LAPORAN PERSIDANGAN

Oleh :R Caesar R P WG4A013001Suryo Adi KusumoG4A013002Indah Permata SariG41013003Sri WahyudiG41013004AndromedaG41013005Egi Dwi SatriaG41013006Wily GustafiantoG41013007Nita IrmawatiG41013008Ayu Astrini N P SG41013033Auzia Tania UtamiG41013034Masrurotut DaroenG41013035Dhyaksa Cahya PG41013036Aulia Dyah FG41013037Nurul ArsyG41013038Alfian Tagar A PG41013039Bunga Wiharning SPG41013040

KEPANITERAAN KLINIKBAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGALFAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATANUNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMANRSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJOPeriode 16 Desember 2013-11 Januari 2014I. PENDAHULUAN

A. Pembukaan SidangMajelis hakim memasuki ruang persidangan pada pukul 10.30 WIB. Sidang pengadilan dibuka oleh hakim ketua dan menyatakan bahwa sidang merupakan sidang terbuka untuk umum dikarenakan kasus dakwaan merupakan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dianggap dewasa menurut hukum yang berlaku. Hakim ketua memerintahkan terdakwa dipanggil masuk. Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan dan hakim ketua menanyakan kondisi kesehatan terdakwa saat itu, terdakwa menyatakan kondisinya dalam keadaan baik dan sehat. Hakim ketua menanyakan mengenai surat kuasa pembelaan kepada kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum menunjukkan surat kuasa tersebut kepada hakim ketua dan kedua hakim anggota. Hakim ketua meminta jaksa penuntut umum untuk memeriksa surat kuasa tersebut. Hakim ketua memerintahkan kelima saksi masuk ke dalam ruang persidangan. Hakim ketua mempersilakan saksi untuk duduk dan menanyakan kondisi kesehatan dari setiap saksi saat itu, saksi menyatakan kondisinya baik dan sehat. Hakim ketua memanggil satu persatu saksi dan menanyakan identitas masing-masing saksi serta hubungan saksi dengan terdakwa dan korban. Saksi diminta berdiri oleh hakim ketua dan ditanyakan kesiapan untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Saksi disumpah di bawah alquran untuk pertanggungjawaban atas kesaksian yang akan diberikan. Saksi kedua diminta untuk keluar dari ruang sidang dan saksi pertama dipersilakan untuk duduk di kursi di tengah ruang persidangan. Agenda sidang kali ini adalah menghadirkan saksi-saksi.

B. Keterangan SaksiSAKSI AHLI : dr.H M Zaenuri Syamsu H, Sp.KF, MSi.MedSaksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Saksi ahli dalam sidang kali ini adalah dr. M. Zaenuri Syamsu H, Sp. KF, M.Si.Med. dr. Zaenuri merupakan seorang saksi ahli dalam kasus ini, beliau merupakan dokter forensik yang diperintah melakukan visum luar kepada korban oleh penyidik. Dari hasil visum luar yang dilakukan oleh dr. Zaenuri, didapatkan beberapa fakta, yang pertama terdapat satu buah luka lecet akibat trauma tumpul pada wajah korban, terdapat satu buah luka memar akibat trauma tumpul pada bibir korban, terdapat satu buah luka lecet akibat trauma tumpul pada tangan korban serta terdapat satu buah luka lecet akibat trauma tumpul pada kaki korban, pada pemeriksaan daerah kemaluan korban didapatkan robekan pada selaput dara pada arah jam 2, 5, dan 7. Robekan sampai ke dasar, diperkirakan luka robekan sudah 1 minggu lebih lamanya.. Dari luka tersebut, menurut dr. Zaenuri tidak ada satu pun dari luka tersebut yang dapat menyebabkan kematian secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung luka tersebut dapat menyebabkan kematian. Penyebab kematian secara langsung tidak dapat diketahui, karena keluarga menolak dilakukannya autopsi sehingga dr. Zaenuri tidak dapat menyimpulkan secara langsung penyebab kematian korban. Untuk dapat menentukan penyebab kematian korban secara langsung dibutuhkan pemeriksaan tambahan lain seperti CT-scan, rontgen thorax darah lengkap serta autopsi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, luka-luka lecet tersebut tidak dapat menyebabkan kematian secara langsung pada korban, akan tetapi bisa saja dari luka tersebut menimbulkan luka pada organ dalam yang tidak kasat mata dari luar. Luka pada organ dalam ini hanya dapat diketahui dari otopsi ataupun dari pemeriksaan tambahan lainnya. Menurut dr. Zaenuri, ada kemungkinan lain atau komplikasi yang dapat menjadi penyebab kematian selain luka pada organ dalam, yaitu kesalahan pada evakuasi korban saat ke rumah sakit. Kesalahan dalam evakuasi atau pertolongan pertama pada korban ini dapat menyebabkan DOA (Death on Arrival) atau kematian saat sudah tiba di rumah sakit. Akan tetapi, untuk membuktikan penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena keterbatasan hanya pada visum luar korban saja. SAKSI : Ny Siti Aminah, Ibu Rumah Tangga, Islam, alamat desa Tanggeran RT 06/03, Kec. Somagede, Kab. Banyumas.Saksi mengenal korban karena saksi adalah tetangga dekat terdakwa (Akhyar). Pada tanggal 28 September 2013, saksi yang sedang berada di dekat jembatan dekat rumahnya melihat wanita yang dketahui bernama Nurul (teman terdakwa) mondar mandir naik motor sambil mengetik SMS di depan jembatan sekitar pukul 13.00 WIB. Selang beberapa waktu, saksi melihat terdakwa pergi bersama Nurul menggunakan sepeda motor Nurul. Sekitar pukul 18.00 WIB, suami saksi dijemput oleh Habib setelah mendapat kabar dari terdakwa yang meminta Habib menyampaikan pesan kepada suami saksi bahwa terdakwa berada di IGD RSUD Banyumas bersama korban (Dwi) karena korban mengalami kecelakaan terjatuh ke jurang di daerah Persinggahan. Saksi menanyakan kembali sebab korban meninggal kepada budhe dari korban yaitu ibu Samirah dan suaminya dan mendapat jawaban yang sama yaitu karena kecelakaan. Saksi dan suami tidak menanyakan langsung kepada terdakwa karena terdakwa terus menangis di depan IGD. Awalnya suami saksi tidak bersedia datang ke IGD, namun saksi menyarankan agar tetap datang saja karena khawatir terdakwa membutuhkan bantuan. Setelah dari IGD, saksi kembali ke rumah dan mengabari ibu terdakwa bahwa pacar dari terdakwa (korban) meninggal dunia karena kecelakaan. Setelah itu, ibu terdakwa melayat ke rumah korban dan ikut memandikannya. Sedangkan suami saksi ikut mengantar korban ke rumahnya menggunakan mobil jenazah.Saksi mengaku baru mengetahui Nurul ketika hari kejadian, dan mengaku sedikit mengenal korban karena korban merupakan teman sekolah anaknya serta korban diketahui merupakan pacar terdakwa yang sudah dipacari selama 3 tahun dan sering melihat berboncengan dengan terdakwa. Sedangkan saksi mengenal terdakwa dikarenakan sudah bertetangga (jarak 3 rumah dari rumah terdakwa) selama 15 tahun. Terdakwa sudah menganggap suami saksi sebagai orang tua sendiri dan sering bermain gitar dan berkumpul di rumah saksi. Saksi mengetahui bahwa terdakwa pernah tinggal bersama kakeknya yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya serta adiknya. Saksi mengaku bahwa terdakwa tidak pernah terlihat cekcok dengan keluarganya ataupun melakukan kekerasan. Saksi juga mengaku tidak melihat terdakwa bersama temannya yang membawa korban ke rumah terdakwa sore harinya.

C. Berita Acara PersidanganBerita acara persidangan kasus penganiayaan dan kealpaan yang menyebabkan kematian atas korban bernama Dwi Kristianingsih dengan terdakwa bernama Akhyar Sapriaji bin Suparman alamat Grumbul karanganyar Desa Tanggeran, RT 06 RW 03 Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sidang acara atas pemeriksaan terdakwaHakim KetuaHakim : Sudah pernah dihukum?Terdakwa : BelumHakim : Bisa diceritakan kronologisnya?Terdakwa: Pada hari kamis 26 September 2013, sore- sore teman saya yang bernama nurul via sms mengabarkan ada razia, namun terlalu panjang jika diceritakan lewat sms, sehingga saya mengusulkan untuk bercerita lewat telpon. Berhubung pulsa saya dan Nurul habis kami memutuskan untuk bertemu pada hari jumat.Pada hari jumat saya sakit, sehingga di undur jadi hari sabtu pagi. Sabtu pagi korban mengajak saya jalan- jalan, namun saya menolak karena motor saya rusak, di saat yang sama Nurul sms untuk memastikan waktu pertemuan. Nurul menjemput saya di rumah menuju Purnama, saat di perjalanan Nurul bercerita bahwa korban sedang dekat dengan pria lain berinisial DD, bahkan sampai diantarkan membuat kartu kuning. Kurang lebih saat 2 minggu yang lalu korban memang meminta izin untuk membuat kartu kuning, tapi tidak memberitahu diantar dengan siapa. Nurul juga mengaku pernah mengantar korban bertemu dengan DD. Saat di Purnama saya meminta Nurul menghubungi korban dan menjemputnya, sedangkan saya meminjam motor teman saya yang bernama Yordan. Saat menunggu Nurul dan korban teman saya yang bernama Deni datang, saya menceritakan bahwa korban selingkuh dan berniat memberikan pelajaran kepada DD. Deni menjawab sabar- sabar, jika butuh bantuan telpon saja lalu pergi. Saat nurul dan korban datang saya berkata kepada korban aku hajar kamu apabila tidak ikut pergi (dalam bahasa jawa). Korban dibonceng motor saya dan ketika diperjalanan saya bertanya apakah kamu selingkuh dengan DD? korban DD hanya teman , tapi pernah main bikin kartu kuning ke Purwokerto. Lalu saya bertanya kenapa tidak pernah bilang? sambil meminta no HP DD. Korban tiak mau memberikan, sehingga saya mencoba meminjam HP korban. Saya bertanya lagi pada korban apakah kamu sudah jadian? korban menjawab sudah cipokan. Kemudian saya berbicara kasar dan korban menutup mulut saya, lalu saya gigit tangannya. Saya mencoba sms DD menggunakan hp korban dan mengaku sebagai korban mengajak bertemu. Di Tower saya berhenti, Nurul yang mengikuti dibelakangpun ikut berhenti. Saat saya sedang sms lagi DD hp korban direbut oleh korban, lalu karena kesal saya tendang perut korban hingga korban terjatuh kesakitan dan terduduk. Saat itu saya menggunakan sebdal jepit. Lalu saya menendang lagi kepala korban 2 kali menggunakan kaki kanan. Korban menangis dan menarik kaki saya sambil meminta maaf karena saya memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami, lalu saya tendang lagi kepala belakang menggunakan kaki kanan saya sampai korban jatuh dan helmnya terlepas. Nurul yang melihat kejadian tersebut mencoba memisahkan. Pada saat itu korban masih sadar, saya menyuruh korban untuk ikut motor Nurul dan pulang, saya berniat untuk pergi kelaut namun korban bersikeras untuk ikut motor saya. Sekitar 100 meter dari tower karena korban berisik terus saya memukul wajah korban dua kali menggunakan tangan kanan, namun korban sempat menghindar sehingga mau terjatuh. karena bingung saya membawa korban ke Karetan, tibanya di Karetan korban mengeluh pusing dan lehernya pegel. Saya bilang kamu jangan becanda, saya ajak berdiri namun korban lemas. Saya telpon Nurul untuk datang ke Karetan dan membawa air. Kurang lebih 1,5 jam Nurul baru sampai di Karetan karena nyasar, lalu langsung meminumkan air pada korban. Setelah diminumkan air korban langsung memuntahkannya kembali dan mendengkur. Saya meminta bantuan Nurul untuk membonceng korban ke rumah saya karena korban sudah pingsan dan terus mendengkur, namun Nurul banyak alasan. Sehingga saya telpon Sandi agar Deni ke Karetan karena korban pingsan. Deni datang ke Karetan agak petang, lalu kami membawa korban dengan posisi dijepit di antara deni dan saya. Ketika di perjalanan Deni berhenti nunggu Sandi buang air kecil, pada saat itu saya memberikan napas buatan. Kami membawa korban ke rumah saya dan direbahkan dikasur kamar karena menunggu Deni yang menukar motor. Setelah 3 menit direbahkan dikamar tanpa sepengetahuan orang tua saya, kami ebawa korban ke RS banyumas. Pada saat itu korban masih mendengkur namun saat di jalan mendekati RS Banyumas napas korban berhenti. Sesampainya di RS banyumas korban dinyatakan telah meninggal oleh dokter. Saya menelepon Habib untuk meberi tahu tetangga saya agar menemani saya di RS dan menelpon keluarga korban untuk mengabarkan korban meninggal karena kecelakaan. Hakim: Sebelum kejadian pernah mukul?Terdakwa: Pernah memukul wajah 2 kali, karena korban dekat dengan lelaki lain. Hakim : Sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan korban?Terdakwa : Pernah, 3 kali Hakim : Terpaksa atau tidak?Terdakwa: TidakHakim: Pertama kali melakukan hubungan suami istri kapan?Terdakwa: Usia 17 tahunHakim : Apakah perbuatan ini direncanakan sebelumnya?Terdakwa: TidakHakim: Apakah sering berkelahi?Terdakwa : yaHakim: Dengan perempuan atau laki-laki?Terdakwa : Laki- laki saja.Hakim AnggotaHakim : Sudah berapa lama pacaran?Terdakwa: 3 tahun, tapi pernag putus saat mau PKL di JogjaHakim : Sebelumnya pernah memukul korban?Terdakwa: Pernah, 1 kali karena korban didekati oleh seorang pria dan pergi ke warnet berduaan, saya khawatir korban hamil dan hamilnya sama orang lain dan saya yang disalahkanHakim : Sebelum kejadian kapan terakhir ketemu dan berapa sering ketemu?Terdakwa: Hari Kamis, ketemu satu kali seminggu, kalau tidak bertemu pasti komunikasi via SMS. Hubungan kami masih baik dan tidak ada masalah.Hakim : Saat diberi napas buatan responnya bagai mana?Terdakwa: Mata korban terbuka sebentar, lalu pandangan redup kembali.Hakim: Apa orang tua tau saat korban dibawa ke kamar?Terdakwa: Tidak, orang tua sedang di dapur dan jarak dapur dan kamar jauh.Hakim : Bagai mana kondisi korban saat akan dibawa ke RS?Terdakwa: Korban masih ngoro dan masih ada detak jantungnya Hakim: Berapa lam perjalan dari rumah ke rumah sakit?Terdakwa: 8- 10 menitHakim: bagai mana posisi korban saat dibawa ke rumah sakit?Terdakwa: Korban dijepit di antara Deni sebagai pengendara motor dan saya menopang dibelakang dan kedua kaki korban diangkat ke paha deni.Hakim KetuaHakim: Bagaina posisi menendang?Terdakwa: Saya dari arah depanHakim: Kenapa anda menangis saat di Rumah sakit?Terdakwa: Saya sedih dan tidak percaya kalau korban sudah minggalHakim: Kenapa anda pulang kerumah dulu tdak lamgsung ke rumah sakit?Terdakwa: Karena ingin menukarkan motorHakim: Jarak antara perkebunan karet ke rumah dengan perkebunan karet ke rumah sakit jauh kemana?Terdakwa: Jauh ke rumah sakit, kalau mau ke rumah sakit harus melewati rumah duluHakim AnggotaHakim: Apa tujuan anda boncengan dengan korban untuk menyelesaikan masalah?Terdakwa: Iya Hakim : Apakah sebelumnya sudah tau kalau korban selingkuh?Terdakwa: Tidak, hanya dari NurulHakim : Apa yang dipikiran anda sehingga menendang korban?Terdakwa: Emosi, karena dibohongi selingkuhHakim: Kenapa tidak anda tinggalkan saja ketika tau korban selingkuh?Terdakwa: Saya sayangHakim: Kenapa ketika di perkebunan karet tidak meminta tolong warga?Terdakwa: Kayaknya tidak ada orangHakim: Ketika korban dipukul apa bibirnya robekTerdakwa:IyaHakim: Dari visum didapatkan luka lecet pada tangan dan kaki, kenapa?Terdakwa : Kaki pasien lecet pada saat mau dibawa ke motor Hakim: Kapan kamu berniat membawa korban ke rumah sakit?Terdakwa: Saat di kebun karet, tapi bermaksud untuk menukar sepeda motor dulu ke rumah.Hakim: Apa orang tua korban tau hubungan kamu dengan korban?Terdakwa: mungkin tau, tapi mungkin hanya dianggap sebagai teman sajaHakim: Apa orang tua atau mbah kamu sering dipukul apabila kamu marah?Terdakwa: Tidak, hanya membentak saja.Hakim: Apa kamu sudah meminta maaf pada orang tua korban?Terdakwa : Belum sempat.Hakim: Apa kamu takut untuk mengaku pada orang tua korban?Terdakwa: Ya, takut.Penuntut UmumPenuntut Umum : Kejadian yang terjadi adalah menendang ulu hati, 3 kali menendang kepala, kapan helm korban lepas?Terdakwa : saat menendang kepala korban yang ketiga kali Penuntut Umum : Dimana posisi korban saat kamu tendang ?Terdakwa: Di bawah Penuntut Umum: Siapa yang pertama kali datang ke perkebunan karet?Terdakwa: DeniPenuntut Umum : Apa benar Deni yang mengusulkan pertamakali untuk pergi ke rumah sakit?Terdakwa: Ya, tapi saya takut kena kasusPenuntut Umum: Korban pingsan jam 4 sore?Terdakwa: Ya Penuntut Umum: Korban tiba di rumah sakit jam 7?Terdakwa: YaPenuntut Umum: Kenapa kamu tidak ketemuan dirumah?Terdakwa: Karena korban yang mengajak untuk ketemuan di luarPenuntut Umum: Apa tanggungjawab pacar ?Terdakwa: Menjaga Penuntut Umum: Apakah tindakan tersebut termasuk menjaga?Terdakwa: Tidak Penuntut Umum: Kenapa kamu menelpon Deni dulu tidak langsung membawa ke rumah sakit?Terdakwa: Karena Nurul tidak mau meninggalkan motornyaPenuntut Umum: Saat kamu menghubungi keluarga korban, apakah kamu bilang apa penyebanya?Terdakwa: Tidak, karena saat bilang korban meninggal hp langsung mati. Penuntut Umum: Apa yang disampaikan pada keluarga korban?Terdakwa: korban jatuh kejurang dan kepala terkena batu.Penasehat hukumPenasehat hukum: Apa ada niat untuk menghabisi korban?Terdakwa: TidakPenasehat hukum : Dimana anda tau kalau korban sudah meninggal?Terdakwa: Di jalan menuju rumah sakitPenasehat Umum : Kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit?Terdakwa: Karena takut masuk kasus dan mau menukar motor. Penasehat Umum: Pernah berapa kali berhubung suami istri dengan korban?Terdakwa: 3 kali selama hubunganHakim KetuaHakim: Apakah Anda berniat menganiaya korban?Terdakwa: YaHakim: Untuk apa dibawa ketempat sepi?Terdakwa: Untuk menyelesaikan masalahHakim: Apakah ada yang disampaikan?Terdakwa: Tidak Penuntut Umum: Meminta Waktu 1 minggu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tersangka dan TerdakwaMenurut KUHAP pasal 1 nomor 14 yang dinamakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti-bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan terdakwa menurut pasal 1 nomor 15 adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.Tersangka dan terdakwa berdasaran KUHAP BAB VI tentang tersangka dan terdakwa:Pasal 501) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan sebagai penuntut umum2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilanPasal 51Untuk mempersiapkan pembelaan:a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.b. Terdakwa berhak unuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.Pasal 52Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.Pasal 531) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud pasal 177.2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 178. Pasal 54Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang.Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat sejak mereka lahir (HAM) maupunhakyang diberikan undang-undang. Hak yang diberikan undang-undang terkait dengan statusnya sebagai tersangka,hak-hak itu diatur dalam KUHAP baik secara implisit maupun eksplisit dalamrumusan pasal-pasalnya Antara lain: 1. Hak untuk mengetahui dasar alasan penerapan upaya paksa, 2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, 3. Hak untukmengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, 4. Hak untuk diam, dalam pengertian tidak mengeluarkan pernyataan atau pengakuan, 5. Hak untuk mengajukan saksi a-de charge mulai dari proses penyidikan, 6. Hakuntuk mendapatkan bantuan hukum dan lain-lain.

B. Unsur Unsur dari Perbuatan Melawan HukumSesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur sebagai berikut:1. Adanya suatu perbuatanSuatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan , baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif ) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrakAplikasi pada kasus :Jika diaplikasikan pada kasus terdapat suatu perbuatan dari pelaku yang manusiawi dan tidak sepantasnya dilakukan terhadap korban. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai penganiayaan secara tidak langsung yang mengakibatkan kematian, definisi dari penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang berkenaan dengan tubuh manusia. Hal ini merupakan tindak pidana dan dapat dihukum.1. Perbuatan tersebut melawan hukum Dalam arti sebagai berikut :1. Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku 1. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 1. Perbuatan yang menyatakan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain), atau1. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lainAplikasi pada kasus :Tersangka sudah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap korban dan tindakan tersebut melanggar undang undang hukum pidana pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan.1. Adanya kesalahan dari pihak pelakuSuatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut :1. Ada unsur kesengajaan 1. Unsur kelalaian 1. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmatch, membela diri, tidak waras, dan lain-lainAplikasi pada kasus :Tersangka lalai dalam mengontrol emosi dan lalai sebagai umat beragama yang melarang tindakan penganiayaan, ndan tindakan kotor lainnya. Terdapat juga unsur kesengajaan dimana tersangka sengaja melukai korban akibat rasa cemburu.1. Adanya kerugian bagi korbanAdanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurispundensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uangAplikasi pada kasus :Kerugian yang ditimbulkan adalah kehilangan nyawa bagi korban, yang akhirnya kemungkinan akan berdampak pada keluarga korban karena secara psikis korban merupakan anak wanita yang dijadikan tulang punggung keluarganya.1. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianUntuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

C. Alat Bukti SyahPada kasus kejahatan hampir selalu ada barang bukti medik yang tertinggal, hal ini bisa membantu mengungkap kejahatan dan bahkan korban yang sudah membusuk atau hangus serta pelakunya akan dapat dikenali. Barang bukti medik yang berasal dari tubuh korban akan memberikan informasi mengenai proses terjadinya kejahatan, sedangkan barang bukti medik dari tubuh pelaku seputar identitas yang bersangkutan. Yang termasuk barang bukti medik yaitu darah, sperma, dan rambut (Dahlan, 2007).1. Darah Darah adalah bagian tubuh manusia yang dapat memberikan informasi penting bagi pengungkapan peristiwa pidana; baik yang ditemukan sebagai bercak, diambil dari tubuh manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati (Dahlan, 2007).Bercak darah dapat ditemukan pada tubuh korban, lantai disekitar tubuh korban, dinding, alat-alat rumah tangga, senjata tajam, pakaian, dan kendaraan bermotor. Adanya bercak darah, bentuk bercak darah, gambaran bercak darah, dan letak ditemukannya bercak darah dapat memberikan informasi mengenai kasus kejahatan tersebut (Dahlan, 2007).Tidak semua bercak darah berwarna merah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pemeriksaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada pemeriksaan tersebut yaitu (Dahlan, 2007):a. Persiapan Persiapannya yaitu bercak darah yang menempel pada suatu objek dikerok kemudian direndam pada larutan garam fisiologis. b. Tes penyaringan (Presumptive Test)Tes penyaringan digunakan untuk membedakan apakah bercak tersebut berasal dari darah atau bukan. Tes yang dilakukan adalah tes Benzidine, dan tes Phnolphtalein. c. Tes meyakinkan (Confirmatory Test)Tes untuk meyakinkan terdiri dari tes serologik, kimiawi, spektroskopik, dan mikroskopik.

d. Penentuan golongan darah Pada perkara pidana kadang-kadang diperlukan adanya pemeriksaan darah dari orang yang masih hidup untuk membuktikan adanya alkohol, morfin, tindak pidana perzinaan, dan membuktikan ada tidaknya hubungan paternitas. Sedangkan pemeriksaan darah dari orang mati untuk menentukan apakah golongan darahnya cocok dengan golongan darah yang menempel pada senjata atau mobil sebagai penyebabnya dan untuk menentukan sebab kematiannya (Dahlan, 2007).2. SpermaSperma merupakan bagian penting dalam mengungkap kasus tinak pidana seksual sebab pemeriksaan tersebut tidak hanya dapat membuat terang perkara tersebut tetapi dapat mengetahui identitas pelakunya. Pemeriksaan sperma ada dua yaitu pemeriksaan spermatozoa dan pemeriksaan plasma sperma. Pemeriksaan plasma sperma terdiri dari pemeriksaan acid phosphatase, pemeriksaan spermine, dan pemeriksaaan choline (Dahlan, 2007).3. Rambut Rambut merupakan bagian tubuh manusia yang dapat memberikan banyak informasi bagi kepentingan peradilan baik rambut kepala maupun rambut kelamin. Informasi yang dapat diketahui yaitu saat meninggal dunia, sebab kematian, jenis kejahatan, identitas korban, identitas pelaku dan benda/senjata yang digunakan. Jika ditemukan adanya rambut yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan maka hedaknya rambut tersebut diperiksa keaslian rambut, apakah rambut tersebut rambut manusia atau tidak, dan identifikasi pemilik rambut (umur, jenis kelamin, ras, dan golongan darah), serta informasi lain yang ada kaitannya dengan kejahatan (Dahlan, 2007).

D. Definisi PenganiayaanSecara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menyebabkan kematian.Penganiayaan dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang. sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (mishandelling) selain hanya menyebutkan penganiayaan saja. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

E. Jenis-Jenis Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian1. Menurut I Marshana Windhu, secara sosiologis dikenal adanya dua jenis kekerasan, yaitu:a. Kekerasan secara personal, yakni kekerasan yang dilakukan secara langsung.b. Kekerasan struktural adalah kekerasan secara tidak langsung, misalnya penyalahgunaansumber-sumberdaya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau monopoli oleh segelintir orang saja maka ada kekerasan dalam sistem ini. artinya, bila anda berkuasa dan memiliki harta kekayaan yang melimpah, tentunya akan selalu cenderung untuk melakukan kekerasan, kecuali kalau ada hambatan yang jelas dan tegas.Teori kekerasan Struktural jika kita implementasikan secara empirik-realistik(melihat di lapangan), maka teori telah berhasil diterapkan pada jaman Soeharto (Orde Baru) melalui Angkatan Bersenjata dan Organisasi politik yang berkuasa berbaju kultural jawa. Secara singkat Soeharto bisa dibandingkan dengan Ken Arok, hanya zaman dan teknologi (bersenjata) yang berbeda.Sebagaimana dikatakan Romli Atmasasmita kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, ia merupakan suatu kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau violence semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan undang-undang.Clinard & Quenney membedakanjenis-jenisCriminal Violence (Kekerasan) sebagai berikut:a. Pembunuhan (murder)b. Pemerkosaan (rape)c. Penganiayaan berat (aggravated assault)d. Perampokan bersenjata (armed robbery)e. Penculikan (kidnapping)Kejahatan kekerasan di atas adalah dapat digolongkan kepada kejahatan kekerasan individual (perseorangan), sedangkan yang termasuk kepada kejahatan kolektif (kelompok) adalah perkelahian massa, perkelahian natara gang remaja yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atauluka-lukaberat atau kematian. Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conraddapat dikelompokan kedalam 6 kelompok, yakni sebagai berikut:a. Kekerasan yang dipengaruhi oleh faktor budayab. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatanc. Kekerasan patologisd. Kekerasan situasionale. Kekerasan yang tidak disengajaf. Kekerasan Institusionalg. Kekerasan Birokratish. Kekerasan teknologisi. Kekerasan diamKekerasan pertama, mengkategorikan bahwa kebudayaan menganggap bahwa suatu tingkah laku kekerasan adalah tingkah laku yang diharapkan untuk dilakukan dalam suatu situasi tertentu, dan kekerasan adalah merupakan cara hidup bagi kebudayaan tersebut.Kekerasan bentuk kedua, adalah kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kejahatan, misalnya perampokan dan perkosaan. Kekerasan patologis, seringkali orang mengidentikasikan dengan tindak kekerasan yang mengalami gangguan kejiwaan atau kerusakan otak.Kekerasan situasional dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan karena pengaruh provokasi dari luar yang tidak dapat dihadapinya lagi. Keadaan ini merupakan reaksi yang sangat langka dilakukan oleh pelaku. Kekerasan intitusional adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengalami hukuman misalnya hukuman mati.2. Menurut Jack D. Douglas & Frances Chaput WakslerSelain jenis kekerasan individu (sebagaimana di atas), kekerasan juga dapat dikatakan sebagai kekerasan kolektif, seperti misalnya perkelahian massa. Kekerasan kolektif biasanya dilakukan oleh segerombolan orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam pengertian yang sempitnya dilakukan olehgang. Pada umumnya, kekerasan kolektif itu muncul dari situasi konkrit yang sebelumnya didahului olehsharinggagasan nilai, tujuan dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama. Masalah bersama adalah faktor paling penting dan bisa melibatkan perasaan akan bahaya, dendam dan amarah.Dalam kekerasan kolektif, sekelompok individu yang tergabung dalam suatu kelompok melakukan tindakan kekerasan secarabersama-samadan untuk kepentingan bersama, kekerasan kolektif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori, yakni:a. Kekerasan kolektif primitifb. Kekerasan kolektif reaksionerc. Kekerasan kolektif modernKekerasan kolektif primitif pada umumnya bersifatnon-politis,yang ruang lingkupnya terbatas pada suatu kelompok komunitas lokal misalnya main hakim sendiri dalam bentuk pemukulan dan penganiayaan lain ketika seorang tersangka pelaku kejahatan tertangkap di wilayah tersebut. Kekerasan yang dilakukan untuk gagah-gagahanataulucu-lucuan(just for fun), kekerasan bentuk ini biasanya dilakukan oleh remaja dalam bentuk vandalisme, termasuk kategori ini. Demikian pula melakukan penyerangan tanpa bersenjata terhadap kelompok lawan dapat dikategorikan ke dalam hal ini.Kekerasan kolektif reaksioner biasanya merupakan reaksi terhadap penguasa, pemeransertanya bukan hanya suatu komunitas lokal, akan tetapi juga yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan atau terhadap sistem yang dianggap tidak adil atau tidak jujur. Bagian dari kekerasan kolektif lainnya adalah kekerasan kolektif modern, yakni kekerasan untuk mencapai tujuan ekonomis dan politisi dari suatu organisasi yang tersusun dan terorganisasi dengan baik. Kekerasan dalam pemogokan buruh, kekerasan politik, terorisme, serta kekerasan yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi masuk ke dalam kategori ini.Memperhatikan defenisi dan berbagai bentuk kekerasan,satu-satunyakarakteristik dari model kejahatan dengan kekerasan ini adalah adanya agresivitas atau apa yang dinamakan dengan assaultive conduct, menurut Gibbonsmembedakan dua macamassaultive conduct, yaknisituasional or sub- cultural in character, danIndividualistic or psychogenic in character.3. Menurut Tindak PidanaTindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan sipelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa Pasal KUHP yaitu :a. Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematianb. Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematianc. Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematiand. Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian.1) Tindak Pidana Penganiayaan BiasaPenganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebayak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:a) Adanya kesengajaanb) Adanya perbuatanc) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya2) Tindak Pidana Penganiayaan RinganHal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:a) Bukan berupa penganiayaan biasab) Bukan penganiayaan yang dilakukan Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya Terhadap pegawai negri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasanya yang sah Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminumc) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian

3) Tindak Pidana Penganiayaan BerencanaMenurutMr.M.H Tirtaadmidjaja, mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayanan berencana , yaitu:a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum denhan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:a)Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.b)Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: Resiko apa yang akan ditanggung. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya. Bagaimana cara menghilangkan jejak.c)Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.4) Tindak Pidana Penganiayaan BeratTindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra.d) Kekudung-kudungane) Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.g) Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu: Penganiayaan berat biasa (ayat 1) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)5) Tindak Pidana Penganiayaan Berat BerencanaTindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesenganjaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesenganjaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

F. Undang Undang Mengenai Penganiayaan dan Kealpaan yang Menyebabkan KematianUndang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPasal 80(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalampasal 1luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.penjelasan pasal 80 Cukup JelasPasal 90(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Penjelasan Pasal 90 Cukup JelasUndang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan EtnisPasal 17Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalampasal 4 huruf b angka 4 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masingmasing ancaman pidana maksimumnya.Penjelasan Pasal 17 Cukup JelasPasal 18Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.Penjelasan Pasal 18 Cukup JelasPasal 19(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama sama.(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.Penjelasan Pasal 19 Cukup JelasPasal21(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.Penjelasan Pasal 21 Cukup Jelas

G. Pemeriksaan dan Pembuktian Dalam Kasus PenganiayaanUntuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal yaitu harus didukung oleh dua alat bukti yang sah dan hakim meyakini akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Dalam upaya mengungkap suatu tindak pidana agar menjadi jelas persoalannya dan dapat diketahui siapa pelakunya, fungsi alat bukti sangat penting seperti yang telah diatur didalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Mengingat pentingnya alat bukti tersebut maka aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan harus mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti sebanyak mungkin. Adapun alat-alat bukti yang sah, termuat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) adalah :1. keterangan saksi2. keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5. keterangan terdakwa.Salah satu cara untuk mendapatkan alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, melalui penyelidikan dan penyidikan, yang ditujukan untuk mengumpulkan barang bukti. Dalam sidang, hakim akan memperlihatkan benda-benda atau barang bukti kepada terdakwa dan bila perlu kepada saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHAP bahwa :1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini.2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

1. Keterangan Saksi Pengertian saksi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang berbunyi : Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.Sedangkan pengertian keterangan saksi, termuat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 165 ayat (1) KUHAP, yakni :Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.Penjelasan Pasal 295 RIB/HIR menyatakan bahwa yang dimaksud kesaksian yaitu keterangan lisan seseorang, di muka sidang pengadilan, dengan disumpah lebih dahulu, tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Kesaksian yang tidak dilihat sendiri, akan tetapi mengenai hal-hal yang dikatakan oleh orang lain bukanlah merupakan kesaksian yang sah.Kemudian mengenai pengertian keterangan saksi, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Keterangan saksi tidak mengikat bagi hakim dalam mengambil putusan. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian, maka seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 296 ayat (3) KUHAP). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat dianggap sebagai suatu bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka keterangan tersebut haruslah disertai dengan minimal satu alat bukti yang lain. Pada kasus ini banyak menghadirkan saksi, diantaranya teman korban dan terdakwa, yang berada di tempat kejadian pada waktu yang bersamaan dengan kejadian, serta menghadirkan saksi-saksi yang lain.2. Keterangan AhliSelain saksi hidup, dikenal juga bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik tersebut tentunya tidak dapat langsung bercerita mengenai kaitannya dengan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan keterangan dari seorang ahli untuk menjelaskannya. Bukti bukti tersebut dalam forensic science dikenal sebagai saksi diam atau silent witness. Disinilah letak keterkaitan antara barang bukti, (saksi diam) dengan alat bukti khususnya keterangan ahli. Barang bukti yang membutuhkan keterangan dari seorang ahli biasanya akan diperiksakan secara ilmiah melalui metodemetode tertentu. Pemeriksaan tersebut biasanya sering dilakukan di laboratorium. Pemeriksaan secara ilmiah oleh ahli terhadap barang bukti ini, bila dikaitkan dengan pendapat dokter Handoko Tjondroputranto ( seorang ahli kedokteran forensik), maka lazim dikenal dengan scientific investigation on evidence.Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan keterangan tersebut dinyatakan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan pasal 179 ayat (2) KUHAP, maka dalam memberikan kesaksiannya, ahli harus berada di bawah sumpah.Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tidak selamanya disampaikan di depan sidang pengadilan. Seorang ahli dapat memberikan keterangan dengan cara tertulis ataupun secara lisan. Hal itu bisa saja diakibatkan oleh adanya benturan antara kedua kepentingan hukum, dua kewajiban hukum, ataupun benturan antara suatu kepentingan hukum dengan satu kewajiban hukum.Ketentuan Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa penyidik dapat meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya untuk kepentingan peradilan. Pernyataan ini dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya secara tegas. Terkait dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, maka keterangan ahli yang diminta oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, dituangkan oleh ahli yang bersangkutan (khususnya ahli kedokteran) dalam suatu bentuk laporan berupa surat. Dengan demikian, keterangan ahli dapat dituangkan secara tertulis maupun lisan.Apabila keterangan ahli tersebut dituangkan secara lisan di sidang pengadilan, maka kedudukannya adalah sebagai alat bukti keterangan ahli. Pemanggilan terhadap ahli ini harus dilakukan oleh penutut umum dengan memuat secara jelas mengenai tanggal, hari, dan jam sidang serta untuk perkara apa ia di panggil (pasal 146 ayat (2) KUHAP jo Pasal 227 KUHAP). Apabila keterangan ahli tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, maka kedudukannya adalah sebagai alat bukti surat.Seorang ahli berada di bawah sumpah dalam memberikan keterangannya, hal itu agar keterangan yang diberikan dapat menjadi alat bukti yang sah (pasal 160 ayat (3) KUHAP). Selain itu, pengecualianpengecualian yang berlaku terhadap saksi juga berlaku terhadap ahli, khususnya pengecualian dalam hal dapat atau tidaknya memberikan kesaksian dimuka sidang (pasal 179 ayat (2) KUHAP jo pasal 168 KUHAP).Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian, maka seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) KUHA). Oleh karena itu, keterangan ahli dapat dianggap sebagai suatu bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka keterangan seorang ahli haruslah disertai dengan minimal satu alat bukti yang lain.Fungsi dari barang bukti untuk menambah keyakinan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam kasus tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tidak akan kesulitan mengidentifikasikan barang bukti. Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia, persoalannya menjadi tidak sederhana. Terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan tentunya yang menjadi barang bukti adalah tubuh manusia itu sendiri. Proses seperti tersebut diatas hanya dapat dilakukan terhadap barang bukti yang berupa benda mati, tetapi apabila barang bukti tersebut berupa tubuh manusia tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan, oleh karena tubuh manusia mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan benda mati.Tubuh manusia harus diawetkan dan dipisahkan dalam arti bahwa yang hidup menggunakan Visum et Repertum dan tubuh yang telah mati tersebut diawetkan dan dibungkus. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP, orang yang mengalami kekerasan juga jenazah dapat dikategorikan sebagai benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Adalah tidak mungkin benda-benda tersebut disita sampai perkaranya diperiksa di pengadilan. Adanya suatu luka mungkin dapat sembuh dan meninggalkan bekas sedangkan mayat akan membusuk bila disimpan lama. Apabila tubuh manusia hendak diajukan sebagai barang bukti di sidang pengadilan tentu hal ini tidak praktis dan selain itu hakim tidak dapat menilai atau menentukan akibat luka atau penyebab kematiannya. Tubuh seseorang yang mengalami kekerasan (luka-luka) ataupun jenazah tidak mungkin dapat dipertahankan seperti semula karena seseorang yang mendapat luka apabila tidak mendapatkan pengobatan, keadaannya akan memburuk atau si penderita luka meninggal dunia dan mungkin sebaliknya luka itu akan berangsur-angsur membaik selanjutnya tinggal parut (bekas luka) saja yang tampak. Juga karena alasan kesusilaan hakim tidak mungkin melihat parut luka itu. Sedangkan mengenai jenazah, jelas jenazah tidak mungkin menunggu sampai perkaranya di sidangkan karena jenazah harus dikubur. Namun perlu diingat bahwa pemeriksaan terhadap tubuh manusia tidak dapat dilakukan tanpa prosedur atau tata cara yang telah diatur. Pemeriksaan ini baru dapat dilakukan jika ada kepentingan umum yang lebih tinggi daripada kepentingan perorangan, pihak yang berwenang meminta kepada ahli kedokteran kehakiman untuk membantu misalnya guna kepentingan peradilan. Pemeriksaan mayat dalam hal ini pemeriksaan oleh ahli forensik dimaksudkan apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau sebaliknya. Dengan demikian, mengenai permintaan pemeriksaan terhadap tubuh manusia tidak berdasarkan Pasal 120 KUHAP, melainkan berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Dengan demikian tubuh manusia yang menjadi korban tindak pidana dapat dimintakan keterangan ahli kepada dokter atau ahli kedokteran kehakiman yang hasilnya berupa Visum et Repertum. Visum et Repertum secara harfiah berasal dari kata visual (melihat) dan repertum (melaporkan), sehingga Visum et Repertum berarti laporan mengenai apa yang dilihat atau diperiksanya, oleh karena Visum et Repertum merupakan keterangan ahli yang tertulis maka berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf c Pasal 187 huruf c KUHAP, Visum et Repertum dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan. Hasil pemeriksaan ahli dalam bentuk Visum et Repertum sangat membantu bagi hakim dalam mengungkap perkara pidana dimuka persidangan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya terdapat alat-alat bukti yang minim sekali. Dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa : Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada suatu kasus penganiayaan, pemeriksaan dan pembuktian yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan visum pada tubuh korban, dan disarankan untuk autopsi yang dilakukan oleh ahli forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Pada kasus ini telah dilakukan visum mati, tetapi tidak dilakukan autopsi, sehingga penyebab kematian tidak dapat dijelaskan secara jelas. Keterangan ahli dari dokter spesialis forensik mengenai visum mati dapat menjadi pembuktian yang sah sesuai KUHAP 184 ayat (1). 3. SuratBerdasarkan pasal 187 KUHAP, surat antara lain1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.1. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan.1. Surat keterangan dari seorang ahli mengenai perkara.1. Surat lain yang berhubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.Pasal 133 ayat (1) KUHAP menyebutkan terminology keterangan ahli, yang dimaksud dari pasal ini adalah surat yang hanya diberikan oleh ahli kedokteran. Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna karena bentuk surat-surat yang disebut dalam ketentuan itu dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundangundangan. Oleh karena itu, ditinjau dari segi formal, alat bukti surat merupakan alat bukti yang bernilai sempurna. Ditinjau dari segi material, semua alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam pasal 187 KUHAP bukanlah alat bukti yang bersifat mengikat.4. Petunjuk Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya satu sama lain maupun persesuaiannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana serta siapa pelakunya.Menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP, sumber dari alat bukti petunjuk sudah ditentukan secara limitative, yakni diperoleh dari alat bukti sah lainnya yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas petunjuk akan dapat melahirkan suatu keyakinan hakim sebagaimana diterangkan dalam pasal 188 ayat (3) KUHAP.Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian satu sama lain. Alat bukti petunjuk, baru digunakan apabila alat bukti lainnya belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa (belum memenuhi syarat minimum pembuktian).5. Keterangan TerdakwaBerdasarkan pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau apa yang ia ketahui dan / atau ia alami sendiri.Agar suatu keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti yang sah, maka terdakwa harus memberikan keterangan di sidang pengadilan. Selain itu, keterangan terdakwa biasanya berisi mengenai perbuatan yang ia lakukan, hal yang ia ketahui sendiri, ataupun tentang hal yang dialami sendiri oleh terdakwa.Berdasarkan pasal 160 ayat (1) jo. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdakwa diperiksa terakhir dalam rangkaian proses pembuktian. Alasan menempatkan keterangan terdakwa pada urutan terakhir adalah agar terdakwa mengetahui sepenuhnya gambaran peristiwa pidana yang didakwakan dan agar terdakwa tidak dipojokkan kepada pertanyaan yang masih belum jelas permasalahannya. Berdasarkan pasal 166 KUHAP, maka kepada terdakwa tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat.Sehubungan dengan mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran sejati, undangundang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

H. Pasal-Pasal Pidana Mengenai PenganiayaanBab XX - Penganiayaan Pasal 351 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 353 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.3) Jika perbuatan itu mengkibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun Bab XXI Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan Pasal 359 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Dahlan, Sofwan. 2007. Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: semarang. Karjadi, M dan Soesilo R. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar. Bogor : Politeia.Moeljatno. 1990. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakata : Bumi Aksara.R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Paslyadja, Adnan. 1997. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.Simotupang, Hisar. 2007. Peran Visum et Refertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Availlable at : www. repository.usu.ac.id. Doakses pada tanggal 6 Januari 2013.Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Rarifa Aditama

LAMPIRAN