Laporan 1

MICHAEL PATRICK DONNELLY Jalan Pengembak No 12, Sanur, Bali dan 3455 Rancho Rio Bonita Road, Covina, California, 91773, U.S.A. mpdkayun@hotmail.com, 081246566744

Kepada Yth:

Perihal: Laporan perkara MICHAEL PATRICK DONNELLY vs NI MADE JATI,

12 TAHUN MENCARI KEADILAN

Oknum Hukum SARA Lepas Kendali Pemerintah R.I.

Executive Summary:

Selama 12 tahun Michael Patrick Donnelly dan kedua anak-anaknya Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly berjuang tanpa hasil untuk mendapat hak hukum terhadap kelompok sekongkolan terdiri dari mantan ibu / istri Ni Made Jati, pengacara termasuk Ida Bagus Wikantara, S.H. dan Mochamad Rifan, S.H., dan oknum institusi hukum di Bali yang telah memakai dokumen-dokumen palsu dan manipulasi proses keadilan untuk membuat perkawinan / perceraian sederhana dijadikan 7 kasus sipil dan 11 kasus pidana rumit di dua negara Indonesia dan Amerika Serikat.

Mantan ibu / istri mempunyai pendidikan rendah dan jelas didalangi oleh mafia hukum Bali yang menikmati kerampasan harta keluarga dan harta negara, diprakirikan sampai sekitar 400 milyar rupiah dikirim secara rahasia ke luar negeri, dan sejumlah tidak diketahui dimasuki kantong oknum institusi hukum Bali.

Laporan 2

Daftar Isi:

I. Latar belakang perkara Ni Made Jati vs. Michael Patrick Donnelly A. Kawin sah tahun 1985 menurut hukum R.I. dan A.S. B. Ni Made Jati menggugat cerai dengan dokumen-dokumen

perkawinan palsu tahun 1996 seolah baru kawin, dengan tujuan menguasai anak-anak dan semua harta bersama,

C. Putusan MARI menyatakan perkawinan asli tahun 1985 adalah sah, mengabulkan perceraian, menyatakan perbuatan Ni Made Jati mendapatkan dokumen palsu tahun 1996 adalah Perbuatan Melawan Hukum,

D. Putusan Pengadilan Atas California menyatakan bahwa Ni Made Jati telah “menelantarkan anak-anaknya” atas perintah dan tekanan dari pengacara Ida Bagus Wikantara dan sekelompok di Bali,

E. Tetapi semua harta bersama tetap dikuasai sepihak Ni Made Jati.

II. Kasus-kasus PERDATA masih berjalan dengan putusan-putusan yang diduga menunjukan mainan sepihak dan tidak sesuai dengan hukum RI.

III. Sebelas (11) kasus laporan PIDANA macet di Polda Bali, tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan rekayasa.

IV. PENGACARA Ida Bagus Wikantara, S.H., Mochamad Rifan, S.H., Peter Johnson, LLB, dll memanfaatkan kebersediaan oknum institusi hukum di Bali untuk mengkibiri hukum.

A. PERADI telah mencabut izin praktek Ida Bagus Wikantara S.H. secara tetap.

B. Oknum Polda Bali menolak menyelidiki Ida Bagus Wikantara S.H., atau Mochamad Rifan, S.H., Peter Johnson, LLB dll karena “orangnya terlalu penting untuk diselidiki.”

Laporan 3

I. Penjelasan Latar Belakang Perkara Ni Made Jati vs. Michael Patrick Donnelly

Rangka perkara dan sejarah keluarga ini dilihatkan di grafik.

Laporan ini ada ringkasan dari laporan dan dokumen-dokumen bukti penuh.

II. Latar belakang perkara:

Ni Made Jati (WNI) dan Michael Patrick Donnelly (WNA) melangsungkan perkawinan sah di California tahun 1985 dan pindah ke Bali tahun 1988 dan mendirikan bisnis-bisnis, membeli beberapa bidang tanah, dan mempunyai dua anak laki-laki Sean dan Brenden yang mengikuti kewarganegaraan A.S. dari Ayah.

Tahun 1996 Made Jati membuat Akte Perkawinan baru dan palsu seolah baru kawin dengan Michael Donnelly untuk pertama kalinya, tanpa sepengetahuan Michael Donnelly, dan tahun 2005 ia menggugat cerai didasarkan Akte Perkawinan 1996 palsu dan menyangkal keberadaan atau sahnya perkawinan asli tahun 1985 di California.

Jadi Made Jati menggunakan Akte Perkawinan palsu dengan tujuan mengaburkan asal-usul keturunan anak-anak menjadikan anak-anak bersama dijadikan anak haram karena dikatakan dilahirkan di luar perkawinan, dan mengaburkan asal-usul perkawinan asal Made Jati dapat mengambil dan menguasai semua harta bersama sebagai harta sebelum perkawinan.

Dengan menggugat cerai atas akte perkawinan palsu, Made Jati langsung menguasai semua harta bersama termasuk bisnis dan tanah dengan ancaman bahwa Michael akan di tangkap polisi kalau berani masuk rumah atau bisnis lagi. Sekaligus dengan itu Made Jati dan pengacaranya Ida Bagus Wikantara SH menolak semua komunikasi dengan bentuk apapun sampai saat ini.

Dua putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tahun 1985 adalah sah di Indonesia dan bercerai menurut hukum, dan bahwa Akta Perkawinan yang didapatkan Made Jati tahun 1996 adalah tidak sah, batal demi hukum, dan perbuatan Made Jati untuk mendapatkannya adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Akan tetapi Made Jati tetap menolak komunikasi atau mediasi, menolak penyelesaian hal-hal keluarga, dan dinyatakan oleh Pengadilan California telah menelantarkan anak-anaknya.

Mengguna Atke Otentik palsu dan tindakan pidana lain dilaporkan pada Polda Bali, tetapi sebelas laporan pidana di Polda Bali sejak tahun 2005 tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan buat-buatan untuk melindungi Made Jati dan Ida Bagus Wikantara.

Mulai dari titik awal proses perceraian tahun 2005 pengacara Ida Bagus Wikantara SH dengan klien Ni Made Jati diduga bersekongkol dengan pengacara Muhamad Rifan, S.H., Peter Johnson LLB, dan pengacara lain dari Austrindo Law Office dengan klien Michael Patrick Donnelly untuk merugikan Michael Patrick Donnelly.

PERADI mencabut izin praktek Ida Bagus Wikantara S.H. secara tetap bulan September 2015 karena “melakukan tindakan bersifat pidana dan perdata yang merugikan kliennya…” dan “mengambil keuntungan dari kebodohan kliennya dan menjadikannya sebagai sapi perah.”

A-1

Laporan 4

Laporan polisi tentang Ida Bagus Wikantara S.H., Muhamad Rifan, S.H., Peter Johnson LLB tidak diselidiki oleh oknum Polda Bali dengan alasan pada pelapor bahwa “orang-orang ini terlalu penting untuk diselidiki.”

Made Jati dan Michael kawin sah tahun 1985 di California, A.S. dan pindah ke Bali tahun 1988

Made Jati dan Michael ketemu tahun 1978 di Bali waktu Michael datang sebagai anak muda dengan backpack. Made Jati dan Michael tetap saling kenal setelah Michael pulang ke California, lalu mulai tahun 1982 Made Jati sering datang dan tinggal dengan Michael di California. Made Jati dan Michael kawin dengan perkawinan sah tahun 1985 di California.

Made Jati dan Michael tinggal di California sebagai suami istri. Pada saat itu Michael partner dengan seorang warganegara Indonesia di perusahaan bergerak di bidang pemasaran produk kayu Indonesia di A.S.

Tetapi Made Jati rindu Bali dan keluarganya, maka pasang suami istri pindah ke Bali.

Dua anak dilahirkan tahun 1993 di California dan 1994 di Singapura dan ikut kewarganegaraan A.S. dari Ayah

Sean Wayan Donnelly dilahirkan tahun 1993 di California, Brenden Surya Donnelly tahun 1994 di Singapore, dan mereka ikut kewarganegaraan A.S. dari Ayah sesuai dengan hukum A.S. dan Indonesia—mengingat bahwa undang-undang Indonesia bahwa anak boleh ikut dua kewarganegaraan sampai berumur 18 tahun baru diterbit tahun 1998.

Michael dan Made Jati beli tanah di Sanur, di Kuta, di Gianyar, di Bukit, dan mendirikan dua perusahaan. Keluarga yang seperti sukses dan berbahagia.

Michael dan Made Jati beli bisnis dari mantan pacar Made Jati, dan membangun bisnis-bisnis baru dan membeli tanah

Pada saat Michael dan Made Jati pindah ke Bali ada bisnis bernama Uluwatu yang diberdirikan dan dimiliki oleh mantan pacarnya Made Jati bernama Michael McHugh dengan pinjam nama Made Jati. Made Jati menerima gaji untuk jasa pinjam nama. Tahun 1998 McHugh ingin menjual perusahaannya karena Uluwatu di ambang bankrupt dan mau ditutup. Maka Michael dan Made Jati membeli perusahaan Uluwatu dengan hasil dari menjual saham Michael di perusahaan di California.

Uluwatu dibangkit lagi dengan struktur dan citra baru, dan semua struktur, citra, design, logo, graphic, concept marketing, organisasi, management, dan computer database program ada dari Michael sendiri.

Mengenai cerita Made Jati dan IB Wikantara bahwa Made Jati mempunyai semua harta bersama sebelum kawin atau mendirikan semua bisnis sendirian:

Made Jati punya pendidikan belum selesai Kelas 5 Sekolah Dasar; bahwa dia mendirikan perusahan seperti Uluwatu adalah tidak benar dan tidak masuk akal,

A-4

A-2

A-3

Laporan 5

ditambah lagi bahwa Made Jati dan Michael tinggal di California dan tidak mungkin dia bisa mendirikan dan mengelola perusahaan di Bali dari California.

ditambah lagi, kalau benar, tidak ada alasan yang masuk akal kenapa Made Jati membuat and menggugat perceraian atas Akta Perkawinan palsu.

Tetapi memang ada kisah lain tentang asal-usul Uluwatu; Made Jati sering ceritakan bahwa Made Jati sendiri membangunkan Uluwatu. Cerita itu ada karangan Michael, tulisan Michael untuk marketing yang mengajukan Made Jati sebagai lambang Uluwatu—karena Michael perlu seorang asli Bali sebagai maskot untuk menjual produk khas Bali—sama seperti Kolonel Sanders di KFC atau badut Ronald di McDonald’s. Realitas bahwa Made Jati sendiri membangun Uluwatu adalah sederajat dengan bahwa badut Ronald mendirikan McD. Realitas bahwa krawang ada seni tradisional khas Bali sama fiktifnya, tetapi pada umumnya dewasa ini baik turis baik orang Bali sangat percaya cerita itu karena sukses marketing Uluwatu “Handmade Balinese Lace” [atau “kerajinan bordir khas Bali”]—pepatah karangan Michael juga.

Pada tahun 1993 Michael dan Made Jati juga membeli 10 ara dengan rumah dari McHugh di Kuta, dan Michael dan Made Jati membuka sebagai bisnis kedua: Kori Restaurant & Bar tahun 1998.

Made Jati dan IB Wikantara sering memberi penjelasan yang tidak benar dan tidak konsisten—tetapi diakui dipercaya oleh oknum institusi hukum Indonesia—misalnya

bahwa Made Jati sebagai WNI berhak menggunakan Akta Otentik palsu asal terhadap WNA,

suami yang WNA tidak berhak pada harta bersama,

bahwa Made Jati mempunyai semua harta bersama sebelum kawin,

bahwa Made Jati mendirikan semua bisnis bersama sendirian,

Tetapi tidak ada alasan yang masuk akal untuk membuat dan menggunakan Dokumen-Dokumen Perkawinan palsu dan melarikan mediasi dan menelantarkan anak-anak kalau harta yang dikuasai oleh Made Jati memang harta sebelum kawin.

Tahun 1996 Made Jati membuat Akta Perkawinan baru di Bali tanpa ketahuan Michael seolah baru kawin dengan Michael tahun 1996

Akar penipuan rekayasa mulai dengan niat jahat oleh Made Jati baru setelah perkawinan sah di California tahun 1985; dia mendirikan identitas palsu di kebupaten Tabanan seolah dia seorang perempuan bujangan, padahal dia tinggal dengan identitas seorang sudah nikah dengan Michael di Sanur. Tanpa ketahuan Michael, Made Jati terus-menerus menambah Akta Otentik lagi tahun-bertahun berikut untuk memperkuat identas ganda di Tabanan termasuk setelah kelahiran anak-anak di California tahun 1993 dan Singapore tahun 1994.

Laporan 6

Membuat Akta Otentik Palsu

1. Surat Keterangan No. 1056/II/1986 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan yang menyatakan Ni Made Jati “belum pernah kawin” padahal yang benar Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati baru kawin lima bulan dahulu pada bulan September 1985 di California, dan Ni Made Jati menggunakan Surat Keterangan ini untuk “Permohonan ijin Dagang, serta melengkapi surat-surat ijin lainnya” untuk mendirikan P.T. Uluwatu yang ternyata diberdirikan didasarkan dokumen-dokumen tidak benar. (bukti A-5A)

2. Surat Keterangan No 378/II/DP/1992 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan yang menyatakan Ni Made Jati “Belum pernah Kawin / Nikah” berguna “Pengurusan Sertifikat tanah di Notaris.” (bukti A-5B)

3. KTP No 0183-899 (0194/I/DP/94.KK 296-II) dari Pemerintah Kabupaten Dati II, Tabanan dikeluarkan tanggal 1 September 1994 yang menyatakan Ni Made Jati “Belum Kawin” dan berdomisili di Grok Gak Gede Tabanan. Yang benar, Ni Made Jati melahirkan anak Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati nomor dua Brenden Surya Donnelly sebagai ibu yang kawin di Singapura tanggal 17 September 1994, baru 16 hari setelah mendapatkan KTP “Belum Kawin” di Tabanan, dan pada saat ini Michael Patrick Donnelly dan Ni Made Jati membuat Akta Kelahiran No 59433961H di Singapore yang mendaftarkan alamat domisili ayah Michael Patrick Donnelly dan ibu Ni Made Jati di Jalan Pengembak No 29, Sanur-Denpasar. (bukti A-5C)

4. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Nikah No 564/II/DP/1996 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan yang menyatakan Ni Made Jati berdomisili di Grok Gak Gede Tabanan dan “Belum Kawin” dan untuk “dapat diggunakan dapat Akte Perkawinan.” (bukti A-5D)

5. Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No 22/AGG/II/DP/1996 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 10 Juni 1996 yang mendaftarkan langsungnya upacara perkawinan Agama Hindu yang FIKTIF dan sudah diakui berbohong oleh semua saksi. (bukti A-5E)

Sekaligus dengan membuat Akta Otentik palsu seperti diurai di atas, Ni Made Jati membuat dokumen-dokumen lain yang mengakui perkawinan, contohnya:

6. Surat Keterangan Domisili di Kecamatan Gianyar Desa Tulikup Dusun Siyut nomor 54/3/T/1994 tertanggal 2 April 1994 yang menyatakan Ni Made Jati “Kawin” dan berguna “Mengambil Sertifikat.” (bukti A-5F)

7. Surat Tanda Lapor Diri dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 13 Oktober 1995 yang menyatakan Ni Made Jati “Kawin” dan berdomisili di Jalan Pengembak No 27, Sanur (nomor lama untuk Gang III nomor 29). Di STLD ini Ni Made Jati berbohong mengakui diri dilahirkan dan mengasal dari Banjar Grok Gak Gede, Tabanan, padahal yang benar dia dilahirkan di Badung seperti dinyatakan di Surat Domisili Siyut-Tulikup-Gianyar nomor 54/3/T/1994 di atas dan banyak Akte lain. (bukti A-5G)

8. Surat Tanda Lapor Diri dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 11 Oktober 1995 (diuruskan oleh Ni Made Jati) yang menyatakan Michael Patrick Donnelly “Kawin” dan berdomisili di Jalan

Laporan 7

Memakai upacara-upacara Agama Hindu sebagi alat penipuan

Tahun 1994 Made Jati dan keluarganya memohon Michael ikut dengan upacara Bali namanya Sudiwudani untuk masuk resmi Agama Hindu lalu ikut upacara perkawinan Adat Bali sebagai kelanjutan kepada perkawinan asli di California, penjelasannya supaya Sean dan Brenden bisa ikut Agama Hindu.

Made Jati dan keluarganya membuat dan menyelesaikan semua dokumen-dokumen Sudiwudani langsung tahun 1994 supaya Michael masuk pada Agama Hindu. Dokumen Agama Hindu penting kemudian hari waktu Made Jati menggugat cerai, karena Made Jati mengajukan lebih banyak bukti tentang sahnya Sudiwudani daripada sahnya upacara Perkawinan tahun 1994, untuk membuktikan bahwa perkawinan 1994 adalah sah menurut Agama Hindu karena Michael sudah masuk sah di Agama Hindu.

Akan tetapi ternyata Made Jati atau keluarganya tidak masukan dokumen-dokumen perkawinan Agama Hindu tahun 1994.

Belakangan dengan Gugatan Perceraian tahun 2005 Made Jati mengajukan foto-foto dan dokumen-dokumen upacara perkawinan 1994 dan foto-foto anak-anak dari tahun 1996 seolah semua membuktikan upacara perkawinan tahun 1996.

Membuat Akta Pranikah dengan penjelasan palsu

Tahun 1996 Made Jati mulai dengan semacam penipuan yang sering jadi di Indonesia: intinya adalah cerita “hukum” fiktif bahwa sepasang suami / istri WNA dengan WNI diharuskan membuat Akta Pranikah dulu untuk melindungi harta bersama dan memberi pihak yang WNI hak memegang Sertifkat Hak Milik, lalu setelah itu kalau kawin di luar negeri, perkawinan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kalau tidak, semua harta bersama akan diambil oleh pemerintah. (Contohnya A-8)

Bulan Februari 1996 Made Jati mengajak Michael ke kantor notaris John K. Mulye untuk menandatangani sebuah dokumen yang tertulis dengan bahasa Indonesia saja, Michael tidak bisa membaca isinya kecuali judulnya “Perjanjian Kawin” dan diberitahu oleh istri tercinta ada perizinan untuk istri memegang sertifikat hak milik berhubungan pendaftaran perkawinan California tahun 1985 di Indonesia.

Dari bulan Februari sampai dengan bulan September 1996 Made Jati dan keluarganya mendapat tanda tangan Michael pada macam-macam dokumen semua di bahasa Indonesia saja dengan penjelasan bahwa semuanya akan dipakai untuk mendaftarkan perkawinan Amerika tahun 1985 dan perkawinan Agama Hindu tahun 1994 sebagai kelanjutan perkawinan Amerika, tujuan mengisi syarat undang-undang Republik Indonesia untuk mengamankan harta bersama.

Pengembak No 27, Sanur (nomor lama untuk Gang III nomor 29). Perkawinan didaftarkan sebagai “Akte Perkawinan dari Amerika No E.126119 tanggal 14 September 1985,” yaitu perkawinan dan tanggal yang benar antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati. (bukti A-5H)

A-6

A-7

A-9

A-8

Laporan 8

Membuat Akta Perkawinan No 299/1996 palsu

Alasan Made Jati membuat Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu tahun 1996 daripada tahun 1994 waktu melangsungkan upacara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Michael dan Made Jati di Sanur, adalah karena Made Jati baru bikin “Perjanjian Kawin” di notaris John Mulye bulan Februari 2006, yang pada intinya adalah semacam Perjanjian Pranikah, dan karena itu:

Made Jati kepentingan membuat Akta Perkawinan No 299/1996 yang PALSU

SETELAH TANGGAL Perjanjian Pranikah yang MENIPU

Menambah Kartu Keluarga Palsu

9. Setelah itu, Made Jati dan keluarganya secara diam-diam menguruskan banyak dokumen-dokumen lagi seperti yang dijelaskan di atas (KTP palsu No 0183-899 (0194/I/DP/94.KK 296-II) bukti P-5C, Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Nikah No 564/II/DP/1996 bukti P-5D dan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No 22/AGG/II/DP/1996 bukti P-5E), lalu memohon Michael untuk menandatangani banyak dokumen-dokumen lagi yang dikatakan bertujuan mendaftarkan perkawinan California tahun 1985 di Indonesia, lalu bulan September 1996 Made Jati dapatkan Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu bukti A-10.

10. Bahwa Ni Made Jati memperkuat tindakan kejahatan terhadap keluarganya dengan mendapatkan Kartu Keluarga No 225003/97 bulan Juli 1997 yang mendaftarkan Ni Made Jati sebagai Kepala Keluarga dan tidak mencantum nama Michael Patrick Donnelly sebagai anggota keluarga, dan Ni Made Jati menggunakan Kartu Keluarga ini untuk menggugat cerai dan memohon pengasuhan anak-anak sepenuhnya dengan alasan tidak ada ayah di rumah, padahal yang benar Michael Patrick Donnelly tetap tinggal di rumah keluarga seperti dijelaskan di alamat Tergugat di Surat Gugatan Peceraian yang mendaftarkan alamat Michael Patrick Donnelly di Jalan Pengembak Gang III, Sanur-Denpasar. (bukti A-11)

Laporan 9

Made Jati mulai hidup terpisah dengan pacar baru dan tinggalkan suami dan anak-anaknya

Sekitar tahun 1996 Made Jati ketemu laki-laki baru, seorang Austria bernama Gerold Eichinger, dan mulai hidup ganda lagi, setiap tahun dia berlibur dengan pacarnya di Europa selama dua bulan sambil Michael tetap di Bali atau berlibur di Amerika dengan Sean dan Brenden di rumah Kakek Nenek mereka.

Di penjelasan pormulir visa ke Austria, Made Jati menambah 10 tahun pada umurnya Sean dan Brenden, menjadikan umur 20 dan 18 tahun daripada 10 dan 8 tahun ternyata supaya pejabat visa Austria tidak timbangkan jelek seorang ibu yang ingin tinggalkan anak-anaknya di Bali.

Ternyata Made Jati juga merayu pacarnya Gerold Eichinger supaya akhirnya Gerold mau tinggalkan istri dan anaknya juga dan pindah ke Bali.

Tahun 2003 Made Jati dengan Michael membuat Perjanjian Perceraian Damai di Singapura dengan syarat membagi harta bersama 50/50.

Sejelasnya, keluarga makin berantakan. Untuk kesejahteraan anak-anak, Michael dan Made Jati tidak langsung bercerai tetapi pisah ranjang, dan bulan Oktober 2003 setelah beberapa bulan membahasnya, Michael dan Made Jati membuat Perjanjian Perceraian di Singapura yang mendaftarkan semua harta bersama dan menyatakan niat untuk membuat perceraian damai dan membagai harta bersama 50 / 50.

Kedua pihak menempuhi semua syarat Perjanjian tersebut sampai Made Jati ketemu dengan pengacara Ida Bagus Wikantara bulan April 2005.

Tahun 2005 Made Jati ketemu pengacara Ida Bagus Wikantara dan menggugat cerai didasarkan Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu dan menyangkal ada perkawinan tahun 1985 atau Perjanjian Perceraian Damai tahun 2003.

Michael terkejut tahun 2005 karena Made Jati—melalui pengacara yang dia baru ketemu, IB Wikantara—menggugat Michael bercerai atas dokumen-dokumen yang menyatakan perkawinan Adat Bali tahun 1996 seolah tidak pernah ada perkawinan tahun 1985 atau upacara Adat Bali tahun 1994. Made Jati tidak mengakui melangsungkan perkawinan tahun 1985 di California. Made Jati berbohong bahwa upacara perkawinan Agama Hindu dan Adat Bali yang dilangsungkan tahun 1994 di Sanur seolah dilangsungkan tahun 1996 di Kuta.

A-13

A-14

A-12

Laporan 10

Bedanya tempat dan tanggal perkawinan sangat penting, karena tujuan Made Jati dan IB Wikantara adalah 1) anak-anak dinyatakan dilahirkan di luar perkawinan sah, dan 2) semua harta bersama dinyatakan harta si istri sebelum kawin.

Tujuan dengan membuat perkawinan palsu tahun 1996 ada dua:

1) anak-anak dilahirkan tahun 1993 dan 1994, dan perkawinan 1996 berarti anak-anak dilahirkan di luar perkawinan dan mereka tidak punya hak pada Ayah atau Ayah pada anak-anak. Kemudian hari memang Made Jati mengupaya mengambil anak-anaknya dan menyangkal hak hubungan keluarga Ayah dan anak-anak;

Dan alasan kedua

2) bahwa semua Harta Bersama dijadikan harta bawaan istri saja sebelum kawin, ingat bahwa Michael sebagai orang asing tidak boleh mempunyai Setifikat Hak Milik atas nama Michael sendiri dan semua tanah dan bisnis didaftarkan atas nama Made Jati.

Perceraian dikabulkan atas Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu oleh PN Denpasar, dan Made Jati langsung menguasai semua bisnis dan tanah dan harta bersama, dan mencoba menguasai anak-anak.

Bulan November 2005 Putusan PN Denpasar mengabulkan perceraian didasarkan Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu dan mengabaikan bukti dan saksi pihak Michael yang menyatakan ada perkawinan sah tahun 1985 di California dan perkawinan Agama Hindu dan Adat Bali tahun 1994 di Sanur.

Made Jati langsung menguasai semua bisnis dan harta bersama, dan Michael diusir dari rumah dan bisnis dengan ancaman bisa ditahan polisi kalau berani masuk lagi.

Akan tetapi Putusan PN dalam Perceraian dibatalkan karena putusan Mahkamah Agung tahun 2008 yang menyatakan

perkawinan California tahun 1985 adalah sah di Indonesia dan dikabulkan cerai,

Akta Perkawinan tahun 1996 tidak sah, dan

perbuatan Made Jati karena mendapatkan Akta Perkawinan tahun 1996 adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Tentang kebenaran cerita Made Jati, tahun 2008 ada dua putusan Mahkamah Agung, yang pertama bahwa

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1428 K/ Pdt /2006,tanggal 10-4-2007 tentang Perceraian, menyatakan:

Mengadili:

A-15

Laporan 11

Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat… dan Tergugat… di … Desa Kuta… dengan Kutipan Akta Perkawinan No.299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pranikahnya adalah batal demi hukum;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat. . dan Tergugat… yang dilangsungkan di Los Angeles … pada tanggal 14 September 1985 … adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian.

Dan yang kedua

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2322 K/ PDT/ 2007 tanggal 16 April 2008 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di Kota Los Angeles … California pada tanggal 14 September 1985 serta dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No.29. Sanur Denpasar … adalah sah;

Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan perkawinan dengan menggunakan documen-documen / surat-surat yang tidak benar kepada Tergugat II [Kantor Catatan Sipil] adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menyatakan perkawinan tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;

Menarik bedanya antara kedua putusan MA tersebut tentang tempat dan tahun upacara perkawinan Bali. Yang pertama tentang Perceraian mengatakan “perkawinan yang dilangsungkan … di Desa Kuta, …tanggal 30 September 1996.” Yang tentang Perbuatan Melawan Hukum mengatakan “dilaksanakan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu tahun 1994 di… Sanur Denpasar.”

Bedanya adalah karena antara Gugatan Berceraian bulan April 2005 dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bulan Juni 2006, Made Jati dan saksi-saksinya telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polda Bali, dan Made Jati dan saksi-saksinya mengakui berbohong tentang kejadian upacara perkawinan tahun 1996 di Kuta, yang benar adalah 1994 di Sanur.

Made Jati dan IB Wikantara tidak setuju dengan putusan Mahkamah Agung dan tetap menolak putusan Mahkamah Agung dan menolak penyelesaian hal-hal keluarga

Sampai saat ini ternyata Made Jati dan IB Wikantara menyangkal sahnya putusan Mahkamah Agung.

Misalnya, dikutip dari pada Jawaban Made Jati pada Gugatan Gono-Gini tanggal 2 Mei 2009, Made Jati memohon:

A-16

A-17

A-19

A-18

Laporan 12

DALAM REKONVENSI

2. Menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung No. 1428K/ PDT/ 2006 tanggal 10 April 2007 ada diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan deklatorial dan eksekutorial;

3. Menyatakan hukum Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung tanggal 30 September 1996 adalah masih sah dan berlaku oleh karena pembatalan demi hukumnya berdasarkan putusan MA No. 1425.K/ 2006 tertanggal 10 April 2007 tersebut tidak jelas, tidak cermat dan sangat kabur;

[…dan selanjutnya sepanjang 10 butir lagi…]

Oleh karena Made Jati menolak menerima putusan MA tentang perkawinan dan perceraian, dia tetap bersekeras “Tidak ada harta bersama” karena dia merasa diri mempunyai semua tanah dan perusahaan sebelum tahun 1996.

Didasarkan Akta Kawin No 299/ 1996 palsu, Made Jati menyangkal Sean dan Brenden dan Michael berhubungan keluarga antara anak-anak dan Ayah karena dia memalsukan tanggal perkawinan kami sampai setelah tahun kelahiran mereka. Tanggal 22 November 2005 putusan PN Denpasar mengabulkan perceraian sesuai dengan Akta Perkawinan No.299/ 1996 palsu. Dua minggu kemudian, tanggal 6 Desember 2005, pada saat itu Sean berumur 13 tahun dan Brenden 11 tahun, Made Jati memberitahu bahwa mereka tidak boleh ke rumah Ayah lagi karena putusan pengadilan menyatakan Michael bukan Ayah mereka lagi. Michael meluncur ke rumah keluarga. Tiba di rumah, Made Jati berteriak seperti masuk rauh setan “Kamu bukan Ayah mereka lagi” sambil dia menarik fisik anak-anak dari Michael. Michael harus suruh Made Jati untuk telepon pengacaranya IB Wikantara untuk datang dan menjelaskan artinya “naik banding” dan “status quo” yang ternyata Made Jati belum pernah dengar dulu.

Ayah dan anak-anak tetap berhubungan sekeluarga untuk sementara sambil menunggu proses naik banding dan kasasi. Anak-anak ingat pengalaman itu sampai saat ini, waktu mereka menangis isak-isak sambil Ibu mereka teriak ingin “hancur segalanya dan mari kita masuk penjara,” dan mereka sama takut seperti Michael sendiri untuk menebak apa artinya Made Jati dengan kata-kata seperti itu.

Michael memohon bantuan hukum dengan laporan ke Polda Bali

Setelah putusan PN Denpasar mengabaikan perkawinan sah California tahun 1985 dan mengabulkan berceraian atas Akta Perkawinan No.299/ 1966 palsu tahun 1996, Michael mohon naik banding ke PT, dan Michael melapor di Polda Bali tetang Penipuan dan Akta Otentik yang dipalsukan. Laporan tersebut adalah laporan pertama dari 11 laporan tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan buat-buatan di Polda Bali.

Tahun 2006 Michael belajar bahwa ternyata pengacara Michael bernama Mochamad Rifan S.H. sebenarnya bekerja untuk pihak lawan untuk merugikan Michael, jadi Michael memecat Austrindo Law Office dan M. Rifan dan mendapat dua pengacara baru namanya Maharidzal dan Mangasi Sumangunsong. Keduanya tidak fasih bahasa Inggris, jadi Michael terpaksa mulai belajar bahasa Indonesia dengan lebih lancar, lebih lagi harus mulai belajar bahasa hukum.

Laporan 13

Made Jati mendirikan organisasi nama “Made’s Angels” untuk menterror dan mencemar nama Michael

Mulai tahun 2006 Made Jati mengorganisasikan teman-teman dan keluarga untuk mencemar nama Michael, dan hal ini dijelaskan di bawa sumpah dalam deklarasi Made Jati kepada Pengadilan Atas California bulan Maret 2008, dikutip:

13. Kecuali dukungan kuat dari keluarga saya, teman-teman, dan komunitas Bali, tidak mungkin saya menahan perderitaan ini. Terlampir disini sebagai Exhibit C adalah copy benar hanya sedikit dari begitu banyak penjelasan dan surat yang ditulis untuk membantu saya dengan harapan saya bisa ketemu anak-anak saya lagi. Sudah ada kelompok mendukung namanya “Made’s Angels” (Bidadari Made) terdiri dari teman, orang kerja sama dan orang dari komunitas Bali yang bertujuan supaya hal-hal yang benar dalam peristiwa ini diketahui secara umum. Saya sudah lampir penjelasan mereka sebagai penjelasan pertama, karena begitu jelas menerangkan semua kejadian yang menuju sidang hari ini…

Antara surat-surat yang dilampirkan pada deklarasinya adalah surat-surat email yang sudah diredar luas di Bali, yang menyatakan hal-hal sepertinya:

Michael membohong secara kompulsif dan tidak punya karakter atau tulang punggung sebagai bapak, manusia, atau gentleman…

…dia licik kelas rendah dan sinis…

…dia sudah melakukan setiap tipu musilihat rendah yang bisa dilakukan seorang…

Karena suasana menakutkan di rumah Made Jati dengan semua kemarahan teman-teman, keluarga, and Made’s Angels lain tentang kekerasan dan kebencian terhadap Michael, Sean dan Brenden mengalami tekanan stress dan trauma, dan bulan Maret 2007 Sean menulis surat memohon tidak lagi tinggal sama Ibu dan hanya tingaal sama Ayah.

“Hidup di rumah Ibu terlalu tegang. Sepertinya semua orang selalu marah dan

saya begitu sedih sampai saya hampir tidak bisa tidur malam.”

Tahun 2007 Michael menerima ancaman pembunuhan anonim dan melarikan diri dan anak-anak ke California dari Indonesia atas saran Dubes A.S. setelah Made Jati dan IB Wikantara menolak membahas keamanan keluarga.

Akan tetapi tahun 2007 Michael menerima email anonim yang mengancam keluarga Michael mau dibunuh kecuali Michael menutup bisnis Michael di Bali. Michael, Sean, dan Brenden berada di California pada saat itu, berlibur dengan Kakek Nenek mereka.

Michael langsung kembali ke Bali malam itu dengan tujuan menghadapi Made Jati dan membuat penyelesaian pada masalah keluarga yang sudah lepas kendali sampai mengancam nyawa anak-anak. Tetapi Made Jati, katanya atas perintah IB Wikantara, mengatakan tidak mau ketemu. Waktu Michael ke Kori Restaurant yang Michael dan Made Jati punya berserta partner, Michael dan partner diusir dengan ancaman premen yang dipimimpin oleh IB Wikantara sendiri. Maka atas saran dari Dubes A.S. dan Polda Bali, Michael dan anak-anak pindah ke California untuk menjaga keamanan anak-anak.

A-22

A-20

A-21

A-23

Laporan 14

Di California Michael melaporkan ancaman dan keberadaan anak-anak di Californai ke polisi, ke FBI, dan ke Konsulat Jendral Republik Indonesia di Los Angeles. Michael sewa apartment, beli furniture dan pakaian baru karena semua barang pakaian dan alat rumah ditinggalkan di Bali, dan Sean dan Brenden didaftarkan di sekolah. Made Jati tetap menolak email atau komunikasi dari Michael.

Tahun 2008 Made Jati melarikan diri dari Indonesia karena Surat Penangkapan, lalu menggugat pengasuhan anak-anak di Pengadilan California

Tetapi bulan November 2007 Polres Tabanan mengeluarkan surat penangkapan untuk Made Jati dan dia melarikan diri dari Indonesia dan datang ke A.S. tanpa ketahuan Michael. Ternyata dia tinggal ke California di resort pantai Newport Beach sekitar 40 km dari apartment keluarganya, tetapi dia tetap menolak komunikasi selama 3 ½ bulan.

Penjelasan Made Jati kepada hakim Pengadilan California kenapa dia menunggu begitu lama untuk mencoba ketemu anak-anaknya adalah karena dia menunggu Putusan Tetap tentang perceraian dikeluarkan oleh MA. Akan tetapi Made Jati kalah dengan Putusan Mahkamah Agung, dan tidak menerima pengasuhan anak-anak, maka tidak bisa langsung ambil Sean dan Brenden dan membawa mereka ke Indonesia. (bukti A-20 di atas)

Maka bulan Maret 2008 Made Jati dengan pengacara Julie Duncan dan dua polisi mendatang ke apartment Michael, Sean, dan Brenden tanpa mengasihtahu dulu, dan Made Jati melalui dua polisi untuk memohon bisa ketemu anak-anaknya. Michael setuju bisa ketemu asal memang begitu kemauan Sean dan Brenden, tetapi waktu polisi menanyakan Sean dan Brenden apakah mereka ingin ketemu Ibu, Sean dan Brenden menolak tegas. Made Jati menolak permohonan Michael melalui polisi untuk ketemu Ayah dan Ibu dalam pengawasan polisi.

Lalu tiga hari kemudian Made Jati menggugat pengasuhan anak-anak di Pengadilan California.

Hakim California MENOLAK permohonan Surat Perlindungan untuk Sean dan Brenden terhadap Made Jati, lalu setelah empat bulan ketemu dan memeriksa Made Jati, Hakim KABULKAN Surat Perlindungan karena perbuatan Made Jati yang terus-menerus melanggar perintah pengadilan dan indikasi gangguan mental Made Jati.

Ibu Hakim Susan Lopez-Giss khusus untuk hukum keluarga, dan dia paling mementingkan—memang hukum California dengan mutlak mementingkan—kesejahteraan anak-anak atas segalanya dan hak kedua pihak Ibu dan Ayah mempunyai waktu 50 / 50 dengan anak-anak.

Pada sidang pertama Hakim Lopez-Giss menolak dengan tegas permohonan Michael untuk Surat Perlindungan untuk Sean dan Brenden, karena kata Hakim bahwa tidak mungkin seorang Ibu normal akan berbahaya pada anak-anaknya, dan kalau pun anak-anak tidak ingin ketemu dengan Ibu, harus ditimbangkan kenapa, apakah itu disebabkan oleh pengaruh Ayah yang membohongi anak-anak tentang Ibu. Memang Made Jati menggugat Juvenile Alienation Syndrome (JAS) atau Keasingan Cinta Anak dan Penculikan Anak-Anak terhadap Michael. Maka Hakim Lopez-Giss memerintah kunjungan Made Jati dengan Sean dan Brenden biarpun anak-anak tidak mau ketemu, padahal Made Jati tetap

A-25

A-24

A-26A

A-26B

Laporan 15

menolak ketemu hampir dua bulan karena tidak suka harus di tempat yang ditentukan oleh hakim. Dan Hakim Lopez-Giss memerintah upaya Mediasi, keluarga ketemu dengan konseling, Ibu dan Ayah ketemu dengan psychologis untuk menilai kesehatan mental semua pihak, dan deposisi di bawah sumpah kedua pihak.

Made Jati melanggar perintah hakim dan melarikan diri dari California atas perintah IB Wikantara

Akan tetapi Made Jati menolak semua perintah hakim, dan melanggar perintah hakim untuk tetap sikap sopan tentang Ayah waktu ketemu dengan anak-anak, dan menolak hadir di mediasi, deposisi, konseling, dan pemeriksaan psychologist.

Akhirnya, Made Jati melarikan diri dari California di tengah persidangan atas instruksi dari IB Wikantara, karena kata IB Wikantara dalam Deklarasi ke Pengadilan California:

4.13 …Saya, penasihat hukum yang membela kasusnya yang masih berjalan di Indonesia, tidak ingin dia mengambil risiko biar sekecil apapun yang bisa diperbesar oleh Michael Donnelly untuk pojokkan klien saya yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah-masalah baru membela dia di Indonesia. Oleh karena itu, saya menyarankan pada klien saya supaya segera pulang langsung ke Indonesia.

Made Jati ikut perintah IB Wikantara dan tinggalkan anak-anaknya dengan kesadaran penuh bahwa dia akan kehilangan hak pengasuhan anak-anaknya selama-lamanya—atau paling sedikit kesadaran penuh IB Wikantara, mungkin pengacara tidak menyampaikannya pada klien.

Transkrip persidangang tanggal 4 Juni 2008 dan 8 Agustus 2008 cukup menjelaskan pandangan Hakim Lopez-Giss terhadap perilaku Made Jati.

Maka bulan Juli 2008 setelah Made Jati menolak hadir di persidangan lagi, Hakim Lopez-Giss mengabulkan Surat Perlindungan terhadap Made Jati karena ternyata cemas gejala-gejala Made Jati yang menunjukan bisa terjadi bahaya kepada Sean dan Brenden atau pun Michael dari seorang yang begitu lepas kendali dari pelakuan beradab.

Sebelum putusan dari Pengadilan California, pengacara Julie Duncan mencoba mundur sebagai pengacara Made Jati, mengatakan “saya harus melindungi saya diri…”, yang akan dibahas selanjutnya di laporan ini berhungunan putusan PERADI untuk mencabut izin praktek IB Wikantara.

Pengadilan California menyatakan Made Jati “menelantarkan anak-anaknya”

Ibu Hakim Lopez-Giss mengeluarkan putusan bahwa Made Jati pembohong yang hanya pedulikan uangnya. Putusannya mengatakan:

42. Pengadilan membuat putusan ini berdasarkan fakta bahwa Penggugat memulai tindakan hukum dalam pengadilan ini, mengupayakan bantuan pengadilan dan kemudian meninggalkan yurisdiksi untuk tidak pernah kembali lagi. Tidak ada indikasi mengenai alasannya, dan Pengadilan mengetahui bahwa Penggugat mengukpayakan menghentikan pengadilan untuk menjalankan yurisdiksi, dengan melupakan bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban dan mengupayakan keringanan / bantuan Pengadilan ini. Penggugat meninggalkan dengan alasan yang tidak dibuktikan atau

A-27

A-29

A-26C

A-28

A-26D

A-26E

Laporan 16

didukung kepada pengadilan ini. Dan, sejujurnya, Pengadilan telah memberikan begitu banyak kesempatan untuk kembali lagi kepada pengadilan ini. Pengadilan memberi Penggugat sebanyak mungkin kunjungan setiap waktu Penggugat ada di kota. Dan Pengadilan berpendapat bahwa, karena alasan apapun juga, Penggugat memilih kembali ke keluarganya dan bisnis-bisnisnya yang tidak bisa didebatkan, di Bali. Pengadilan ini berpendapat bahwa Penggugat menelantarkan anak-anaknya.

43. Sementara itu, dia (Penggugat / Made Jati) menyebabkan Tergugat untuk mengeluarkan dana untuk memperoleh keringinan / bantuan yang pada awalnya dia (Made Jati) mengupayakan untuk diri sendiri. Atas dasar itulah Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat harus memikul biaya seluruh litigasi dalam hal ini. Pengacara anak di bawah umur terlibat. Penilai pengadilan [psychologist] terlibat. Mereka semua terlibat pada awalnya atas inisiatif Penggugat dan dia pergi. Penggugat sama sekali tidak [memberi Pengadilan pilihan lain]. Itulah putusan Pengadilan.

Pengadilan California mengeluarkan Surat Penangkapan untuk Made Jati

Setahun kemudian, Pengadilan California mengeluarkan Surat Penangkapan atau “Bench Warrant” karena Made Jati 1) gagal hadir berulangkali di persidangan padahal diperintahkan hadir; 2) gagal hadir untuk upaya mediasi padahal diperintahkan hadir; 3) gagal hadir untuk evaluasi kesehatan mental masing-masing principal dan keluarga bersama padahal diperintahkan hadir; 4) gagal bekerjasama dengan deposisi dengan pihak Michael padahal diperintahkan hadir; 5) gagal ketemu dengan anak-anak seperti diperintahkan Pengadilan; 5) gagal membayar tunjangan anak-anak seperti diperintahkan Pengadilan; dan alasan-alasan lain.

Dari tahun 2007 sampai saat ini, Made Jati menolak ketemu atau membantu anak-anaknya

Made Jati menolak semua hubungan dengan anak-anaknya Sean dan Brenden setelah dia melarikan diri dari pengadilan California tahun 2008. Made Jati kadang-kadang pernah mengirim email pendek megatakan “saya rindumu,” tetapi menolak menjawab kalau anak-anaknya menanyakan hal-hal berhubungan keluarga atau permohonan praktis.

Tahun 2011 Michael mengajak Sean dan Brenden kembali ke Indonesia dengan harapan dapat membereskan hubungan keluarga dan memohon bantuan Made Jati dengan biaya pendidikan universitas, karena sampai saat itu Made Jati tetap menolak membantu dengan biaya kehidupan Sean dan Brenden dan tetap menolak komunkasi.

Bapak Arist Merdeka Sirait membantu dengan ketemu langsung dengan Made Jati untuk memohon Ibu bertemu dan bermediasi hal-hal keluarga di kantor KNPA di Jakarta, dan permohonan Pak Arist seperti disetujui oleh Made Jati. Tetapi waktu Michael, Sean, dan Brenden datang ke Jakarta, Made Jati menolak datang dari Bali dan menuntut anak-anaknya harus datang ke rumahnya di Bali kalau ingin ketemu.

Tahun 2013 Michael mengajak Sean dan Brenden ke Bali sesuai dengan tuntutan Made Jati. Tetapi di rumah Made Jati langsung marah karena Michael berani masuk rumahnya, lalu Made Jati menolak membahas apa-apa dengan anak-anaknya kecuali hal-hal berhubungan anak anjingnya. Selama enam minggu Sean dan Brenden tetap di rumah bersama Michael hanya 300 meter dari rumah Made Jati dan Ibu tidak sekalipun datang, telepon, atau membuat upaya lain untuk ketemu anak-anaknya.

A-31

A-30

Laporan 17

Tahun 2014 penyidik Ibu Ni Putu Nariasih di Polda Bali sangat menekan Made Jati untuk membayar anggaran Sean dan Brenden untuk membantu dengan biaya pendidikan universitas mereka, ternyata dengan persetujuan Ibu Putu Nariasih untuk tidak tindak lanjut penyelidikan laporan “menelantarkan anak-anak” asal Made Jati membayar anggaran. Made Jati membayar beberapa cicilan, lalu bulan Mei 2015 potong semua cicilan tanpa penjelasan apa pun. Penyelidikan Polda Bali tidak ditindak lanjut.

Oknum Penyelidik Polda Bali mengakui percaya semua penjelasan Ni Made Jati dan Ida Bagus Wikantara padahal tidak ada dukungan dari bukti

Oknum Penyelidik Polda Bali mengakui tidak tahu ada kemungkinan Terlapor pidana bisa berbohong waktu memberi BAP.

Hakim Susan Lopez-Giss sudah menimbangkan Made Jati sebagai saksi:

Transkrip sidang Kasus KD073003 Pengadilan California Pomona tanggal 8

Agustus 2008. HAKIM: Dan biarkan saya mengasihtahu Anda apa yang saya lihat – pengadilan ini lihat. Saya lihat seorang yang sulit dipercaya karena kredibilitas rendah. Dan alasan dia susah dipercaya. .. Dalam waktu singkat yang saya bisa ketemunya di sini, di satu pihak dia – Anda membela dia seolah dia begitu terguncang tentang anak-anaknya; di pihak lain, saya tahu didasarkan apa yang saya lihat sendiri bahwa ada sesuatu – ada banyak uang di sini… Tetapi masalah pengadilan ini adalah masalahnya bahwa rupanya dia begitu dipengaruhi karena uang itu, pendapat pengadilan ini, bahwa dia menelantarkan anak-anak dan tinggalkan anak-anak itu. Tidak ada seorang yang tarik anak-anak darinya.

IBU DUNCAN: Itu opini Anda. Saya menghormat –

HAKIM: Wah, itu bukan opini saya saja. Kalau Anda bingung kenapa anak-anak ini bertindak begitu terhadapnya – ibu mana saja akan datang dan hadir di sini. Dan kalau dia punya – yang saya bisa lihat adalah dia begitu cemas tentang uangnya sampai dia angkat kaki dan melenyap pergi saja…

Dan Anda tahu kapan saatnya dia mulai cemas? Dia mulai cemas waktu mulai pertanyaan tentang uang. Saat itu yang saya bisa lihat sendiri kepercayaan saya pada kredibilitasnya – dia menutup diri. Ini bukan hal tentang anak-anaknya. Itulah yang saya lihat sendiri.

Dan kalau dia mau kembali dan dia mengatakan “saya mau ke counseling dengan anak-anak saya ini” saya akan perintah begitu.

Laporan 18

IBU DUNCAN: Saya mengerti.

HAKIM: Saya merasa itu bukan hal paling baik untuk anak-anak kalau tidak bisa selesaikan ini. Dan untuk arsipnya saja, Respondent saat ini mengangguk persetujuannya dengan ini.

Ini bukan hal tentang anak-anaknya. Itulah yang saya lihat sendiri…

Maka saya tidak lihat bahwa – saya berpendapat tidak ada siapa-siapa mencoba ambil anak-anak ini darinya.

IBU DUNCAN: Benar. Tidak.

HAKIM: Dia punya kisah buatan dia sendiri, kalau itu kata yang benar, pada ini; pengertian saya ada hal lain.

Dua pengadilan sudah menimbangkan dan memutuskan bahwa Made Jati dan IB Wikantara adalah pembohong dan tidak pantas dipercaya

Semestinya tidak usah mengejar setiap cerita Made Jati dan IB Wikantara sampai mereka dipojokan dan dipaksa mengakui kebenaran, karena pada intinya, kedua-duanya telah diperiksa dan timbangkan oleh pengadilan—Made Jati oleh Pengadilan California, dan IB Wikantara oleh Majelis Dewan PERADI—dan kedua pengadilan telah menarik kesimpulan bahwa Made Jati dan dan IB Wikantara ada pembohong yang tidak pantas dipercaya.

Prinsip hukum falsus uno falsus omnibus atau “berbohong sekali, berbohong segalanya”

Dari Hukum Acara Perdata oleh M.H. Harahap, lembar 660-661 tentang Pembuktian:

Hakim perlu memahami atau mengetahui latar belakang kehidupan saksi sebagai dasar landasan menentukan kepercayaan (reliability) saksi…

Jika ditemukan data dan informasi yang menjelaskan… kesusilaannya jelek atau buruk (pembohong, penipu, pemeras dan sebagainya)… keterangan yang diberikan saksi dianggap tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu tidak sah sebagai alat bukti.

Diduga oknum kepolisian dan institusi hukum lain memberi perlindungan pada Ni Made Jati dan IB Wikantara berhubungan uang

Biarpun yurisprudensi tetang saksi-saksi pembohong dan martabat rendah, baik pengadilan maupun kepolisian tetap menerima penjelasan Ni Made Jati, Ida Bagus Wikantara, dan saksi-saksi mereka sebagai fakta—tanpa didukung bukti—dan menolak menerima penjelasan, saksi, atau bukti dari pihak Michael Patrick Donnelly, Sean Wayan Donnelly, dan Brenden Surya Donnelly.

Laporan 19

Contoh:

Menggunakan Akta Otentik Palsu Untuk Menjual Tanah Tanpa Izin Suami

1. Sejelasnya Ni Made Jati memakai Akta Otenik palsu seperti KTP, Surat Belum Pernah Kawin, Surat Nikah Umat Hindu dll untuk dapatkan Akta Perkawinan No 299/1996 yang palsu;

2. Lalu Ni Made Jati menggunakan Akta Perkawinan No 299/1996 yang palsu dan Kartu Keluarga No 225003/97 bulan Juli 1997 yang palsu untuk menggugat cerai;

Lalu Ni Made Jati menggunakan Akta Perkawinan No 299/1996 dan Kartu Keluarga No 225003/97 bulan Juli 1997 selanjutnya:

3. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Pengadilan Negeri Denpasar mengeluarkan Penetapan Sita Marital No. 119/ Pdt.G/ 2005/ PN.Dps, (bukti A-32) tetapi pada bulan September 2005 Ni Made Jati telah menjual tanah harta bersama antara Pemohon dan Ni Made Jati tanpa ketahuan atau izin Pemohon kepada orang pihak ketiga bernama I Ketut Kasih, dengan menggunakan Kartu Keluarga No 225003/97/03033 tertanggal 03/07/1997 untuk menyatakan bahwa Ni Made Jati tidak mempunyai suami maka bisa menjual tanah tersebut tanpa izin suami. Penjualan tanah ini didaftarkan di Kantor BPN Gianyar, dan hal ini dijelaskan oleh Penyidik Polda Bali I Ketut Arnatha kepada Prof Mudzakir sebagi saksi ahli pada BAP tertanggal 30 Oktober 2015. (bukti C-7, bagian A)

4. Bahwa kemudian tahun 2006 I Ketut Kasih menjual tanah tersebut kembali kepada Ni Made Jati dengan Akta Jual Beli dari Notaris Agus Satoto dari Gianyar, tidak didaftarkan Akta Jual / Beli di Kantor BPN Gianyar sampai saat ini, dan hal ini dijelaskan oleh Penyidik Polda Bali I Ketut Arnatha kepada Prof Mudzakir sebagi saksi ahli pada BAP tertanggal 30 Oktober 2015.

5. Bahwa pada bulan Juli 2009 IB Wikantara, pengacara untuk Ni Made Jati, memohon Akta Perceraian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan No 38/C.P/2009—tanpa ketahuan Michael—didasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1428K/ Pdt/ 2006, dan dengan menggunakan Kartu Keluarga No 225003/97/03033 tertanggal 03/07/1997 yang tidak benar. (bukti A-11 di atas)

6. Bahwa setelah mendapatkan Akta Perceraian No 38/C.P/2009 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar bulan Juli 2009, pada tahun 2013 Ni Made Jati menjual tanah tersebut di atas di Pantai Siyut, Gianyar kepada seorang bernama Willie Wonoto dengan menggunakan Kartu Keluarga No 225003/97/03033 tertanggal 03/07/1997 untuk menyatakan bahwa Ni Made Jati tidak mempunyai suami maka bisa menjual tanah tersebut tanpa izin suami, dan penjualan tanah ini tidak didaftarkan di Kantor BPN Gianyar sampai saat ini, dan hal ini dijelaskan oleh Penyidik Polda Bali I Ketut Arnatha kepada Prof Mudzakir sebagi saksi ahli pada BAP tertanggal 30 Oktober 2015. (bukti C-7, bagian B)

Peristiwa Ni Made Jati menjual tanah tersebut tanpa izin suami baru diketahui oleh Michael dan dilaporkan pada Polda Bali pada tahun 2013. Keberadaan dan pergunaan Akta Perceraian No 38/C.P/2009 baru diketahui oleh Michael tahun 2017.

Laporan 20

Kasus pembunuhan mirip kasus Michael dan Made Jati

Pada bulan Oktober 2014 teman akrab Ni Made Jati bernama Noor Ellis membunuh suaminya seorang asing bernama Robert Ellis dengan situasi keluarga yang sangat sejajar dengan keluarga Michael dan Made Jati.

Ternyata Noor Ellis berharapan tindakannya bisa diringankan oleh penyidik Polda Bali.

Akan Tetapi Penyidik Polda Bali seperti yang dijelaskan di bawah dengan kasus TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 MENOLAK laporan sebagi DALUWARSA karena tahap pertama perbuatan Ni Made Jati adalah untuk mendapatkan Akta Perkawinan No 299/1996 pada tahun 1996.

A-33

Laporan 21

III. Kasus-kasus PERDATA masih berjalan dengan putusan-putusan yang diduga menunjukan mainan sepihak dan tidak sesuai dengan hukum RI.

Putusan-putusan KALAH berikut menunjukan banyak kejanggalan hukum diduga berhubungan dengan kolusi.

Perceraian Penggugat: Ni Made Jati Tergugat: Michael Patrick Donnelly

PN PT MA PK 119/Pdt.G/2005/PN.Dps. 22 November 2005 Pemohon: Ni Made Jati

16/PDT/2006/PT.DPS 20 Februri 2006 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

1428K/PDT/2006 10 April 2007 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

343PK/PDT/2008 12 Februari 2009 Pemohon: Ni Made Jati

KALAH KALAH MENANG MENANG Perkawinan menurut Ni Made Jati / IB Wikantara: September 1996 Kuta atau Juni 1996 Tabanan – gugatan dan bukti tidak saling sesuai. Dalam persidangan:

PN memutar balikkan penjelasan saksi-saksi Michael Patrick Donnelly; Ni Made Jati / IB Wikantara menggugat didasarkan dokumen-dokumen palsu. Saksi-

saksi Ni Made Jati memberi penjelasan palsu di sidang. Putusan Tetap:

Perkawinan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kuta September 1996 dengan kutipan Akta Perkawinan 299/1996 dan Akta Pranikah batal demi hukum;

Perkawinan sah adalah 1985 California dan putus karena cerai. Dalam Permohonan PK:

Tahun 2008 Ni Made Jati / IB Wikantara memohon PK untuk mengkenankan SAH perkawinan Agama Hindu Kuta / Tabanan dan Akta Perkawinan 299/1996, tanpa memberitahu Majelis Hakim PK bahwa Ni Made Jati / IB Wikantara sudah mengakui perkawinan itu FIKTIF di sidang PMH bulan Agustus 2006.

Akibat lain: Bahwa bulan Juli 2009 IB Wikantara mendapatkan Akta Percerian (tanpa ketahuan

Michael Patrick Donnelly sampai tanggal 25 Juli 2017) No 18/C.P./2009 didasarkan Akta Perkawinan 1985 California dan dengan memakai Kartu Keluarga No 225003/97/03033 tanggal 3 Juli 1997 yang tidak benar.

Bahwa putusan PN batalkan Sita Marital yang dilaksanakan tanggal 6, 7, 8 September 2005, dan Putusan Tetap MA membatalkan kebatalan Sita Marital dari PN, maka Sita Marital masih tetap sampai saat ini:

o Ni Made Jati menjual 4 bidang tanah kepada I Ketut Kasih tanggal 12 September 2005 padahal sudah disita dengan Sita Marital sah,

o I Ketut Kasih menjual tanah tersebut kembali kepada Ni Made Jati tahun 2006 tanpa pendaftaran di BPN,

o Ni Made Jati menjual tanah tersebut kepada Willie Wonoto tahun 2013 tanpa pendaftaran di BPN.

Laporan 22

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Penggugat:Michael Patrick Donnelly Tergugat: Ni Made Jati

PN PT MA PK 161/PDT.G/2006/PN.Dps 29 September 2006 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

26/Pdt/2007/PT.Dps 21 Februari 2007 Pemohon: Ni Made Jati

2322K/PDT/2007 16 April 2008 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

390PK/PDT/2009 11 Juni 2010 Pemohon: Ni Made Jati

MENANG KALAH MENANG MENANG Perkawinan menurut Ni Made Jati / IB Wikantara: 1994 Sanur dan 1985 California (tidak lagi mengakui ada upacara Agama Hindu di Kuta atau Tabanan 1996) Dalam Persidangan:

Ni Made Jati / IB Wikantara mengakui kepalsuan tempat / tanggal perkawinan Agama Hindu di Gugatan Perceraian, yang benar adalah bulan Mei 1994 di Sanur;

Argumentasi Ni Made Jati / IB Wikantara o orang asing tidak berhak pakai hukum Indonesia maka pendaftaran

perkawinan California di KCS harus dibatalkan [T1: [Akta Perkawinan California didaftarkan “sendiri oleh penggugat yang nota bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warganegara Indonesia …sehingga pendaftaran adalah melawan hukum atau… cacat hukum…”,;

o bahwa Akta Perkawinan 299/1996 dikeluarkan didasarkan upacara Agama Hindu tahun 1994 di Sanur, bukan upacara tahun 1996 di Kuta atau Tabanan;

o bahwa perkawinan 1985 tidak diketahui di Indonesia sampai pendaftaran di KCS tahun 2005;

o bahwa tindakan Michael Patrick Donnelly melaporkan pidana terhadap Ni Made Jati adalah “tidak gentleman”;

o perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dalam 1 tahun dianggap cerai secara administratif?

Saksi Ni Made Jati Heru Widiyanto memberi penjelasan palsu di sidang (tetap mengatakan ada perkawinan Bali tahun 1996);

Saksi Ni Made Jati I Wayan Cetog Sujana mengakui perkawinan Tababan 1996 adalah fiktif.

Putusan Tetap: Perkawinan California 1985 serta Agama Hindu 1994 di Sanur adalah sah, pendaftaran

di KCS adalah hal administratif dan tidak merusakan sahnya perkawinan; Perbuatan Ni Made Jati membuat Akta Perkawinan 299/1996 adalah Perbuatan

Melawan Hukum, Perkawinan 1996 tidak pernah ada.

Pengasuhan Anak-Anak: Pengadilan Atas California

Penggugat: Ni Made Jati Tergugat: Michael Patrick Donnelly

PN Banding KD073003 Pomona 17 Maret 2009 Pemohon: Ni Made Jati

Permohonan naik banding: Pemohon: Ni Made Jati

Laporan 23

MENANG MENANG Perkawinan menurut Ni Made Jati / IB Wikantara: Tidak mengakui perkawinan, IB Wikantara memerintah Ni Made Jati melarikan diri daripada memberi penjelasan tentang perkawinan. Dalam persidangan:

IB Wikantara memerintah Ni Made Jati untuk melanggar perintah hakim, tinggalkan anak-anaknya, dan melarikan diri dari California daripada memberi penjelasan di bawah sumpah;

Hakim menimbangkan Ni Made Jati sebagai “kredibilitas rendah, lebih mementingkan uang daripada anak-anaknya”;

Ni Made Jati di bawah sumpah mengajukan surat-surat fitnah yang katanya disebarluaskan di Indonesia terhadap Michael Patrick Donnelly oleh kelompok bernama “Made’s Angels.”

Putusan Tetap: Ni Made Jati menelantarkan anak-anaknya; Pengasuhan 100% kepada Michael Patrick Donnelly; Ni Made Jati dilarang mendekati anak-anak kecuali dengan pengawasan profesional; Ni Made Jati diperintah bayar Tunjangan Anak-Anak (yang Ni Made Jati tetap menolak

membayar sampai saat ini); Surat Penangkapan dikeluarkan untuk Ni Made Jati karena Pelecehan Pengadilan.

Gono-Gini Penggugat:Michael Patrick Donnelly Tergugat: Ni Made Jati

PN PT MA PK 130/Pdt.G/2009/PN.Dps 16 Februari 2010 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

47/Pdt/2010/PT.Dps 25 Juni 2010 Pemohon: Ni Made Jati (Tergugat mohon naik banding!!!)

2623K/PDT/2010 18 Mei 2011 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

314PK/PDT/2012 28 Mei 2014 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

N.O. KALAH KALAH KALAH Perkawinan menurut Ni Made Jati/IB Wikantara: 1994 Sanur atau 1996 Kuta / Tabanan dan 1985 California. Dalam persidangan:

Ni Made Jati / IB Wikantara memohon PN untuk membatalkan Putusan MA 1428K/PDT/2006 dalam Perceraian dan mengakui sahnya upacara Agama Hindu Tabanan 1996 (yang sudah diakui FIKTIF sejak tahun 2006) dan Akta Perkawinan 299/1996, padahal Ni Made Jati / IB Wikantara sudah dapatkan Akta Perceraian didasarkan putusan tersebut sejak Juli 2009,

Ni Made Jati / IB Wikantara tidak menyangkal keberadaan harta seperti yang digugat, tetapi menolak mengajukan bukti asli.

Argumentasi Ni Made Jati / IB Wikantara (tidak jelas) o Mahkamah Agung tidak beryurisdiksi memutuskan hal-hal perkawinan

California; o orang asing tidak boleh mendaftarkan perkawinan luar negeri dengan orang

Indonesia kecuali dengan persetujuan orang Indonesia; o orang asing tidak berhak memiliki harta bersama di Indonesia; o perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dalam 1 tahun dianggap cerai

Laporan 24

secara administratif? o ada 2 perkawinan:

satu di California tahun 1985 yang tidak sah di Indonesia, dan di Sanur tahun 1994 yang sah di Indonesia; dan Akta Perkawinan

299/1996 adalah pendaftaran perkawinan tahun 1994 di Sanur, bukan 1996 di Kuta atau Tabanan.

Ni Made Jati / IB Wikantara memohon petitum berkenan bahwa Michael Patrick Donnelly tidak berhak pada harta bersama, tetapi putusan MA tidak menimbangkan petitum Ni Made Jati / IB Wikantara,

Ni Made Jati / IB Wikantara bersekeras bahwa Ni Made Jati mempuyai semua harta bersama sebelum perkawinan, tetapi tidak menjelaskan kapan terjadilah perkawinan.

Putusan Tetap: Menolak Gugatan dan tidak menyatakan tentang Petitum Tergugat, Padahal Tergugat Ni Made Jati mohon naik banding di PT, putusan tetap TIDAK

MENGABULKAN permohonah Tegugat untuk o batalkan putusan MA 1428K/PDT/2006 dalam Perceraian, atau o menyatakan bahwa tidak ada harta bersama;

Harta bersama tetap status quo: suami / istri tetap besengketa harta bersama yang belum dibagi 50 / 50.

PERADI Penggugat: Michael Patrick Donnelly Tergugat: Ida Bagus Wikantara

154/DKD/PERADI/DKI-Jakarta/PTS/IX/15 11 September 2015 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

Permohonan naik banding dicabut. Pemohon: IB Wikantara

MENANG Dalam persidangan:

IB Wikantara dan Ni Made Jati tidak hadir untuk membela diri atau sebagai saksi.

Harta Bersama Penggugat: Michael Patrick Donnelly Tergugat: Ni Made Jati, I Ketut Kasih, I Ketut Denda, I Nyoman Ada, Steven Palmer, Willie Wonoto dan 12 Turut Tergugat

PN PT MA PK 873/Pdt.G/2015/PN.Dps 12 Mei 2017 Pemohon: Michael Patrick Donnelly

KALAH Perkawinan menurut Ni Made Jati / IB Wikantara: hanya mengakui 1985 California, keberatan kalau Penggugat menyebutkan perkawinan Agama Hindu 1994 atau 1996 di Bali.

Laporan 25

Dalam persidangan: Ni Made Jati / IB Wikantara tidak menyangkal keberadaan harta seperti yang digugat,

tetapi menolak mengajukan bukti asli; Ni Made Jati / IB Wikantara mengakui fakta Perjanjian Singapura tahun 2003 yang

mendaftarkan semua harta bersama disetujui kedua pihak; Argumentasi Ni Made Jati / IB Wikantara (tidak jelas)

o gugatan ne bis in idem karena sudah ada putusan Gono-Gini 2623K/PDT/2010; o orang asing tidak boleh mendaftarkan perkawinan luar negeri dengan orang

Indonesia kecuali dengan persetujuan orang Indonesia, o orang asing tidak berhak memiliki harta bersama di Indonesia; o perkawinan luar negeri yang tidak didaftarkan dalam 1 tahun dianggap cerai

secara administratif? Putusan:

ne bis in idem; Harta bersama tetap status quo: suami / istri tetap besengketa harta bersama yang

belum dibagi 50 / 50.

Laporan 26

IV. Sebelas (11) kasus laporan PIDANA macet di Polda Bali, tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan terekayasa.

Sembilan laporan dari pihak Michael sejak tahun 2005 tidak diselidiki atau ditutup dengan alasan buat-buatan. Tidak satu pun laporan polisi ditutup dengan alasan hukum

Pernah dilaporkan:

Pasal 263 KUHP Memalsukan akta otentik

Pasal 266 KUHP Memalsukan akta otentik

Pasal 372 KUHP Penggelapan

Pasal 378 KUHP Penipuan

Pasal 242 KUHP Keterangan palsu di sidang

Pasal 480 KUHP Penadahan

Pasal Menelantarkan anak-anak

Pasal 277 KUHP Mengaburkan asal-usul anak-anak

Pasal 280 KUHP Mengaburkan asal-usul perkawinan

dll

Semua ditinggalkan tanpa penyidikan atau ditutup dengan penjelasan oknum penyelidik yang berbohong, keliru, melawan fakta dan bukti, atau didasarkan alasan proses formal yang tidak mempunyai dasar para perkara yang dilaporkan.

Laporan 27

Daftar pendek alasan-alasan oknum Penyelidik Polda Bali:

Semua upaya Michael Patrick Donnelly melapor perkara ditolak sama penyidik, harus melapor Pasal KUHP tertentu, dan polisi mengakui tidak berkuasa untuk meluas penyidikan lebih dari Pasal tertentu yang dilaporkan;

Polisi mengakui diri harus menerima penjelasan kedua pihak Pelapor dan Terlapor sama nilainya tanpa lihat pada bukti, dan karena penjelasan Ni Made Jati dan saksi-saksinya begitu plin-plan, penyelidik tidak tahu mana penjelasan yang benar maka tidak ada bukti kejahatan;

Bahwa pendapat Penyelidik tidak terkait pada pendapat atau putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Atas California, saksi ahli, atau sumber lain kecuali mengasal dari opini Penyelidik sendiri;

Bahwa Penyelidik tidak berwewenang mengonfrontir Pelapor dengan Terlapor atau saksi untuk mengaji kebenaran kecuali dengan izin dari Pelapor;

Bahwa Pasal 263 dan 266 KUHP dihitung daluwarsa dari saat pertama membuat dokumen palsu, bukan dari saat menggunakan dokumen palsu (maka dokumen palsu kalau disimpan 12 tahun aman digunakan selanjutnya tanpa risiko laporan pidana.)

Bahwa kalau Polda Bali sekali menutup LP dengan SP3, padahal mengakui semua isi berkasnya salah atau keliru atau berbohong, polisi tidak bisa membuka berkasnya lagi atau pun menerima LP baru dengan Pasal KUHP sama padahal mungkin ada novum;

Sejelasnya, anggota Ditreskrimum Polda Bali pernah menutup berbuatan oknum Penyelidikan dari pengawasan dan melanggar perintah dari atasan di kantor Kapolda Bali dan Direktur Reskrim Umum.

Laporan 28

Laporan Polisi

1 LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim tanggal 28 November 2005, di Polda Bali.

Pasal 266, 372 KUHP

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati menggunakan Akta Perkawinan 299/1996 yang tidak benar atau palsu untuk Gugatan Perceraian. Hasil: SP2HP: saksi dan penyidik membohong fakta, “semua saksi setuju ada

perkawinan dilangsungkan tanggal 10 Juni 1996 di Tabanan.”

Kasus ini ternyata hasil kolusi antara penyidik Polda Bali bernama I Wayan Karta dengan pengacara Michael yang pertama bernama M. Rifan SH, yang melaporkan “Penggelapan” yang mustahil antara suami dan istri, dengan menyatakan artinya “Penggelapan” sama dengan “Penipuan.” [Pada saat itu Michael Patrick Donnelly tidak fasih bahasa Indonesia tentang hukum.]

Saksi sepihak Made Jati membohong tentang tempat dan tanggal perkawinan, diterima mentah oleh penyidik padahal tidak sesuai dengan penjelasan di Gugatan Perceraian. Saksi Michael tidak dicantum di SP2HP.

Laporan ini tidak pernah ditutup dengan SP3. Tanggal 2 Mei 2017 Michael Patrick Donnelly dan Rielen ketemu dengan Dir

Reskrim Polda Bali Sang Made Mahendra Jaya dll yang mengtakan bahwa LP ini tidak bisa dilanjutkan karena:

Penyelidik asli menginggal, Berkas dihancurkan atau hilang, Berkas dipindah kewewenang divisi lain yang seberang jalan, Berkas sudah digabung dengan kasus TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT

POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 maka sudah ditutup dengan SP3 dan Praperadilan. Padahal membaca SP3 dan Praperadilan tidak mencantum LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim.

2 LP/ 81/ III/ 2006/ Dit Reskrim, tanggal

14 Maret 2006, di Polda Bali. Pasal 263, 266, 378 KUHP

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati menggunakan Akta Perkawinan 299/1996 yang tidak benar atau palsu dan dokumen-dokumen lain yang palsu untuk Gugatan Perceraian. Hasil: Bolak-balik P19 12 kali sampai SP3 dan Praperadilan: Alasan “tidak cukup

bukti” karena “tidak ada bukti kerugian karena belum ada Putusan Tetap perdata.”

Diselidiki dengan benar oleh Penyidik Hagnyono SH: Made Jati dan semua saksi mengakui berbohong tentang bukti, membuat dokumen palsu, berbohong di pengadilan.

Membolak-balik 12 kali dengan P-19 antara Polda Bali dan Kejaksaan karena halangan dari jaksa Olopan Nainggolan.

Ditutup SP3 baru 3 minggu setelah Pelapor dan anak-anaknya diusir dari Bali dengan ancaman pembunuhan.

Ditutup Praperadilan yang hanya menimbangkan putusan SP3 secara formal mengenai tanggal dan tempat pormulir dan surat-surat kepolisian.

Penjelasan SP3 / Praperadilan memutar: Laporan Pidana Pasal 263 dan 266 KUHP tidak bisa dilanjutkan kalau belum ada Putusan Tetap Perdata karena belum bisa dipastikan ada kerugian, tetapi Putusan Tetapi Perdata tidak bisa

Laporan 29

membentuk Novum karena hasil Perdata tidak ada pengaruh pada pertanyaan apakah ada pidana kepalsuan akta.

3 LP/ 80/ IV/ 2007/ Polres Tbn tanggal 29

Oktober 2007, di Polres Tabanan, Bali. Pasal 266, 263 KUHP

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati membuat Akta Hibah palsu dengan menggunakan surat paslu “Belum Pernah Kawin” dibuat di Tabanan waktu beli tanah Kori Restaurant di Kuta. Hasil: Surat Penangkapan, lalu Kanit dipindah tugaskan, SP3 dengan alasan

“daluwarsa” karena hitung dari saat Terlapor pertama kali membuat dokumen pertama yang palsu, bukan dari saat Terlapor menggunakan dokumen palsu atau dari saat Pelapor belajar keberadaan dokumen tersebut.

Diselidiki dengan benar oleh Kanit Benny Murjayanto, Made Jati mengakui berbohong.

Surat Penangkapan dikeluarkan tetapi ada bocor dari Polres Tabanan dan Made Jati melarikan diri dari Indonesia selama 8 bulan.

Kanit dipindah tugas, kasus di-SP3-kan dengan alasan “lewat daluwarsa” padahal Made Jati masih memegang tanah didasarkan hasil kepalsuan sampai saat ini.

4 LP-C/ 326/ V/ 2007/ POLSEK tanggal 10 Mei 2007, di Polsek Kuta, Bali terhadap Austrindo Law Office.

Pasal 378, 372 KUHP, dll

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Muhamad Rifan S.H.; Peter Johnson LLB; I G.A.R Fajar Harini, S.H.

Pokok perkara: Michael Patrick Donnelly melapor M.Rifan dan Peter Johnson dari Austrindo Law Office karena penipuan dan penggelapan karena diduga berkerja bersekongkolan dengan Ida Bagus Wikantara, berbohong pada klien, tidak mengajukan Memori Banding ke PT, dll. Hasil: Tidak diselidiki, SP2HP 10 November 2010.

Tidak diselidiki waktu dilaporkan, tetapi baru November 2010 ditutup dengan SP2HP setelah Michael kembali ke Bali dan lapor lagi di Polda Bali.

Setelah penyelidikan ditindak lanjuti tahun 2013, penjelasan para Terlapor setuju dan memperberat penjelasan Pelapor.

Ada pesan pribadi dari Penyidik bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena Terlapor Peter Johnson dan Rifan terlalu penting untuk didakwa, jadi tetap tidak diselidiki lagi.

5 LP-C/ 169/ IV/ 2007/ POLSEK tanggal 9

April 2007, di Polsek Kuta, Bali, pelapor Gary Hewson.

Pasal 378 KUHP, dll

Pelapor: Gary Alan Hewson Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Gary Hewson melapor penipuan sebagai partner di Kori Restaurant dan ancaman dari Ni Made Jati dan IB Wikantara. Hasil: Tidak diselidiki, hasil tidak diketahui.

Pelapor Gary Hewson diusir dari Bali dengan ancaman preman dan laporan #B di bawa.

Laporan 30

6 LP/ 101/ II/ 2009/ Siaga-I tanggal 26

Februri 2009, di Bareskrim, disampaikan kepada Polda Bali untuk penyidikan.

Pasal 242 KUHP

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati, Ni Nyoman Suti, Heru Widiyanto

Pokok perkara: Ni Made Jati, Ni Nyoman Suti, Heru Widiyanto berbohong atau memberi penjelasan palsu di sidang waktu memberi penjelasan tetang upacara perkawinan Agama Hindu dan Adat Bali dilangsungkan tahun 1996. Hasil: SP3: “Pasal 242 KUHP tidak bisa dilaporkan masyarakat.”

Tidak diselidiki. Macam-macam alasan dari Penydidik I.B. Hadiningrat bahwa 1. Penydidik bertanya pada Pelapor tetapi mereka mengatakan tidak bisa

ingat apakah berbohong di persidangan, jadi tidak ada bukti, 2. Putusan PN tidak bisa dipakai sebagai bukti, 3. Putusan PN dibalikan karena Putusan MA, maka makna semua kata di PN

harus dianggap terbalik. Akhirnya ditutup SP3 karena penjelasan “saksi ahli” bahwa Pasal 242 tidak laku

kalau dilapor oleh Pelapor, hanya bisa dilapor oleh Hakim pada saat persidangan. Saksi ahli independen tidak setuju pendapat saksi ahli Polda, tetapi penjelasannya diabaikan.

7 TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013.

Pasal 263, 266, 480 KUHP, dll

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati menggunakan macam-macam dokumen palsu untuk dapatkan Akta Perkawinan 299/1996 yang palsu, lalu pakai Akta Perkawinan palsu untuk Gugatan Perceraian tahun 2005; bahwa Ni Made Jati menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai alasan menjual tanah yang sudah Sita Marital tanpa ketahuan atau izin Pelapor. Ada novum karena ada Putusan MA 1428K/Pdt/2006 dan MA 2322K/PDT/2007 yang menyatakan perkawinan 1985 di California adalah sah di Indonesia, dan membuat Akta Perkawinan 299/1996 adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hasil: Berulangkali macet karena lambat berkerja, alasan ne bis in idem karena Pasal

266 pernah SP3 tahun 2008, pemindahan Dir Reskrim, akhirnya SP3 daluwarsa, lalu Praperadilan.

Mulai sebagai kelanjutan Laporan #1 LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim tanggal 28 November 2005 di atas yang tidak pernah ditutup SP3, lalu setelah satu minggu ditinggalkan atas saran Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana untuk mulai lagi sebagai laporan baru dengan alasan bahwa Laporan #1 sudah lewat daluwarsa. Diduga sudah ada rencana Penyidik untuk kemudian hari batalkan LP ini dengan alasan ne bis in idem didasarkan #2 LP/ 81/ III/ 2006/ Dit Reskrim, tanggal 14 Maret 2006 yang sudah di-SP3.

Sangat lambat diselidiki oleh Penyelidik I Ketut Arnatha. Ada pengakuan dari semua saksi yang dipanggil. Lalu Penyelidik ingin menutup berkasnya dengan alasan ne bis in idem dari Laporan #2 di atas, padahal Laporan #1 dengan Pasal KUHP sama tidak pernah di-SP3-kan.

Semua saksi mengakui pemindahan tangan / penjualan tanah tanpa ketahuan atau izin Pelapor.

I Ketut Arnatha menolak melanjutkan penyelidikan, sampai laporan ini diperiksa

Laporan 31

di gelar dipimpin Kapolda Ronny Sompie dan DirReskrim Bambang Yugisworo tanggal 8 Juli 2015. Hadir adalah Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana, Penyelidik I Ketut Arnatha, Penyelidik Ni Putu Nariasah, Polwan Jessica dari Kantor Kapolda. Penyelidik disuruh:

1. Jangan menerima penjelasan Made Jati tanpa diselidiki apakah benar atau bohong,

2. Konfrontir Michael dengan Made Jati untuk mengaji kebenaran, 3. Alasan ne bis in idem tidak dikenal untuk penyidikan polisi, artinya

berhubungan dengan persidangan bukan penyidikan, 4. Pendapat “saksi ahli” jinak Polda Bali jangan dipakai lagi untuk

menutup kasus, 5. Bukti sudah cukup untuk panggil Made Jati sebagai tersangka.

Penyelidik Ketut Arnatha dengan sangat lambat memanggil Prof Mudzakir dari UII sebagai saksi ahli atas perintah Kapolda Ronny Sompie, tetapi penyelidik berbohong kepada Prof Mudzakir tentang dokumen-dokumen yang mendasarkan perkara, akan tetapi Prof Mudzakir lihat sendiri bahwa penjelasan penyelidik tidak benar, dan Prof Mudzakir mengeluarkan BAP yang tegas menekan ada unsur pidana yang kuat dan jelas dan bukan ne bis in idem dan bukan daluwarsa. [Penyelidik Ketut Arnatha mengatakan pendapatan Akta Perkawinan

299/1996 oleh Ni Made Jati adalah didasarkan perkawinan California tahun 1985, padahal sejelasnya tidak benar, bahwa Ni Made Jati / IB Wikantara sejak tahun 2006 mengatakan 299/1996 adalah didasarkan upacara Agama Hindu di Sanur tahun 1994 (yang juga berbohong), dan bahwa Ni Made Jati / IB Wikantara sejak 2006 menupaya sekerasnya untuk membatalkan pendaftaran perkawinan California tahun 1985 di Kantor Catatan Sipil tahun 2005.)

Akan tetapi setelah mendapatkan penjelasan Prof Mudzakir dan setelah Ronnie Sompie pindah ke Kepala Kantor Imigrasi, penyelidik tetap menolak menindak lanjuti penyelidikan, sampai Dir Reskrim Bambang Yugisworo memindah tugaskan 20 anggota Reskrim karena perkerjaan tidak profesional, dan berkas dilengkapi dan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Bahwa Ida Bagus Wikantara menulis surat memohon intervensi Irwasum sekitar tanggal 5 Februari 2016, lalu Dir Reskrim ditegur karena membuat “ketidakharmonisan suasan kerja di lingkungan Ditereskrimum Polda Bali,” dan Bambang Yugisworo dipindah tugas dengan alasan pendidikan kelanjutan ke Bandung,

Bahwa lalu Aspidum Olopan Nainggolan (lihat pada Kejaskaan LP #2 LP/ 81/ III/ 2006/ Dit Reskrim, tanggal 14 Maret 2006 di atas) menolak berkas dengan P-19 alasan “daluwarsa.”

Bahwa lalu Kapolda Bali memerintah penyidik untuk melangsungkan gelar terbuka pada kedua pihak, tetapi penyidik melangsungkan gelar rahasia dan mengeluarkan pendapat “daluwarsa.” Semua 20 anggota polisi yang dipindah tugaskan oleh Bambang Yugisworo dikembalikan pada posisi semula. SP3 ditanda tangani oleh Dir Reskrim baru Herry Santoso baru 3 hari setelah mulai tugas.

Bahwa Pelapor mohon Praperadilan pada putusan SP3, tetapi pada sidang Praperadilan para penyidik Polda Bali menutup fakta bahwa Polda Bali sudah mempunyai pendapat tegas dari saksi ahli Prof Mudzakir bahwa usur pidana adalah jelas dan bukan ne bis in idem atau daluwarsa. Malah Polda Bali

Laporan 32

mengajukan saksi ahli sama sekali baru yang mengeluar pendapat yang lebih menyenangkan pada penyidik, karena kembali pada penjelasan polisi bahwa “daluwarsa” dihitung dari saat Terlapor pertama kali membuat dokumen pertama yang palsu, bukan dari saat Terlapor menggunakan dokumen palsu atau dari saat Pelapor belajar keberadaan dokumen tersebut.

Bahwa di penjelasan Polda Bali dalam Praperadilan, para Penyidik berbohong tentang dokumen-dokumen dan fakta-fakta di perkara. Bohongan Penyidik dalam Praperadilan TIDAK SESUAI pun dengan bohongan Penyelidik pada Prof Mudzakir tahun 2016. [Penyidik Polda Bali di Praperadilan menyatakan sejarah khayalan

sendiri tentang dokumen-dokumen perkawinan.] 8 LP/ 396/ VII/ 2013/ BALI/ SPKT tanggal

3 Juli 2013, di Polda Bali, Pelapor Sean Wayan Donnelly,

Menelantarkan anak-anak

Pelapor: Sean Wayan Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati menelantarkan anak-anaknya baik keuangan maupun emosional dengan perbuatan kejam mulai dengan Gugatan Perceraian tahun 2005, potongnya semua komunikasi antara Ayah dan Ibu, menolak ketemu Ayah anak-anak Michael Patrick Donnelly waktu ada ancaman pembunuhan, tindakan jahat di California waktu menolak komunikasi, mediasi, tanjungan anak-anak, deposisi, konseling, dan menurut Putusan Pengadilan Atas California KD073003 Pomona “menelantarkan anak-anak demi uang,” lalu menolak memberi tunjangan anak-anak baik formal sesuai perintah sah dari Pengadilan maupun secara pribadi karena hubungan cinta ibu dengan anak-anak, dan karena menolak ketemu anak-anak dengan sponsor dan intervensi dibantu Bapak Arist Merdeka Sirait dari KNPA, dll. Hasil: SP2HP 13 Nov 2014 secara lisan, tidak ada surat. SP3 secara lisan, tidak ada

surat.

Diselidiki dengan banyak halangan dari Penyelidik Ibu Ni Putu Nariasih, berkas dilimpahkan pada jaksa, ditolak dengan P-19, tidak diselidiki lagi.

Gelar sama dengan yang dijelaskan di atas #7 TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI , ditambah bahwa Kapola Ronny Sompie menyuruh kepada Penyelidik Ni Putu Nariash bahwa

o artinya “menelantarkan anak” lebih luas daripada masalah uang, artinya berhubungan dengan perawatan, kasih cinta, dan hal emosional;

o kalaupun terbatas pada uang, menelantarkan karena uang sudah cukup bukti untuk membuat Ni Made Jati Tersangka.

Ni Putu Nariasih dan Ibu Mega ternyata membuat perjanjian dengan Ni Made Jati bahwa kalau dia membayar anggaran pada anak-anaknya Sean dan Brenden untuk biaya universitas, Polda Bali tidak akan tindak lanjuti penyidikan.

Akan tetapi setelah beberapa kali kirim uang kepada anak-anaknya, Ni Made Jati menolak kirim uang lagi, dan tetap potong komunikasi dengan anak-anaknya, tetapi Penyelidik tidak pernah melanjuti penyelidikan.

Malah Penyelidik Ni Putu Nariasih dilaporkan melebar cerita-cerita yang mencemarkan nama atau memfitnah Pelapor, dan mengarang cerita-cerita bahwa Ni Made Jati sangat dekat dengan anak-anak dan masih memberi mereka anggaran dan mobil, akan tetapi Penyelidik tidak pernah memohon konformasi atau bukti dari anak-anak atau Pelapor.

Laporan 33

9 STLP/ 113/ II/ 2014/ BALI/ Resta.Dps tanggal 05 Februari 2014, di Polresta Denpasar

Pasal 277, 279, 280 KUHP

Pelapor: Michael Patrick Donnelly Terlapor: Ni Made Jati Pokok perkara: Ni Made Jati dengan segaja membuat dan menggunakan pelbagai dokumen-dokumen palsu dengan upaya mengaburkan asal-usul kelahiran anak-anaknya seolah anak haram di luar perkawinan, dan upaya mengaburkan asal-usul perkawinan karena menutupi fakta bahwa dia tidak bisa mendapatkan Akta Perkawinan 299/1996 secara sah karena sudah terkait dengan perkawinan sah sejak tahun 1985. Hasil: Dihentikan, secara lisan, tidak ada surat.

Tidak diselidiki. Hasil tidak diketahui kecuali secara lisan “rencana tidak berhasil karena putusan MA 1428K/Pdt/2006 yang membatalkan Akta Perkawinan 299/1996, maka tidak ada unsur pidana.”

Dua laporan dari pihak Made Jati tanpa dasar hukum diselidiki dengan kepalsuan fakta, diduga dimaksudkan untuk menterror Michael dan saksi-saksi, berkas-berkas masih aktif

Menurut Laporan Respons Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana kepada Ketua Kompolnas Syafriadi Cut Ali tanggal 28 April 2015, dua berkas di Polresta masih aktif dan sedang diselidik, hanya menunggu perlengkapan dari Ni Made Jati. A LP-B/ 534/ IV/ 2007/ SPK tanggal 25

April 2007 di Poltabes Denpasar, pelapor Ni Made Jati terhadap Michael Patrick Donnelly.

Pasal 335 KUHP tahun 2007, ditambah 311, 382 KUHP tahun 2014

Pelapor: Ni Made Jati Terlapor: Michael Patrick Donnelly

Hasil: Berjalan, pelapor tidak diselidiki tetapi terlapor dipanggil.

Masih berjalan. Selama 8 tahun ada banyak panggilan dikeluarkan oleh Penyidik I Wayan Sukarta kalau Michael terlalu aktif dengan melapor di Polda Bali.

Bahwa semua penjelasan saksi-saksi Made Jati sudah terbukti membohong tidak ditimbangkan oleh Penyidik.

Panggilan terakhir awal Agustus 2015 dijawab oleh Pak Dir dengan menelepon kepada atasan Penyidik bahwa laporan ini ada di bawah pengawasan Kapolda. Setelah itu tidak ada panggilan lagi.

B LP-B/ 502/ IV/ 2007/ SPK tanggal 15 April 2007 di Poltabes Denpasar, pelapor Heru Widiyanto terhadap Gary Hewson.

Pasal 374 KUHP

Pelapor: Heru Widiyanto Terlapor: Gary Alan Hewson Hasil: Hasil tidak diketahui, diduga bertujuan mengusir Gary Hewson dari Bali

Masih berjalan. Menurut penjelasan Penyidik, sudah lengkap hanya menunggu penjelasan

Laporan 34

A. Contoh laporan ditutup dengan penjelasan palsu

Contoh kasus #1 di atas LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim tanggal 28 November 2005, di Polda Bali menunjukan pola semau kasus berikut:

1. Michael melapor dengan bantuan pergacara M.Rifan dari Austrindo Law Office—yang pakai bahasa Inggris saja—dengan melapor “Penggelapan” yang menurut M. Rifan dan penyidik I Wayan Karta bahwa istilah bahasa Inggris sama dengan “Penipuan.” Michael tidak tahu pada saat itu bahwa pidana Penggelapan tidak mungkin antara suami dan istri.

2. Dua BAP Michael menjelaskan fakta-fakta yang sejak tahun 2005 sampai saat ini terbukti fakta benar.

3. Penyidik Wayan Karta ketemu saksi kedua-dua pihak.

4. Reskrim Polda mengeluarkan SP2HP tanggal 23 Januari 2006 yang menyatakan:

a. Semua saksi setuju ada perkawinan dilaksanakan di Tabanan bulan Juni 1996,

b. Oleh karena ada perkawinan sah, tidak ada unsur pidana Penggelapan.

5. Akan tetapi dari segi fakta dan hukum:

a. Saksi dari pihak Michael tidak pernah mengatakan ada perkawinan di Tabanan bulan Juni 1996. Mereka mengatakan ada perkawinan di A.S. tahun 1985, dan upacara pernikahan Bali di Sanur bulan Mei 1994, dan tidak pernah ada upacara apa pun di mana pun antara Michael dan Made Jati tahun 1996. Tetapi penjelasan saksi Michael dibuang oleh penyidik.

b. Penjelasan saksi-saksi Made Jati tentang upacara di Tabanan bulan Juni 1996 tidak sesuai dengan penjelasan di Gugatan Perceraian, di mana Made Jati mengakui ada upacara perkawinan dilangsungkan di rumahnya sendiri di Kuta bulan September 1996, padahal sejelasnya foto-foto upacara yang diajukan oleh Made Jati sebagai bukti di perceraian, dan diajukan sebagai bukti oleh Michael pada penyidik, adalah rumah Made Jati dan Michael di Sanur tahun 1994.

c. Bulan Mei 2006 penyidik Hagnyono S.H. di laporan #2—yang dilaporkan dengan pengacara baru yang menyatakan bahwa pasal yang benar adalah “Penipuan”—mendapat pengakuan Made Jati dan semua saksi bahwa penjelasan menurut SP2HP kasus #1 adalah bohong, dan bahwa tempat dan tanggal yang benar adalah seperti dikatakan saksi Michael sejak dulu, yaitu di rumah Michael dan Made Jati di Sanur bulan Mei 1994.

menganai kerugian dari akunting pihak Made Jati. Tetapi yang tahu akunting adalah Michael, dan Michael tidak pernah dipanggil, dan penjelasan akunting pasti berhasil mendakwa Made Jati sendiri.

C-1

C-2

Laporan 35

B. Contoh laporan ditutup karena upaya anggota Reskrim Polda Bali untuk menutup kasus yang tidak ada alasan tutup dengan hukum

Contoh kasus #7 di atas TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 diselidiki dengan yang diduga enggan dan lambat dari bulan Juli 2013 sampai bulan Januari 2015 ada dorongan dari atasan, dan penyidik mengakui bahwa unsur pidana memang kuat, tetapi ada alasan teknik menurut adat kepolisian untuk menutup berkasnya karena ne bis in idem.

Pendapat Ketua Kompolnas Drs Syafriadi Cut Ali diabaikan oleh Polda Bali

Pada tanggal 18 November 2014 Michael, Sean, dan Brenden mengajukan surat Permohonan Pengawasan pada Laporan Polisi yang Gagal Diselidiki kepada Ketua Kompolnas Bapak Syafriadi Cut Ali.

Pada tanggal 10 Februari 2015 mengajukan surat Klarifikasi Penanganan Keluhan AN Michael Patrick Donnelly kepada Kapolda Bali yang menyatakan bahwa

6) …dalam hal terjadinya berbagai tipu musilihat dari pihak isteri serta adanya keterlibatan pihak ketiga yang berupaya mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini, kiranya penyidik tidak mudah untuk terpedaya degan berbagai alasan yang dikemukakan, dan dalam kaitian in secara jelas ada kerugian materiil dan immateriil dari pihak suami sehingga seharusnya locus delicti serta timbulnya kerugian materiil dapat dipakai sebagai titik tolak penganganan kasus ini.

7) Dalam kaitan ini Kompolnas meminta Kapolda Bali melalui Irwasda dapat mencermati dan menindaklanjuti pengaduan dimaksud, agar perjuangan memperoleh keadilan dari Sdr. Michael tidak menjadi hal yang sia-sia terutama adanya kepastian hukum atas laporan yang disampaikan sudah cukup lama dan berulangkali, dan mengambil tindakan yang signifikan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memberikan sanksi bagi Penyidik apabila memang ada indikasi unsur kesengajaan untuk membantu kepentingan tertentu…

Padahal Klasifikasi surat tersebut adalah RAHASIA, dalam kurung waktu tiga hari surat Kompolnas sudah disampaikan kepada tangan Penyidik yang dilaporkan bernama I Ketut Arnatha.

Lalu Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana mengeluarkan surat respons kepada Ketua Kompolnas yang tidak menimbangkan perkara dan peristiwa yang dilaporkan, tetapi hanya mendaftarkan lagi semua tanggal dan tempat gelar yang pernah menutup laporan-laporan tersebut.

Teknik berkerja oknum Polda Bali jelas memakai serangkaian tipu muslihat untuk berkolusi sepihak

Tanggapan Michael kepada surat Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana adalah bahwa surat Karo Wassidik hanya merupakan respons formal, tetapi tidak memberi respons substantif, yang cenderung membuktikan dalil keluhan asli dari Michael bahwa Polda Bali berulangkali menolak menyelidiki perkara yang dilaporkan.

Teknik Polda Bali untuk memanipulasikan laporan masyarakat adalah sebagai berikut:

C-4

C-5

C-3

Laporan 36

a. Memalsukan, membuang, dan menolak menerima laporan dan bukti dari Pelapor dan saksi,

b. Pakai aturan “adat” kepolisian yang melanggar undang-undang RI,

c. Bekerja tidak transparen sampai Pelapor tidak bisa tahu apakah laporannya diselidiki atau ditutup tanpa alasan,

d. Bekerja secara pribadi untuk menerima penjelasan sepihak dari Terlapor tanpa menyelidiki selanjutnya apakah penjelasan Terlapor berdasar fakta,

e. Menolak mengkonfrontir Pelapor dengan Terlapor, maka menerima penjelasan sepihak tanpa memberi hak menjawab pada pihak lawan,

f. Memutar balikkan dan mencampur aduk definisi hal-hal pidana dengan hal-hal perdata, dengan tujuan memutar terus alasan-alasan pidana tidak bisa diselidiki karena menunggu hasil perdata dan timbangan perdata harus diterima sah karena belum pernah diselidiki pidana.

g. Memakai “saksi ahli” rahasia dan internal dengan cara yang melanggar prinsip KUHAP Pidata dan Perdata RI untuk menutup kasus-kasus yang buktinya kuat tetapi polisi tidak ingin menyelidiki,

h. Salahgunakan prinsip hukum seperti “ne bis in idem” dan “daluwarsa” untuk menutup kasus-kasus yang buktinya kuat tetapi polisi tidak ingin menyelidiki,

i. Mengelabui dan membohongi atasan-atasan di tingkat WadirReskrim, DirReskrim, Wakapolda dan Kapolda tentang bukti dan fakta yang diselidiki.

Surat “Permohonan Pengawasan pada Laporan Polisi yang Gagal Diselidiki,” kepada Kapolda Bali, Kompolnas, Wassidik Mabes Polri, KomnasHAM, Ombudsman Indonesia dari Michael Donnelly tanggal 14 November 2014.

Kapolda Ronny Sompie dan Direktur Reskrim Bambang Yugisworo memimpin gelar yang memerintah anggota Polda Bali melaksanakan penyelidikan profesional

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Bapak Kapolda Ronnie Sompie memimpin gelar didampingi Bapak Dir Reskrim Bambang Yugisworo, dihadirkan oleh Karo Wassidik Ida Bagus Nuardana, Penyidik I Ketut Arnatha, dan Penyidik Ibu Putu Nariasih, dan Pelapor Michael. Bapak Kapolda menjelaskan dengan tegas bahwa

pekerjaan penyidikan sampai saat ini tidak profesional dan tidak lengkap,

bahwa bukti dalam kasus-kasus yang dilaporkan sudah cukup dan lengkap, dan Made Jati harus dipanggil sebagai tersangka,

bahwa alasan ne bis in idem tidak memadai untuk menutup berkas-berkas,

bahwa Penyidik-Penyidik diperintah mengkonfrontir Michael dengan Made Jati dan jangan menerima penjelasan Terlapor mentah tanpa mengkaji kebenaran—memang begitu tujuan teknik “mengkonfrontir,”

C-6

Laporan 37

jangan pakai “saksi ahli” jenak untuk menutup berkas, kalau harus saksi ahli, pakai yang benar terkenal dan independen seperti Prof Mudzakkir dari U.I.I.

Sejelasnya Karo Wassidik dan kedua Penyidik sangat marah karena ditegur oleh Bapak Kapolda.

Sejak Bapak Kapolda dipindah tugas, Bapak Dir Reskrim melanjutkan perintah Bapak Kapolda, padahal ternyata ada banyak halangan dari anggota-anggota Polda Bali dan tekanan dari Ida Bagus Wikantara dan rekan-rekan dari luar Kepolisian.

Berita Acara Perdata dari Profesor Dr Mudzakkir, U.I.I., Yogyakarta, memperkuat berkas laporan

Atas perintah Kapolda Ronny Sompie, penyidik-penyidik diperintah mengonfrontirkan Pelapor dengan Terlapor untuk mengaji kebenaran, dan memanggil saksi ahli yang terhormat dan independen daripada saksi ahli jenak yang seringkali dipakai kepolisian Bali untuk meutup kasus yang polisi tidak ingin dilanjutkan.

Penyidik tetap menolak mengonfrontir Pelapor dengan Terlapor dengan alasan “berkasnya sudah lengkap dan jelas.” Dengan pengawasan Dir Reskrim, dua saksi ahli dipanggil dan menetap dengan tegas bahwa berkas dan kasus pidana sudah lengkap, kuat, dan tidak lewat daluwarsa. Penjelasan BAP Profesor Dr Mudzakkir dari Universitas Islam Indonesia terlampir.

Di BAP Profesor Dr Mudzakkir ada pertanyaan / penjelasan dari Penyidik I Ketut Arnatha yang salah fakta atau menyesatkan, misalnya 6.2)

“Dari tahun 1988 NI MADE JATI bersama MICHALE PATRIK DONNELLY tinggal di Bali perkawinan yang dilakukan di California Amerika tertanggal 14 September 1985 didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Badung sehingga terbit Akta perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil Kebupaten Badung tanggal 30 September 1996…”

Penjelasan Penyidik tidak benar, perkawinan sah California TIDAK DIDAFTARKAN di Kantor Catatan Sipil, penjelasan Penydidik tidak didukung bukti sedikit pun tetapi hanya mengkutip salah satu cerita antara banyak cerita Made Jati yang plin-plan, tetapi efeknya cerita Penyidik kalau diterima sebagai fakta adalah untuk menghapus pidana.

Irwasum menjawab permohonan bantuan dari IB Wikantara, Dir Reskrim Bambang Yugisworo ditegur dan dipindah tugas

Akan tetapi, pada saat Dir Reskrim berada di luar Bali, petugas Irawasum dipanggil oleh Ida Bagus Wikantara untuk membuat pemeriksaan mendadak, dengan efek menteror Reskrim Bali, dan Dir Reskrim Bambang Yugisworo diperintah ditegur karena mengganggu suasana kinerja anggota Reskrim.

Menurut penjelasan Kombes Hisbullah dari Irwasum waktu ketemu di kantornya tanggal 21 April 2016:

“Pemeriksaan Irwasum tidak tahu dan tidak peduli apakah yang dilaporkan Pelapor atau Terlapor memang dimasukan dengan benar di berkas Penyidik, dan Irwasum tidak peduli fakta-fakta yang benar tentang perkara yang

C-7

Laporan 38

dilaporkan. Irwasum hanya memeriksa informasi seperti sudah dimasukan berkas oleh Penyidik. Lalu apa saja yang di berkas Penyidik akan diperintah kembali dilanjutkan dengan pengawasan Kapolda. Alasan Irwasum tidak peduli fakta adalah karena hukum Indonesia tidak dimaksudkan untuk keadilan, hanya untuk mendapatkan kepastian hukum formal melalui proses yang sesuai dengan aturan KUHAP. Kalau mau keadilan, lebih baik berdoa pada Tuhan.”

Didasarkan fakta dan hasil penyidikan kasus TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI, Bapak Bambang Yugisworo membantah teguran dari Irwasum, dan berkasnya dilimpahkan kepada JPU sesuai dengan SP2HP Nomor B/ 203/ IV/ 2016/ Dit Reskrimum tanggal 26 April 2016.

Padahal itu, Bapak Bambang Yugisworo langsung dipindah dari posisinya sebagai Dir Reskrim.

Aspidum Olopan Nainggolan sejak tahun 2006 mendukung Made Jati dan IB Wikantara, menolak menerima berkas dari Polda Bali

Berkas dilimpahkan ke JPU dan Aspidum Olopan Nainggolan menolak berkasnya dengan P-19.

Tindakan Aspidum tidak mengejutkan karena sejak tahun 2006 Olopan Nainggolan telah menangani berkas untuk laporan LP/81/III/2006/Dit Reskrim tertanggal 14 Maret 2006 (Laporan #2 di atas) berhubungan kasus ini, dan dia menjelaskan pada pers bahwa kasus seorang suami bule terhadap istri WNI tidak mungkin dilanjutkan selama dia jaksa di wilayah ini. Ternyata Olopan Nainggolan didisiplin karena wawancaranya pada media, dan dia dipindah sementara ke posisi baru di Muna. Tetapi kantor Kejaksaan tetap menolak berkasnya, yang bolak-balik 12 kali dengan surat P-19 sebelum ditutup karena “tidak cukup bukti” bulan Augustus 2007 tiga minggu setelah Michael diusir dari Indonesia dengan ancaman pembunuhan.

Lalu Olopan Nainggolan kembali ke Bali dengan posisi Aspidum. Pada tanggal 16 Mei 2016 Olopan Nainggolan menolak berkas TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI tertanggal 12 Juli 2013 dengan surat P-19 Nomor B1570/ P.1.4/ Epp1/ 06/ 2016 karena alasan “daluwarsa,” padahal perkaranya sama dengan yang dilaporkan pertama kalinya di atas dengan laporan LP/ 81/ III/ 2006/ Dit Reskrim tertanggal 14 Maret 2006 dan ditolak oleh Olopan Nainggolan dengan alasan “tidak cukup bukti.”

Setelah Olopan Nainggolan mengeluarkan P-19 pada tanggal 16 Juni 2016, dia dipindah ke posisi baru di Medan, diganti dengan Aspidum baru Numi Surayasa.

Gelar rahasia Reskrim Polda Bali SP3-kan Laporan dengan alasan tidak jelas

Pada tanggal 26 Mei 2016, gelar rahasia Reskrim Polda Bali mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor B/ 34.9/ V/ 2016/ Dit.Reskrimum dalam kasus TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI dengan alasan “daluwarsa,” padahal tidak menjelaskan perkara atau dokumen atau barang lain yang lewat daluwarsa. Putusan kejanggalan karena perkara yang dilaporkan dilangsungkan tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, dan daluwarsa dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP yang dilaporkan adalah 13 tahun.

C-8

C-9

C-10

Laporan 39

Praperadilan menolak pendapat Prof. Mudzakir, mengizinkan penggunaan Akta Otentik palsu

Pada tanggal 5 Januari 2017, PN Denpasar megeluarkan putusan 16/ Pid.Pra./ 2016/ PN.Dps oleh Hakim Erwin Djong, S.H., M.H. yang menetapkan tutupnya laporan TBL/ 419/ VII/ 2013/ SPKT POLDA BALI dengan SP3. Dalam Jawaban, pengacara Polda Bali tidak mengakui bahwa Polda Bali sudah mendapat BAP dari Profesor Mudzakir yang menjelaskan dengan tegas material pidana, malah Polda Bali mengajukan Saksi Ahli dari Universitas Udayana pas seperti pernah dikritis oleh Kapolda Ronny Sompie di gelar tanggal 8 Juli 2015. Pihak Michael Patrick Donnelly mengajukan Profesor Mudzakir sebagai Saksi Ahli Penggugat, tetapi penjelasan Profesor Mudzakir diabaikan oleh hakim.

Hasil putusan adalah daluwarsa pidana Pasal 263 dan 266 KUHP harus dihitung dari tahap awal serangkaian perbuatan, bukan dari saat menggunakan dokumen palsu untuk merugikan atau dari saat penggunaan diketahui. Maka daluwarsa harus dihitung dari saat Made Jati pertama kali membuat KTP tahun 1994 atau membuat Akta Perkawinan 299/1996 tahun 1996, maka SP3 ditetapkan karena “daluwarsa.”

Akibat prinsip hukum Hakim Erwin Djong, Akta Otentik palsu yang dibuat lalu disimpan 12 tahun, boleh dipakai kemudian hari setelah 12 tahun seenaknya dan sebebasnya tanpa harus kwatir bisa dilaporkan pidana.

Laporan 40

V. PENGACARA Ida Bagus Wikantara, S.H., Mochamad Rifan, S.H. Peter Johnson, LLB, dll memanfaatkan kebersediaan oknum institusi hukum di Bali untuk mengkibiri hukum.

A. PERADI Mencabut Izin Praktek Pengacara IB Wikantara secara tetap bulan September 2015 karena tindakan tidak etik, berbuatan pidana dan perdata yang merugikan kliennya Made Jati, dan “mengambil keuntungan dari kebodohan kliennya dan menjadikannya sebagai sapi perah.”

Pada bulan December 2014, Michael dan Sean dan Brenden mengajukan Pengaduan di PERADI terhadap pengacara IB Wikantara selaku keluarga korban keempat bernama Made Jati, klien IB Wikantara, istri Michael, dan Ibu Sean dan Brenden.

IB Wikantara memberi Jawaban tertulis pada Pengaduan, tetapi dia tidak pernah hadir di sidang dan tidak pernah mengajukan kliennya atau orang lain sebagai saksi. Alasannya IB Wikantara tidak hadir ternyata sama dengan alasan IB Wikantara memerintah Made Jati untuk menelantarkan anak-anaknya di California daripada memberi penjelasan deposisi, ketemu untuk mediasi, atau mungkin paling penting, ketemu untuk evaluasi mental dengan psychologist.

Bulan September 2015 Majelis Dewan PERADI mengeluarkan putusan yang antara lain menyatakan:

2) Bahwa karena Teradu tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap pengaduan Pengadu ini, maka Teradu patut dianggap mengakui semua pelanggaran Kode Etik yang diadukan Pengadu.

3) Bahwa seperti yang dikemukakan Pengadu dalam kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti-bukti surat yang terdiri dari Bukti P-1 s/d Bukti P-41, maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan Pengadu, yaitu Gary Alan Hewson dan Ralf Schmidt, Majelis sepakat bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Advokat, selain melakukan tindakan yang bersifat pidana dan perdata yang merugikan Pengadu dan keluarganya, termasuk istri Pengadu yang merupakan klien Teradu dan anak-anak dari Pengadu.

4) Bahwa Majelis sepakat dengan Pengadu bahwa Teradu telah melanggar Pasal 4 ayat (3) dan (5) dari Undang-undang Advokat mengenai sumpah “untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum untuk bertindak jujur, adil dan bertanggung-jawab berdasarkan hukum dan keadilan dan “menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Advokat”, karena dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun melakukan praktek hukum yang benar-benar tidak etis seperti, menyuruh kliennya yang nota bene hanya tamatan kelas V Sekolah Dasar untuk melanggar perjanjian perceraian yang telah disepakati, menyebabkan hubungan suami isteri kacau balau dan anak-anak kehilangan kontak dengan ibunya, membohongi klien mengenai fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya, dan memakai tenaga preman untuk mengusir Pengadu dan manajer Restoran milik Pengadu, melakukan tindak pidana seperti membuat dan menggunakan surat-surat palsu dan saksi-saksi palsu di Pengadilan, dan mengambil keuntungan dari kebodohan kliennya

D-1

Laporan 41

dan menjadikannya sebagai sapi perah dan mengadu domba Pengadu dan istrinya, klien Teradu.

MEMUTUSKAN

3. Menghukum Teradu dengan pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1d Undang-Undang No 18 tahun 2006 tentang Advokat jo. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia.

Pengacara IB Wikantara membodohi klien Made Jati

Dikutip dari Pengaduan asli:

Alasan TERADU mempunyai minat mengelabui dan menguasi kliennya Ni Made Jati adalah karena pada awal bulan April 2005 Ni Made Jati masuk kantor TERADU untuk mencari bantuan hukum dalam perkara perceraian, dan pada saat itu TERADU mengetahui bahwa Ni Made Jati dan mantan suaminya mempunyai harta bersama dengan nilai tinggi (yang pada saat ini mendekati dengan nilai Rp 400 milyar), bahwa Ni Made Jati mempunyai pendidikan terbatas belum selesai Kelas 5 Sekolah Dasar dan pengetahuan hukumnya sangat terbatas, bahwa Ni Made Jati memiliki dokumen-dokumen yang bisa dipakai untuk melaksanakan penipuan, dan bahwa Ni Made Jati ternyata memiliki hati nurani kurang baik sampai bisa dibujuk mengikut penipuan atas sarannya TERADU. Dengan membuat perceraian sederhana dijadikan perkara perdata dan pidana rumit, TERADU berhasil menikmati 10 tahun aliran harta keluarga kliennya Ni Made Jati dan PERADU masuk kantong TERADU sendiri.

Pengacara IB Wikantara mendorong klien Made Jati membuat tindakan pidana

Pada saat Made Jati ketemu dengan IB Wikantara, Perjanjian Singapura tahun 2003 sudah berjalan cukup lancar dan kedua pihak sedang menempuhi syarat-syaratnya. Tetapi IB Wikantara menggunakan iktikad tidak baik Made Jati dan pendidikan rendah Made Jati untuk membujuk kliennya untuk menghentikan Perjanjian Singapura dan menggugat cerai didasarkan Akta Perkawinan palsu—dan tindakan itu ada tindakan pidana. IB Wikantara kebal hukum karena dia menjaga jaraknya sebagai pengacara yang hanya ikut keinginan klien. Dari saat itu, Made Jati menjadi sandera psychologis IB Wikantara, yang menakutinya terus bahwa dia bisa dipenjarakan kalau tidak ikut pas semua saran IB Wikantara.

Pengacara IB Wikantara membohongi klien Ni Made Jati tentang fakta hukum

Made Jati tidak berpendidikan untuk mengetahui fakta-fakta dasar hukum, maka semua pengetahuan hukum Made Jati mengasal dari penjelasan IB Wikantara.

Contoh manipulasi:

Jawaban pada Gugatan Gono-Gini tanggal 2 Mei 2009 memohon:

DALAM REKONVENSI

A-19

Laporan 42

Menyatakan hukum putusan Mahkamah Agung No. 1428K/ PDT/ 2006 tanggal 10 April 2007 ada diputus, dibuat dengan tidak cermat, tidak teliti, dan kabur sehingga tidak mempunyai kekuatan deklatorial dan eksekutorial…

Dan selanjutnya sepanjang 10 butir lagi petitum yang memohon PN untuk batalkan putusan Mahkamah Agung.

Mahasiswa SMA pun semestinya tahu bahwa Pengadilan Negeri tidak berwewenang untuk batalkan putusan Mahkamah Agung, tetapi Ni Made Jati hanya mempunyai pendidikan belum lulus Sekolah Dasar Kelas 5. Tulisan IB Wikantara ternyata tidak dimaksudkan untuk argumentasi hukum pada Majelis Hakim, tetapi dimaksudkan untuk mempengaruhi kliennya supaya Ni Made Jati merasa ada kesempatan untuk batalkan putusan Mahkamah Agung dengan putusan Pengadilan Negeri dan Ni Made Jati menetap bersemangat berjuang tidak berdamai sama mantan suami dan anak-anaknya.

Jawaban pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bulan Juli 2006:

Bahwa benar diantara tergugat I dan penggugat telah dilangsungkan perkawinan di Los Angeles, County Angelos, California USA pada tanggal 14 September 1985 namun tergugat I menolak pendaftaran perkawinan pada tanggal 6 April 2006 [semestinya 2005, MPD] sebagaimana Reg. No 16/ KDKC/ 2005 yang dilakukan sendiri oleh penggugat yang nota bene adalah WNA sedangkan pendaftaran dimaksud adalah seyogyanya untuk kepentingan hukum dan status warganegara Indonesia dalam hal ini tergugat I sehingga oleh karenanya pendaftaran tersebut adalah melawan hukum atau setidaknya mengandung cacat hukum.

Didasarkan penjelasan IB Wikantara di sini dan banyak tempat lain, Made Jati sampai saat ini percaya bahwa orang asing tidak berhak menggunakan hukum Indonesia dan tidak berhak pada harta bersama.

Dan lain-lain.

Pengacara IB Wikantara terus menakuti klien Made Jati karena membuat tindakan pidana

Dari sisi lain, IB Wikantara menakuti Made Jati, melarangnya ketemu atau berkomunikasi dengan Michael. Alasan di Deklarasi ke Pengadilan California bahwa Made Jati harus larikan diri dari California karena “tidak ingin dia mengambil risiko biar sekecil apapun… yang mungkin nanti bisa menyebabkan masalah-masalah baru membela dia di Indonesia,” tidak ada dasar hukum sedikit pun. Fakta: IB Wikantara bukan pengacara di California, Deklarasi dari IB Wikantara tidak bisa diterima oleh Pengadilan California. Pandangan sang Ibu Hakim Lopez-Giss sangat jelas:

Transkrip sidang Kasus KD073003 Pengadilan California Pomona tanggal 4 Juni

2008. HAKIM: Apakah klien Anda siap bekerjasama ikut deposisi waktu dia di sini?

Ibu Duncan [pengacara Made Jati]: Masalahnya hanya bahwa dia punya pengacara di Bali, dan dia mengusulnya ---

A-26A

D-2

Laporan 43

HAKIM: Bukan kewalian bukan kunjungan,ini kewalian dan kunjungan dan tunjangan anak anak, dan dia sudah secara rela menyerahkan diri pada yurisdiksi pengadilan ini. Maka apa saja masalah diri sendiri di Bali, terus terang, tetap pas begitulah, masalah diri sendiri. Saya tidak pedulikan pengacaranya di Bali. Anak anaknya adalah di sini. Yurisdiksi di sini, dan biar dia suka atau tidak suka, hal hal tunjangan anak anak adalah di sini.

...

Ibu Duncan: Itu karena dia disuruh oleh --- dia benar mau mendukung anak anak, Yang Mulia. Bukan itu inti masalahnya.

HAKIM: Saya tidak pernah mengatakan itu... biar saya bilang ini, supaya saya bisa membantu Anda. Dia disuruh --- saya merasa bagian berikutnya kalimat tadi adalah – oleh pengacara di Indonesia blah blah blah, apa saja. Pengacara-pengacara itu di Indonesia boleh kasih perintah pagi dan malam. Saya tidak peduli. Pengacara di Indonesia tidak punya yurisdiksi pada saya atau pada anak anak ini atau pada hukum di California atau tunjangan.

Deklarasi IB Wikantara ditujukan kepada hakim Pengadilan California, tetapi sama seperti tulisan IB Wikantara yang memohon PN membatalkan putusan MA, targetnya yang benar adalah Made Jati tujuan membuat Made Jati takut dan melarikan diri dari anak-anaknya.

Pengacara IB Wikantara membohongi klien Made Jati untuk memastikan kehilangan pengasuhan anak-anak

Majelis Dewan PERADI menimbangkan bukti termasuk yang terdiri dari Gugatan, Jawaban, Deklarasi dan dokumen-dokumen resmi lain yang dituliskan oleh IB Wikantara, serta fakta bahwa IB Wikantara tidak berani hadir sendiri atau hadirkan Made Jati, maka tindakan IB Wikantara sudah jelas.

Yang ditimbangkan oleh Majelis Dewan, bahwa:

IB Wikantara menghalangi klien berkomunikasi dengan keluarganya, lebih lagi setelah terjadi ancaman pembunuhan terhadap keluarga;

IB Wikantara menghalangi Made Jati ikut ke California atau berkomunikasi dengan Michael selama enam bulan setelah Michael dan anak kembali ke California—dengan sadar penuh bahwa kalau Made Jati menggugat pengasuhan di California sebelum enam bulan, yaitu sebelum domisili enam bulan sah ditetapkan menurut hukum California—secara automatis yurisdiksi pengasuhan anak-anak akan dialihkan ke Indonesia;

IB Wikantara gagal selama tiga bulan untuk menggugat pengasuhan di PN Denpasar yang bisa menempatkan yurisdiksi di Indonesia;

Laporan 44

IB Wikantara berbohong pada Made Jati bahwa Putusan Tetap MA dalam perceraian dikeluarkan akhir bulan Februari 2008 padahal yang benar dia sudah pegang putusan itu 1 ½ bulan lagi sejak tanggal 16 Januari 2008, dengan tujuan melewatkan jangka waktu enam bulan untuk memastikan yurisdiksi didasarkan domisili ditempatkan di California;

IB Wikantara menyarankan kliennya untuk melanggar perintah Ibu Hakim yang dimaksudkan untuk membuat mediasi dan penyelesaian yang menjamin hak Ibu dan Ayah 50 / 50 pada anak-anak, dengan kesadaran penuh akan akhibatkan Made Jati kehilangan anak-anaknya.

Bahwa IB Wikantara sadar implikasi domisili dan yurisdiksi di California dilihat dari Deklarasi IB Wikantara sendiri:

Deklarasi TERADU pada Pengadilan California bahwa dia diberitahu terus

perkembangan hukum di California. 4.12. Bahwa sebagai penasihat hukumnya, saya terus menerus menerima laporan tentang kasus tersebut melalui telepon dan internet mengenai hal-hal hukum yang diajukan oleh MICHAEL PATRICK DONNELLY di pengadilan melalui lawyernya.

IB Wikantara sepenuhnya fasih bahasa Inggris, dan laporan yang diterima IB Wikantara mengasal dari pengacara Made Jati di California bernama Julie Duncan. Ibu Julie specialist khusus untuk Family Law atau Hukum Keluarga di California, dan masalah jangka waktu enam bulan mendirikan domisili adalah poin hukum paling dasar. Made Jati menjadi klien Julie Duncan sejak paling lambat bulan Desember 2007, dan Julie Duncan tiga kali mengunjungi IB Wikantara di Bali untuk membahas kasus Made Jati.

Tetapi nasib Julie Duncan nyaris sama dengan yang kemudian hari kena IB Wikantara. Julie Duncan pernah tiga kali mengunjungi IB Wikantara di Bali selama persidangan California berjalan dan sering membahas strategi melalui telepon. Pada bulan September 2008 Michael mengajukan Deklarasi bahwa ternyata Julie Duncan sudah melibatkan diri dengan pidana penipuan di Indonesia karena mengajukan informasi palsu di Pengadilan California. Pada sidang berikutnya Julie Duncan memohon mundurkan diri sebagai pengacara Made Jati dengan penjelasan “saya harus melindungi saya sendiri…” Benar, karena kalau tidak, Pengaduan kepada California Bar Association kemungkinan besar akan mengakhir dengan Julie Duncan kehilangan izin prakteknya. Informasi yang melibatkan Julie Duncan dengan kemungkinan pidana adalah informasi dia dapatkan dari Made Jati dan IB Wikantara.

A-28

Laporan 45

B. Pengacara Mochamad Rifan, SH, I G.A.R. Fajar Harini, SH, dan Peter G. Johnson LLB dari Austrindo Law Office pernah dilaporkan kepada Polda Bali dengan LP-C/ 326/ V/ 2007/ POLSEK tanggal 10 Mei 2007, tetapi Penyidik menolak meyelidiki karena “orangnya terlalu penting untuk didakwa.”

Laporan Penipuan dan Penggelapan sudah nyata didasarkan dokumen-dokumen bukti dan penjelasan BAP Terlapor, tentang

Membohongi klien karena ambil pembayaran untuk perkerjaan yang tidak dilaksanakan,

Membohongi klien dengan tidak mengajukan gugatan perceraian, tetapi berkerja sekongkol dengan pihak lawan,

Membohongi klien dan ambil uang untuk sogokan hakim-hakim,

Mendesak klien untuk menandatangani perjanjian jatah tinggal yang bertujuan hancur semua hak klien,

Membohongi klien tentang laporan penggelapan di Polda Bali, mengatakan “penggelapan” arti sama dengan “penipuan,” bertujuan menghindari penyelidikan Akta Perkawinan No 299/1996 yang palsu,

Membohongi klien karena tidak mengajukan Memori Banding di PT.

Pada bulan Mei 2007 Michael Patrick Donnelly melapor tindakan mantan pengacaranya di Austrindo Law Office karena diduga perbuatan curang didasarkan dokumen-dokumen bukti terdiri dari

Surat kuasa untuk jasa bantuan hukum, kwitansi-kwitansi pembayaran untuk jasa bantuan hukum,

yang menyatakan bahwa Michael Patrick Donnelly membayar pengacara-pengacara Austrindo Law Office (ALO) untuk bantuan hukum dalam hal menggugat cerai tanggal 30 Maret 2005.

Ni Made Jati / IB Wikantara menggugat dahulu, jadi Michael Patrick Donnelly dijadikan Tergugat

Akan tetapi daripada menggugat cerai, pengacara Austrino Law Office tidak membuat Gugatan Perceraian, malah mengontak pihak Ni Made Jati / IB Wikantara dan menunggu tiga minggu sampai tanggal 21 April 2005 Ni Made Jati / IB Wikantara mengajukan Gugatan Perceraian didasarkan Akta Perkawinan No 299/1996 yang palsu.

Didasarkan dokumen-dokumen dan penjelasan saksi-saksi dan tindakan Terlapor selanjutnya,

diduga Mochamad Rifan, SH, I G.A.R. Fajar Harini, SH, dan Peter G. Johnson LLB dari Austrindo Law Office telah membuat perjanjian

Laporan 46

dengan Ni Made Jati / IB Wikantara supaya Michael Patrick Donnelly diceraikan didasarkan Akta Perkawinan No 299/1996 supaya Ni Made Jati bisa menguasai semua harta bersama.

Karena pada tahun 2005 Michael Patrick Donnelly tidak cukup fasih bahasa Indonesia untuk hukum dan tidak tahu apa-apa tentang hukum Indonesia, Michael Patrick Donnelly menerima semua saran Austrindo Law Office sepenuhnya seperti yang dijelaskan oleh Rifan dengan bahasa Inggris. Michael Patrick Donnelly menandatangi semua dokumen-dokumen dan membayar semua permintaan uang yang diperintah oleh pengacara-pengacara ALO. Waktu persidangan, Rifan memerintah Michael Patrick Donnelly tidak hadir dipersidangan karena katanya akan membuat masalah kalau bule ikut persidangan.

Sita marital dibayar

Pada 5 Agustus 2005 I G.A.R. Harini, S.H. mengatakan pada Michael Patrick Donnelly bahwa ALO bisa mohon Penetapan Sita Marital dengan biaya tambahan Rp 100,000,000.

Sogokan hakim

Pada tanggal 15 Agustus 2005 Mochamad Rifan, suruh Michael Patrick Donnelly datang ke kantor ALO karena meeting sangat penting, dan kantor ALO M.Rifan, SH, I G.A.R. Fajar Harini, SH, dan Peter G. Johnson LLB bertiga menunggu dan ketemu dengan Michael Patrick Donnelly, dan Peter G. Johnson mengatakan Michael Patrick Donnelly harus memberi ALO Rp 150,000,000 langsung pada saat itu atau kasusnya pasti kalah dan Michael Patrick Donnelly akan kehilangan hak pada anak-anak, tidak usah bertanya atau omong lagi gunanya uang itu.

Lalu Rifan mengatakan bahwa uang itu berhubungan “operational cost” untuk ketiga hakim dan haurs diterima di ALO sebagai uang kontan secepatnya karena tiga hakim ingin berlibur ke Jawa tanggal 17 Augustus.

Michael Patrick Donnelly tidak mempunyai Rp 150,000,000 kas dan karena Michael Patrick Donnelly merasa tidak enak memberi kas untuk tujuan tidak begitu jelas, maka pada tanggal 16 Agustus 2005 Michael Patrick Donnelly mengtransfer USD 25,000 dari akun di Citibank Singapore ke akut rekening ALO (pada saat itu exchange rate dekat dengan Rp 10,000 / USD 1.00), yaitu USD 10,000 untuk Sita Harta dan USD 15,000 untuk “operational cost.”

Rifan marah menerima USD 25,000 sebagai transfer bank, tetapi satu minggu kemudian Rifan mengatakan pada Michael Patrick Donnelly bahwa hakim-hakim sudah menerima uangnya dan menjamin Michael Patrick Donnelly akan menang, berarti hakim-hakim mengakui sah perkawinan California tahun 1985.

Sita Marital dikabulkan, tidak didaftarkan di BPN

Pada tanggal 30 Agustus 2005 Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan Sita Marital.

Belakangan tahun 2013 Michael Patrick Donnelly baru belajar bahwa Ni Made Jati telah menjual tanah ke tangan orang lain pada bulan September 2005 padahal ada Sita Marital sudah dikeluarkan oleh PN Denpasar (seperti dijelaskan di bagian I di atas), dan penjelasan

Laporan 47

BPN Gianyar kenapa penjualan diterima oleh BPN adalah karena pengacara ALO tidak pernah mendaftarkan Sita Marital di BPN. Yaitu bahwa pembayaran Michael pada ALO untuk Sita Marital digelapkan.

Surat Kuasa Naik Banding tanggal 19 November 2005

Pada tanggal 19 November 2005 Michael Patrick Donnelly dipanggil ke kantor ALO karena kepentingan, di mana M. Rifan dan I G.A.R. Fajar Harini memberitahun Michael Patrick Donnelly bahwa dia kalah dalam putusan PN, karena pihak Ni Made Jati / IB Wikantara memberi bayaran sangat tinggi kepada hakim-hakim, biarpun ALO sudah memberi “operational cost” Rp 150,000,000.

Rifan mengatakan bahwa dia sudah tahu hasil putusan karena dia berteman dengan Ketua Majelis Hakim yang memberitahu Rifan hasil putusan lebih dahulu.

Lalu Rifan dan I G.A.R. Fajar Harini menyodorkan Surat Kuasa Khusus untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi dengan penjelasan pasti menang di PT, dan Michael Patrick Donnelly menandatanganinya.

Putusan PN tanggal 22 November 2005

Putusan PN dibuat tanggal 22 November 2005, padahal Rifan dan I G.A.R. Fajar Harini sudah tahu hasilnya paling sedikit tanggal 19 November 2005. I G.A.R. Fajar Harini mendaftakan permohonan naik banding tanggal 28 November 2005, dan I G.A.R. Fajar Harini baru ambil salinan Putusan PN tanggal 15 Desember 2005.

Laporan Polisi LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim tanggal 28 November 2005, di Polda Bali atas pasal salah

Rifan menolak membantu Michael Patrick Donnelly membuat laporan polisi dari bulan April 2005 sampai ada putusan PN karena mengatakan “tidak penting karena perceraian ada hal perdata saja.” Akan tetapi setelah tanggal 19 November 2005 Michael sangat mendorong ingin membuat laporan pidana karena merasa ditipu oleh Ni Made Jati dan sudah kalah di PN.

Maka pada tanggal 28 November 2005 Rifan mengajak Michael Patrick Donnelly ke Polda Bali untuk membuat laporan polisi. Rifan menjelaskan dalam bahasa Indonesia yang Michael Patrick Donnelly tidak bisa mengerti, dan Rifan mengatakan bahwa yang harus dilaporkan adalah “Penggelapan” yang artinya “ditipu.”

Penyelidik I Wayan Karta mengitik penjelasan Rifan, dan Michael Patrick Donnelly menandatanganinya atas saran Rifan padahal Michael Patrick Donnelly tidak bisa membacanya.

Dorongan membuat perjanjian Jatah Tinggal

Akibat putusan PN dalam perceraian, Ni Made Jati mengatakan Michael Patrick Donnelly tidak mempunyai hak ayah pada anak-anak Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly lagi, dan Ni Made Jati / IB Wikantara mengatakan Michael

Laporan 48

Patrick Donnelly tidak berhak masuk rumah atau bisnis keluarga lagi atau Michael Patrick Donnelly akan ditangkap polisi.

Lalu karena Ni Made Jati sudah mengambil paspor-paspor anak-anak, IB Wikantara dan Rifan mengatakan bahwa Michael Patrick Donnelly harus menandatangani Surat Perjanjian (Perjanjian Jatah Tinggal) yang akan disiapkan oleh IB Wikantara kalau Michael Patrick Donnelly ingin berhak ketemu anak-anak sambil menunggu hasil putusan PT, dan kalau Michael Patrick Donnelly ingin paspor-paspor anak-anak dikembalikan sementara supaya anak-anak bisa pulang ke Amerika untuk liburan Hari Natal dengan kakek-nenek seperti kebiasaan setiap tahun sejak lahir. Maka Michael Patrick Donnelly membuat booking pesawat untuk hari Senin pagi tanggal 19 Desember 2005.

Akan tetapi Surat Perjanjian tidak disiapkan selama dua minggu, ternyata dinegosiasikan antara Rifan dan IB Wikantara tanpa penjelasan pada Michael Patrick Donnelly, sampai pada hari Jumat 16 Desember 2005 sekitar pukul 17:00 ada pesan dari Rifan yang suruh Michael Patrick Donnelly ke kantor notaris Agus Sototo di Gianyar secepatnya karena mau ditutup sebentar lagi dan tidak buka lagi sampai setelah booking pesawat tanggal 19 Desember 2005 sudah lewat. Kata Rifan bahwa Perjanjian tersebut sudah dibaca oleh Rifan dan semua beres dan bagus dan Michael Patrick Donnelly harus menandatanganinya.

Di kantor Agus Sototo sudah gelap dan tutup, hanya menunggu Agus Sototo sendiri dan dua karyawan sebagai saksi, dan I G.A.R. Fajar Harini dan seorang lain dari kantor ALO bernama Hery, dan semua hadiran mendorong Michael Patrick Donnelly untuk menandatangani Perjanjian itu secepatnya padahal tidak ada dengan versi bahasa Inggris dan tidak ada orang bisa menerjemahkan, dan Michael Patrick Donnelly tidak bisa membaca semua kata-kata hukum.

Maka Michael Patrick Donnelly menolak menandatangani Perjanjian tersebut, dan akibatnya Ni Made Jati tidak kembalikan paspor-paspor anak-anak, dan Michael Patrick Donnelly dan anak-anak tidak bisa ke Amerika untuk Hari Natal.

Hasil Laporan Polisi LP/ 329/ XI/ 2005/ Dit Reskrim

Penyelidik I Wayan Karta menyampaikan SP2HP kepada Michael Patrick Donnelly didampingi oleh Rifan di kantor ALO sekitar tanggal 23 Januari 2006. Rifan menerjemahkan penjelasan penyelidik, bahwa semua saksi setuju ada perkawinan antara Michael Patrick Donnelly dan Ni Made Jati menurut Agama Hindu dilangsungkan tanggal 10 Juni 1996 di Tabanan, maka tidak ada unsur pidana.

Michael Patrick Donnelly mengatakan bahwa saksi-saksi Michael Patrick Donnelly pasti tidak mengatakan itu, bahwa yang benar ada upacara Agama Hindu dilangsungkan di Sanur tahun 1994, dan bahwa upacara perkawinan bulan Juni 1996 tidak sesuai dengan penjelasan Ni Made Jati sendiri dalam Gugatan Perceraian yang mengakui upacara dilangsungkan di Kuta bulan September 1996.

Akan tetapi Rifan mengatakan bahwa I Wayan Karta mengatakan laporan sudah dihentikan, tidak bisa dilanjutkan lagi.

Laporan 49

Pengacara baru

Mulai bulan Februari 2006 teman-teman Michael Patrick Donnelly mengatakan bahwa tindakan pengacara-pengacara ALO sangat mencurigakan, seolah mereka berkerja untuk merugikan Michael Patrick Donnelly, maka teman-teman memberi saran kalau Michael Patrick Donnelly ketemu pengacara-pengacara lain yang lebih bisa dipercaya. Maka Michael Patrick Donnelly ketemu dua pengacara Maharidzal S.H. dan Mangasi Sumangunsong S.H.

Rifan sangat tidak setuju masuknya pengacara-pengacara tambahan dan menolak memberi penjelasan hal-hal perdata, tetapi setuju kalau mereka membantu Michael Patrick Donnelly membuat laporan pidana lagi. Maka dengan Maharidzal S.H. dan Mangasi Sumangunsong S.H., Michael Patrick Donnelly membuat laporan polisi LP/ 81/ III/ 2006/ Dit Reskrim, tanggal 14 Maret 2006, di Polda Bali. Michael Patrick Donnelly sangat terkejut mendengar penjelasan dari pengacara-pengacara baru bahwa Pasal 372 KUHP yang dilaporkan dulu dengan Rifan adalah “Penggelapan” yang mustahil dilaporkan antara suami dan istri, yang semestinya dilaporkan adalah Pasal 378 KUHP “Penipuan,” dan dalam hal itu Michael Patrick Donnelly merasa sudah ditipu oleh Rifan dan penyelidik I Wayan Karta.

Dokumen-Dokumen tersembunyi

Maharidzal S.H. dan Mangasi Sumangunsong S.H. juga memohon semua dokumen-dokumen kasus perceraian, tetapi Michael Patrick Donnelly tidak mempunyai apa-apa karena semua disimpan di kantor ALO yang dikatakan Rifan harus dipegang oleh pengacara saja. Maka atas dorongan pengacara-pengacara baru, Michael Patrick Donnelly ke kantor ALO tanggal 17 Februari 2006 pada saat Rifan sibuk di persidangan Bali Nine, dan diberitahu ada berkas tebal yang belum pernah dilihat dulu, dan Michael Patrick Donnelly ketemu dan ambil banyak dokumen-dokumen yang milik Michael Patrick Donnelly sendiri.

Antara dokumen-dokumen dari berkas ALO, didapatkan:

Penjelasan saksi-saksi dipalsukan Putusan PN 119/Pdt.G/2005/PN.DPS yang dipegang di kantor ALO saja, dibaca

penjelasan saksi-saksi Michael Patrick Donnelly, ternyata penjelasan saksi Ni Made Artini dan I Nyoman Sudana diputar balikan / dipalsukan, yang Rifan tidak pernah mengatakan pada Michael Patrick Donnelly.

Facsimile ada perjanjian antara Rifan dan IB Wikantara sebelum putusan PN Facsimile tertanggal 13 Desember 2005 yang kelanjutan perjanjian antara Rifan

dengan IB Wikantara tanggal 21 November 2005 (yaitu satu hari sebelum putusan PN dan dua hari setelah mendapat Surat Kuasa Khusus untuk naik banding tanggal 19 November 2005).

Perjanjian 21 November 2005 ternyata dibuat tanpa ketahuan Michael Patrick Donnelly, dan berhubungan dengan Surat Jatah Tinggal padahal Michael Patrick Donnelly sendiri tidak diberitahu keharusan Surat Jatah Tinggal sampai tanggal 6 Desember 2005 oleh IB Wikantara waktu Ni Made Jati mencoba melarang Michael Patrick Donnelly ketemu anak-anak lagi.

Laporan 50

Perjanjian Jatah Tinggal asli, sangat merugikan Perjanjian Jatah Tinggal asli, dengan semua paraf dan tandatangan Ni Made Jati

dan meterai dan catatan tangan oleh Agus Satoto mengenai komentar Michael Patrick Donnelly waktu menolak menandatanganinya.

Tanggal dipalsukan dengan tangan Agus Satoto seolah hari Jumat 16 Agustus 2005, padahal tanggal 16 Agustus 2005 yang benar adalah hari Selasa, dan Perjanjian tersebut dengan jelas membahas putusan PN 119/Pdt.G/2005/PN.DPS yang diputuskan tanggal 22 November 2005.

Dengan membaca Perjanjian Jatah Tinggal seluruhnya, jelas sangat merugikan Michael Patrick Donnelly, maka kalau Rifan dan I G.A.R. Fajar Harini berhasil mendorong Michael Patrick Donnelly untuk menandatanganinya, Michael Patrick Donnelly akan kehilangan semua hak pada anak-anak dan harta bersama.

Memori banding Sekretaris ALO (Ayu, adik ipar Peter G. Johnson) tidak bisa ketemu surat Memori

Banding padahal Rifan pernah melihatkannya pada Michael Patrick Donnelly dulu di meeting kantor ALO, maka Ayu mengprintnya dari computer.

Akibat dokumen-dokumen tersembunyi

Putusan PT/16/PDT/2006/PT.DPS dibuat tanggal 20 Februari 2006, tiga hari setelah Michael Patrick Donnelly dapatkan dokumen-dokumen yang disembunyikan di arsip ALO. Antara tanggal 17 Februari dan 8 Maret 2006 hasil putusan tidak diketahui Michael Patrick Donnelly, dan Rifan terus mendorong Michael Patrick Donnelly untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk MA dengan mengatakan tidak akan ada ongkos lagi sampai selesai di MA.

Pada tanggal 8 Maret 2006 Maharidzal dan Mangasi Sumangunsong baru belajar tentang uang yang Peter G. Johnson, M. Rifan, dan I G.A.R. Fajar Harini menuntut dari Michael Patrick Donnelly tanggal 15 Agustus 2005 untuk “operational cost”, dan mereka ketemu dengan Rifan dan menyuruh Rifan mengembalikan uang itu. Rifan panik, lalu Rifan memberitahu Michael Patrick Donnelly sudah kalah di tingkat banding, bahwa Maharidzal dan Mangasi Sumangunsong semestinya tidak boleh campur tangan dengan hal-hal perdata.

Pada tanggal 10 Maret 2006 Michael Patrick Donnelly mengajukan Surat Mencabut Surat Kuasa pada ALO.

Pada tanggal 15 Maret 2006 Rifan mengkonfirm bahwa Rp 150,000,000 “operational cost” sudah dikembalikan ke akun rekening Michael Patrick Donnelly.

Peter L. Johnson, M. Rifan, dan I G.A.R. Fajar Harini tidak mengajukan Memori Banding

Pada tanggal 12 April 2006 Maharidzal S.H. mengambil putusan PT, dan Michael Patrick Donnelly terkejut membaca dalam putusan bahwa

-- Menimbang, sehubungan dengan permohonan banding dari pihak Pembanding sampai saat perkara diperiksa and diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang

Laporan 51

ternyata pihak Tergugat / Pembanding dan atau Kuasanya tidak ada mengajukan surat memori banding dalam perkara ini.

Maka ternyata semua bantuan pengacara-pengacara ALO dalam PN, PT, dan upaya mendapat Surat Kuasa Khusus untuk MA, hanya sandiwara dimaksudkan untuk merugikan klien.

Penyidikan terhadap pengacara-pengacara ALO ditinggalkan karena Terlapor terlalu penting untuk didakwa

Penjelasan dan bukti seperti yang diurai di atas sudah dilaporkan di laporan polisi LP-C/ 326/ V/ 2007/ POLSEK tanggal 10 Mei 2007 terhadap Peter L. Johnson, M. Rifan, dan I G.A.R. Fajar Harini. Akan tetapi setelah Michael Patrick Donnelly and Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly menerima ancaman pembunuhan bulan Agustus 2007 dan tinggalkan Bali, penyelidikan ternyata ditinggalkan oleh penyelidik.

Pada tahun 2013 Michael Patrick Donnelly kembali ke Bali dan menekan kelanjutan penyelidikan LP-C/ 326/ V/ 2007/ POLSEK. Maka penyelidik baru memanggil saksi-saksi dari kantor ALO termasuk Peter G. Johnson, M. Rifan, I G.A.R. Fajar Harini dll.

Penjelasan BAP Peter G. Johnson adalah bahwa dia tidak berhubungan dengan kantor ALO, hanya kebetulan menyewa ruang kantor di gedung ALO sebagai tempat berkerja. Padahal itu, di website ALO (bahasa Inggris saja), ada penjelasan lengkap yang menyatakan bahwa Peter G. Johnson adalah pendiri dan pemilik ALO, dan website tidak menyebutkan nama pengacara selain Peter G. Johnson.

Penjelasan BAP dari semua saksi lain sangat mengejutkan karena membuka lebih banyak perincian daripada yang diketahui Michael Patrick Donnelly dari dulu. Penjelasan saksi-saksi tidak saling sesuai, mereka lari terus pada penjelasan bahwa kantor ALO sering memakai tanggal keliru di surat-surat resmi, tetapi jelas ada komunikasi dan perjanjian antara Rifan dan IB Wikantara sejak baru minggu pertama Michael Patrick Donnelly menandatangai Surat Kuasa Khusus dengan ALO untuk menggugat perceraian.

Akan tetapi, setelah penyidik Polda Bali mendapatkan BAP saksi-saksi tersebut, Michael Patrick Donnelly diberitahu oleh anggota Wassidik Imam bahwa penyelidikan tidak bisa dilanjutkan, bahwa penyelidikan selanjutnya hanya membuang waktu semua pihak, karena “orang-orang ini terlalu penting untuk didakwa.”

Jakarta

September 2017

Michael Patrick Donnelly