MAKALAHDibuat dalam rangka perkuliahan IKD 1Dari pa H. Endang PERMENKES NO.148 TAHUN 2010 (Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat)PERMENKES NO.161 TAHUN 2010 (Registrasi Tenaga Kesehatan)

Di susun oleh : Siti delis Kelas :IKP A2Semester 1

Jurusan S1 Keperawatan STIKES Bina Putera BanjarTahun 2013 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan rahmat-Nya sehingga memungkinkan penulis dapat menyelesaikan tugas IKD. Makalah ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa indonesia..Dari aspek penguasaan keilmuan maupun dari cara penyajiannya, penulis memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari kriteria sempurna. Maka penulis mengharapkan saran dan kritik dari yang berkenan membaca makalah ini.Selesainya makalah ini sangat didukung oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.

Banjar, Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUANLatar BelakangBAB II ISIPERMENKES NO.148 TAHUN 2010 Tentang Izin dan penyelenggaraan praktek perawatPERMENKES NO.161 tentang Registrasi Tenaga KesehatanBAB III PENUTUPKesimpulan

BAB IPENDAHULUAN1.1Latar BelakangKeperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional kepada system pasien yang di berikan secara manusiawi,komprehensif dan individualistic,berkesinambungan sejak pasien membutuhkan pelayanan samapai saat dimana pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif untuk diri sendiri dan orang lain.Pelayanan keperawatan profesional hanya dapat di berikan oleh tenaga keperawatan profesional yang telah memiliki ijin dan kewenangan untuk melakukan tindakan keperawat yang di butuhkan oleh system pasien.Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentukpemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melaluipenyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau olehmasyarakat.Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauandan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkanderajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraansebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Disamping itu, pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kehidupanfisik, mental maupun sosial ekonomi yang dalam perkembangannya telah terjadiperubahan orientasi baik tatanilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahanmasalah kesehatan.Penyelenggaraan praktik keperawatan didasarkan pada kewenangan yangdiberikan karena keahlian yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhankesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutanglobalisasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun1992. Praktik keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalampenyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkanmutunya melalui registrasi, seritifikasi, akreditasi, pendidikan dan pelatihanberkelanjutan serta pemantauan terhadap tenaga keperawatan sesuai denganperkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 PERMENKES NO.148 TAHUN 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek PerawatPermenkes No. 148/2010 tentang Izin dan Praktik Perawat merupakan kekuatan hukum bagi perawat yang membuka praktik mandiri perawat. Pada Permenkes No.148/2010, perawat diperbolehkan untuk membuka praktek mandiri perawat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalamnya. Menurut Nurachaman (2000), perawat yang akan melakukan praktik mandiri harus mempunyai lisensi (ijin praktik legal). Lisensi adalah suatu dokumen legal yang mengijinan seorang individu untuk memberikan ketrampilan dan mengetahui secara spesifik kepada masyarakat dalam suatu juridiksi. Lisensi merupakan suatu keperewatan proofesional.Prosedur mendapatkan lisensi ditentukan oleh dewan atau badan keperawatan sebagai bagian dari organisasi profesi atau merupakan badan mandiri contohnya konsil keperawatan. Badan ini menetapkan mekanisme yang harus di tempuh oleh seorang perawat untuk mendapatkan lisensi. Pada Permenkes No.148/2010 pasal 2 disebutkan perawat dapat membuka praktik mandiri. Lebih lanjut, perawat yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan minimal DIII keperawatan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa perawat yang menjalankan praktek mandiri wajib memiliki SIPP. Pelayanan medis yang dilakukan perawat me rupakan hal yang sangat sensitif. Tak sedikit perawat yang menjadi korban hukum (ditangkap) karena melakukan praktek mandiri. Hal ini merupakan hal yang dilematis bagi perawat. Keluarnya peraturan menteri kesehatah No.148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat membawa angina segar bagi perawat. Pada pasal 10 ayt (1) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang atau pasien dan tidak ada dokter ditempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan.

IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWATBAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam peraturan Mentri ini yang dimaksud adalah: 1) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai denga peraturan perundang-undangan. 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Promatif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. 3) Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawatuntuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau kelompok. 4) Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputistandar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. 5) Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Obat bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. 7) Obat bebas terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. 8) Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

BAB IIPERIZINAN

Pasal 21) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri dan/atau praktik mandiri.3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Keperawatan.

Pasal 31) Setiap perawat yang menjalankan praktik wajim memiliki SIPP.2) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan Kesehatan di luar praktik mandiri.

Pasal 41) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.2) SIPP berlaku selama STR masih berlaku.

Pasal 51) Untuk memperoleh SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perawat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan:a. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;b. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat izin praktik;c. Syrat pernyataan memiliki tempat praktek;d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3(tiga) lembar; dane. Rekomendasi dari Organisasi Profesi2) Surat permohonan memperoleh SIPP sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir.3) SIPP sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktek.4) SIPP sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada formulir II terlampir.

Pasal 6Dalam menjalankan praktek mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

Pasal 71) SIPP dinyatakan tidak berlaku karena:a. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP.b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang.c. Dicabut atas perintah pengadilan.d. Yang bersangkutan meninggal dunia.BAB IIIPENYELENGGARAAN PRAKTIK( KEWENANGAN PERAWAT )

Pasal 81) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tinggkat pertama, kedua, dan ketiga.2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kiegiatan:a. Pelaksanaan asuhan keperawatan.b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; danc. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnose keperawatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan.5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penetapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.\7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimanan dimaksud pada ayat (4) dapatr memberikan obat bebas dan/atau obat bebeas terbatas.

Pasal 9Parawat dalam melakukan praktek harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 101) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, perawat dapar melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamata atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 11Dalam melaksanakan prakti perawat mempunyai hak;a. Memperoleh perlindungan hokum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar;b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya;c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetansi;d. Menerima imbalan jasa profesi;dane. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 121) Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk;a. Menghormati hak klien;b. Melakukan rujukan;c. Menyimpan rahasia sesuaai dengan peraturan perundang-undangan;d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang dibutuhkan;e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis;dang. Mematuhi standar.

2) Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi profesi.3) Perawat dalam menjalankan praktik wajib membantu program Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 161/MENKES/PER/2010TENTANGREGISTRASI TENAGA KESEHATANMenimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 23 ayat (5), UUD nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yang di berikan oleh tenaga kesehatan, dan dalam rangka pemberian izin,perlu mengatur registrasi tenaga kesehatan dengan peraturan mentri kesehatan.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah terkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);3. Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);4. peraturan Pemerintah Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 3637);5. peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).6. peraturan menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/per/XI/2005 tentang organisasi dan tata Kerja departemen Kesehatan Sebagaimana Telah diubah terkhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kesehatan;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERTURAN MENTERIKESEHATAN TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN.

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam peraturan ini yang dimaksud debgan:1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.2. Pasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.3. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seserang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh indonesia setelah lulus uji kompetensi.5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.6. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.7. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.8. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, selanjutnya disingakt MTKP adalah lembaga yang melaksanakan uji kompetensi didaerah dalam rangka proses registrasi.9. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan.10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan.BAB IIPELAKSANAAN REGISTRASIBagian kesatuUmumPasal 2(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR.(2) Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada yat (1), Tenaga kesehatan harus melampirkan persyaratan meliputi:a. Fotokopi ijazah pendidikan dibidang kesehatan yang dilegalisir,b. Fotokopi traskrip nilai akademik yang dilegalisir,c. Fotokopi sertifikat Kompetensi yang dilegalisir,d. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat Izin Praktik;e. Pernyataan akan mematuhi dan melksanakan ketentuan etika profesi; danf. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.(3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui Uji kompetensi.(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).Pasal 3Dalam rangka pelaksanaan registrasi dan uji kompetensi. Menteri membentuk MTKI dan MTKP.bagian Kedua Uji KompetensiPasal 4(1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh MTKP.(2) Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan meliputi:a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;c. Membuat pernyataan akan memetuhi dan melaksanakan ketentuan etik profesi atau melampirkan fotokopi surat bukti angkat sumpah; dand. Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.Pasal 5(1) Untuk melaksanakan UJI Kompetensi, MTKP membentuk tim penguji Kompetensi.(2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri darisekelompok orang yang telah mengikuti pelatihan menguji, dan teruji kompetensinya, serta telah memiliki sertifikat dari MTKI atas nama menteri.(3) Ketentuan mengenai persyaratan untuk menjadi penguju kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman teknis MTKI.Pasal 6Peserta Uji kompetensi terdiri dari pesrta yabg telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan atau pesrta yang akan melakukan Uji Kompetensi ulanh.Pasal 7Waktu pelaksanaan Uji kompetensi disesuaikan denagn jadwal Uji Kompetensi nasional dan tempat Uji kompetensi yang tersedia di setiap daerah yang ditetapkan MTKI.Pasal 8Peralatan Uji Kompetensi yang meliputi bahan dan alat uji harus disediakan dan dilengkapi sesuai dengan materi Uji Kompetensi.Pasal 9(1) Uji kompetensi dilakukan di institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi atau tempet lain yang ditunjuk.(2) Menteri Uji Kompetensi disusun oleh MTKI sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar profesi.(3) Ketentuan lebih lanjut tentang cara Uji Kompetensi ditetapkan oleh MTKI.Pasal 10(1) Tenaga kesehatan yang tlah lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat Kompetensi.(2) Serifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua MTKP.(3) Serufikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan Uji kompetensi kembali setelah habis masa berlakunanya(4) Berdasarkan sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan harus segera mengajukan permohonan memperoleh STR.(5) Contoh Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Formulir I terlampir.Pasal 11Bagi tenaga kesehatan asing dan/atau lulusan luar negri berlaku ketentuan Uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.Bagian ketigaRegistrasiPasal 12(1) Untuk memperoleh STR, tenaga kesehatan harus mengajukan permohonan kepada ketua MTKI melelui MTKP.(2) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir.(3) MTKI melakukan registrasi secara nasional dan memberikan nomor registrasi peserta kepada kepala Dinas Kesehatan profinsi melalui MTKP.(4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi selaku registrar menandatangani STR atas nama MTKI dan STR berlaku secara nasional di seluruh wilayah indonesia.(5) Contoh STR sebagaimana tercantum dalam formulir III terlampir.(6) MTKI menyampaikan pembukuan registrasi kepada menteri melalui kepala badan.Pasal 13(1) Tenaga Kesehatan asing dan/atau lulusan luar negeri yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki STR.(2) Untuk memperoleh STR, tenaga Kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;b. Memiliki sertifikat kompetensi;c. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat Izin Praktik.d. Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi; dan rekomendasi organisasi profesi dari negara asal.(3) Untuk memperoleh STR , lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan Warga Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan meliputi:a. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;b. Memeiliki sertifikat kompetensic. Memiliki surat keterangan telah mengikuti program adaptasi/evaluasid. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktike. Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etik profesi.(4) Tenaga kesehatan warga negara asing dan/atau lulusan luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana diamksud pada ayat (2) harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.BAB IIIMTKIBagian kesatuUmum Pasal 15(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dibentuk MTKI.(2) MTKI bertanggung jawab kepada menteri.Bagian keduaTugasPasal 16MTKI mempunyai tugas:a. Membantu menteri dalam menyusun kebijakan, strategi, dan tata laksana registrasib. Melakukan upaya pengembangan mutu tenaga kesehatanc. Melakukan kaji banding mutu Tenaga Kesehatand. Menyusun tata cara Uji kompetensi, penguji, dan monitoring MTKPe. Memberikan nomor registrasi Tenaga Kesehatan f. Menerbitkan dan mencabut STRg. Melakukan sosialisasi aaaregistrasi Tenga Kesehatan h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan registrasi.Bagian ketigaSusunan Organisasi dan KeanggotaanPasal 17(1) Susunan organisasi MTKI terdiri atas:a. Ketua b. Divisi provesic. Divisi Standarisasid. Divisi Evaluasi(2) Keanggotaan MTKI ditetapkan oleh menteri atas usul Kepala Badan yang terdiri dari unsur unsur:a. Kementrian kesehatan sebanyak 4(empat) orangb. Perwakilan organisasi profesi perawat sebanyak 3 (tiga) orangc. Perwakilan organisasi pofesi bidan sebanyak 2 (dua) orangd. Perwakilan organisasi profesi lainnya benamyak 1 (satu) orang dari masing-masing profesie. Perwakilan unsur pendidikan sebanyak 1(satu) orang(3) Persyaratan keanggotaan MTKI meliputi:a. Warga Negara Republik Indonesiab. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktuc. Latar belakang pendidikan minimal strata 1(satu) bidang kesehatan d. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan e. Berusia antara 45 (empet puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahunf. Sehat jasmani dan rohanig. Memiliki pengalaman bekerja sebagai profesional di bidang kesehtan sesuai dengan kualifikasinya minimal 3 (tiga) tahunh. Berdomisili di ibukota Negara Republik Indonesia(4) Masa bakti keanggotaan MTKI adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1(satu) periode.(5) Ketua MTKI dan divisi dijabat oleh salah satu wakil dari Kementrian Kesehatan(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan MTKI ditetapkan oleh ketua MTKI.Pasal 18(1) Divisi provesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas:a. Memberikan masukan dalam pelaksanaan Uji kompetensi yang meliputi mekanisme, materi, penguji, dan tempatb. Menunjuk perwakilan anggota organisasi profesi untuk dicalonkan penyelenggaraan Uji kompetensi.(2) Divisi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:a. Menyusun standar materi Uji kompetensi b. Mengembangkan standar materi Uji kompetensic. Menyusun kriteria pengujid. Menyusun standar materi latihan tim pengujie. Menetapkan standar prosedur oprasional Uji kompetensi.(3) Divisi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kompetensib. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.Pasal 19MTKI dalam melalsanakan tugasnyan dibantu:a. Sekretariat, yang merupakan unit badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan b. Tim Ad hoc yang dibentuk oleh MTKIPasal 20(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dipimpin oleh seorang sekretaris.(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala badan dan bertugas sebagai pelaksana administrsi MTKI.(3) Sektretariat MTKI mempunyai tugas:a. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas MTKI dengan kebijakan pemerintah b. Penatausahaan STR c. Mengelola keuangan, kearsiapan, personalia, kerumahtanggaan MTKI.

BAB IV MTKPBagian kesatuUmumPasal 21(1) MTKP merupakan uit fungsional dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementrian Kesehatan dibawah koordinasi MTKI.(2) MTKP dibentuk di setiap provinsi dan kedudukan di ibukota provinsi.(3) MTKP bertanggung jawab kepada Kepala Badan Melalui MTKI.Bagian keduaTugas, dan wewenangPasal 22MTKP mempunyai tugas:a. Melakukan rekrutmen calin peserta Uji kompetensib. Meneliti kelengkapan dan keabsahan terhadap persyaratan calon peserta Uji kompetensic. Melaksanakan uji kompetensid. Menerbitkan sertifikat uji kompetensie. Memberikan rekomendasi kepada institusi pndidikan yang terakreditasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta yang tidak lulus Uji kompetensi.f. Melaksanakan kebijakan Uji kompetensi.g. Melaksanakan pemantauan Uji kompetensih. Mempublikasikan hasil uji kompetensi.Pasal 23Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, MTKP mempunyai wewenang:a. Menyetujui atau menolak permohnan Uji kompetensib. Melaksanakan sosialisasi uji kompetensi kepada peserta yang lulus ujian kompetensic. Memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta yang lulus ujian kompetensid. Melakukan koordinasi pelaksanaan uji kompetensi dengan MTKIe. Membuat laporan berkala kepada MTKI dengan tembusan pemerintah Daerah Provinsi.f. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di Provinsi.Bagian ketiga Susunan Organisasi dan keanggotaanPasal 24(1) Susunan organisasi MTKP tediri dari:a. Ketuab. Divisi registrasic. Divisi ujid. Divisi pendidikan. Pelatihan dan pembinaane. Divisi evaluasi(2) Ketua MTKP dijabat oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi(3) Keanggotaan MTKP ditetapkan oleh kepala badanPasal 25(1) Keanggotaan MTKP terdiri dari unsur unsur:a. Dinas kesehatan b. Perwakilan organisasi profesi(2) Persyaratan keanggotaan MTKP terdiri dari unsur unsur yang berasal dari:a. Warga Negara Indonesiab. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktuc. Latar belakang pendidikan minimal strata 1(satu) bidang kesehatan atau setarad. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan e. Berusia antara 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahunf. Sehat jasmani dan rohanig. Memiliki pengalaman bekerja sebagai tenaga profesional dibidang kesehatan minimal 3 tahun.(3) Masa bakti keanggotaan MTKP adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 1 priode.Pasal 26MTKP dalam melksanakan tugasnya dibantu:a. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretarisb. Tim Ad hoc yang dibentuk oleh MTKPpasal 27ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tatakerja MTKP ditetapkan oleh ketua MTKI.

BAB VPEMBIAYAANPasal 28(1) Pembiayaan kegiatan MTKI dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara(2) Pembiayaan kegiatan MTKP dibebankan pada anggaran endapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan uji kompetensi.(3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaa pelaksanaan registrasi sesuai dngan ketentuan peraturan perundang undangan.BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASANPasal 29(1) Pemerintah dan pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan organisasi profesi.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk:a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan tenaga kesehatanb. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatanc. Memberikan keoastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.

BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 30(1) Tenaga kesekatan yang telah diregistrasi dan mendapatkan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah indonesia dinyatakan telah memiliki STR sanpai dengan masa berlakunya berakhir.(2) Bukti tertulis pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melipiuti:a. SIB untuk Tenaga Kesehatan Bidanb. SIP untuk Tenaga Kesehatan Perawatc. SIF untuk Tenaga kesehatan fisioterpisd. SIPG untuk Tenaga kesehatan perawat gigie. SIRO untuk Tenaga kesehatan Refraksionis Optisienf. SITW untuk Tenaga kesehatan terapis wicarag. SIR untuk Tenaga kesehatan Radiograferh. SIOT untuk Tenaga kesehatan Okupasi Terapis(3) Tenaga kesehatan yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi yang diperoleh sebelum terbentuknya MTKI dan MTKP berdasarkan peraturan ini, dan belum memiliki bukti tertulis pemberian kewenagan dinyatakan telah memiliki sertifikat kompetensi berdasarkan peraturan ini.(4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mengajukan permohonan registrasi berdasarkan peraturan ini.Pasal 31(1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, proses Registrasi Tenaga Kesehatan sebelum terbentuknya MTKP dan MTKI, untuk:a. Perawat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik perawat;b. Fisioterapis dilaksanakan sesuai keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan izin praktik Fisioterapis;c. Perawat gigi dilaksanakan sesuai keputusan menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan izin perawat gigi;d. Refreksionis Optisien dilaksanakan sesuai keputusan menteri kesehatan nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang registrasi dan izin kerja Refraksionis Optisien;e. Bidan dilaksanakan sesuai keputusan menteri kesehatan nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan Praktik Bidan;f. Terapis wicara dilaksanakan sesuai keputusan menteri nomor 867/ menkes/Per/2006 tentang registrasi dan izin Praktik Terapis Wicara;g. Radiografer dilaksanakan sesuai keputusan menteri kesehatan nomor 357/Menkes/Per/V/2007 tentang registrasi dan izin kerja Radiografer;h. Okupasi terapis dilaksanakan sesuai keputusan menteri kesehatan nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang registrasi dan izin kerja okupasi terapis.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) tidak berlaku apabila MTKI dan MTKP setempat telah terbentuk.(3) MTKP yang telah terbentuk pada saat paraturan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam peraturan ini.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 32Ketentuan Registrasi Tenaga Kesehatan dalam peraturan ini tidak barlaku bagi tenaga medis dan tenaga kefarmasian.Pasal 33(1) MTKI harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.(2) MTKP harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan.Pasal 34Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka:1. Keputusan menteri kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik perawat;2. Keputusan menteri kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis;3. Keputusan menteri kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang registrasi dan izin kerja perawat gigi;4. Keputusan menteri kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang registrasi dan izin kerja refraksionis optisien5. Keputusan menteri kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan;6. Keputusan menteri kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004 tentag registrasi dan praktik terapis wicara;7. Keputusan menteri kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang registrasi dan izin kerja Radiografer;8. Keputusan menteri kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/v/2007 tentang registrasi dan izin kerja okupasi terapis.Sepanjang yang mengatur pelaporan dan registrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila MTKI dan MTKP telah terbentuk.Pasal 35 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penetapannya dalam berita Negara republik Indonesia.

BAB IIIPENUTUP3.1 KESIMPULANKeperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional kepada system pasien yang di berikan secara manusiawi,komprehensif dan individualistic,berkesinambungan sejak pasien membutuhkan pelayanan samapai saat dimana pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara produktif untuk diri sendiri dan orang lain.Pelayanan keperawatan profesional hanya dapat di berikan oleh tenaga keperawatan profesional yang telah memiliki ijin dan kewenangan untuk melakukan tindakan keperawat yang dibutuhkan oleh system pasien. Pelayanan medis yang dilakukan perawat me rupakan hal yang sangat sensitif. Tak sedikit perawat yang menjadi korban hukum (ditangkap) karena melakukan praktek mandiri. Hal ini merupakan hal yang dilematis bagi perawat. Keluarnya peraturan menteri kesehatah No.148/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat membawa angina segar bagi perawat. Pada pasal 10 ayt (1) disebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang atau pasien dan tidak ada dokter ditempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasitertentu lainya.serta di akui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya.registrasi akan di lakukan oleh MTKI dengan di berikan nomor registrasi.seorang yang sudah teresgitrasi mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah indonesia.seseorang tenaga kesehatan yang sudah di ter-registrasi kemudian akan di berikan surat tanda rewgistrasi(STR).Surat tanda registrasi(STR) adalah bukit tertulis yang di berikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang di registrassi setelah meliliki sertifikat kompetensi.hal ini di atur dalam prmenkes no.161/MENKES/PER/I/2010 passal 12 ayat (1) (3) (4),untuk memperolrh STR ,tenaga kesehatan hartus mengajukan permohonan kepadda ketua MTKI melalui MTKP ; MTKI melakukan registrasi secara nasional dan memberikan nomor registrasi peserta kepada kepala dinas kesehatan provinsi selaku registrar menandatanganni STR atas nama MTKI dan STR berlaku secara nasional de seluruh indonesia.