KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi dalam acara Semiloka Nasional Revitalisasi Peran Pendamping Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri (AFPM IPPMI HAPMI)

SOLO, 30 NOPEMBER 2014

A. KERANGKA PIKIR ARAH KEBIJAKAN

B. VISI & MISI PRESIDEN RI

C. AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWACITA)

D. PRIORITAS DAN LANGKAH MEWUJUDKAN NAWA CITA

E. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DESA

F. KERANGKA PIKIR NAWAKERJA PRIORITAS

G. PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN

H. REVOLUSI MENTAL PELAKU PEMBERDAYAAN

I. PENUTUP

2

TRISAKTI

Berdaulat di Bidang Politik;

Berdikari di Bidang Ekonomi;

Berkepribadian dalam Kebudayaan

ISU-ISU STRATEGIS

KESEJAHTERAAN

(Desa)

DISPARITAS

(PDT)

PEMERATAAN

(Transmigrasi)

NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)

TUJUH MISI PRESIDEN

VISI PRESIDEN

INDONESIA YANG

DITUJU

3

MISI

VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUH MISI PRESIDEN

1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;

4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

4

VISI MISI AGENDA PRIORITAS

No NAWA CITA

1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2 Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.

4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7 Mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8 Melakukan revolusi karakter bangsa.

9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5

PRIORITAS KARENA WAJIB DENGAN

SENDIRINYA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

PRIORITAS SEKTORAL (FOCUS)

Pangan

Energi

Maritim dan kelautan

Pariwisata

PRIORITAS KEWILAYAHAN

(LOCUS)

Desa

Daerah Pinggir

Kawasan Timur

Desa di Kawasan Pulau Terluar, Terdepan, Terpencil & Perbatasan

Sumber: Paparan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, tgl 7 November 2014 di Kemenkeu

6

Berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, pada Pasal 6, menegaskan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :

Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi

7

8

TRISAKTI

NAWACITA

NAWAKERJA PRIORITAS QUICKWINS PRESIDEN RI

9

1 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri

2 Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan.

3 Pembangunan 5000 pasar tradisional

4 Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada 8200 pembudidayaan ikan tersertifikasi.

5 Pengembangan 100 kebun bibit rumput laut

6 Penjaminan Mutu benih unggul pada 465 unit pembenihan rakyat (UPR)

7 Persiapan Program 1000 Desa Mandiri Benih

8 Pilot project pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat dengan melibatkan relawan, di Lampung, Kalbar, NTT, Jateng, Sulsel

9 PP Sistem Keuangan Desa

10 Program Desa Nelayan Berdaya (92.323 sambungan listrik)

11 Program penanggulangan dampak pengurangan subsidi BBM

12 Program Pendampingan Desa pada 50 Kabupaten/Kota dengan 10 Pilot Project Kabupaten/Kota

13 Rekrutmen atau penempatan kembali dan pembekalan calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa

14 Rekrutmen dan pelatihan tenaga pendamping kelompok petani hutan.

15 Sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca, wilayah tangkap, dan pasar di 100 sentra nelayan.

10

No NAWAKERJA PRIORITAS

1 Perluncuran Gerakan Desa Mandiri di 5000 desa pada tahun 2015

2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5000 desa pada tahun 2015;

3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;

4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;

5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5000 Desa Mandiri;

6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;

7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UMKM di 5.000 Desa;

8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5000 desa;

9 Save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

GOALS

Kelompok masyarakat

11

- merencanakan

- memutuskan

- mengelola

PENDAMPINGAN

Individu

Transformasi sumber daya

PEMENUHAN KE BUTUHAN

SECARA MANDIRI

Membongkar dan mendobrak mentalitas para pendamping untuk secara sukarela berjuang melawan korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat rakus, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan, pelecehan hukum, dan oportunistik

12

1. Revitalisasi Peran Pendamping dalam Mewujudkan Desa Kuat dan Mandiri adalah pilihan strategis yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kemandirian desa dalam proses implementasi UU Desa.

2. Peran pendamping desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini sangatlah penting apabila para pendamping mampu menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

3. Karenanya, kemampuan pendamping sebagai pengorganisasi masyarakat merupakan sebuah prasyarat yang mutlak untuk dikuasai. Untuk itu tidak kata lain bahwa para pendamping memperbaharui diri agar mampu menjadi pendamping-pendamping masyarakat yang handal dan profesional, dan menjadi sejarah penting dalam proses implementasi UU Desa.

13

12/1/2014 12/1/2014

14