ngunkulonprogobinangunkulonprogo binangun ...dlh.kulonprogokab.go.id/files/lapkeu 2016...

1

kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangun kulonprogobinangun kulonprogobinangun kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobiangunkulonprogobinangunkuprogo binangun kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogob

LAP0RAN KEUANGANTAHUN ANGGARAN2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

2016

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

2 | P a g e

BAB IPENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPDMaksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut :

1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik

dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon

Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban,

ekuitas dana.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintahan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri


3 | P a g e

Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011

e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

i. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

.

C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo.

Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTARPERNYATAAN TANGGUNG JAWABDAFTAR ISIA. LAPORAN REALISASI ANGGARANB. LAPORAN OPERASIONALC. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASD. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB IBAB II

BAB III

PENDAHULUANEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DANPENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSIBAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGANBAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGANBAB VII

F. LAMPIRANPENUTUP


4 | P a g e

BAB IIEKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut :

Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir TA 2016 (30 Des 2016) :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1.

2.

3.

4,

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

3.33

3.33

3.02

3.30

-

-

-

-

Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d 31 Desember 2016 sebagai berikut :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1.

2.

3.

4.

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

6,58

6,58

6,50

Tidak ada data

-

-

-

-

Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya :

- Berupaya menerapkan dan melaksanakan ‘excellent service’ dalam pelayanan

- Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya

(listrik,air, telepon,kertas, BBM) sesuai kebutuhan.


5 | P a g e

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan

belanja diupayakan melalui :

- Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.

- Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi

Kantor Lingkungan Hidup.

- Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang

sudah disahkan Bupati Kulon Progo

- Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja

APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No. Uraian Program / KegiatanTolok ukur Satuan Target Realisasi

Capaians/d 30 Des

2016( % )

A.

1.

2.

3.

Program Pelayanan AdministrsiPerkantoran

Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Penyediaan jasa keuangan

Penyediaan Rapat – rapatKonsultasi dan Koordinasi

Bulan

Bulan

Bulan

12

12

12

12

12

12

100.00

100.00

100.00

B.

4.

5.

Proram Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

unit

bulan

5

12

5

12

100.00

100.00


6 | P a g e


Capaians/d 30 Des

2016( % )

C.

6.

7.

8.

Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Penyusunan Perencanaan KinerjaSKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja

buku

dokumen

dokumen

1

2

19

1

2

19

100.00

100.00

100.00

D.

9.

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD

Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

orang 1 1 100.00

E.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program Pengendalian Pence-maran dan Perusakan LH

Pemantauan Kualitas Lingkungan.Pengkajian Dampak Lingkungan.

Pengembangan KapasitasPengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan Biodigester BiogasLimbah

Penanganan Kasus LingkunganHidup

Pengawasan KebijakanPengelolaan LH

titik

dokumen

orang

unit

kasus

laporan

40

250

200

7

7

1

40

256

200

7

7

1

100.00

102.4

100.00

100.00

100.00

100.00

E

16.

17.

18

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Pembangunan Ruang TerbukaHijau

Penyusunan Profil TutupanVegetasi

batang

lokasi

laporan

320

2

1

320

2

1

100.00

100.00

100.00


7 | P a g e


Capaians/d 30 Des

2016( % )

19.

20

Penyusunan Status LingkunganHidup Daerah

Pemberdayaan masyarakat dalamPerlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

laporan

Evenlingkungan hidup

1

8

1

8

100.00

100.00

Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 20 kegiatan hingga akhir semester II (30

Desember 2016), dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 100 %.


8 | P a g e

BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO.

Kinerja keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 untuk masing-masing

kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :


9 | P a g e


10 | P a g e

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik, kadang-

kadang pihak ketiga belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang

direncanakan dalam anggaran kas APBD.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

1 . 08 Lingkungan HidupBidang Pemerintahan :

1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan HidupUnit Organisasi :

1 . 08 . 01 . 01 Kantor Lingkungan HidupSub Unit Organisasi :

NO. URUT URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016(%) REALISASI

2015

PENDAPATAN - LRA4 215.708.000,00 245.190.000,00 209.225.850,00 113,67

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 215.708.000,00 245.190.000,00 209.225.850,00 113,67

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 215.708.000,00 245.190.000,00 209.225.850,00 113,67

BELANJA5 2.747.089.521,00 2.704.541.453,00 3.274.118.973,00 98,45

5 . 1 BELANJA OPERASI 1.972.760.521,00 1.936.383.953,00 2.241.360.880,00 98,16

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.178.993.946,00 1.155.703.203,00 1.035.744.888,00 98,02

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.766.575,00 780.680.750,00 1.205.615.992,00 98,35

5 . 2 BELANJA MODAL 774.329.000,00 768.157.500,00 1.032.758.093,00 99,20

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.628.000,00 148.586.500,00 112.393.400,00 97,99

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 272.736.000,00 271.260.000,00 863.946.693,00 99,46

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 15.000.000,00 15.000.000,00 56.418.000,00 100,00

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 334.965.000,00 333.311.000,00 0,00 99,51

SURPLUS / (DEFISIT) (2.531.381.521,00) (2.459.351.453,00) (3.064.893.123,00) 97,15

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2.531.381.521,00) (2.459.351.453,00) (3.064.893.123,00) 97,15

Wates, 31 Des 2016

Ir. SUHARJOKO, MT.

Kepala Kantor

NIP. 19620406 199303 1 005

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

: 1

: 1 . 08

: 1 . 08 . 01

8 245,190,000.00 37,071,250.00

8 . 1 245,190,000.00 37,071,250.00

URAIAN


LAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup

(%)

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN - LO 208,118,750.00 17.81

Unit Organisasi Kantor Lingkungan Hidup

SALDO2016

SALDO2015

KENAIKAN/(PENURUNAN)

NO. URUT

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 208,118,750.00 17.81

Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00

8 . 1 245,190,000.00 37,071,250.00

8 . 1 . 1 0.00 0.00

8 . 1 . 2 245,190,000.00 37,071,250.00

8 . 1 . 3 0.00 0.00

8 . 1 . 4 0.00 0.00

8 . 2 0.00 0.00

8 . 2 . 1 0.00 0.00

8 . 2 . 2 0.00 0.00

8 . 2 . 3 0.00 0.00

8 . 2 . 4 0.00 0.00

8 . 3 0.00 0.00

8 . 3 . 1 0.00 0.00

8 . 3 . 2 0.00 0.00

8 . 3 . 3 0.00 0.00

8 . 3 . 4 0.00 0.00

8 . 3 . 5 0.00 0.00

9 2,003,156,096.00 (311,499,192.00)

9 . 1 . 1 1,155,703,203.00 119,958,315.00

9 . 1 . 2 210,054,450.00 (140,658,661.00)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 208,118,750.00 17.81

Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO 208,118,750.00 17.81

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0.00 0.00

Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0.00 0.00

PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00 0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00 0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0.00 0.00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00

Bantuan Keuangan - LO 0.00 0.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0.00 0.00

Pendapatan Hibah - LO 0.00 0.00

Dana Darurat - LO 0.00 0.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO 0.00 0.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00

BEBAN 2,312,641,188.00 (13.47)

Beban Pegawai - LO 1,035,744,888.00 11.58

Beban Persediaan 474,149,086.00 (29.67)

Beban Jasa 0.00 0.00

9 . 1 . 2 210,054,450.00 (140,658,661.00)

9 . 1 . 2 323,542,817.00 198,092,742.00

9 . 1 . 2 69,022,196.00 69,022,196.00

9 . 1 . 2 131,722,350.00 131,722,350.00

9 . 1 . 3 0.00 0.00

9 . 1 . 4 0.00 0.00

9 . 1 . 5 0.00 (722,951,300.00)

9 . 1 . 6 0.00 0.00

9 . 1 . 7 113,111,080.00 33,315,166.00

9 . 1 . 8 0.00 0.00

9 . 1 . 9 0.00 0.00

9 . 1 . 10 0.00 0.00

9 . 1 . 11 0.00 0.00

9 . 2 . 1 0.00 0.00

(1,757,966,096.00) 348,570,442.00

8 . 4 . 1 0.00 0.00

8 . 4 . 2 0.00 0.00

8 . 4 . 3 99,400,477.00 97,386,377.00

Beban Persediaan 474,149,086.00 (29.67)

Beban Jasa 0.00 0.00

Beban Pemeliharaan 0.00 0.00

Beban Perjalanan Dinas 0.00 0.00

Beban Bunga 0.00 0.00

Beban Subsidi 0.00 0.00

Beban Hibah 722,951,300.00 (100.00)

Beban Bantuan Sosial 0.00 0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi 79,795,914.00 41.75

Beban Penyisihan Piutang 0.00 0.00

Beban Lain-lain 0.00 0.00

Beban Barang dan Jasa BLUD 0.00 0.00

Beban Barang dan Jasa dari Dana Non APBD Dindik 0.00 0.00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (2,104,522,438.00) (16.56)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00 0.00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00 0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00 0.00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00 0.00

8 . 4 . 3 99,400,477.00 97,386,377.00

9 . 3 . 1 0.00 0.00

9 . 3 . 2 0.00 0.00

9 . 3 . 3 127,386,377.00 127,386,377.00

(27,985,900.00) (30,000,000.00)

(1,785,951,996.00) 318,570,442.00

8 . 5 . 1 0.00 0.00

9 . 4 . 1 0.00 0.00

0.00 0.00

(1,785,951,996.00) 318,570,442.00

Kepala Kantor Lingkungan Hudup

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00 0.00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00 0.00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00 0.00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (2,104,522,438.00) (15.14)

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00 0.00

Beban Luar Biasa 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0.00 0.00

Ir. SUHARJOKO, MT.

SURPLUS/DEFISIT-LO (2,104,522,438.00) (15.14)

Wates, 31 Desember 2016

Kabupaten Kulon Progo

Beban Jasa 323.542.817 t.d:

1 Beban Jasa telepon 1,996,525.00

2 Beban Jasa air 1,156,100.00

3 Beban Jasa listrik 17,493,217.00

4 Beban Jasa SuratKabar/Majalah

900,000.00

5 Beban Dokumentasi 2,250,000.00

6 Beban Publikasi 14,076,400.00

7 Beban Jasa Analisa/Pemeriksaan

63,110,500.00

8 Beban Jasa EventOrganizer/ Atraksi

20,000,000.00

9 Beban Jasa TenagaAhli/ Instruktur/

6,300,000.00

10 Beban Upah TenagaKerja/ Tenaga Lainnya

24,860,000.00

11 Beban Penggandaan 16,155,075.00

12 Beban Makanan danMinuman Harian

13,408,000.00

13 Beban Makanan danMinuman Rapat

79,421,000.00

Ir. SUHARJOKO, MT.NIP. 19620406 199303 1 005

LAPORAN OPERASIONAL

13 Beban Makanan danMinuman Rapat

79,421,000.00

14 Beban Makanan danMinuman Pelatihan

16,466,000.00

15 Beban JasaKonsultansi

0.00

16 Beban Kursus-kursusSingkat/ Pelatihan

6,000,000.00

17 Beban Uang untukdiberikan kepada

30,000,000.00

18 Beban Hadiah atasPrestasi

9,950,000.00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(Dalam Rupiah)


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup



URAIAN 20152016

EKUITAS AWAL 1.942.302.170,00 2.804.821.340,00

SURPLUS/DEFISIT-LO (1.785.951.996,00) (2.104.522.438,00)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00

Koreksi ekuitas lainnya 0,00 1.242.003.268,00

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 2.459.906.453,00 0,00

EKUITAS AKHIR 1.942.302.170,00 2.616.256.627,00

Wates, 31 Des 2016

Ir. SUHARJOKO, MT.

Kepala Kantor

NIP. 19620406 199303 1 005

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Halaman 1 dari 1

NERACA

(Dalam Rupiah)

Per 31 Desember 2016 dan 2015


Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup



URAIAN 20152016

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 578.300,00 7.452.769,00

Kas di BLUD 0,00 0,00

Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00

Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00

Kas Lainnya 0,00 0,00

Setara Kas 0,00 0,00

Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

Piutang Pendapatan 0,00 0,00

Piutang Lainnya 0,00 0,00

Penyisihan Piutang 0,00 0,00

Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Persediaan 241.800,00 422.900,00

820.100,00 7.875.669,00 JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

0,00 0,00 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

0,00 0,00 Investasi dalam Obligasi

0,00 0,00 Investasi dalam Proyek Pembangunan

0,00 0,00 Dana Bergulir

0,00 0,00 Deposito Jangka Panjang

0,00 0,00 Investasi Non Permanen Lainnya

0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen

0,00 0,00 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

0,00 0,00 Investasi Permanen Lainnya

0,00 0,00 JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen

0,00 0,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

ASET TETAP

Tanah 0,00 0,00

Peralatan dan Mesin 1.586.214.668,00 1.454.017.660,00

Gedung dan Bangunan 1.673.673.641,00 1.502.070.898,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 67.092.280,00 63.431.908,00

Aset Tetap Lainnya 880.258.314,00 449.560.937,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 48.900.000,00 0,00

Akumulasi Penyusutan (1.639.782.919,00) (1.526.671.839,00)

Aset BLUD 0,00 0,00

2.616.355.984,00 1.942.409.564,00 JUMLAH ASET TETAP

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

Aset Tidak Berwujud 0,00 0,00

Aset Lain-lain 0,00 0,00

Amortisasi 0,00 0,00

NERACA Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup



URAIAN 20152016

0,00 0,00 JUMLAH ASET LAINNYA

2.617.176.084,00 1.950.285.233,00 JUMLAH ASET

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 23.300,00 7.452.769,00

Utang Bunga 0,00 0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0,00 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

Utang Beban 896.157,00 530.294,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

919.457,00 7.983.063,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri 0,00 0,00

Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00

0,00 0,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

919.457,00 7.983.063,00 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS 2.616.256.627,00 1.942.302.170,00

1.950.285.233,00 2.617.176.084,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

NERACA Halaman 2 dari 2


11 | P a g e

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang

ditujukan kepada entitas pelaporan.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan

keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih

tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. ditunjuk sebagai entitas akuntansi yang

bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dari

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2016 adalah basis

akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan

perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib

menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat

hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan

dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan

basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di


12 | P a g e

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer

dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka

LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan

pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat

dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran dan analisis akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat

sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

(jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan

kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pos – pos LRA

a. Pendapatan LRA :

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan

interpretasi sebagai berikut :

a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.

b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai

pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke

RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan

bagian dari BUD.


13 | P a g e

c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa

disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari

dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas

dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk

dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah

berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan

BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam

CALK.

Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

b. Belanja :

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan

nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang

sah.

Belanja diakui pada saat :

1. terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

2. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara

Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah

disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat

diterbitkannya SP2D.

3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh

SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang

digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke

RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib

melaporkannya kepada BUD.

4. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari

hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib

melaporkannya kepada BUD.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.


14 | P a g e

b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika

perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga

maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.

c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah

ditetapkan.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu

sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD,

meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat

dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan,

biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya

perencanaan dan pengawasan.

Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak

menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :

a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c) Bertambah volume, dan/atau

d) Bertambah kapasitas produksi.

2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang

telah ditetapkan.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat

dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa

dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.

Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui

sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.

Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat


15 | P a g e

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak

terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian

atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Pos – pos Neraca

a. Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar

nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi

rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kas Pemerintah Daerah mencakup :

(1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang meliputi rupiah

dan valuta asing.

Uang daerah terdiri dari :

(a) Kas di Kas Daerah;

(b) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan

pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD ditujukan untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

(c) Kas di Bendahara Penerimaan;

Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di

rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah

apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan dan saldo kas di

Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang

berasal dari penyetoran penerimaan pendapatan ke RKUD.

(d) Kas di Bendahara Pengeluaran;

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di

rekening pengeluaran.

(2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

(a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan

merupakan bagian dari BUD.

(b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan

merupakan bagian dari BUD

(c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan


16 | P a g e

(d) Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah

dipergunakan untuk menampung sisa kas atas penerimaan tertentu lainnya

yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan.

(e) Kas di BLUD

2) Pengakuan Kas dan Setara Kas

a) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.

b) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah,

diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh bendahara/rekening kas

umum daerah

b. Piutang

Pengukuran Piutang

a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang

belum dilunasi.

b) Untuk piutang pajak dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang

pembayarannya belum diterima, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan

tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat ketetapan Retribusi Daerah yang

sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian

lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan angsuran/bagian

lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian lancar nominal

jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan untuk piutang lainnya

dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama

yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh

dari satuan kerja yang berhubungan).

c) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas

daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada

tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

d) Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga,

denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir

periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau

biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir

periode pelaporan


17 | P a g e

Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan

uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah

Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :

(1) Diterbitkan surat ketetapan; atau

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode

yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai

yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

c) Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan

pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang

masih outstanding.

d) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis

piutang.

e) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No % Penyisihan berdasarkan umur piutang1 s/d 2thn

> 2thns/d 3thn

> 3 thns/d 4thn

> 4thns/d 5thn

> 5thn

1. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %2. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

3. 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

c. Persediaan Pengukuran persediaan

a) Persediaan disajikan sebesar :

(1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;


18 | P a g e

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada

perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa

mengurangi biaya perolehan.

Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang

dan jasa.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir

diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual,

seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga

pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara

sistematis.

(3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan

nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengakuan persediaan

a) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh

pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan

telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah

b) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar

penilaian persediaan

Beban Persediaan

(1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.

(2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan

Operasional (pada akun beban barang).

(3) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu

dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan,

dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian terakhir.

(4) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.


19 | P a g e

d. Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap

a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar

imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau

konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk

digunakan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :

(1) Biaya persiapan tempat;

(2) Biaya import;

(3) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;

(4) Biaya pemasangan;

(5) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(6) Biaya konstruksi;

(7) Biaya administrasi;

(8) Biaya kepanitiaan.

c) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa

yang berakibat :

(1) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;

(2) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau

(3) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.

d) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal yang nilainya

sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan

untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :

(a) Pengadaan tanah;

(b) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;


20 | P a g e

(c) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;

(d) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

(e) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.

(2) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan peningkatan kualitas,

kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki dan bernilai

sama/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi

sebagai aset tetap.

e) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

(1) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang bertujuan untuk

mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa

memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya pengecatan

bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang kendaraan (ban, accu,

busi), servis peralatan dan mesin rutin, penambahan assesoris kendaraan (kecuali

AC, power steering, audio dan audio visual), servis peralatan/perlengkapan

kantor (komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).

(2) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang

dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi:

(a) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.

(b) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.

(c) Pengeluaran langganan daya dan jasa.

(d) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik

dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai

tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan. Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional

sesuai dengan nilai barang.

Pengakuan aset Tetap

a) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun belanja modal.

b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :

(1) Berwujud;


21 | P a g e

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

(6) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;

(7) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk

:

pengadaan/pembelian tanah;

pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau

pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi

perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

c) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk

memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan

memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.

d) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap

dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca, barang milik daerah yang

tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari

belanja modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat secara

ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

d1) Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas batas kapitalisasi)

yang mengakibatkan nilai aset tetap ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai

kapitalisasi maka pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian

penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi intrakomptabel dihitung

dari nilai buku.

e) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel

dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut

dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna.

Perolehan aset tetap secara gabungan.

Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap

yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan


22 | P a g e

tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Atribusi biaya perolehan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secarapermanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yangakan datang.

b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neracadan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhidefinisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilaitercatatnya.

d) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentangpenghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya.

Penyusutan.

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai

penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset

tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai

dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan

penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap

Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa

manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2015

e. Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan jumlah masa

manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap sama dengan masa manfaat

awal.

f. Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode =

Masa manfaat

Keterangan :


23 | P a g e

(1) Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu

periode yang dihitung pada akhir tahun;

(2) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk

Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, tanpa

memperhitungkan adanya penambahan masa manfaat pada tahun – tahun

sebelumnya. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2015

menggunakan nilai perolehan;

(3) Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit

serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau

pelayanan publik;

g. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara periodik dan jika

terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan

yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

h. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan penyusutan dan tetap

dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun nilai akhir aset dibawah nilai

kapitalisasi dan/atau bernilai nol.

i. Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan penyusutan, dan

apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai kapitalisasi dan memenuhi

kriteria aset intra komptabel akan masuk ke aset intra komtabel.

j. Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

(1) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya

adalah untuk tahun dimulainya penerapan penyusutan saja.

(2) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum

dimulainya penerapan penyusutan.

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya

terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun

sebelumnya.

(3) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.

Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat penyusunan

neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat

penyusunan neraca awal. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan

sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung masa

antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.


24 | P a g e

k. Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun dan nilai aset

yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan setengah tahun.

e. Aset Lainnya

Pengukuran :

(a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan

Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara

yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

(1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

(a) Sewa.

− Pengakuan :Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadiperjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dariaset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.− Pengukuran :Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa.

(b) Kerjasama pemanfaatan.

− Pengakuan :Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama pemanfaatan diakui padasaat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahanklasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan –kerjasama pemanfaatan.

− Pengukuran :Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang tercatat pada saatperjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektifatau yang paling berdaya uji.


25 | P a g e

(c) Bangun, Kelola/Guna, Serah.

− Pengakuan :Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan olehPemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun asetBangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun,Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari aset tetap.− Pengukuran :Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah kepadapihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serahtersebut.

(d) Bangun, Serah, Kelola/Guna.

− Pengakuan :Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunangedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untukdigunakan/dioperasikan.− Pengukuran :Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yangdibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambahdengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai denganperjanjian kerjasama.

f.Aset tidak berwujud

Pengukuran :

a) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri

maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.

b) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai

beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud

tersebut dikemudian hari.

c) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software selama 5 tahun.

d) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Pengakuan :

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :

− Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang

diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut

akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan

− Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.


26 | P a g e

g. Aset Lain-Lain Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan

Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh

dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah

Daerah.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai tercatat/nilai

bukunya.

Pengakuan :

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan

direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :

− Aset lain – lain per 31 Desember 2015 merupakan hasil reklas aset tetap yang

dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab lain, tidak dihitung

penyusutannya.

− Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I 2016 dicatat

sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan 31 Desember

2015. Sedangkan yang berasal dari usulan penghapusan pada semester II 2016 dicatat

sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan semester I 2016.

h. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs

tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang

masih harus disetorkan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang,

dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat

kewajiban timbul.

Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas

barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah


27 | P a g e

daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut.

Utang jangka pendek lainnya :

a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.

b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima dimuka,

utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.

c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak

ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak

ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian

barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga

sampai dengan tanggal neraca.

e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin

mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena

pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa

dimuka dan melakukan penagihan dibelakang, seperti penyediaan barang

berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu

bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya

pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam

bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait penerimaan,

barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang

belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca. 85

h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban kepada

pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum terpenuhi.

i) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS

kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang

berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di Bendara Pengeluaran yang

belum seluruhnya dibayarkan kepada yang berhak.

j) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat

dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum

diserahkan kepada yang berhak.


28 | P a g e

k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang

belum diserahkan kepada yang berhak.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca

berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan

perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-

lain.

3. Penyajian kembali Neraca.

Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam

Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah

daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru

dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :

1) Piutang;

2) Beban dibayar dimuka;

3) Persediaan;

4) Investasi jangka panjang;

5) Aset tetap;

6) Aset tidak berwujud;

7) Utang bunga;

8) Pendapatan diterima dimuka;

9) Ekuitas.

Tahapan penyajian kembali :

1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait.

2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya,

dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku yaitu basis akrual.


29 | P a g e

4. Laporan Operasional.

a. Pendapatan – LO.

Pendapatan-LO diakui pada saat :(1) Timbulnya hak atas pendapatan;

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli

Daerah :

(1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah

yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment) diakui pada saat terbitnya

surat ketetapan pajak daerah. (Pajak Reklame, Air Tanah, PBB).

(2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah

yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment) diakui pada saat kas

diterima.

(3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Retribusi

Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Apabila

pendapatan retribusi daerah dipungut selain menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah maka pendapatan diakui pada saat pembayaran diterima.

(4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD yang Sah

diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.

(5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba atas penyertaan modal ke Badan

Usaha Milik Daerah diakui pada saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja

Tahunan telah diaudit KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui

pada saat diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba

Bersih BUKP.

(6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang rampasan diakui

pada saat barang tersebut diterima, dan diukur dengan nilai wajar barang

tersebut.

(7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa diterima atau

dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa tersebut.

Pengukuran Pendapatan – LO.


30 | P a g e

a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan

yang mengatur mengenai BLUD.

b. Beban.

Pengakuan Beban.

a) Beban diakui pada saat :(1) timbulnya kewajiban;

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke

pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

(2) terjadinya konsumsi aset;

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas

kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi

aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

b) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan

Piutang diakui saat akhir tahun.

c) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Beban Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat periode pelaporan.


31 | P a g e

Pengakuan Beban Pada SKPD :

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang

atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil,

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.

Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya kewajiban

pemerintah daerah.

Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya konsumsi

aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran

pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani

pengguna anggaran ).

(2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya konsumsi

aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti pembayaran

pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26 telah ditandatangani

pengguna anggaran ).

Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya kewajiban

pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima.

Pengukuran Beban

a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya

konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau

dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya

(actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan

perjanjian yang telah membentuk harga.


32 | P a g e

d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan

perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional

1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan bebanselama satu periode pelaporan.

2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan bebanselama satu periode pelaporan.

3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporandicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiridalam kegiatan non operasional.

2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lainsurplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajibanjangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dansurplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum posluar biasa.

Pos Luar Biasa

1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian

atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi

dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional

dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatanatas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO

1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit

kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan

Perubahan Ekuitas.


33 | P a g e

D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kulon

Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan laporan keuangan ini telah sesuai

dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015,

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan akuntansi

keuangan daerah yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya

dinamika perkembangan dlam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimna

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah telah disesuaikan denga

terbitnya Peratuan Bupati Kulon Progo Nommor 69 Tahun 2015.

Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan akuntansi

berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan dan pengelolaan

keuangan daerah, diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual, serta pelatihan penggunaan

SIMDA Keuangan berbasis akrual bagi seluruh pelaksana SIMDA di SKPD.

Dengan berubahnya kebijakan akuntansi ke basis akrual, atas Neraca per 31 Desember 2015

telah dilakukan restatement atau penyajian kembali.

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANPer 31 Desember 2016

34

BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)5.1.1 Pendapatan-LRA

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmembukukan pendapatan retribusi daerah dari Izin Gangguan (HO). Penerimaan pendapatan sampaidengan akhir TA 2016 (30 Desember 2016) sebagai berikut :

Uraian Target 2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp)

Lebih/Kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

RetribusiIzinGangguan 215.708.000 245.190.000 29.482.000 209.225.850

Jumlah 215.708.000 245.190.000 29.482.000 209.225.850

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Gangguan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 (30Desember 2016) adalah Rp. 245.190.000atau 113,67 %, sehingga melebihi dari target retribusi 2016

(Rp.215.708.000).

5.1.2 BelanjaBelanja Kantor LingkunganHidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Langsung dan BelanjaTidak Langsung, Belanja Langsung meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan komposisibelanja Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Belanja Anggaran2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp)

Lebih/Kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Belanja Operasi 1.972.760.521 1.936.383.953 36.376.568 1.055.510.296Belanja Modal 774.329.000 768.157.500 6.171.500 1.032.758.093

Jumlah 2.747.089.521 2.704.541.453 42.548.068 2.088.268.389

Realisasi belanja sampaidenganakhirTA 2016 sebesar Rp 2.704.541.453,00atau 98,46% darianggaran sebesar Rp.2.747.089.521,-.

5.1.2.1 Belanja OperasiBelanja Operasi Kantor LingkunganHidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai danBelanja BarangdanJasa, dengan realisasi sampaidenganakhirTA 2016 (31Desember2016)adalahsebagai berikut :

Belanja OperasiAnggaran 2016

(Rp)

Realisasi 2016

(Rp)

Lebih/Kurang

(Rp)

Realisasi 2015

(Rp)

Belanja Pegawai 1.178.993.946 1.155.703.203 23.290.743 1.035.744.888

Belanja Barang&Jasa 793.766.575 780.680.750 13.085.825 19.765.408

Jumlah 1.972.760.521 1.936.383.953 36.376.568 1.055.510.296

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhirTA 2016 (31Desember 2016) adalah

Rp.1.936.383.953,00 atau 98.18% dari anggaran sebesar Rp.1.972.760.521,- dengan rincian berikut:


35

a. Belanja PegawaiRealisasi belanja pegawai sampaidenganakhirTA 2016 (31 Desember 2016) sebesar

Rp.1.155.703.203dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pegawaiAnggaran2016 (Rp)

Realisasi2016 (Rp)

Lebih/kurang (Rp)

Realisasi2015 (Rp)

Gaji & tunjangan 994.049.546 971.877.503 22.172.043 899.266.888

Honorarium PNS 123.775.000 123.015.000 760.000 90.733.000

Honorarium non PNS 16.720.000 16.720.000 0 6.820.000Uang lembur 33.664.000 33.486.200 177.800 29.745.000InsentifPemungutanRetribusi Daerah

10.785.400 10.604.500 180.900 9.180.000

Jumlah 1.178.993.946 1.155.703.203 23.290.743 1.035.744.888

b. Belanja Barang danJasaRealisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir TA 2016 (31 Desember 2016) berikut :

Belanja Barang dan JasaAnggaran 2016

(Rp)Realisasi 2016

(Rp)Lebih/kurang

(Rp)Realisasi 2015

(Rp)

Belanja bahan pakai habis 17.635.150,00 17.176.950,00 458.200,00 19.862.000,00

Belanja bahan/material 11.610.000,00 11.610.000,00 0,00 36.601.025,00Belanja jasa kantor 124.030.000,00 120.616.879,00 3.413.121,00 73.025.360,00Belanja perawatan kendaraanbermotor

69.258.000,00 69.022.196,00 235.804,00 71.837.882,00

Belanja cetak dan penggandaan 18.220.425,00 18.218.075,00 2.350,00 17.047.125,00

Belanja makanan dan minuman 112.233.500,00 109.295.000,00 2.938.500,00 95.776.500,00

Belanjapakaiandinas&atributnya 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja perjalanan dinas 132.974.000,00 131.722.350,00 1.251.650,00 40.649.800,00

Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi & bimtek PNS

6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 17.150.000,00Belanjajasa non PNS 49.000.000,00 48.900.000,00 100.000,00 0,00Belanjatenagaahli/ instruktur/narasumber

9.600.000,00 6.300.000,00 3.300.000,00 3.600.000,00

Belanja Hibah Barang/Jasa yangDiserahkan KepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

26.100.000,00 26.084.300,00 15.700,00 0,00

Belanja Bantuan sosial barangyang diserahkan kepada pihakketiga / masyarakat

152.195.500,00 150.925.000,00 1.270.500,00 0,00

Belanja hadiah atas prestasi 10.050.000,00 9.950.000,00 100.000,00 4.314.000,00

Belanja uang untuk diberikankepada pihak ketiga / masyarakat

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Upah Tenaga Kerja/ TenagaLainnya

24.860.000,00 24.860.000,00 0,00 0,00

Jumlah 793.766.575,00 780.680.750,00 13.085.825,00 24.079.408,00

5.1.2.2 Belanja ModalBelanja modal Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Belanja Peralatan danMesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;serta Belanja Aset TetapLainnya, dengan realisasi pada akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :


36

Belanja ModalAnggaran2016 (Rp)

Realisasi 2016(Rp)

Lebih/kurang(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Belanja Modal Peralatandan Mesin

151.628.000 148.586.500 3.041.500 112.393.400

Belanja Modal Gedungdan Bangunan

272.736.000 271.260.000 1.476.000 863.946.693

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

15.000.000 15.000.000 0 56.418.000

Belanja Modal Aset TetapLainnya

334.965.000 333.311.000 1.654.000 0

Jumlah 774.329.000 768.157.500 6.171.500 1.032.758.093

Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo berupa pengadaanlemari 1 unit, printer 2 unit, AC Split 2 unit, LCD Projector 1 unit dan Layar Electric 1 unit.Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga berupa bak sampah 3 R 180 unit dan bak sampahtaman 50 unit.Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik berupakomposter 50 unit,Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium berupa pH meter 1 unit, DO meter 1 unit, DHL meter 1unit, Salinometer 1 unit, Turbidimeter 1 unit, dan GPS 1 unit.Belanja Modal Bangunan dan Gedung berwujud pengadaan bangunan taman hijau Jl. Sugiman, dantaman hijau depan BPBD.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Pengadaan Tanaman Perkebunan yaitu pohon langka 320batang, pohon perindang jalan 1 (30 pot), pohon perindang jalan 2 (30 pot),pohon peneduh taman(30 batang)

5.2. LAPORAN OPERASIONAL (LO)5.2.1. Pendapatan-LO

AdapunPendapatan – LO pada Kantor LingkunganHidupKabupaten Kulon ProgoTA 2016 yaitu :

Uraian Realisasi2016 (Rp)

Realisasi2015 (Rp)

Kenaikan /(Penurunan) (Rp)

(%)

Pendapatan RetribusiDaerah - LO

245.190.000 208.118.750 37.071.250 17,81

Jumlah 245.190.000 208.118.750 37.071.250 17,81

5.2.2 BebanBeban Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2016 meliputi BebanPegawai-LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas,danBeban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut :

Beban 2016 (Rp) 2015 (Rp)Beban Pegawai-LO 1.155.703.203,00 1.035.744.888,00

Beban Persediaan 210.054.450,00 474.149.086,00

BebanJasa 323.542.817,00 0,00

Beban Pemeliharaan 69.022.196,00 0,00

Beban Perjalanan Dinas 131.722.350,00 0,00

Beban Hibah 0,00 722.951.300,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi 113.111.080,00 79.795.914,00

Jumlah 2.003.156.096,00 2.312.641.188,00


37

5.2.2.1 Beban Pegawai-LOBeban pegawai-LO pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo TA 2016 adalah sebesarRp.1.155.703.203,00dengan rincian sebagai berikut :

Beban pegawai-LO2016 2015(Rp) (Rp)

Beban gaji dan tunjangan-LO 971.877.503,00 899,266,888,00Beban honorarium PNS 123.015.000,00 90,733,000,00Beban honorarium non PNS 16.720.000,00 6,820,000,00Beban uang lembur-LO 33.486.200,00 29,745,000,00Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LO 10.604.500,00 9,180,000,00Jumlah 1.155.703.203,00 1,035,744,888,00


38

5.2.2.2. Beban PersediaanBeban persediaan di KLH pada akhir TA.2016 terdiri dari :

No. Beban Persediaan 2016 (Rp)1. Beban persediaan Alat Tulis Kantor 17.309.150,00

2. Beban persediaan bahan bangunan 10.810.000,00

3. Beban barang yang akan diserahkankepada Masyarakat

177.009.300,00

4. Beban bahan percontohan 800.000,00

5. Beban cetak 2.063.000,00

6. Beban barang cetak 2.063.000,00

JUMLAH 210.054.450,00

5.2.2.3. Beban JasaBeban Jasa pada akhir TA.2016 terdiri dari

No. Beban Jasa 2016 (Rp) 2015 (Rp)1 Beban Jasa telepon 1.996.525,00 0,00

2 Beban Jasa air 1.156.100,00 0,00

3 Beban Jasa listrik 17.493.217,00 0,00

4 Beban Jasa Surat Kabar /Majalah 900.000,00 0,00

5 Beban Dokumentasi 2.250.000,00 0,00

6 Beban Publikasi 14.076.400,00 0,00

7 Beban Jasa Analisa / PemeriksaanLaboratorium

63.110.500,00 0,00

8 Beban Jasa Event Organizer/ AtraksiKesenian

20.000.000,00 0,00

9 Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur /Narasumber

6.300.000,00 0,00

10 Beban Upah Tenaga Kerja/ TenagaLainnya

24.860.000,00 0,00

11 Beban Penggandaan 16.155.075,00 0,00

12 Beban Makanan dan Minuman HarianPegawai

13.408.000,00 0,00

13 Beban Makanan dan Minuman Rapat 79.421.000,00 0,00

14 Beban Makanan dan MinumanPelatihan

16.466.000,00 0,00

15 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00

16 Beban Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

6.000.000,00 0,00

17 Beban Uang untuk diberikan kepadaPihak Ketiga

30.000.000,00 0,00

18 Beban Hadiah atas Prestasi 9.950.000,00 0,00

JUMLAH 323.542.817,00 0,00


39

5.2.2.4. Beban PemeliharaanBeban pemeliharaan pada KLH pada TA 2016 sebesar Rp.69.022.198 dengan rincian sebagaiberikut:

No. Beban Pemeliharaan 2016 (Rp) 2015 (Rp)1. Beban jasa servis 3.324.000,00 0,00

2. Beban penggantian sukucadang 9.351.500,00

0,00

3. Beban Bahan Bakar Minyak/Gasdan pelumas 53.243.496,00

0,00

4. Beban Pajak KendaraanBermotor 3.103.200,00

0,00

JUMLAH 69.022.196,00 0,00

5.2.2.5. Beban Perjalanan DinasBeban perjalanan dinas pada Kantor LingkunganHidupKabupaten Kulon Progo TA 2016 sebesarRp.131.722.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian 2016 2015(Rp) (Rp)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 42.485.000,00 0,00Beban perjalanan dinas luar daerah 89.237.350,00 0,00Jumlah 131.722.350,00 0,00

5.2.2.6 BebanHibah

Beban hibah pada Kantor LingkunganHidupKabupaten Kulon Progo TA 2016 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Kantor LingkunganHidupKabupaten Kulon Progo TA 2016adalah sebesar Rp 113.111.080,00.

5.2.3 Surplus/ Defisit-LOSurplus/ defisit-LO padaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 31 Desember 2016adalah sebesar Rp.1.785.951.996,-.


40

5.3. NERACA5.3.1.Aset5.3.1.1. Aset LancarAset lancar pada SKPD Kantor Lingkungan Hidup meliputi kas, dan persediaan.

Aset Lancar 31 Des 2016 31 Des 2015

Kas di bendahara penerimaan 0,00 0,00Kas di bendahara pengeluaran 578.300,00 7.452.769,00Persediaan 241.800,00 422.900,00Piutang Retribusi 0,00 0,00Piutang Lain-lain 0,00 0,00Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Pajak 0,00 0,00Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya 0,00 0,00

Jumlah aset lancar 820.100,00 7.875.669,00

1. Kas

Akun ini menggambarkan saldo kas yang berada di Bendahara SKPD Kantor Lingkungan Hidup,

baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran baik berbentuk uang tunai,

dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito.

Pada neraca per 31 Desember 2016 saldo kas tunai di bendahara penerimaan berjumlah

nihil sedangkan pada bendahara pengeluaran terdapat saldo kas berjumlah Rp.578.300,00

terdiri dari :

- pajak fihak ketiga (PFK) 2016 yang belum disetor per 31 Desember 2016sebesar

Rp.23.300,00 dan telah disetor pdawal tahun 2017 dengan bukti setor pajak terlampir.

- Kelebihan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.555.000,00 (=Rp.490.000,00 +

Rp.65.000,00) dan telah disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan bukti setoran

pengembalian terlampir.

Seluruh penerimaan pada bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran telah

disetor ke Kas Daerah.

2, Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Pada tahun 2016 dilakukan

belanja persediaan, dan digunakan untuk operasional kantor sehingga pada akhir TA 2016 di

KLH Kulon Progo masih terdapat sisapersediaan berupa ATK senilai Rp.241.800,-

denganrinciansebagaiberikut:

Jenis persediaan 2016 (Rp) 2015(Rp)

ATK 241.800,00 422.900,00

Barang cetakan 0,00 0,00

Alat listrik 0,00 0,00

Benda pos 0,00 0,00

Jumlah persediaan 241.800,00 422.900,00


41

5.3.1.2. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan kantor atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Aset tetappada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo pada akhir TA 2016(31Desember 2016) adalah sebagai berikut :

No. Uraian 2016 2015

1. Tanah 0,00 0,00

2. Peralatan dan Mesin 1.586.214.668,00 1.454.017.660,00

3. Gedung dan Bangunan 1.673.673.641,00 1.502.070.898,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 67.092.280,00 63.431.908,005. Aset Tetap Lainnya 880.258.314,00 449.560.937,006. Konstruksi dalam pengerjaan 48.900.000,00 0,007. Akumulasi Penyusutan (1.639.782.919,00) (1.526.671.839,00)

Jumlah 2.616.355.984,00 1.942.409.564,00Adapun rincian aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Aset berupa tanah per 31Desember 2016mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan

perkantoran yang digunakan Kantor LH Kulon Progo merupakan aset pemerintah

kabupaten yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 adalah Rp.1.586.214.668,00

dengan perincian sebagai berikut :

Mesin & Peralatan 2016 2015Alat-alat besar 0,00 0,00Alat-alat angkutan 636.594.955,00 636.594.955,00Alat bengkel dan alat ukur 1.250.000,00 1.250.000,00Alat studio dan komunikasi 1.250.000,00 1.250.000,00Alat-alat kantor & rumah tangga 437.472.713,00 336.720.705,00Alat-alat laboratorium 509.647.000,00 478.202.000,00

Jumlah 1.586.214.668,00 1.454.017.660.00Saldo peralatandanmesin per 31 Desember 2016 yang mengalami perubahan dari

saldo 2015 adalah : a) saldo alat-alat kantor & rumah tangga, dan b) saldo alat-alat

laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :

a) Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan dari

Rp.336.720.705,00 per 31 Des 2015 menjadi Rp.437.472.713 per

31Desember 2016 ataubertambahsaldosejumlahRp.100.752.008berupa

penambahan asetmaupun pengurangan aset

(lihatlampiranCatatanAtasLaporanAset (catatanperubahan data/nilai

asset)) denganrinciansebagaiberikut:


42

No. PENAMBAHAN ASET Nilai (Rp)

I. PENGADAAN BELANJA MODAL. Pengadaan Belanja Modal 38.475.000

1. Lemari Besi / Metal (1 unit) 4.575.0002. Printer (2 unit) 2.600.0003. AC Split (2 unit) 16.850.0004. LCD Proyektor (1 unit) 10.975.0005. Layar Electric (1 unit) 3.475.000

Pengadaan Belanja Modal 15.000.0001. Komposter (50 unit) 15.000.000

Pengadaan Belanja Modal(180 unit) 63.427.7001. Bak Sampah 3 R 63.075.3042. Bak Sampah 3 R 352.396

Pengadaan Belanja Modal 15.238.8001. Bak Sampah Taman (50 unit) 15.238.800

Sub Jumlah 132.141.500PENGURANGAN ASET Nilai (Rp)

PenguranganAsetolehSebab Lain

I. Double Pencatatan

1.Bak Tong Sampah 30.000.000

II. Reklaseke KIB C

1.Dokumentasi Taman BBI 444.637

2.Dokumentasi Taman HijauPegadaian

555.797

3.Pengaturan Kontur Tanah TamanPegadaian

389.058

Sub Jumlah 31.389.492

Jumlah (=Penambahan Aset-Pengurangan Aset) 100.752.008

b) Saldo alat-alat laboratorium mengalami perubahan dari Rp.

478.202.000per 2015 menjadi Rp.509.647.000 per 31 Desember 2016

ataubertambahsaldosejumlahRp. 31.445.000berupa penambahan aset

(lihatlampiranCatatanAtasLaporanAset (catatanperubahan data/nilai

asset)) denganrinciansebagaiberikut:

No. PENAMBAHAN ASET Nilai (Rp)I. PENGADAAN BELANJA MODAL

. Pengadaan / Belanja Modal APBD 31.445.0001. pH meter 3.470.8002. DO meter 5.440.8003. DHL meter 5.490.8004. Salino meter 5.111.0005. Turbidi meter 6.140.8006. GPS 5.790.800


43

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan pada akhir TA 2016 (per 31Desember 2016)

dengan rincian sebagai berikut:

Gedung dan bangunan 31Des 2016 31 Des 2015

Bangunan gedung 1.673.673.641 1.502.070.898

Saldo bangunan gedung per 31Desember 2016 Rp.1.673.673.641 mengalami

penambahansaldo sebesar Rp.171.602.743 dari saldo 31 Desember 2015

Rp.1.502.070.898,00 karena adanyabelanja modal berupa taman dan adanya

koreksiasetolehsebabReklas (lihatlampiranCatatanAtasLaporanAset

(catatanperubahan data/nilai asset)) denganrinciansebagaiberikut :

No. PENAMBAHAN ASET Nilai (Rp)1. Pengadaan / Belanja Modal APBD

1. Taman Hijau Jl. Sugiman III 128.690.9162. Taman Hijau Depan BPBD 41.522.335


1. Koreksi / penyesuaiannilaiasetKoreksi Asset olehsebabReklasdari KIB B1. Taman Hijau BBI 444.637

2. Taman HijauPegadaian 555.797

3. Penyempurnaan Taman Pegadaian 389.058


Jumlah ( =Belanja Modal + Koreksi Aset) 171.602.743

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada akhir TA 2016 (31Des2016) dengan

rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan 31Des 2016 31 Des 2015Jalan dan Jembatan Rp. 0,00 Rp. 0,00

Bangunan Air / Irigasi Rp.34.889.330,00 Rp. 31.228.958,00

Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp. 32.202.950,00

Jaringan Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah Rp. 67.092.280,00 Rp. 63.431.908,00

SaldoJalan, Irigasi dan Jaringanpadaakhir TA 2016 (31Desember 2016)

mengalamiperubahansaldosebesar Rp. 3.660.372 dari saldo 2015. Hal ini

karena penambahan aset Bangunan Air / Irigasi berupa :


44

No. Penambahan Aset Nilai (Rp)

Pengadaan / Belanja Modal APBD

1. Pralon PVC Saluran Air Bawah Taman Sugiman 3.120.862

2. Pralon PVC Saluran Drainase Bawah Taman BPBD 539.510

Jumlah 3.660.372

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa bangunan air/irigasi maupun instalasi

terdiri dari antara lain berupa sumur resapan dan saluran air / drainase bawah

taman.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada akhir TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya 31Des 2016 31 Des 2015Hewan,TernakdanTumbuhan 880.258.314,00 449.560.937,00

SaldoAset Tetap Lainnya per 31Desember 2016berupa tumbuhan yaitu pohon

perindang di tepijalan mengalami perubahan dari saldo 2015 sebesar

Rp.430.697.377,- dengan rincian sebagai berikut :

No. PENAMBAHAN ASET NILAI (Rp)1. Pengadaan / Belanja Modal APBD 36.425.000

1. Pohon Bungur 2.770.0502. Pohon Nogosari dalam pot 10.570.0503. Pohon Bintaro dalam pot 10.570.0504. Pohon Tabebuia 3.046.7005. Pohon Bintaro 7.640.1006. Pohon Spathodea 1.523.3507. Pohon Spathodea 304.700

2. Pengadaan / Belanja Modal APBD 197.406.0001. Pohon Manggis 48.795.0002. Pohon Kenari 26.577.0003. Pohon Matoa 46.545.0004. Pohon Sawo Kecik 4.429.5005. Pohon Damar 44.295.0006. Pohon Bintaro 15.718.0007. Pohon Klengkeng 2.943.6008. Pohon Klengkeng 743.9009. Pohon Sawo Beludru 7.359.000

3. Pengadaan / Belanja Modal APBD 99.480.0001. Pohon Cocoloba 10.448.0002. Pohon Nogosari 7.523.6003. Pohon Kuntobimo 2.139.6004. Pohon Kepel 7.558.4005. Pohon Manggis 17.356.8006. Pohon Tabebuia Krisanta 9.548.0007. Pohon Matoa 3.879.2008. Pohon Kenari 15.211.6009. Pohon Bisbul 22.435.60010. Pohon Bodi 3.379.200

4. Pengadaan / Belanja Modal APBD 97.386.3771. Tanaman Jl. Sugiman III 73.170.7322. Tanaman Taman Depan BPBD 24.215.645

JUMLAH 430.697.377


45

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan TA 2016 mengalami perubahan saldo dari

saldo 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksidalampengerjaan 31Des 2016 31 Des 2015Konstruksidalampengerjaan 48.900.000,00 0,00

Adapun penambahan saldo konstruksi dalam pengerjaan rinciannya sbg berikut :

No. PENAMBAHAN ASET NILAI (Rp)1. Pengadaan / Belanja Modal APBD 48.900.000

1. DED (Detailed Engineering Design) PembangunanTaman Bermain Gerbosari, Samigaluh

48.900.000

7. Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai

tercatat aset tetap dalam neraca. Akumulasi penyusutan pada TA 2016 adalah

Rp.- 1.639.782.919,00.


46

Aset Tetap Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Total1. Aset tetap Intrakomptabel

Adapun saldo aset tetap per 31Desember 2016 yang tercatat dalam Neraca

yakni aset tetap intrakomptabel (yaitu aset tetap yang mempunyai nilai Rupiah

tidak kurang dari Rp.10.000.000,00/unit untuk tanah dan atau gedung, atau tidak

kurang dari Rp.250.000,00/unit untuk mesin dan atau peralatan) adalah sebesar

Rp.,4.256.138.903,00 dengan rincian berikut :

No Uraian 31 Des 2016 31 Des 20151 TANAH Rp. 0,00 Rp0,00

2 MESIN & PERALATAN Rp. 1.586.214.668,00 Rp.1.454.017.660,00

- Alat-alatbesar Rp. 0,00 0,00

- Alat-alatangkutan Rp. 636.594.955,00 636.594.955,00- Alat bengkel dan alat ukur Rp. 1.250.000,00 1.250.000,00- Alat studio &komunikasi Rp. 1.250.000,00 1.250.000,00- Alat-alat kantor & rumahtangga Rp. 437.472.713,00 336.720.705,00

- Alat-alatlaboratorium Rp. 509.547.000,00 478.202.000,00

3 GEDUNG & BANGUNAN Rp.1.673.673.641,00 Rp1.502.070.898,00

- Bangunan gedung Rp. 1.673.673.641,00 Rp 1.502.070.898,00

4 JALAN, IRIGASI &JARINGAN Rp. 67.092.280,00 Rp 63.431.908,00

- JalandanJembatan Rp. 0,00 Rp 0,00- Bangunan Air /

Irigasi Rp. 34.889.330,00 Rp 31.228.958,00

- Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp 32.202.950,00- Jaringan Rp. 0,00 Rp 0,00

5 ASET TETAP LAINNYA Rp. 880.258.314,00 Rp 449.560.937,00

- Hewan ternak danTumbuhan Rp. 880.258.314,00 Rp. 449.560.937,00

6 KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN Rp. 48.900.000,00 Rp 0,00

Jumlah Rp. 4.256.138.903,00 Rp 3.469.081.403,00

Aset intrakomptabel TA 2016 yang berubah saldonya dari saldo TA 2015 antara

lain :

1. Alat-alat kantor & rumah tangga

2. Alat-alat laboratorium

3. Bangunan gedung

4. Bangunan Air / Irigasi

5. Hewan ternak dan Tumbuhan

Penjelasan perubahan saldo tersebut telah diterangkan di depan yaitu pada

penjelasan NERACA (halaman 40-45).


47

2. Aset Tetap EkstrakomptabelAset tetap ekstrakomptabel tidak dicatat dalam Neraca namun

diinformasikan dalam CatatanatasLaporanKeuangan (CaLK) yaitu untuk aset

tetap yang tidak memenuhibatasan minimum kapitalisasi aset, yaitu

Rp.10.000.000 untuktanahdanataugedungbangunan; serta Rp.250.000

untukmesindanperalatan.:

No Uraian 31Des 2016 31Des 2015

1 TANAH Rp0,00 Rp0,00

2 MESIN & PERALATAN Rp 40.310.750,00 Rp 40.310.750,00

- Alat-alatbesar Rp0,00 Rp0,00- Alat-alatangkutan Rp0,00 Rp0,00

- Alat bengkel dan alat ukur Rp. 125.000,00 Rp 125.000,00

- Alat studio &komunikasi Rp. 130.000,00 Rp 130.000,00

- Alat-alat kantor & rumahtangga Rp40.055.750,00 Rp 40.055.750,00

- Alat-alatlaboratorium Rp.0,00 Rp0,00

3 GEDUNG & BANGUNAN Rp. 0,00 Rp . 0,00

- Bangunan gedung Rp 0,00 Rp . 0,004 JALAN, IRIGASI & JARINGAN Rp.0,00 Rp0,00

5 ASET TETAP LAINNYA Rp. 0,00 Rp 0,00

- HewanternakdanTumbuhan Rp. 0,00 Rp 0,00

6 KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN Rp.0,00 Rp 0,00

Jumlah Rp. 40.310.750,00 Rp 40.310.750,00

Aset tetap ekstrakomptabel 2016 tidak mengalami perubahan saldo dari tahun

2015.


48

3. Aset Tetap TotalAset tetap total merupakan penggabungan jumlah antara aset tetap

intrakomptabel dan aset tetap ekstrakomptabel.

No Uraian 31Des 2016 31 Des 2015

1 TANAH Rp 0,00 Rp0,00

2 MESIN & PERALATAN Rp. 1.625.525.418,00 Rp 1.494.328.410

- Alat-alat besar Rp 0,00 Rp 0

- Alat-alat angkutan Rp 636.594.955,00 Rp 636.594.955

- Alat bengkel dan alat ukur Rp 1.375.000,00 Rp 1.375.000

- Alat studio & komunikasi Rp 1.380.000,00 Rp1.380. 000

- Alat-alat kantor &rumahtangga Rp 477.528.463,00 Rp 376.776.455

- Alat-alat laboratorium Rp . 509.647.000,00 Rp 478.202.0003 GEDUNG & BANGUNAN Rp.1.673.673.641,00 Rp 1.502.070.898

- Bangunan gedung Rp. 1.673.673.641,00 Rp 1.502.070.898

4 JALAN, IRIGASI & JARINGAN Rp. 63.431.000,00 Rp 50.004.950

- Bangunan Air / Irigasi Rp. 34.889.330,00 Rp 31.228.958

- Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp 32.202.950

5 ASET TETAP LAINNYA Rp. 880.258.314,00 Rp. 449.560.937- Hewan Ternak dan

Tumbuhan Rp. 880.258.314,00 Rp. 449.560.937

6 KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN Rp 48.900.000,00 Rp 0

Jumlah Rp. 4.296.449.653,00 Rp. 3.509.392.153


49

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan tugas pokok dan fungsi :

a). Melakanakan Tata Laksana AMDAL, UKL – UPL, SPPL, Perencanaan penye-

lenggaraan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasi kualitas

lingkungan hidup, pembinaan pengelolaan lingkungan hidup serta mengembangkan

sistem informasi lingkungan.

b). Melaksanakan pengawasan pengelolaan, penanggulangan pencemaran dan

pengendalian lingkungan hidup serta kerusakan lingkungan.

c). Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, menyusun dan

mengendalikan program kerja, penyajian data, perpustakaan, dokumentasi dan

informasi, keuangan dan kepegawaian serta laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pengembangan Kapasitas

4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan


50

BAB VII

P E N U T U P

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun anggaran 2016 mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp.2.747.089.521,00 dari jumlah tersebut sampai dengan akhir

Semester II (31 Desember 2016) telah digunakan atau direalisasikan sebesar

Rp.2.704.541.453,00,- atau 98,45 % dari anggaran yang tersedia. Dana tersebut untuk

menunjang pelaksanaan 6 program dan 20 kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, guna menunjang pelaksanaan Stándar

Pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup.

Target pendapatan dari retribusi Izin Gangguan pada tahun 2016 sebesar Rp. 215.708.000

dengan realisasi capaian retribusi per 31 Desember 2016 adalah Rp. 245.190.000 atau

113,67 % dari target retribusi (melebihi target). Hal tersebut dikarenakan tingginya kesadaran

dunia usaha dalam upaya memenuhi persyaratan administrasi maupun ketentuan teknis

dalam pengelolaan dampak usahanya terhadap lingkungan.

Demikian Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat menjadikan periksa dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 31 Desember 2016

Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo

Ir. Suharjoko, MT.NIP. 19620406 199303 1 005


51

LAMPIRAN

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor (1 unit almarikaca/besi)

Rp. 4,575,000.00 Rp. 4,575,000.00 Rp. 4,575,000.00 Rp. 0.00

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPendingin (2 unit AC Split)

Rp. 16,924,000.00 16,924,000.00 Rp. 16,850,000.00 Rp. 74,000.00

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer (2 unit printer)

Rp. 2,600,000.00 2,600,000.00 Rp. 2,600,000.00 Rp. 0.00-

BELANJA MODAL KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGOTAHUN ANGGARAN 2016

REALISASI s/dSemester II TA 2016

(30 Des 2016)KETERANGANSISA ANGGARANANGGARANURAIANNo.

ANGGARANSETELAH PERUBAHAN

APBD 2016

3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer (2 unit printer)

Rp. 2,600,000.00 2,600,000.00 Rp. 2,600,000.00 Rp. 0.00-

4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual (LCD Projector 1 unit dan LayarElectric 1 unit)

Rp. 14,500,000.00 14,500,000.00 14,450,000.00 Rp. 50,000.00-

5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Kimia Air (6 unit)

Rp. 33,925,000.00 Rp. 33,925,000.00 Rp. 31,445,000.00 Rp. 2,480,000.00 Sisa anggaran Rp.2.480.000,00 merupakan sisa anggaranpengadaan alat laboratorium kimia air berupa pH meter 1 unit, DOmeter 1 unit, DHL meter 1 unit, Salinometer 1 unit, Turbidimeter 1unit, dan GPS 1 unit

6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatRumah Tangga Lainnya (Home Use) bak sampah 3 R180 unit dan bak sampah taman 50 unit.

Rp. 79,104,000.00 Rp. 79,104,000.00 Rp. 78,666,500.00 Rp. 437,500.00 Sisa anggaran Rp.437.500,00 merupakan sisa anggaran pengadaanbak sampah 3 R dan bak sampah taman

7 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Pengolahan Sampah Organik (komposter 50unit)

Rp. 15,000,000.00 Rp. 15,000,000.00 Rp. 15,000,000.00 Rp. 0.007 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - PengadaanInstalasi Pengolahan Sampah Organik (komposter 50unit)

Rp. 15,000,000.00 Rp. 15,000,000.00 Rp. 15,000,000.00 Rp. 0.00

8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanTanaman Perkebunan (320 batang pohon langka)

Rp. 298,540,000.00 Rp. 298,540,000.00 Rp. 296,886,000.00 Rp. 1,654,000.00 Sisa anggaran Rp.1.654.000,00 merupakan sisa anggaranpengadaan tanaman perkebunan

9 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Taman (2 lokasi :Taman Hijau Jl. Sugiman(III) & Taman Hijau depan BPBD)

Rp. 272,736,000.00 Rp. 272,736,000.00 Rp. 271,260,000.00 Rp. 1,476,000.00 Sisa anggaran Rp.1.476.000,00 merupakan sisa anggaranpengadaan bangunan taman, saluran drainase taman & tanamanhias

10 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanTanaman Perkebunan (pohon peneduh taman( 30 btg),pohon perindang jalan 1 ( 30 pot), pohon perindangjalan 2 (30 pot))

Rp. 36,425,000.00 Rp. 36,425,000.00 Rp. 36,425,000.00 Rp. 0.00

-

Jumlah Rp. 774,329,000.00 Rp. 774,329,000.00 Rp. 768,157,500.00 Rp. 6,171,500.00

Kepala Kantor Lingkungan HidupWates, 30 Desember 2016Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon ProgoKabupaten Kulon Progo

Ir. Suharjoko, MT.NIP. 19620406 199303 1 005

ngunkulonprogobinangunkulonprogo binangun ...dlh.kulonprogokab.go.id/files/lapkeu 2016...

Documents