer dilaku-kan guna membangun sistem pertahanan di wilayah ini. Di masa mendatang, postur per-tahanan di Natuna diharap-kan bisa melakukan operasi secara mandiri. Lebih lan-jut, ia menegaskan bahwa upaya pemerintah untukmenghadirkan sarana danprasarana yang mumpuni di wilayah perbatasan diharap-kan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakatsetempat. Dengan begitu, sistem pertahanan pun akan semakin kokoh. (Nic/S2-25)

Dirjen Strahan Kemhan Yoedhi Swastanto saat hadir dalam program Metro Plus di Metro TV, Jakarta, Kamis (14/9).

MI/ PERMANA

RICHALDO Y HARIANDJArichaldo@mediaindonesia.com

MANTAN Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni tidak te-rima namanya diseret dan diserang mantan Dirjen

Kependudukan dan Catatan Sipil Ke-mendagri Irman dalam kasus korupsiproyek pengadaan KTP-E.

Menurutnya tindakan Irman tersebut tidak lain untuk melindungi orang lain. Namun, Diah dalam persidangan tidak mau menyebutkan secara jelas siapa o-rang yang dimaksud. “Ini cuma feeling, asumsi saya, bahwa ada yang dilindungi Irman karena dia terus menyeret saya, menyerang saya. Tapi, saya tidak mau menuduh karena takut fi tnah,” terangDiah dalam persidangan tindak pidana korupsi untuk terdakwa Andi Agustinus di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, nama mantanMendagri Gamawan Fauzi beberapa kali disebut Diah sembari membantah tudin-gan dirinya terlibat proyek KTP-E. Diah

juga membantah dirinya sebagai sekjen bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran proyek KTP-E. Menurutnya, halitu diatur Mendagri yang dalam proyek tersebut berkedudukan sebagai peng-guna anggaran.

Sedikit rezekiMeski begitu, Diah disebut-sebut

menerima aliran dana US$2,7 juta dan uang sebesar Rp22,5 juta. “Sekitar 2013 menjelang akhir jabatan saya dihubungi Irman. Waktu itu bilang akan ada sedikit rezeki, tapi kami enggak tahu asal-usul uang itu. Ada 7, 3 untuk beliau, 3 untuk kami, dan 1 untuk yang lain. Kami bilang ke Irman, kami akan kembalikan uang itu,” tanya hakim Jhon Halasan ButarButar menegaskan isi BAP Diah.

“Saya memang ada keterangan itu,”aku Diah.

Diah mengakui memang menerima uang, meski tak paham bahwa uang tersebut bertujuan memuluskan proyek KTP-E. “Waktu itu berikan uang ini uang KTP-E?” tanya hakim lagi.

“Bukan, saya waktu itu belum terpikir

uang ini untuk apa. Akhirnya, saya mau kembalikan uang ini. Tapi, kata beliau, ‘Jangan dikembalikan. Kalaudikembalikan, ibu sama saja bunuhdiri,’ kata Sugiharto. Sampai mati sayatidak terima uang itu. Sampai mati,” ucap Diah menampik menerima uang untuk KTP-E.

“Sempat terima tapi?” tanya hakimlagi. “Iya,” Jawab Diah.

Dari situ, Diah akhirnya menerima uang dari Sugiharto. “Ada US$300 ribu yang saya terima. Uang itu sudahsaya kembalikan waktu saya diperiksaKPK.”

Rupanya US$300 ribu itu belum se-muanya. Ia mengakui juga menerimaUS$200 ribu dari Andi Narogong. “Yangmenyerahkan Andi?” tanya jaksa KPK, Abdul Basir. “Ya,” jawab Diah.

Meski begitu, Diah mengaku hanyamenerima US$500 ribu, bukan US$2,7 juta. Uang tersebut dikembalikan keKPK beberapa waktu kemudian. “Sayahanya menerima dua kali, US$500 ribu, makanya kami kaget saat membacasurat dakwaan,” kata Diah. (P-2)

Diah Anggraeni mengakui memang menerima uang, meski takpaham bahwa uang tersebut bertujuan memuluskan proyek KTP-E.

Irman Coba Lindungi Orang Kuat di KTP-E

KPK sudah menetapkan em-pat tersangka kasus suap da-lam persetujuan rancanganperaturan daerah penyertaan modal Kota Banjarmasin ke-pada PDAM sebesar Rp50,5 mi-liar. Total ada uang Rp48 juta yang disebut sebagai bagian dari uang suap.

“Uang itu bagian dari Rp150 juta yang diterima Dirut PDAMdari rekanan dan telah dibagi-kan kepada anggota DPRD un-tuk memuluskan persetujuan raperda penyertaan modal Kota Banjarmasin kepada PDAM,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Empat tersangka yang sudah ditetapkan tersangka itu ialah Ketua DPRD Banjarmasin IwanRusmali, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi, Dirut PDAM BandarmasihMuslih, Manajer KeuanganPDAM Bandarmasih Trensis.

Menurut Marwata, pada 11 September 2017 diduga Muslih meminta pihak perusahaan menyediakan dana Rp150 juta dan menyerahkannya kepada Trensis. Satu hari kemudianuang itu diserahkan kepadaTrensis dan ditaruh di dalam brankas di kantornya.

Setelah itu Muslih meme-rintahkan Trensis mengambil Rp100 juta dari brankas danmeminta Rp5 juta sebagai pengganti pemberian terda-hulu kepada Iwan.

Trensis kemudian membe-rikan uang Rp45 juta kepada Andi di kantor DPRD Banjar-masin. Siang harinya, Andimenemui Trensis di kantorPDAM untuk mengambil sisauang yang belum diberikan sebesar Rp50 juta.

Selanjutnya KPK menga-mankan Trensis di kantor PDAM serta uang Rp30,8 juta.

Selain itu, KPK menangkap Muslih di tempat yang sama. Pada saat bersamaan, tim tu-rut mengamankan seseorangberinisial AR (Andi Effendi) anggota DPRD Banjarmasin di rumahnya.

Tim KPK juga menangkap Iwan di rumahnya. Seluruhnya dibawa ke Kantor Polda Kalsel.Namun, tim KPK hanya mem-bawa empat orang, yaitu Iwan, Andi, Muslih, dan Trensis, ke Jakarta. Keempatnya laluditetapkan sebagai tersangka.

Iwan dan Andi pun diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Ta-hun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Muslih dan Trensis diduga melanggar Pasal 12 hu-ruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Dro/Gol/DY/Ant/P-2)

OTT di Banjarmasin TerkaitPenyertaan Modal PDAM

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

SIDANG LANJUTAN: Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni menunggu giliran memberikan kesaksian dalam sidang kasuskorupsi KTP-E dengan terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Diah mengaku dirinya pernah menerima uang dari terdakwa dan terpidana Irman serta pernah dua kali bertemu Ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus KTP-E.

SABTU, 16 SEPTEMBER 2017TIPIKOR 3

Media Indonesia, 16 September 2017