ANALISIS TENTANG ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM

UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA

TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SKRIPSI

FIRNA HANDAYANI SPI 152157

PEMBIMBING:

DR. BAHRUL ULUM., S.Ag., MA

YUDI ARMANSYAH, M.Hum

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

ABSTRAK

Firna Handayani; SPI 152157; Analisis Tentang Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Penelitian tentang aturan Presidential Threshold telah banyak di lakukan. Meskipun begitu, kajian ini selalu menarik untuk dibahas jika dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana aturan Presidential Threshold lahir serta kaitannya dengan dinamika politik serta dampak hukum yang terjadi di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana relevansi antara aturan tersebut dengan pelaksaan pemilu tahun 2019 khususnya adalah pilpres 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan pendekatan politik melalui penelaahan dan perkembangan politik dewasa ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta politik yang terjadi pada pilpres 2019 tidak jauh berbeda dengan pemilu 2014. Partai-partai politik harus berkoalisi untuk mencapai ambang batas 20% agar dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Beberapa fenomena seperti gerakan tagar #2019GantiPresiden, issue hoax, post-truth, coattail effect hingga politik identitas menjadi beberapa gejala politik yang mewarnai pealaksanaan pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak. Terkait dengan aturan tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah partai politik hak parpol yang dijamin didalam undang-undang menjadi terciderai karena aturan tersebut masih cacat hukum dan tidak ada acuan jelas yang dimaksud sebagai ambang batas, karena merujuk pada hasil pileg 2014. Sedangkan pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak (tidak terpisah). Adanya aturan Presidential Threshold dan pelaksanaan pemilu serentak dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensial yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Namun, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019.

Kata kunci: Analisis, Presidential Threshold, Presidensial,

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi’alamin, rasa syukur ku panjatkan kepada Rabb ku atas segala rahmat dan karunia Nya, akhirnya dapat ku

selesaikan sebuah karya berupa skripsi ini dengan izin Mu

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia berhati sutera pembawa rahmat bagi semesta dan seluruh ummat

manusia, Muhammad SAW berkat jasa beliau kita dapat merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi serta berarti dalam hidupku

Terimakasih tak terhinnga untuk Ayah (Risno) dan Ibunda tersayang (Sri Sulasmi), atas doa-doa yang telah di panjatkan

untuk buah hatimu tercinta dalam menyelesaikan pendidikan ini. Berkat perjuangan, kerja keras, serta tetesan keringat selama ini

akhirnya putri kecilmu mampu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sehingga menyandang gelar Sarjana.

Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada anakmu yg kini telah tumbuh menjadi dewasa. Dan mohon

maaf hingga saat ini belum mampu ku balas semua jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu yang telah diberikan.

Terimakasih untuk kakak ku (Astuti Ferdiyanti) dan Adikku tersayang (M. Arif Zubaedi) yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi serta mendengarkan segala keluh kesahku

selama ini.

Untuk teman-teman seperjuangan, Hukum Tata Negara A Angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang dari awal kuliah

hingga saat ini semoga selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah. Juga untuk teman-teman Demisioner 06 yang

telah menjadi saudara selama berada di tanah rantau. Terimakasih atas solidaritas dan kebersamaan yang telah kita

lalui bersama.

Untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu mendoakan ku, terimakasih atas segalanya

Semoga allah SWT membalas segala amal baik yang telah kita lakukan dan semoga ilmu yang telah ku dapatkan bermanfaat

bagi ummat, dunia dan akhirat. Aamiin..

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dalam menyelesaiakan skrispi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis

sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman pembawa

kesejukan bagi segenap ummat manusia.

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Tentang Aturan Presidential

Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Relevansinya

Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019” dalam upaya

melengkapi syarat untuk mencapai Sarjana Strata Satu (S.1), dan lebih dari itu

penelitian ini meupakan tugas akhir dari proses pembelajaran yang di tempuh

selama di UIN STS Jambi.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dari berbagai hambatan dan

rintangan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam

hambatan dapat teratasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan

terimkasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi MA., Ph.D selaku WR Bidang Akademik dan

Pengembangan Pendidikan, Bapak Dr. H. Hidayat, M.Pd selaku WR Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Hj. Fadlillah,

M.Pd sebagai WR Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN STS Jambi.

3. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

4. Bapak Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D selaku WD Bidang Akademik, Ibu

Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI., selaku WD Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI selaku WD

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di lingkungan Fakultas Syariah UIN

STS Jambi.

5. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS dan Ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.SI selaku

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah

UIN STS Jambi.

6. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Yudi

Armansyah, S.Th.I., M.Hum selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dan

ikhlas dalam membimbing saya serta meluangkan waktunya hingga selesai

dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan/ti Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAN ............................................................................. ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN............................................................... iv

MOTTO......................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ......................................................................................... vi

ABSTRAK .................................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................. 1 B. Rumusan Masalah ........................................................... 6 C. Batasan Masalah.............................................................. 6 D. Tujuan dan Keguanaan Penelitian ................................... 7 E. Manfaat Penelitian .......................................................... 7 F. Kerangka Teori................................................................ 8 G. Tinjauan Pustaka` ............................................................ 10

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ................................................................ 15 B. Pendekatan Penelitian ..................................................... 15 C. Jenis Data Dan Sumber Data........................................... 16 D. Instrumen Pengumpulan Data ......................................... 17 E. Teknik Analisis Data ....................................................... 17 F. Sistematika Penulisan...................................................... 17 G. Jadwal Penelitian ............................................................. 19

BAB III TINJAUAN UMUM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA

A. Latar Belakang Lahirnya Aturan Presidential Threshold 21 B. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ............. 32 C. Pola Presidential Threshold dari masa ke masa ............. 42

BAB IV ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PELKASANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Dinamika Politik Pasca Berlakunya Aturan Presidential Threshold......................................................................... 50

B. Dampak Hukum Munculnya Aturan Presidential Threshold......................................................................... 61

C. Relevansi Aturan Presidential Threshold dengan Pelakasanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 .................. 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................... 87 B. Saran ................................................................................ 88 C. Kata Penutup ................................................................... 90

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 92

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia

membawa threshold pada setiap sistem bentuk pemilihan umum, mulai dari

Electoral Threshold sebagai syarat partai politik dapat ikut serta dalam Pemilu,

Parliementary Threshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk menduduki

kursi parlemen pusat, hingga Presidential Threshold sebagai ambang batas suara

partai untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan

Umum.1

Pesta demokrasi yang diselenggrakan setiap lima tahun sekali merupakan

agenda rutin bangsa Indonesia untuk melakukan pergantian kepemimpinan baik

eksekutif maupun legislatif. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya dalam

sejarah, Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak untuk memilih

anggota legislatif sekaligus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara

bersamaan pada 17 April 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan

yang dikenal dengan Presidential Threshold yang tertulis di dalam UU No. 7

tahun 2017 pasal 222. UU tersebut merupakn syarat politis untuk dapat

mengajukan calon presiden dan wakil presiden.. Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017

menjelaskan aturan Presidential Threshold sebagai berikut:

1 Muhammad Nur Jamaluddin, “Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan Calon

Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”, Makalah disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, (2016), hlm. 11

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya2

Presidential Threshold merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk

mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas dan digadang

dapat menguatkan sistem presidensial di Indonesia. Pengusulan ini dilakukan oleh

partai politik atau gabungan partai politik yang bertanggung jawab terhadap

pasangan presiden dan wakil presiden yang diusung. Namun, kendati demikian,

beberapa pihak berpendapat bahwa Presidential Trheshold dapat menghilangkan

hak partai politik dan menutup saluran politik rakyat dalam meningkatkan

partisipasi pemilih karena terbatasnya kandidat presiden dan wakil presiden dalam

kontestasi pilpres 2019.

Lahirnya regulasi baru terkait dengan Pemilu Serentak tahun 2019

diwarnai dengan berbagai polemik salah satunya adalah polemik aturan

Presidential Threshold. Banyak masyarakat yang menanggapi secara pro dan

kontra terkait aturan tersebut. Perdebatan panjang dalam menentukan ambang

batas pancalonan presiden dan wakil presiden terjadi cukup alot pada saat

pembahasan Rancangan UU Pemilu hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009, Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014, Putusan

Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 tertanggal 9 Desember 2017

merupakan putusan hasil uji materiil terkait dengan pasal yang mengatur tentang

2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 222

aturan Presidential Threshold. Semua putusan tersebut yang menyatakan bahwa

aturan tentang Presidential Threshold (ambang batas pencalonan presiden dan

wakil presiden) sah dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Presidential Threshold dapat diterapkan (Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017).

Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa Presidential Threshold merupakan

kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut Open Legal Policy. Open Legal

Policy merupakan kewenangan yang diberikan secara bebas kepada pembuat

undang-undang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk

menentukan terkait dengan pengaturan Presidential Threshold (Putusan MK No.

108/PUU-XI/2013).3

Pengaturan Presidential Thershold secara yuridis tertuang di dalam Pasal

222 UU No 7 Tahun 2017 merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan

tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2)

UUD NRI yang menyatakan bahwa:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.4

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

merupakan hasil kodifikasi undang-undang yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu yang tersebar pada beberapa undang-undang tersendiri

yaitu undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan presiden dan wakil

3 Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu

Serentak 2019”, Artikel Indonesian State Law Review, Vol. 1 No. 1, Oktober 2018, hlm. 84 4 UU Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (2)

presiden, undang-undang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-

undang penyelenggara pemilu.5

Namun, persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan

pemilihan umum serentak di Indonesia menggunakan ketentuan Presidential

Thershold berdasarkan hasil Pemilu 2014 sebagai acuan bagi partai politik untuk

mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang

tertuang dalam Pasal 222. Basis angka hasil pemilu legislatif 2014 bukan

merupakan bagian dari pemilu 2019. Namun dijadikan sebagai acuan atau dasar

untuk prasyarat pencalonan presiden. Hal ini menjadi tidak logis sebab pemilihan

legislatif 2019 dilakasanakan secara serentak (tidak terpisah) dengan pemilihan

presiden dan wakil presiden. Artinya dalam aturan Presidential Threshold yang

dimaksud dalam pasal 222 sebenarnya tidak ada acuan yang diajadikan sebagai

dasar ketentuan minimal 20% suara kursi DPR atau 25 % suara sah nasional.

Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum telah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat 2 UUD NRI 1945.

Secara yuridis undang-undang tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih

tinggi. UUD tersebut menjamin setiap hak partai politik peserta pemilu dapat

mengajukkan pasangan calon presiden dan wakil persiden.

Pasal 6A Angka 2 Amendemen UUD 1945, memberi penjelasan bahwa

setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang

sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, sejak

5 Sri Karyati, “Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu”, Jurnal Etika dan Pemilu,

Vol.2 Nomor 2 Juni 2016, hlm.11

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah

menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak terutama

partai politik baru peserta pemilu serentak tahun 2019 dan seterusnya dikarenakan

UU tersebut membatasi kesempatan bagi partai politik untuk maju dalam

pencalonan presiden dan wakil presiden. Secara logika hukum, partai politik baru

peserta pemilihan umum serentak akan tersendera dengan ketentuan Presidential

Thershold tersebut.

Keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi

perubahan sistem politik dan pemerintahan di masa mendatang bagi bangsa

Indonesia. Namun kenyataanya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 masih

mempertahankan aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

(Presidential Thershold) yang masih cacat hukum, sebab aturan tersebut tidak

relevan jika diterapkan pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak

diberlakukan adanya ambang batas minimal dukungan partai politik atau

gabungan partai politik akan lebih membuka ruang atau peluang bagi orang dari

berbagai kalangan yang mempunyai potensi, kapasitas dan kapabilitas untuk

menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini tertutup

peluangnya akibat tidak ada atau tidak memiliki dukungan dari partai politik yang

memenuhi ambang batas pencalonan atau Presidential Treshold.6

6Ellydar dan Suparto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Terhadap Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No. 01, April 2017, hlm. 3

Dari pemaparan diatas, kebijakan yang tertuang dalam UU No 7 Tahun

2017 pasal 222 tentang Presidential Thershold merupakan suatu permasalahan

yang ingin dikaji secara mendalam oleh penulis untuk menganilis apa yang

menjadi dasar adanya Presidential Threshold serta dampaknya terhadap dinamika

politik di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik yang berkembang pasca berlakunya aturan

Presidential Thershold UU No. 7 Tahun 2017?

2. Bagaimana analisis yuridis tentang aturan Presidential Thershold di dalam

UU No 7 Tahun 2017?

3. Bagaimana relevansi tentang aturan Presidential Threshold terhadap pemilu

2019?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas,

tepat sasaran pada pokok pembahasannya dan tidak menyimpang dari isi

pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya membahas tentang

aturan Presidential Thershold yang terdapat pada UU No 7 Tahun 2017 dan

relevansinya dengan Pemilu serentak tahun 2019.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini

ditetapkan tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dinamika politik pasca berlakunya aturan tentang

Presidential Thershold didalam UU No. 7 Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis aturan Presidential

Thershold dalam UU No. 7 Tahun 2017.

3. Untuk mengetahui bagaimana relavansi aturan Presidential Threshold terhadap

pemilu 2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis

dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan pembelajaran bagi

kalangan akademisi, dosen, mahasiswa, dan penulis agar dapat menjadi nilai

tambah wawasan dalam dunia keilmuan tentang aturan Presidential Threshold

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan relevansinya terhadap Pemilihan

Umum Tahun 2019. Sehingga penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi

penulisan karya ilmiah di kemudian hari dan referensi dalam kegiatan belajar

mengajar yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu sayarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Tata

Negara pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

c. Manfaat Praktis

Bagi pihak terkait penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan

dan wawasan tentang aturan Presidential Threshold yang terdapat dalam UU No.

7 Tahun 2017.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat.

Immanuel Kant merupakan pengikut teori kedaulatan akyat, ia mengatakan bahwa

tujuan negara adalah unuk menegakkan dan menjamin kebebasan para warga

negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan

dalam batas perundang-undangan, sedangkan yang berhak membuat undang-

undang adalah rakyat itu sendiri. Jadi undang-undang adalah penjelmaaan

kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi

atau kedaulatan dalam negara itu. 7

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada hakekatnya adalah hasil dari

kemauan rakyat. Namun pada kenyataannya, UU tersebut hanya dijadikan sebagai

produk yang seolah-olah rakyat yang menghendaki, namun dalam proses

perancangan hingga di sahkan masih menjadi polemik dan dinilai cacat hukum

dan bukan mutlak kehendak rayat.

7 Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, (Setara Press: Malang, 2015), hlm. 35

Di antara para ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, nama

Rousseou merupakan tokoh paling menonjol bahkan sering disebut sebagai

penemu teori kedaulatan rakyat. Rousseou adalah seorang ahli pemikir besar

tentang negara dan hukum dari Swiss, hidup pada tahun 1712-1778, adakalanya

tinggal di Prancis dan adakalanya tinggal di Swiss. Ajarannya tentang negara dan

hukum ditulis dalam buku-bukunya: Discours sur I inegalite parmi les homes

(tinjauan-tinjauan tentang ketidaksamaan antar orang-orang); Letters ecrites de la

montagne (surat-surat yang di tulis di gunung-gunung); dan bukunya yang sangat

terkenal adalah The Social Contract (kontrak social).8 Ajaran kedaultan rakyat

Rousseau merupakan kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber kepada perasaan.

Menurut Rousseau, manusia dilahirkan sebagai makhluk yang baik, kemudain

orang hendak mecari apakah apakah sebabnya maka dalam pergaulan hidup

manusia itu senantiasa terdapat kekuasaan.9 Ajaran kedaulatan rakyat berpangkal

tolak kepada hasil penemuannya bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia

akan hidup tidak aman dan tentram. Tanpa tata tertib manusia merupakan

binatang yang buas “homo homini lupus”, dan kehidupan itu berubah menjadi

perang antar sesame manusia “bellum omnium conta omnes”. Dalam konstruksi

Rousseau tentang kontrak social, rakyat tidak menyerahkan kekuasannya kepada

pihak penguasa, karena pada perjanjian masyarakat individu-individu itu

menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai satu keuasaan. Penguasa

menjalankan kekuasannya tidak karena haknya sendiri melainkan sebagai

8 Ibid, hlm. 35 9 Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim dalam Anwar, Teori Hukum dan Konstitusi,.., hlm.

35

mandataris dari rakyat. Jadi sewaktu-waktu rakyat dapat berubah atau menarik

kembali mandat itu. 10

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang aturan Presidential Thershold yang terdapat didalam

UU No 7 tahun 2017 dan Pemilu Serentak sebenarnya sudah banyak yang

meneliti secara khusus dan mendalam tentang permasalahan tersebut, diantaranya

adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mukhtarrija, I Gusti

Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, ditulis pada tahun 2017, dengan judul

Infektifitas Pengaturan Presidential Thershold dalam Undang-Undang No 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

dan menganalisis inefektifitas pengaturan Presidential Thershold dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum. Penelitian ini

mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan Presidential

Thershold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan

Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan

undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk

memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai yang

seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian meliputi

10 Moh Kusnardi & Harmaily Ibrahim dalam Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi.., hlm.

36

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan

bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya

adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik

baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di

Indonesia.11

Kedua, Penelitian dilakukan oleh Ahmad Hendra TP, meneliti tentang

Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Pemilihan Umum Presiden

Dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan

Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terhadap ketentuan

ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang

dilaksanakan secara serentak tidak lagi relevan untuk tetap

diberlakukanmengingat tidak lagi terdapat pemisahan antara pemilu legislatif dan

pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian mengharuskan adanya

peraturan perundang-undangan yang baru sebagai tindak lanjut dari putusan

Mahkamah tersebut dengan tetap berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam

Undang-Undang Dasar 1945.12

11Muhammad Mukhtarija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus Riwanto,

“Infektifitas Pengaturan Presidential Thershold dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, Vol 24 Issue 4, Oktober 2017

12Ahmad Hendra TP, “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Serentak Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Vol 1, 2013

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sodikin, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta yang berjudul Pemilu Serentak (Pemilu

Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem

Presidensial. Dalam penelitian Sodikin ia memaparkan permasalahan dalam

penelitiannya dilatarbelakangi oleh adanya putusan mahkamah Konstitusi yang

dalam putusaanya memutuskan uji materi norma pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14

ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang N0 42 Tahun 2008 tetang Pemilihan

Presiden dan wakil presiden terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi

memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut, kecuali pasal 9 Undang-Undang No 42

Tahun 2008 tidak mempunyai kekuata mengikat, sehingga pemilu dapat

diaksanakan bersamaan atau serentak antara pemilihan umum presiden dan wakil

presiden dengan pemilu legislative pada tahun 2019. Terjadinya polemik atas

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena pemilu serentak baru dapat

dilaksanakan pada tahun 2019. Mahkamah Konstitusi justeru tidak

mempermasalahkan ambang batas yang terdapat dalam pasal 9 UU No 42 Tahun

2008, karena masalah tersebut dikembalikan kepada pembentuk Undang-Undang

dalam hal ini adalah DPR. Penggunaan kembali Presidential Thershold pada

pemilu 2019 akan mempengaruhi pada penguatan system presidensial yang dianut

oleh Indonesia, sehingga dalam menjalankan pemerintahannya presiden memiliki

posisi yang kuat.13

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Bustomi Kamil yang

berjudul Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif

13Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan System Presidensial”, Jurnal Rechtvinding, Vol. 3 No 1, April 2014.

Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. (Analisis Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013). Program

Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah

dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436/2015

M). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris normatif dengan

menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan

kasus (case approach). Menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 dan Putusan 14/PUU-XI/2013 untuk membuktikan relevansi

Pemilihan Umum serentak terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum serentak Presiden dengan

Legislatif mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di

Indonesia. Namun untuk memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya

mengandalkan pemilu serentak tapi perlu didukung variabel lain dalam rangka

memperkuat sistem presidensial di indonesia, seperti meningkatkan parliamentary

threshold, mengubah sistem kepartaian dan sistem pemilu legislatif atau

memperkokoh bangunan koalisi yang telah dibentuk dengan ketentuan yang lebih

jelas dan baku.14

Dari beberapa penelitian tentang aturan Presidential Thershold yang telah

penulis paparkan diatas, antara penulis sekarang dan terdahulu sama sama

membahas tentang aturan Presidential Threshold dan Pemilu Serentak 2019.

Yang membedakannya adalah peniliti memaparkan dinamika politik dan dampak

14 Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan

Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

hukum yang terjadi pasca berlakunya aturan Presidential Threshold yang

bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019. Sehingga

pembahasan penelitian lebih terkini dibanding penenlitian terdahulu

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitattif dengan bentuk

penelitian Library Research, yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan

kenyataan dari kejadian yang diteliti secara primer menggunakan paradigma

pengetahuan berdasarkan pendangan-pendangan konstruktivitas, makna yang

secara social dan historis dibangun dengan maksud mengembangkan suatu teori

atau pola atau pandangan advokasi partisipatori atau keduanya.15

Penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yaitu mengumpulkan data

sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam

rangka memenuhi penelitian ini. Menutut Sugiyono, metode penelitian kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci.16

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji

suatu dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para

15 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2010), hlm. 28 16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9

ahli. 17 Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai

sebuah bangun sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai

asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

perjanjian, serta doketrin (ajaran).18

Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) jenis pendekatan analisa konsep,

yakni pendekatan perundang-undangan (the statute approach) suatu pendekatan

dengan pengkajian perundang-undangan terkait tema penelitian19, pendekatan

analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach) merupakan pendekatan

dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang pada ilmu

hukum20, dan pendekatan politik yang dilakukan melalui penelaahan dan

perkembangan politik yang diteliti.21

C. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunaan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun

jenis data dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

1. Data primer, adalah sumber data yang sifatnya utama yang dalam hal ini

sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Berkaitan dengan hal

17 Mustika Wati, “Analisis Dampak Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No.

97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan”, Penelitian Dosen dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2018), hlm 18

18Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), Cet. Pertama, hlm. 31.

19 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.249

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.137

21 Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.89.

tersebut, maka yang memounyai relevansi terhadap judul yang penulis bahas

adalah rangkuman Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Data sekunder, yaitu berupa buku yang secara tidak langsung memiliki kaitan

dengan pembahasan penelitian ini.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan berbagai macam data dan sumber data dalam

penulisan skripsi ini maka penulis melakukan suatu riset perpustakaan. Adapun

untuk mendapat data-data yang diperlukan dan ada relevansinya dengan

penelitian ini penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang dijadikan sebagai

bahan referensi daftar bacaan penulisan skripsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannnya

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun teknik analisis data

yang digunakan Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data maka

data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun bentuk teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Yaitu metode mengumpulkan dan menyusun data kemudian dilakukan analisis

terhadap permasalahn tersebut. Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka. Hal ini disebabkan oelh adanya penerapan metode

kualitatif.22

22 Suradman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, (Jakarta: Tarsita Sembilan

Belas Sembilan Puluh), hlm 139

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan untuk mepertegas suatu pembahasan bab

per bab agar sesuai dengan alur penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi

ini adalah:

BAB I, Pendahuluan. Bab ini merupakan pijakan bagi penulisan skripsi

yang mencakup background, pemikiran mengenai tema pembahasan. Bab ini

mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian dan Kerangka Teori.

BAB II, Metode Penelitian. Bab ini meruapakan pembahasan mengenai

Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Instrumen

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal

Penelitian.

BAB III, Tinjauan Umum Presidential Threshold di Indonesia. Disini

penulis memaparkan bagaimana latar belakang munculnya aturan Presidential

Threshold di Indonesia, Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di

Indonesia dan pola Presidential Threshold dari masa ke masa.

BAB IV, Analisis Tentang Aturan Presidential Threshold Dalam Undang

Undang No. 7 Tahun 2017 dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Pemilihan

Umum Tahun 2019. Pada bab empat, penulis menganalisis aturan Presidential

Threshold yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017. Penulis memaparkan

dinamika politik yang berkembang pasca berlakunya aturan Presidential

Threshold, dampak hukum, serta relevansinya dengan pelaksanaan Pemilihan

Umum Serentak Tahun 2019.

BAB V, Penutup. Ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yang

meliputi Kesimpulan, Saran, Kata Penutup, serta dilengkapi dengan Daftar

Pustaka, dan Curriculum Vitae.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian ini disusun unruk menjadi pedoman ketika penelitian di

laksanakan. Dengan adanya jadwal penelitian akan mudah mempersiapkan

langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan nantinya. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB III

TINJAUAN UMUM PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA

A. Latar Belakang Munculnya Aturan Presidential Threshold di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI

Tahun 1945, hal ini sebelumnya termuat dalam penjelasan konstitusi yang

berbunyi, ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).” Selain itu ada prinsip lain yang

erat kaitannya dengan prinsip negara hukum yang juga termuat dalam penjelasan

“Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak berdasarkan

absolutisme”.23

Negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-

prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (demokratische rechtsstaat). Hukum

tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh

ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-

undang dasar. Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat yang diberlakukan menurut undang-undang dasar (constitutional

democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah

negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische

rechtsstaat), hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

23 Penjelasan UUD RI

yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut

UUD NRI Tahun 1945.”24

Salah satu konsekuensi dari negara hukum yang demokratis adalah setiap

pengisian jabatan pemerintahan di setiap tingkatan harus dilaksanakan secara

demokratis melalui pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu. Pemilihan

umum sebagai konsekuensi dari sebuah negara demokrasi diatur dalam Pasal 1

ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemilu sebagai sarana bagi

rakyat untuk menyalurkan hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih harus

dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum

sesuai dengan landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden Pasal 6A Ayat 2

menyebutkan bahwa :

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka lahirlah Undang-Undang pelaksana

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yakni Undang-Undang nomor 23 tahun

24 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Kerjasama MK dengan

Pusat studi HTN FH-UI, 2004), 56.

2003. Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden yang berbunyi;

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu DPR.

Ketentuan inilah yang kemudian mencetuskan persyaratan ambang batas

pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold) bagi partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang selanjutnya digunakan

sebagai acuan Presidential Threshold untuk pemilu presiden dan wakil presiden

tahun 2004.

UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden adalah instrumen hukum pertama yang dibuat untuk mengatur tentang

mekanisme pilpres sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat

(5) UUD NRI 1945 setelah perubahan.25

Pasal 5 ayat (4) undang-undang a quo merumuskan sebuah regulasi baru

bahwa partai politik yang dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil

presiden hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi

syarat (electoral treshold) sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional

dalam Pemilu Anggota DPR.26

25 Abdurrhaman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam

Al-Mawardy”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018) hlm. 68 26 Harun Al-Rasid, Pengisian Jabatan Presiden, (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 23 – 24.

Berdasarkan ketentuan undang-undang inilah kemudian dilaksanakan

pilpres pertama kali yang dipilih secara langsung oleh rakyat menggunakan sistem

Presidential Threshold dalam pengajuan capres dan cawapres. Pilpres yang

dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasang calon

presiden dan wakil presiden: 1) Wiranto-Salahuddin Wahid dicalonkan oleh

gabungan partai politik yang terdiri dari partai Golkar dan Parta Kebangkitan

Bangsa yang memiliki akumulasi 32,72% kursi di DPR serta memperoleh 32,15%

suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 2) Megawati

Soekarnoputri-Hasyim Muzadi yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang

terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PDS yang memiliki

akumulasi 22,18% kursi di DPR serta memperoleh 20,66% suara sah secara

nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 3) Amien Rais-Siswono Yudo Husodo

dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari oleh Partai Amanat

Nasional, PBR, PKS, PNBK, dan PSI yang memiliki 12,19% kursi di DPR serta

memperoleh 13,78% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 4)

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dicalonkan oleh gabungan partai politik

yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia yang memiliki akumulasi 12,18% kursi di DPR serta

memperoleh 11,33% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 5)

Hamzah Haz-Agum Gumelar dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

yang memiliki 10,55% kursi di DPR serta memperoleh 8,15% suara sah secara

nasional dalam Pemilu Anggota Legislatif (DPR yang dilaksanakan pada tanggal

4 April 2004 sebelumnya. 27

Hasil pemilihan umum tahun 2004 dimenangkan oleh pasangan Susilo

Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan persentase perolehan suara sebanyak

60,62% dari jumlah 150.644.184 orang pemilih terdaftar pada pemilihan umum

presiden dan wakil presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20

September 2004.28

Muatan materi Presidential Threshold dalam UU No. 3 Tahun 2003

kemudian dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dalam Pasal 9 UU No.42

Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi;

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.29

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden adalah instrumen hukum kedua yang dibuat untuk

menyempurnakan aturan tentang mekanisme pilpres sebagaimana yang

diamanatkan oleh Pasal 6A ayat (1) sampai ayat (5) UUD NRI 1945. Ketentuan

Presidential Threshold dalam undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi

persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam undang-undang sebelumnya.

27 Abdurrhaman, “Presidential….., hlm. 70 28Ibid, hlm. 71 29 UU No.42 Tahun 2008 Pasal 9

Undang-undang ini dijadikan landasan pelaksanaan Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden tahun 2009 sekaligus tahun 2014. Pemilu yang dilaksanakan pada

tanggal 8 Juli 2009 tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasang calon Presiden dan Wakil

Presiden, yaitu: 1) Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang dicalonkan

oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P dan Partai Gerindra yang

memiliki akumulasi 21,6% kursi di DPR serta memperoleh 18,49% suara sah

secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR; 2) Susilo Bambang Yudhoyono-

Budiono yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai

Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan PAN yang memiliki akumulasi 56,08% kursi di

DPR serta memperoleh 45,00% suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota

DPR; 3) Jusuf Kalla-Wiranto yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang

terdiri dari Partai Golkar dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 22,32%

kursi di DPR serta memperoleh 18,22% suara sah secara nasional dalam Pemilu

Anggota DPR. 30

Sedangkan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan

pada tanggal 9 Juli 2014 tersebut diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Presiden dan

Wakil Presiden, yaitu: 1) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang dicalonkan oleh

gabungan partai politik yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, dan

Partai Golkar yang memiliki akumulasi 47,47% kursi di DPR; 2) Joko Widodo-

Jusuf Kalla yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PDI-P,

30 Abdurrhaman, “Presidential…., hlm. 72

PKB, Nasdem dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 39,96% kursi di DPR

dalam Pemilu Anggota DPR.31

Terkait Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, telah dilakukan

permohonan Pengujian Undang-Undang oleh Effendi Gazali pada tanggal 10

januari 2013 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang pada

intinya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa model pelaksanaan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

untuk pemilihan umum seterusnya dilakukan secara serentak.32

Menurut Mahkamah Konstitusi penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang

dilakukan setelah Pemilu Legislatif melemahkan sistem presidensial yang hendak

dibangun oleh UUD NRI 1945. Negosiasi dan tawar-menawar (bargaining)

politik yang dilakukan dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan

dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintah, mempengaruhi jalannya roda

pemerintahan di kemudian hari.33

Dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka mulai tahun

2019 praktik penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden diselenggarakan secara

serentak dengan Pemilihan Umum Legislatif.

31 Ibid, hlm. 70-72 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, h. 88.

33 Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi….., hlm. 6

Pemilu serentak antara Presiden dan legislatif tidak hanya tercapainya

efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga membawa perubahan sistem

ketatanegaraan34, yakni:

1. Meningkatkan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan

yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif

lebih stabil sebagai akibat adanya oleh coattail effect3yakni keterpilihan calon

presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi

keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Itu

artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan

politik DPR terhadap Presiden terpilih.

2. Pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum

pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi

dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi

berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari

koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol,

sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari

perburuan kekuasaan (office-seeking) menjadi perjuangan mewujudkan

kebijakan (policy-seeking).

Dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden yang dilaksanakan setelah

Pemilu Legislatif ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi

keterpilihannya sebagai Presiden dan untuk mendapatdukungan di DPR dalam

34 Electoral Research Institute, “Pemilu Nasional Serentak 2019”, artikel di akses pada

tanggal 18 Maret 2019

penyelenggaraan pemerintahan, calon Presiden harus melakukan negosiasi dan

tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang

berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.

Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat

taktis dan sesaat. Hal tersebut membuat Presiden sangat tergantung pada partai-

partai politik yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mereduksi posisi

Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem

pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi,

penyelenggaraan Pemilu Presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan

tawar menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan

sesaat.35

Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemilu Presiden setelah

Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak

dibangun berdasarkan konstitusi. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik

sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan

penyederhanaan partai politik secara alamiah.36

Inilah yang menjadi titik tolak kenapa pemilu serentak diproyeksikan

dapat memperkuat sistem presidensial. Karena dari pemilu serentak diharapkan

koalisi yang dibangunberbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik.

35 Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi…., hlm. 47 36 Ibid, hlm. 47

Namun dalam rangka memperkuat sistem presidensial tidak dapat hanya

mengandalkan pemilu serentak.

Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum. UU tersebut merupakan regulasi terbaru terkait kepemiluan

yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik

Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Intrumen hukum yang sempat

menuai polemik terkait Presidential Threshold (ambang batas bagi partai politik

atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil

presiden) ini memuat 573 pasal, penjelasan, 4 lampiran, dan terfregmen dalam

beberapa buku; Buku kesatu tentang Ketentuan Umum, Buku kedua tentang

Penyelenggara Pemilu, Buku ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku keempat

tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu, dan Perselisihan Hasil

Pemilu, serta Buku Kelima tantang Tindak Pidana Pemilu, dan Buku keenam

Penutup. Undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017.

Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk

mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini menegaskan

bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh

partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada

Pemilu anggota DPR sebelumnya. Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai

dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai

politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur secara

gamblang dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pasal 221:

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (Dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223:

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai

Politik bersangkutan.

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain

untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai

dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan

Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

(4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan

dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.37

B. Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia

Istilah Presiden sering diartikan sebagai pemimpin dalam suatu negara

yang berbentuk Republik. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945, Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Georg Jellinec mengklasifikasi suatu pemerintahan, bahwa apabila kehendak

negara terjelma dari kehendak rakyat, maka dapat dikategorikan sebagai

pemerintahan Republik. Sebagai negara Republik maka kekuasaan pemerintahan

di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal

4 Ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan

menurut Undang-Undang Dasar.38

Pada prinsipnya dalam hukum tata negara, Presiden merupakan suatu

jabatan yang menunjukan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Longeman

menganggap pengertian inti dari hukum tata Negara adalah Jabatan. Pengisian

jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara,

sebab tanpa diisi oleh pejabat maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya.39

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk

pengisian suatu jabatan negara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

37 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 38 Fuqoha, ” Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi

Konstitusional Di Indonesia”, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2 Desember 2017, hlm. 27 39 Ibid

Dalam UUD 1945 telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) negara Indonesia

adalah negara hukum. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dapat dilakukan

dengan banyak cara, antara lain pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang

sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi pemangkuan karena jabatan (ex

officio), dan lain sebagainya.40

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pengisian jabatan Presiden telah

diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Sejak negara Indonesia merdeka, jabatan

Presiden Indonesia telah diisi oleh beberapa Presiden, yaitu Soekarno, Soeharto,

B.J. Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang

Yudhoyono dan Joko Widodo.

Terdapat beberapa perbedaan sistem atau mekanisme pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden di Indonesia di mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru

hingga Reformasi.

1. Orde Lama

Dalam perjalanan sejarah, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden

di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan cara serta syarat pengusungan

dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dimulai sejak proklamasi,

Undang Undang Dasar 1945 mengkehendaki bahwa pada saat itu MPR ditugaskan

memilih Presiden dan Wakil Presiden. Namun, sejarah mencatat hingga

diberlakukannya konstitusi RIS UUDS 1950 MPR tidak pernah terbentuk.

40 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH UII Pres), Cet. Ke. 2., 2003,

hlm. 75. dalam Fuqoha, ” Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia”…

Sehingga pengisian jabatan untuk pertama kali dipilih oleh PPKI yang

diasumsikan sebagai MPR secara aklamasi. Dalam masa berlakunya konstitusi

UUDS 1950 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kembali dilakukan secara

aklamasi oleh negara-negara anggota RIS. Keadaan ini terus berlangsung hingga

pemilu 1997 yang mengamanatkan bahwa MPR memilih Presiden dan Wakil

Presiden melalui pemilu tetapi dalam pelaksanaanya hingga tahun 1998 kembali

Soeharto dipilih sebagai presiden dan wakil presiden tanpa adanya pemungutan

suara.

Mekanisme pengisian jabatan Presiden sejak awal kemerdekaan melalui

cara yang berbeda-beda, Soekarno dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) yang didasarkan pada Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945

yang berbunyi untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh

PPKI.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik

Indonesia (NRI) Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden sebagai kepala

negara sekaligus kepala pemerintahan tunduk dan bertanggungjawab kepada

MPR. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa keberadaan lembaga MPR yang

demikian dalam sistem kelembagaan negara Republik Indonesia merupakan

lembaga negara yang unik. Keunikannya ialah bahwa lembaga semacam MPR

sulit dicari bandingannya di negara-negara manapun.41

Perihal pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, sistem

hukum di Indonesia baik dalam konstitusi ataupun instrument hukum lainnya

belum ada regulasi yang mengatur secara gamblang mengenai hal tersebut

sebelum tahun 1973. Maka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, MPR

membuat sebuah ketetapan untuk mengisi kekosongan norma hukum yang

mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. MPR

mengatur sendiri prosedur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun

1973 sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang

Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.42

TAP MPR ini adalah satu-satunya ketetapan sepanjang pemerintahan

Presiden Soeharto yang mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden. Ketetapan ini merupakan produk hukum pertama MPR sejak tahun 1960

yang mengatur tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Adapun yang

mendasari lahirnya ketetapan ini antara lain:

a. Bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia belum pernah ada peraturan

yang mengatur tentang cara-cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia;

41 Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, (Surabaya: Bina

Ilmu) IX dalam Abdurrhaman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2018) , hlm. 58

42 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

c. Bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat hasil pemilihan umum 3 Juli 1971 yang mengatur tata cara itu demi

penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis

konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun

1945.43

Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dalam TAP MPR

tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, calon diusulkan oleh Fraksi secara tertulis disampaikan kepada

pimpinan Majelis dan pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari

calon yang bersangkutan, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1).

Kedua, apabila terdapat calon lebih dari satu orang maka dilakukan pemungutan

suara yang dilakukan secara rahasia. Ketiga, apabila calon Presiden hanya terdiri

dari satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh MPR menjadi Presiden.44

TAP MPR ini mengatur bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

dilakukan secara terpisah; pemilihan presiden dilaksanakan terlebih dahulu baru

setelah itu dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden, ketentuan ini diatur dalam

Pasal 22 Ketetapan ini yang berbunyi:

Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Fraksi-Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan Majelis dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk dicalonkan dan pernyataan tertulis tentang kesanggupan bekerjasama dengan Presiden.

43 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden Republik Indonesia. 44 Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Agus Surono berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 dalam TAP MPR

Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Wakil

Presiden yang mengakibatkan MPR berada dalam posisi subordinate yaitu

membuka peluang atau memberi posisi bagi Presiden untuk ikut andi dalam

menentukan siapa yang bisa dicalonkan menjadi wakilnya. Hal ini didasarkan

pada Pasal 2 ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil

Presiden harus dapat bekerjasama. Ketentuan ini pun dipertegas melalui Pasal 23

ayat (2) yang menyatakan, “Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (1)

Ketetapan ini, bilamana perlu dinyatakan secara tertulis oleh Presiden.”

Berdasarkan dua ketentuan ini tentu presiden memiliki hak untuk

menentukan kriteria seseorang yang akan dicalonkan oleh MPR untuk menjadi

wakil presiden. Bila diinterprestasikan lebih luas, presiden dapat menentukan

seseorang untuk dicalonkan oleh MPR menjadi wakil presiden, maka menyikapi

hal ini tentu saja MPR tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memperhatikan

dengan sungguhsungguh calon yang diajukan oleh presiden.45

Harun Al-rasyid mepunyai pendapat yang berbeda dengan Agus Surono, ia

mengemukakan bahwa; presiden dipilih bukan diangkat oleh satu badan negara,

yaitu MPR. Pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat akan

tetapi pada bagian lain pemilihan presiden dilakukan dengan cara pemungutan

45 Agus Surono, Hubungan Presiden dan Waki,. ( Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

Al- Azhar Indonesia. 2008), hlm. 128-129.

suara bukan dengan musyawarah mufakat, karena yang dipilih sebagai presiden

adalah calon yang memperoleh suara terbanyak di Parlemen.46

2. Orde Baru

Pasca Pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS menetapkan Soeharto

sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968 Soeharto

ditetapkan menjadi Presiden sesuai dengan hasil Sidang Umum MPRS (TAP

MPRS No. XLIV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin

bangsa Indonesia, telah terjadi enam kali penyelenggaraan pemilu untuk memilih

anggota DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Pada era ini Presiden diplih

oleh MPR.47

3. Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah

gelombang reformasi yang di pelopori mahasiswa. Golongan Karya sebagai

pemegang mayoritas tunggalpun tidak mampu untuk menahannya. Dengan

turunnya Presiden Soeharto dari kursi pemerintahan maka Wakil Presiden B.J.

Habibie menggantikan posisi Soeharto sebagai Kepala Negara dan Kepala

Pemerintahan. Presiden B.J. Habibie membentuk pemerintahan reformasi dan

46 Harun Al-Rasid, “Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum Positif

Indonesia”, (Jakarta: YLBHI, 1997), hlm. 31-33. 47 Afnizal, di sampaikan pada Diskusi Publik di UMBARI pada 26 Maret 2019

menyatakan untuk mempercepat pemilihan umum yang seharusnya di laksanakan

tahun 2003 di percepat menjadi tahun 1999.48

Presiden Ketiga B.J Habibie dengan jabatan sebelumnya adalah wakil

Presiden sesuai ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 8 Ayat (1) Jika Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden sampai habis masa

jabatannya.49

Presiden Abdurahman Wahid dipilih oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) sesuai ketentuan UUD 1945 sebelum amandemen Pasal 6 Ayat (2)

Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan

suara yang terbanyak. Presiden selanjutnya Megawati, menjadi Presiden sesuai

ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sepertinya halnya B.J habibie yang menggantikan

Presiden sebelumnya.50

Perubahan terhadap UUD 1945 terjadi setelah berkumandangnya tuntutan

reformasi yang diantaranya berkenaan dengan reformasi konstitusi (Constitusional

Reform). Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah

dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD

1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih

demokratis. Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan

negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol,

48Fiska Friyanti, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2005), hlm. 81

49 Fuqoha, ” Pengisian….., hlm. 76 50 Sulardi, “Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan Wakil

Presiden di Indonesia”, Jurnal UNISIA Vol.33 No.74, 2011 hlm. 124.

mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak

asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari

sebuah negara demokrasi dan negara hukum.51

Salah satu konten yang menjadi agenda perubahan dalam UUD 1945

adalah mengenai sistem pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di

Indonesia. Hal ini dirumuskan dalam perubahan ketiga UUD 1945 yang

diputuskan pada Rapat Paripurna MPR-RI ke-7, tanggal 9 November 2001 Sidang

Tahunan MPR-RI. Mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur

secara lebih rinci daripada sebelumnya dalam Pasal 6A UUD 1945 yang

dijabarkan ke dalam lima ayat berikut :

(1). Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat.

(2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum

pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih

dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil

Presiden.

51 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen

UUD 1945, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 1.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan

kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil

Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut

diatur dalam undang-undang.52

Disahkannya Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 ini secara otomatis mencabut

kewenangan MPR-RI untuk memilih presiden dan wakil presiden dan beralih

pada ketentuan baru bahwa yang berwenang untuk memilih presiden dan wakil

presiden adalah hak rakyat Indonesia, oleh karena itu keterlibatan rakyat dan

penguatan kedaulatan rakyat semakin diakui karena rakyat bisa secara langsung

memilih pemimpin negaranya sendiri. Keterlibatan partai politik untuk

mengajukan calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur dalam Pasal 6A

ayat (2) juga menjadi implikasi positif terhadap kedaulatan partai politik yang

secara konstitusional diakui dalam sistem pemilihan kepala negara di Indonesia.

Secara normatif, perkembangan sistem demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi

oleh perubahan UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan sistem pengisian jabatan

presiden dan wakil presiden ini, dimana rakyat diberikan peran yang besar dalam

menentukan kebijakan-kebijakan nasional.

C. Pola Presidential Threshold Dari Masa Ke Masa

52 Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945

1. Pemilu 2004

Pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan umum ke sembilan yang

dilaksanakan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilihan umum 2004

merupakan pemilihan umum yang demokratis. Adapun dasar dilaksanakannya

pemilihan umum 2004 sendiri adalah UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang

pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU RI No. 23 Tahun 2003

tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.53

Aturan Presidential Threshold dalam sistem pemilihan umum presiden

dan wakil presiden di Indonesia mulai diberlakukan pertama kali pada pemilu

tahun 2004.54 Pemilu tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan landasan UU No. 23

Tahun 2003 Pasal 5 ayat (4) UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

UU tresebut memberikan ketentuan bahwa pasangan calon presiden dan wakil

presiden dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan

perolehan suara parlemen (DPR) minimal 15 % atau 20 % dari suara sah nasional.

Pemilu 2004 dilaksanakan dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah

pemilihan anggota legislatif kemudian tahapan kedua adalah pemilihan presiden

dan wakil presiden. Suara yang diperoleh pada pileg dijadikan sebagai acuan

untuk mengusung capres dan cawapres yang akan bertarung pada pilpres 2004.

Adapun paslon yang mengikuti kontestasi pilpres tahun 2004 adalah sebagai

berikut:

1. Wiranto – Sholahudin Wahid (diusung oleh gabungan partai politik yang

terdiri dari partai Golkar dan Parta Kebangkitan Bangsa yang memiliki

53 Fiska Friyanti, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (2005), hlm. 92

54Abdurrhaman, “Presidential…., hlm 64

akumulasi 32,72% kursi di DPR serta memperoleh 32,15% suara sah secara

nasional dalam Pemilu Anggota DPR)

2. Megawati Soekarnoputri–Hasyim Muzadi (diusung oleh gabungan partai

politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PDS yang

memiliki akumulasi 22,18% kursi di DPR serta memperoleh 20,66% suara sah

secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR)

3. Amien Rais–Siswono Yudhohusodo (diusung oleh gabungan partai politik

yang terdiri dari oleh Partai Amanat Nasional, PBR, PKS, PNBK, dan PSI

yang memiliki 12,19% kursi di DPR serta memperoleh 13,78% suara sah

secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR)

4. Susilo Bambang Yudhoyono–Jusuf Kalla (diusung oleh gabungan partai

politik yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia yang memiliki akumulasi 12,18% kursi di

DPR serta memperoleh 11,33% suara sah secara nasional dalam Pemilu

Anggota DPR)

5. Hamzah Haz–Agum Gumelar (dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

yang memiliki 10,55% kursi di DPR serta memperoleh 8,15% suara sah secara

nasional pada Pemilu DPR sebelumnya).55

Pelaksanaan pilpres tahun 2004 dilaksanakan dalam 2 putaran.. Pada

putaran pertama tidak menghasilkan satupun calon yang memperoleh suara diatas

50 %. Sehingga diadakan pilpres putaran kedua yang akhirnya dimenangkan oleh

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla atas Megawati Soekarnoputri-Hasyim

55 Abdurrhaman, “Presidential…., hlm. 63

Muzadi dengan persentase perolehan suara sebanyak 60,62% dari jumlah

150.644.184 orang pemilih terdaftar pada pemilihan umum presiden dan wakil

presiden putaran kedua yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004.56

2. Pemilu 2009

Norma konstitusi yang terdapat dalam Pasal 6A dijabarkan melalui

ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden menggantiakn UU sebelumnya yang mengatur

tentang Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu UU No. 23 Tahun

2003 untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Ketentuan pasal 9 UU No. 42 Tahun

2008 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan/atau mendapatkan setidaknya 25%

suara sah nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia yang dilaksanakan sebelum Pilpres.

Pada pilpres tahun 2009 peserta pemilihan presiden dan wakil presiden

diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu:

1. Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (dicalonkan oleh gabungan

partai politik yang terdiri dari PDI-P dan Partai Gerindra yang memiliki

akumulasi 21,6% kursi di DPR serta memperoleh 18,49% suara sah secara

nasional dalam Pemilu Anggota DPR)

56 Ibid, hlm. 64

2. Susilo Bambnag Yudhoyono – Boediono (dicalonkan oleh gabungan partai

politik yang terdiri dari Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, dan PAN yang

memiliki akumulasi 56,08% kursi di DPR serta memperoleh 45,00% suara sah

secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR)

3. Jusuf Kall - Wiranto (dicalonkan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari

Partai Golkar dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 22,32% kursi di

DPR serta memperoleh 18,22% suara sah secara nasional dalam Pemilu

Anggota DPR)

Pada pilpres 2009 Pasangan SBY – Boediono keluar sebagai pemenang

dengan hanya melalui satu putaran pemilu saja. Regulasi pemilihan presiden dan

wakil presiden dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan (Presidential

Threshold) ini diberlakukan hingga pemilu presiden dan wakil presiden tahun

2014.

3. Pemilu 2014

Regulasi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden pada pilpres 2014

tak ada perubahan dari pemilu sebelumnya, yaitu masih menggunakan aturan

Presidential Threshold yang sama dengan ketentuan pasangan calon presiden atau

wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan

perolehan suara minimal 20% suara parlemen atau DPR dan 25 % suara sah

nasional.

Pada pilpres tahun 2014 peserta pemilihan presiden dan wakil presiden

diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon, yaitu:

1. Prabowo Subianto – Hatta Rajasa (didukung oleh beberapa partai yang

tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PPP,

PKS, PAN, dan Partai Golkar yang memiliki akumulasi 47,47% kursi di DPR)

2. Joko Widodo – Jusuf Kalla (didukung oleh beberapa partai yang tergabung

dalam Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari ang terdiri dari PDI-P, PKB,

Nasdem dan Partai Hanura yang memiliki akumulasi 39,96% kursi di DPR )

Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi – JK dalam satu kali

putaran saja.

Berikut ini adalah Tabel pola Presidential Threshold dari masa ke masa.

No

Tahun

Dasar Hukum

Presidential Threshold

Keterangan Suara DPR Suara Sah

Nasional

1 2004 UU No. 23 Tahun

2003 Tentang

Pemilihan Umum

Presiden dan

Wakil Presiden

Pasal 5 Ayat 4

15 % 20 % Pemilu

dilaksanakan

dengan dua

tahap

2 2009 UU NO. 42

Tahun 2008

Tentang

Pemilihan Umum

20 % 25 % Pemilu

dilakasanakan

dengan dua

tahap

Presiden dan

Wakil Presiden

Pasal 9

3 2014 UU No. 42 Tahun

2008 Tentang

Pemilihan Umum

Prsiden dan Wakil

Presiden Pasal 9

20 % 25 % Pemilu

dilaksanakan

dnegan dua

tahap

4 2019 UU No. 7 tahun

2017 Tentang

Pemilihan Umum

20 % 25 % Pemilu

dilakasanakan

secara

serentak

Tabel diatas menjelaskan dasar hukum dan jumlah suara Presidential

Threshold dari masa ke masa. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2004

menerapkan angka PresidentialThreshold 15 % suara DPR atau 20 % suara sah

secara nasional yang diperoleh partai politik atau gabuangan partai politik dalam

pemilihan umum DPR. Pemilihan umum prsiden dan wakil presiden setelah tahun

2004 sampai degan tahun 2019 menggunakan jumlah Presidential Threshold yang

sama yaitu 20% suara DPR atau 25 % suara sah nasional yang diperoleh partai

politik atau gabungan partai politik dalam pemilu DPR,57 Namun pada Pilpres

2019 dilaksanakan secara serentak dengan Pileg, yaitu pada 17 April 2019.

57 Ayon Diniyanto, “Mengukur…., hlm. 86-87

Pelaksanaan secara serentak tersebut yang mebedakan dengan pemilu-pemilu

sebelumnya.

BAB IV

ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

A. Dinamika Politik Yang Berkembang Pasca Berlakunya Aturan Tentang

Presidential Threshold

Konsekuensi atas di sahkannya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,

partai politik dipastikan harus berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan

wakil presiden pada pilpres 2019. Tidak ada satupun partai yang dapat mengusung

capres maupun cawapres sendirian. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan

menolak uji materi pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai

ambang batas pencalonan presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi

menilai UU tersebut tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Artinya

parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25

persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres

pada pilpres 2019. Karena pemilu legislatif dan pilpres dilaksanakan secara

serentak ambang batas yang digunakan adalah hasil pemilu legislatif 2014 lalu.58

Komposisi perhelatan akbar pemilihan umum presiden 2019 tidak jauh

berbeda dengan pemilu presiden tahun 2014 yaitu pertarungan sengit antara kubu

Jokowi melawan kubu Prabowo. Bedanya kubu Jokowi hanya didukung lima

partai, sedang kubu Prabowo didukung oleh enam partai pada pemilu 2014.

Kelima partai pendukung Jokowi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa

58 www.kompas.com Diakses pada 10 Februari 2019

(PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan

Indonesia (PKPI), atau lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Hebat

(KIH). Sedangkan kubu Prabowo didukung enam partai politik yaitu Gerindra,

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, dan Partai Golongan Karya (Golkar),

atau dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP). Sedang Partai Demokrat

yang dinahkodai mantan Presiden SBY menjadi partai penyeimbang.59

Namun, perubahan koalisi terjadi di ajang perhelatan Pilpres 2019.

Dukungan terhadap Jokowi atau paslon 01 lebih besar daripada Prabowo atau

paslon 02. Kubu Jokowi yang sekarang disebut dengan Koalisi Indonesia Kerja

didukung oleh 9 Partai dengan penambahan dari partai Golkar dan PPP yang

menyebrang dari Kubu Prabowo, serta tambahan baru dari partai Perindo (Partai

Persatuan Indonesia) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), walaupun akhirnya

Partai PKPI tidak lolos verifikasi KPU. Kubu Prabowo hanya mendapat dukungan

minoritas 4 partai politik yaitu Gerindra, PAN, PKS dan tambahan baru partai

Demokrat. Sedang Partai PBB tidak lolos verifikasi dan menyatakan netral.60

Pemilihan Umum 2019 hanya dapat mengeluarkan dua pasangan calon

presiden dan calon wakil presiden, sama seperti pada pemilu 2014. Hal ini

disebabkan adanya aturan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

yang berkaitan dengan Presidential Threshold 20% yang didasarkan pada hasil

pemilu DPR lima tahun sebelumnya yaitu pemilu 2014. Walaupun sebelumnya

59 Nur Rohim Yunus, “Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019”,

Artikel UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2 No. 8e, Agustus (2018), hlm. 79 60 Ibid, hlm. 79

sempat diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.61 Namun, uji materil

tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Perihal koalisi partai pengusung calon

Presiden dan wakil Presiden diatur dalam norma Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.62

Suhu politik di Indonesia menjelang pilpres telah diwarnai oleh beberapa

fenomena-fenomena bernuansa politik. Dimulai dengan gerakan tagar

#2019GantiPresiden yang di motori oleh Mardani Ali Sera (Politikus PKS) di

media sosial merupakan salah satu bentuk kampanye yang booming di

perbincangkan oleh warganet.

Media sosial saat ini memiliki peranan yang penting bagi berbagai aspek

kehidupan sosial masyarakat modern. Hal tersebut dapat dilihat dimana

penggunaan media sosial sebagai alat untuk mempercepat proses perubahan sosial

di negara-negara berkembang dan dimanfaatkan juga sebagai alat untuk

melakukan kampanye politik, propaganda, dan advertensi. Pengaruh kemajuan

teknologi dan informasi terhadap politik, dapat dilihat melalui dua aspek, yaitu

komunikasi politik dan sosialisasi politik. Media menjadi agen penting

komunikasi dan sosialisasi politik.63

61 Rajab, Achmadudin. “Batas Pencalonan Presiden Dalam UU No. 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum,” dalam Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, (2017), hlm. 31

62 Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres", Jurnal Cita Hukum, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 23

63 Sherly Nelsa Fitri, “Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai Sarana Kampanye dalam Pemilu”, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, (2018)

Kekuatan atau effect yang bisa ditimbulkan oleh media sosial ini tidak bisa

dianggap remeh. Pada 2011, Mesir sebuah negara yang demikian otoriter, kokoh

dan angkuh seperti pemerintahan Hosni Mubarak pun takluk oleh media sosial

dengan tiga tagar yang mampu memobilisasi rakyat mesir yaitu: #jan25, #Cairo,

#suez. Demikian juga dengan adanya Gerakan bertagar #2019GantiPresiden di

media sosial Indonesia banyak masyarakat Indonesia yang ikut serta

menggunakan tagar tersebut di media sosial bahkan sejumlah masyarakat sudah

membuat deklarasi untuk Gerakan bertagar #2019GantiPresiden di berbagai kota.

Tagar #2019GantiPresiden sudah tersebar melalui pesan, email, media sosial,

meme, spanduk, bendera, baju dan simbol lainnya. Sebagian besar menilai bahwa

Gerakan bertagar #2019GantiPresiden merupakan suatu kampanye hitam (black

campaign) dan sebagian lagi menilai bahwa Gerakan bertagar

#2019GantiPresiden merupakan suatu hal yang wajar digunakan untuk

menggiring masyarakat agar berminat untuk memberikan hak suaru pada Pilpres

2019 nantinya.64

Sejak munculnya tagar atau tagline #2019GantiPresiden pada awal April

2018 lalu menjadi trending di jagad media sosial dan menjadi topik hangat bagi

netizen dan masyarakat. Menurut, pengamat politik bahwa perang isu untuk

menunjukkan kelemahan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal

yang lumrah menjelang tahun politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Pengamat

Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan:

64 Ibid

“Hal seperti ini sangat wajar di tengah genderang perang merebut opini publik ditengah kontestasi Pilpres setahun lagi. Apalagi Pak Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra) pada 11 April 2018 sudah ditetapkan sebagai calon presiden dalam Rakernas (Partai Gerindra), jadi segala macam tagline politis di media sosial sudah menjadi bagian dari strategi pemenangan Pemilu Presiden 2019."

Ia menyebutkan pihak oposisi sengaja mengangkat sisi kelemahan dari

pemerintahan Jokowi yang masih dinilai belum cukup baik dan tidak populer

untuk menggiring opini publik. Masyarakat tidak perlu kaget lagi jika ada wacana

kontroversial mengangkat kelemahan pemerintahan saat ini. Sejak pernyataan dari

sumber fiksi bahwa 2030 Indonesia bubar, menandakan sudah ditabuhnya

genderang perang Pemilu Presiden 2019 yang sangat sengit, jelasnya. Arbi

berpendapat bahwa masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang

dilempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta

aparat tegas bertindak mengontrol hoax (kabar bohong) yang sengaja digulirkan

untuk menggiring opini publik. Perlu diwaspadai juga masuknya kaum radikal

mengambil kesempatan dalam permainan isu jelang Pilpres 2019 ini.65 Direktur

Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyebutkan datangnya tagar

atau tagline #2019GantiPresiden 2019 merupakan aspirasi yang didengungkan

pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Qodri mengatakan

bahwa jika diruntut sumbernya tagar tersebut, datang dari yang anti dengan

Jokowi. Misalnya dari Mardani Alie Sera, beliau dari PKS yang notabene

mendukung Prabowo Subianto (oposisi). Meski demikian selama mendasarkan

pada fakta dan pendapat maka wacana tersebut merupakan bagian dari kebebasan

65 Sherly Nelsa Fitri, “Pro Kontra…….,

berpendapat karena menyangkut pemikiran masing-masing personal dan bagian

dari Demokrasi.66

Selain tagline yang menjadi trending topic di sejumlah media sosial, issue

black campaign juga mewarnai perpolitikan Indonesia menjelang pemilu serentak

pada April 2019. Pilpres 2019 menjadi sangat rentan dengan pertarungan yang

menghalalkan segala cara untuk meraih simpatisan masyarakat termasuk black

campaign. Dalam hal ini black campign termasuk hoax, money politics, vote

buying, dan sebagainya yang melanggar norma-norma sosial dan kode etik. Adelia

Fitri mengatakan salah satu fenomena hoax yang terjadi di Indonesia adalah kasus

Ratna Sarumpaet. Ratna Saruempet yang merupakan sebagai ketua tim sukses dari

capres nomor urut 2 yakni Prabowo dan Sandi tersandung kasus hoax. Ratna

mengaku di keroyok oleh sejumlah orang di Bandung. Mendengar pernyataan dan

kondisi Ratna pada saat itu para politisi yang berkoalisi partai Gerindra dan para

pemuka politisi pendukung kubu nomor urut 02 segera mengeluarkan pernyataan

penudingan terhadap kubu nomor urut 01 telah melakukan penganiayaan. Namun

ternyata apa yang dituduhkan oleh kubu 02 kepada 01 tidaklah benar. Ratna

mengaku bahwa beliau tidak dianiaya, tetapi sedang menjalani operasi plastik.

Ratna mengakui kesalahannya melalui media dengan jumpa pers. Kasus hoax

yang dilakukan Ratna Sarumpaet yang menyeret para tokoh politisi telah

mencerminkan adanya black campaign yang dituduhkan terlalu cepat untuk

menjatuhkan lawan politik meskipun belum ditemukan bukti-bukti yang cukup

untuk menuding lawan politik. Kubu 02 terlalu cepat melakukan konfrensi pers

66 Ibid

dan mengutuk pelaku penganiayaan terhadap Ratna karena kontennya menarik

untuk menjatuhkan lawan politik.67

Berkaitan dengan hal tersebut, dinamika kehidupan social dan politik

Indonesia saat ini berada pada era post-truth. Post-truth memberikan pengaruh

yang cukup besar terhadap politik bangsa Indonesia di tahun politik 2019. Momen

pemilu serentak menjadi alasan mengapa post-truth begitu mewarnai momen

tersebut. Sifat-sifat destruktif seperti saling nyinyir, saling fitnah, saling

menghujat dan masih banyak lagi hal yang diniatkan untuk mendekonstruksi

lawan demi meraih keuntungan politik. 68 Politik era pots-truth lebih banyak

ditandai oleh para aktor dan simpatisan politik yang lebih mendahulukan perasaan

dan emosi dibandingkan fakta objektif yang sesungguhnya. Termasuk pendapat

grup afiliasi yang dianggap lebih benar bahkan dianggap “mutlak benar” daripda

pendapat yang diluar kelompoknya. Selanjutnya, rasionalitas dan kebenaran

memudar oleh sensai emosi kepentingan dan afiliasi partai dan golongan. Hal itu

ditunjang oleh informasi yang sangat mudah menyebar di internet dan mudah

dikases oleh pemilik ponsel cerdas disleuruh penjuru Indonesia, bahkan dunia.

Melimpahnya informasi bagaikan pisau bermata dua. Sisi positifnya mampu

mengahdirkan transparansi yang dapat mencegah seseorang atau sesuatu pihak

berbuat semena-mena. Informasi positif juga dapat berguna sebagai media edukasi

dan silaturrahmi. Namun, disisi lain dengan mudahnya informasi yang dapat

diakses berpotensi menimbulkan masalah besar, yaitu hilangnya filter untuk

67 Adelia Fitri, “Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019”, Jurnal

Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.01 Agustus, (2018), hlm. 124 68 www.kompas.com, Di akses pada tanggal 27 April 2019.

meverifikasi kebenaran informasi yang dipublikasikan. Sehingga fakta dan fake

sulit dibedakan karena keduanya sama sam bisa direkayasa. 69

Peta politik dari perseteruan dua kubu antara kubu Jokowi dan kubu

Prabowo telah dimulai sejak pilpres 2014 lalu. Di perhelatan pilpres 2014 Jokowi

memenangkan pilpres didampingi Jusuf Kalla yang memiliki basis massa yang

besar, baik dari umat Islam sendiri maupun dari warga Indonesia timur, sedangkan

Prabowo didampingi Hatta Rajasa juga tidak kalah kuat basis massanya. Pada

Pilpres 2019 Jokowi masih memanfaatkan ketokohan Islam calon wakil presiden

dengan menunjuk Kiai Ma’ruf Amin sebagai calonnya. Sedangkan Prabowo

memilih Sandiaga Uno pengusaha muda sebagai calon wakil presiden.

Politik identitas yang digunakan oleh paslon 01 merupakan strategi untuk

meraup suara ummat Islam. Sejak mobilisasi Islamis pada tahun 2016-2017 yang

menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama ke dalam penjara karena kasus penistaan

agama. Kaum islamis semakin berhadapan dalam hal politik nasional sejak Aksi

Bela Islam 212 dan membawa dampak yang signifikan pada Pilkada DKI Jakarta.

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta disinyalir banyak pihak sarat dengan mobilisasi

pemilih melalui politik identitas, terutama setelah terjadinya gerakan massa aksi

212. Pilkada DKI memberikan efek trauma dan kekhawatiran jika hal tersebut

terjadi pada Pilpres 2019. Berdasarkan fakta yang terjadi isuue politik identitas

dapat digunakan sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, termasuk pilpres

2019.

69 www.kompas.com diakses pada 27 April 2019

Distribusi mayoritas pendukung 01 dapat diketahui sejak hasil hitung

cepat bergulir. Data mengungkapkan bahwa fondasi geografis dan social

kegamaan dari momen polarisasi politik kontemporer Indonesia. Hasil

perhitungan cepat menunjukkan bahwa paslon 01 mencatat peningkatan suara di

provinsi-provinsi di jantung pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa

Timur dan di provinsi “mayoritas atas minoritas” (seperti mayorits Hindu di Bali

dan mayoritas Kristen di Sulawesi Utara). Sedangkan wilayah mayoritas muslim

di luar jawa suara yang diperoleh paslon 01 masih minim.70

Sedangkan pason 02 yang mendapat dukungan dari kalangan ulama

melalui Ijtima’ Ulama di Jakarta merupakan bonus yang didapatkan untuk

memperoleh suara ummat Islam. Basis massa ummat Islam seperti di Jawa Barat

dan beberapa daerah di Sumatera merupakan perolehan suara yang banyak di

dapatkan oleh paslon 02.71

Menurut Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai bahwa kedua

capres telah mengambil keuntungan dari perang politik identitas yang dilancarkan.

Karena issue tersebut terbukti efektif mampu meraup suara.72 Pengamat Intelijen

dan Keamanan Satnislaus Riyanta menilai bahwa penyelenggaraan pemilu 2019

tak lepas dari ancaman yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Ia

berpandangan bahwa keterbelahan atau polarisasi masyarakat ke dalam du kubu

70 www.matapolitik.com Di akses pada 27 April 2019 71 Ibid 72 www.detik.com Di akses pada 27 April 2019.

pasangan capres dan cawapres sangat berbahaya. Situsi ini diperparah dengan

adanya politik identitas.73

Sealain politik identitas, perolehan suara yang diperoleh oleh kedua paslon

berdampak pada elektabiltas partai politik pengusung pada masing-masing

kandidat. Dengan kata lain partai pengusung akan mendapat imbas suara akibat

Coattail Effect dukungan kepada calon yang dipilih oleh rakyat.

Coattail Effect adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang

menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan). Dalam terjemahan

bebas diartikan sebagai efek kibasan buntut jas. Calon pemimpin yang diusung

memiliki efek buntut jas terhadap elektabilitas suara pada partai pengusung

nantinya. Karena pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan anggota

legislatif, maka tentunya pilihan rakyat terhadap pasangan capres dan cawapres

tidak jauh dari calon anggota dewan dari partai pengusungnya. Hal ini tentu

berakibat pada sinergitas antara eksekutif terpilih dengan anggota dewan di

parlemen nantinya.74 Dengan demikian, akan tercipta koordinasi pemerintahan

yang baik dan sinergis antara eksekutif dan legislatif karena kesamaan asal partai

keduanya.

Efek ekor jas dapat dimaknai sebagai pengaruh figur dalam meningkatkan

suara partai di pemilu. Figur tersebut berasal dari capres ataupun cawapres yang

diusung.

73 www.kompas.com diakses pada tanggal 27 April 2019 74 Haris, Syamsuddin, dkk., Pemilu Nasional Serentak 2019, (Jakarta: Electoral Research

Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015), hlm. 20

Di Indonesia, efek ekor jas pernah mengalami kesuksesan besar. Misalnya,

terjadi pada 2004 dan 2009 dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Partai Demokrat yang baru berdiri 2001 tiba-tiba memperoleh suara signifikan

pada Pemilu 2004. Bahkan pada 2009 menjadi pemenang pemilu. Hal tersebut

dikarenakan ketokohan SBY turut mempengaruhi tingkat perolehan Partai

Demokrat di dua pemilu tersebut. Publik memilih Demokrat karena partai tersebut

identik dengan figur SBY yang saat itu merupakan presiden dengan tingkat

elektabilitas dan kepuasan publik yang tinggi. Hal sama terjadi pada Pemilu 2014,

Partai PDIP menikmati efek ekor jas dari figur Joko Widodo (Jokowi). Bahkan,

kini saat elektabilitas dan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terus

meningkat, tingkat keterpilihan PDIP pun semakin meroket dalam sejumlah hasil

survei terakhir.

Efek ekor jas pada pemilu serentak 2019 sudah di prediksi dan dipikirkan

jauh-jauh hari oleh para partai pengusung. Dengan mendukung Jokowi atau

Prabowo diharapkan partaipartai politik tersebut mendapat insentif elektoral.

Minimal perolehan suara partai tidak menurun dibanding pemilu sebelumnya.

Tidak heran jika di pinggir jalan tol atau perempatan jalan sering dijumpai baliho

yang menunjukkan wajah ketua umum partai disandingkan dengan capres

tertentu. Tak hanya itu, kerja politik mengais efek ekor jas juga terlihat ketika

partai-partai pendukung capres berlomba-lomba menyorongkan cawapres. Dengan

kadernya menjadi cawapres Jokowi atau Prabowo berharap insentif elektoral

mampu didapatkan secara maksimal.

B. Dampak Hukum Aturan Presidential Threshold di Indonesia

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat

(2) mempunyai perbedaan dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2)

tidak menentukan berapa jumlah suara sebagai syarat pencalonan presiden dan

wakil presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum menentukan secara eksplisit jumlah suara sebagai syarat

pencalonan presiden dan wakil presiden (UUD Pasal 6A ayat 2).75

Penentuan jumlah angka tersebut menurut Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya disebut sebagai Open Legal Policy atau kebijkan hukum terbuka.

Penerapan Presidential Threshold sesungguhnya tidak hanya terjadi untuk Pemilu

tahun 2019 saja. Penerapan Presidential Threshold sudah ada jauh sebelum

pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Jika melihat sejarah, maka penerapan

Presidential Threshold sudah ada sejak dilaksanakannya Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden secara langsung yaitu pada tahun 2004.. Pemilu waktu itu

dilaksanakan dengan dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum untuk

pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta instrumen hukum untuk pemilhan

presiden dan wakil presiden. Pemilu dengan dilaksanakan melalui dua instrumen

hukum hanya berlaku sampai dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.76

75 Ayon Diniyanto, “Mengukur….., hlm. 85 76 Ibid. hlm. 85

Pemilu tahun 2019 diatur dengan satu instrumen hukum yaitu Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut karena

Pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Pemilu yang dimaksud

dilaksanakan secara serentak yaitu Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan

Wakil Presiden dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu waktu.

Penerapan aturan Presidential Threshold dengan pemilu serentak 2019

secara bersamaan telah menimbulkan berbagai dampak hukum dalam pelaksanaan

pemilu serentak pertama di Indonesia. Pesta demokrasi yang digadang-gadang

akan lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya justeru banyak terjadi masalah

dalam proses pelaksanannya. Gagasan menyatukan undang-undang pemilu ke

dalam satu undang-undang telah menjadi wacana sejak pemilu 2004 berakhir.

Setelah hampir satu dekade, terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.

14/PUU/-XI/2013 yang menetapkan kebijakan tentang pemilu serentak. Putusan

ini menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pileg dan pilpres adalah

inkonstiutusional.

Menurut MK, uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil

sumber daya alam serta sumber daya ekonomi dapat lebih di hemat

pembiayaannya dengan adanya pemilu serentak. MK juga meyakini bahwa pemilu

serentak akan membuat proses pesta demokrasi menjadi lebih bersih dari

kepentingan-kepentingan tertentu terkait lobi-lobi atau negosiasi politik yang

dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan capres dan cawapres

yang bakal di usung. 77

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2014, pemerintah melalui Kementrian

Keuangan pada tahun 2013 semula menganggarkan Rp 16 Triliun yang tercatat

dalam APBN 2014. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari realisasi anggrana

Pemilu 2009 yang menelan dana sekitar Rp 8,5 Triliun. Harapan bahwa negara

kan lebih hemat dengan adanya pemilu serentak ternyata tidak sesuai dengan

harapan. Pemerintah menganggarkan Rp 24,8 Triliun untuk penyelenggraan

pemilu serentak pada 2019, yang meliputi pilpres dan pileg. Sebelumnya pada

2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar 16 Triliun.

Artinya, pemilu serentak justeru leih banyak menghabiskan biaya.78

Pernyataan MK bahwa denganadanya pemilu serentak dapat menekan

konflik horizontal di masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Sengit dan

panasnya pemilu 2019, terutama pilpres 2019 telah menimbulkan fanatisme dan

membelah masyarakat menjadi dua kubu besar pendukung paslon capres dan

cawapres. Bukan hanya dalam proses menuju hari pemilihan, pertentangan dua

kubu yang tidak bisa dipungkiri dapat memantik konflik horizontal yang terus

terasa setelah penyelenggaraan pilpres dan pileg pada 17 April lalu. Kedua pihak

yang sama-sama mengklaim kemenangan berdasarkan hasil Quick Count masing-

masing menjadi salah satu penyebabb belum redanya suasana panas setelah

pemilu.

77 www.tirto.id.com di akses pada tanggal 6 Mei 2019 78 www.tirto.id.com di akses pada tanggal 6 Mei 2019

Selain itu, banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia karena terlalu

banyak energi yang dikeluarkan (kelelahan) selama proses pemilu serentak. Hal

ini menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan jumlah petugas Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sampai dengan

Sabtu, 4 Mei 2019 mencapai 438 orang. 79

Dampak penerapan Presidential Threshold di Pemilu serentak tahun 2019

dalam kenyataannya dapat dirasakan oleh masyarakat khusunya kelompok-

kelompok yang berkepentingan secara langsung terhadap Pemilu khusunya

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini partai politik menjadi imbas

yang paling merasakan dampak adanya aturan tersebut.

Adanya Presidential Threshold membuat hak konstitusional partai politik

untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden terciderai. Presidential

Threshold dianggap telah mendiskriminasikan partai politik.80 Meskipun dianggap

konstutusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Dampak Presidential Threshold terhadap partai politik tidak berhenti

sampai distu saja. Partai politik baru yang mendaftar di Pemilu tahun 2019

dipastikan tidak bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai

politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon Presiden dan Wakil

Presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon

79 www.cnn.indonesia.com di akses pada 6 Mei 2019. 80 https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-tantangan-

parpol dalam Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019”,..,hlm. 87

Presiden dan Wakil Presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara di

DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai

suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat

mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Walaupun partai politik lama harus

berkoalisi terlebih dahulu karena kekuarangan suara.81

Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru

dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik. Pembedaan

perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan

amanat konstitusi. Konstitusi telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai

politik atau gabungan parai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil

Presiden. Konstitusi tidak membedakan antara partai politik lama dengan partai

politik baru dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai

politik baru dirugikan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Pertama partai

politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik baru tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden walaupun

berkoalisi dan memenuhi syarat Presidential Threshold. Kerugian partai politik

baru juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan

sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah batasan sumbangan

dana kampanye partai politik baru terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden

81 www.beritasatu.com Di akses pada tanggal 17 Maret 2019

juga berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik

baru bukan mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden.82

Kerugian yang dialami oleh partai politik baru jelas lebih parah dari

kerugian yang dialami oleh partai politik lama yang mempunyai suara di DPR.

Keruagian partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri

mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi Presidential

Threshold. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil

presiden dengan cara berkoalisi agar menenuhi Presidential Threshold.

Ada satu hal yang prinsip dan merupakan kerugian bagi partai politik

lama. Partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden

tidak boleh absen atau netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mereka harus ikut mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun

harus dengan berkoalisi dengan partai lain. Jika partai politik lama yang dapat

mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi tidak ikut mengusulkan

maka konsekunsi yang didapat adalah partai politik tersebut tidak dapat mengikuti

Pemilu lima tahun mendatang. Hal tersebut merupakan kerugian bagi partai

politik. Dikatakan kerugian karena tidak semua partai politik mempunyai

kesamaan visi dalam berkoalisi untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil

Presiden.83

Kerugian yang dialami oleh partai politik seperti yang telah dijelaskan

merupakan kerugian yang dialami oleh rakyat. Rakyat yang dimaksud terutama

82 www.tribunnews.com Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 83 www.liputan6.com Di akses pada tanggal 19 Maret 2019

adalah rakyat yang bernaung di dalam partai politik- partai politik seperti yang

dimaksud sebelumnya. Kerugian yang dialami rakyat tersebut sesungguhnya tidak

lain diakibatkan adanya penerapan Presidential Threshold di Pemilu serentak

tahun 2019. Artinya penerapan Presidential Threshold memang belum sesuai

dengan keinginan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dapat

dilihat dari adanya dampak terhadap partai politik serta masyarakat yang bernaung

di partai politik seperti dimaksud.

Adanya pasal ini kemudian menimbulkan beberapa persoalan hukum

selain seperti yang telah dikemukakan diatas. Terkait dengan hasil Pemilu 2014

adalah hasil dari serangkaian proses yang sangat panjang. Mulai dari pendaftaran

peserta pemilu, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan

suara, perselisihan hasil suara di MK, sampai kemudian menjadi hasil akhir

Pemilu 2014. Aturan Presidential Threshold yang mengacu pada hasil pileg

2014 pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 menurut penulis tidak

relevan karena proses pemilu yang terjadi pada 2014 dan 2019 berbeda meski

dengan angka ambang batas yang sama.

Jika ambang batas pencalonan presiden diambil dari hasil Pemilu 2014,

partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu 2014 otomatis kehilangan

hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini tentu tidak

sesuai dengan prinsip keadilan pemilu (Electoral Justice), di mana setiap peserta

pemilu punya hak pencalonan (Candidacy Right) yang sama.84 Hal ini diperkuat

84 https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-pemilu-2019/ Di

akses pada tanggal 1 Maret 2019

dengan adanya dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan

bahwa Pasal 222 UU Pemilu secara terang-benderang merugikan dan amat jauh

dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberikan

kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki

kursi atau suara dalam Pemilu 2014.85

Jika penerapan Presidential Threshold pada pilpres sebelumnya tidak

mengalami hambatan, itu disebabkan karena pemilu legislatif dilaksanakan lebih

awal daripada pilpres sehingga perolehan suara dan kursi di parlemen oleh

masing-masing parpol sudah diketahui sebagai dasar apakah parpol tersebut

memenuhi atau tidak memenuhi Presidential Threshold untuk bisa mengajukan

capres/cawapres. Sementara pada pilpres 2019 di mana pelaksanaan pileg dan

pilpres akan dilakukan secara serentak, sehingga adanya ketentuan Pasal 222 tidak

memiliki relevansi.86

Sekalipun secara normative Presidential Threshold tetap dianggap sah dan

konstitusional, tidak menyebabkan semua pihak setuju dengan ketentuan ini. Bagi

mereka yang kontra, Presidential Threshold sebenarnya tidak lagi relevan dan

tidak ada urgensinya untuk diterapkan dalam pilpres yang akan dilaksanakan

secara serentak dengan pileg. Selain karena melanggar asas keadilan pemilu

(karena hanya memberikan kesempatan bagi parpol lama untuk mencalonkan),

85 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017,

hlm. 142-143 86 Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, ” Rekonstruksi Politik Hukum

Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”, Disampaikan pada Seminar Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, 741-760

juga ditinjau dari sistem presidensial itu sendiri Presidential Threshold dalam

Pasal 222 UU Pemilu memiliki cacat konsep.87

Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa hukum dihasilkan dari pergulatan

politik, dan oleh karenanya hukum merupakan produk politik. Adapun politik

hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan resmi tentang hukum yang akan

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum

yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.88

Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, Politik Hukum Presidential

Threshold dimaknai sebagai perolehan suara pemilu legislatif atau perolehan

kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen sebagai syarat untuk

mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden atau ambang batas

pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (syarat pencalonan). Hal ini sudah kita

anut sejak Pilpres tahun 2004 hingga tahun 2019.89 Politik hukum terkait

Presidential Threshold selama ini memang dimaksudkan sebagai persyaratan

ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau

kursi parpol di DPR.

Persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada

perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik

anomali dalam skema presidensial. Secara teoritis basis legitimasi seorang

87 Ibid, hlm. 744 88 Moh, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2011), hlm.1. 89 Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, ” Rekonstruksi Politik Hukum

Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”.., hlm. 745

presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik

parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem

presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.

Alan R. Ball dan B Guy Peters tentang karakteristik sistem presidensial dalam

bukunya yang berjudul “modern politics and government”,90 Saldi Isra

menyimpulkan bahwa karakter yang dikemukakan oleh Ball dan Peters tidak

sebatas memperhadapkan presiden dengan lembaga legislatif, tetapi juga

menegaskan bahwa eksekutif terpisah dari lembaga legislatif. Ketegasan itu

menggambarkan bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif merupakan

lembaga negara yang pararel (the presidency and the legislature as two parallel

structure). Karena posisi yang pararel seperti itu, untuk menjadi presiden tidak

tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal itu berbeda dengan

sistem parlementer yang tidak memungkinkan membentuk pemerintah jika tidak

ada dukungan mayoritas di parlemen.91

Selama ini dalam Pemilu Legislatif berlaku apa yang disebut dengan

Parliamentary Threshold , yaitu syarat perolehan suara minimal partai politik

dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR. Jika menggunakan analogi ini,

maka seharusnya apa yang dimaksud Presidential Threshold ialah syarat

perolehan suara minimal capres dan cawapres untuk menentukan keterpilihan.92

90 Alan R. Ball dan B Guy Peters sebagaimana dikutip oleh Saldi, Isra, Pergeseran

Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.3

91Ibid, hlm. 38 92www.detik.com Di akses tanggal 1 Maret 2019

Tahun 2019, Indonesia menggelar pemilu serentak. Dengan demikian,

ketentuan Presidential Threshold semestinya tidak diperlukan lagi karena tujuan

dari diterapkannya Presidential Threshold yaitu untuk menghadirkan sistem

kepartaian yang sederhana dan dalam rangka menggalang dukungan mayoritas

dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, akan secara otomatis

terlaksana dari hasil pemilu serentak. Adanya pemilu serentak sebenarnya sudah

merupakan langkah dan upaya untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan

presidensial. Harapannya, dengan pemilu serentak akan diikuti oleh terjadinya

coattail effect dan solidnya barisan koalisi sehingga parpol atau gabungan parpol

dapat memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dan sekaligus

memenangkan suara di parlemen sehingga dukungan parlemen lebih maksimal.

Atau jika coattail effect ini tidak terjadi, setidaknya bangunan koalisi akan lebih

solid di bandingkan dengan pemilu yang tidak serentak yang sudah terbukti sifat

koalisinya sangat longgar sehingga kebijakan presiden tidak selamanya

mendapatkan dukungan dari mitra koalisi. Dukungan yang solid akibat pemilu

serentak merupakan nilai plus dalam membangun sistem pemerintahan

presidensial yang stabil dan efektif.

Menurut Didik Supriyanto, pemilu serentak parlemen nasional dan

presiden memberi dua efek sekaligus: Pertama, koalisi dini, karena partai-partai

politik dipaksa untuk berkoalisi lebih awal agar solid demi memenangkan

kompetisi; kedua, adanya coattile effect di mana keterpilihan presiden akan

mempengaruhi keterpilihan parlemen nasional.93

Berdasakan beberapa urgensi di atas, maka sangat penting untuk

merekontruksi politik hukum makna Presidential Threshold. Apa yang dimaksud

Presidential Threshold harus diluruskan dengan mengubah arah politik hukum

Presidential Threshold itu sendiri. Meminjam istilah Padmo Wahjono yang

menyatakan bahwa politik hukum dalah kebijakan dasar yang menentukan arah,

bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk94, maka tujuan rekonstruksi ini

adalah untuk menentukan arah, bentuk, sekaligus isi hukum kepemiluan terutama

soal Presidential Threshold dalam pemilu serentak.

C. Relevansi Aturan Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Umum

Tahun 2019

Terlepas dari persoalan bagaimana cara menerapkan Presidential

Threshold dalam pemilu serentak 2019, satu hal yang jelas bahwa Presidential

Threshold menjadi salah satu instrumen penting untuk mengontrol keberadaan

partai politik dalam suatu negara. Memang benar bahwa parpol merupakan suatu

keniscayaan yang harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Parpol adalah salah

satu pilar demokrasi. Bahkan karena fungsinya yang sangat penting, Clinton

Rossister menegaskan, “No America without democracy, no democracy without

93 Pahlevi, Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: P3DI Setjen

DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 9 94 Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan”,

dalam majalah Forum Keadilan, No.29, April 1991.hlm 65, sebagaimana dikutip oleh Moh. Mahfud MD, Politik Hukum...hlm. 1

politics, and no politics without parties”. Atau seperti dikatakan oleh Richards

Katz, “modern democracy is party democracy”.95

Namun demikian, terlalu banyaknya jumlah parpol dalam suatu negara

juga terbukti dapat menimbulkan masalah yaitu terganggunya stabilitas

pemerintahan. Sebagaimana dikatakan oleh Denny J.A bahwa:

Setelah reformasi politik dan demokratisasi berlangsung lebih dari 15 tahun, dan pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung, muncul berbagai kritik dan gugatan terhadap peran dan kontribusi partai politik. Di satu pihak, parpol adalah salah satu agen utama sistemdemokrasi, sehingga sangat diharapkan kontribusi dan solusinya, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih substansial dan terkonsolidasi, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun di pihak lain, parpol juga dianggap sebagai salah satu sumber problem itu sendiri. Betapa tidak, kasus korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak pasca Soeharto, ternyata melibatkan semua parpol dan unsur pimpinan parpol, baik di jajaran pemerintahan maupun lembaga lembaga legislatif, di tingkat pusat hingga daerah.96

Berdasarkan hal di atas, sudah umum berlaku di berbagai negara bahwa di

satu sisi kebebasan untuk mendirikan parpol diberikan jaminan secara memadai,

namun untuk memastikan bahwa parpol yang ada berkwalitas dan tidak

menimbulkan hal-hal yang bersifat kontraproduktif dengan dengan peran yang

seharusnya dilakukan, biasanya negara-negara demokrasi di dunia juga

memberikan aturan yang ketat bagi parpol yang akan ikut berpartisipasi menjadi

peserta pemilu terlebih bila parpol tersebut akan mengusung capres/ atau

cawapres. Salah satunya adalah dengan penerapan threshold baik untuk pemilu

95 Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,

cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59. 96 Denny J.A: Opini di Republika dalam Fransisku surdiasi (editor), Partai Politik pun

Berguguran, (Yogyakarta: LKIS 2006), hlm. 15. dalam Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, ” Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”..,

legislatif maupun pemilu eksekutif. Jadi, syarat mendirikan parpol merupakan hak

setiap orang yang tidak boleh dibatasi karena ini merupakan salah satu bentuk

implementasi daripada jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

menyatakan pendapat. Dalam konteks ini siapapun boleh mendirikan parpol tanpa

ada batasan, namun agar parpol yang didirikan tersebut dapat mengikuti pemilu

maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Artinya, mendirikan parpol

itu adalah satu hal, sementara menjadi peserta pemilu itu adalah hal lain.97

Kesulitan bagi negara-negara demokrasi dengan kehadiran partai yang

begitu banyak dinyatakan oleh Denny J.A. Menurutnya, di seluruh dunia, tidak

ada negara demokrasi yang sehat hidup dengan ratusan partai politik. Di Amerika

Serikat, bahkan hanya hidup dua partai politik. Di Eropa Barat dan di wilayah lain

di mana sistem multi-partai subur, tetap saja hanya ada tiga sampai lima partai

yang hidup. Bagi negara demokrasi yang stabil dan plural mempunyai enam partai

politik besar saja sudah terlalu banyak.98

Secara konsep, pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan

eksekutif, di satu pihak dipandang sebagai kelebihan presidensialisme

dibandingkan parlementarialisme, namun dipihak lain juga membuka peluang

terbentuknya “pemerintahan yang terbelah” (divided government), yaitu presiden

dan parlemen dikuasai atau dikontrol oleh partai yang berbeda.99 Efeknya adalah

97 Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, ” Rekonstruksi Politik Hukum

Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”.., hlm. 749

98 Ibid, hlm. 750 99 Syamsuddin Haris, Dilema Presidensialisme di Indonesia Paca-Orde Baru dan

Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR, dalam Moch, Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti

terbuka kemungkinan presiden tidak bisa mengimplementasikan seluruh program-

program kerjanya bila sewaktuwaktu mendapat pertentangan dari mayoritas

anggota parlemen. Bahkan lebih dari sekedar itu, presiden akan dipaksa untuk

“menyerahkan” sebagian hak prerogatifnya untuk “diintervensi” oleh kekuasaan

legislatif. Oleh karenanya, penting untuk memastikan bahwa Presiden memiliki

dukungan mayoritas dari parlemen agar berbagai kebijakannya dapat berjalan

dengan lancar.

Para ahli berpendapat bahwa munculnya fenomena “pemerintahan yang

terbelah” (divided government) dalam praktik sistem pemerintahan presidensial

dengan sistem multipartai salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan pemilu

presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif. Dalam kondisi yang seperti ini,

maka terbuka lebar jalan bahwa sebuah parpol dapat saja memenangkan pemilu

presiden namun gagal dalam memperoleh suara mayoritas di parlemen, atau

sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menghindari hal ini terjadi maka pelaksanaan

pemilu presiden dan pemilu legislatif perlu dilaksanakan secara serentak.

Dalam sistem presidensial yang berpadu dengan multipartai meniscayakan

terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden karena hampir

dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang

memenangkan suara mayoritas. Koalisi diperlukan agar presiden terpilih

mendapatkan dukungan yang signifikan dari parlemen sehingga hak ini

(penyunting), Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009), hlm. 99.

diharapkan dapat memperlancar kerja-kerja lembaga eksekutif terutama untuk hal-

hal yang memerlukan dukungan politik dari lembaga parlemen.

Pembentukan koalisi antar parpol dapat dibentuk baik dengan mekanisme

pemilu serentak atau tidak serentak. Namun demikian, pelaksanaan pemilu

serentak akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam pembentukan

koalisi yang hal ini tidak mungkin terjadi dalam pemilu yang tidak serentak.

Sebagaimana disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa, jika mekanisme pemilu

serentak dijalankan, maka akan dapat dijamin adanya pola hubungan eksekutif-

legislatif yang terpisah atas dasar eksistensi yang pasti antara lembaga kepresiden

dan lembaga parlemen masing-masing menurut undang-undang dasar.

Dengan demikian, koalisi juga dapat diadakan secara pasti dan mengikat

pada tiga tingkatan sekaligus, yaitu:

1. Koalisi atau gabungan partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden

(pre electoral coalition);

2. Koalisi dalam pembentukan kabinet (government formation), yang dilakukan

secara terintegrasi dengan;

3. Koalisi dalam struktur barisan mayoritas versus minoritas di DPR RI

(establishment of parliamentary structute).100

Keserentakan pemilu, dalam pengalaman Amerika Latin menunjukkan

bahwa presiden terpilih tidak saja dapat memperoleh legitimasi kuat dari para

pemilih, namun juga dukungan yang signifikan di tingkat parlemen. Kombinasi

100 Jimly, Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2015), hlm.71.

legitimasi pemilih dan parlemen ini pada akhirnya mendorong efektivitas

pemerintahan presidensialisme, sekaligus berkontribusi secara positif dalam

penyederhanaan dan pelembagaan sistem kepartaian.101

Manfaat lain dari pelaksanaan pemilu serentak adalah sistem ini di

berbagai negara terbukti dapat menjadi cara yang efektif untuk menyederhanakan

sistem kepartaian.

Elaborasi yang lebih komprehensif tentang beberapa keuntungan

pelaksanaan pemilu serentak eksekuti-legislatif di sampaikan oleh August Mellaz.

Menurut Mellaz, berbagai faktor menjadi latar belakang, sekaligus dianggap

sebagai keuntungan dari pelaksanaan pemilu secara serentak. Pada banyak negara

menghasilkan kecenderungan; Pertama, tingkat legitimasi presiden terpilih

menjadi kuat, baik secara popular (pemilih) maupun dukungan parlemen. Kedua,

besarnya kemungkinan presiden terpilih secara langsung pada putaran pertama

(terutama pada sistem pluralitas). Ketiga, efek penyederhanaan sistem kepartaian,

melalui; (a) Insentif bagi partai politik untuk beraliansi, membentuk koalisi,

maupun bergabung baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.

(b) mempersempit wilayah kompetisi dan jumlah partai politik dalam meraih kursi

legislatif.102

Hampir senada dengan para pendapat pakar di atas, Ni’matul Huda dan M.

Imam Nasef juga mengemukakan hal yang sama bahwa pelaksanaan pemilu

serentak in line dengan upaya penguatan sistem presidensial multipartai di

101 www.spd-indonesia.com Diakses tanggal 1 Maret 2019. 102 August, Mellaz. Efektivitas...,hlm. 6

Indonesia. Selain menimbulkan coattail effect yang bisa melahirkan hasil pemilu

yang kongruen, di mana presiden terpilih besar kemungkinan akan mendapat

dukungan yang memadai di parlemen, pemilu serentak juga akan menstimulasi

terbentuknya suatu koalisi yang kuat. Hal itu disebabkan koalisi dibangun sejak

awal sebelum pelaksanaan pemilu, sehingga akan tercipta koalisi yang lebih

solid.103

Dengan demikian, dalam konteks pemilu serentak, pada hakikatnya,

pilihan tersebut menghendaki agar ada efek penyelenggaraan pemilu yang

diserentakkan waktu pelaksanaannya yang disebut sebagai presidential coattail

effect dan kecerdasan berpolitik (political efficacy), bahwa pilihan terhadap calon

presiden/wakil presiden akan berdampak pada pilihan terhadap partai politik atau

calon-calon anggota DPR yang dicalonkan oleh partai politik.104

Namun demikian, pelaksanaan pemilu serentak legislatif dan eksekutif

tidak selalu memberi jaminan akan munculnya coattail effect jika tidak dibarengi

dengan penataan sistem pemilu legislatif dan teknis penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks ini, ada beberapa kombinasi sistem dengan teknis

penyelenggaraannya yang dapat ditawarkan agar pemilu serentak dapat

menghasilkan luaran (presidential coattail effect) sebagaimana diharapan,

yaitu:105

103 Ni’matul, Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Pasca Reformasi. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.264. 104 Syamsuddin, Haris (edt), Pemilu Nasional Serentak 2019, (Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), 2016, hlm.91

105 Ibid. hlm.92-94.

Pertama, tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka (PR terbuka)

untuk memilih anggota DPR. Keuntungannya, antara lain dapat mengurangi

oligarki partai dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR dan pemilih

dapat langsung memberikan suaranya kepada calon wakil yang dikehendaki.

Kekurangannya, parpol kehilangan kontrol terhadap calon-calon wakil rakyatnya,

penggunaan politik uang dalam mencari dukungan akan tetap marak, terjadi

kompetisi intrapartai dan antar partai yang tidak sehat, dan terjadinya pencurian

suara antar kandidat. Secara teknis pemilihan, pemilih diberi dua peluang memilih

partai dan/atau memilih calon dalam daftar terbuka. Dalam praktik

pelaksanaannya pemilih sering kali mengalamai kebingungan untuk menentukan

calon mana yang ingin dipilih karena begitu banyak calon yang harus mereka

pilih. Acapkali banyak pemilih yang tidak memiliki preferensi sehingga akhirnya

memilih partai politik ketimbang memilih calon daftar terbuka.

Dalam pemilu serentak, apabila sistem pemilihan anggota DPR

menggunakan sistem proporsional terbuka, secara teknis sangat sulit untuk

menyatukan dalam satu kertas suara antara calon presiden/ wakil presiden dengan

dengan daftar calon terbuka dan partai politik. Kertas suara akan sangat lebar.

Konsekwensinya kalau sistem PR terbuka yang digunakan, maka tetap akan ada

tiga kotak dalam penyelenggaraan pemilu serentak, kotak 1 untuk memilih

pasangan calon presiden dan wakil presiden; kotak 2 untuk memilih anggota

DPR/partai politik; dan kotak 3 untuk memilih anggota DPD.

Kedua, menggunakan proporsional tertutup. Memang bisa dianggap

sebagai kemunduran, atau perubahan yang tidak ideal. Akan tetapi tidak pernah

ada satu evaluasi dnegan penerapan PR terbuka, seberapa banyak perbandingan

pemilih yang memilih partai atau daftar caleg (orang). Secara sekilas hasil pemilu

di setiap TPS cenderung menunjukkan masih besarnya pilihan kepada partai

ketimbang kepada daftar calon terbuka. Efektifitas penggunaan PR terbuka selain

karena kekurangan-kekurangan yang disebut di atas, juga antara lain belum

sepenuhnya menjadi pilihan bagi pemilih. Hal itu juga terlihat dari kecilnya

persentase kandidat yang langsung lolos karena memperoleh suara yang

melampaui bilangan pembagi pemilih (BPP). Kalau PR tertutup yang digunakan

dalam pemilu serentak, secara teknis penyelenggaraan dapat lebih efesien dan

mendorong pengaruh presidential coattail effect atau political efficacy yang jauh

lebih tinggi karena pemilih secara langsung akan dapat membandingkan pilihan

calon presiden/wakil presidennya dengan partai politik pengusungnya dalam satu

lembar kertas suara. Tidak ada split karena letak kotak untuk memilih calon

presiden/wakil presiden dengan gambar/lambang partai berdekatan, tingkat

kemungkinan presidential coattail-nya diduga akan lebih tinggi dibandingkan

dengan kerta suara yang terpisah antara kertas suara calon presiden/wakil presiden

dengan calon anggota DPR/partai politik.

Ketiga, penyelenggaraan pemilu serentak sekaligus dengan mengubah

sistem pemilihan anggota DPR dari sistem yang berbasis proporsional ke sistem

pemilu campuran, khususnya varian sistem pararel. Sistem pemilu pararel adalah

sebuah sistem di mana anggota DPR sebagian dipilih melalui sistem proporsional

(tertutup dan sebagian lainnya dipilih melalui sistem mayoritarian. Mengapa ke

sistem pemilu pararel, karena berdasarkan adaptasi dan ujicoba yang dilakukan

pusat penelitian politik (P2P) LIPI, sistem pemilu pararel ternyata lebih efektif

dalam rangka menghasilkan sistem multi partai moderat. Hasil simulasi atau

ujicoba yang telah dilakukan oleh P2P LIPI, dengan berbasis pada data pemilu

2009 dan 2014 terlihat adanya percepatan dalam menghasilkan jumlah partai

politik yang sederhana (moderat) di parlemen tanpa pada saat yang sama

memberlakukan persyaratan parliamentary threshold.

Hasil penelitian dari Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi

Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI menyimpulkan hal yang sama

bahwa pelaksanaan pemilu serentak legislatif-eksekutif harus dipadukan dengan

sistem pemilu proporsional pemilu legislatif yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar

tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak tersebut yaitu terjadinya coattail effect

dapat tercapai secara maksimal. Secara eksplisit hasil kajian ini

merekomendasikan bahwa sistem pemilu legislatif yang cenderung lebih tepat

digunakan adalah sistem proporsional daftar tertutup. Pemilihan sistem

proporsional daftar tertutup ini didasarkan pada alasan pelaksanaan pemilu

presiden dan pemilu legislatif yang bersamaan. Pelaksanaan pemilu legislatif dan

pemilu presiden secara bersamaan pada tahun 2019 memberikan struktur insentif

bagi pemilih. Dengan sistem proporsional tertutup maka pemilih akan cenderung

memilih presiden dan partai politik yang sama. Hal inilah yang disebut dengan

coattail effect. Berbeda halnya ketika sistem proporsional terbuka yang dipakai,

fenomena split voters akan cenderung muncul pada perilaku pemilih. Split voters

ini terjadi karena kedua pemilu, pemilu presiden dan pemilu legislatif, cenderung

menghadirkan tokoh-tokoh yang dijual dalam pemilu sehingga pemilih akan

cenderung memilih tokoh-tokoh yang dikenal walaupun antara calon presiden dan

calon wakil yang dipilihnya berbeda partai.106

Oleh karena itu, sistem proporsional tertutup lebih cenderung dapat

diharapkan untuk menghindari terjadinya divided government. Untuk tetap

menjaga kwalitas calon anggota legislatif terpilih dengan sistem pemilu

proporsional tertutup, dapat dikombinasi dengan penerapan district magnitude

yang kecil. Jadi, walaupun sistem yang dipilih adalah proporsional tertutup namun

dengan district magnitude yang kecil tetap akan mendekatkan pemilih dengan

wakilnya. Atau pilihan lainnya, tetap dengan sistem proporsional terbuka tapi

parpol harus menyediakan para caleg sama berkualitasnya dengan calon presiden.

Pada akhirnya, keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula

alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan di masa mendatang, hal

ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi berbagai

problematika yang ada, yaitu:107

a. Menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang

kuat dan stabil.

b. Memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, melalui

pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan

pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan (Aliansi, Koalisi,

Gabungan, dan atau Merger).

106 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem

Presidensiil, Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bagian Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran, 2015, hlm.67.

107 August Mellaz, Efektivitas…hlm. 9

c. Mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif.

d. Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat,

sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan

presiden.

e. Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana yang

merupakan isu nasional dan mana isu lokal.

f. Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat

(pemilih) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka adanya pemilu serentak ke depan dapat

menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat

dan stabil serta memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian

melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan

pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, persyaratan

Presidential Threshold sebagaimana dipahami selama ini yaitu syarat dukungan

minimal yang didasarkan pada jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat

tidak relevan baik dilihat dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit

pemilu serentak.108

Ke depan, Presidential Threshold yang dimaknai sebagai perolehan suara

pemilu legislatif atau perolehan kursi dengan jumlah minimal tertentu di parlemen

sebagai syarat untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden

sebagaimana tertera merupakan perlu diluruskan. J Mark Payne telah mengatakan

108 Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, “Rekonstruksi Politik Hukum

Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik”,…, hlm. 756

bahwa sesungguhnya Presidential Threshold dalam sistem presidensial maknanya

adalah syarat keterpilihan seperti lazimya negara-negara yang menganut sistem

presidensial.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian Presidential Threshold tersebut,

semestinya yang dimaksud dengan Presidential Threshold untuk konteks

Indonesia adalah ketentuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) UUD NRI 1945 yang

mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan

suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilihan

umum dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang

tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi

Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal setiap pasangan calon Presiden dan wakil

Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku: Dalam hal tidak ada

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang

memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih

oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat

terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun menurut penulis, ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden menjadi lebih tepat jika 0% . Hal ini sebagai upaya untuk menghadirkan

banyak calon yang berkualitas, sehingga rakyat dapat melihat paslon capres dan

cawapres menjadi lebih beragam. . Ambang batas 0% menjadi relevan untuk

diterapkan dengan catatan diterapkan hanya untuk partai politik yang sudah lulus

tahap verifikasi sebagai peserta pemilu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,

maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya:

1. Setelah disahkannya UU No. 7 Tahun 2017 maka tidak ada satupun partai

yang dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan

partai lain. Maka, untuk memenuhi angka Presidential Threshold partai politik

harus berkoalisi dengan partai lain. Peta politik dalam pemilu 2019 tidak jauh

berbeda dengan yang terjadi pada pemilu 2014. Dimana kubu Jokowi

berhadapan dengan kubu Prabowo. Terkait dengan adanya pemilu serentak

tahun 2019, pada tahun-tahun politik antara 2018 hingga 2019 telah terjadi

beberapa fenomena politik. Diantaranya adalah adanya tagar

#2019GantiPresiden, hoax dan era post truth, politik identitas yang digunakan

kedua paslon, hingga efek ekor jas atau Coattail Effect .

2. Dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold

adalah orang-orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019.

Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang

terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945

dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan

tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil

pileg sebelumnya.

3. Relevansi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah

dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa

Indonesia. Adanya pemilu serentak dapat menjadi dasar bagi terealisasinya

sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil serta memfasilitasi

munculnya penyederhanaan sistem kepartaian melalui pemberian insentif bagi

partai politik untuk membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis

yang berkelanjutan. Namun, persyaratan Presidential Threshold sebagaimana

dipahami selama ini yaitu syarat dukungan minimal yang didasarkan pada

jumlah kursi atau hasil suara pileg nasional sangat tidak relevan baik dilihat

dari aspek sistem presidensil itu sendiri maupun spirit pemilu serentak yang

baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2019. Penerapan PT

pada pilpres sebelumnya tidak mengalami hambatan, itu disebabkan karena

pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal daripada pilpres sehingga perolehan

suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing parpol sudah diketahui

sebagai dasar apakah parpol tersebut memenuhi atau tidak memenuhi PT

untuk bisa mengajukan capres/cawapres. Sementara pada pilpres 2019 dimana

pelaksanaan pileg dan pilpres akan dilakukan secara serentak, sehingga

adanya ketentuan Pasal 222 tidak memiliki relevansi.

B. Saran-Saran

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil’alamin serta rasa syukur

kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapaun

saran atau rekomendasi yang penulis tujukan kepada pemerintah terkait dengan

aturan Presidential Threshold adalah sebaiknya tidak ditetapkan adanya ambang

batas minimal dalam pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan

banyaknya calon yang akan maju berkompetisi juga akan semakin banyak alternatif

pilihan bagi para pemilih dan ini akan semakin baik bagi iklim demokrasi yang

akan dibangun kedepan.

Dengan tidak adanya ambang batas minimal bagi partai politik atau

gabungan partai politik untuk mengajukan calonnya maka akan semakin

meningkatkan persaingan antar partai politik bukan seperti sebelum-sebelumnya

yang hanya dikuasai oleh partai-partai politik besar dalam pencalonan seorang

Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini juga akan mendorong terjadinya

demokratisasi di dalam atau di internal partai politik itu sendiri. Dengan demikian

sebagai saluran utama pengajuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden,

demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya

pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka

dan partisipatif . Dengan cara yang seperti ini, posisi sentral dalam partai politik

misalnya ketua umum tidak otomatis menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden.

Partai politik akan mencalonkan kandidat yang memang punya potensi dan

peluang untuk memenangkan pertarungan dalam pemilu Presiden karena semakin

banyak atau terbukanya kompetitor dari calon partai-partai lain.

Proses pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya

memiliki hubungan dengan tujuan awal pemilu serentak. Hubungan itu salah

satunya adalah adanya keinginan agar terjadi koalisi permanen sebelum pemilu

diselenggarakan, khususnya bagi partai-partai yang tidak memiliki calon Presiden

dan Wakil Presiden. Dari pengalaman beberapa negara yang menyelenggarakan

pemilu serentak, proses koalisi memang terjadi sebelum penyelenggaraan pemilu,

bahkan pada beberapa negara terjadi blok partai sebagai konsekuensi bagi peluang

masing-masing kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menang.

Dalam konteks hak-hak konstitusional partai- partai politik seperti disebut

pada UUD 1945 dan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pemilu serentak,

maka proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden idealnya tidak didasarkan

pada perolehan suara partai politik pemilu sebelumnya. Artinya setiap partai

politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu berhak mengajukan calon

Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensinya calon Presiden dan Wakil

Presiden dapat sama jumlahnya dengan jumlah peserta pemilu.

C. Kata Penutup

Demikian juga dengan penelitian ini yang memfokuskan pada

pelaksanaan Pilpres 2019, masih banyak hal yang perlu ditelaah, sehingga dapat

mengahsilkan manfaat yang lebih baik lagi, semoga dapat bermanfaat bagi

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari masih

banyak kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini oleh sebab itu

penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari pembaca demi

kesempurnaan penulisan ini. Dengan mengucap lafadz

alhamdulillahirabbil’alamiin semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat,

taufik serta hidayah-Nya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

Agus Surono, Hubungan Presiden dan Wakil Presiden, Jakarta: Fakultas Hukum

Universitas Al- Azhar Indonesia. 2008

Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Setara Press: Malang, 2015

Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Pres, Cet. Ke. 2.,

2003

Denny J.A: Opini di Republika dalam Fransisku surdiasi (editor), Partai Politik

pun Berguguran, Yogyakarta: LKIS, 2006

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, 2010

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Harun Al-Rasid, Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta: Grafiti, 1999

Haris, Syamsuddin, dkk., Pemilu Nasional Serentak 2019, Jakarta: Electoral

Research Institute – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015

Harun Al-Rasid, “Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden dalam Hukum

Positif Indonesia”,Jakarta: YLBHI, 1997

Jimly, Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, (akarta: Sinar

Grafika, Jakarta, 2015

Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta: Kerjasama MK

dengan Pusat studi HTN FH-UI, 2004

Jonny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Bandung: PT

Citra Aditya Bakti, 2007

Moch, Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti (penyunting), Sistem Presidensial dan

Sosok Presiden Ideal,Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009

Baru, cetakan kedua, Jakarta: Kencana, 2011

Moh, Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2011

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif &

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Mustika Wati, “Analisis Dampak Politik Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi

No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan”, Penelitian Dosen

dan Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

Ni’matul, Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di

Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana, 2017

Pahlevi, Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: P3DI

Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: PT Kencana Prenada Media

Grup, 2005

Philipus M. Hadjon, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, Surabaya:

Bina Ilmu

Saldi, Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi

Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia,Jakarta: Rajawali

Pers, 2010

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, Bandung: Alfabeta, 2009

Suradman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode, Jakarta: Tarsita Sembilan

Belas Sembilan Puluh

Syamsuddin, Haris (edt), Pemilu Nasional Serentak 2019, Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI)

dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)), 2016

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amandemen UUD 1945, Jakarta: KENCANA, 2010

B. Jurnal

Abdurrhaman, “Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif

Imam Al-Mawardy”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 2018

Adelia Fitri, “Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019”,

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.01 Agustus, 2018

Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan

Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia.

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

14/PUU-XI/2013)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ahmad Farhan Subhi, "Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres", Jurnal Cita

Hukum, Vol. 3 No. 2, 2015

Ahmad Hendra TP, “Implikasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dan

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Secara Serentak

Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden (Analisis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”, Jurnal Ilmu Hukum

Legal Opinion Edisi 3, Vol 1, 2013

Allan Fatchan Gani Wardhana, Jamaludin Ghafur, ” Rekonstruksi Politik Hukum

Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan

Penyederhanaan Partai Politik”, Disampaikan pada Seminar Universitas

Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3, 2018

Ayon Diniyanto, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di

Pemilu Serentak 2019”, Artikel Indonesian State Law Review, Vol. 1 No.

1, Oktober 2018

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan

Sistem Presidensiil, Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bagian

Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran, 2015

Ellydar dan Suparto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu

Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No. 01,

April 2017

Fiska Friyanti, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional

Indonesia”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2005

Fuqoha, ” Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam

Demokrasi Konstitusional Di Indonesia”, Jurnal Ajudikasi Vol 1 No 2,

Desember 2017

Muhammad Mukhtarija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Agus

Riwanto, “Infektifitas Pengaturan Presidential Thershold dalam Undang-

Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Jurnal Hukum Ius

Quia Lustum, Vol 24 Issue 4, Oktober 2017

Muhammad Nur Jamaluddin, “Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan

Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013”,

Makalah disampaikan pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2016

Nur Rohim Yunus, “Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden

2019”, Artikel UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2 No. 8e, Agustus,

2018

Rajab, Achmadudin. “Batas Pencalonan Presiden Dalam UU No. 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum,” dalam Jurnal RechtsVinding, Media

Pembinaan Hukum Nasional, 2017

Sherly Nelsa Fitri, “Pro Kontra Gerakan Tagar #2019GantiPresiden Sebagai

Sarana Kampanye dalam Pemilu”, disampaikan pada Seminar Nasional

Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018

Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden) dan Penguatan System Presidensial”, Jurnal Rechtvinding, Vol.

3 No 1, April 2014.

Sri Karyati, “Gagasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu”, Jurnal Etika dan

Pemilu, Vol.2 Nomor 2, Juni 2016

Sulardi, “Dinamika Pengisian Jabatan Presiden dan Pemberhentian Presiden dan

Wakil Presiden di Indonesia”, Jurnal UNISIA Vol.33 No.74, 2011

C. Undang-Undang

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden Republik Indonesia

Pasal 6A Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945

Pasal 8 dan Pasal 9 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013

dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 53/PUU-

XV/2017

UU Negara Republik Indonesia

UU No.42 Tahun 2008

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lain-lain

Afnizal, di sampaikan pada Diskusi Publik di UMBARI pada 26 Maret 2019

Electoral Research Institute, “Pemilu Nasional Serentak 2019” (artikel)

https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-bataspencalonan-presiden-dan-

tantangan-parpol

https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-pemilu-2019/

www.beritasatu.com

www.cnn.indonesia.com

www.detik.com

www.kompas.com

www.liputan6.com

www.matapolitik.com

www.spd-indonesia.com

www.tirto.id.com

www.tribunnews.com