laporan tahunan tahun 2017 pengadilan negeri …tahun+2017+pnrkb.pdf · pegawai. • sebagai kawal...
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 1
LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, BANTEN
Website : www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 1
LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2017
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JALAN R.A.KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG Website : www.pn-rangkasbitung.go.id email : [email protected]
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal i
Rangkasbitung, 29 Desember 2017
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
SUBCHI EKO PUTRO, SH., MH.
NIP. 196903201996031002
PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Buku
Laporan Tahunan 2017 ini dapat tersusun meskipun dengan waktu yang sangat
singkat, semua ini berkat kerja sama antara sub-sub bagian di kantor Pengadilan
Negeri Rangkasbitung.
Penyusunan Buku Laporan Tahunan 2017 ini disusun berdasarkan Surat dari
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27
November 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Pengadilan
Tinggi Banten Nomor : W29-U/2487/PR.05.03/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017
perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017.
Buku Laporan Tahunan 2017 berisikan semua kegitan-kegiatan yang ada pada
kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2017, Buku Laporan Tahunan ini
disamping sebagai laporan atasan juga sebagai pedoman evaluasi kinerja kantor
Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun yang akan datang, sehingga hambatan
atau kekurangan-kekurangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan
profesional.
Demikian Laporan Tahunan ini kami susun walaupun masih jauh dari
sempurna, namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi data
yang ada, semoga Buku Laporan Tahunan ini dapat berguna sebagai laporan maupun
sebagai bahan evaluasi dikemudian hari.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR ................................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
BAB II STRUKTURORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.......... 4
A. STRUKTUR ORGANISASI
1. Standar Operasionalprosedur (SOP) ..................................................... 9
2. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..............................................................13
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA .......................................................14
1. Akreditasi Penjaminan Mutu .................................................................16
2. Posbakum ...........................................................................................16
3. Sidang Keliling ......................................................................................16
4. Perkara Prodeo ....................................................................................16
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN .............................................................17
A. Sumber Daya Manusia ................................................................................18
1. Mutasi .....................................................................................................19
2. Promosi ..................................................................................................20
3. Pensiun .................................................................................................. 20
4. Pendidikan dan Latihan .................................................................... ...... 20
B. Penyelesaian Perkara .................................................................................21
1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus ........................................................... 21
2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu ...............................................22
3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK ....................................................................................................23
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi ...................................23
5. Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi .................................23
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................................... 23
D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis) ....... 31
E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ...............................................34
- Publikasi perkara (one day one publish) ...................................................34
F. Regulasitahun 2017 ....................................................................................36
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal iii
BAB IV PENGAWASAN ..............................................................................................39
A. Internal .....................................................................................................39
B. Evaluasi ....................................................................................................39
BAB V PENUTUP ......................................................................................................40
A. Kesimpulan ...............................................................................................40
B. Saran ........................................................................................................40
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. KEBIJAKSANAAN UMUM PERADILAN
Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah peradilan tingkat pertama yang
melaksanakan peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembanganya pada tahun
2004 Pengadilan Negeri telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI,
yang sebelumnya kantor Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah
Departemen Kehakiman RI dan pada saat itu diberlakukannya Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung RI
dituntut agar lebih independen hal tersebut tercantum pada pasal 2 Undang-Undang
Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua
Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh
Pemerintah dan pengaruh-pengaruhlainnya.
Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional
dibidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan Mahkamah Agung
menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “WAJAR TANPA
PENGECUALIAN (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata mayarakat
umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, akan tetapi menjadikan pengayom
masyarat dalam mencari keadilan.
Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada kantor Pengadilan Negeri
Rangkasbitung yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
143/KMA/SK/VIII//2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur
Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 1003/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Penusunan
Laporan Tahunan 2015 dan surat dari Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29-
U/3450/PR.05.03/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal Penyusunan Laporan
Tahunan 2016.
Tujuan Laporan tahunan ini yaitu untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan juga sebagai barometer untuk
peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan Tahunan berisi tentang
capaian kegiatan-kegiatan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 2
B. VISI DAN MISI
1. VISI
Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam melaksanakan tugas pengadilan
mempunyai visi sesuai dengan Visi Mahkamah Agung yakni ”Terwujudnya Badan
Peradilan Indonesia Yang Agung”, adapun visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu
“Mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung“.
2. MISI
Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
mempunyai misi yaitu :
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Dengan menjalankan seluruh kegiatan melalui program-program yang
disesuaikan dengan rencana kerja Mahkamah Agung RI, sebagaimana yang dimaksud
visi dan misi Mahkamah Agung RI.
Berdasarkan visi dari Mahkamah Agung tersebut Pengadilan Negeri
Rangkasbitung memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menjalankan tugas-
tugas pokok sesuai dengan buku I dan II serta peraturan lainnya yang mendukung
serta tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang telah
diberi pendalaman materi yang cukup, sehingga dapat melayani para pencari keadilan.
C. RENCANA STRATEGIS
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
1 2 3
1. Meningkatnya
penyelesaian perkara
Persentase mediasi yang diselesaikan
Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana
Persentase perkara yang diselesaikan Perdata Pidana
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 3
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara zetting plaat
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. 5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas
pengawasan
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 4
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA
A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)
Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah diatur dalam
undang undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang
Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden
Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan berpedoman pada Buku I dan II
Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/001/SK/I/1991. Dan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Berdasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas
tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan
fungsi lembaga peradilan yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang
diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan
yang mandiri yakni dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk
mencapai hasil lebih baik yang menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial
maupun tugas-tugas Administrasi Umum.
Ketua Pengadilan
Tugas Pokok :
• Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta
pengorganisasiannya.
• Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara.
• Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh
pegawai.
• Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
o Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat
Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 5
o Masalah-masalah yang timbul.
o Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan
Jurusita di daerahhukumnya.
o Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan
dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
• Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari
ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkasperkara.
• Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu,
Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar
biayaperkara).
Wakil Ketua
Tugas Pokok :
• Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang,
pelaksanaannya sertapengorganisasiannya.
• Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketuaberhalangan.
• Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
• Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni melakukan
pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil
pengawasan tersebut kepada Ketua.
Hakim
Tugas Pokok :
• Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang pelaksanaanya serta pengorganisasiannya
• Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah
pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara
perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan
• Melakukan pengawasan dan pengamatyan ( KIMWASMAT ) terhadap pelaksaan
putusan pidana di Lemaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah
Agung.
• Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah
pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelengaraan administrasi perkara
perdata dan administrasi perkara pidana unit hukum pidana sera melaporkanya
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 6
kepada pimpinan pengadilan
Panitera
Tugas Pokok :
• Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan
jangka panjang, pelaksanaannya sertapengorganisasiannya.
• Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus
menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata
dan pidana maupun situasikeuangan.
• Bertanggung-jawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas
perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak
ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
• Membuat salinan putusan.
• Menerima dan mengirimkan berkasperkara.
• Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua
Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Panitera Muda Perdata
Tugas Pokok :
• Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
• Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.
• Mengatur urutan dan giliran tugas Jurusita / Jurusita Pengganti.
• Melaksanakan tugas meja I:
o Menerima Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan
Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi.
o Membuat SKUM dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calonPenggugat
/ Pemohon.
o Menyerahkan kembali Surat Gugatan kepada calon Penggugat /Pemohon.
Panitera Muda Hukum
Tugas pokok :
• Mengumpulkan data, mengelola dan mengkaji data, menyajikan pada statistik
perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip / berkas perkara /
permohonan grasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
• Legalisasi Akte Notaris.
• Membuat / membagi tugas-tugas Staf KepaniteraanHukum.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 7
Panitera Muda Pidana
Tugas pokok :
• Membimbing para staf dalam menjalankan tugas masing-masing.
• Melengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir penunjukan Panitera
Pengganti yang akan disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera
diserahkan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.
• Menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan
Formulir Penetapan Hari Sidang dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
• Mengatur urutan dan pembagian tugas Jurusita Penganti perkara pidana.
• Mencatat Register Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan.
• Memberikan Surat Penetapan Izin / Persetujuan Penyitaan dan Penggeledahan
kepada polisi.
Panitera Pengganti
Tugas Pokok :
• Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan Pidana serta melaporkan
kegiatan persidangan tersebut kepada panitera muda yang bersangkutan.
Jurusita/Jurusita Pengganti
Tugas Pokok :
• Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, ketua sidang
dan/ panitera
Sekretaris
Sekretaris Pengadilan bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Pengadilan yaitu
menyelenggarakan Administrasi Umum Pengadilan, yang dalam tugasnya dibantu oleh
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan (eselon IV.b ), kasubag kepegawaian dan
Ortala ( eselon IV.b ), dan Kasubag umum dan keuangan (eselon IV.b).
Tugas pokok :
• Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan teknis administrasi
kesekretariatan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit administrasi
kesekretariatan kepada Ketua
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 8
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
Tugas pokok :
• Melaksananakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian penataan
organisasi san tata laksana.
• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit kepegawaian dan ortala kepada Sekretaris
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Tugas Pokok :
• Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat mwenyurat, arsip perlengkapan,
rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta
pengelolaan keuangan, yang berkaitan dengan :
• Melakukan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang
titipan pihak ketiga
• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit administrasi umum dan
keuangan kepada sekretaris
Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
Tugas pokok :
• Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan program, dan anggaran,
pengelolaan tehnologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,
evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
• Memberikan pertimbangan tehnis, saran, pendapat di unit perencanaan Tehnologi
informasi dan pelaporan kepada Sekretaris
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terjadi perubahan struktur pada
Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai berikut :
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 9
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdiri dari :
NO UNIT KERJA JUMLAH TERDIRI DARI KET.
1. Ketua
2. Wakil ketua
3.
Hakim
5
S.O.P Perkara Perdata Gugatan
S.O.P Perkara Pidana Biasa.
S.O.P Perkara Perdata Permohonan.
S.O.P Perkara Pidana Cepat
S.O.P Perkara Pidana Singkat.
4. Panitera
5.
Panitera Muda Pidana
19
Staf Kepaniteraan Pidana (SOP terlampir)
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.
SOP Proses Penyelesaian Perkara Cepat (Tipiring).
SOP Pidana Lalu Lintas.
SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding
SOP Sop Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 10
SOP Sop Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana
SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali .
SOP Proses Penyelesaian Grasi.
SOP Pidana Ijin Penyitaan.
SOP Pidana Ijin Penggeledahan.
SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.
SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan.
SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) KUHP
SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Pidana.
SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
SOP Laporan Pengawasan Pengawasan Pengamatan
6.
Panitera Muda Perdata
21
S.O.P Perkara Perdata Permohonan
S.O.P Perkara Perdata Gugatan Atau Perlawanan Apabila Mediasi Tidak Berhasil
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Banding
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pk)
S.O.P Perkara Perdata Gugatan Sederhana
S.O.P Perkara Perdata Prodeo
S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Riil
S.O.P Perkara Perdata Sita Eksekusi
S.O.P Perkara Perdata Aanmaning
S.O.P Permintaan Lelang Eksekusi
S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Masuk
S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Keluar
S.O.P Perkara Perdata Sita Jaminan
S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan
S.O.P Penawaran Tunai Dan Konsignasi
S.O.P Biaya Proses
S.O.P Perkara Perdata Pengangkatan Sita
S.O.P Perkara Perdata Gross Akte
S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 11
S.O.P Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata
7.
Panitera Muda Hukum
21
SOP Laporan Bulanan Perkara
SOP Laporan perkara triwulan
SOP Laporan perkara caturwulan
SOP Laporan perkara Tahunan
SOP Pendaftaran Badan Hukum
SOP Pendaftaran Kuasa Insidentil
SOP Pendaftaran Surat Kuasa
SOP Kerjasama Posbankum
SOP Layanan Pos Bankum
SOP Pengaduan
SOP Surat Keterangan Penelitian
SOP Surat Keterangan tidak pernah berperkara
SOP Pengarsipan Berkas Perkara
SOP Peminjaman Berkas Perkara
SOP Pelayanan Informasi
SOP Legalisasi Surat dan Akta Dibawah Tangan (Waarmerking)
SOP Surat Keluar
SOP Surat Masuk
SOP survey kepuasan pelayanan masyarakat
SOP Laporan Semesteran
SOP Pendaftaran Surat Kuasa Subtitusi
8.
Panitera Pengganti
6
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan Sederhana
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan.
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Permohonan
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Anak
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Biasa
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Tilang
9.
Juru sita / Jurusita pengganti
6
S.O.P Panggilan Sidang
S.O.P Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Putusan
S.O.P Pemberitahuan Pernyataan Banding Kasasi PK
S.O.P Penyerahan Memori Banding Kasasi PK
S.O.P Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 12
Memori Banding Kasasi PK
S.O.P Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage Memori Banding Kasasi PK
10. Sekretaris
11.
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
7
• S.O.P Perencanaaan Anggaran
• S.O.P Laporan Tahunan
• S.O.P Pengelolaan Website
. S.O.P Perawatan Jaringan
S.O.P Peliputan dan Input data website
• S.O.P Perawatan SIPP S.O.P Pengelolaan Data surat elektronik
12.
Kasubag Kepegawaioan dan Ortala
17
S.O.P Kenaikan Gaji Berkala
S.O.P Pengusulan Kenaikan Pangkat
S.O.P Pengusulan Promosi Jabatan
S.O.P Pengusulan Pensiun
S.O.P Cuti
S.O.P Surat Tugas
S.O.P Surat Masuk
S.O.P Surat Keluar
S.O.P SKP
SOP. Penginputan dan pengolahan data Komdanas
SOP Penginputan data pengolahan data sikep
SOP penyusunan DUK
SOP Penyusunan Bezeting
SOP. Membuat SK Keua Pengadilan Negeri
SOP. Rekapitulasi Absensi Hakim dan Pegawai
SOP mekanisme lamaran Tenaga Honorer
SOP Laporan Lembar Kerja / LLK
13.
Kasubag Umum dan Keuangan
23
S.O.P Pengelolaan Perpustakaan
S.O.P Pengelolaan Persedian
S.O.P Pengelolaan Barang Milik Negara
S.O.P Pengelolaan Surat Keluar
S.O.P Pengelolaan Surat Masuk
S.O.P Pelaporan Barang Milik Negara
S.O.P Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
S.O.P Pengamanan dan Keamanan Kantor
S.O.P Penghapusan Barang Milik Negara
S.O.P Pengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 13
S.O.P Penerima Tamu (resepsionis)
S.O.P Pembuatan Specimen T T
S.O.P Pembuatan KIPS
S.O.P Pengajuan UP
S.O.P Pengajuan Gaji Induk
S.O.P Pengajuan Kekurangan Gaji
S.O.P Pengajuan uang makan
S.O.P Pengajuan Uang Lembur
S.O.P Pengajuan Belanja Modal
S.O.P Pengajuan Gaji Susulan
S.O.P Pengajuan Remunerasi
S.O.P Pengelolaan PNBP
S.O.P Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
2. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
NO. SASARAN KERJA PEGAWAI JUMLAH KEGIATAN
TAHUN 2017 KET.
1 Ketua 8
2. Wakil Ketua 5
3. Hakim 4
4. Panitera 10
5. Panitera Muda Pidana 11
6. Panitera Muda Perdata 5
7. Panitera Muda Hukum 6
8. Panitera Pengganti 6
9. Juru sita / Jurusita pengganti 4
10. Sekretaris 13
11. Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan 7
12. Kasubag Kepegawaian dan Ortala 11
13. Kasubag Umum dan Keuangan 14
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 14
B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Tuntutan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, mendorong pemerintah untuk
kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan
perbaikan mutu pelayanan terhadap rakyatnya. Perbaikan pelayanan pemerintah ini, tidak
saja ditujukan untuk memberi iklim kondusif bagi dunia usaha nasional dan meningkatkan
daya tarik arus investasi ke Indonesia karena kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan yang
meningkat, namun sudah merupakan kuwajiban pemerintah dalam penyediaan pelayanan
yang berkualitas, yang merupakan bagian dari good governance, demokratisasi dan
transparansi. Penyedian pelayanan publik yang berkuwalitas merupakan salah satu alat untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menurun akibat krisis
global yang menerpa kita.
Pelayanan publik merupakan pilar dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis
kerakyatan. Upaya membangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public
service) yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik (good govemane)
dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas
dengan paradigma baru (the new paradigm) berubahnya birokrasi sebagai pangreh
(penguasa) menjadi abdi (pelayan) masyarakat perlu dilakukan internalisasi terhadap setiap
insan birokrat.
Melakukan optimalisasi pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan bukanlah
pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat melakukan
pembaharuan dan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public tersebut
menyangkut pelbagai aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan.
Di antara beberapa aspek tersebut adalah kultur birokrasi yang feodalistik dan Weberian,
yang lebih mengedepankan kekuasaan berbasis struktur, ketimbang pendekatan fungsi dan
sasaran kinerja, sehingga prosedur dan etika pelayanan yang berkembang dalam birokrasi
masih sangat jauh dari nilai-nilai dan praktik yang menghargai warga bangsa sebagai warga
negara yang berdaulat.
Namun harus diakui setelah sepuluh tahun lebih reformasi, sudah banyak perubahan
dan peningkatan dalam pelayanan publik, upaya kearah itu harus terus ditingkatkan dengan
meningkatkan pemahaman konsep-konsep pelayanan prima bagi sumber daya manusia
dalam birokrasi pemerintahan.
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikat ISO Pengadilan Negeri)
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal
dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan penilaian
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 15
dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia
sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan International
Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar
Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas
dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana Badan
Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan
Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada pengadilan
negeri dan juga pengadilan tinggi.
Program Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah
diterapkan sejak akhir tahun 2016 dengan melalui dua kali penilaian dari Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten dengan hasil cukup memuaskan.
Pada periode awal Pengadilan Negeri Rangkasbitung memperoleh nilai Akreditas B
kemudian pada periode kedua memperoleh Akreditas A Excelent.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 16
2. Posbakum ( Pos Bantuan Hukum )
Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,
konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman,
Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Ditahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA sebesar
Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Honor Advokat /
Pengacara Piket dan seluruh anggaran tersebut sudah direalisasikan 100%.
3. Sidang Keliling
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan
Negeri Rangkasbitung yaitu perkara lalu lintas. Selama tahun 2017 tidak dilakukan sidang
keliling.
4. Perkara Prodeo
Pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA untuk
perkara Prodeo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 perkara,
namun dana tersebut tidak terserap karena tidak ada perkara Prodeo.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 17
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.
Sumber Daya Manusia di bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Negeri
Rangkasbitung pada akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No Nama/NIP Jabatan T.M.T. Pangkat / Gol
1. Subchi Eko Putro, SH.MH. Ketua/Hakim 20-12-2017 Pembina Tk. I (IV/b)
2. Dede Halim, SH.MH. Wakil Ketua 12-12-2017 Penata Tk. I (III/d)
3. Harif Jauhari, SH.MH. Panitera 14-03-2011 Penata Tk. I (III/d)
4. Sutisna, SH. Panmud Perdata 30-12-2016 Penata Tk. I (III/d)
5. Eko suharjono, SH., MH Panmud Pidana 30-12-2016 Penata Tk. I (III/d)
6. Entis Sutisna, SH. Panitera Pengganti 18-11-1997 Penata Tk. I (III/d)
7. Kustrini, SH., MH. Hakim 16-04-2008 Penata Tk.I (III/d)
8. Taufik Hidayat, SH. Panitera Pengganti 19-09-2002 Penata TK.I (III/d)
9. Mualimin Panitera Pengganti 29-04-1997 Penata (III/c)
10. Ikit Supriyatin Panitera Pengganti 18-11-1992 Penata (III/c)
11. Hidayat Panitera Pengganti 01-07-1993 Penata (III/c)
12. Abdurahman Siatan Panitera Pengganti 29-04-1997 Penata (III/c)
13. M.Zakiuddin, SH. Hakim 5-08-2009 Penata ( III/c )
14. Irwan Rosady, SH. Hakim 1-07-2010 Penata ( III/c )
15. Handy Reformen K, SH,MH Hakim 15-07-2010 Penata (III/c)
16. Rahmawati, SH.MH. Hakim 29-07-2010 Penata (III/c)
17. Nartilona, SH.MH. Hakim 26-01-2012 Penata (III/c)
18 Lucia Ridayanti, SH.MH. Hakim 17-07-2012 Penata ( III/c )
19. Agus Mulyadi, S.Sos. Staf Umum/JSP 25-11-2015 Penata (III/c)
20 Ina Dwi Mahardeka, SH.MH. Hakim 04-10-2013 Penata MudaTk. I (III/b)
21. Enong Hayati Panmud Hukum 17-12-2003 Penata MudaTk. I (III/b)
22. Saefullah Juru Sita 30-05-2002 Penata MudaTk. I (III/b)
23. Dian Agustin, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
24. Haesifin Berhayan Juru Sita 30-05-2002 Penata MudaTk. I (III/b)
25. Junaedi Juru Sita 19-06-2002 Penata MudaTk. I (III/b)
26. Arinie Gati S, SE. Staf keungan/JSP 25-11-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 18
27. Neneng Susilawati, SH.MH. Panitera Pengganti 29-10-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
28. Riza Kusuma Staf Kepegawaian/JSP 30-07-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
29. Cecep Sumatunggara, SH. Panitera Pengganti 20-05-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
30. Lia Marlia, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
31. Wijianto, SH. Panitera Pengganti 29-04-2015 Penata MudaTk. I (III/b)
32. Willy Wiranta, SH. Staf Pidana/JSP 31-08-2015 Penata Muda (III/a)
33. Gita Nungky Natalie, SH. Staf Hukum /JSP 22-03-2010 Penata Muda (III/a)
34. Adang Sujana, SH. Staf Kepegawaian/JSP 31-08-2015 Penata Muda (III/a)
35. Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran 01-12-2009 Penata Muda (III/a)
Dengan melihat jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri
Rangkasbitung, maka jumlah Hakim dipandang telah cukup 10 orang termasuk Ketua
dan Wakil Ketua, sedangkan untuk Panitera Pengganti 11 orang, sedangkan untuk
Jurusita 3 orang dan untuk Jurusita Pengganti hanya 6 orang semua jabatan di
kepaniteraan telah terisi.
b. Sumber Daya Manusia Non Teknis
No Nama/NIP Jabatan T.M.T. Pangkat / Gol
1. Jayusman, S.Ip. Sekretaris 28-12-2015 Penata Tk.I (III/d)
2. Darsono, SH Kasub Kepegawaian. Organisasi
dan Tata Laksana 28-12-2015 Penata Tk. I (III/d)
3. Apud Mochamad Machfud, SH Kasub Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan 28-12-2015 Penata Tk. I (III/d)
4. Yati Sutjiati Kasub Umum dan Keuangan 28-12-2015 Penata (III/c)
6. Nuraeni Siatan Staf Pidana 01-03-1990 Penata MudaTk. I (III/b)
7. Intan Febrianti, SH. Staf Hukum 01-01-2011 Penata MudaTk. I (III/b)
8. Nur Hidayah, SH. Staf Perdata 01-12-2012 Penata MudaTk. I (III/b)
9. Rissa Oktavia, SH. Staf Pidana 01-12-2009 Penata MudaTk. I (III/b)
10. Idham Khalid, SH. Staf Umum 11-08-2015 Penata Muda (III/a)
11. Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran 01-12-2009 Penata Muda (III/a)
12. Endi Suhendi Staf Umum 01-12-2012 Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Dalam rangka usaha meningkatan pembinaan pegawai dan untuk lebih
menjamin mutu kepemimpinan, pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural,
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 19
diperlukan adanya peraturan pemerintah yang memuat pokok-pokok persyaratan yang
harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Dalam peraturan pemerintah RI no 15 tahun 1994 tentang pegawai negeri sipil
dalam jabatan struktural diatur dengan jelas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan struktural selain dari pada itu
dalam peraturan pemerintah tersebut diatur pula ketentuan-ketentuan tentang tata cara
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan struktural.
Tujuan Pengangkatan pegawai sipil dalam jabatan sruktural adalah untuk
mewujudkan aparatur negara yang berdaya guna dan berhasil guna serta sanggup dan
mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
Jabatan stuktural pegawai negeri sipil pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut jabatan struktural adalah
kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
Eselon disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak. Dan eselonering pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada saat ini
Panitera dan Sekretaris pada eselon IVa, sedangkan para Kasubbag masuk pada
jajaran eselon IVb.
Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
Memiliki kemampuan manajeril, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan,
serta pengalaman yang diperlukan.
Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi.
Memperhatikan daftar urut kepangkatan (DUK)
Telah memiliki tingkat dan jenis pendidikan formal dan telah mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan struktural yang bersangkutan.
1. Mutasi
Selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi mutasi baik Ketua,
Wakil Ketua,Hakim maupun tenaga Tehnis lainnya Yaitu:
Ria Agustien, SH., Jabatan Hakim, pangkat Penata ( III/c ) Mutasi sebagai Hakim
ke Pengadilan Negeri Majalengka
Bambang Sirajuddin, SH.MH. Jabatan Wakil Panitera pangkat Penata Tk.I ( III/d )
PN Rangkasbitung, Mutasi ke Pengadilan Negeri Tangerang menjadi Panitera
Muda Hukum
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 20
2. Promosi
Selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah terjadi Promosi, untuk
Ketua, Wakil Ketua, Hakim maupun tenaga tehnis lainya Yaitu :
Moehammad Pandji Santoso, SH.,MH. Pangkat Pembina Tk.I ( IV/b ) Jabatan
Ketua Pengadilan Negeri Rangkabitung, menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Ternate
Dede Halim, SH.,MH. Jabatan Hakim pangkat Penata Tk.I ( III/d ) dari Pengadilan
Negeri Palu menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Subchi Eko Putro, SH.MH. pangkat Pembina Tk.I ( IV/b ) Jabatan Ketua Pengadilan
Negeri Tais, menjadi Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Entis Sutisna, SH. Pangkat Penata Tk.I ( III/d ) jabatan PP PN. Rangkasbitung
menjadi Panitera Muda Hukum PN. pandeglang
Jamson Siringgo Ringgo, SH.MH. pangkat Pembina ( IV/a ) jabatan Panitera
Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjadi Panitera Pengadilan Negeri
Rangkasbitung.
Warni pangkat Penata Muda Tk.I ( III/b ) Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri
Pandeglang menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pangkasbitung.
3. Pensiun
Daftar nama pegawai yang pensiun selama tahun 2017 di Pengadilan Negeri
Rangkasbitung, Yaitu : Enong Hayati Pangkat Penata Muda Tk.I ( III/b ) Jabatan
Panitera Muda Hukum Pensiun terhitung Mulai Pensiun 1 Desember 2017
4. Pendidikan dan Pelatihan
Daftar nama Hakim dan Pegawai yang pernah mengikuti Diklat selama Tahun
2017
No Nama Diklat tentang Lamanya Diklat
1 M.Pandji Santoso, SH/MH.
Penyusunan dan penyempurnaan Kurikulum dan Sylabus PPC
27-11-2017 s/d
29-11-2017
2. M.Zakiuddin, SH Sistem Peradilan Pidana anak ( SPPA ) 6 – 12 – Nop 2017
3 Ina Dwi Mahardeka,SH.MH SPPA 6 – 12 – Nop 2017
4.
5
Kustrini, sh. Mh.
Eko sharjono, sh.mh.
Seminar mekanisme dan permasalahan gugatan sederhana
24 – 26 sep 2017
6. Willy wiranta P, SH. Tehnis Fungsional Jurusita 30 Okt – 4 Nop 2017
7. Nartilona, SH.MH. Diklat sertifikasi Hakim Anak 10 Sep– 26 Sep 2017
8. Machmud Khusaeri, SH. Bintek Jabatan Fungsional 29 – 31 Agustus 2017
9. Harif Jauhari, SH.MH. Bintek Pelatihan Analisa bebas kerja 21 – 23 Agustus 2017
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 21
10 Adang sujana, SH
11.
12
13..
Irwan Rosady, SH.
Rahmawati, SH.MH,
Handy R K, SH.MH.
Pemaknaan KEPPH angkatan 10 3 – 8 April 2017
B. PENYELESAIAN PERKARA
1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus
a. Perkara Gugatan
SISA PERKARA
TAHUN 2016 SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
7 7 0
b. Perkara Permohonan
SISA PERKARA TAHUN 2016
SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
- - -
c. Perkara Pidana Anak
SISA PERKARA TAHUN 2016
SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
1 1 0
d. Perkara Perlawanan/Bantahan SISA PERKARA
TAHUN 2016 SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
1 1 0
e. Perkara Pidana Biasa
SISA PERKARA TAHUN 2016
SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
38 38 0
f. Perkara Pidana Cepat
SISA PERKARA TAHUN 2016
SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
- - -
g. Perkara Gugatan Sederhana
SISA PERKARA TAHUN 2016
SISA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2017
SISA PERKARA
- - -
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 22
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
a. Perkara Gugatan
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS
<=5 BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN (150 HARI)
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
10 4 1 5
b. Perkara Permohonan
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS
<=5 BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN (150 HARI)
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
46 44 0 2
c. Perkara Pidana Anak
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5
BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG BERJALAN >5 BULAN
(150 HARI)
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
12 11 0 1
d. Perkara Pidana Biasa
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5
BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS >5 BULAN
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
198 137 0 61
e. Perkara Pidana Cepat
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5
BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS >5 BULAN
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
13 13 0 0
f. Perkara Gugatan Sederhana
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5
BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS >5 BULAN
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
24 23 0 1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 23
g. Perkara Lalu-lintas
TOTAL PERKARA TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS <=5
BULAN (TEPAT WAKTU)
TOTAL PERKARA YANG DIPUTUS >5 BULAN
TOTAL PERKARA BERJALAN <=5
BULAN
10714 10714 0 0
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
a. Perkara Gugatan
TOTAL PERKARA
TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG MELAKUKAN UPAYA HUKUM
TOTAL PERKARA YANG TIDAK
MELAKUKAN UPAYA HUKUM
BANDING KASASI PK
56 6 1 0 49
b. Perkara Pidana
TOTAL PERKARA
TAHUN 2017
TOTAL PERKARA YANG MELAKUKAN UPAYA HUKUM
TOTAL PERKARA YANG TIDAK
MELAKUKAN UPAYA HUKUM
BANDING KASASI PK
198 17 7 0 174
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi nihil atau seluruh perkara mediasi tidak berhasil, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.
Pada tahun 2017, tidak ada perkara anak yang melalui proses diversi (nihil).
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- Sarana dan Prasarana Gedung
Sejak tahun 1975 Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki gedung yang terletak di
jalan RA.Kartini No.55 Rangkasbitung, yang sebelumnya pada tahun 1945 lokasi gedung
kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang lama terletak di jalan Alun-Alun timur No.6
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 24
Rangkasbitung.
Gedung kantor di jalan RA.Kartini No.55, asal usul tanahnya adalah pelepasan atau
pembelian tahun 1975 dengan harga Rp.5.000.000.- ( lima juta rupiah ) dengan luas tanah
3.280 M² bentuk bangunan dua lantai dan dibangun pada tahun 1975 dengan anggaran APBN
No.16/XIII/2/1975 dengan biaya Rp.350.000.000.- ( tiga ratus lima Puluh Juta Rupiah ) dengan
luas bangunan 961 M² dan sudah bersertifikat No.12.
Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Zittingplat ( Sidang di tempat ) yang
berlokasi di Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak dengan jarak ± 130 KM
dari kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Asal usul tanahnya merupakan pelepasan Hak
dari Ny.Tatie Alamsyah seluas 1000 M² tahun 1982 dengan harga Rp.9.976.400.- ( sembilan
Juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah ) dan luas bangunan gedung 250
M², dengan kondisi bangunan gedung rusak berat ( ambruk ), lokasi bangunan gedung kantor
berbatasan dengan tanah Pengadilan Agama Rangkasbitung. Zitting Plate ini sejak tanggal 21
Februari 2011 diserahkan kepada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Banten sesuai dengan Berita Acara serah terima tanah dan bangunan gedung tempat kerja
Nomor: W29.UM.03.02-053.
Pengadilan Negeri Rangkasbitung juga memiliki tanah darat yang digunakan untuk
pembangunan delapan rumah dinas yang berlokasi :
1 ( satu ) bangunan di jalan Dewi Sartika No.18, yang diperuntukan untuk rumah dinas
Ketua PN. Rangkasbitung.
1 ( satu ) bangunan di jalan Raya Leuwidamar No.53, yang diperuntukan untuk rumah
dinas Wakil Ketua PN. Rangkasbitung.
1 ( satu ) bangunan di jalan Otto Iskandar Dinata No.64, yang diperuntukan untuk
rumah dinas Panitera Sekretaris PN. Rangkasbitung dan
5 ( Lima ) bangunan di jalan Ir.H.Juanda Rangkasbitung, yang diperuntukan untuk
rumah dinas Hakim PN. Rangkasbitung.
a. Pengadaan / Belanja Modal
Pengadaan barang adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBN /
APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang. Pada
tahun 2017 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam DIPA BUA mendapat dana untuk
pembangunan gedung kantor sesuai proto type MARI sebesar Rp. 1.525.002.000,- (satu
milyar lima ratus dua puluh lima juta dua ribu rupiah).
b. Pemeliharaan
Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan diantaranya : pengecatan pagar dan
tembok gedung kantor, renovasi pos Satpam, Perbaikan Toilet untuk Difabel, perbaikan
pintu-pintu ruang kerja.
c. Penghapusan
Pada tahun 2017 untuk gedung dan bangunan kantor, baik berupa gedung kantor maupun
rumah dinas.
Di tahun 2017 telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
- Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Peralatan kantor yang lengkap merupakan penunjang bagi aktivitas di kantor serta
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 25
akan memudahkan kelancaran tugas dalam melaksanakan proses administrasi umum dan
administrasi perkara. Peralatan kantor atau perlengkapan juga merupakan aset Pengadilan
Negeri Rangkasbitung yang juga merupakan aset Barang Milik Negara.
a. Pengadaan
Pada tahun 2017 PN. Rangkasbitung diberikan dana DIPA untuk pengadaan
sarana dan prasarana berupa :
- Pengadaan Antivirus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi pendukung kesekretariatan sebesar
Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pengadaan meubelair dan AC split sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh
juta rupiah).
- Pengadaan peralatan dan mesin pendukung aplikasi SIPP sebesar Rp. 92.500.000,-
(sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah).
b. Pemeliharaan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pada fasilitas gedung kantor Pengadilan Negeri
Rangkasbitung pada tahun 2017 sesuai anggaran dari DIPA BUA sudah dilaksanakan,
diantaranya untuk perbaikan AC Split, perbaikan komputer dan printer serta pemeliharaan
untuk kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan 4 (empat).
c. Penghapusan
Di tahun 2017 telah dilakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) peratalan dan
mesin berupa barang-barang meubelair, komputer, mesin tik manual, AC Split dan lain
sebagainya. BMN yang telah rusak berat dilelang melalui KPKNL Serang pada hari Jum’at
tanggal 20 Oktober 2017, hasil pelelangan telah dilaporkan kepada Kepala Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung R.I. untuk dimintakan surat keputusan penghapusan BMN.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 26
d. Laporan SIMAK BMN
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 27
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 28
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 29
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 30
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 31
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR : 217/KMK.03/1990TANGGAL : 22 April 1990
Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005) DIPA-005.01.2.097577/2017
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Tanggal : 07 Desember 2016
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577) Tahun Anggaran : 2017
Provinsi/Kabupaten : Banten (29) / Lebak (03)
Alamat : Jalan RA. Kartini Nomor 55
Rangkasbitung
SEMUA KODE KEGIATAN SPM SAMPAI SPM YG.TLH. JUMLAH SPM
DAN SEMUA MAK DGN BULAN DI SP2D.KAN SAMPAI DGN
MENURUT URUTAN YANG LALU BULAN INI BULAN INI
KELOMPOK MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi
1. Layanan Dukungan
Manajemen Pengadilan
1066-001-051-A-521219 6.486.000 - 100.000 100.000 6.386.000
1066-001-051-A-522191 1.050.000 - 350.000 350.000 700.000
1066-001-051-B-524111 54.000.000 48.134.000 3.750.000 51.884.000 2.116.000
1066-001-051-C-521211 11.199.000 5.289.050 2.117.500 7.406.550 3.792.450
1066-001-051-D-521211 21.870.000 12.202.440 1.131.000 13.333.440 8.536.560
Jumlah I 94.605.000 65.625.490 7.448.500 73.073.990 21.531.010
2. Gaji dan Tunjangan
1066-994-001-A-511111 2.219.506.000 1.949.569.900 142.285.300 2.091.855.200 127.650.800
1066-994-001-A-511119 36.000 25.077 2.038 27.115 8.885
1066-994-001-A-511121 167.654.000 129.353.610 9.941.730 139.295.340 28.358.660
1066-994-001-A-511122 48.219.000 33.956.330 2.674.886 36.631.216 11.587.784
1066-994-001-A-511123 28.140.000 24.120.000 2.010.000 26.130.000 2.010.000
1066-994-001-A-511124 1.775.345.000 1.207.570.000 92.100.000 1.299.670.000 475.675.000
1066-994-001-A-511125 247.399.000 141.579.234 - 141.579.234 105.819.766
1066-994-001-A-511126 137.676.000 96.173.760 8.255.880 104.429.640 33.246.360
1066-994-001-A-511129 419.760.000 275.721.000 31.359.000 307.080.000 112.680.000
1066-994-001-A-511151 38.090.000 15.465.000 1.290.000 16.755.000 21.335.000
Jumlah II 5.081.825.000 3.873.533.911 289.918.834 4.163.452.745 918.372.255
Jumlah I s/d II 5.176.430.000 3.939.159.401 297.367.334 4.236.526.735 939.903.265
DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS BELANJA PEGAWAI
NO
PAGU DALAM
DIPASISA DANA
Bulan : DESEMBER 2017
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 32
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR : 217/KMK.03/1990TANGGAL : 22 April 1990
Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005) DIPA-005.01.2.097577/2017
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01) Tanggal : 07 Desember 2016
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (097577) Tahun Anggaran : 2017
Provinsi/Kabupaten : Banten (29) / Lebak (03)
Alamat : Jalan RA. Kartini Nomor 55
Rangkasbitung
SEMUA KODE KEGIATAN SPM SAMPAI SPM YG.TLH. JUMLAH SPM
DAN SEMUA MAK DGN BULAN DI SP2D.KAN SAMPAI DGN
MENURUT URUTAN YANG LALU BULAN INI BULAN INI
KELOMPOK MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
3. Operasional dan
Pemeliharaan Kantor
1066-994-002-A-521111 237.730.000 200.682.000 36.992.500 237.674.500 55.500
1066-994-002-A-521211 13.000.000 8.846.900 1.527.100 10.374.000 2.626.000
1066-994-002-A-521811 90.284.000 77.604.800 12.391.800 89.996.600 287.400
1066-994-002-B-521111 30.646.000 25.720.761 2.207.070 27.927.831 2.718.169
1066-994-002-B-521114 10.800.000 8.339.000 2.461.000 10.800.000 -
1066-994-002-B-522111 145.200.000 129.844.239 15.109.241 144.953.480 246.520
1066-994-002-B-522112 7.200.000 4.848.777 126.401 4.975.178 2.224.822
1066-994-002-B-522113 960.000 461.000 76.000 537.000 423.000
1066-994-002-C-523111 159.839.000 155.799.440 3.890.000 159.689.440 149.560
1066-994-002-C-523112 24.255.000 18.387.200 5.641.000 24.028.200 226.800
1066-994-002-C-523121 128.404.000 99.787.281 15.943.134 115.730.415 12.673.585
1066-994-002-D-521115 51.120.000 42.600.000 8.520.000 51.120.000 -
1066-994-002-D-521119 26.882.000 26.882.000 - 26.882.000 -
Jumlah III 926.320.000 799.803.398 104.885.246 904.688.644 21.631.356
4. Pengadaan Sarana dan
Prasarana di Lingkungan
Mahkamah Agung
Layanan Internal
1071-951-054-536111 5.000.000 4.950.000 - 4.950.000 50.000
1071-951-057-532111 12.500.000 12.450.000 - 12.450.000 50.000
1071-951-058-532111 180.000.000 179.762.000 - 179.762.000 238.000
1071-951-059-533121 1.525.002.000 1.516.697.320 6.610.000 1.523.307.320 1.694.680
1071-951-060-532111 92.500.000 90.450.000 - 90.450.000 2.050.000
Jumlah VI 1.815.002.000 1.804.309.320 6.610.000 1.810.919.320 4.082.680
Jumlah III s/d VI 2.741.322.000 2.604.112.718 111.495.246 2.715.607.964 25.714.036
Total I s/d VI 7.917.752.000 6.543.272.119 408.862.580 6.952.134.699 965.617.301
Uang Persediaan - - - -
NO
DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS BELANJA RUTIN
Bulan : DESEMBER 2017
PAGU DALAM
DIPASISA DANA
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 33
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGANNOMOR : 217/KMK.03/1990TANGGAL : 22 April 1990
Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005) DIPA-005.03.2.099075/2017
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (03) Tanggal : 07 Desember 2016
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Rangkasbitung (099075) Tahun Anggaran : 2017
Provinsi/Kabupaten : Banten (29) / Lebak (03)
Alamat : Jalan RA. Kartini Nomor 55
Rangkasbitung
SEMUA KODE KEGIATAN SPM SAMPAI SPM YG.TLH. JUMLAH SPM
DAN SEMUA MAK DGN BULAN DI SP2D.KAN SAMPAI DGN
MENURUT URUTAN YANG LALU BULAN INI BULAN INI
KELOMPOK MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
1. Pos Bantuan Hukum
1049-003-051-522131 31.200.000 24.700.000 6.500.000 31.200.000 -
Jumlah I 31.200.000 24.700.000 6.500.000 31.200.000 -
2. Penyelesaian Perkara
Tingkat Pertama
1049-005-051-521211 2.840.000 - - - 2.840.000
1049-005-051-521811 17.761.000 15.473.800 2.252.800 17.726.600 34.400
1049-005-052-524113 14.200.000 7.400.000 1.700.000 9.100.000 5.100.000
1049-005-053-521211 36.985.000 33.585.000 3.385.000 36.970.000 15.000
1049-005-054-521211 2.840.000 - - - 2.840.000
1049-005-055-524113 2.650.000 2.650.000 - 2.650.000 -
1049-005-057-521114 500.000 230.270 - 230.270 269.730
1049-005-057-524113 500.000 - - - 500.000
1049-005-058-521114 150.000 50.000 - 50.000 100.000
1049-005-058-524113 100.000 50.000 - 50.000 50.000
Jumlah II 78.526.000 59.439.070 7.337.800 66.776.870 11.749.130
3. Pembebasan Biaya
Perkara
1049-006-051-521211 140.000 - - - 140.000
1049-006-051-521811 160.000 - - - 160.000
1049-006-051-522151 300.000 - - - 300.000
1049-006-051-524113 300.000 - - - 300.000
1049-006-052-521219 600.000 - - - 600.000
Jumlah III 1.500.000 - - - 1.500.000
Jumlah Total 111.226.000 84.139.070 13.837.800 97.976.870 13.249.130
Uang Persediaan - - - - -
SISA DANA
DAFTAR KEADAAN KREDIT ANGGARAN DAN KAS
Bulan : DESEMBER 2017
NO
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM
PAGU DALAM
DIPA
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 34
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT SIPP
Perangkat Teknologi Informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam
mendukung kinerja para pegawai, baik teknis maupun non-teknis dengan demikian
maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan terencana serta dilaksanakan
secara terus menerus.
Demi meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan, diakhiri tahun
2017 telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta Aplikasinya dan telah
dilakukan upgrade SIPP ke versi terbaru.
Untuk mendukung kelancaran aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP)
pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sudah tersedia 2 buah perangkat server
yang berfungsi sebagai server Utama dan Server cadangan yang dilengkapi dengan
2 unit UPS.
Tidak hanya server yang berfungsi sebagai backup aplikasi SIPP, juga selalu
dibuat backup dalam bentuk file Aplikasi dan Database yang disimpan dalam media
penyimpanan hardisk.
Selain hardware diatas juga sudah tersedia jaringan LAN untuk interkoneksi
antar komputer dan server pada kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Adapun
perangkat pendukung aplikasi SIPP, lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :
- Perangkat Keras (Hardware)
Personal Computer (PC)
Printer
Laptop
Scanner
- Perangkat Lunak (Software)
Saat ini kami sudah menggunakan SIPP versi 3.2.0 yaitu versi terbaru
yang sudah mendukung berbagai fitur canggih terutama otomasi upload
putusan dari server lokal ke server Mahkamah Agung R.I. yang sebelumnya
masih harus diupload manual.
- Publikasi perkara (one day one publish)
Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberlakukan pelayanan one day
one publish, selama tahun 2017 terdapat 13 perkara, sebagai berikut :
No Nomor Perkara Tanggal Register
Klasifikasi Perkara Para Pihak Status Perkara
1 1/Pid.C/2017/PN Rkb
08-Feb-17 Penganiayaan
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi HENDRO BAHAR
Terdakwa:
SANWANI ALS WAWAN BIN BUYOH
2 2/Pid.C/2017/PN Rkb
26-Apr-17 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi
AHMAD SACHLAN
Terdakwa:
1.SRIYANTO KERTOIJOYO
2.INDRA MINAWAN Bin RISWAN
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 35
3 3/Pid.C/2017/PN Rkb
26-Apr-17 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi
ASEP GUNDARA YSE, S.H.
Terdakwa:
MARTIN HANOVA Anak Dari JAKIM SOLIHIN
4 4/Pid.C/2017/PN Rkb
27-Apr-17 Pelanggaran
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi MOHAMAD RIO ANDRIREZA
Terdakwa:
ABDUL WAHAB
5 5/Pid.C/2017/PN Rkb
23 Mei 2017 Penganiayaan
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi ZULFAKAR ISKANDAR, S.Sos
Terdakwa:
EEP SAEPULOH Bin H.SUMA
6 6/Pid.C/2017/PN Rkb
29 Mei 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi ASEP GUNDARA YSE, S.H.
Terdakwa:
MARTIN HANOVA
7 7/Pid.C/2017/PN Rkb
05 Okt 2017 Penganiayaan
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi SUDEDI
Terdakwa:
BAHRU Bin TOHIRIN
8 8/Pid.C/2017/PN Rkb
05 Okt 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi TONO MARTONO
Terdakwa:
RULLY ISKANDAR Bin DIDIN JAENUDIN
9 9/Pid.C/2017/PN Rkb
19 Okt 2017 Penganiayaan
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi
rivai
Terdakwa:
KUDUS WAHYU ILAIHI SALAM Bin UJERUDIN
10 10/Pid.C/2017/PN Rkb
26 Okt 2017 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi
TONO MARTONO
Terdakwa:
MUHAMAD NURIL ANWAR Alias IING Bin ANDI SUHANDI
11 11/Pid.C/2017/PN Rkb
02-Nov-17 Pencurian
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi TONO MARTONO
Terdakwa:
YUYUN SEPTIANI BINTI MUKSIN
12 12/Pid.C/2017/PN Rkb
09-Nov-17 Pelanggaran Ketertiban Umum
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi
AEDI JUNAIDI
Terdakwa:
RULLY ISKANDAR Alias KUDEL Bin DEDI JUNAEDI
13 13/Pid.C/2017/PN Rkb
14 Dec 2017 Penganiayaan
Penyidik Atas Kuasa PU:
Minutasi SEMIN, S.H.
Terdakwa:
UDI SURYADI Bin EDI
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 36
F. REGULASI TAHUN 2017
1. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2335/KOT.01.10/XII/2017 tentang seleksi penerimaan dan evaluasi kinerja tenaga Honorer
2. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2239/KOT/01.10/XII/2017 tentang
Penanggung jawab pengawas dan petugas daftar hadir/pulang
3. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2234/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
4. SK.Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2225/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Pembagian tugas dan wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
5. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2228/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Penujukan Tim Penilai ringkas, rapi, resik,rawat dan rajin 5R
6. SK Ketua PN Rangkasbitung No. W29-U3/2230/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Penunjukan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
3. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2232/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Penunjukan ajudan Ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
4. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2013/KP.01.10/XI/2017 tentang
Penunjukan pelaksana tugas ( Plt ) Panitera Muda Hukum pada Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
5. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1963/KOT.01.10/XI/2017 tentang Tim
Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
6. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1897/KOT.01.10/XI/2017 tentang
Rincian Tugas ( Job deskreption ) Pegawai pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
7. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2012/KOT.01.10/XI/2017 tentang
Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
8. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2231/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Penunjukan tim akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
9. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2151/KOT.01.10/XII/2017 tentang
Pembentukan Tim penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah( LKJiP )
tahun 2018
10. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1820/KOT.01.10/X/2017 tentang
Penunjukan petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 37
11. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1706/KOT.01.10/X/2017 tentang
Penunjukan Admin dan operator aplikasi SIKEP pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
12. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1939/Kot.01.10/XI/2017 tentang
Penunjukan TIM DC Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rangkasbitung
13. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1931/KP.01.10/X/2017 tentang Visi dan
Misi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
14. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1928/KP.01.10/X/2017 tentang
Pembentukan Tim Survey kepuasan pelanggan pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
15. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/19297/KP.01.10/XII/2017 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) pada
Pengadilan Negeri Rangkasbitung
16. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1969/KP.01.10/X/2017 tentang
Pembentukan Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
17. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1962/KP.04.08/XI/2017 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
18. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1993/KP.01.10/XI/2017 tentang
Penunjukan Pelaksanaan tugas staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada
Pengadilan Negeri Rangkasbitung
19. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1992/KP.01.10/XI/2017 tentang
Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
20. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2015/KP.01.10/XI/2017 tentang
Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
21. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/1938/KP.01.10/X/2017 tentang
Mekanisme Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
22. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2044/Kot.04.08/XII/2017 tentang
Penunjukan Petugas Pengelola Perpustakaan pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
23. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2073/Kot.01.10/XII/2017 tentang
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
24. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2074/Kot.04.08/XII/2017 tentang
Penunjuklan Tim Pengelola WebSite pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
25. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2075/Kot.04.08/XII/2017 tentang
Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP )
pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 38
26. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2098/Kot.01.10/XII/2017 tentang
Penunjukan Tim Evaluasi Mandiri pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
27. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2045/Kot.04.08/XII/2017 tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
28. SK Ketua PN Rangksbitung No.W29-U3/2043/Kot.04.08/XII/2017 tentang
Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 39
BAB IV
PENGAWASAN
A. INTERNAL
1. Waskat
Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga
Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam
suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1
huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan
Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri
Rangkasbitung telah melaksanakan secara terus-menerus.
2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang
Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang
pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua
Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi
bagian-bagian dengan sk nomor : W29-U3/2045/KOT.04.08/XII/2017 tanggal 12
Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:
1. Dede Halim, SH., MH. Koordinator Pengawas Bidang;
2. M. Zakiuddin, SH., Pengawas Bidang Humas Pidana Kimwasmat;
3. Rahmawati, SH., MH. Pengawas Bidang Hukum;
4. Kustrini, SH.,MH. Hakim Pengawas Bidang Perdata;
5. Handy Reformen Kacaribu, SH., MH. Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
6. Irwan Rosady, SH., Hakim Pengawas bidang Umum dan Keuangan;
7. Nartilona, SH., MH. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
B. EVALUASI
Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang
maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang
dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat Dinas secara rutin minimal 1 kali
dalam 1 bulan. Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah
hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang
dan dari hasil evaluasi.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 40
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
telah berjalan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
telah ditetapkan, namun demikian masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih
baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum,
pengadministrasian perkara serta peningkatan disiplin kerja sehingga dengan adanya
upaya peningkatan kinerja tersebut maka prestasi kerja dapat dicapai secara
maksimal.
B. REKOMENDASI
1. Untuk meningkatkan kinerja profesional sehingga tidak ada lagi pegawai yang
merangkap pekerjaan lain/diperbantukan dibagian lain, maka perlu ditunjang oleh
tenaga yang terampil dan memadai baik yang mengelola administrasi maupun
perkara, sehingga diperlukan adanya penambahan pegawai, karena sampai saat ini
dirasakan sangat kurang, akan tetapi walaupun keadaannya demikian kami
berusaha menyelesaikan tugas sesuai dengan program dan jadwal yang telah
ditentukan. Untuk itu mohon kiranya ada penambahan pegawai demi
terselenggaranya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang
tentunya dapat memuaskan para pencari keadilan khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
2. Untuk lebih meningkatkan kamampuan manajerial dan wawasan pengetahuan yang
menyangkut tugas sehari-hari, maka pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan
harus sering disertakan dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh baik
Pengadilan Tinggi Banten maupun Mahkamah Agung RI atau Lembaga yang terkait
lainnya.
3. Untuk mendukung program akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri
Rangkasbitung khusunya dan empat lingkungan peradilan lainnya, sebaiknya
dialokasikan dana secara khusus dalam DIPA ditahun mendatang.
Melalui laporan tahunan ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kurangan yang
kami hadapi mohon diberikan arahan sebagaimana mestinya atau ditindak lanjuti
sehingga pekerjaan di kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat berjalan lancar.
Demikian laporan tahunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 41
Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal : 20 Nopember 2017
A. Matrik Standar Operasional Prosedur (SOP)
No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Ket.
1. Ketua
2. Wakil ketua
3.
Hakim
5
S.O.P Perkara Perdata Gugatan
S.O.P Perkara Pidana Biasa.
S.O.P Perkara Perdata Permohonan.
S.O.P Perkara Pidana Cepat
S.O.P Perkara Pidana Singkat.
4. Panitera
5.
Panitera Muda Pidana
19
Staf Kepaniteraan Pidana (SOP terlampir)
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.
SOP Proses Penyelesaian Perkara Cepat (Tipiring).
SOP Pidana Lalu Lintas.
SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding
SOP Sop Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi
SOP Sop Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana
SOP Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali .
SOP Proses Penyelesaian Grasi.
SOP Pidana Ijin Penyitaan.
SOP Pidana Ijin Penggeledahan.
SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi.
SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan.
SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 Ayat (2),(3) KUHP
SOP Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Pidana.
SOP Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Pidana
SOP Laporan Pengawasan Pengawasan Pengamatan
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 42
6.
Panitera Muda Perdata
21
S.O.P Perkara Perdata Permohonan
S.O.P Perkara Perdata Gugatan Atau Perlawanan Apabila Mediasi Tidak Berhasil
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Banding
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Kasasi
S.O.P Perkara Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Pk)
S.O.P Perkara Perdata Gugatan Sederhana
S.O.P Perkara Perdata Prodeo
S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Riil
S.O.P Perkara Perdata Sita Eksekusi
S.O.P Perkara Perdata Aanmaning
S.O.P Permintaan Lelang Eksekusi
S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Masuk
S.O.P Perkara Perdata Panggilan Sidang Delegasi Keluar
S.O.P Perkara Perdata Sita Jaminan
S.O.P Perkara Perdata Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan
S.O.P Penawaran Tunai Dan Konsignasi
S.O.P Biaya Proses
S.O.P Perkara Perdata Pengangkatan Sita
S.O.P Perkara Perdata Gross Akte
S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan Perdata
S.O.P Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan Perdata
7.
Panitera Muda Hukum
21
SOP Laporan Bulanan Perkara
SOP Laporan perkara triwulan
SOP Laporan perkara caturwulan
SOP Laporan perkara Tahunan
SOP Pendaftaran Badan Hukum
SOP Pendaftaran Kuasa Insidentil
SOP Pendaftaran Surat Kuasa
SOP Kerjasama Posbankum
SOP Layanan Pos Bankum
SOP Pengaduan
SOP Surat Keterangan Penelitian
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 43
SOP Surat Keterangan tidak pernah berperkara
SOP Pengarsipan Berkas Perkara
SOP Peminjaman Berkas Perkara
SOP Pelayanan Informasi
SOP Legalisasi Surat dan Akta Dibawah Tangan (Waarmerking)
SOP Surat Keluar
SOP Surat Masuk
SOP survey kepuasan pelayanan masyarakat
SOP Laporan Semesteran
SOP Pendaftaran Surat Kuasa Subtitusi
8.
Panitera Pengganti
6
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan Sederhana
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Gugatan.
S.O.P Panitera Pengganti Perdata Permohonan
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Anak
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Biasa
S.O.P Panitera Pengganti Pidana Tilang
9.
Juru sita / Jurusita pengganti
6
S.O.P Panggilan Sidang
S.O.P Relas Pemberitahuan Isi Penetapan Putusan
S.O.P Pemberitahuan Pernyataan Banding Kasasi PK
S.O.P Penyerahan Memori Banding Kasasi PK
S.O.P Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kasasi PK
S.O.P Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage Memori Banding Kasasi PK
10. Sekretaris
11.
Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
7
• S.O.P Perencanaaan Anggaran
• S.O.P Laporan Tahunan
• S.O.P Pengelolaan Website
. S.O.P Perawatan Jaringan
S.O.P Peliputan dan Input data website
• S.O.P Perawatan SIPP S.O.P Pengelolaan Data surat elektronik
12.
Kasubag
17
S.O.P Kenaikan Gaji Berkala
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 44
Kepegawaioan dan Ortala
S.O.P Pengusulan Kenaikan Pangkat
S.O.P Pengusulan Promosi Jabatan
S.O.P Pengusulan Pensiun
S.O.P Cuti
S.O.P Surat Tugas
S.O.P Surat Masuk
S.O.P Surat Keluar
S.O.P SKP
SOP. Penginputan dan pengolahan data Komdanas
SOP Penginputan data pengolahan data sikep
SOP penyusunan DUK
SOP Penyusunan Bezeting
SOP. Membuat SK Keua Pengadilan Negeri
SOP. Rekapitulasi Absensi Hakim dan Pegawai
SOP mekanisme lamaran Tenaga Honorer
SOP Laporan Lembar Kerja / LLK
13.
Kasubag Umum dan Keuangan
23
S.O.P Pengelolaan Perpustakaan
S.O.P Pengelolaan Persedian
S.O.P Pengelolaan Barang Milik Negara
S.O.P Pengelolaan Surat Keluar
S.O.P Pengelolaan Surat Masuk
S.O.P Pelaporan Barang Milik Negara
S.O.P Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
S.O.P Pengamanan dan Keamanan Kantor
S.O.P Penghapusan Barang Milik Negara
S.O.P Pengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan
S.O.P Penerima Tamu (resepsionis)
S.O.P Pembuatan Specimen T T
S.O.P Pembuatan KIPS
S.O.P Pengajuan UP
S.O.P Pengajuan Gaji Induk
S.O.P Pengajuan Kekurangan Gaji
S.O.P Pengajuan uang makan
S.O.P Pengajuan Uang Lembur
S.O.P Pengajuan Belanja Modal
S.O.P Pengajuan Gaji Susulan
S.O.P Pengajuan Remunerasi
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 45
S.O.P Pengelolaan PNBP
S.O.P Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan
B. Matrik Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
No. Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan
Tahun 2017 Keterangan
1 Ketua 8
2 Wakil Ketua 5
3 Hakim 4
4 Panitera 10
5 Panitera Muda Pidana 11
6 Panitera Muda Perdata 5
7 Panitera Muda Hukum 6
8 Panitera Pengganti 6
9 Juru sita / Jurusita pengganti 4
10 Sekretaris 13
11 Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan 7
12 Kasubag Kepegawaian dan Ortala 11
13 Kasubag Umum dan Keuangan 14
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 46
Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal : 20 Nopember 2017
C. Matrik Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah Sumber daya Manusia pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung
No. Nama Jabatan Keterangan
a. SDM Bidang Teknis
1 Subchi Eko Putro, SH.MH. Ketua/Hakim
2 Dede Halim, SH.MH. Wakil Ketua
3 Harif Jauhari, SH.MH. Panitera
4 Sutisna, SH. Panmud Perdata
5 Eko suharjono, SH., MH Panmud Pidana
6 Entis Sutisna, SH. Panitera Pengganti
7 Kustrini, SH., MH. Hakim
8 Taufik Hidayat, SH. Panitera Pengganti
9 Mualimin Panitera Pengganti
10 Ikit Supriyatin Panitera Pengganti
11 Hidayat Panitera Pengganti
12 Abdurahman Siatan Panitera Pengganti
13 M.Zakiuddin, SH. Hakim
14 Irwan Rosady, SH. Hakim
15 Handy Reformen K, SH,MH Hakim
16 Rahmawati, SH.MH. Hakim
17 Nartilona, SH.MH. Hakim
18 Lucia Ridayanti, SH.MH. Hakim
19 Agus Mulyadi, S.Sos. Staf Umum/JSP
20 Ina Dwi Mahardeka, SH.MH. Hakim
21 Enong Hayati Panmud Hukum Pensiun
22 Saefullah Juru Sita
23 Dian Agustin, SH. Panitera Pengganti
24 Haesifin Berhayan Juru Sita
25 Junaedi Juru Sita
26 Arinie Gati S, SE. Staf keungan/JSP
27 Neneng Susilawati, SH.MH. Panitera Pengganti
28 Riza Kusuma Staf Kepegawaian/JSP
29 Cecep Sumatunggara, SH. Panitera Pengganti
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 47
30 Lia Marlia, SH. Panitera Pengganti
31 Wijianto, SH. Panitera Pengganti
32 Willy Wiranta, SH. Staf Pidana/JSP
33 Gita Nungky Natalie, SH. Staf Hukum /JSP
34 Adang Sujana, SH. Staf Kepegawaian/JSP
35 Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran
b. SDM Bidang Non Teknis
Jayusman, S.Ip. Sekretaris
1 Darsono, SH Kasub Kepegawaian. Organisasi dan
Tata Laksana
2 Apud Mochamad Machfud, SH Kasub Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan
3 Yati Sutjiati Kasub Umum dan Keuangan
4 Nuraeni Siatan Staf Pidana
5 Intan Febrianti, SH. Staf Hukum
6 Nur Hidayah, SH. Staf Perdata
7 Rissa Oktavia, SH. Staf Pidana
8 Idham Khalid, SH. Staf Umum
9 Machmud Khusaeri Bendahara Pengeluaran
10 Endi Suhendi Staf Umum
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 48
Lampiran Surat Sekretaris Nomor : 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal : 20 Nopember 2017
A. Matrik Keadaan Perkara
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Rangkasbitung
No. Nama Perkara Masuk
Perkara yang diputus
Sisa Perkara
Keterangan
1 Pidana Biasa 198 151 47
2 Pidana Cepat 13 13 -
3 Pidana Singkat - - -
4 Pidana anak 13 12 1
5 Pidana Lalu lintas 10802 10802 -
6 Perdata Gugatan 10 4 6
7 Perdata Permohonan 46 44 2
8 Perdata Gugatan Sederhana 24 24 -
B. Matrik Kendaraan Dinas
No. Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Keterangan Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
I Jenis Kendaraan Roda 2
1 Sepeda Motor Honda Supra X125R 2009 1 - -
2 Honda Supra X NF125SD 2005 2 - -
3 Honda Tiger 2008 1 - -
4 Honda MegaPro 6L 2007 1 - -
5 Honda MegaPro CW 2005 1 - -
6 Honda Kharisma X 2004 1 - -
7 Honda Supra NF100 2001 1 - -
8 Honda Win MCB 1996 - 1 -
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Station Wagon 2008 1
2 Minibus (Nissan X-Trail) 2015 1 Pinjam Pakai Pemkab Lebak
3 Minibus (Toyota Kijang Innova) 2003 1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 49
C. Martik Rumah Dinas
No. Uraian jumlah
Kondisi
Keterangan Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
I Rumah Dinas Ketua 1 1 - -
1 Rumah Dinas Wakil Ketua 1 1 - -
2 Rumah Dinas Hakim 5 5 - -
4 Rumah Dinas Panitera 1 1 - -
D. Matrik Sarana/Prasarana
No. Sarana/Prasarana Jumlah Keterangan
I Sarana / Prasarana Gedung
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 1
4 Ruang Pantera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Panitera Pengganti 1
7 Ruang Kepegawaian 1
8 Ruang Jurusita 1
9 Ruang Perpustakaan 1
10 Ruang Sidang 3
11 Ruang Sidang Anak 1
12 Ruang Panmud Pidana 1
13 Ruang Pidana 1
14 Ruang Perdata 1
15 Ruang Mediasi 1
16 Ruang Jaksa 1
17 Ruang Hukum 1
18 Ruang Pentri 1
19 Ruang Komputer 1
20 Ruang Server 1
21 Ruang Umum dan Keuangan 1
22 Ruang Subag Perencaaan IT dan Pelaporan
1
23 Ruang Persediaan 1
Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, hal 50
24 Ruang Posbakum 1
25 Ruang Laktasi 1
26 Ruang Arsip 1
27 Ruang Tahanan 1
28 Ruang Pos Satpam 2
II Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran
1 Komputer 29
2 Laptop 15
3 AC Split 27
4 CCTV 1