laporan akhir - kulon progo satudata

Tahun Anggaran 2018

PENYUSUNAN ANALISA MAKRO EKONOMI

KABUPATEN KULON PROGO

Laporan Akhir

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya laporan ini bisa diselesaikan pada waktunya. Laporan ini berisikan laporan akhir kegiatan Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini berkaitan dengan hasil analisis perkembangan sosial ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Laporan ini mencakup bab pendahuluan, tinjauan teoritis, metodologi, perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo 2013-2017, proyeksi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo 2018-2022, rekomendasi kebijakan, dan bab penutup.

Semoga Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran dan acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Kulon Progo,

Tim Penyusun,

KATA PENGANTAR

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ I-1 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ I-7 1.4 Ruang Lingkup Kegiatan .................................................................. I-8 1.6 Pelaporan ....................................................................................... I-8 BAB II TINJAUAN TEORITIS .............................................................................. II-1

2.1 Perencanaan Pembangunan ........................................................... II-1 2.2 Pembangunan Ekonomi .................................................................. II-11 2.4 Pembangunan Wilayah ................................................................... II-41 2.5 Peramalan ...................................................................................... II-51 BAB III METODOLOGI ........................................................................................ III-1

3.1 Kerangka Pemikiran ........................................................................ III-2 3.2 Jenis Penelitian ............................................................................... III-2

3.2 Jenis dan Sumber Data .................................................................... III-3 3.3 Teknik Pengumpulan Data .............................................................. III-3 3.4 Teknik Pengolahan Data.................................................................. III-4

3.5 Metode Analisis Data ...................................................................... III-4 3.6 Program Kerja ................................................................................. III-12

3.7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .......................................................... III-13

BAB IV Perkembangan Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo ..................... IV-1 4.1 Analisis Perkembangan Ekonomi Makro.......................................... IV-2

4.2 Analisis Korelasi Antar-Variabel Ekonomi Makro ............................. IV-32 4.3 Analisis Regresi Variabel Ekonomi Makro ........................................ IV-33 BAB V Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo................................ V-1

5.1 Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha ........................................ V-1 5.2 Proyeksi PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ..................................... V-5 5.3 Proyeksi PDRB Per Kapita ................................................................ V-7

5.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi .............................................. V-8

DAFTAR ISI

iii

Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

5.5 Proyeksi Tingkat Kemiskinan ........................................................... V-11 5.6 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka ......................................... V-14

5.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan ................................................. V-15 5.8 Rekomendasi Inflasi ........................................................................ V-16

5.9 Proyeksi Indikator Indeks Pembangunan Manusia........................... V-17 5.10 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi .................................................. V-22 BAB VI PENUTUP .............................................................................................. VI-1

6.1 Kesimpulan ..................................................................................... VI-1 6.2 Saran .............................................................................................. VI-4 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN ...........................................................................................................

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses pengembangan kapasitas

masyarakat dalam jangka panjang sehingga membutuhkan perencanaan

yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup

kapan, dimana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu

merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan Kata

lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi

dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi adalah sebagai suatu proses kenaikan

pendapatan total dan pendapatan per-kapita dengan memperhitungkan

adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan

fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi

tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) karena

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,

pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah daerah berperan dan

bertanggung jawab dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

masyarakatnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan sektor swasta untuk

PENDAHULUAN

BAB SATU

I-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan

ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2002).

Dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, daerah

dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian tanpa mengurangi

harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat. Dengan

kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan pemerintah sangat

diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi (engine of growth). Dari sisi eksternal, daerah dituntut untuk

menarik investasi asing langsung (foreign direct investment) agar bersama-

sama dengan investor domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah yang diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect yang besar.

Sebagai daerah otonom daerah diharapkan 1) mampu mengurangi

disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub

daerah serta antar warga masyarakat, 2) memberdayakan masyarakat dan

mengentaskan kemiskinan, 3) menciptakan atau menambah lapangan

pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat

daerah, 4) mempertahankan dan menjaga kelestarian sumber daya alam

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang

(berkelanjutan).

Untuk mencapai harapan tersebut di atas, pemerintah daerah harus

memiliki struktur ekonomi yang jelas dan mampu merumuskan kebijakan

pembangunan secara berkesinambungan. Menurut Widodo (2006) terdapat

2 (dua) faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi

potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul

atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan

kemungkinan prospek ekonomi di masa datang. Kedua, Sektor ekonomi

yang potensial dikembangkan di masa datang, walaupun pada saat ini belum

mempunyai tingkat daya saing yang baik.

Pembangunan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada

keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif

I-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(competitive advantage). Keunggulan komparatif lebih menekankan

kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan suatu daerah

seperti kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur

dan lain-lain. Sementara itu keunggulan kompetitif lebih menekankan

efisiensi pengelolaan penggunaan sumber-sumber tersebut dalam produksi,

konsumsi, dan distribusi (Kuncoro, 2004).

Tantangan yang dihadapi kabupaten/kota terutama untuk daerah

otonom yang baru adalah peningkatan pendapatan daerah dan kemandirian

dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah.

Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi

yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan dan strategi

tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa

penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan

keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan

pertumbuhan daerah.

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah dengan dinamika

perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Untuk

merencanakan pembangunan ekonomi yang efisien dan efektif dalam

mensejahterakan masyarakat diperlukan adanya kajian dan analisis

terhadap kondisi perekonomian daerah tersebut baik dari aspek output,

potensi, pendapatan, investasi, ekspor impor dan indikator ekonomi lainnya.

Hal ini berguna sebagai acuan dalam menyusun arah dan strategi

perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

dituntut untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan di wilayahnya yang

dimanifestasikan dengan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Kulon Progo. Menurut Tjitroresmi dan Dharmawan (2007), dalam

era otonomi daerah, banyak kabupaten/kota yang memfokuskan pada

pemanfaatan potensi unggulan sebagai ladang peningkatan pendapatan asli

dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dalam upaya

I-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang

perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas

pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki

oleh daerah (Buhana dan Masyhuri, 2006).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah dengan

mengoptimalkan penggalian potensi sumberdaya yang dimiliki melalui

pengembangan sektor-sektor produktif (base sektor) melalui pemasaran

produk-produk unggulan daerah yang layak ditumbuhkembangkan dan layak

ditawarkan kepada para investor. Usaha ini muncul terkait dengan perlunya

revitalisasi kebijakan–kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam

bidang promosi investasi, pemberian insentif investasi dan penyederhanaan

prosedur perizinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output yang

dibentuk oleh berbagai sektor ekonomi sehingga dapat menggambarkan

bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai oleh sektor

ekonomi tersebut pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan

tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena

pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada

gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor

produksi yang dimiliki oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga

akan turut meningkat. Pertumbuhan ekonomi mutlak harus ada, sehingga

pendapatan masyarakat akan bertambah, dengan demikian tingkat

kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat. Agar pertumbuhan

ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang

maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar

I-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami

kemunduran.

Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang paling sering

digunakan dan dinilai merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kulon Progo adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini

merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai

barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai

unit produksi di wilayah Kabupaten Kulon Progo dalam jangka waktu satu

tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 (tujuh belas)

lapangan usaha. Jumlah PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku

(current price) maupun berdasarkan harga konstan (constant price).

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB, Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo menggunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini

merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo atas

barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Indikator kinerja lain

yang terkait dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto adalah PDRB

per Kapita dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung

dengan cara membagi jumlah PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan

tahun. Angka Pendapatan per Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan

yang diterima oleh masing-masing penduduk dan dapat merepresentasikan

tingkat kesejahteraan Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, tingkat

pertumbuhan ekonomi merupakan prosentase kenaikan atau penurunan

PDRB Harga Berlaku satu tahun dibandingkan angka tahun sebelumnya.

Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja makro ini

merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di dalam menjalankan misinya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Kulon Progo,

kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu Tahun 2012-

2016, sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta

I-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

motor merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya

pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 19.96% dan 13.61%. Berdasarkan

kontribusi secara sektoral PDRB ADHK, selama kurun waktu Tahun 2012-

2016, tetap didominasi oleh sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan,

dan perikanan serta lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor, khususnya pada Tahun 2016 masing-

masing sebesar 17.61% dan 13.70%. Berdasarkan Laju sektoral terlihat

kecenderungan sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan,

walaupun tetap tumbuh tetapi relatif lambat. Sedangkan lapangan usaha

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terlihat

relatif tinggi. Sektor/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling

tinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas, dengan pertumbuhan 14.42%

pada tahun 2016.

Bila ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan PDRB

Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 adalah sebesar 4.76% lebih tinggi

dibandingkan tahun 2015 yakitu 4.62%. Sektor usaha yang mengalami

pertumbuhan tinggi adalah pengadaan listrik dan gas (14.42%) diikuti sektor

Informasi dan komunikasi (7.92%) dan sektor bangunan (6.48%). Inflasi

Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada inflasi Kota

Yogyakarta. Pada Tahun 2016 laju inflasi yang terjadi di Kota Yogyakarta

menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3.09% menjadi 2.29% (BPS

Kabupaten Kulon Progo, 2018). Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan

penanganan yang serius, agar perekonomian Kabupaten Kulon Progo tidak

lesu.

Pembangunan Ekonomi tidak lepas dari pembangunan manusia.

Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Selama periode waktu 2012-2016, angka IPM Kabupaten Kulon Progo

Mengalami Peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2012, angka IPM di

Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 69.74, naik menjadi 72.38 pada

I-7


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

tahun 2016. Namun demikian, nilai tersebut masih lebih rendah dari IPM D.I.

Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengembangkan

perekonomian Kabupaten Kulon Progo maka perlu dilakukan kajian yang

mendalam mengenai perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Kulon

Progo juga kemampuan pemerintah daerah dalam memproyeksikan

perekonomian dalam beberapa tahun mendatang. Kajian ini penting untuk

dilakukan agar pemerintah daerah dapat merumuskan strategi dan arah

kebijakan ke depan, sehingga ekspektasi terhadapat kondisi perekonomian

di masa mendatang tercapai dan mensejahterakan seluruh masyarakat

Kabupaten Kulon Progo.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kajian penyusunan Analisis Ekonomi Makro Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2013-2017 adalah untuk mengetahui gambaran dan

melakukan proyeksi perkembangan variabel-variabel ekonomi makro

Kabupaten Kulon Progo yang berpengaruh terhadap perkembangan

perekonomian daerah.

Adapun tujuan penelitian, adalah:

1) Membuat analisis terhadap indikator ekonomi makro Kabupaten Kulon

Progo tahun 2013-2017.

2) Membuat proyeksi terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Kulon

Progo 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2018–2022.

3) Mengetahui perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kulon

Progo.

4) Mengetahui skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten

Kulon Progo tahun 2017-2022.

I-8


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

1) Menganalisis kondisi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo tahun

2013-2017, yang mencakup indikator IPM, PDRB, PDRB per kapita,

pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan indeks

gini.

2) Menyediakan angka proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Kulon


3) Menganalisis perubahan asumsi ekonomi makro Kabupaten Kulon

Progo.

4) Menyusun skenario pencapaian target pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Kulon


1.4 Pelaporan

Pelaporan kegiatan Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten

Kulon Progo dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Pelaporan Tahap I (Laporan Pendahuluan)

Dalam laporan ini berisi mengenai rumusan masalah penelitian dan

rumusan pertanyaan penelitian yang lebih operasional, tinjauan

literatur baik secara teoritis maupun pragmatis (best practice), dan

metodologi penelitian. Laporan pendahuluan disampaikan sebanyak 5

(lima) buku

2. Pelaporan Tahap II (Laporan Akhir)

Dalam laporan ini berisi mengenai analisis terhadap indikator ekonomi

makro; proyeksi terhadap kondisi perekonomian; perubahan asumsi

ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo; dan skenario pencapaian

target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang

berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022.

Laporan akhir disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) buku

2.1 Perencanaan Pembangunan

Bappenas (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian

kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai

aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan

dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya,

informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah

adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan

melalui otonomi daerah, pengaturan sumberdaya nasional yang memberi

kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya

guna dalam penyelenggaraan pemerintah serta layanan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan

berkeadilan. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita

bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan

merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya

konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat 2001).

Kemudian secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu upaya

untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah

2003). Sedangkan Saefulhakim (2003) mengartikan pembangunan sebagai

suatu proses perubahan yang terencana (terorganisasikan) ke arah

tersedianya alternatif/pilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan

TINJAUAN TEORITIS

BAB DUA

II-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

hidup yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di

dalam masyarakat. Menurut Todaro (2006) bahwa pembangunan adalah

proses multidimensional yang melibatkan perubahan- perubahan

mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional,

disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan

ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Definisi tersebut

memberikan suatu pemahaman bahwa pembangunan tidak dapat

dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti pembangunan dapat

menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi

sebagai akibat adanya pembangunan. Pertumbuhan dapat berupa

pengembangan atau perluasan (expansion) atau peningkatan

(improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas

masyarakat.

Wiranto (1997) mendefinisikan pembangunan dalam konsep

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat adalah untuk

mengembangkan kehidupan suatu masyarakat dan harus dapat dilakukan

dari, oleh dan untuk masyarakat. Pengembangan wilayah dilakukan dengan

pendekatan sektoral dimana terdapat pengelompokkan kegiatan dalam

sektor yang kemudian di analisis agar dapat mengetahui sektor mana yang

berpotensi dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik wilayah

(Tarigan, 2005). Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak akan

bisa lepas dari perencanaan maka perencanaan pembangunan

didefinisikan sebagai suatu proses perumusan alternatif atau keputusan

yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan

untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik

(mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi

dan Bratakusumah 2003).

II-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Pengertian Perencanaan

Istilah perencanaan sudah sangat umum kita dengarkan dalam

pembicaraan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005),

kata perencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti

rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan

pada masa yang akan datang. Dari pengertian yang sederhana ini dapat

diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai),

kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu

(kapan, bilamana kegiatan itu hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu

perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan

(Abe, 2005).

Perencanaan menurut George R.Terry (dalam Nasution, 2008) adalah

merupakan upaya untuk menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa

yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sedangkan Sondang. P Siagian (dalam Nasution, 2008:7) mendefinisikan

perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara

matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Conyers dan Hill (dalam Nasution, 2008) mendefenisikan perencanaan

sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-

keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dari

segi politik, Miriam Budiarjo (dalam ketaren, 2009:39) mendefenisikan

perencanaan sebagai sebuah proses konsensus antara kelompok-kelompok

warga negara dan juga konsensus antara negara yang diperankan oleh

kepala pemerintahan dan warganya, dimana konsensus tersebut akan

melahirkan adanya keputusan publik. Sedangkan Menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

II-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

Oleh karena itu, Perencanaan mutlak diperlukan dalam setiap kegiatan,

sebab ada kutipan yang menyatakan “fail to plan is plan to fail”, yang

kurang lebih artinya jika kita gagal membuat suatu perencanaan yang baik,

maka itu berarti kita sudah berencana untuk gagal, dan perlu diingat

bahwa meskipun usaha yang sukses selalu dilandasi oleh perencanaan yang

baik, namun perencanaan yang sukses tidak selalu menghasilkan usaha

yang sukses. Namun mengabaikan perencanaan jelas-jelas sama dengan

mengundang kegagalan dalam tujuan yang hendak dicapai. Perlu dilakukan

review secara berkala untuk memperbaiki hasil yang maksimal dalam

sebuah perencanaan (http://businesslounge.co/tag/rencana/).

Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut Nasution (2008) merupakan suatu

tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal,

perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan

dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh karena itu,

perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat

dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sedangkan menurut Riyadi

dan Bratakusumah (2003), Perencanaan pembangunan adalah suatu proses

perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan

pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan,

baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual),

dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Khusus untuk meluruskan pemahaman dan pelaksanaan perencanaan

pembangunan di Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

mendefinisikan perencanaan pembangunan yakni sebagai Sistem

http://businesslounge.co/tag/rencana/)

II-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata-

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat

pusat dan daerah. Demikian pula menurut Nurcholis (2008), bahwa

perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, yang dituangkan dalam

suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan untuk

mencapai tujuan negara. Perencanaan pembangunan ini dibuat ditingkat

nasioanal dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Secara umum perencanaan pembangunan daerah menurut Nasution

(2008) didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan

rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan

pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta

masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Sedangkan

secara praktis, menurut Nasution (2008), bahwa perencanaan

pembangunan daerah didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis

dari berbagai pelaku (actor), baik umum (publik) atau pemerintah, swasta

maupun kelompok masyarakat lain pada tingkatan yang berbeda untuk

menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan aspek-aspek

lingkungan lainnya dengan cara:

(1) Secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan

pembangunan daerah.

(2) Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan

daerah.

(3) Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi).

(4) Melaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang

tersedia.

II-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Prinsip-prinsip perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional;

b) Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan

d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

a) Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

perubahan yang terjadi di daerah.

c) Efisien, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah

atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

d) Efektif, yaitu merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber

daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan

pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Partisipatif, yaitu merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam

setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat

inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui

II-7


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok

masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-

cara untuk mencapainya.

h) Berkeadilan, yaitu prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,

pendapatan, gender dan usia.

i) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan

makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang

berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan

sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia

dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Syarat-Syarat Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Rainer Rohdewold (dalam Ketaren, 2009) bahwasannya

pembangunan daerah itu dilakukan denagan syarat-syarat:

(a) Kejelasan data kependudukan

Karena penduduk merupakan sasaran pemanfaat dari perencanaan

pembangunan. Ketidakjelasan data kependudukan menyebabkan

perencanaan pembangunan akan menemui kesulitan dalam

menentukan penyusunan alokasi pembangunan.

(b) Kejelasan batas administratif yang menjadi jangkauan perencanaan.

Kadang-kadang perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan

pada suatu wilayah yang batas-batasnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu

disebabkan oleh kondisi geografis yang kompleks, misalnya berupa

wilayah perairan, wilayah pegunungan, wilayah kepulauan terpencil.

Dalam kondisi demikian perencanaan pembangunan daerah tidak

dapat dialkukan secara murni berdasarkan wilayah administratif

daerah;

II-8


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(c) Kejelasan Pembiayaan.

Ketidakjelasan pembiayaan akan menimbulkan kesulitan dalam

menentukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

perncanaan pembangunan. Ketidakjelasan tujuan ini diakibatkan oleh

kesulitan untuk menentukan sumberdaya pembangunan yang hendak

dipakai untuk membiayai perencanaan pembangunan.

(d) Kejelasan Permasalahan yang dihadapi.

Jika permasalahan yang dihadapi sulit diidentifikasi, perencana

pembangunan akan mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan

kebijakan. Ketidakjelasan permasalahan yang dihadapi ini diakibatkan

oleh gesekan kepentingan diantara para pengusul atau gesekan

kepentingan diantara para pengambil kebijakan politik.

(e) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai akan menimbulkan

kesulitan untuk menetukan siapa yang akan bertanggungjawab pada

pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ketidakjelasan tujuan

pembangunan ini diakibatkan oleh kesulitan untuk menentukan sektor

pembangunan yang menjadi pilihan pembangunan (prioritas utama,

pertama, kedua dan seterusnya).

Menurut Sondang P.Siagian (dalam Nasution 2008), bahwa perencanaan

yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1) Mempermudah tercapainya tujuan

2) Dibuat oleh orang-orang yang yang berkompeten dan paham dengan

tujuan yang ingin dicapai.

3) Disertai perincian yang teliti

4) Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan / actions plan.

5) Bersifat sederhana

6) Perencanaan itu harus luwes (fleksibel).

II-9


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

7) Ada ruang pengambilan Resiko

8) Harus bersifat praktis

9) Bersifat forcasting atau perkiraan.

Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2004, dalam rangka

mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, perencanaan

pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan, yakni sebagai

berikut:

(1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

(2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,

waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

(3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan.

(5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif

dan adil.

Perencanaan Ekonomi Daerah

Mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat

jika terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan

yang cepat terutama di negara sedang berkembang. Oleh karena itu

diperlukan campur tangan pemerintah untuk mencapai proses

pembangunan yang lebih cepat (Todaro dan Smith, 2003). Pentingnya

campur tangan pemerintah terutama dalam pembangunan daerah,

dimaksudkan untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar

terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan

hasil-hasilnya dapat dinikmati berbagai daerah yang ada (Arsyad, 2002).

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan perencanaan yang teliti

II-10


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

mengenai penggunaan sumberdaya publik serta peran sektor swasta-

petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-

organisasi sosial. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah,

suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi

(economy entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang terkait

satu sama lain (Arsyad, 2002).

Pengertian perencanaan secara luas seperti yang didefinisikan oleh

Tjokroamidjojo (1990) adalah proses persiapan (preparation) secara

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu. Sementara itu, Conyers dan Hills (1984) mendefinisikan

perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif

pengguna sumberdaya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang

akan datang. Berdasarkan definisi tersebut ada empat elemen dasar

perencanaan pembangunan, yaitu: (1) Merencanakan berarti memilih; (2)

Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya; (3) Perencanaan

merupakan alat untuk mencapai tujuan; dan (4) Perencanaan untuk masa

depan.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai

perencanaan untuk memperbaiki pemanfaatan sumber daya publik yang

tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor

swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara

bertanggung jawab (Arsyad, 2002).

Perencanaan terpadu diartikan sebagai suatu perencanaan yang disusun

dengan melibatkan unit-unit yang lebih kecil dan memperhatikan aspek-

aspek bidang lainnya. Misalnya, perencanaan yang melibatkan semua

sektor ekonomi sehingga hasilnya meliputi semua kegiatan sektor

ekonomi, perencanaan yang mengikutkan peraturan lingkungan, dan

perencanaan yang melibatkan beberapa daerah atau wilayah. Perencanaan

II-11


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

terpadu mempunyai empat aspek, yaitu keterkaitan, kuantitas, optimisasi,

dan resiko (Mangiri, 2000).

2.2 Pembangunan Ekonomi

Rustiadi, et al, (2007) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya yang

sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan sebuah kondisi yang

dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap

warga negara. Menurut Todaro (2006), pembangunan adalah suatu proses

yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui

pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat

kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama

dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang

setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat

kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di

masyarakat yang memiliki tujuan inti pembangunan yaitu; (1) Peningkatan

ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup

yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan

keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa

peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan

lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian

atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk

memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga

diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) Perluasan pilihan-

pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara

keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap

ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara bangsa lain,

namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-

nilai kemanusiaan mereka (Todaro dan Smith, 2003).

II-12


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan

suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan

ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan

analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat

diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk

menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas

jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan

adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat

sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan

ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik

Bruto (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-

kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan.

Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang

miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari

pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan

kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat

penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-

peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan (Putra, 2016).

A. Teori Pertumbuhan Rowtow

Dalam teori ini dikatakan bahwa proses pembangunan bersifat universal

dengan tahap-tahap yang sama dan bersifat linear. Proses pembangunan

yang universal tersebut akan melalui lima tahap, yaitu: (1) masyarakat

tradisional (traditional society); (2) prasyarat untuk tinggal landas

(precondition for take off); (3) tinggal landas (take off); (4) menuju

II-13


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

kedewasaan (drive to maturity); dan (5) konsumsi massa yang tinggi (high

mass consumption) (Damanhuri, et al., 1997).

1. Masyarakat Tradisional

Pada tahap ini, dicirikan masih adanya stagnasi dalam produktivitas,

masyarakat bercorak agraris, struktur sosial hirarkis, dan peluang meraih

kemajuan bersifat terbatas (Damanhuri, et al., 1997). Sebenarnya, banyak

tanah dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas,

manufaktur dapat dibangun dan produktivitas pertanian dapat

ditingkatkan sejalan dengan peningkatan penduduk dan pendapatan nyata.

Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis

bertumpuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang

dapat dicapai (Jinghan, 2004).

2. Masyarakat Prasyarat untuk Lepas Landas (precondition for take-off)

Pada tahap ini, ciri masyarakat tradisional mulai luntur dan “the idea of

progress” telah mulai tumbuh, kemudian kegiatan pendidikan telah

menyesuaikan terhadap kebutuhan kegiatan ekonomi modern. Tabungan

masyarakat, kegiatan investasi, perdagangan (nasional dan internasional)

semakin penting. Kemudian, bentuk negara yang terdesentralisasi

dikerahkan untuk menghadapi kekuatan yang menghambat pembangunan.

Dan, pembangunan infrastruktur (jalan, komunikasi, dan seterusnya)

sangat diprioritaskan.

3. Masyarakat Lepas Landas (take-off)

Masyarakat secara keseluruhan telah berhasil menyingkirkan halangan-

halangan yang dapat mengganggu pertumbuhan yang reguler. Pada tahap

ini, terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi: (1) tingkat investasi sekitar

10 persen dari PDB yang dapat menyamai pertumbuhan produksi riil per

kapita, (2) penciptaan sebanyak mungkin sektor industri yang menjadikan

sektor ini memainkan peran menentukan untuk pertumbuhan yang tinggi,

dan (3) terdapatnya instrumen politik, sosial, dan institusional yang

II-14


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

memudahkan proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, tinggal landas

tersebut didahului oleh suatu rangsangan atau dorongan kuat, seperti

perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang membawa

perubahan mendasar dalam proses produksi, atau kenaikan proporsi

investasi neto menjadi lebih dari 10 persen dari pendapatan nasional yang

melampaui pertumbuhan penduduk.

4. Masyarakat Menuju Kedewasaan (drive to maturity)

Pada tahap ini, dicirikan adanya: (1) kemajuan teknologi ditopang oleh

struktur industri yang dominan, (2) teknologi modern telah mengendalikan

semua sektor ekonomi, (3) struktur produksi ditandai oleh dominannya

industri berat dan barang-barang modal (capital goods) telah secara penuh

diproduksi dalam negeri. Pada waktu suatu negara berada pada tahap

kedewasaan teknologi, ada tiga perubahan penting yang terjadi:

a. Sifat tenaga kerja berubah. Ia berubah menjadi terdidik. Orang lebih

suka tinggal atau hidup di kota daripada di desa. Upah nyata mulai

meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan

jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

b. Watak para pengusaha berubah. Pekerja keras dan kasar berubah

menjadi manajer efisien yang halus dan sopan.

c. Masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan

menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan lebih jauh.

5. Konsumsi Massa yang Tinggi (high mass consumption)

Ciri yang menonjol pada tahap ini adalah berkembangnya produksi barang-

barang konsumsi tahan lama (durable consumption goods) dan jasa

(service) menjadi sektor ekonomi yang utama dan secara massal

masyarakat mempunyai tingkat daya beli dan tingkat kemampuan

berkonsumsi berbagai tingkat kebutuhan (primer, sekunder, tersier) yang

sangat tinggi.

II-15


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

B. Teori Pertumbuhan Kuznet

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang

dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang

ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan

atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian

teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai

tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2003). Masing-masing dari ketiga

komponen pokok dari definisi itu sangat penting untuk diketahui telebih

dahulu, yaitu:

1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari apa

yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan

menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan

(economic maturity) dari suatu negara.

2. Perkembangan teknologi merupakan dasar bagi berlangsungnya suatu

pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Ini adalah suatu

kondisi yang sangat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja (jadi,

disamping perkembangan atau kemajuan teknologi masih dibutuhkan

faktor-faktor lain).

3. Guna mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam

teknologi baru, maka perlu diadakan serangkaian penyesuaian

kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dibidang teknologi tanpa

diikuti dengan inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa

listrik (potensi ada, akan tetapi tanpa input komplementernya maka

hal itu tidak bisa membuahkan hasil apapun).

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam

kehidupan perekonomian. Menurut Kuznets, terdapat enam ciri

pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang

didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, dan

tenaga kerja. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang

berhubungan dengan pertumbuhan produksi nasional dan pertumbuhan

II-16


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

penduduk, yang dua lainnya berhubungan dengan peralihan struktural dan

dua lagi dengan penyebaran internasional (Jinghan, 2004).

Keenam ciri tersebut ialah: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk

per kapita: pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan laju kenaikan

produk per kapita yang tinggi diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk

yang cepat; (2) Peningkatan produktivitas: pertumbuhan ekonomi modern

terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama

sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi

atau produktivitas per unit input; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi:

perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup

peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa,

perubahan dalam skala unit-unit produksi dan peralihan dari perusahaan

perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan

status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan ekonomi modern ditandai

pula dengan semakin banyaknya penduduk dari perdesaan ke daerah

perkotaan. (5) Ekspansi negara maju: pertumbuhan ekonomi modern

terpusat di negara Eropa dan jajahannya di seberang lautan. Ekspansi

negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa akibat

revolusi teknologi dibidang transportasi dan komunikasi. (6) Arus barang,

modal, dan orang antar bangsa: pertumbuhan ekonomi modern

menunjukkan bahwa telah terjadi arus barang, modal, dan orang antar

bangsa yang semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai

perang dunia pertama (PD 1) tetapi mulai mundur pada PD 1 dan berlanjut

sampai akhir PD II.

C. Doktrin Pertumbuhan Berimbang

Doktrin pertumbuhan berimbang dianut oleh beberapa penulis yang

masing-masing mempunyai tafsiran sendiri diantaranya Rosenstein-Rodan,

Ragnar Nurkse, dan Arthur Lewis.. Bagi beberapa penulis, berarti investasi

di sektor atau industri berlangsung lamban agar bisa sejalan dengan sektor

II-17


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

lain. Bagi sebagian lainnya, ia berarti bahwa investasi harus berlangsung

secara serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain adalah

pembangunan berimbang antara industri manufaktur dan pertanian

(Jinghan, 2004).

Pertumbuhan berimbang, karena itu, membutuhkan keseimbangan antara

berbagai industri barang konsumen, dan antara barang konsumen dengan

industri barang modal. Ia juga berarti keseimbangan antara industri dan

pertanian, dan antara sektor dalam negeri dan sektor ekspor. Lebih lanjut,

ia memerlukan pula keseimbangan antara overhead sosial dan overhead

ekonomi dan dengan investasi langsung produktif, dan antara ekonomi

eksternal vertikal dan ekonomi eksternal horisontal. Singkatnya, teori

pertumbuhan berimbang mengharuskan adanya pembangunan yang

serentak dan harmonis dari berbagai sektor ekonomi sehingga semua

sektor tumbuh bersama.

Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi

penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan

serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi

meningkatkan penawaran barang. Ini meliputi pembangunan serentak dan

harmonis dari barang setengah jadi, bahan mentah, tenaga, pertanian,

pengairan, angkutan dan lain-lain, serta semua industri yang memproduksi

barang konsumen. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan

penyediaan kesempatan lapangan kerja yang lebih besar dan penambahan

penghasilan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh di pihak

penduduk. Sisi ini berkaitan dengan industri yang sifatnya saling

melengkapi, industri barang konsumen, khususnya pertanian, dan industri

manufaktur. Jika semua industri dibangun secara serentak maka jumlah

tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini akan tercipta

barang-barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua

barang akan menjadi habis terjual.

II-18


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

D. Konsep Pertumbuhan Tidak Berimbang

Konsep “pertumbuhan tidak berimbang” dipopulerkan oleh Prof. A.O.

Hirschman. Ia berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan

perekonomian, sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya, adalah

cara yang terbaik untuk mencapai pertumbuhan pada suatu negara

terbelakang.

Menurut Hirschman, investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang

terpilih daripada secara serentak di semua sektor ekonomi. Tidak ada satu

pun negara terbelakang yang mempunyai modal dan sumber lain dalam

kuantitas sedemikian besar untuk melakukan investasi secara serentak

pada semua sektor. Oleh karena itu, investasi harus dilakukan pada

beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang

dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor lain.

Dengan demikian perekonomian secara berangsur bergerak dari lintasan

pertumbuhan tak berimbang ke arah pertumbuhan berimbang. Ahli

ekonomi seperti Singer, Kindleberger, Streeten, dan lain-lain,

mengungkapkan pendapat mereka yang mendukung doktrin pertumbuhan

tidak berimbang tersebut yang sebenarnya merupakan kritik terhadap teori

pertumbuhan berimbang. Meskipun demikian, Rostow dan Hirchmanlah

yang telah mengemukakan doktrin pertumbuhan tidak berimbang ini

dengan cara yang sistematik (Jinghan, 2004).

E. Pertumbuhan Dari Dalam

Salah satu teori pertumbuhan regional yang paling sederhana adalah apa

yang dinamakan teori sektor. Teori ini timbul dari pengamatan empirik

yang dilakukan oleh Clark dan Fisher bahwa kenaikan pendapatan per

kapita di berbagai daerah pada berbagai waktu pada umumnya diikuti oleh

realokasi sumber daya, dengan penurunan proporsi angkatan kerja yang

dipekerjakan dalam kegiatan-kegiatan primer (pertanian), dan kenaikan

II-19


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

proporsi dalam kegiatan-kegiatan sekunder (manufakturing) dan kemudian

disusul dengan kenaikan proporsi dalam kegiatan-kegiatan tersier (jasa).

Laju terjadinya perubahan sektor seperti itu, dan evolusi spesialisasi dan

pembagian kerja intern yang diakibatkannya, dipandang sebagai sumber

dinamika bagi pertumbuhan regional (Glasson, 1977).

Laju perubahan peranan relatif dari berbagai sektor dijelaskan melalui

elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk mereka dan

melalui perbedaan laju perubahan produktivitas tenaga kerja. Dengan

naiknya pendapatan, permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan

oleh sektor-sektor sekunder dan tersier akan mengalami kenaikan yang

lebih cepat daripada permintaan terhadap produk-produk primer, dan

demikian menyebabkan terjadinya perubahan dan pengalihan dari sektor-

sektor dimana terdapat imbalan yang rendah ke sektor-sektor dimana

terdapat imbalan (reward) yang tinggi.

Suatu perluasan dari teori pokok ini adalah teori tahap (stages theory) yang

mengatakan bahwa perkembangan regional adalah terutama suatu proses

evolusioner intern dengan tahap-tahap sebagai berikut (Glasson, 1977):

a) Tahap pertama adalah tahap perekonomian subsistem swa-sembada,

dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Lapisan

penduduk pertanian yang merupakan basis distribusi menurut lokasi

sumber daya alam;

b) Dengan kemajuan pengangkutan daerah yang bersangkutan

mengembangkan perdagangan dan spesialisasi. Muncullah lapisan

kedua yang mengusahakan industri desa sederhana untuk memenuhi

kebutuhan para petani. Karena pada mulanya semua bahan, pasar, dan

tenaga kerja disediakan oleh penduduk pertanian, maka lapisan baru

ini berlokasi pada tempat yang berkaitan dengan lapisan basis.

c) Dengan semakin bertambahnya perdagangan inter-regional, daerah

yang bersangkutan maju melalui suatu urutan perubahan tanaman

II-20


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pertanian dari pengembalaan ternak yang ekstensif ke tanaman biji-

bijian ke peternakan intensif dan penanaman buah-buahan.

d) Dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkurangnya

tambahan hasil pertanian, daerah yang bersangkutan terpaksa

melakukan industrialisasi. Industri sekunder berkembang, mula-mula

mengolah produk-produk primer tetapi kemudian semakin lebih

berspesialisasi (Ketiadaan industrialisasi mengakibatkan terjadinya

tekanan penduduk, menurunnya taraf hidup dan stagnasi dan

kemerosotan umum).

e) Tahap terakhir adalah pengembangan industri tersier yang berproduksi

untuk ekspor. Daerah perkembangan seperti itu mengekspor model,

ketrampilan dan jasa-jasa yang bersifat khusus ke daerah-daerah yang

berkembang.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor

ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara

tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya

modal, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi.

Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial,

kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang.

Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral

dan kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

1. Faktor Ekonomi

a. Sumber Alam

Sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya,

kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan

sebagainya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebuah

negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih mudah

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dibandingkan

II-21


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

dengan negara yang tidak mempunyainya, dengan asumsi faktor

lainnya adalah konstan (Hakim A, 2004). Sebagaimana yang dikatakan

Lewis, “Dengan hal-hal lain yang sama, orang dapat mempergunakan

dengan lebih baik kekayaan alamnya dibanding apabila mereka tidak

memilikinya” (Jinghan, 2004).

b. Akumulasi Modal

Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat

direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu,

hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

c. Organisasi

Organisai berhubungan dengan penggunaan faktor produksi didalam

kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen)

modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan di dalam metode

produksi yang merupakan hasil Pembaharuan atau hasil dari teknik

penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan

produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi yang lain.

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan

produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala

besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri.

2. Faktor Non ekonomi

a. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan

dan kebudayaan Barat membawa ke arah penalaran (reasoning) dan

skeptisisme. Ia menanamkan semangat yang menghasilkan berbagai

penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru.

II-22


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Kekuatan faktor ini menghasilkan pandangan, harapan, struktur, dan

nilai-nilai sosial.

b. Faktor Manusia

Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah

sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi

mereka.

c. Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat

besar bagi pertumbuhan ekonomi negara terbelakang. Administrasi

yang kuat, efisien, dan tidak korup, dengan demikian amat penting

bagi pembangunan ekonomi.

Indikator Ekonomi Makro Daerah

Kerangka makro ekonomi daerah berisi isu-isu perekonomian dalam

konstelasi eksternal maupun internal. Lebih jauh, kerangka ekonomi

makro membahas kondisi perekonomian suatu daerah menyangkut

permasalahan yang tengah dihadapi, serta tantangan yang akan dihadapi

kedepan

Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta

berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu

daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi

perekonomiannya. Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering

digunakan adalah:

1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2. Indikator Inflasi

3. Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku)

4. Indikator Jumlah Penduduk

II-23


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

5. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

6. Indikator Jumlah Pengangguran

7. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

8. Indikator Jumlah Penduduk Miskin

9. Indikator Ketenagakerjaan

10. Indikator Upah Minimum Regional

11. Indikator Investasi Daerah

12. Indikator Kemandirian Daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang

menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan

sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan warga

negara (wilayah) tersebut. Isu yang kemudian berkembang adalah bahwa

keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke

tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu

kehidupan warga masyarakatnya.

Penyusunan IPM didasarkan pada tiga komponen, yaitu angka harapan

hidup (e0), pencapaian pendidikan, yang diukur dengan angka harapan

lama sekolah (AHS) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta daya beli atau

Purchasing Power Parity (PPP). Penggunaan komponen-komponen

tersebut mengikuti pembakuan komponen yang dilakukan oleh UNDP.

Dengan demikan sejauh mungkin hasilnya terbandingkan secara

internasional, nasional dan daerah. Rasionalitas pemilihan komponen

tersebut dibahas dalam laporan HDR (UNDP) yang dipublikasikan setiap

tahun sejak 1990 yang mempertimbangkan antara lain:

II-24


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(a) Makna dari masing-masing indikator dalam kaitannya dengan konsep

pembangunan manusia versi UNDP.

(b) Ketersediaan data secara internasional.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya

sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik).

Lebih lanjut komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan (pengetahuan) dangan

perbandingan 2:1. dalam penyajiannya indeks tersebut dikalikan 100 untuk

mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada

dasarnya mengikuti formulasi sebagai berikut :

Dengan :

X(i,j) = Nilai komponen IPM ke-i

X(i –min) = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah

X(i- max) = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi

Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan

mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain,

konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang

memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat

adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga

merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi

adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

II-25


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan

inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan

dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-

menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan

untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat

sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, pertama yaitu tarikan permintaan

(kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan

(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or

service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab

pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter

(Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran

negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh

Pemerintah (Government) seperti fiskal, kebijakan pembangunan

infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat

adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh

membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi

dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat

tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan

jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor

produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu

kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini

terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu

perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana

biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang

berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak

faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam

II-26


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral,

sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau

juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara

umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya

ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang

tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga

sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena

terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut

akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri

bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber

produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan

bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan),

dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran.

Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal

ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan

sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

a. Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah

indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli

oleh konsumen.

b. Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).

c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata

dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan

proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK

di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan

biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-

barang konsumsi.

II-27


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari

komoditas-komoditas tertentu.

e. Indeks harga barang-barang modal

f. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua

barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Secara garis besar dampak inflasi terhadap perekonomian antara lain:

a. terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara, karena berkurangnya

investasi dan berkurangnya minat menabung.

b. masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau

harga barang, karena harga barang mengalami kenaikan.

c. jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi

pengangguran, karena pemerintah berusaha untuk menekan harga.

d. masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada

menyimpan uang.

e. nilai mata uang turun, karena adanya kenaikan harga barang.

Produk Domestik Regional Bruto

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah

dapat diperoleh dari PDRB. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi,

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha

dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional

Bruto didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang

dihasilkan oleh suatu daerah pada periode tertentu, biasanya satu tahun.

Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dari

II-28


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto,

karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu

merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang

modal. Sebagian besar dari produk baru yang dihasilkan merupakan

penggantian dari produk lama yang nilai ekonomisnya telah habis pakai

pada proses produksi. Jenis investasi yang merupakan penggantian barang

modal yang lama merupakan pengertian dari investasi bruto. Untuk

mengubah investasi bruto menjadi investasi neto, maka nilai investasi

bruto harus dikurangi dengan penyusutan (depresiasi) barang modal

tersebut.

Dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, yang dihitung

hanyalah barang akhir (final goods) sedangkan barang antara (intermediary

goods) tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Barang akhir merupakan

barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai input pada

proses produksi selanjutnya, sedangkan barang antara merupakan barang

yang digunakan sebagai input pada proses produksi selanjutnya. Hal ini

untuk menghindari suatu produk diperhitungkan berkali-kali dalam

perhitungan pendapatan nasional. Dalam kenyataannya, sangat sulit

membedakan barang antara dan barang akhir. Roti tawar misalnya, bagi

rumah tangga, roti tawar merupakan barang akhir yang akan langsung

dikonsumsi dan roti tawar ini tidak dipergunakan sebagai input untuk

membuat produk lain. Sebaliknya roti tawar bagi pedagang roti bakar

merupakan barang antara karena roti tawar digunakan sebagai salah satu

input dalam membuat roti bakar.

Produk Domestik Regional Bruto dihitung berdasarkan periode tertentu,

biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan

periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk

menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke

waktu.

II-29


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas

dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar

harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar

harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar

penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran

struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk

mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian,

PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana

keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan

dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Ada dua metode dalam penghitungan PDRB adalah (Dumairy, 1996):

a. Metode Langsung

Metode langsung didasarkan pada data yang terpisah antara data

daerah dan data nasional, sehingga hasil perhitungannya mencakup

seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Metode ini dalam penghitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan,

yaitu:

1. Pendekatan Produksi

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi

dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu adalah sebagai

dasar penghitungan PDRB nya. Unit-unit produksi dimaksud secara

garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor (dapat juga dibagi menjadi

9 sektor) yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3)

industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air minum; (5) bangunan; (6)

II-30


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan

lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintah; (11)

jasa-jasa.

2. Pendekatan Pendapatan

Jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang

turut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka

waktu setahun adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya. Balas

jasa produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan

dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan

dan pajak-pajak tak langsung netto. Jumlah komponen semua

pendapatan per sektor disebut nilai tambah bruto sektoral. Oleh

sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan

penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan

usaha.

3. Pendekatan Pengeluaran

Jumlah seluruh komponen permintaan akhir yang meliputi

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak

mencari keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan

perubahan stok, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor

netto (ekspor-impor) yang semuanya berada dalam jangka satu tahun

adalah sebagai dasar penghitungan PDRBnya.

b. Metode Tidak Langsung atau Alokasi

Metode tidak langsung atau alokasi ini dalam menghitung PDRB

dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok

kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke

dalam masing-masing ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator

II-31


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya

dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

PDRB yang disajikan atas dasar harga konstan, akan menggambarkan

tingkat pertumbuhan riil perekonomian suatu daerah baik secara

agregat maupun sektoral. Pertumbuhan perekonomian yang timbul

tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing

tahun, maka akan dapat pula mencerminkan tingkat perkembangan

pendapatan perkapita penduduk. Jika pendapatan perkapita penduduk

suatu daerah dibandingkan dengan pendapatan per kapita daerah lain,

maka angka-angka tersebut dapat dipakai sebagai indikator untuk

membandingkan tingkat kemakmuran material dengan daerah lainnya.

Penyajian PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, juga

dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat inflasi ataupun deflasi

yang terjadi. Demikian pula apabila disajikan secara sektoral akan dapat

juga memberi gambaran tentang struktur perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang

dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat

penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang

terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh

mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas

perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi

untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan

menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki

oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan

II-32


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan

meningkat.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk

kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan

biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB)

atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang-

barang akhir dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan dari

suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan

pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit

berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan

ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks

yang berbeda. Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan

umum yang menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang

diukur melalui persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah

pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan

ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam

mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja

tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi

juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha

merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat

pertumbuhan ekonomi dan masalah perataan pembagian pendapatan

(Sukirno, 2006)

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih

tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain,

perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang

dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun

berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang

II-33


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai

pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya

adalah dengan melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas

harga konstan.

Melalui model input output regional, perencana daerah dapat

mengidentifikasikan sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan

sektor-sektor lain dengan cepat atau sering dikenal dengan istilah "sektor

unggulan". Proses identifikasi tersebut menggunakan analisis keterkaitan

antar sektor (inter industrial linkages analysis). Keterkaitan tersebut berupa

keterkaitan ke depan (forward linkages) maupun keterkaitan ke belakang

(backward linkages). Dalam hal ini sektor unggulan diartikan sebagai sektor

yang mempunyai tingkat keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi.

Disebut sektor unggulan karena sektor tersebut mampu mendorong

pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor

yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan output

sektor unggulan tersebut sebagai input dalam proses produksinya.

Sektor yang mempunyai keterkaitan ke depan tinggi berarti pada daerah

tersebut merupakan pasar output yang potensial bagi sektor tersebut.

Sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang tinggi berarti pada daerah

tersebut merupakan penyedia input yang potensial bagi sektor tersebut.

Dengan memanfaatkan matrik berikut ini maka selanjutnya dapat

menentukan sektor apa yang memiliki keterkaitan ke depan maupun ke

belakang yang tinggi (cenderung terjadi konglomerasi) maupun sektor yang

hanya tinggi salah satu keterkaitannya saja (cenderung berisiko dan

cenderung prospektif). Dengan matrik tersebut juga dapat diketahui

sektor-sektor yang mempunyai nilai keterkaitan ke depan dan ke belakang

yang rendah (footloose, bukan pasar bagi output maupun penyedia input

pada daerah tersebut).

II-34


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Melalui angka pengganda produksi atau output (output multiplier),

perencana daerah dapat menentukan sektor-sektor yang mempunyai

potensi besar dalam menunjang pertumbuhan output perekonomian

daerah. Dengan angka pengganda ini dapat dilihat kemampuan suatu

sektor dalam mendorong penciptaan output baru apabila terdapat suatu

perubahan permintaan dalam suatu perekonomian. Sektor yang memiliki

nilai angka pengganda output tinggi merupakan sektor yang berpotensi

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rekomendasi yang dapat ditarik dari analisis angka pengganda ini adalah

efek maksimum dalam hal perubahan output akan tercipta apabila setiap

satuan uang untuk permintaan akhir dibelanjakan untuk membeli output

yang mempunyai angka pengganda terbesar. Sedikit saja komponen

permintaan akhir tersebut dipakai untuk membeli output yang mempunyai

angka pengganda lebih kecil maka efek maksimal dari tambahan

permintaan akhir tersebut tidak akan tercapai. Untuk menghitung laju

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dengan rumus:

1001

1 xYr

YrYrG

t

ttt

Gt : pertumbuhan ekonomi tahun t

Yrt : pendapatan nasional tahun t

Yrt-1 : pendapatan nasional tahun t-1 (tahun sebelumnya)

Teori Ketenagakerjaan

Tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik dan tenaga

kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk tenaga

kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada

umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak

II-35


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah

dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat

pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik

haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu,

elastisitas supply tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada

elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses

pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk

menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik.

Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah

ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran

tenaga kerja, pada suatu tingkat upah keseimbangan tersebut dapat

berubah lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan terhadap

tenaga kerja (adanya excess supply of labour) dan, lebih besarnya

permintaan dibanding penawaran tenaga kerja (adanya excess demand of

labour).

Ada dua teori penting dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan.

1. Teori Lewis (1959), yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja

merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja

satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan

penyediaan pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam

perekonomian Negara, yaitu:

1) Sektor kapitalis modern

2) Sektor subsistem

2. Teori Fei-Ranis (1964), yang berkaitan dengan Negara berkembang yang

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Sumber Daya Alamnya belum dapat

di olah, sebagian penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak

pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

II-36


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Menurutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi

kelebihan buruh:

a. Dimana para pengangguran semu (yang tidak menambah output

pertanian), dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional

yang sama.

b. Tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi

memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka

peroleh, dialihkan pula ke sektor industri.

c. Tahap ditandai oleh awal pertumbuhan swasembada pada saat

buruh pertanian menghasilkan output lebih besar dari pada

perolehan upah institusional.

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:

1. Tenaga Kerja (Manpower)

Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun), atau jumlah

seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi

barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja merek,

dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2. Angkatan Kerja (Labour Force)

Bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau

berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi

barang dan jasa.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Labour Force Participation

rate)

Menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok

umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum

tersebut.

II-37


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

4. Tingkat Pengangguran (Un employment Rate)

Angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan

kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian

menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

5. Pengangguran Terbuka (Open Un Employment)

Bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan

sedang aktif mencari pekerjaan.

6. Setengah Menganggur (Under Unemployment)

Perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan

seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang

normal mampu dan ingin dikerjakan nya.

7. Setengah Menganggur Yang Kentara (Visible Underemployment)

Jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya

sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari

biasanya.

8. Setengah Menganggur Yang Tidak Kentara (Invisible

Unemployment)

Jika seseorang bekerja secara penuh (fill time) tetapi pekerjaannya

itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu

rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan nya untuk

mengembangkan seluruh keahliannya.

9. Pengangguran Tidak Kentara (Disguised Unemployment)

Dalam angkatan kerja mereka di masukkan dalam kegiatan

bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika di

lihat dari segi produktivitasnya.

II-38


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

10. Pengangguran Friksional

Pengangguran yang terjadi akibat pindah nya seseorang dari suatu

pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus

mempertenggang waktu dan berstatus sebagai pengangguran

sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.

11. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara

struktur para pencari kerja–sehubungan dengan keterampilan,

bidang keahlian, maupun daerah lokasinya–dengan struktur

permintaan tenaga kerja yang belum terisi.

Peningkatan kualitas kerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-

rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas

tenaga kerja, begitu pula dengan upaya peningkatan keterampilan dan

pelatihan tenaga kerja yang disertai dengan penerapan teknologi yang

sesuai.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk

dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja. Selanjutnya,

tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja

(penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus

rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Pengangguran

Penganggur terbuka adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak

punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau tak punya pekerjaan dan

mempersiapkan usaha, atau tak punya pekerjaan dan tidak mencari

pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau

sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran

II-39


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah

angkatan kerja (BPS, 2016).

Berdasarkan alasan menganggur, terdapat beberapa jenis pengangguran:

(1) pengangguran friksional, yakni pengangguran yang disebabkan oleh

perputaran normal tenaga kerja; (2) pengangguran struktural, yakni

pengangguran yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara

struktur penawaran tenaga kerja dengan struktur permintaan tenaga kerja;

dan (3) pengangguran siklis, yakni pengangguran yang disebabkan oleh

siklus bisnis yang mengalami periode resesi (Lipsey, 1995). Sukirno (2006)

menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya

tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat

kemakmuran atau kesejahteraan.

Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin

terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah (BPS, 2016). Di Indonesia

digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin,

yakni mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan. Sudantoko (2009) mengategorikan kemiskinan

menjadi kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural,

kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran, kemiskinan

dengan pendekatan rata-rata per kapita dan kemiskinan dengan

pendekatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN). Namun pada umumnya, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah

ketimpangan distribusi pendapatan yang memengaruhi kondisi masyarakat,

II-40


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu

menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sedangkan kemiskinan absolut

ditentukan dengan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokok

minimum yang merupakan ukuran finansial dalam bentuk uang.

Menurut Benyamin White, "yang dimaksud dengan kemiskinan adalah

tingkat kesejahteraan masyarakat terdapat perbedaan kriteria dari satu

wilayah dengan wilayah lain". Dan menurut M. Jauhari Wira Karta Kesuma,

"kemiskinan adalah tentang adanya pertambahan kesejahteraan penduduk

di kota yang terus meningkat, sementara penduduk yang berada di

pedesaan relatif stabil ataupun menurun serta belum terlihat

kecenderungan untuk membaik."

Menurut Prof. Mubiyarto menyebutkan bahwa pengertian kemiskinan

tersebut adalah rendahnya taraf kehidupan suatu masyarakat baik yang

berada di pedesaan maupun yang berada di daerah perkotaan.

Menurut (BPS dan Depsos, 2002) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi

yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk

makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line)

atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah

sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat

membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari

dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian,

kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Menurut (SMERU dalam Suharto dkk, 2004) Kemiskinan pada umumnya

didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan

keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara

luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan,

keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan

oleh masyarakat.

II-41


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2.3 Pembangunan Wilayah

Konsep Wilayah

Wilayah diartikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria

tertentu dalam bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah

dapat dibagi menjadi empat jenis (Budiharsono, 2001): (1) wilayah

homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah administratif; (4) wilayah

perencanaan.

1. Wilayah Homogen

Konsep wilayah homogen dipandang sebagai daerah-daerah geografik yang

dikaitkan bersama-sama menjadi satu daerah tunggal, apabila daerah-

daerah tersebut memiliki ciri-ciri yang seragam/relatif sama (Richardson,

1997). Ciri-ciri kehomogenan itu dapat bersifat ekonomi misalnya daerah

dengan struktur produksi dan kosumsi yang serupa, bersifat geografi

misalnya wilayah yang mempunyai topografi/iklim yang sama, bahkan

dapat juga bersifat sosial/politik misalnya kepribadian suatu wilayah yang

bersifat tradisional kepada partai. Dengan demikian, apabila terjadi suatu

perubahan pada suatu wilayah akan berpengaruh pada wilayah lainnya.

Daerah Pantura Jawa Barat (Indramayu, Subang, dan Karawang)

merupakan salah satu contoh wilayah homogen dari segi produksi padi. Hal

ini berarti setiap perubahan yang terjadi di wilayah tersebut, seperti subsidi

harga pupuk, perubahan harga padi dan sebagainya akan mempengaruhi

seluruh bagian wilayah tersebut dengan proses yang sama.

2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal merupakan satuan-satuan yang heterogen dan memiliki

hubungan yang erat satu sama lain dengan distribusi penduduk manusia,

sehingga terbentuk suatu kota-kota besar, kotamadya maupun desa-desa.

Ciri umum pada daerah-daerah nodal adalah penduduk kota tidak tersebar

II-42


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

secara merata diantara pusat-pusat yang sama besarnya, melainkan

tersebar pula diantara pusat-pusat yang besarnya berbeda-beda dan

secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotan (urban hierarchy),

sehingga timbul ketergantungan antara pusat-pusat (inti) dan daerah

belakangnya (hinterland). Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran

barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut. Daerah belakang

akan menjual barang-barang mentah dan jasa tenaga kerja kepada daerah

inti, sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah belakang dalam bentuk

barang jadi.

Contoh daerah nodal adalah Provinsi DKI Jakarta dan BOTABEK (Bogor,

Tangerang, Bekasi) yang mana DKI sebagai daerah inti dan BOTABEK

sebagai daerah belakangnya (Budiharsono, 2001).

3. Wilayah Administratif

Wilayah administratif merupakan wilayah yang batas-batasnya ditentukan

berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan/politik, seperti

provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan RT/RW. Hal ini

disebabkan dua faktor, yaitu: (1) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan

rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan dari berbagai badan

pemerintahan; dan (2) wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan

suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis (Glasson, 1977).

4. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan

kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan harus

memiliki ciri-ciri: (1) cukup besar untuk mengambil suatu keputusan-

keputusan investasi yang berskala ekonomi; (2) mampu mengubah

industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada; (3) memiliki struktur

ekonomi yang homogen; (4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik

pertumbuhan; (5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan

II-43


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pembangunan; (6) masyarakat dalam wilayah mempunyai kesadaran

bersama terhadap persoalan-persoalannya.

Penggunaan konsep wilayah (region) tersebut ditentukan oleh sifat dari

analisa ekonomi regional yang dilakukan. Pada analisa yang lebih bersifat

makro, homogeneous region, planning region, administrative region lebih

banyak digunakan. Sedangkan untuk analisa yang bersifat mikro, nodal

region akan lebih banyak digunakan. Namun demikian, pembagian

penggunaan konsep region yang demikian tidaklah bersifat mutlak, karena

dalam hal tertentu pengelompokkan wilayah tersebut dapat dilakukan

secara bersamaan atau merupakan gabungan (Sjafrizal, 2008).

Empat klasifikasi wilayah pembangunan menurut J. Friedman dan Alonso

yaitu, (Adisasmita, 2005): (1) metropolitan regions, (2) development axes,

(3) frontier regions, dan (4) depressed regions. Metropolitan regions atau

wilayah-wilayah metropolitan seringkali disebut pula sebagai wilayah-

wilayah inti (core regions) atau kutub-kutub pertumbuhan (growth poles).

Pusat-pusat pengembangan ini merupakan kota-kota besar dengan segala

kegiatan dan fasilitas industri, perdagangan, transportasi dan komunikasi,

keuangan, perbankan, serta administrasi pemerintahan, yang

keseluruhannya mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan

wilayah disekitarnya (hinterland) dan kota-kota kecil lainnya (small centres).

Development axes atau poros pembangunan yaitu meliputi wilayah-

wilayah yang terletak pada jaringan transportasi yang menghubungkan dua

wilayah metropolitan atau lebih. Dapat dikatakan bahwa prospek

pembangunan wilayah-wilayah tersebut kurang lebih akan proposional

dengan tingkat dan luas pembangunan wilayah-wilayah yang dihubungkan

yaitu poros pembangunan. Frontier regions atau wilayah-wilayah

perbatasan. Dengan adanya kemajuan teknologi baru, tekanan penduduk,

demikian juga tujuan-tujuan nasional baru seringkali mendorong

pembangunan diarahkan menuju ke wilayah-wilayah yang belum diolah

II-44


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

atau wilayah-wilayah yang terletak di wilayah perbatasan. Depressed

Region atau wilayah-wilayah yang mengalami kemandegan atau penurunan

dalam pembangunan karena tidak memiliki potensi sumber daya

pembangunan yang dapat diandalkan, misalnya wilayah yang tandus dan

gersang.

Menurut Okun dan Richardson, tingkat kemakmuran dinyatakan dengan

pendapatan per kapita dan kemampuan berkembang dikaitkan dengan laju

pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut,

pembagian wilayah dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu

sebagai berikut:

1. Low per capita income and stagnant regions (LS) atau wilayah-wilayah

yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dan kurang

berkembang.

2. High per capita income and stagnant regions (HS) atau wilayah-wilayah

yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi tetapi kurang

berkembang.

3. Low per capita income and growing regions (LG) atau wilayah-wilayah

yang mempunyai pendapatan per kapita rendah tetapi berkembang.

4. High per capita income and growing regions (HG) atau wilayah-wilayah

yang mempunyai pendapatan per kapita tinggi dan berkembang.

Berdasarkan konsep wilayah menurut Bernard Okun dan Richard W.

Richardson, Kabupaten Bogor termasuk dalam wilayah high per capita

income and growing regions.

Strategi Pembangunan Wilayah

Pengembangan wilayah seharusnya diutamakan pada pengembangan

potensi sumber daya alam dan potensi lokal di wilayah tersebut dimana

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan

II-45


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai tujuan

pembangunan. Strategi pembangunan wilayah adalah strategi keterkaitan

yaitu terjadi pada suatu wilayah yang dari sisi supply atau dari sisi demand

relatif lebih tinggi tetapi terbatas akan sumberdaya. Keterbatasan atau

kelebihan dari suatu wilayah seharusnya dapat dipertemukan sehingga

perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat meningkat. Strategi

berbasis keterkaitan antar wilayah pada awalnya dapat diwujudkan dengan

pengembangan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun

berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi jalan, pelabuhan,

jaringan komunikasi dan lainnya yang dapat menciptakan keterkaitan

sinergis antar wilayah (Rustiadi, et al. 2007). Menurut Lorenzo (2002)

kebijakan pembangunan pemerintah yang mendorong wilayah miskin

dalam rangka menyetarakan standar hidup dengan wilayah maju maka

pemerintah dapat menggunakan tiga instrumen utama diantaranya

desentralisasi keuangan, perbaikan sistem perdagangan dan penyediaan

infrastruktur yang tepat. Akan tetapi keterkaitan fisik saja tidak cukup,

harus disertai dengan pengembangan keterkaitan yang lebih luas yakni

disertai dengan kebijakan-kebijakan menciptakan struktur intensif yang

mendorong keterkaitan yang sinergis antar wilayah. Pengembangan

keterkaitan yang tidak tepat sasaran dapat mendorong backwash yang

lebih masif, sehingga pada akhirnya justru meningkatkan kesenjangan dan

ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu

keterkaitan antar wilayah yang diharapkan adalah bentuk-bentuk

keterkaitan yang saling memperkuat bukan memperlemah.

Paradigma baru pembangunan diarahkan kepada terjadinya pemerataan

(equity), pertumbuhan (eficiency), dan keberlanjutan (sustainability) dalam

pembangunan ekonomi. Fokus pembangunan lebih diorientasikan pada

pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan

mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber utama pertumbuhan

ekonomi melalui peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Dari segi konsep

II-46


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

ekonomi, efisiensi Pareto dalam alokasi sumberdaya dapat dilakukan

dengan memadukan kebijakan pemerintah pada suatu batas tertentu

seperti target pemerataan melalui transfer, perpajakan dan subsidi

sedangkan proses selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar (market

friendly). Untuk mendukung terjadinya proses tersebut, diperlukan

penegasan hak-hak masyarakat daerah dan lokal (local property right) yang

semula terpusat akan digeser menjadi penegasan property right yang

terdesentralisasi. Pertumbuhan kota-kota daratan juga dapat bergeser ke

wilayah lain seperti wilayah pesisir (perdesaan) dengan diberikan fasilitas

infrastrutur kota di wilayah desa pesisir untuk kegiatan wisata dan kegiatan

produksi serta perdagangan lain sehingga akumulasi modal dapat

memberikan dampak multiplier kepada masyarakat lokal (Rustiadi 2011).

Kebijakan Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan regional pada dasarnya merupakan intervensi

pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong

proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Kebijakan ini bertujuan

untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan atau masyarakat yang

diinginkan, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu dimasa

mendatang. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah

untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan

aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (Sjafrizal, 2008).

Sama halnya dengan tingkat nasional, kebijakan pembangunan daerah juga

diperlukan pada tingkat regional. Kebijakan pada tingkat regional

diperlukan karena kondisi, permasalahan, dan potensi pembangunan yang

dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga

kebijakan yang diperlukan juga tidak sama. Disamping itu, antara suatu

daerah dengan daerah lainnya akan mempengaruhi pula kondisi dan

pembangunan pada daerah terkait. Karena itu, kebijakan pada tingkat

II-47


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

nasional yang diberlakukan secara umum pada seluruh wilayah tidak akan

sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan pada masing-masing

daerah. Untuk dapat memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka

kebijakan pembangunan regional perlu diterapkan untuk masing-masing

daerah.

Sasaran pembangunan menurut Todaro (2006) yaitu:

1. Meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian/pemerataan

bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan,

kesehatan, dan lingkungan.

2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi

pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih

baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya

manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran harga diri

baik individu maupun nasional.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua pilihan

individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap

budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain

dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan

penderitaan.

Pada kenyataannya, tidak semua wilayah dapat mewujudkan hal tersebut

sehingga pembangunan akhirnya tidak merata di seluruh wilayah.

Perbedaan pembangunan antarwilayah dapat dijelaskan oleh sejumlah

teori, yakni teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industry

(Tambunan, 2003).

1. Teori Ekonomi Basis

Teori ini menjelaskan bahwa faktor utama penentu pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh hubungan langsung

II-48


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi sektor

industri di suatu wilayah yang menggunakan sumber daya produksi

lokal (tenaga kerja, bahan baku, dan produk unggulan yang diekspor)

akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan

per kapita dan penciptaan lapangan kerja di wilayah tersebut.

2. Teori Lokasi

Teori ini digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan

industri di suatu wilayah. Lokasi usaha ditempatkan pada suatu tempat

yang mendekati bahan baku atau pasar. Hal ini ditentukan berdasarkan

tujuan perusahaan dalam rangka memaksimumkan keuntungan

dengan biaya serendah mungkin.

3. Teori Daya Tarik Industri

Teori ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan industri di suatu

wilayah, sehingga faktor-faktor daya tarik usaha antara lain

produktivitas, industri-industri yang saling berkaitan, daya saing masa

depan, spesialisasi industri, potensi ekspor, dan prospek permintaan

domestik.

Dengan demikian, konsep pembangunan wilayah secara mendasar

mengandung prinsip pelaksanaan kebijakan desentralisasi dalam rangka

peningkatan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran nasional

yang bertumpu pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan,

pemerataan, dan stabilitas. Dalam hal ini pembangunan wilayah

merupakan upaya pemerataan pembangunan dalam pengembangan

wilayah-wilayah tertentu melalui berbagai kegiatan sektoral secara terpadu,

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu secara

efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

(Tambunan, 2003).

II-49


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Dalam konteks indonesia, adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah

telah menyebabkan tidak tercapainya salah satu trilogi pembangunan

nasional, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diantara

berbagai daerah. Karena itu, kesadaran akan perlunya perencanaan

pembangunan daerah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan

nasional hingga terus berkembang (Ambardi dan Prihawantoro, 2002).

Beberapa faktor penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah, yaitu

(Sjafrizal, 2008):

1. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan sumber daya alam di

Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak

dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyainya. Ada beberapa

daerah yang mempunyai deposit batubara yang cukup besar, tapi

daerah lain tidak ada. Demikian juga halnya dengan tingkat kesuburan

lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya

untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing

daerah.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografi yang dimaksud disini meliputi perbedaan tingkat

pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat

pendidikan dan kesehatan, perbedaan kodisi ketenagakerjaan dan

perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang

dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan

antardaerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah

II-50


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila

mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu

daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada

wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan

pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan

cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi

kegiatan ekonomi yang cukup besar.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat

alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik

lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat

pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan wilayah dapat

dilakukan dengan cara (Sjafrizal, 2008):

1. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah fasilitas jalan, terminal,

dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antardaerah.

2. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan

tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula

diatasi sehingga proses pembangunan daerah bersangkutan dapat pula

digerakkan.

3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

II-51


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan

pembangunan antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut

menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi secara sekaligus.

4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka aktifitas pembangunan

daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan

karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan

masyarakat setempat.

2.4 Peramalan

Peramalan adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di

masa yang akan datang. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau

kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang.

Ramalan tersebut dapat didasarkan atas bermacam-macam cara yaitu :

Metode Pemulusan Eksponensial, Metode Rata-rata Bergerak, Metode Box

Jenkins, dan Metode Regresi. Semua itu dikenal dengan metode peramalan.

Metode peramalan adalah cara untuk memperkirakan secara kuantitatif

apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan dasar data yang

relevan pada masa lalu. Dengan kata lain, metode peramalan ini digunakan

dalam peramalan yang bersifat objektif.

Di samping itu, metode peramalan memberikan urutan pengerjaan dan

pemecahan atas pendekatan suatu masalah dalam peramalan, sehingga

bila digunakan pendekatan yang sama dalam suatu permasalahan pada

suatu kegiatan peramalan, maka akan didapati dasar pemikiran dan

pemecahan yang sama.

Baik tidaknya suatu peramalan yang disusun, di samping ditentukan oleh

metode yang digunakan, juga ditentukan baik tidaknya informasi yang

II-52


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

digunakan. Selama informasi yang digunakan tidak dapat meyakinkan,

maka hasil peramalan yang disusun juga akan sukar dipercaya akan

ketepatannya.

Metode peramalan dapat memberikan cara pengerjaan yang teratur dan

terarah, sehingga dengan demikian dapat dimungkinkan penggunaan

teknik-teknik penganalisaan yang lebih maju. Dengan penggunaan teknik-

teknik tersebut, maka diharapkan dapat memberikan tingkat kepercayaan

atau keyakinan yang lebih besar, karena dapat diuji dan dibuktikan

penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara ilmiah.

Kegunaaan dan Peran Peramalan

Kegunaan peramalan terlihat pada suatu pengambilan keputusan. Setiap

orang selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang

baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan

terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat

ramalan yang kita susun atau yang kita buat, maka makin kurang baiklah

keputusan yang kita ambil. Oleh karena masalah pengambilan keputusan

merupakan masalah yang selalu kita hadapi, maka masalah peramalan juga

merupakan masalah yang kita hadapi. Dalam suatu perusahaan, ramalan

dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pimpinan sebagai dasar

untuk membuat suatu keputusan dalam berbagai kegiatan, seperti

penjualan, permintaan, persediaan keuangan dan sebagainya.

Dari uraian diatas kita mendapat gambaran bahwa peranan peramalan

sangat penting, baik dalam penelitian, perencanaan maupun pengambilan

keputusan. Baik tidaknya hasil suatu penelitian dalam suatu kegiatan

sangat ditentukan oleh ketepatan ramalan yang dibuat. Oleh karena itu,

ketepatan dari ramalan tersebut merupakan hal yang sangat penting.

Walaupun demikian perlu didasari bahwa suatu ramalan adalah tepat

II-53


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

ramalan, dimana selalu ada unsur kesalahannya. Sehingga yang penting

diperhatikan adalah usaha untuk memperkecil kemungkinan kesalahannya

tersebut.

Jenis-Jenis Peramalan

Peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung dari cara

melihatnya. Apabila dilihat dari sifatnya, maka peramalan dapat dibedakan

atas dua macam, yaitu:

1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan

atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan

dari orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil

ramalan tersebut.

2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang

relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan

metode-metode dalam penganalisaan data tersebut.

Berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun, maka ramalan dapat

dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Peramalan kualitatif, peramalan yang didasarkan atas data kualitatif

yaitu data masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung

pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan

tersebut ditentukan berdasarkan pikiran yang bersifat intuisi, pendapat

dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunannya. Biasanya

peramalan ini didasarkan atas hasil penyelidikan.

2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang sangat mengandalkan pada

data historis yang dimiliki. Hasil peramalan yang dibuat sangat

tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut.

Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang

II-54


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

berbeda, adapun yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode-

metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang dipergunakan

sangat ditentukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara hasil

peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Menurut Markidakis,

Wheelwright dan McGee (1983), peramalan kuantitatif dapat diterapkan

bila tiga kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

a. Informasi mengenai keadaan di waktu lalu tersedia.

b. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data

numerik (angka).

c. Informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan

terus bersambung sampai pada masa yang akan datang dan kondisi

ini disebut asumsi yang konstan.

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam melakukan

suatu penelitian. Sedangkan penelitian merupakan aktifitas yang seksama dalam

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data yang tersistematis

dan tentunya bersifat objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dalam

memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu kesimpulan sementara.

Sutopo (2002) menyatakan bahwa metodologi penelitian merupakan bentuk dan

strategi penelitian yang digunakan untuk memahami berbagai aspek penelitian

atau pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas penelitian. Ary et

al., (1982) mengatakan penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan

pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah untuk memperoleh informasi

yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menemukan

jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur

ilmiah.

Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian merupakan bentuk dan

strategi yang digunakan seorang peneliti dalam memperoleh dan mengkaji data

suatu penelitian.

Adapun metodologi kegiatan ini yang digunakan terdiri dari kerangka pemikiran,

jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan kemudian digunakan, teknik

pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Secara lebih jelas metodologi

ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:

METODOLOGI

BAB TIGA

II-2

Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Kulon Progo

Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

3.1 Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha

kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi

pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam

region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral

maupun antar lintas sektoral yang lebih menguntungkan didukung dengan

strategi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan latar

belakang, maksud, tujuan, lingkup, dan keluaran dari kegiatan ini maka

kerangka penelitian diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Kerangka Pemikiran

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods)

antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Menurut Creswell

(2010), penelitian gabungan merupakan pendekatan penelitian yang

mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif, hal ini

Perekonomian Daerah

Indikator Ekonomi Makro Pembangunan Manusia

Analisis & Proyeksi

Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan Ekonomi

II-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa

metode penelitian gabungan adalah suatu metode penelitian yang

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif

dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam

suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih

komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Metode penelitian kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor (1975)

dalam Moleong (2002), yang menyatakan metodologi kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,

sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya

berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari BPS Kabupaten Kulon Progo, BPS Provinsi D.I. Yogyakarta,

Bappeda Kabupaten Kulon Progo, BPS Indonesia, berbagai literatur,

internet, dan instansi terkait lainnya. Data yang dibutuhkan adalah data

PDRB sektor-sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Kulon

Progo tahun 2013-2017, data PDRB sektor-sektor ekonomi menurut

lapangan usaha Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013-2017, PDRB per kapita,

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, inflasi, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan

Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka Melek Huruf

(AMH), dan data lainnya yang relevan dan mendukung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi

keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam

II-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan

dengan hal tersebut maka pengumpulan data diperlukan guna

mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan

permasalahan yang diambil.

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh

kenyataan yang mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam suatu

penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini

digunakan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau

informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan

jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun

keterangan (Arikunto, 2006).

3.4 Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam kegiatan ini dilakukan secara sederhana,

dengan gambar, tabulasi, dan grafik dengan menggunakan bantuan

software SPSS V.23, Microsoft Office Excel 2016. Selain itu, metode

pengolahan data ini dilakukan dengan memadukan antara informasi yang

didapatkan di lapangan yang sesuai dengan metode analisis yang

digunakan.

3.5 Metode Analisis Data

A. Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Ekonomi

Makro

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan data series 2013-

2017. Hal ini untuk melihat tren capaian masing-masing indikator ekonomi,

dan dihubungkan dengan capaian kinerja Provinsi D.I. Yogyakarta; dan

capaian nasional. Selanjutnya dari evaluasi tersebut dapat diketahui hal-hal

II-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

apa saja yang menjadi penyebab tinggi dan/atau rendahnya capaian

masing-masing indikator.

B. Hubungan Antar Variabel

Analisis Korelasi

Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara PDRB

ADHK (=2010), investasi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan di

Kabupaten Kulon Progo adalah dengan menggunakan korelasi product

moment dari Karl Pearson. Kegunaan dari korelasi ini adalah untuk

menguji signifikansi varibel yang diteliti dan mengetahui kuat lemah

hubungan antar variabel. Rumus ini digunakan untuk mengukur

derajat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Koefisien korelasi Pearson (rs) dirumuskan:

𝑟𝑠 =𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋) (∑𝑌)

√[𝑛∑𝑋2 − (∑𝑋)2] [𝑛∑𝑌2 − (∑𝑌)2]

Keterangan :

Rs : koefisien korelasi Pearson

X : variabel bebas

Y : variabel terikat

Dalam penelitian ini analisis korelasi pearson digunakan untuk

menjelaskan derajat hubungan antara variabel bebas (independent)

dengan variabel terikat (dependent) dengan nilai : -1 ≤ rs ≤ 1, dimana:

a) Bilai nilai rs = -1 atau mendekati -1, maka korelasi kedua variabel

dikatakan sangat kuat dan negatif artinya sifat hubungan dari

kedua variabel berlawanan arah, maksudnya jika nilai X naik maka

nilai Y akan turun atau sebaliknya.

b) Bila nilai rs = 0 atau mendekati 0, maka korelasi dari kedua

variabel sangat lemah atau tidak terdapat korelasi sama sekali.

II-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

c) Bila nilai rs = 1 atau mendekati 1, maka korelasi dari kedua

variabel sangat kuat dan positif, artinya hubungan dari kedua

variabel yang diteliti bersifat searah, maksudnya jika nilai X naik

maka nilai Y juga naik atau sebaliknya.

Adapun kriteria penilaian korelasi menurut Sugiyono (2011) yaitu:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Korelasi

Interval Koefisian Tingkat Hubungan

0.00 – 0.199 Sangat Rendah

0.20 – 0.399 Rendah

0.40 – 0.599 Sedang

0.60 – 0.799 Kuat

0.80 – 1.000 Sangat Kuat

Penghitungan korelasi dilakukan dengan menggunakan program SPSS

23.0 for macbook.

Signifikan atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat dapat diketahui dengan menggunakan statistik Uji t

dengan rumus:

𝑡 = 𝑟√𝑛−2

1−𝑟2

Keterangan:

r : koefisien korelasi Pearson

n : jumlah sampel

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis

H0 : Tidak ada hubungan secara signifikan antara variabel bebas

dan variabel terikat

H1 : Ada hubungan secara signifikan antara variabel bebas dan

variabel terikat

2. Dengan kriteria pengujian:

II-7


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

H0 ditolak (H1 diterima) apabila t-hitung≥ t-tabel dengan signifikasi

= 0,05

H0 diterima (H1 ditolak) apabila t-hitung < t-tabel dengan signifikasi

= 0,05

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam

statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara

beberapa variabel dan meramal suatu variabel. Dalam mengkaji

hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi,

terlebih dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut

dengan variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen.

Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas

terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan

adalah model regresi linier berganda (multiple linear regression model).

Kemudian untuk mendapatkan model regresi linier berganda dapat

diperoleh dengan melakukan estimasi terhadap parameter-

parameternya menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang

dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier

sederhana maupun model regresi linier berganda adalah dengan

metode kuadrat terkecil (ordinary least square/OLS) (Kutner et al,

2004).

Model regresi yang diperoleh dari metode General Least Square (GLS)

haruslah menjadi model regresi yang menghasilkan estimator linear

yang tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BLUE). Oleh

karena itu, harus dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa

model yang digunakan bersifat robust. Selain itu, untuk melihat

signifikansi dari model penelitian digunakan pengujian statistik.

II-8


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Uji Hipotesis

➢ Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai

seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam

menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana

koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien

Korelasi (R). Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80 maka

koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,80 x 0,80 = 0,64.

Berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians

dari variabel terikatnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat

36% (100%-64%) varians variabel terikat yang dijelaskan oleh

faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak

bahwa nilai R2 adalah antara 0 sampai dengan 1.

Penggunaan R2 sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa

nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan

variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias,

karena jika ingin memperoleh model dengan R tinggi, seorang

peneliti dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas

dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung apakah variabel

bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau

tidak.

Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk

menggunakan Adjusted R Square. Interpretasinya sama dengan

R Square, akan tetapi nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun

dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari

korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel

terikatnya. Nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga

jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel

bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel

terikatnya

II-9


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

➢ Uji F

Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama

(simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan

melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel

dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua

variabel independen, untuk itu perlu dilakukan uji F. Uji F atau

ANOVA dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang

ditetapkan untuk penelitian dengan probability value dari hasil

penelitian (Ghozali, 2006).

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai

berikut:

• H0: Variabel-variabel bebas secara bersamaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

• H1: Variabel-variabel bebas secara bersamaan berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria Pengujian :

• H0 diterima dan Ha ditolak jika F-hitung ≤ F-tabel, sehingga tidak

ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap

variabel terikat.

• H0 ditolak dan Ha diterima jika F-hitung > F-tabel, sehingga ada

pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel

terikat.

➢ Uji t

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel

tidak berhubungan, memiliki rata-rata yang berbeda. Uji t

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara nilai

dua nilai rata-rata dengan standard error dari perbedaan rata-rata

dua sampel (Ghozali, 2006).

II-10


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai

berikut:

• H0: Variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh

signifikan terhadap variabel terikat.

• H1: Variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel terikat.

Dengan pengambilan keputusan:

a. Dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila

t-tabel > t-hitung, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Apabila t-tabel <

t-hitung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan tingkat

signifikansi 95 persen (a= 5%).

b. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. Apabila

angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1

ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka H0

ditolak dan H1 diterima.

C. Proyeksi Masing-Masing Indikator

Metode analisis ini berguna untuk memproyeksikan PDRB, PDRB per

kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, inflasi,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),

Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Angka

Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Kulon Progo menggunakan analisis

trend. Data yang digunakan dalam penelitian selama kurun waktu

2010-2016, yang mana peramalan yang dilakukan untuk

memproyeksikan variabel ekonomi makro dalam kurun waktu 2017-

2022, yang berguna bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan

ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada

peramalan ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo akan digunakan

metode regresi linear dan non-linear. Metode ini menggunakan

II-11


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

variabel waktu sebagai variabel bebasnya. Model regresi linear yang

dapat digunakan yaitu dengan metode trend linier. Sementara itu,

metode regresi non-linear yang akan digunakan untuk peramalan,

yaitu dengan regresi eksponesial dan polinomial, dan lain-lain.

Dalam menentukan penggunaan salah satu diantara beberapa metode

tersebut yaitu dengan menggunakan scatter diagram data observasi.

Bila scatter diagramnya menunjukkan kenaikan secara linier maka akan

kita gunakan metode regresi trend linier. Namun jika scatter

diagramnya berbentuk sebuah parabola baik terbuka keatas atau

terbuka kebawah maka metode yang cocok untuk digunakan yaitu

metode regresi non-linear polinomial. Begitu juga, jika scatter diagram

tersebut tidak memperlihatkan bahwa bukan berbentuk linier maupun

parabola maka diperhatikan secara rinci apakah kenaikan secara

berlipat ganda atau hitung lebih dahulu logaritma data asli dan

gambarkan. Dan jika ternyata setelah hal itu dilakukan

memperlihatkan bentuk linier maka metode yang cocok untuk

digunakan untuk data tersebut adalah dengan regresi non-linear

eksponensial.

Alternatif metode trend yang digunakan terdiri dapat dilihat pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Alternatif Metode Peramalan Dengan Tren Waktu

Metode Persamaan

(1) Linear Yt =β0+β1T

(2) Logarithmic Yt =β0+β1ln(T)

(3) Inverse Yt =β0+β1/T

(4) Quadratic Yt =β0+β1T+β2T2

(5) Cubic Yt =β0+β1T+β2T2+β3T3

(6) Compound Yt =β0β1T

(7) Power Yt =β0Tβ1

(8) S Yt =e(β0+β1/T)

(9) Growth Yt =e(β0+β1T)

(10) Exponential Yt =β0eβ1T

(11) Logistic Yt =(1/u+β0β1T) −1

II-12


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Catatan: Yt = Variabel yang diramalkan; T = Tahun; ln = logaritma natural; e = bilangan 2,718282; u = nilai batas atas (upperbound) yang digunakan pada persamaan regresi logistik. Spesifikasi upperbound bernilai positif dan harus lebih besar dari nilai data terbesar pada variabel dependent. Nilai default dari upperbound adalah tak terhingga, sehingga 1/u = 0 dan dikeluarkan dari persamaan logistic. Jika kita tidak mengisi nilai upperbound berarti kita menspesifikasikan upperbound dengan nilai tak berhingga.

3.6. PROGRAM KERJA

Program kerja disusun agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara

sistematis, efektif dan efisien, maka kegiatan perencanaan ini perlu

ditetapkan urutan pelaksanaannya. Berdasarkan strategi yang telah

disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut:

(a) Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan

kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan

pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil

yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar

para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu

yang telah ditentukan.

(b) Penyusunan Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan yang disusun berisi:

❖ Pemahaman Konsultan terhadap pelaksanaan studi yang harus

dilakukan.

❖ Pendekatan dan metodologi pelaksanaan dan alat analisis yang

akan dipergunakan.

❖ Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan studi serta

pengumpulan data yang harus dilakukan.

Laporan akan diserahkan sebanyak 5 buku laporan.

(c) Pengumpulan Data Lapangan

Setelah kesepakatan muatan laporan pendahuluan disepakati, tim

konsultan akan melakukan pengumpulan data baik sekunder maupun

primer.

II-13


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(d) Pengolahan Data dan Analisa Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan

dan analisa

(e) Penyusunan Laporan Akhir

Laporan akhir memuat analisis terhadap indikator ekonomi makro;

proyeksi terhadap kondisi perekonomian; perubahan asumsi ekonomi

makro Kabupaten Kulon Progo; dan skenario pencapaian target

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan pada

RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022. Laporan akhir

disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) buku

3.7. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Secara keseluruhan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan

Penyusunan Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul adalah

selama 2 bulan. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Work Plan) yang akan

dilaksanakan pada kegiatan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 3.3

Berikut:

Tabel. 3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No Pekerjaan Bulan 1 Bulan 2

1 2 3 4 1 2 3 4

1. Persiapan

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan

3. Pengumpulan Data

4. Pengolahan dan Analisa Data

5. Penyusunan Draft Laporan Akhir

6. Pembahasan Draft Laporan Akhir

7. Penyempurnaan Draft Laporan Akhir

8. Penyerahan Laporan Akhir

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak

terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah

yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan

peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan

kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian

menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena

banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini

menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor,

variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi

secara umum pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi,

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Inflasi), serta rencana

ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.

Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja

perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang

ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi

daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan

maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi

daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO KABUPATEN KULON PROGO

BAB EMPAT

IV-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan

dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan

yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi

lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor,

variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat

adanya gejolak sosial–politik yang membawa kepada adanya perubahan

kebijakan pembangunan.

4.1. Analisis Perkembangan Ekonomi Makro

Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)

A. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto

(NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang

dihasilkan di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam

tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor

produksinya. PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

melihat kinerja makro perekonomian daerah yang mampu

menggambarkan pendapatan per kapita, strukur ekonomi, dan laju

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan

pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik

untuk pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRB

dengan pendekatan produksi, merupakan penghitungan jumlah nilai

barang dan jasa akhir yang dihasilkan berbagai unit produksi dalam jangka

waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang digunakan secara umum

dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian, kehutanan

dan perikanan; 2) Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan;

4) Pengadaan listrik dan gas; 5) pengadaan air; 6) konstruksi; 7)

perdagangan dan eceran, dan reparasi mobik dan sepeda motor; 8)

Transportasi dan pengangkutan; 9) Penyediaan akomodasi dan makan

minum; 10) Informasi dan komunikasi; 11) Jasa Keuangan; 12) Real estate;

IV-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

13) Jasa Perusahaan; 14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan

jaminan sosial wajib; 15) Jasa pendidikan; 16) Jasa kesehatan dan kegiatan

sosial; dan 17) Jasa lainnya.

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku

(current price) dan harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar

harga berlaku (current price) adalah jumlah nilai barang dan jasa,

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku

pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

(constant price) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau

pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun

dasar). Besar kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi

sumber ekonomi yang dimiliki daerah tersebut.

Tabel 4.1 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,373.63 1,442.66 1,566.77 1,658.81 1,825.83 2 Pertambangan dan Penggalian 98.94 101.82 109.89 115.60 126.07 3 Industri Pengolahan 780.59 871.87 925.81 1,014.20 1,083.90 4 Pengadaan Listrik dan Gas 4.19 4.86 5.66 6.82 6.56 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.01 10.01 10.52 11.20 12.04 6 Konstruksi 561.70 602.70 649.78 710.84 775.70 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 843.41 928.41 1,008.69 1,131.57 1,221.72 8 Transportasi dan Pergudangan 547.29 593.00 636.39 669.41 717.65 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 242.86 267.89 296.72 324.99 356.58

10 Informasi dan Komunikasi 342.99 364.48 382.52 413.77 442.69 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 205.58 229.41 255.82 271.63 313.40 12 Real Estate 213.83 233.58 256.04 281.44 301.06 13 Jasa Perusahaan 18.11 20.30 22.11 23.42 24.99 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 548.40 615.52 684.13 760.65 835.67 15 Jasa Pendidikan 369.07 409.07 461.61 491.52 532.37 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 92.25 100.50 112.61 119.45 131.54 17 Jasa Lainnya. 237.74 260.50 286.47 307.11 325.37

T O T A L 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14

Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tabel 4.1 di atas yang dihasilkan

dari kegiatan produksi barang dan jasa selama Tahun 2016 di Kabupaten

Kulon Progo adalah sebesar Rp8,312.45 Miliar. Nilai ini mengalami

peningkatan sekitar 8.35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2017, nilai dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di

IV-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp9,033.14 Miliar yang artinya

mengalami peningkatan sekitar 8.68% dari tahun sebelumnya. Peningkatan

PDRB di Kabupaten Kulon Progo ini ditopang oleh peningkatan tiga sektor

pilar utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel

dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga

Konstan (Tabel 4.2) yang berasal dari nilai total produksi barang dan jasa

Tahun 2016 dengan harga dasar Tahun 2010 adalah sebesar Rp6,281.79

Miliar atau meningkat 4.76% dari Tahun 2015. Sedangkan Tahun 2017 nilai

dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo

adalah sebesar Rp6,580.77 Miliar, yang artinya mengalami peningkatan

sekitar 4.92% dari Tahun 2016.

Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,131.36 1,120.17 1,138.92 1,158.71 1,195.61 2 Pertambangan dan Penggalian 90.14 91.49 91.99 93.58 97.67 3 Industri Pengolahan 696.31 755.84 782.47 823.77 860.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.71 6.03 6.21 7.10 7.37 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 8.24 8.34 8.52 8.74 8.98 6 Konstruksi 483.86 508.86 530.76 565.13 591.01 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 757.22 796.72 848.66 901.27 954.83 8 Transportasi dan Pergudangan 502.39 512.69 531.19 545.33 562.63 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 209.36 219.37 231.15 244.86 258.82


T O T A L 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55


Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama kurun

waktu lima tahun (2013-2017) cenderung meningkat dari Rp5,741.66 Miliar

(Tahun 2013), menjadi Rp6,004.32 Miliar (Tahun 2014), kemudian menjadi

Rp6,281.80 Miliar (Tahun 2015), naik jadi Rp6,580.78 Miliar pada tahun

2016 dan menjadi Rp6.580.77 Miliar (Tahun 2017). Secara absolut dari

IV-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terdapat kenaikan nilai PDRB-

ADHK Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1,162.91 Miliar.

Kemudian jika dilihat dari angka absolut, sepanjang Tahun 2013–2017

sektor/lapangan usaha berdasarkan harga konstan (ADHK) yang mengalami

peningkatan relatif besar adalah: sektor Perdagangan Besar dan Eceran,

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp197,61 Miliar, yang diikuti

oleh Sektor industri pengolahan sebesar Rp164.19 Miliar dan Sektor

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib sebesar

Rp115.34 Miliar. Apabila dilihat dari laju peningkatannya, maka

sektor/lapangan usaha yang mengalami peningkatan relatif tinggi adalah:

Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 29.63% yang diikuti

dengan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 29.43%, dan sektor

Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 29.07%.

Berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu

Tahun 2013-2017, sektor/lapangan usaha Pertanian, Peternakan, dan

Perikanan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor, dan sektor industri pengolahan merupakan tiga

penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2017

masing-masing sebesar 20.21%, 13.52 dan 12.00%. Begitu pula

berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHK 2010, selama kurun

waktu Tahun 2013-2017 sektor/lapangan usaha Pertanian, Peternakan, dan

Perikanan, sector Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor, dan sektor industri pengolahan juga merupakan tiga

penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya pada Tahun 2017

masing-masing sebesar 17.32%, 13.83% dan 12.46%.

Tabel-tabel berikut ini akan memperjelas gambaran tentang besaran

kontribusi sektor/lapangan usaha dalam kaitannya dengan PDRB ADHB dan

PDRB ADHK (=2010) selama tahun 2013-2017.

IV-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.3 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2013–2017 No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 21.17 20.44 20.42 19.96 20.21

2 Pertambangan dan Penggalian 1.52 1.44 1.43 1.39 1.40

3 Industri Pengolahan 12.03 12.36 12.07 12.20 12.00

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13

6 Konstruksi 8.66 8.54 8.47 8.55 8.59

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.00 13.16 13.15 13.61 13.52

8 Transportasi dan Pergudangan 8.43 8.40 8.30 8.05 7.94

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.74 3.80 3.87 3.91 3.95

10 Informasi dan Komunikasi 5.29 5.17 4.99 4.98 4.90

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 3.17 3.25 3.33 3.27 3.47

12 Real Estate 3.29 3.31 3.34 3.39 3.33

13 Jasa Perusahaan 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 8.45 8.72 8.92 9.15 9.25

15 Jasa Pendidikan 5.69 5.80 6.02 5.91 5.89

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.42 1.42 1.47 1.44 1.46

17 Jasa Lainnya. 3.66 3.69 3.73 3.69 3.60

T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Tabel 4.4 Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kostan (=2010) Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2013–2017 No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 19.70 18.66 18.13 17.61 17.32

2 Pertambangan dan Penggalian 1.57 1.52 1.46 1.42 1.41

3 Industri Pengolahan 12.13 12.59 12.46 12.52 12.46

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13

6 Konstruksi 8.43 8.47 8.45 8.59 8.56

7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.19 13.27 13.51 13.70 13.83

8 Transportasi dan Pergudangan 8.75 8.54 8.46 8.29 8.15

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.65 3.65 3.68 3.72 3.75

10 Informasi dan Komunikasi 6.13 6.30 6.35 6.54 6.60

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.75 2.93 3.02 3.01 3.16

12 Real Estate 3.53 3.56 3.61 3.64 3.65

13 Jasa Perusahaan 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 8.03 8.14 8.17 8.28 8.35

15 Jasa Pendidikan 6.15 6.30 6.45 6.40 6.49

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.48 1.52 1.55 1.57 1.60

17 Jasa Lainnya. 3.95 4.00 4.13 4.16 4.11

T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat

aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat

pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu, perhitungan PDRB bukan

hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi juga merupakan fungsi

aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global lainnya

seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah,

IV-7


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi,

dan seterusnya. Dengan demikian tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan

perekonomian tidak hanya diukur dari angka PDRB saja melainkan harus

melibatkan indikator ekonomi lain yang menunjukkan kinerja pemerataan

kesejahteraan suatu wilayah.

B. PDRB Berdasarkan Pengeluaran

Evaluasi kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Kulon Progo salah

satunya dapat menggunakan data perangkat ekonomi seperti Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran tahun 2013-

2017. PDRB dapat juga digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain,

seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam

rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang

beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial

deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya, publikasi ini menyajikan

tinjauan tentang perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kulon

Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Data PDRB

dalam publikasi ini sudah mengunakan tahun dasar 2010 seperti

publikasi tahun sebelumnya, serta sudah menerapkan konsep System

of National Accounts 2008 (SNA 2008) seperti yang direkomendasikan

oleh PBB.

PDB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga

dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan

stok/inventori, dan ekspor neto di suatu negara pada suatu periode

(biasanya setahun). Secara umum, komponen dalam penghitungan

PDB berdasarkan pengeluaran adalah sebagai berikut: 1) Konsumsi

rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (C); 2)

Investasi, yakni pembentukan modal tetap domestik bruto ditambah

IV-8


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

perubahan inventori (I); 3) Konsumsi pemerintah (G); dan 4) Ekspor

netto, yakni ekspor dikurangi impor (X-M).

Berdasarkan PDRB ADHB pengeluaran, secara tahunan (y-o-y)

konsumsi rumah tangga masih mendominasi pembentukan PDRB,

dengan total pengeluaran sebesar Rp6,446.65 Miliar pada tahun 2017.

Besaran pengeluaran rumah tangga konsumen meningkat secara

konsisten sejak tahun 2013. Selanjutnya pengeluaran terbesar kedua

dari adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan total

pengeluaran sebesar Rp2,817.93 Miliar. PMTB juga mengalami

peningkatan secara konsisten sejak tahun 2013.

Tabel 4.5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,650.39 5,098.88 5,504.60 5,940.86 6,446.65 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit

Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 209.43 250.01 263.85 280.84 312.42

3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,108.15 1,244.71 1,390.02 1,489.71 1,593.83 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 1,935.22 2,201.85 2,427.04 2,623.35 2,817.93 5 Perubahan Inventori 38.33 39.16 44.77 50.95 49.07 6 Ekspor Barang dan Jasa 3,906.99 4,303.77 4,615.48 5,091.98 5,338.63 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,358.92 6,081.80 6,574.21 7,165.24 7,525.39

PDRB 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14


Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) pengeluaran, secara tahunan (y-o-y)

konsumsi rumah tangga juga menunjukkan dominasi yang sama

pembentukan PDRB, dengan total pengeluaran sebesar Rp4,365.52

Miliar pada tahun 2017. Besaran pengeluaran rumah tangga konsumen

meningkat secara konsisten sejak tahun 2013. Selanjutnya

pengeluaran terbesar kedua dari adalah Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) dengan total pengeluaran sebesar Rp1,931.62 Miliar.

PMTB juga mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2013.

IV-9


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Pengeluaran

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017



3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 941.29 982.81 1,029.98 1,052.41 1,122.18 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 1,581.30 1,670.51 1,740.79 1,847.73 1,931.62 5 Perubahan Inventori 33.91 37.12 38.75 41.76 40.94 6 Ekspor Barang dan Jasa 3,571.44 3,712.04 3,793.38 3,973.54 4,247.57 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 4,215.13 4,400.12 4,483.49 4,678.75 5,034.73

PDRB 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55


Berdasarkan pangsanya, pangsa terbesar dalam PDRB ADHB masih

berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 71.37 %, yang diikuti oleh

pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31.20%. Hal serupa

juga terjadi saat mengukur pangsa PDRB ADHK (=2010), dimana

kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi yang tertinggi

dengan kontribusi sebesar 63.23%, yang disusul oleh pembentukan

modal tetap bruto (PMTB) sebesar 27.98%

Tabel 4.7

Kontribusi Jenis Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017

No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.66 72.26 71.75 71.47 71.37 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit


3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17.08 17.64 18.12 17.92 17.64 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 29.82 31.20 31.64 31.56 31.20 5 Perubahan Inventori 0.59 0.55 0.58 0.61 0.54 6 Ekspor Barang dan Jasa 60.20 60.99 60.16 61.26 59.10 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 82.58 86.19 85.70 86.20 83.31

PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


IV-10


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.8 Kontribusi Jenis Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Kostan (=2010)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 No Jenis Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017




PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu

wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar

kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi

sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah

tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon

Progo atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan (lihat Tabel

4.9). Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo

tercatat sebesar 16,17 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan

hingga pada tahun 2017 mencapai 21,170 juta rupiah. Peningkatan PDRB

per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor

inflasi, oleh karena itu untuk melihat peningkatan PDRB per kapita secara

riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan

2010. Selama periode 2013-2017, PDRB per kapita atas dasar harga

konstan mengalami peningkatan dari 14,30 juta rupiah pada tahun 2013

IV-11


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

menjadi 16.59 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa

PDRB per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Kulon Progo selama periode

2013-2016 masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun

sebesar 7,84% dan 3.80%.

PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan

berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di

masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada beberapa kegiatan

pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo.

Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon

sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan

pada rencana pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per

kapita Kulon Progo pada tahun- tahun yang akan datang. Bahkan

diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon

Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan

berhubungan dengan rencana pembangunan bandara baru.

Dengan adanya trend kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif

akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini memberikan

peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat

direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong

pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan

peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal

dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif

dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan

karakter pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh

karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam

kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir

yang kuat dan kompetitif. Pemenuhan pasar pada skala lokal pada tahun

2018 ke atas diprediksikan akan mengalami perubahan yang mendasar

dengan adanya pembangunan bandara baru di kabupaten Kulon Progo.

IV-12


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Pasar lokal Kabupaten Kulon Progo diharapkan akan berkembang menjadi

lebih besar.

Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan

mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak

dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo

paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman

bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting

dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.

Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN Economic

Community (AEC), kebijakan single market and single production unit harus

disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan peluang

pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya

mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal.

Tabel 4.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Juta Rupiah)

Tahun ADHB ADHK

Pendapatan Per Kapita LPE (%) Pendapatan Per Kapita LPE (%)

2013 16.17 8.64 14.30 3.87

2014 17.41 7.72 14.82 3.60

2015 18.76 7.72 15.36 3.67

2016 20.15 7.39 15.95 3.83

2017* 21.70 7.73 16.59 4.02


PDRB per kapita apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain

dilingkup Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh gambaran kesenjangan

angka PDRB per kapita di DIY. Sampai dengan tahun 2016 Kota Yogyakarta

masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi yaitu 69,22

juta rupiah. Tingginya angka PDRB per kapita Kota Yogyakarta disebabkan

karena nilai total PDRBnya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya

relatif sedikit. Sementara itu Kabupaten Sleman yang mempunyai nilai total

IV-13


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

PDRB tertinggi, angka PDRB per kapita Sleman jauh dibawah Kota

Yogyakarta karena penduduk Sleman cukup besar yaitu hampir tiga lipat

penduduk Kulon Progo. Nilai PDRB per kapita Kulon Progo menjadi yang

terendah dilingkup DIY dengan nilainya yaitu 20,15 juta rupiah. Nilai PDRB

per kapita Kulon Progo tersebut bisa menggambarkan tingkat kemakmuran

penduduk Kulon Progo dibandingkan kabupaten/kota lain dilingkup DIY.

Tabel 4.10 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta

Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016

Kulon Progo 16.17 17.41 18.76 20.15

Bantul 17.04 18.43 19.89 21.28

Gunung Kidul 16.47 17.74 19.29 20.74

Sleman 24.78 26.78 29.01 31.38

Yogyakarta 55.97 60.50 64.92 69.22

Provinsi D.I. Yogyakarta 23.62 25.53 27.57 29.59 Sumber: RPJM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada

tahun 2013 mencapai 5.74 triliun rupiah, mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5.47 triliun rupiah. Hal ini

memperlihatkan bahwa selama tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi

sebesar 4.87 persen (LPE PDRB ADHK (=2010), lebih cepat dibandingkan

dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4.37 persen.

Sedangkan pada tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan

ekonomi sebesar 4.57 persen, dan terjadi percepatan kembali pada tahun

2015 menjadi sebesar 4.62 persen. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun

2016 kembali mengalami pertumbuhan menjadi 4,76 persen. Pada tahun

2017 kembali naik menjadi 4.92 persen. Laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus meningkat seiring dengan

berbagai jenis kegiatan yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo,

IV-14


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

dimulainya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport,

pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Borobudur.

Pada tahun 2017 kategori lapangan usaha yang tercatat mengalami

pertumbuhan positif dan sangat berpengaruh besar adalah di antaranya

adalah lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 9.98 persen,

lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.94 persen,

dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 6.35 persen. Dari ke tiga

sektor tersebut diharapkan pada tahun berikutnya akan senantiasa

mengalami percepatan pertumbuhan sehingga akan berpengaruh pada

kontribusi PDRB pada tahun berikutnya.

Apabila didasarkan pada PDRB ADHB, laju pertumbuhan ekonomi

mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2014 hingga 2016 terjadi

perlambatan pertumbuhan ekonomi. Akana tetapi pata tahun 2017

mengalami kenaikan sebesar 8.68 persen, lebih tinggi dibandingkan pada

tahun 2016, yaitu 8.35 persen. Kategorai lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor jasa keuangan dan asuransi

sebesar 15.38 persen. Disusul sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

sebesar 10.12 persen, dan kemudian sektor pertanian, peternakan dan

perikanan sebesar 10.07 persen.

Tabel 4.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Dalam Persen) No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 2.45 -0.99 1.67 1.74 3.18 2 Pertambangan dan Penggalian 4.60 1.50 0.55 1.73 4.37 3 Industri Pengolahan 7.37 8.55 3.52 5.28 4.46 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.33 5.60 2.99 14.33 3.76 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 1.10 1.21 2.16 2.58 2.80 6 Konstruksi 4.21 5.17 4.30 6.48 4.58 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.33 5.22 6.52 6.20 5.94 8 Transportasi dan Pergudangan 3.19 2.05 3.61 2.66 3.17 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7.39 4.78 5.37 5.93 5.70

10 Informasi dan Komunikasi 6.15 7.38 5.44 7.92 5.93 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 13.61 11.24 8.09 4.41 9.89 12 Real Estate 4.48 5.27 6.25 5.53 5.33 13 Jasa Perusahaan 4.03 6.71 6.80 3.45 5.77 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 5.11 6.01 5.02 6.16 5.77

IV-15


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

15 Jasa Pendidikan 3.96 7.08 7.24 3.89 6.35 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.26 7.07 7.14 5.66 6.94 17 Jasa Lainnya. 4.55 5.89 8.02 5.48 3.78

Laju Pertumbuhan PDRB 4.87 4.57 4.62 4.76 4.92


Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013–2017 (Dalam Persen)

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017*

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 9.39 5.02 8.60 5.87 10.07 2 Pertambangan dan Penggalian 6.35 2.91 7.93 5.20 9.06 3 Industri Pengolahan 12.78 11.69 6.19 9.55 6.87 4 Pengadaan Listrik dan Gas -4.58 15.89 16.43 20.60 -3.83 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 8.04 11.10 5.14 6.40 7.56 6 Konstruksi 10.24 7.30 7.81 9.40 9.12 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6.96 10.08 8.65 12.18 7.97 8 Transportasi dan Pergudangan 7.26 8.35 7.32 5.19 7.21 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13.30 10.31 10.76 9.53 9.72




Berdasarkan PDRB AHDK (=2010) menurut penggunaan, secara tahunan

pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh pengeluaran konsumsi lembaga

non profit melayani rumah tangga (LNPRT) (12.36%), yang diikuti oleh

pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,51%, meningkat

signifikan dibandingkan dengan tahun lalu (4,36%). Berdasarkan PDRB

ADHB, secara tahunan pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh

pengeluaran konsumsi lembaga non profit melayani rumah tangga (LNPRT)

(11.36%), yang diikuti oleh pertumbuhan komponen pembentukan modal

tetap bruto (PMTB) sebesar 7,42%.

IV-16


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.13 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran




3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5.30 4.41 4.80 2.18 6.63 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 4.39 5.64 4.21 6.14 4.54 5 Perubahan Inventori 4.86 9.45 4.40 7.76 -1.96 6 Ekspor Barang dan Jasa 4.14 3.94 2.19 4.75 6.90 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 4.02 4.39 1.89 4.36 7.61



Tabel 4.14 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran




3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11.74 12.32 11.67 7.17 6.99 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 13.71 13.78 10.23 8.09 7.42 5 Perubahan Inventori -0.86 2.15 14.34 13.80 -3.68 6 Ekspor Barang dan Jasa 6.50 10.16 7.24 10.32 4.84 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 15.12 13.49 8.10 8.99 5.03



Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang

dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa

di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa

tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini

terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk

di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli

masyarakat. Kenaikan atau penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai

laju inflasi.

Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi

Kota Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI

sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada

periode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan

IV-17


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dan

kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah

pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016

adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini

sejalan dengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat

nasional, inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun

2016. Meski demikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah

dibandingkan dengan inflasi nasional.

Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016,

penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda.

Kelompok pengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar

pada tahun 2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai

inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi,

dan jasa keuangan. Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah

penyumbang terbesar nilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015.

Tabel 4.15 Laju Inflasi Kabupaten Kulon Progo 2012–2016

No Kelompok Pengeluaran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhan

Rata-Rata (%/tahun)

1 Bahan Makanan % 8.1 12.31 7.7 4.64 4.77 -12.40 2 Manakan Jadi, Minuman dan Rokok % 6.9 8.15 2.95 5.04 3.84 -13.63 3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar % 2.99 5.18 8.92 4.41 1.64 -13.94 4 Sandang % 3.56 0,00 3.61 5.87 3.04 -3.87 5 Kesehatan % 1.93 3.08 5.49 4.21 4.17 21.24 6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga % 1.43 3.17 2.37 1.36 2.40 13.82 7 Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan % 1.30 10.45 9.36 2.51 -2.06 12,00

Inflasi Kota Yogyakarta % 4.31 7.32 6.59 3.09 2.29 -14.62

Sumber: RPJM Kabupaten Kulon Progo, 2017-2022

Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan

semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk

kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha

untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan

IV-18


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non

makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak.

Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis

kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang

dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS)

menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu

garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga

pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan

garis kemiskinan tahun 2013 sebesar Rp259,945,-, artinya bahwa setiap

penduduk Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah

Rp259,945,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Selanjutya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2017 di Kabupaten

Kulon Progo menjadi Rp322,681.13, artinya setiap penduduk Kabupaten

Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp322,681,13 selama

sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan

dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta yang

ditunjukkan dengan tabel berikut.

IV-19


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.16 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016

Tahun Garis Kemiskinan

(Rp) Penduduk Miskin

Indeks Kedalaman Kemiskinan

(P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan

(P2) Jumlah (ribu) Persen

2013 259,945.00 86.50 21.39 2.69 0.51

2014 265,575.00 84.67 20.64 3.22 0.69

2015 273,436.00 88.13 21.40 4.16 1.24

2016 297,353.00 84.34 20.30 3.55 1.00

2017* 322,681.13 82.35 19.79 3.46 0.93 Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)

Gambar 4.1. Garis Kemiskinan & Persentasi Penduduk Miskin

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

322.681,13

21,39

20,64

21,40

20,30

19,79

18,50

19,00

19,50

20,00

20,50

21,00

21,50

22,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2013 2014 2015 2016 2017

Garis Kemiskinan (Rp) Persentase Penduduk Miskin (%)

IV-20


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Gambar 4.2. Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan


Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013

sampai dengan 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015

kemiskinannya meningkat menjadi 21,40 persen setelah sebelumnya pada

tahun 2014 sebesar 20,64 persen, namun turun kembali menjadi 19,79

persen di tahun 2017.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo 2013-2017 selalu berada di

atas DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Selain

karena kondisi alam yang tidak begitu mendukung, kegiatan investasi di

kedua wilayah ini juga masih relatif rendah dibanding Kabupaten/Kota

lainnya. Namun dalam jangka panjang kegiatan investasi akan terus

ditingkatkan, terlebih di Kabupaten Kulon Progo dengan masuknya

beberapa mega proyek seperti pembangunan bandara baru Internasional,

pelabuhan Tanjung Adikarta dan pabrik pengolahan pasir besi yang masuk

dalam agenda pembangunan nasional dan kini sudah mulai berjalan.

Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo

bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill

2,69

3,22

4,16

3,55 3,46

0,510,69

1,241,00 0,93

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2013 2014 2015 2016 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

IV-21


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

(ketrampilan), pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan

minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap program

penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas

program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan

kemiskinan yang tidak tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan

dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-

2017 mengalami penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk

miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2015. Sedangkan Indeks

Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 juga

mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk

miskin, meskipun pernah meningkat pada tahun 2015.

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang

tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum

pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau

sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan

karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka

yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini

berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan

kerja baru.Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan

keberhasilan/kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun

ke tahun.

IV-22


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung

melalui rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari

pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja, yang selama Tahun 2013–2017

bisa dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013-2017

Tahun Jumlah Pengangguran

Terbuka Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT)%

2013 11,441 2.85 2014 11,670 2.88 2015 15,213 3.72 2016 11,780 2.86

2017* 8,282 1.99

Rata-Rata 11,677 2.86 Keterangan: *= hasil proyeksi Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.17, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2013–

2017) rata-rata nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kabupaten

Kulon Progo sebesar 2.86%. Hal ini mengartikan bahwa selama 5 tahun

terakhir (2013–2017) secara rata-rata diantara 100 orang yang termasuk ke

dalam angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang yang tidak bekerja atau

sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2017, TPT untuk Kabupaten Kulon

Progo menurun menjadi 1.99% dari tahun sebelumnya yaitu 2.86%. Angka

tersebut menggambarkan bahwa dari 100 orang yang termasuk ke dalam

angkatan kerja pada tahun 2017 terdapat sekitar 2 orang yang tidak

bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Terlihat bahwa trend TPT Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2013-2017

mengalami fluktuatif, akan tetapi dalam dua tahun terakhir mengalami

penurunan, Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim

ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah

pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi mereka. Dalam

kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan pembangunan yang

IV-23


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), pembangunan harus

mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan

kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan

tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat

tercapai.

Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan

pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan

adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dinamisnya

stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan

menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan

berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi merupakan salah

satu komponen penyusun PDB, maka dengan meningkatnya investasi tentu

akan meningkatkan nilai PDB. Investasi juga berbanding lurus dengan

kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Investasi meningkat

maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat. Sebagai upaya dalam

meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak

sehingga pengangguran menurun dan pendapatan masyarakat meningkat.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga harus diikuti dengan pemerataan

pembangunan. Pembangunan yang hanya terfokus pada pertumbuhan

ekonomi yang tinggi akan menimbulkan dua masalah krusial yakni

kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang

dimaksud adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian

memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari

perubahan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar kelompok

masyarakat.

IV-24


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Ketimpangan akan semakin parah jika tingkat kesejahteraan masyarakat

kelompok berpendapatan bawah tumbuh dengan lambat atau bahkan

turun, sedangkan tingkat kesejahteraan kelompok berpendapatan atas

tumbuh dengan cepat. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua

masalah tersebut berlarut- larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada

akhirnya akan menimbulkan konsekuensi gejolak politik dan sosial yang

dampaknya cukup negatif.

Pada hakekatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat

berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan tingkat

kemiskinan merupakan dua masalah besar di negara-negara berkembang,

tidak terkecuali di Indonesia. Walaupun demikian, kesenjangan ekonomi

juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada negara-negara maju. Tidak

mengherankan bila ketimpangan itu akan selalu ada, baik itu di negara

miskin, negara berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang

membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan

yang terjadi pada masing-masing negara tersebut.

Ketimpangan akan selalu ada dalam proses pembangunan, khususnya pada

tahap-tahap awal pembangunan, namun ketimpangan yang semakin

melebar harus dikendalikan. Ketimpangan yang semakin lebar akan

melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat

menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik.

Sedangkan perkembangan indikator pemerataan distribusi pendapatan

selanjutnya yang sering dipakai adalah Rasio Gini.

Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan

dibandingkan dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini Rasio

Kabupaten Kulon Progo masih dibawahnya. Hal tersebut menggambarkan

kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Kulon Progo masih

relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY dan Nasional, seperti terlihat

IV-25


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2013 2014 2015 2016 2017

Kulon Progo D.I. Yogyakarta Nasional

dalam dan Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.

Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017

Variabel kesejahteraan Sosial

Pendidikan

Angka melek huruf (tidak buta aksara) yaitu jumlah penduduk usia 15

tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dari tahun 2012 sampai

dengan 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan meningkatnya

derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari tahun ke tahun,

yang dipengaruhi berkurangnya penduduk usia lanjut yang buta huruf

melalui Angka Partisipasi Keaksaraan Fungsional dengan indikator penilaian

Jumlah peserta didik Keaksaraan Fungsional dibandingkan dengan Jumlah

penduduk usia >15. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.4.

IV-26


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

93,13

93,36

94,1994,3

94,83

92,00

92,50

93,00

93,50

94,00

94,50

95,00

2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 4.4 Perkembangan Angka Melek Huruf (AHM) Kabupaten Kulon Progo,

Provinsi D.I. Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017

Rata-rata lama (RLS) sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun

yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk

menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk

sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Rata-rata lama sekolah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kulon

Progo semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka

peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Kulon Progo meningkat pada

tahun 2017 sebesar 8.58, namun masih dibawah angka rata-rata lama

sekolah DIY. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk usia lebih dari 15

tahun yang belum menyelesaikan sekolahnya, baik melalui satuan

pendidikan formal maupun non formal. Angka 8.58 menunjukkan bahwa

penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs

atau sederajat (9,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas

IV-27


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2013 2014 2015 2016 2017

HLS 13,00 13,27 13,55 13,97 14,13

RLS 8,02 8,20 8,40 8,50 8,58

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal

yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut

lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak

melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan

pendidikan melalui pen didikan non formal (Paket B, atau C).

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke

atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan

sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh

setiap anak.

Gambar 4.5 Perkembangan RLS dan HLS Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.

Yogyakarta dan Nasional Tahun 2013-2017

IV-28


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2013 2014 2015 2016 2017

AHH 74,89 74,90 75,00 75,03 75,04

74,80

74,85

74,90

74,95

75,00

75,05

Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk

suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai

oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup cenderung

meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, tercatat pada

tahun 2013 sebesar 74.89 tahun, tahun 2014 sebesar 74.90 tahun, tahun

2015 mencapai 75 tahun, tahun 2016 mencapai 75,03, dan tahun 2017

mencapai 75.04 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan

peningkatan derajat hidup masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten

Kulon Progo tahun 2017 sebesar 75,04 merupakan angka tertinggi di DIY

dan lebih besar dari tingkat DIY. Gambar 4.6 memberikan gambaran

kondisi angka harapan hidup tingkat Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 4.6 Perkembangan AHH Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan

Nasional Tahun 2013-2017

IV-29


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Ekonomi

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak.

Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin

membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan

Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam

menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per

kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran

per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata

pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96

komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya

merupakan komoditas non-makanan. Metode penghitungan paritas daya

beli menggunakan Metode Rao. Besaran nilai tingkat daya beli (purchasing

power parity/PPP) menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk.

Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan

penduduk semakin baik.

Berdasarkan data Susenas, Selama kurun waktu 2013-2017, pendapatan

per kapita (purchasing power parity) Kabupaten Kulon Progo cenderung

mengalami peningkatan (lihat Gambar 4.7). Pada tahun 2013, nilai

pendapatan per kapita Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar 8.46 juta

rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017

mencapai 8.90 juta rupiah. Meskipun peningkatan kemampuan daya beli

masyarakat Kabupaten Kulon Progo relatif kecil tetapi peningkatan

tersebut mampu mengindikasikan kecenderungan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat.

IV-30


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

8.467,97 8.479,94

8.687,81

8.938,008.909,28

8.200,00

8.300,00

8.400,00

8.500,00

8.600,00

8.700,00

8.800,00

8.900,00

9.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 4.7 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013-2017 (ribu rupiah)

Indeks Pembangunan Manusia

Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk untuk

mencapai kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi.

Pada awalnya, konsep pembangunan ekonomi lebih menekankan pada

usaha-usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut

disebabkan ketertinggalan di bidang ekonomi dan pendapat bahwa

perubahan maupun perbaikan di seluruh dimensi kehidupan dapat

diwujudkan melalui kemajuan di bidang ekonomi (Subandi, 2011).

Demikian kentalnya paradigma tersebut sehingga seringkali terminologi

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dianggap sebagai hal

yang sama. Harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang secara fundamental

berbeda. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan pendapatan

per kapita dan pertambahan produk secara kuantitas. Adapun

pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas, terutama

peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lain yang

IV-31


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

berkaitan dengan kesejahteraan manusia (Perkins, Radelet dan Lindauer,

2006). Lebih lanjut, Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) menjelaskan

bahwa suatu wilayah yang berhasil meningkatkan pendapatannya namun

gagal dalam meningkatkan usia harapan hidup dan taraf kesehatan

penduduk, tidak berhasil mengurangi angka kematian bayi serta tidak

mampu meningkatkan pendidikan warganya dapat dianggap telah gagal

dalam melakukan pembangunan.

Selain itu, pengalaman selama lebih dari empat dekade terakhir

menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi diperlukan, namun

belum mencukupi persyaratan untuk dapat meningkatkan taraf hidup

sebagian besar penduduk di berbagai negara. Terkait dengan hal tersebut,

Perkins, Radelet dan Lindauer (2006) memaparkan bahwa terdapat paling

sedikit tiga alasan utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum

dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertama,

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dinikmati oleh semua

penduduk secara merata. Kedua, hasil dari pertumbuhan ekonomi tidak

ditransfer untuk peningkatan standar hidup masyarakat. Ketiga,

pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan dan konsumsi, akan

tetapi penduduk yang telah sejahtera menjadi semakin sejahtera dan

penduduk yang sebelumnya kurang sejahtera hanya mengalami sedikit

peningkatan (dalam hal ini berlaku pandangan bahwa penduduk kaya

semakin kaya dan penduduk miskin semakin miskin).

Gambar 4.8 menunjukkan perbandingan perkembangan IPM Kulon Progo,

DIY dan Nasional kurun waktu 2013-2017. Dalam grafik tersebut terlihat

IPM Kulon Progo mempunyai pola yang searah dengan IPM DIY maupun

IPM Nasional. Bahkan angka IPM Kulon Progo mampu berada di atas level

IPM Nasional.

Secara umum perkembangan IPM Kulon Progo dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2017 senantiasa mengalami pembentukan pola yang

IV-32


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

2013 2014 2015 2016 2017

IPM Kulon Progo IPM D.I. Yogyakarta IPM Nasional

semakin meningkat atau semakin baik, dengan nilai yang cukup tinggi

73.18 pada tahun 2017 dibandingkan angka IPM pada tahun 2013 hanya

sebesar 70.68.

Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun 2017

sebesar 73.18 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia secara

umum, bukan hanya pembangunan perekonomian semata. Tingginya

angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingginya keempat

indikator penyusunnya. Terutama angka harapan hidup yang mencapai

nilai tertinggi di DIY sebesar 75.04 tahun dan harapan lama sekolah pada

angka 14,13 tahun. Berikut disajikan indikator penyusun Indeks

Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 4.8 Perkembangan IPM Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dan

Nasional Tahun 2013-2017

4.2. Analisis Korelasi Antar-Variabel Ekonomi Makro

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan

hubungan antar-variabel ekonomi makro. Analisis korelasi adalah cara

untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antarvariabel.

IV-33


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien

korelasi. Berdasarkan Tabel 4.18 terlihat hasil deteksi dini hubungan antar

variabel ekonomi makro. Kelemahan dari analisis korelasi adalah kita tidak

dapat mengetahui variabel yang dipengaruhi dan yang memengaruhi.

Tabel 4.18.

Hasil Analisis Korelasi Variabel Ekonomi Makro Korelasi PDRB per Kapita Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengguran Terbuka Indeks Gini IPM

PDRB per Kapita 1

Tingkat Kemiskinan -0.640101708 1

Tingkat Pengguran Terbuka -0.483810202 0.922848 1

Indeks Gini 0.427438099 -0.170291301 0.199738225 1

IPM 0.983419932 -0.557528919 -0.370457061 0.461784668 1

Variabel yang memiliki hubungan yang sangat kuat adalah; (1) PDRB per

kapita dan IPM; dan (2) tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran

terbuka. Variabel yang memiliki hubungan yang kuat adalah PDRB per

Kapita dan Tingkat Kemiskinan. Variabel yang memiliki hubungan sedang

adalah; (1) PDRB per kapita dan tingkat pengguran terbuka; (2) PDRB per

kapita dan indeks gini; (3) tingkat kemiskinan dan IPM; dan (4) Indeks Gini

dan IPM. Variabel yang memiliki hubungan yang rendah adalah tingkat

pengangguran terbuka dan IPM. Yan terkahir, variabel yang memiliki

hubungan yang sangat rendah adalah; (1) tingkat kemiskinan dan indeks

gini; dan (2) tingkat pengangguran terbuka dan indeks gini. Hasil analisis ini

dapat digunakan sebagai ladasan awal dalam memetakan tingkat

keterkaitan antara variabel ekonomi makro di Kabupaten Kulon Progo.

4.3. Analisis Regresi Variabel Ekonomi Makro

Ekonomi Makro atau Makro Ekonomi adalah satu studi ekonomi yang

membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai

PDRB per kapita, Indek pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan,

ketimpangan pendapatan dan berbagai kebijakan perekonomian yang

IV-34


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah dan

perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

Ekonomi makro adalah indikator terbaik yang dapat digunakan untuk

menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi,

stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang

berkesinambungan.

Tujuan dari Ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa ekonomi

dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi secara keseluruhan, Alat utama

ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan

nasional. Analisa pendapatan nasional berguna untuk mengukur secara

statistik tentang besarnya pendapatan nasional.

Disamping berguna untuk menunjukkan hubungan-hubungan sistematis,

ekonomi makro digunakan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi

dimana perubahan-perubahan yang dialami oleh variabel-variabel total

sepanjang masa dan tindakan-tindakan ekonomi seperti masalah

pengangguran, kesempatan kerja, pengeluaran negara, pendapatan

nasional, dan sebagainya.

Hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro, pada intinya

adalah hubungan antar variabel-variabel ekonomi agregatif (secara

keseluruhan), seperti tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan

kerja, investasi nasional, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, serta

kemiskinan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengaruh antar-

variabel makro ekonomi.

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap IPM

Sebelum menjelaskan pengaruh PDRB per kapit terhadap indeks

pembangunan manusia (IPM), perlu dilakukan uji statistik seperti uji

koefisien determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan hasil pengolahan data

didapat nilai R2 sebesar 0.9671, seperti yang terlihat pada Tabel 4.19. Hal

IV-35


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih pada variabel independen

secara bersama-sama dapat menjelaskan keragaman variabel dependen

dengan kontribusi sebesar 96.71 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,29

persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan pada

penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji F untuk mengetahui secara keseluruhan apakah

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian

ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F-hitung dengan

tingkat signifikansi 5% atau 0.05. Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai

probabilitas F-hitung (Significance F) ternyata lebih besar dari 0.003.

Artinya, secara keseluruhan variabel independen, secara bersama-sama

tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Terakhir dilakukan uji t untuk menentukan apakah variabel-variabel

independen dalam persamaan regresi secara individu signifikan dalam

memprediksi nilai variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan

membandingkan nilai probabiltas t-hitung terhadap tingkat signifikansi α

(5% atau 0.05), dengan kriteria pengujian jika probabilitas t-hitung > α

(0.05) maka pengaruh variabel independen itu tidak signifikan, sehingga H0

diterima, yang artinya variabel independen tidak mempengaruhi secara

individual variabel dependennya, sebaliknya jika probabilitas t-hitung < α

(0.05) maka pengaruhnya signifikan, sehingga H1 diterima, yang artinya

variabel independen dapat memengaruhi secara individual variabel

dependennya.

Dari hasil output regresi yang dirangkum pada tabel tersebut dapat dilihat

bahwa probabilitas t-hitung variabel PDRB per kapita sebesar 0.003. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh signifikan

terhadap IPM. Nilai koefisien PDRB per kapita sebesar 1.162. Artinya ketika

PDRB per kapita naik Rp1 juta, maka IPM naik akan turun sebesar 1.62 poin.

IV-36


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.19 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap IPM

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0.983419932 R Square 0.967114763 Adjusted R Square 0.956153018 Standard Error 0.223370217 Observations 5

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4.402 4.402 88.226 0.003 Residual 3 0.150 0.050 Total 4 4.552

Coefficients Standard Error t Stat P-value

Intercept 53.575 1.908 28.085 0.000 PDRB per Kapita 1.162 0.124 9.393 0.003

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.4097, seperti

yang terlihat pada Tabel 4.20. di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel yang dipilih pada variabel independen dapat menjelaskan

keragaman variabel dependen dengan kontribusi sebesar 40.07 persen,

sedangkan sisanya sebesar 59,93 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar

variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung (Significance F)

ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan variabel

independen, secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum

pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel

PDRB per kapita sebesar 0.245. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB

per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

IV-37


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.20 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan

SUMMARY OUTPUT


Multiple R 0.640101708 R Square 0.409730197 Adjusted R Square 0.212973596 Standard Error 1.954348762 Observations 5

ANOVA




Intercept 109.251 16.690 6.546 0.007 PDRB per Kapita -1.561 1.082 -1.443 0.245

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Ketimpangan

Pendapatan

Selanjutnya dilakukan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh PDRB

per kapita terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil

pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.1827. Hal ini menunjukkan

bahwa variabel yang dipilih pada variabel independen dapat menjelaskan

keragaman variabel dependen dengan kontribusi sebesar 18.27 persen,

sedangkan sisanya sebesar 81.73 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar

variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4.21 dibawah ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung

(Significance F) ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan

variabel independen tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum pada Tabel

4.21, dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel PDRB per

kapita sebesar 0.473. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita

tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.

IV-38


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.21 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan

SUMMARY OUTPUT


Multiple R 0.427438099 R Square 0.182703328 Adjusted R Square -0.089728896 Standard Error 0.028961219 Observations 5

ANOVA




Intercept 0.155 0.247 0.626 0.576 PDRB per Kapita 0.013 0.016 0.819 0.473

Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT)

Terakhir, dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan PDRB per

kapita terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan hasil

pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0.2340, seperti yang terlihat pada

Tabel 4.22. di bawah ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang dipilih

pada variabel independen dapat menjelaskan keragaman variabel

dependen dengan kontribusi sebesar 23.40 persen, sedangkan sisanya

sebesar 76,60 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang

digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4.22 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-hitung (Significance F)

ternyata lebih besar dari 0.05. Artinya, secara keseluruhan variabel

independen, secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Dari hasil output regresi yang dirangkum

pada Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa probabilitas t-hitung untuk variabel

PDRB per kapita sebesar 0.409. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB

per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka

(TPT).

IV-39


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 4.22 Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

SUMMARY OUTPUT


Multiple R 0.483810202 R Square 0.234072311 Adjusted R Square -0.021236918 Standard Error 0.618221576 Observations 5

ANOVA




Intercept 7.908 5.280 1.498 0.231 PDRB per Kapita -0.328 0.342 -0.958 0.409

Pada bagian ini akan membahas mengenai proyeksi Perekonomian Kabupaten

Kulon Progo sampai dengan tahun 2022 meliputi PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010,

Peranan Sektoral dalam Pembentukan PDRB, Laju Pertumbuhan PDRB beserta

sektoralnya, Pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan per kapita, laju inflasi,

tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran terbuka,

dan Indek Pembangunan Manusia beserta indikatornya, yaitu angka melek huruf

(AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), angka harapan

hidup (AHH), dan pengeluaran per kapita (PPP). Hasil proyeksi tersebut kemudian

menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan

ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh

Kabupaten Kulon Progo.

5.1. Proyeksi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pembahasan pada bagian ini akan menguraikan proyeksi PDRB Kabupaten

Kulon Progo menurut lapangan usaha. Estimasi dilakukan terhadap PDRB

atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp9.83 Triliun. Nilai

ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, PDRB Kabupaten

Kulon Progo diprediksi sebesar Rp13.96 Triliun. Sektor ekonomi yang

PROYEKSI EKONOMI MAKRO KABUPATEN KULON PROGO

BAB LIMA

V-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah sektor pertanian,

peternakan, dan perikanan yang mencapai Rp1.98 triliun dan terus

meningkat hingga pada tahun 2022 sektor pertanian, peternakan, dan

perikanan diprediksi mencapai Rp2.78 triliun. NTB terbesar kedua adalah

sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

yang mencapai nilai Rp1.33 triliun pada tahun 2018 dan mencapai Rp1.92

triliun pada tahun 2022. Kedua sektor tersebut memiliki andil besar

terhadap pembentukan PDRB. Sektor yang memiliki peranan relatif kecil

adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp7.09 miliar dan

mencapai Rp9.81 miliar pada tahun 2022. Tabel 5.1 menguraikan PDRB

atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.

Tabel 5.1 Proyeksi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,981.59 2,153.98 2,344.44 2,553.81 2,784.52 2 Pertambangan dan Penggalian 135.71 146.44 158.33 171.42 185.88 3 Industri Pengolahan 1,175.61 1,277.15 1,389.37 1,512.73 1,648.69 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.09 7.67 8.31 9.02 9.81 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 12.98 14.02 15.17 16.44 17.84 6 Konstruksi 845.98 923.56 1,009.13 1,103.09 1,206.56 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,337.35 1,464.77 1,605.15 1,759.18 1,928.71 8 Transportasi dan Pergudangan 771.02 830.45 896.40 969.07 1,049.31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 391.95 430.86 473.66 520.60 572.24

10 Informasi dan Komunikasi 475.93 512.92 553.96 599.17 649.09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 349.01 388.00 430.75 477.54 528.93 12 Real Estate 327.40 356.53 388.69 424.02 462.95 13 Jasa Perusahaan 26.93 29.08 31.47 34.10 37.00 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 923.10 1,019.11 1,124.59 1,240.16 1,367.21 15 Jasa Pendidikan 579.93 632.46 690.42 754.09 824.20 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 143.66 157.03 171.78 187.96 205.78 17 Jasa Lainnya. 350.96 379.37 410.85 445.50 483.73

T O T A L 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43

Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

konstan (=2010) di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp7.25

triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022

PDRB Kabupaten Kulon Progo diprediksi sebesar Rp8.89 triliun. Sektor

ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar adalah

sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang mencapai Rp1.22 triliun

dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 sektor pertanian,

V-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

peternakan, dan perikanan diprediksi mencapai Rp1.38 triliun. NTB

terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi

mobil dan sepeda motor yang mencapai nilai Rp1.01 triliun pada tahun

2018 dan mencapai Rp1.28 triliun pada tahun 2022. Kedua sektor tersebut

memiliki andil besar terhadap pembentukan PDRB. Sektor yang memiliki

peranan relatif kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas Rp7.85 miliar

pada tahun 2018 dan mencapai Rp10.11 miliar pada tahun 2022. Tabel 5.2

menguraikan PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Kulon Progo

tahun 2018-2022.

Tabel 5.2 Proyeksi PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,227.10 1,262.72 1,301.53 1,343.53 1,388.56 2 Pertambangan dan Penggalian 100.78 104.24 107.97 111.99 116.28 3 Industri Pengolahan 904.58 952.21 1,002.84 1,056.60 1,113.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.85 8.37 8.92 9.50 10.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.25 9.54 9.86 10.20 10.57 6 Konstruksi 622.18 655.80 691.52 729.43 769.52 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,012.50 1,074.34 1,139.81 1,209.09 1,282.24 8 Transportasi dan Pergudangan 581.98 603.39 626.45 651.19 677.55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 273.70 289.70 306.65 324.60 343.57


T O T A L 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing

sektor terhadap nilai PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase

suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam

perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat

memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan

PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak

pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan. Jika dilihat distribusi

V-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

persentase lapangan usaha dari tahun ke tahun, terlihat adanya pergeseran

di beberapa sektor lapangan usaha.

Berdasarkan PDRB ADHB menurut lapangan usaha, sektor pertanian,

peternakan, dan perikanan memperlihatkan penurunan kontribusi,

sedangkan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor menunjukkan peningkatan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah.

Demikian juga dengan sektor pengadaan listrik dan gas, konstruksi, dan

jasa keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski

peningkatannya relatif sedikit. Tabel 5.3 menyajikan distribusi persentase

PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022.

Tabel 5.3 Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 20.15 20.09 20.03 19.99 19.94 2 Pertambangan dan Penggalian 1.38 1.37 1.35 1.34 1.33 3 Industri Pengolahan 11.95 11.91 11.87 11.84 11.81 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 6 Konstruksi 8.60 8.61 8.62 8.63 8.64 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13.60 13.66 13.72 13.77 13.81 8 Transportasi dan Pergudangan 7.84 7.74 7.66 7.58 7.52 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.98 4.02 4.05 4.07 4.10


T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabel 5.4 yang menyajikan distribusi persentase PDRB ADHK 2010 berdasar

lapangan usaha dari tahun 2018 hingga tahun 2022, menunjukkan adanya

pergeseran sektor lapangan usaha. Sektor pertanian, peternakan, dan

perikanan menunjukkan penurunan kontribusi, sedangkan sektor

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

menunjukkan peningkatan kontribusi dalam penciptaan nilai tambah.

Sektor lain yang menunjukkan peningkatan kontribusi adalah, industri

V-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor jasa terutama sektor informasi

dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi.

Tabel 5.4

Proyeksi Kontribusi PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%)

No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022



T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5.2. Proyeksi PDRB Menurut Jenis Pengeluaran

Berdasarkan PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran, secara domestik,

pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang paling tinggi sepanjang

tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga sebesar Rp7.03

triliun, naik menjadi Rp10.12 triliun pada tahun 2022. Diurutan kedua

ditempati oleh pengeluaran dalam bentuk pembentukan modal tetap

domestik bruto dengan besaran Rp3.07 triliun pada tahun 2018, naik

menjadi Rp4.45 triliun pada tahun 2022. Pengeluaran konsumsi

pemerintah menempati urutan ketiga dengan pengeluaran sebesar Rp1.73

triliun pada tahun 2018, naik menjadi Rp2.49 triliun pada tahun 2022.

Dalam hal perdagangan regional, Kabupaten Kulon Progo mengalami defisit

perdagangan dimana, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor selama

periode 2018-2022 (lihat Tabel 5.5). PDRB ADHK (=2010) menunjukkan pola

yang serupa dengan PDRB ADHB, dimana pengenluaran konsumsi rumah

tangga menempati urutan pertama disusul oleh pembentukan modal tetap

domestik bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah.

V-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 5.5 Proyeksi PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022




PDRB 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43

Tabel 5.6 Proyeksi PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)





PDRB 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99

Apabila dilihat dari distribusi PDRB menurut jenis pengeluaran, secara

domestik, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang paling tinggi

sepanjang tahun 2018-2022 dengan kisaran 71-72% untuk PDRB ADHB dan

63% untuk PDRB ADHK (=2010). Di urutan kedua ditempati oleh

pengeluaran dalam bentuk pembentukan modal tetap domestik bruto

dengan konstirusi lebih kurang 31% untuk PDRB ADHB dan 28% untuk

PDRB ADHK (=2010). Pengeluaran konsumsi pemerintah menempati urutan

ketiga dengan persentase kontribusi pengeluaran sebesar lebih kurang 17%

untuk PDRB ADHB dan kisaran 16% untuk PDRB ADHK (=2010). Dalam hal

perdagangan regi0nal, kontribusi impor berkisar 83-84% untuk PDRB ADHB

dan kisaran 73-74% untuk PDRB ADHK (=2010). Peranan ekspor barang dan

jasa berkisar 57-58% untuk PDRB ADHB dan kisaran 61-62% untuk PDRB

ADHK (=2010).

V-7


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 5.7 Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022




PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabel 5.8

Proyeksi Kontribusi PDRB ADHK (=2010) Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%)





PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5.3. Proyeksi PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan

menunjukkan pendapatan riil penduduk dengan mempertimbangkan angka

inflasi, sedangkan pendapatan penduduk yang dihitung berdasarkan harga

berlaku, mencerminkan pendapatan secara bruto dengan

mengesampingkan faktor inflasi, sehingga tidak menggambarkan

kemampuan daya beli penduduk.

Tahun 2022, Pendapatan per kapita di Kabupaten Kulon Progo yang

dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku diproyeksikan

sama-sama mengalami kenaikan dengan masing-masing sebesar Rp32,12

juta dan Rp20.48 juta. Pendapatan per kapita atas harga konstan

mengalami kenaikan sebesar 4,44 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini

menjadi yang tertinggi sejak tahun 2018. Sementara itu kenaikan

pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku meningkat 8,37 persen

V-8


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

PDRBADHBPerKapita 23.44 25.34 27.44 29.67 32.16

PDRBADHK(=2010)PerKapita 17.28 18.02 18.81 19.61 20.48

LPEPDRBADHBPerKapita 7.98 8.14 8.28 8.12 8.37

LPEPDRBADHK(=2010)PerKapita 4.13 4.31 4.40 4.24 4.44

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5

10

15

20

25

30

35

Persen

JutaRupiah

pada tahun 2022. Peningkata ini lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan pada empat tahun sebelumnya. Ilustrasi proyeksi

pendapatan per kapita Kabupaten Kulon Progo tahun 2018-2022 dapat

dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Proyeksi Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018-2022

5.4. Proyeksi Laju Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan PDRB ADHB menurut lapangan usaha, laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 diprediksi akan

tumbuh sebesar 8.89 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon

Progo terus meningkat hingga pada tahun 2022 diprediksi akan mencapai

9.27 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik diperlukan untuk

menjaga stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-2022

ditunjukkan pada Tabel 5.9. Berdasarkan prediksi PDRB ADHB tahun 2018-

2022, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kulon Progo berada pada kisaran 9 persen.

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi dan

sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

V-9


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

diprediksi akan mencapai kinerja yang sangat baik, dengan pertumbuhan

rata-rata di atas dua digit. Sektor penyediaan akomodasi dan makan

minum, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor, sektor merupakan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor

konstruksi, dan sektor jasa pendidikandengan pertumbuhan yang lebih

tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Kabupaten Kulon Progo tahun 2022.

Tabel 5.9 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022


10 Informasi dan Komunikasi 7.51 7.77 8.00 8.16 8.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 11.36 11.17 11.02 10.86 10.76 12 Real Estate 8.75 8.90 9.02 9.09 9.18 13 Jasa Perusahaan 7.76 8.00 8.21 8.35 8.51

14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib 10.46 10.40 10.35 10.28 10.24 15 Jasa Pendidikan 8.93 9.06 9.16 9.22 9.30 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9.21 9.31 9.39 9.42 9.48 17 Jasa Lainnya. 7.86 8.10 8.30 8.43 8.58

T O T A L 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27

Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) menurut lapangan usaha, laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018

diprediksi akan tumbuh sebesar 5,01 persen. Nilai pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Kulon Progo mengalami perlambatan hingga pada tahun 2022

diprediksi akan mencapai 5,30 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini

perlu dicapai oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang pro

pertumbuhan ekonomi agar stabilitas ekonomi terjaga dan lapangan kerja

bertambah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo selama

periode 2018-2022 ditunjukkan pada Tabel 5.9. Berdasarkan prediksi PDRB

ADHK (=2010) tahun 2018-2022, terlihat bahwa secara umum

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo berada pada kisaran 5

persen.

V-10


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Peternakan, dan

Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang, dan sektor Transportasi dan

Pergudangan, diprediksi akan mencapai kinerja yang sangat kurang baik,

dengan pertumbuhan lebih rendah daripada laju pertumbuhan Kabupaten

Kulon Progo tahun 2022.

Tabel 5.10 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022


10 Informasi dan Komunikasi 6.44 6.47 6.42 6.38 6.33 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7.72 7.61 7.45 7.30 7.17 12 Real Estate 5.61 5.72 5.73 5.75 5.74 13 Jasa Perusahaan 5.43 5.55 5.58 5.61 5.61 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.81 5.90 5.90 5.90 5.89 15 Jasa Pendidikan 5.84 5.92 5.92 5.92 5.90 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.49 6.52 6.47 6.42 6.36 17 Jasa Lainnya. 5.30 5.43 5.47 5.50 5.52

T O T A L 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30

Berdasarkan PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran, terlihat laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo digerakkan oleh

pertumbuhan semua komponen pengeluaran. Pada tahun 2022, terlihat

komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) mengalami

pertumbuhan yang lenih tinggi dibandingkan dengan komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga. Laju pertumbuhan PMTB sebesar

10.11 persen, sementara laju konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar

10.02 persen. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Kulon Progo menjadi

tempat yang menarik bagi investor sehingga mendorong peningkatan laju

investasi. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercata tumbuh 9.94 persen

pada tahun 2022. Laju pertumbuhan impor lebih tinggi dari ekspor. Pola

pertumbuhan serupa juga terjadi pada PDRB ADHK (=2010).

V-11


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Tabel 5.11 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022




PDRB 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27

Tabel 5.12 Proyeksi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (=2010) Kabupaten Kulon Progo

Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2018–2022 (%) No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022




PDRB 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30

5.5. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Proyeksi garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-

2022 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat seiring dengan

peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Pada tahun

2018, nilai nominal garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo tercatat

sebesar Rp336,332 per kapita sebulan. Angka ini meningkat secara

bertahap menjadi Rp390,936 per kapita per bulan di tahun 2022 (lihat

Gambar 5.2).

Setelah memprediksikan garis kemiskinan, diperoleh proyeksi jumlah orang

miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pada Gambar 5.3 terlihat pada tahun

2018 jumlah orang miskin sebanyak 80,200 jiwa atau 19.11 persen dari

total jumlah penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 69,640 jiwa

atau 16.04 persen pada tahun 2022 (lihat Gambar 5.3).

V-12


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

336.332

349.983

363.634

377.285

390.936

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

400.000

2018 2019 2020 2021 2022

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

Ru

pia

h

Garis Kemiskinan Persentase Penduduk Miskin (%)

2018 2019 2020 2021 2022

Penduduk Miskin 80,20 77,83 75,24 72,60 69,64

Tingkat Kemiskinan 19,11 18,39 17,64 16,86 16,04

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

18,00

18,50

19,00

19,50

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

Per

sen

Rib

u Ji

wa

Gambar 5.2 Proyeksi Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin


Gambar 5.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan


Gambar 5.4 memperlihatkan proyeksi indeks kedalaman (P1) dan

keparahan (P2) kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

V-13


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

3,42 3,39 3,35 3,31 3,28

0,94 0,94 0,95 0,95 0,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

2018 2019 2020 2021 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin juga semakin menyempit. Berdasarkan hasil proyeksi,

selama tahun 2018-2022 terjadi penurunan dari 3.42 pada tahun 2018

menjadi 3.28 pada tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan (P2) adalah

indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran

pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Hasil

proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan

dari 0.94 pada tahun 2018 menjadi 0.95 pada tahun 2022.

Gambar 5.4

Proyeksi Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

V-14


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

5.6. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator keberhasilan

pembangunan daerah yang ditunjukan melalui penyerapan tenaga kerja.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari data

angkatan kerja, jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran itu sendiri.

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau

sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja

sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang

mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang

sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini

berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan

kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan

keberhasilan atau kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari

tahun ke tahun.

Berdasarkan Gambar 5.5, terlihat bahwa proyeksi tingkat pengangguran

Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan

dari 2,30 persen menjadi 1,60 persen. Secara nominal, terjadi penurunan

jumlah orang yang menganggur dari 9,646 orang pada tahun 2018 menjadi

6,960 orang pata tahun 2022. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal

iklim ketenagakerjaan. Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah

pengangguran yang harus disediakan lowongan kerja bagi mereka. Dalam

kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan pembangunan yang

ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly), pembangunan harus

mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan

kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan

tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat

tercapai.

V-15


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

Jumlah Penganggur 9.646 8.989 8.318 7.652 6.960

TPT 2,30 2,12 1,95 1,78 1,60

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Gambar 5.5 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018-2022

5.7. Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang

mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0

sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna,

sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Hasil proyeksi pada Gambar 5.6 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan

pendapatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018-2022 menurun

dari 0.35 menjadi 0.33. Nilai ini mengindikasikan bahwa tangkat

ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam

kategori ketimpangan rendah.

V-16


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

Indeks Gini 0,35 0,35 0,34 0,33 0,33

0,315

0,320

0,325

0,330

0,335

0,340

0,345

0,350

0,355

Gambar 5.6 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018-2022

5.8. Proyeksi Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan

terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

distribusi barang

Pada tahun 2018 diperkirakan terjadi inflasi sebesar 2.74 persen. Pada

tahun 2022 laju inflasi mengalami penurunan, yaitu sebesar 1.91 persen.

Ilustrasi proyeksi inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022 dapat

dilihat pada Gambar 5.7.

V-17


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2,74

2,50

2,282,09

1,91

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 5.7 Proyeksi Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

5.9. Proyeksi Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Aspek Pendidikan

Salah satu aspek dalam menghitung indeks pembangunan manusia (IPM)

adalah pendidikan, yang terdiri dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan

harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan

formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah

suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam

penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Berdasarkan

Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa RLS di Kabupaten Kulon Progo

diproyeksikan mengalami peningkatan dari 8.69 tahun pada tahun 2018

menjadi 9.16 tahun pada tahun 2022.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk

V-18


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

RLS 8,69 8,81 8,93 9,04 9,16

HLS 14,39 14,65 14,91 15,18 15,44

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke

atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya

pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Dari Gambar 5.8 dapat diketahui bahwa HLS di Kabupaten Kulon Progo

diproyeksikan mengalami peningkatan dari 14.39 tahun pada tahun 2018

menjadi 15.44 tahun pada tahun 2022.

Gambar 5.8 Proyeksi RLS dan HLS Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018-2022

Angka melek huruf (AMH) adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke

atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana

dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji,

dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan Gambar 5.8

dapat diketahui bahwa AMH di Kabupaten Kulon Progo diramalkan

mengalami peningkatan dari 94.84 persen pada tahun 2018 menjadi 95.38

persen pada tahun 2022.

V-19


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

AMH 94,84 95,00 95,14 95,27 95,38

94,50

94,60

94,70

94,80

94,90

95,00

95,10

95,20

95,30

95,40

95,50

Gambar 5.9 Proyeksi AMH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

Aspek Kesehatan

Indikator bidang kesehatan dapat ditunjukkan melalui Angka Harapan

Hidup (AHH) Saat Lahir. AHH saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata

perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil proyeksi seperti yang terlihat pada Gambar 5.10, AHH

cenderung meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tercatat

pada tahun 2018 sebesar 75.07 tahun, tahun 2019 sebesar 75.10 tahun,

tahun 2020 mencapai 75.13 tahun, tahun 2021 mencapai 75,16, dan tahun

2022 mencapai 75.20 tahun. Peningkatan proyeksi angka harapan hidup ini

menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Angka Harapan

Hidup Kabupaten Kulon Progo selama periode 2018-2022 diharapkan

menjadi yang tertinggi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan lebih besar dari

tingkat DIY, sebagai mana pada tahun 2017.

V-20


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

AHH 75,07 75,10 75,13 75,16 75,20

75,00

75,02

75,04

75,06

75,08

75,10

75,12

75,14

75,16

75,18

75,20

75,22

Gambar 5.10 Proyeksi AHH Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

Aspek Ekonomi

Aspek perekonomian dalam penentuan IPM ditentukan oleh variabel

pengeluaran per kapita disesuaikan. Target capaian pengeluaran perkapita

disesuaikan disusun dengan metoda regresi linear yang mampu

menghitung, atau memprediksi, nilai masa mendatang dengan

menggunakan nilai-nilai yang ada. Nilai yang diprediksikan adalah tahun

untuk pengeluaran per kapita disesuaikan pada tahun 2010 – 2017. Nilai

yang diketahui tersebut, dan pengeluaran perkapita disesuaikan baru

diprediksi dengan menggunakan regresi linier. Berdasarkan metode

tersebut diperoleh proyeksi pengeluaran per kapita disesuaikan tahun

2018 hingga 2022. Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan yang

konsisten sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pengeluaran per kapita

diproyeksikan sebesar Rp9.42 juta pada tahun 2022, lebih tinggi dari tahun

2018 dengan pengeluaran per kapita sebesar Rp9.01 juta.

V-21


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

9,01

9,11

9,21

9,32

9,42

8,80

8,90

9,00

9,10

9,20

9,30

9,40

9,50

2018 2019 2020 2021 2022

Gambar 5.11 Proyeksi Pengeluaran Per Kapita (PPP) Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018-2022

Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu

indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non

fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan

angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi

masyarakat yang tercermin dari nilai purcashing power parity index (ppp).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah

negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk

mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Target yang telah disusun pada faktor-faktor pembentuk IPM yang meliputi

rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan

pengeluaran per kapita yang disesuaikan meghasilkan IPM Kabupaten

Kulon Progo. Pada tahun 2022 sebesar 75.40 atau berada pada kategori

tinggi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka proyeksi IPM pada

tahun 2018, yaitu 73.18. Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai

V-22


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2018 2019 2020 2021 2022

IPM 73,18 73,74 74,29 74,85 75,40

Laju IPM 0,76 0,76 0,75 0,75 0,74

0,73

0,74

0,74

0,75

0,75

0,76

0,76

0,77

0,77

72,00

72,50

73,00

73,50

74,00

74,50

75,00

75,50

76,00

dampak dari meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM. Selain itu

hal ini mungkin disebabkan karena sudah semakin terwujudnya

optimalisasi dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang

telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Gambar 5.12 Proyeksi IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2022

5.10 Rekomendasi Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi Kabupaten Kulon Progo diarahkan untuk mengatasi

berbagai permasalahan bidang ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi,

inflasi, dan pengangguran. Misi RPJMD Kulon Progo 2017-2022 yang terkait

dengan pembangunan bidang ekonomi adalah “Menciptakan sistem

perekonomian yang berbasis kerakyatan”. Pertumbuhan yang berbasis

kerakyatan menekankan pada pertumbuhan inklusif yang tumbuh melalui

pemerataan pendapatan dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam

proses pembangunan. Perekonomian juga harus didorong oleh potensi

ekonomi dan peningkatan produktivitas sehingga terbuka peluang untuk

penyerapan tenaga kerja baru. Terdapat beberapa rekomendasi yang

V-23


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

dapat ditawarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

diantaranya:

1. Kebijakan mendorong pertumbuhan inklusif berbasi kerakyatan:

Kebijakan untuk menciptakan sistem perekonomian yang berbasis

kerakyatan meliputi :

• Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi,

dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo. Selain itu,

perlu ada kebijakan perluasan akses pembiayaan dengan program

memfasilitasi akses pembiayaan khususnya bagi pengusaha UMKM.

memfasilitasi/memediasi pengusaha dan perbankan untuk

menjembatani permasalahan yang berhubungan dengan

pembiayaan investasi; dan meningkatkan peran serta masyarakat

dan koperasi alternatif dalam pembangunan;

• Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian

dan perikanan. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan

produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan diversifikasi

pangan;

• Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat

dengan cara meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana parasarana

pariwisata;

• Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif

dengan cara meningkatkan pelayanan dan promosi investasi;

• Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan

kerja dan perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan

pelatihan dan penempatan tenaga kerja;

• Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat

dengan cara meningkatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan

masyarakat;

• Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah

V-24


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender melalui

peningkatan fasilitas dan bantuan perlindungan sosial. Selain itu,

juga perlu ada peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan

perempuan dan anak;

• Peningkatan efisiensi birokrasi dan pencegahan korupsi melalui

penyerderhanaan prosedur perijinan usaha, regulasi dan law

enforcement, serta sistem pengajuan usaha online yang terintegrasi

dengan sistem perbankan.

2. Kebijakan Mendorong Pembangunan Manusia

Kebijakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat,

berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya meliputi:

1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan

pendidikan karakter dengan cara memenuhi kebutuhan sarana

prasarana secara bertahap. Selain itu, mengintegrasikan

pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan

meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter.

Terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan;

2. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda melalui

peningkatan pembinaan olahraga dan generasi muda serta sarana

prasarana olah raga;

3. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan dengan cara

meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia

perpustakaan;

4. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan

rehabilitatif kesehatan masyarakat;

5. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga

berencana melalui peningkatan promosi kesehatan, kesehatan

V-25


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dapat

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya

kesehatan. Juga melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dan peningkatan pelayanan dan

mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana;

6. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur

budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan

cagar/warisan budaya. Ini dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan pembinaan pelaku seni.

3. Kebijakan Terkait Pengurangan Pengangguran

Dalam rangka perencanaan pengembangan sumberdaya manusia

(SDM) Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

perlu untuk mendesain kapasitas SDM-nya yang diarahkan mengisi

peluang kerja pada sektor-sektor basis serta mempersiapkan SDM

tersebut untuk memasuki pasar kerja di Kabupaten Kulon Progo

sehingga dapat mengurangi pengangguran. Terdapat beberapa

kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengulangi tingkat

pengangguran, diantaranya:

1. Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan

kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan

Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen

memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan

pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara

mandiri dan andal bersaing di bidangnya.

2. Bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta

pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan

andal bersaing di bidangnya

3. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan

lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong

V-26


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

terwujudnya lapangan pekerjaan baru. Membantu para

pengangguran terdidik untuk menguasai teknologi dan informasi

pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMD, BUMS

dan pihak lainnya.

4. Meningkatkan teknologi dan sistem pedidikan. Segera melakukan

pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-

kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai

prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan

komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para

penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

5. Meningkatkan kualitas kerja dari tenaga kerja yang ada, sehingga

mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan. Pemberian

informasi cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.

6. Mengintensifkan program keluarga berencana.

7. Membuka kesempatan bekerja ke luar negeri.

http://okrek.com/

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat

disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Hasil analisis perkembangan ekonomi makro.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK (=2010) menujukkan peningkatan setiap

tahunnya. Pada Tahun 2017, nilai dari seluruh aktivitas produksi barang

dan jasa di Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp9,033.14 Miliar

yang artinya mengalami peningkatan sekitar 8.68% dari tahun

sebelumnya. Peningkatan PDRB di Kabupaten Kulon Progo ini ditopang

oleh peningkatan tiga sektor pilar utama yaitu sektor industri

pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor

angkutan dan komunikasi. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai

PDRB ADHK (=2010) yang berasal dari nilai total produksi barang dan

jasa Tahun 2017 nilai dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa di

Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar Rp6,580.77 Miliar, yang artinya

mengalami peningkatan sekitar 4.92% dari Tahun 2016. Selama kurun

waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo baik

ADHB dan ADHK (=2010) terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini

meningkatkan daya beli masyarakat.

PENUTUP

BAB ENAM

VI-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo, namun secara persentase penduduk miskin di

Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Selama 5 tahun terakhir (2013–2017) rata-rata nilai Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar

2.86%.. Di Kabupaten Kulon Progo perkembangan Rasio Gini dari tahun

ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.

Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini DIY maupun Nasional, Gini

Rasio Kabupaten Kulon Progo masih dibawahnya. Hal tersebut

menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten

Kulon Progo masih relatif lebih baik dibandingkan dengan DIY dan

Nasional.

Angka IPM Kulon Progo telah mencapai angka tertinggi pada tahun

2017 sebesar 73.18 ini menunjukkan keberhasilan pembangunan

manusia secara umum, bukan hanya pembangunan perekonomian

semata. Tingginya angka IPM Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh

tingginya keempat indikator penyusunnya. Terutama angka harapan

hidup yang mencapai nilai tertinggi di DIY sebesar 75.04 tahun dan

harapan lama sekolah pada angka 14,13 tahun. Berikut disajikan

indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan

peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan meningkatkan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kulon Progo. Akan

tetapi, peningkatan pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan

dalam mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan

ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan

pembangunan ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesempatan kerja,

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

VI-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

2. Hasil analisis proyeksi perekonomian Kabupaten Kulon Progo

menunjukkan bahwa:

Pada tahun 2018, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar

harga berlaku di Kabupaten Kulon Progo diprediksi mencapai Rp9.83

Triliun. Nilai ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022,

PDRB Kabupaten Kulon Progo diprediksi sebesar Rp13.96 Triliun.

Berdasarkan PDRB ADHK (=2010), PDRB Kabupaten Kulon Progo pada

tahun 2018 diprediksi mencapai Rp7.25 triliun. Nilai ini terus

mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 PDRB Kabupaten

Kulon Progo diprediksi sebesar Rp8.89 triliun. Tahun 2022, Pendapatan

per kapita di Kabupaten Kulon Progo yang dihitung berdasarkan harga

konstan dan harga berlaku diproyeksikan sama-sama mengalami

kenaikan dengan masing-masing sebesar Rp32,12 juta dan Rp20.48 juta.

Berdasarkan PDRB ADHK (=2010) menurut lapangan usaha, laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018

diprediksi akan tumbuh sebesar 5,01 persen. Nilai pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengalami perlambatan hingga pada

tahun 2022 diprediksi akan mencapai 5,30 persen.

Proyeksi garis kemiskinan Kabupaten Kulon Progo selama periode

2018-2022 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat

seiring dengan peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan rumah

tangga. Pada tahun 2018, nilai nominal garis kemiskinan Kabupaten

Kulon Progo tercatat sebesar Rp336,332 per kapita sebulan. Angka ini

meningkat secara bertahap menjadi Rp390,936 per kapita per bulan di

tahun 2022. Setelah memprediksikan garis kemiskinan, diperoleh

proyeksi jumlah orang miskin di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun

2018 jumlah orang miskin sebanyak 80,200 jiwa atau 19.11 persen dari

total jumlah penduduk. Jumlah tersebut menurun menjadi 69,640 jiwa

atau 16.04 persen pada tahun 2022.

VI-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Proyeksi tingkat pengangguran Kabupaten Kulon Progo selama tahun

2018-2022 mengalami penurunan dari 2,30 persen menjadi 1,60 persen.

Secara nominal, terjadi penurunan jumlah orang yang menganggur dari

9,646 orang pada tahun 2018 menjadi 6,960 orang pata tahun 2022.

Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim ketenagakerjaan.

Namun walaupun demikian, masih terdapat jumlah pengangguran yang

harus disediakan lowongan kerja bagi mereka.

Proyeksi tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo

pada tahun 2018-2022 menurun dari 0.35 menjadi 0.33. Nilai ini

mengindikasikan bahwa tangkat ketimpangan pendapatan di

Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Target yang telah disusun pada faktor-faktor pembentuk IPM yang

meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka melek

huruf, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita yang

disesuaikan meghasilkan IPM Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2022

sebesar 75.40 atau berada pada kategori tinggi. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan angka proyeksi IPM pada tahun 2018, yaitu 73.18.

Peningkatan IPM setiap tahunnya ini sebagai dampak dari

meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM. Selain itu hal ini

mungkin disebabkan karena sudah semakin terwujudnya optimalisasi

dan sinergitas pola dan sasaran pembangunan manusia yang telah

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

6.2 Saran

Dengan dilakukannya analisis mengenai perkembangan indikator dan

proyeksi ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2022,

dengan memperhatikan aspek akademik maka diharapkan hasil penelitian

ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo

dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial serta mampu

VI-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat

banyak khususnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Semoga

rekomendasi kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat menjadi

acuan bagi pemerintah dalam membangun perekonomian Kabupaten

Kulon Progo.

3.2 Kerangka Pemikiran.................................................................................... III-1

Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka

Jogja Mandiri.

Adisasmita, R. H. 2005. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Edisi I. Graha Ilmu,

Yogyakarta.

Ambardi, U.M, Prihawantoro, S. 2002. Pengembangan wilayah dan Otonomi

Daerah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jakarta.

Amling, Frederick. 1988. Investments 6th ed. New Jersey :Prentice Hall,

Englewood Cliffs.

Arikunto, S. 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka

Cipta.

Arsyad, L. 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah (edisi kedua).

BPFE .Yogyakarta.

Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, dan Asghar Razavieh (1982). Introduction to

Research in Education terjemahan Arief Furchan. Surabaya : Usaha

Nasional.

Badan Pusat Statistik. 2013-2017. Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka. BPS

Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

VII-2


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Badan Pusat Statistik. 2017. D.I. Yogyakarta Dalam Angka. BPS Provinsi D.I.

Yogyakarta. Yogyakarta.

Bappenas, 1999. Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Menata Ke

Depan Perekonomian Nasional.

Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methode.

New York: John Willey and Sons

Budiharsono, S. 2001. Teknik Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT

Pradnya Paramita. Jakarta.

Buhana E; Masyhuri. 2006. Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di

Kabupaten Brebes. Jurnal Agrosains, Volume 19(1), Januari 2006, Hal. 81-

95.

Conyers, D. and P. Hills, 1984. An Introduction to Development Planning in the

Third World. Chichester: John Wiley and Sons.

Creswell, John W. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan

Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Damanhuri, Didin S, Heru Nugroho, Ignas Kleden, Mohtar M, Ramlan Subakti.

1997. Tinjauan Kritis Idiologi Liberalisme dan Sosialisme. Badan

Pendidikan dan Pelatihan Departemen dalam Negeri.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Erlangga, Jakarta.

Fei, J.C., and G. Ranis. 1964. Development of the Labor- Surplus Economy: Theory

and Policy. Homewood, Irwin, Illinois.

Ghozali, Imam. 2006. Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

VII-3


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Glasson, J. (1977). Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Oleh Paul

Sitohang. Program Perencanaan Nasional FEUI-Bappenas. Jakarta:

Lembaga Penerbit FEUI.

Hakim, A. 2004. Ekonomi Pembangunan.Ekonisia. Fakultas Ekonomi UII.

Yagyakarta.

Jinghan, M. L. 2004. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan; penerjemah D

Guritno. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ketaren, Nurlela. 2009. Administrasi Pembangunan. Medan.

Koetin, E.A. 2002. Analisis Pasar Modal.Cetakan keempat. Januari. Jakarta :

Pustaka Sinar Harapan.

Kuncoro, M. 2004. Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan,

Strategi, dan Peluang. Erlangga. Jakarta.

Kutner, M. H., C. J. Nachtsheim, and J. Neter. 2004. Applied Linear Regression

Models, 4th

ed. New York, NY: McGraw-Hill

Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. In

Chenery and Srinivasan (Editors). Handbook of Development Economics.

Science Publisher B.V., Amsterdam.

Lipsey, R.G, Courant, P.N, Purvis, D.D, Steiner, P.O. (1995). Pengantar Mikro

Ekonomi. Edisi Kesepuluh. Binarupa Aksara. Jakarta.

Lorenzo A M. 2002. Regional Disparities in Developing East Asia: Challeges for

The Future. Seminar Globalisation.

Mangiri, K. 2000. Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom.

Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Markidakis, S., Wheelwright, S.C., dan McGee, V.E. 1983. Forecasting: Methods

and Applications. John Wiley & Sons. New Yoirk. P. 89.

VII-4


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. remaja

Rosdakarya.

Nanga, M. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT

Grafindo Persada.

Nasution, A. 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah. Medan : FISIP USU Press.

Nurcholis, H. 2008. Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah. Jakarta :

PT.Grasindo.

Pambudi, S,B. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat.

Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB

Putra, D.E.2003. Berburu Uang di Pasar Modal: Panduan Investasi Menuju

Kebebasan Finansial. Cetakan kedua, Nopember. Semarang : Penerbit

Effhar.

Putra, E.P. 2016. Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. [Tesis].

Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Richardson, H, W. 1977. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. FEUI. Jakarta.

Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2003. Prencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta.

PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D.R. 2007. Perencanaan dan

Pengembangan Wilayah. Bogor. Materi Kuliah Program Studi PWD Pasca

Sarjana IPB. Tidak Dipublikasi.

Rustiadi, Ernan. Sunsun Saefulhakim. Dyah R. Panuju. 2011. Perencanaan dan

Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta

VII-5


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Saefulhakim, S. 2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Regional dan Perdesaan. Bogor.

Program Studi Ilmu-Ilmu Prencanaan Pembangunan Wilayah Institut

Pertanian Bogor. Tidak Dipublikasi.

Siamat, D. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi

Indonesia, Jakarta.

Simanjuntak P J. 1998. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia. Jakarta: FE UI.

Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Baduose Media. Padang.

Sudantoko, D. 2009. Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT

PP Mardi Mulya.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D.

Bandung: CV. Alfabeta.

Sukirno S. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan.

Cetakan Ketiga. Penerbit Kencana. Jakarta.

Sutedi Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo H.B. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya

dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.

Tambunan, T. 2003. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah (edisi revisi). Bumi Aksara.

Jakarta.

Tjitroresmi E, Dharmawan DA. 2007. Investasi di Era Otonomi Daerah. Jurnal

Ekonomi Pembangunan.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagung.

Jakarta

VII-6


Tahun Anggaran 2018

LAPORAN AKHIR

Todaro M.P. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,

Jakarta.

Todaro, M.P. dan S.C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia ke-3.

Erlangga, Jakarta.

Widodo, J. 2006. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Banyu Media Publishing.

Malang.

Wiranto, T. 1997. Model Keterkaitan Desa-Kota Sebagai Pendekatan

Pengembangan Perdesaan. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di

Indonesia. Jakarta. Crasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

LAMPIRAN

PDRB ADHB (Miliar)


1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,981.59 2,153.98 2,344.44 2,553.81 2,784.52 2 Pertambangan dan Penggalian 135.71 146.44 158.33 171.42 185.88 3 Industri Pengolahan 1,175.61 1,277.15 1,389.37 1,512.73 1,648.69 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.09 7.67 8.31 9.02 9.81 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 12.98 14.02 15.17 16.44 17.84 6 Konstruksi 845.98 923.56 1,009.13 1,103.09 1,206.56 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,337.35 1,464.77 1,605.15 1,759.18 1,928.71 8 Transportasi dan Pergudangan 771.02 830.45 896.40 969.07 1,049.31 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 391.95 430.86 473.66 520.60 572.24

10 Informasi dan Komunikasi 475.93 512.92 553.96 599.17 649.09 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 349.01 388.00 430.75 477.54 528.93 12 Real Estate 327.40 356.53 388.69 424.02 462.95 13 Jasa Perusahaan 26.93 29.08 31.47 34.10 37.00 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 923.10 1,019.11 1,124.59 1,240.16 1,367.21 15 Jasa Pendidikan 579.93 632.46 690.42 754.09 824.20 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 143.66 157.03 171.78 187.96 205.78 17 Jasa Lainnya. 350.96 379.37 410.85 445.50 483.73

T O T A L 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43

Share PDRB Lapangan Usaha ADHB 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022



T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laju PDRB Lapangan Usaha ADHB (%) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022



T O T A L 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27

PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (Miliar Rp)


1 Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 1,227.10 1,262.72 1,301.53 1,343.53 1,388.56 2 Pertambangan dan Penggalian 100.78 104.24 107.97 111.99 116.28 3 Industri Pengolahan 904.58 952.21 1,002.84 1,056.60 1,113.50 4 Pengadaan Listrik dan Gas 7.85 8.37 8.92 9.50 10.11 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Lmbah dan Daur Ulang 9.25 9.54 9.86 10.20 10.57 6 Konstruksi 622.18 655.80 691.52 729.43 769.52 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1,012.50 1,074.34 1,139.81 1,209.09 1,282.24 8 Transportasi dan Pergudangan 581.98 603.39 626.45 651.19 677.55 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 273.70 289.70 306.65 324.60 343.57


T O T A L 7,250.46 7,624.59 8,022.59 8,445.38 8,892.98

Share PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022



T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laju PDRB Lapangan Usaha ADHK 2010 (%)) No Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022



T O T A L 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30

PDRB Pengeluaran ADHB 2010 (Miliar)


1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 7,034.40 7,682.86 8,397.75 9,206.26 10,128.92 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 343.30 377.23 414.53 456.57 504.42 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,736.96 1,895.01 2,069.35 2,266.64 2,491.90 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 3,078.92 3,366.62 3,683.62 4,041.89 4,450.52 5 Perubahan Inventori 51.99 55.30 59.03 63.33 68.32 6 Ekspor Barang dan Jasa 5,772.76 6,254.84 6,788.73 7,395.58 8,090.86 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 8,182.13 8,908.46 9,710.53 10,652.35 11,772.52

PDRB 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43

Share PDRB Pengeluaran ADHB2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022

1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71.52 71.65 71.76 72.05 72.54 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 3.49 3.52 3.54 3.57 3.61 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 17.66 17.67 17.68 17.74 17.85 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 31.30 31.40 31.48 31.63 31.87 5 Perubahan Inventori 0.53 0.52 0.50 0.50 0.49 6 Ekspor Barang dan Jasa 58.69 58.33 58.01 57.88 57.95 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 83.18 83.07 82.98 83.37 84.32

PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laju PDRB Pengeluaran ADHB 2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022


PDRB 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27

PDRB Pengeluaran ADHK 2010


1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,584.15 4,820.60 5,072.14 5,339.34 5,622.21 2 Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 248.92 267.93 288.40 310.43 334.08 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,178.29 1,238.97 1,303.53 1,372.09 1,444.68 4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 2,033.07 2,142.90 2,259.93 2,384.48 2,516.60 5 Perubahan Inventori 42.36 43.89 45.48 47.15 48.88 6 Ekspor Barang dan Jasa 4,471.33 4,713.58 4,971.76 5,246.54 5,538.05 7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa 5,307.65 5,603.27 5,918.64 6,254.64 6,611.50

PDRB 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99

Share PDRB Pengeluaran ADHK 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



PDRB 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Laju PDRB Pengeluaran ADHK 2010 No Jenis Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022


PDRB 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30

Proyeksi Variabel Ekonomi Makro No. Variabel Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 PDRB ADHB Miliar Rupiah 6,489.59 7,056.57 7,671.55 8,312.45 9,033.14 9,836.19 10,723.42 11,702.46 12,777.92 13,962.43 2 LPE PDRB ADHB % 9.68 8.74 8.71 8.35 8.67 8.89 9.02 9.13 9.19 9.27 3 PDRB ADHK (=2010) Miliar Rupiah 5,741.66 6,004.32 6,281.80 6,580.78 6,904.55 7,250.47 7,624.59 8,022.60 8,445.39 8,892.99 4 LPE PDRB ADHK (=2010) % 4.87 4.57 4.62 4.76 4.92 5.01 5.16 5.22 5.27 5.30

5 PDRB ADHB Per Kapita Juta Rupiah 16.17 17.41 18.76 20.15 21.70 23.44 25.34 27.44 29.67 32.16 6 LPE PDRB ADHB Per Kapita % 8.64 7.72 7.72 7.39 7.73 7.98 8.14 8.28 8.12 8.37 7 PDRB ADHK (=2010) Per Kapita Juta Rupiah 14.30 14.82 15.36 15.95 16.59 17.28 18.02 18.81 19.61 20.48 8 LPE PDRB ADHK (=2010) Per Kapita % 3.87 3.60 3.67 3.83 4.02 4.13 4.31 4.40 4.24 4.44 9 Jumlah Penduduk Jiwa 401,450 405,222 408,947 412,611 416,200 419,702 423,111 426,420 430,623 434,181

10 Pertumbuhan Penduduk % 0.96 0.94 0.92 0.90 0.87 0.84 0.81 0.78 0.99 0.83 11 Indeks Gini 0.31 0.38 0.37 0.37 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.33 12 Garis Kemiskinan Rupiah 259,945 265,575 273,436 297,353 322,681 336,332 349,983 363,634 377,285 390,936 13 Jumlah Penduduk Miskin jiwa (000) 86.50 84.67 88.13 84.34 82.35 80.20 77.83 75.24 72.60 69.64 14 Persentase Penduduk Miskin (%) % 21.39 20.64 21.40 20.30 19.79 19.11 18.39 17.64 16.86 16.04 15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.69 3.22 4.16 3.55 3.46 3.42 3.39 3.35 3.31 3.28 16 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.51 0.69 1.24 1.00 0.93 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2.85 2.88 3.72 2.86 1.99 2.30 2.12 1.95 1.78 1.60 18 Inflasi Kota Yogyakarta % 7.32 6.59 3.09 2.29 2.239 2.74 2.50 2.28 2.09 1.91 19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.14 70.68 71.52 72.38 72.63 73.18 73.74 74.29 74.85 75.40 20 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8.02 8.20 8.40 8.50 8.58 8.69 8.81 8.93 9.04 9.16 21 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13.00 13.27 13.55 13.97 14.13 14.39 14.65 14.91 15.18 15.44 22 Angka Melek Huruf (AMH) % 93.13 93.36 94.19 94.30 94.83 94.84 95.00 95.14 95.27 95.38 23 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 74.89 74.90 75.00 75.03 75.04 75.07 75.10 75.13 75.16 75.20 24 Pengeluaran Per Kapita (PPP) Juta Rupiah 8.47 8.48 8.69 8.94 8.91 9.01 9.11 9.21 9.32 9.42

laporan akhir - kulon progo satudata

Documents