LAPORAN PENCAPAIANTUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUMDI INDONESIA20132014Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)ISBN978-602-1154-11-3Diterbitkan oleh:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tim Penyusun:Penanggung Jawab: Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MAKetua Tim Pengarah: Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MASekretaris: Dra. Nina Sardjunani, MAAnggota: Prof. Endang L. Achadi; Prof. Dr. Ir. H. Hidayat Syarief, MS; Dr. Sudart Surbakt;Dr. Sudarno Sumarto; Dr. I Nyoman Kandun; Ir. Risyana Sukarma; dr. Fitri Nandiaty; Dr.SonnyHarryBudiutomoHarmadi;Ir.RudySoeprihadiPrawiradinata,MCRP, Ph.D;Dr.Ir.Subandi,MSc;dr.Sanjoyo,M.Ec;Dr.Hadiat,MA;Ir.Wahyuningsih Darajat, MSc; Dra. Tut Riyat, MA; Riza Hamzah, SE, AK, ME;Dadang Rizki Ratman, SH, MPA; Dr. Arum Atmawikarta, MPH; Mukhlis Hanif Nurdin, SKM.Mitra Pendukung: United Natons Development Programme (UNDP)LAPORAN PENCAPAIANTUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUMDI INDONESIA2013Diterbitkan Oleh:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013iiLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013iiiKATA PENGANTARKeikutsertaanIndonesiadalammenyepakatDeklarasiMileniumbersamadengan189negaralain padatahun2000bukansemata-matauntukmemenuhitujuandansasaranMilleniumDevelopment Goals(MDGs),namunkeikutsertaanituditetapkandenganpertmbanganbahwatujuandansasaran MDGssejalandengantujuandansasaranpembangunanIndonesia.Konsistendenganitu,Pemerintah IndonesiatelahmengarusutamakanMDGsdalampembangunansejaktahapperencanaansampai pelaksanaannyasebagaimanadinyatakandalamRencanaPembangunanJangkaPanjang2005-2025, RencanaPembangunanJangkaMenengahNasional2004-2009dan2010-2014sertaRencanaKerja Tahunanberikutdokumenpenganggarannya.Berdasarkanstrategipro-growth,pro-job,pro-poor,dan pro-environmentalokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk mendukung pencapaian berbagai sasaranMDGsterusmeningkatsetaptahunnya.Kemitraanproduktfdenganmasyarakatmadanidan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan pencapaian MDGs.LaporanPencapaianTujuanPembangunanMileniumdiIndonesia2013inimerupakanlaporanke delapanyangbersifatnasionalsejakpertamakaliditerbitkanpadatahun2004.Penerbitanlaporan inibertujuanuntukmelaporkanberbagaikeberhasilanyangtelahkitacapaisebagaiperwujudandari komitmen dan kerja keras Pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk menuju Indonesia yang lebihsejahtera.Disampingitu,laporaninibertujuanuntukmenunjukkankomitmenIndonesiasebagai bagiandariMasyarakatbangsa-bangsadalammewujudkancita-citaDeklarasiMileniumPerserikatan Bangsa-Bangsatahun2000.Laporaninisecararingkasmenguraikankeadaandankecenderunganserta upayapentnguntukpercepatanpencapaianMDGssampaidenganposisitahun2013,sehinggadapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan agar sasaran MDGs tahun 2015 dapat dicapai.LaporaninidisusunolehTimyangterdiridariTimPengarahdanTimTeknis/KelompokKerjayang bertanggungjawabkepadaMenteriNegaraPerencanaanPembangunanNasional/KepalaBAPPENAS. KepadaseluruhanggotaTimPenyusundisampaikanpenghargaandanucapanterimakasihsetnggi-tngginya atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Laporan Pencapaian MDGs ini tersusun dengan baik. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:Dr.Ir.LukitaDinarsyahTuwo,MA,WakilMenteriNegaraPPN/WakilKepalaBappenasdanDra. NinaSardjunani,MA,DeputBidangSumberDayaManusiadanKebudayaanBappenasyangtelah mengkoordinasikanpenyusunandansekaligusmelakukanquality assuranceatassubstansiLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2013.Dr. Sudart Surbakt; Prof. Dr. Ir. H. Hidayat Syarief, MS; Prof. Endang L. Achadi; Dr. Sudarno Sumarto; Dr. I Nyoman Kandun; Ir. Risyana Sukarma; Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi dan dr. Fitri Nandiaty yang telah menyusun laporan dari setap goal MDGs.KementerianKoordinatorBidangKesejahteraanRakyat,KementerianPendidikandanKebudayaan, KementerianAgama,KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak,Kementerian Kesehatan,BadanKependudukandanKeluargaBerencanaNasional,BadanPengawasObatdan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, KementerianKelautandanPerikanan,KementerianKeuangan,KementerianKomunikasidan Informatka,KementerianLuarNegeri,BankIndonesia,KomisiPemilihanUmum,danBadanPusat Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013ivStatstk yang telah memberikan kontribusi dalam penyediaan data, informasi, dan penyiapan naskah.Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan dari UnitedNatonsDevelopment Programme(UNDP)yangtelahmembantupenyusunanLaporanPencapaianMDGsini,sertasemua pihak yang telah membantu yang tdak dapat disebutkan satu per satu.SemogalaporaninimenjadikontribusiberhargabagibangsaIndonesiadalammewujudkancita-cita pembangunan manusia yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera di masa yang akan datang.Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MAMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013vDAFTAR ISIKata Pengantar iiiDafar Isi vDafar Gambar viDafar Tabel ixDafar Kotak xDafar Foto xiDafar Singkatan xiPendahuluan 1Ringkasan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 5Tinjauan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 9TUJUAN 1:MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN15Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tngkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 17Target 1B: Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktf dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 27Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 31TUJUAN 2:MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA35Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 37TUJUAN 3:MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN47Target 3A: Menghilangkan ketmpangan gender di tngkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tdak lebih dari tahun 2015 49TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK65Target 4A: Menurunkan Angka Kematan Balita (AKBA) hingga dua-pertga dalam kurun waktu 1990-2015 67TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU87Target 5A: Menurunkan Angka Kematan Ibu hingga tga-perempat dalam kurunwaktu 1990 - 2015 89Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 89Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013viTUJUAN 6: MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULARLAINNYA 121Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015 123Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 123Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 130TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 147Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 149Target 7C: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak pada 2015 165Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifkan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 178TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN189Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yangterbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tdak diskriminatf 191Target 8D:Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang 197Target 8F: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi200DAFTAR GAMBARGambar 1.1. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional 17Gambar 1.2. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin , 2003 -2013 (Juta Jiwa) 18Gambar 1.3. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2), 2000-2013 18Gambar 1.4. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi tahun 1990 dan 201319Gambar 1.5. Salah Satu Tampilan Data Dalam Situs Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial25Gambar 1.6.Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Tahun 2012 27Gambar 1.7. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 201228Gambar 1.8. Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi Tahun 2012 28Gambar 1.9. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 1998, 2009 dan 201229Gambar 1.10 Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita 31Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013viiGambar 1.11. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori < 1.400 Kkal dan < 2.000 Kkal Tahun 201332Gambar 2.1 Perkembangan APM dan APK Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 1992-2012 38Gambar 2.2 Perbedaan APM dan APK jenjang SD/MI/sederajat menurut provinsi, tahun ajaran 201238Gambar 2.3 Perkembangan angka partsipasi sekolah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, 1994 201239Gambar 2.4. Angka partsipasi sekolah anak usia 7-12 menurut provinsi, 2012 39Gambar 2.5. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar tahun 2012 40Gambar 2.6. Perkembangan persentase guru yang berkualifkasi akademik S1/D4 pendidikan dasar, 2004-201240Gambar 2.7. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 tahun, 2000 2012 42Gambar 2.8. Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun Menurut Provinsi dan tpe wilayah, 201243Gambar 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender di Indonesia, Tahun2005 201150Gambar 3.2. Kecenderungan Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki menurut Jenjang Pendidikan,Tahun 2000-201351Gambar 3.3. Kecenderungan Kontribusi Perempuan dalam Kerja Upahan di Sektor Non-Pertanian, Tahun 2000-201351Gambar 3.4. Kecenderungan Keterwakilan Perempuan dalam DPR menurut Periode Pemilihan, Tahun 1950-201452Gambar 3.5. Rasio AMP menurut Jenjang Sekolah, Tipe Wilayah dan Status Ekonomi 54Gambar 3.6. Rasio AMH Perempuan terhadap AMH Laki-laki menurut Provinsi, 2013 55Gambar 3.7. Rasio AMH menurut Tipe Wilayah dan Status Ekonomi 55Gambar 3.8. Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non-Pertanian, Tahun 201356Gambar 3.9. Jumlah Korban TPPO yang diproses, 2011-2013 57Gambar 3.10. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR, 2012 59Gambar 4.1. Tren Angka Kematan Neonatal, Bayi, dan Anak Balita 5 Tahun Sebelum Survei,Tahun 1991-2012 (SDKI)68Gambar 4.2. Tren Proporsi Kematan Neonatal terhadap Kematan Bayi dan Balita,Proporsi Kematan Bayi terhadap Kematan Balita (SDKI berbagai tahun)69Gambar 4.3. Angka Kematan Bayi dan Proporsi Angka Kematan Neonatalterhadap AKB di Provinsi dengan AKB Tinggi dan Rendah (SDKI 2012)71Gambar 4.4. Angka Kematan Balitadan Proporsi Angka Kematan Neonatalterhadap AKBa di Provinsi dengan AKB Tinggi dan Rendah (SDKI 2012)71Gambar 4.5. Disparitas Kematan Neonatal, Bayi, dan Balitaberdasarkan Perdesaan/Perkotaan, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Kuintl Kemiskinan (SDKI 2012)72Gambar 4.6. Kematan Bayi dan Anak berdasarkan Berbagai Variabel (SDKI 2012) 73Gambar 4.7. Penyebab Kematan Neonatal Usia 0-6 Hari dan 7-28 Hari (Riskesdas 2007) 74Gambar 4.8. Proporsi BBLR berdasarkan Provinsi (Riskesdas 2010 dan 2013) 75Gambar 4.9. Distribusi BBLR (berat lahir kurang dari 2,5 kg) berdasarkan beberapa Variabel (SDKI 2012)76Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013viiiGambar 4.10. Proporsi Wanita Usia Subur (WUS) dengan Risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) Tahun 2007 dan 201377Gambar 4.11. Penyebab Kematan Bayi dan Kematan Balita (Riskesdas 2007) 77Gambar 4.12. Insiden Diare dan Prevalensi Penumonia per 1000 Balita berdasarkan Provinsi (Riskesdas 2013)87Gambar 4.13. Disparitas Penyakit Diare dan ISPA berdasarkan berbagai Variabel (SDKI 2012) 78Gambar 4.14. Anak yang Mendapatkan Vaksinasi Campak, Berdasarkan Provinsi, SDKI 2012 79Gambar 4.15.Kematan Bayi, Kematan Balita, dan Imunisasi Campak berdasarkan Provinsi 201279Gambar 4.16. Praktek Pemberian ASI pada Bayi dan Anak Usia Dini, SDKI 2007- 2012 80Gambar 4.17. Indikator Pola Makan pada Bayi dan Anak Usia Dini (SDKI 2007-2012) 81Gambar 4.18. Persen Anak Usia 6-59 Bulan yang Menerima Suplementasi Vitamin A dalam 6 Bulan Terakhir,berdasarkan Provinsi ( SDKI Tahun 2012)81Gambar 4.19. Persen Anak Usia 6-59 Bulan yang Menerima Suplementasi Vitamin A dalam 6 Bulan Terakhir,berdasarkan Beberapa Variabel Tahun 2012 (SDKI 2012)82Gambar 4.20. Prevalensi yang Menerima Vitamin A, Kematan Bayi, dan Kematan Balita berdasarkan Provinsi, SDKI 201282Gambar 4.21. Persen Gizi Kurang dan Stuntng pada Anak Balita, Tahun 2007 - 2012 83Gambar 4.22. Proporsi Balita Gizi Kurang, Pendek, Kurus, Gemuk menurut Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 201383Gambar 5.1. Angka Kematan Ibu Indonesia tahun 1994-2012 90Gambar 5.2. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 1995-2012 91Gambar 5.3. Kerangka Konsep Pelayanan Kesehatan Kebidanan Berkesinambungan 92Gambar 5.4. Berbagai skenario miss-oportunitesPenyelamatan Ibu di berbagai tngkat pelayanan kebidanan93Gambar 5.5. Tindakan yang Dilakukan Saat Terjadi Komplikasi 96Gambar 5.6. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Provinsi 98Gambar 5.7. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan berbagai Variabel 99Gambar 5.8. Disparitas Persalinan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Berbagai Karakteristk99Gambar 5.9. Tren Kelahiran dengan Seksio di Indonesia berdasarkan kuintl kekayaan, Tahun 1987-2002 (SDKI)100Gambar 5.10. Tren Kelahiran dengan Seksio di Indonesia, berdasarkan Kuintl Kekayaan Tahun 2007 dan 2012100Gambar 5.11. TrenTotalFertlityrate (TFR) di Indonesia, tahun 1994-2012 (SDKI) 101Gambar 5.12. Tren Angka Prevalensi Penggunaan KB (CPR) di Indonesia, tahun 1994-2012 (SDKI)102Gambar 5.13. Metode Kontrasepsi yang dipergunakan wanita menikah usia 15-49 tahun, SDKI 2007 dan 2012102Gambar 5.14. Perubahan peran pemerintah dan sektor swasta dalam pelayanan KB 103Gambar 5.15. Jenis Metoda KB yang digunakan oleh Sektor Swasta 103Gambar 5.16. Angka fertlits Remaja 15-19 tahun, SDKI 1994 2012 104Gambar 5.17. Persen perempuan 15-19 tahun yang sudah pernah melahirkan bayi hidup atau sedang hamil anak pertama saat survei105Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013ixGambar 5.18. Kunjungan K1 dan K4 antara tahun 1994-2012 (SDKI) 107Gambar 5.19. Tren Unmetneed di Indonesia tahun 1991 2012 (SDKI) 108Gambar 5.20. TotalFertlityRate (TFR) berdasarkan provinsi tahun 2012 (SDKI) 109Gambar 5.21. TotalFertlityRateberdasarkan Lokasi tempat tnggal, Pendidikan, dan Kuintl Kekayaan,tahun 2012 (SDKI)109Gambar 5.22. Persen perempuan usia 15-49 tahun yangmenggunakan kontrasepsi modern berdasarkan provinsi (SDKI 2012)110Gambar 5.23. Distribusi wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan metode KB modern berdasarkan lokasi tempat tnggal, pendidikan dan kuintl kekayaan (SDKI 2012)110Gambar 5.24. Metode Kontrasepsi yang digunakan wanita menikah usia 15-49 tahun ber-dasarkan jumlah anak yang masih hidup dan variabel lainnya (SDKI 2007 dan 2012)111Gambar 5.25. Persen wanita usia 15-19 tahun yang telah melahirkan atau sedang hamil anak pertama (childbearing) berdasarkan lokasi tempat tnggal, pendidikan, dan kuintl kekayaan di Indonesia tahun 2007 dan 2012 (SDKI)112Gambar 5.26. Persen ibu hamil yang menerima ANC dari tenaga kesehatan terampil berdasarkan provinsi, SDKI 2012112Gambar 5.27. Persen ibu hamil yang menerima ANC dari tenaga kesehatan terampil ber-dasarkanlokasi tempat tnggal, pendidikan dan kuintl kekayaan, SDKI 2012113Gambar 5.28. Unmet need metode KB berdasarkan provinsi, SDKI 2012 113Gambar 5.29. Unmet need terhadap KB berdasarkan alasan pada berbagai karakteristk114Gambar 5.30. Persen wanita menikah yang tdak menginginkan anak lagi berdasarkan jum-lah anak, lokasi tempat tnggal, tngkat pendidikan, dan kuintl kekayaan (SDKI 2007 dan 2012)115Gambar 6.1 Prevalensi HIV populasi umur 15-24 tahun (Kemenkes RI, 2012) 124Gambar 6.2 Angka kumulatf HIV tahun 2013* (Kemenkes RI, 2012) 124Gambar 6.3 Angka kumulatf AIDS sampai dengan September 2013* (Kemenkes RI, 2013) 125Gambar 6.4 AIDS CaseRate Provinsi dan Nasional sampai dengan September 2013 (Kemenkes RI, 2013)125Gambar 6.5 Penggunaan kondom pada populasi berisiko (Kemenkes RI, 2012) 126Gambar 6.6 Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (Kemenkes RI, 2013)126Gambar 6.7 Persentase ODHA yang mendapatkan ART (Kemenkes RI, 2013) 126Gambar 6.8 Angka Insidensi dan Angka Kematan Yang Berhubungan Dengan Malaria 130Gambar 6.9 AnnualParasiteIncidence (API) menurut provinsi pada tahun 2013 (dengan kelengkapan laporan kab/kota 90%) (Kemenkes RI, 2013)131Gambar 6.10 Jumlah kasus positf Malaria menurut provinsi di Indonesia Tahun 2013 131Gambar 6.11 Jumlah Kasus Malaria Terkonfrmasi per Provinsi Tahun 2012 (Kemenkes RI, 2013)132Gambar 6.12 Persentase Pengobatan Sesuai Standar Program Malaria ( Kemenkes RI, 2013) 132Gambar 6.13 Angka keberhasilan pengobatan / successrate(SR) (Kemenkes RI, 2012) 137Gambar 6.14 Beban TB dalam rate (per 100.000 penduduk) tahun 1990-2012 (Kemenkes RI, 2013)137Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xGambar 6.15 Perkiraan prevalensi TB per 100.000 penduduk per tahun berdasarkan modeling TB (Kemenkes RI, 2013)137Gambar 6.16 Prevalensi stroke menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 141Gambar 6.17 Prevalensi hipertensi menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 142Gambar 6.18 Prevalensi penyakit jantung menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 142Gambar 6.19 Prevalensi penyakit sendi menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 143Gambar 6.20 Prevalensi asma menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 143Gambar 6.21 Prevalensi DM menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 144Gambar 6.22 Prevalensi tumor/kanker menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 144Gambar 6.23 Prevalensi cedera menurut provinsi tahun 2007 (Kemenkes RI) 145Gambar 7.1 Tutupan Hutan dalam Laporan Terdahulu dan Data Tahun 2012 150Gambar 7.2 Disparitas Tutupan Hutan 151Gambar 7.3 Konsumsi Energi Pada Laporan Terdahulu 153Gambar 7.4 Produksi Perikanan Dibandingkan dengan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB), Tahun 2012-2013155Gambar 7.5 Rasio Kawasan Lahan Lindung Pada Laporan Terdahulu dan Data Tahun 2012 156Gambar 7.6 Disparitas Provinsi untuk Kawasan Lahan Lindung 157Gambar 7.7 Grafk Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan, 2003-2013 158Gambar 7.8 Akses Berkelanjutan terhadap Sumber Air Terlindung pada Laporan Terdahulu dan Data BPS Terakhir untuk Tahun 2011, 2012 dan 2013167Gambar 7.9 Disparitas Provinsi untuk Akses Berkelanjutan terhadap Sumber Air Terlindung169Gambar 7.10 Disparitas Perkotaan-Perdesaan untuk Akses Berkelanjutan terhadap Sumber Air Terlindung169Gambar 7.11 Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar pada Laporan Terdahulu dan Data BPS 2013170Gambar 7.12 Disparitas Provinsi untuk Akses terhadap Sanitasi Dasar Tahun 2013 171Gambar 7.13 Proporsi Penduduk Perkotaan yang Tinggal di Daerah Kumuh Pada Laporan Terdahulu179Gambar 7.14 Disparitas Provinsi untuk penduduk perkotaan yang tnggal di daerah kumuh Tahun 2012180Gambar 7.15 Target Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 2014 186Gambar 8.1. Perkembangan Impor, Ekspor, PDB dan Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB 192Gambar 8.2. Perkembangan Outstanding Pinjaman Luar Negeri Pemerintah 198DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Cakupan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009-2012 22Tabel 3.1.Rasio APM menurut Jenjang Pendidikan dan Tipe Wilayah, Tahun 2013 53Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xiTabel 3.2. Dafar Provinsi yang Mempunyai Bias Gender Terbesar Berdasarkan Rasio APM, 201253Tabel 3.3. Rasio APM Per Jenjang Pendidikan menurut Golongan Pengeluaran, Tahun 201354Tabel 3.4. Korban TPPO yang Dipulangkan dan Didampingi IOM, Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia (2010-2012 )57Tabel 4.1. Angka kematan anak menurut provinsi 70Tabel 5.1 Kelengkapan Peralatan dan Obat di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED96Tabel 5.2. Kelengkapan Tenaga dan Kesiapan Pelayanan PONEK di RSU Pemerintah 97Tabel 5.3.Data kualitas APN (Asuhan Persalinan Normal) 98Tabel 7.1. Konsumsi energi, 1990 2005105Tabel 7.2. Perkembangan Luasan Kawasan Konservasi Perairan, 2003-2013 157Tabel 7.3. Jenis Kawasan Konservasi, Jumlah Kawasan, dan Status Luasan Kawasan Konservasi Perairan, 2013158Tabel 8.1 Beberapa Indikator Terpilih Kondisi Bank Umum di Indonesia, 2011 - 2012 192DAFTAR KOTAKKotak 1.1. Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial 25Kotak 1.2. Kartu Perlindungan Sosial 26Kotak 2.1 Perbaikan Mutu dan Distribusi Guru di Kabupaten Gorontalo 41Kotak 3.1. Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kuota Keterwakilan Perempuan 30 Persen di Lembaga Legislatf pada Tahun 201359Kotak 3.2. Upaya Penyediaan Data Gender dan Anak Melalui Publikasi: Profl Perempuan Indonesia; Profl Anak Indonesia; dan Pembangunan Manusia Berbasis Gender60Kotak 3.3. Pelaksanaan Stranas Percepatan Pug Melalui Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)61Kotak 4.1. Pengalaman Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Percepatan Penurunan Kematan Neonatal84Kotak 5.1. Mewujudkan Angka Kematan Ibu Nol (AKINO) di Kabupaten Lombok Utara, NTB115Kotak 6.1Pengendalian HIV dan AIDS di Puskesmas Semeni Kota Surabaya, Jawa Timur 127Kotak 6.2. Upaya Juru Malaria Kampung di Teluk Bintuni Papua Barat , Peningkatan Pemberdayaan dan penggerakan Masyarakatdalammemerangi malaria dalam rangka percepatan pencapaian Goal 6 MDG dan menuju eliminasi 2030133Kotak 6.3. PEJUANG TANGGUH (PETA)Suatu bentuk dukungan sebaya untuk pasien Tuberkulosis138Kotak 6.4. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular (PTM) 146Kotak 7.1. Kebijakan Umum Pemerintah dalam Pengamanan Lingkungan 160Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xiiKotak 7.2. Pelaksanaan Hibah Air Minum untuk Masyarakat Miskin Perkotaan melalui Pendekatan Bantuan Berdasar Hasil atau Kinerja (Output/Performance-basedAid/OBA), sebuah BestPractce172Kotak 7.3. Gerakan BASNO Sebagai Kebijakan Propinsi dalam Mendukung Percepatan Program Melalui Pendekatan STBM, sebuah BestPractce174Kotak 7.4. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Air Minum dan Sanitasi, 2015-2019 177Kotak 7.5. Capaian dan Best Practce Pelaksanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Tahun 2012 (di Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang)181Kotak 7.6. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh 185Kotak 8.1.Perkembangan Kerjasama Pembangunan Internasional Tahun 2013 202DAFTAR FOTO Foto 1.1. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin 22Foto 1.2. Kartu Perlindungan Sosial 26Foto 7.1.Masyarakat Perdesaan menikmat layanan air minum di Desa Tammerodo Kab Majene Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan Pembangunan SPAM Berbasis Masyarakt (Program PAMSIMAS)176Foto 7.2. SPAM Regional Petanu sangat bermanfaat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar176Foto 7.3. Masyarakat Nelayan di Pulau Mandangin mampu menikmat air minum hasil olahan SeaWaterReverseOsmosispada Program SPAM Kawasan Khusus 176Foto 7.4. Kondisi Jalan Lingkungan di Kel. 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu 1 setelah Diperbaiki 182Foto 7.5. Bangunan Serbaguna di Lingkungan di Kel. 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu 1 yang Dibangun melalui PLP2K-BK182Foto 7.6. Bangunan Dermaga di di Kel. Tuan Kentang, Kec. Sebrang Ulu 1 yang dibangun melalui PLP2K-BK (kiri).Bangunan Serbaguna di Kel. Tuan Kentang, Kec. Sebrang Ulu 1 yang dibangun melalui PLP2K-BK (kanan)183Foto 7.7. Peningkatan Kualitas Rumah di Kelurahan 5 Ulu, Kec. Sebrang Ulu 1,Kota Palembang (kiri). Bangunan Tempat Bermain di Kelurahan Tuan Kentang,Kec. Sebrang Ulu 1, Kota Palembang (kanan)183Foto 7.8. Pengelolaan sempadan Boezem Morokrembangan, pengelolaan sampah 3R184DAFTAR SINGKATANABAT Aku Bangga Aku TahuAKBA Angka Kematan Balita APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NasionalAPK Angka Partsipasi KasarLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xiiiAPM Angka Partsipasi MurniAPSARGAngka Partsipasi SekolahAnggaran Responsif Gender ART AntretroviralTreatmentARV AntretroviralASEANASFRASIAssociatonofSouth-EastAsiaNatonsAgeSpecifcFertlityRateAir Susu Ibu Balita Bawah Lima TahunBappenasBBLRBBMBCGBKKBNBLMBadan Perencanaan Pembangunan NasionalBerat BadanLahir RendahBahan Bakar MinyakBacillusCalmeteGuerinBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBantuan Langsung Masyarakat BOK Bantuan Operasional KesehatanBOS Bantuan Operasional SekolahBP3AKB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana BPDBPOBank Pembangunan DaerahBahan Perusak OzonBPR Bank Perkreditan Rakyat BPS Badan Pusat Statstk Perum BulogBUMNPerusahaan Umum Bulog (Badan Urusan Logistk)Badan Usaha Milik NegaraCAR CapitalAdequacyRatoCBEISCDRCommunity-BasedEducatonInformatonSystemCaseDetectonRateCFCDCFCsCorporateForumforCommunityDevelopmentClorofuorocarbonsCLTSCO2CPECPRComunityLedTotalSanitatonCarbondioxideCustomerPremisesEquipmentContraceptvePrevalenceRateCSR CorporateSocialResponsibilityCTU ContraceptveTechnologyUpdateDAD Dana Alokasi Desa DAK Dana Alokasi Khusus Desa PinterDODesa Punya InternetDefnisi OperasionalDOTSDPRDPT-HBDSRDirectlyObservedTreatmentShortcourseDewan Perwakilan RakyatDiphteria-Pertusis-TetanusHepattsBDebtServiceRatoFasyankesFWTFasilitas pelayanan kesehatan FixedWirelessTelephoneLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xivGBSGPIGRKGWM LDRGenderBudgetStatementGenderParityIndexGas Rumah KacaGiro Wajib MinimumLoantoDepositratoHCFCs HydrochlorofuorocarbonsHIV dan AIDsHPBHuman Immunodefciency Virus/Acquired Immunodefciency SyndromeHarga pembelian beras HPMP HCFCPhase-OutManagementPlanIIXIPGIndonesiaInternetExchangeIndeks Paritas Gender Jamkesda Jaminan kesehatan daerahJamkesmas Jaminan kesehatan masyarakatJampersal Jaminan Persalinan JPS Jaring Pengaman Sosial K1 Kunjungan Kehamilan ke-1K4 Kunjungan Kehamilan ke-4 KBKemendagriKemdikbudKemenhutKemenkesKemenkeuKemenkokesraKemen PPNKemen PUKementanKominfoKHKIAKeluarga BerencanaKementerian Dalam NegeriKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian KehutananKementerian KesehatanKementerian KeuanganKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyatKementerian Perencanaan Pembangunan NasionalKementerian Pekerjaan UmumKementerian PertanianKementerian Komunikasi dan InformasiKelahiran HidupKesehatan Ibu dan AnakKIEKKPKLBKLHKPP&PAKPUKRRKomunikasi, Informasi dan EdukasiKementerian Kelautan dan PerikananKejadian Luar BiasaKementerian Lingkungan HidupKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKomisi Pemilihan UmumKesehatan Reproduksi RemajaKS-1 Keluarga Sejahtera IKUR Kredit Usaha Rakyat LDR LoantoDepositRatoLPA LineProbeAssay LSMLULUCFLembaga Swadaya MasyarakatLandUse,LandUseChangeandForestryMDGsMDR-TBMIMillenniumDevelopmentGoals(Tujuan Pembangunan Milenium)Mult-DrugResistantTuberculosisMadrasah IbtdaiyahLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xvMKJPMOPMOWMP3EIMRVMetode Kontrasepsi Jangka PanjangMedis Operasi PriaMedis Operasi WanitaMasterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi IndonesiaMeasurable,ReportabledanVerifableMTBSMTsManajemen Terpadu Balita SakitMadrasah TsanawiyahNPL Non-PerformingLoansNTRLNUSSPNatonalTuberculosisReferralLaboratoryNeighborhoodUpgradingandShelterSectorProjectOJK Otoritas Jasa Keuangan Opsus Operasi Pasar Khusus P2DTK PNPM Pengembangan Daerah Tertnggal dan Khusus PAMSIMASPAUDPenyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis MasyarakatPendidikan Anak Usia DiniPBBPDBPerdaPerserikatan Bangsa-BangsaProduk Domestk Bruto Peraturan DaerahPISEW PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah PKBR Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja PKH Program Keluarga HarapanPKK Pembinaan Kesejahteraan KeluargaPLIK Pusat Layanan Internet Kecamatan PLP2K-BK Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan PMKPMTPMT-ASPeraturan Menteri KeuanganPemberian Makanan TambahanPemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah PNPM Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatPNPM-KP PNPM Kelautan dan PerikananPONED Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar PONEK Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif Poskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPPIP PNPM Infrastruktur PerdesaanPPNPPPPPPPPRGPerencanaan Pembangunan NasionalPublic-PrivatePartnershipPurchasingPowerParityPerencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Pra-KS Pra-Keluarga Sejahtera PSKPTPUAPPekerja Seks KomersialPerguruan TInggiPengembangan Usaha Agribisnis PerdesaanPUG Pengarus-utamaan GenderPUGAR Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xviPuskesmasPUSPusat Kesehatan MasyarakatPasangan Usia SuburPUMP Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pustu Puskesmas PembantuRA RaudlatulAfhalRAD Rencana Aksi DaerahRaskinda Beras Miskin Daerah Raskindes Program Beras Miskin DesaRDTRenstraRiskesdasRistRapidDiagnostcTestRencana StrategisRiset Kesehatan DasarResiko Tinggi RK Ruang KelasRKB Ruang Kelas BaruROA ReturnonAssets RPJMNRPJPNRPJMDRSRTSRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRumah SakitRumah Tangga Sasaran RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin SakernasSBISBNSurvei Angkatan Kerja NasionalSertfkat Bank IndonesiaSurat Berharga NegaraSDSDKISDLBSekolah DasarSurvei Demograf dan Kesehatan IndonesiaSekolah Dasar Luar BiasaSDMSIPSumber Daya ManusiaSurat Ijin Praktek SIPBM Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat SKRRISMASMPSMPLBSurvei Kesehatan Reproduksi Remaja IndonesiaSekolah Menengah AtasSekolah Menengah PertamaSekolah Menengah Pertama Luar BiasaSPAM Sistem Penyediaan Air Minum SR SuccesRateSSL Satuan Sambungan Layanan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBP Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku Susenas Survei Sosial Ekonomi NasionalTBTPATOMATOGATuberkulosisTempat Pembuangan AkhirTokoh MasyarakatTokoh AgamaLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xviiUKBMULNUpaya Kesehatan Berbasis MasyarakatUtang Luar Negeri UMKMUNDPUNESCOUNFCCCUNICEFUsahaMikro,Kecil,danMenengahUnitedNatonsDevelopmentProgrammeUnitedNatonsEducatonal,ScientfcandCulturalOrganizatonUnitedNatonsFrameworkConventononClimateChangeUnitedNatonsChildrensFundUSO UniversalServiceObligatonValasVCTWHOValuta AsingVoluntaryCounselingandTestngWorldHealthOrganizatonLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013xviiiLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20131PendahuluanPENDAHULUANKomitmenIndonesiauntukmencapaitujuanMDGsmencerminkankomitmennegarauntuk menyejahterakanrakyatnyasekaligusmenyumbangpadakesejahteraanmasyarakatdunia.Berkenaan dengan itu maka MDGs merupakan acuan pentng dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).DalammemenuhikomitmentersebutIndonesiamenghadapitantanganglobalyangtdakringan. Perdaganganbebas,hargaminyakyangmasihmeningkatyangdiikutolehsubsidiBBMyangsemakin membengkak, perubahan iklim dan pemanasan global dan dampaknya pada harga pangan yang semakin mahal, mewarnai dinamika sosial dan ekonomi pembangunan nasional.Capaian Tujuan MDGs 2013Capaian tujuan MDGs dapat dikelompokkan menjadi tga. Pertama,tujuanyang telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada atau sebelum tahun 2015. Ketga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.Tujuan-tujuan MDGs yang telah tercapai adalah: MDG 1, proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.MDG3,rasioperempuanterhadaplaki-lakiditngkatpendidikandasar,menengahdantnggi;dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.MDG6,angkakejadian,prevalensidantngkatkematan,sertaproporsijumlahkasustuberkulosis yang ditemukan, diobat dan disembuhkan dalam program DirectlyObservedTreatmentShortCourse(DOTS).MDG 8, proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler. Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifkan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on-track) adalah: MDG1,indekskedalamankemiskinan,proporsitenagakerjayangberusahasendiridanpekerja bebaskeluargaterhadaptotalkesempatankerja,danprevalensibalitadenganberatbadanrendah/kekurangan gizi.MDG 2, APM SD, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, serta angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun (perempuan dan laki-laki).MDG 3, rasio APM perempuan/laki-laki di tngkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan pendidikan tnggi serta kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR.MDG5,proporsikelahiranyangditolongtenagakesehatanterlath,Angkapemakaiankontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 semua cara, cakupan pelayanan antenatal baik 1 maupun 4 kali kunjungan, dan unmetneed.MDG 6, angka kejadian Malaria (per 1,000 penduduk), proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan Antretroviral (ARV)Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20132MDG7,konsumsibahanperusakozon,proporsitangkapanikanyangtdakmelebihibatasbiologis yangaman,sertarasioluaskawasanlindungterhadaptotalluaskawasanhutandanrasiorasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar layak di perkotaan.MDG8,rasioekspordanimporterhadapPDB,rasiopinjamanterhadapsimpanandibankumum, danrasiopinjamanterhadapsimpanandiBPR,rasiopinjamanluarnegeriterhadapPDBdanrasio pembayaranpokokutangdanbungautangluarnegeriterhadappenerimaanhasilekspor(DSR), proporsi penduduk yang memiliki jaringan telepon tetap.Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya adalah:MDG1,persentasependudukyanghidupdibawahgariskemiskinannasional;Proporsipenduduk dengan asupan kalori di bawah tngkat konsumsi minimumMDG 4, angka Kematan Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup; Angka Kematan Balita per 1000 kelahiran hidup.MDG 5, angka Kematan Ibu per 100,000 kelahiran hidupMDG6,proporsijumlahpendudukusia15-24tahunyangmemilikipengetahuankomprehensif tentangHIVdanAIDS;Penggunaankondompadahubunganseksberisikotnggiterakhir;Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total populasiMDG7,jumlahemisikarbondioksida(CO2);Rasioluaskawasantertutuppepohonanberdasarkan hasilpemotretancitrasatelitdansurveifotoudaraterhadapluasdaratan;Proporsirumahtangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perdesaan; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perdesaan; Proporsi rumah tangga kumuh perkotaanMDG 8, proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi; dan Proporsi rumah tangga dengan akses internetPrestasipembangunankesejahteraanyangdicapaiolehIndonesiatelahberhasilmemperolehberbagai penghargaan global.Indonesia diundang oleh negara-negara maju yang tergabung dalam Organizatonfor Economic Cooperaton and Development (OECD)untukmasukdalamkelompoknegara-negarayang makin ditngkatkan keterlibatannya (enhancedengagementcountries) dengan negara-negara maju.Ber-sama-sama dengan keterlibatan internasional dengan negara-negara maju, Indonesia telah masuk pada forum G-20, yaitu kelompok 20 negara yang menguasai 85 persen dari pendapatan domestk bruto (PDB) dunia, peran serta Indonesia dalam penetapan kebijakan global menjadi sangat pentng.Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20133Upaya-Upaya Penting dalam Percepatan Pencapaian MDGs di IndonesiaUntukmempercepatpencapaiansasaranMDGs,PresidentelahmenetapkanInstruksiPresidenNo.3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Salah satu amanat yang tercantum dalam Inpres tersebut adalah agar setap kementerian/lembaga, gubernur, dan para bupat/walikota mengambil langkah-langkahyangdiperlukansesuaitugas,fungsi,dankewenanganmasing-masingdalamrangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, antara lain meliput program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MilleniumDevelopmentGoals-MDGs). Implementasi dari Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1.Pengintegrasian tujuan, target, dan indikator MDGs ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran PemerintahbaikditngkatPusat,Provinsi,maupunKabupaten/Kotabaikjangkamenengah(5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan);2.Penyusunan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia 2010-2015 yang digunakan sebagai acuanbagiseluruhpemangkukepentngandalammerencanakan,melaksanakan,memantau,dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian MDGs;3.PembentukanTimKoordinasiMDGsNasionaldibawahkoordinasiKementerianPerencanaan PembangunanNasional/BappenasdenganberanggotakanseluruhKementerian/Lembagayang terkait dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Tugas pokok dari tm tersebut adalah bertanggung jawabdalamkoordinasiperencanaan,pelaksanaan,danmonitoring-evaluasipencapaiansasaran MDGs;4.PenyusunanRencanaAksiDaerah(RAD)percepatanpencapaianMDGsdi33Provinsidengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:a.PenyusunanpedomanteknisRencanaAksiDaerah(RAD)Provinsitentangpercepatan pencapaian tujuan MDGs untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya provinsi dalam menyusundokumenrencanaaksipercepatanpencapaiantargetMDGsdidaerah,sehingga dapat dihasilkan dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional;b.PelaksanaanfasilitasipenyusunanRencanaAksiDaerah(RAD)ProvinsiolehTimKoordinasi MDGsNasionalkepadaTimKoordinasiMDGsProvinsiuntukmenyamakanpersepsidalam penyusunantargetdanindikatorMDGsditngkatProvinsidanKabupaten/Kota,menyusun langkah-langkah penyusunanRAD MDGs Provinsi, dan melakukan exercise penyusunan drafRAD Percepatan Pencapaian Target MDGs di Provinsi termasuk penyusunan target, sasaran dan indikator;c.PenyusunanpedomanteknisDefnisiOperasionalIndikatorMDGsyangberisikantentang dafar tujuan, target, dan indikator MDGs, konsepdefnisi, manfaat, metode perhitungan, dan sumber data yang digunakan untuk menyamakan persepsi sehingga data dan informasi MDGs dapat dibandingkan antarprovinsi; d.Penyusunan pedoman teknis Review RAD MDGs Provinsi sebagai acuan dalam mereview RAD MDGs Provinsi yang sejalan dengan kebijakan program, dan sasaran MDGs Nasional;e.PenyusunanpedomanlaporanpencapaianMDGsprovinsiuntukmemberikanpanduanbagi provinsi untuk dapat melaporkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai sebagai perwujudan darikomitmendankerjakerasPemerintahDaerahdansegenapkomponenmasyarakat untukmenujuIndonesiayanglebihsejahtera.Disampingitu,laporaninibertujuanuntuk Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20134memperkuatketersediaandatadaninformasimengenaidatacapaiantargetMDGsdisetap provinsi sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan/program/kegiatan untuk mempercepat pencapaian MDGs di daerahnya masing-masing.f.PenyusunanpedomanpenyusunanmatrikRADMDGskabupatendankotasebagaipanduan bagi kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah, sehingga dapat dihasilkan suatu produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional.g.PenyusunanpedomanteknisPemantauandanEvaluasiPelaksanaanRADMDGsProvinsi untukmemastkanpelaksanaanprogramdankegiatanMDGsyangtertuangdidalamRAD MDGsProvinsisesuaidenganrencanayangditetapkan,mengidentfkasidanmengantsipasi permasalahanyangdihadapidalampelaksanaanprogrampercepatanpencapaianMDGs sehingga dapat diatasi, dan merumuskan langkah tndak lanjut percepatan pencapaian target MDGs; 5.PenetapanSuratEdaranKementerianPPNdanKemendagriNomor:0068/M.PPN/02/2012dan Nomor:050/583/SJtentangPercepatanPencapaianTujuanPembangunanMilenium(MillenniumDevelopmentGoals) Tahun 2011-2015 antara lain untuk mendorong agar daerah menyusun program dankegiatansertapengalokasiananggarandalamRencanaKerjaPembangunanDaerah(RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerahagarmengacupadaRADMDGsdimasing-masingprovinsiuntukpercepatan pencapaian tujuan target dan indikator MDGs.6.Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs, yaitu :a.PenyusunankerangkakebijakanpendanaanpercepatansasaranMDGsmelaluiPublic PrivatePartnership(PPP)untukmendorongpihakswastabermitradenganPemerintahdalamupaya percepatan pencapaian MDGs;b.PenyusunanpedomanharmonisasiPelaksanaanCorporate Social Responsibilites(CSR) untukmensinergikanpelaksanaankegiatanCSRdenganprogramdankegiatandalamrangka pencapaian MDG yang mencakup upaya (i) pencapaian keselarasan antara tujuan pelaksanaan CSR dengan MDG, (ii) keselarasan targetng atau sasaran kelompok masyarakat,(iii) keselarasan lokasi pelaksanaan CSR dengan lokasi target pencapaian MDG; dan, (iv)keselarasan indikator kinerja yang dipakai dalam pencapaian MDG dengan kegiatan CSR; 7.Penyusunanpedomanpemberianinsentfbagidaerahuntukmendukungpercepatanpencapaian MDGs sebagai panduan dalam penetapan, pelaksanaan dan pemantauan pemberian insentf daerah yang memiliki kinerja baik dalam upaya pencapaian tujuan MDGs. 8.PelaksanaandiseminasidanadvokasipercepatanpencapaianMDGskepadaseluruhstakeholders meliputDPR,organisasiprofesi,perguruantnggi,mediamasa,lembagaswadayamasyarakat, Kementerian/Lembaga di tngkat Pusat, dan SKPD;9.Pemberian MDGs Award dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentngan danpelakupembangunanyangtelahmenghasilkanprestasiterbaikdalamupayamendorong percepatanpencapaianMDGsdiIndonesiadanmembangunsisteminsentfdandisinsentf berkesinambungan yang dapat menjadi katalis bagi upaya percepatan pencapaian MDGs di Indonesia. KegiataninidikoordinasikanolehKantorUtusanKhususPresiden(KUKP)RIuntukMillenniumDevelopmentGoals;Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013510.Penguatan ketersediaan data dan informasi mengenai indikator-indikator MDGs untuk memperkuat sistemperencanaan,monitoring,danevaluasikinerjapencapaianMDGs.Kegiatannyamerupakan kerjasama antara Badan Pusat Statstk (BPS) dengan Kemen PPN/Bappenas.11.Dalam lingkup regional, khususnya ASEAN, Indonesia juga berperan aktf dalam mendukung upaya peningkatankerjasamaMDGsdalamrangkamengurangikesenjanganpembangunandikawasan. DiadopsinyaASEANRoadmap for the Atainment of the Millennium Development Goalsselama Keketuaan Indonesia untuk untuk ASEAN pada tahun 2011 mencerminkan komitmen dan kontribusi signifkan Indonesia untuk turut mendukung penetapan kebijakan regional terkait dengan upaya per-cepatan pencapaian MDGs.12.PelaksanaanMDGsAcceleraton Framework (MAF)dalamupayapeningkatankesehatanibudi Provinsi Jawa Tengah dan replikasinya di provinsi fokus13.Penyusunan dokumen HighLevelPanelofEminentPerson(HLPEP) yang merupakan gagasan agenda post MDGs 2015 dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu co chair bersama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia.ingkasan Pencapaian Status MDGs di IndonesiaLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20136RINGKASAN PENCAPAIAN STATUS MDGs DI INDONESIATUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berart daninisudahsesuaidengantargetMDGsyangditunjukkandenganmenurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional dari 15,10 persen (tahun1990)menjadi11,47persen(2013)danIndeksKedalamanKemiskinandari 2,70menjadi1,75padaperiodeyangsama.LajupertumbuhanPDBpertenaga kerjameningkatdari3,52persen(tahun1990)menjadi5,24persen(tahun2012). Di samping itu, terjadi penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan dari tahun 1989 ke tahun 2013 yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badanrendahdari31,00persenmenjadi19,60persen,sertaproporsipenduduk denganasupankalorikurangdari1400Kkal/kapita/haridari17,00persen(tahun 1990) menjadi 19,04 persen (tahun 2013).TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Upayapencapaianpendidikandasaruntuksemuatelahsejalandengansasaran MDGs,haliniditunjukkandengansudahditerapkannyapendidikandasar9tahun diIndonesia.Padatahun2012,angkapartsipasimurniSDtelahmencapai95,71 persen; proporsi murid kelas I yang berhasil mencapai kelas VI adalah 96,43 persen padatahun2012;danangkamelekhurufpendudukusia15-24tahunperempuan dan laki-laki sudah mencapai 99,08 persen pada tahun 2012.TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Upayauntukmendorongkesetaraangenderdanpemberdayaanperempuan sebagian besartelahmencapaisasaranMDGstahun2015.Padatahun2013,Rasio APMperempuan/laki-lakiditngkatSDadalah99,81persen;ditngkatSMPadalah Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20137105,69 persen; di tngkat SMA adalah 100,66 persen; dan di tngkat pendidikan tnggi adalah 109,73 persen. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaanupahandisektornonpertanian,yaitu35,10persenpadatahun2013.Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR juga mengalami pening-katan, menjadi 16,79 persen (2013).TUJUAN 4:MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAKUpaya untuk menurunkan angka kematan anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Haliniditunjukkandenganpenurunanangkakematanbalitadari97(tahun1991) menjadi 40 per seribu kelahiran hidup (tahun 2012); penurunan angka kematan bayi dari 68 menjadi32 per seribu kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50 persen (tahun 1991) menjadi 74,20 persen (tahun 2013). TUJUAN 5:MENINGKATKAN KESEHATAN IBUProporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlath telah berhasil ditngkatkan dari40,70persen(tahun1992)menjadi83,10persen(tahun2012),namundisisi lain angka kematan ibu baru dapat ditekan dari 390 (tahun 1991) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2012).Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagiperempuanmenikahusia15-49tahundengancaramodernmeningkatdari 47,10 persen (tahun 1991) menjadi 57,90 persen (tahun 2012).TUJUAN 6:MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYAUpaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus baru dan mewujudkan aksesterhadappengobatanHIVdanAIDSmasihmemerlukanupayakeras,inovatf, dan kreatf untuk mencapainya. Prevalensi HIV dan AIDS masih cukup tnggi yaitu 0,43 persen pada tahun 2012. Selain itu, akses terhadap ARV sudah mencapai 84,67 persen (tahun2013)daripendudukterinfeksiHIVdanAIDslanjut.Angkakejadianmalaria menurun pesat dari 4,68 (tahun 1990) menjadi 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201382012.Sementaraitu,angkakejadianTuberkulosissudahberhasilmencapaitarget MDGs 2015 pada tahun 2012 yaitu dari 343 (1990) menjadi 187 kasus per 100.000 penduduk/tahun. TUJUAN 7:MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPSebagianbesarsasaranuntukmemastkankelestarianlingkunganhidupmasih memerlukan upaya keras untuk mencapainya. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadapluasdaratanmenurundari59,97persenpadatahun1990menjadi52,54 persenpada2012,sedangkanjumlahemisiCO2meningkatdari247.522GgCO2e (2000) menjadi 356.823 GgCO2e (2008). Lebih lanjut, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak meningkat dari37,73 persen (1993) menjadi67,73 persen(2013), sedangkan untuk fasilitasi sanitasi dasar layak dari24,81 persen (1993) menjadi 59,71persen (2013). TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNANSistemkeuangandanperdaganganIndonesiakinisemakinterbuka,berbasis peraturan,dapatdiprediksidantdakdiskriminatf.Halinidiukurdariindikator keterbukaan ekonomi yang ditunjukkan dengan peningkatan rasio ekspor dan impor terhadapPDBdari41,60persentahun1990menjadi43,62persentahun2012. Sedangkan rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB menurun dari 24,59 persen pada tahun 1996menjadi 7,40 persen pada tahun 2012. Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler meningkat dari 14,79 persen pada tahun2004menjadi131,41persenpadatahun2012.Namunpadatahun2012 proporsirumahtanggadenganaksesinternetbarumencapai30,66persendan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi baru mencapai 14,86 persen pada tahun 2012. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 20139TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN MDGS DI INDONESIAStatus : Sudah TercapaiAkan TercapaiPerlu Perhatan KhususIndikatorAcuan DasarSaat IniTarget MDGs 2015Status SumberTUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARANTarget 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tngkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-20151.1Proporsipendudukdenganpendapatan kurangdariUSD1,00(PPP)perkapitaper hari20,60% (1990)5,90% (2008) 10,30%Bank Dunia dan BPS1.1aPersentasependudukyang hidup di bawah garis kemiskinan nasional15,10% (1990)11,47% (2013)7,55%BPS, Susenas1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2,70% (1990) 1,75% (2013) BerkurangBPS, SusenasTarget 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktf dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 3,52% (1990)5,24%(2012)- BPS,PDB Nasionaldan Sakernas1.5Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas65% (1990)63,71%(2012)- BPS, Sakernas1.7Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri danpekerjabebaskeluargaterhadaptotal kesempatan kerja71% (1990)55,32%(2012)Menurun Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-20151.8Prevalensibalitadenganberatbadanren-dah / kekurangan gizi 31,00% (1989)*19,60% (2013) ** 15,50%*BPS, Susenas **Kemenkes Riskesdas 1.8a Prevalensi balita gizi buruk7,20% (1989)*5,70% (2013) ** 3,60%1.8b Prevalensi balita gizi kurang23,80% (1989)*13,90%(2013) ** 11,90%1.9Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tngkat konsumsi minimum: BPS, Susenas-1400 Kkal/kapita/hari17,00% (1990)19,04%(2013)8,50% -2000 Kkal/kapita/hari64,21% (1990)68,25%(2013)35,32% TUJUAN 2:MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUATarget 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar2.1AngkaPartsipasiMurni(APM)sekolah dasar88,70% (1992)* 95.71%(2012)**100,00%*BPS, Susenas**KemdikbudLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201310IndikatorAcuan DasarSaat IniTarget MDGs 2015Status Sumber2.2.Proporsimuridkelas1yangberhasilme-namatkan sekolah dasar62,00% (1990) 96.43%(2012)100,00%Kemdikbud2.3Angka melek huruf penduduk usia 15-24 ta-hun, perempuan dan laki-laki96,60% (1990)99.08%(2012)100,00%BPS, SusenasTUJUAN 3:MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target 3A: Menghilangkan ketmpangan gender di tngkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tdak lebih dari tahun 20153.1Rasioperempuanterhadaplaki-lakidi tngkatpendidikandasar,menengahdan tnggi - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD100,27% (1993)99.81% (2013)100,00 BPS, Susenas- Rasio APMperempuan/laki-laki di SMP99,86%(1993)105.69% (2013)100,00 -Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA93,67%(1993)100.66% (2013)100,00 -RasioAPMperempuan/laki-lakidiPergu-ruan Tinggi74,06%(1993)109.73% (2013)100,003.1aRasiomelekhurufperempuanterhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun98,44%(1993)100.10% (2013)100,003.2Kontribusiperempuandalampekerjaan upahan di sektor nonpertanian29,24% (1990)35.10%(2013)MeningkatBPS, Sakernas 3.3Proporsikursiyangdidudukiperempuandi DPR12,50% (1990)16.79% (2013) MeningkatKPUTUJUAN 4:MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAKTarget 4A: Menurunkan Angka Kematan Balita (AKBA) hingga dua per tga dalam kurun waktu 1990-20154.1AngkaKematanBalitaper1000kelahiran hidup97 (1991) 40 (2012) 32BPS, SDKI *BPS, Susenas 4.2AngkaKematanBayi(AKB)per1000kela-hiran hidup68 (1991) 32 (2012) 234.2aAngkaKematanNeonatalper1000kelahi-ran hidup32 (1991) 19 (2012) Menurun4.3Persentaseanakusia1tahunyangdiimu-nisasi campak44,50% (1991)74,20 % (2013)* MeningkatTUJUAN 5:MENINGKATKAN KESEHATAN IBUTarget 5A: Menurunkan Angka Kematan Ibu hingga tga per empat dalam kurun waktu 1990-20155.1AngkaKematanIbuper100,000kelahiran hidup390 (1991) 359 (2012)102BPS, SDKI5.2Proporsikelahiranyangditolongtenaga kesehatan terlath40,70% (1992)83,10% (2012) MeningkatBPS, SusenasLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201311IndikatorAcuan DasarSaat IniTarget MDGs 2015Status SumberTarget 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 20155.3Angkapemakaiankontrasepsi(CPR)bagi perempuanmenikahusia15-49,semua cara49,70% (1991)61,90 (2012) MeningkatBPS, SDKI 1991, 20125.3aAngkapemakaiankontrasepsi(CPR)pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern47,10% (1991)57,90 (2012) Meningkat5.4Angkakelahiranremaja(perempuanusia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun67 (1991) 48 (2012) Menurun5.5CakupanpelayananAntenatal(sedikitnya satukalikunjungandanempatkali kunjungan) -1 kunjungan: 75,00% 96,90 % (2012)Me-ningkat-4 kunjungan:56,00% (1991)73,50 % (2012)5.6 UnmetNeed(kebutuhankeluarga berencana/KB yang tdak terpenuhi)12,70% (1991)11,40 % (2012) MenurunTUJUAN 6:MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYATarget 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 20156.1PrevalensiHIVdanAIDS(persen)daritotal populasi- 0,43% (2012)* MenurunKemenkes 20116.2Penggunaankondompadahubunganseks berisiko tnggi terakhir12,80% (2002/03)*37,6% (2011)** Meningkat*BPS,SKRRI2002/2003 **STBP, Ke-menkes 20116.3Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yangmemilikipengetahuankomprehensif tentang HIV dan AIDS- 21,25% (2012)* Meningkat Kemenkes, Riskesdas 2010Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDs bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 20106.5ProporsipendudukterinfeksiHIVlanjut yangmemilikiaksespadaobat-obatanan-tretroviral- 84,67% (2013) Meningkat KemenkesTarget 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 20156.6Angka kejadian dan tngkat kematan akibat Malaria 66.aAngkakejadianMalaria(per1,000pen-duduk):4,68% (1990) 1,38% (2013) MenurunKemenkes6.7Proporsianakbalitayangtdurdengan kelambu berinsektsida-16,50% (2010)MeningkatKemenkes, Riskesdas6.8Proporsianakbalitadengandemamyang diobat dengan obat ant malaria yang tepat- 34,70% (2010)Kemenkes, RiskesdasTarget 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 20156.9Angkakejadian,prevalensidantngkatke-matan akibat Tuberkulosis Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201312IndikatorAcuan DasarSaat IniTarget MDGs 2015Status Sumber6.9aAngkakejadianTuberkulosis(semuaka-sus/100,000 penduduk/tahun)343 (1990) 187 (2013)Dihent-kan, mulai berkurangLaporan TB Global WHO6.9bTingkatprevalensiTuberkulosis(per 100,000 penduduk)443 (1990) 213 (2013)6.9cTingkatkematankarenaTuberkulosis(per 100,000 penduduk)92 (1990) 27 (2012)6.10ProporsijumlahkasusTuberkulosisyang terdeteksi dan diobat dalam program DOTS 6.10aProporsijumlahkasusTuberkulosisyang terdeteksi dalam program DOTS20,00% (2000)*84,41 % (2012)** 70,00%*Laporan TB Global WHO**Laporan Kemenkes6.10bProporsikasusTuberkulosisyangdiobatdan sembuh dalam program DOTS87,00% (2000)*90,2 % (2012)** 85,00%TUJUAN 7:MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPTarget 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungandengan kebijakan dan program nasi-onal serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang7.1Rasioluaskawasantertutuppepohonan berdasarkanhasilpemotretancitrasatelit dan survei foto udara terhadap luas daratan59,97% (1990)52,54% (2012)MeningkatKementerian Kehutanan7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)247.522Gg CO2e(2000)356.823 Gg CO2e (2008)Berkurang 26% pada 2020Kementerian Lingkungan Hidup7.2a. Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)2,64 BOE (1991)3,46 (2012)Menurun dari kondisi BAU 6,99Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral7.2b. Intensitas Energi5,28 SBM/ USD 1,000 (1990)1,00 SBM/USD 1.000 (2012)Menurun7.2c. Elastsitas Energi 0,98 (1991) 1,6 (2010) Menurun7.2d. Bauran energi untuk energi terbarukan 3,50% (2000) 6,00 % (2011) -7.3Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) dalam metrik ton8.332,7 metric tons (1992)202 metric tons methyl bromide, 5,001.87 metric tons (2012)0 CFCs dengan mengurangi HCFCsKementerian Lingkungan Hidup 7.4Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman66,08% (1998)93,25% (2012)tdak me-lebihi batasKementerian Kelautan & Perikanan7.5Rasioluaskawasanlindunguntukmenjaga kelestariankeanekaragamanhayatterha-dap total luas kawasan hutan26,40% (1990)28,45% (2012) MeningkatKementerian Kehutanan7.6Rasiokawasanlindungperairanterhadap total luas perairan teritorial0,14% (1990)*5,1% (2012)** Meningkat*Kementerian Kehutanan ** Kement-erian Kelautan & PerikananLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201313IndikatorAcuan DasarSaat IniTarget MDGs 2015Status SumberTarget 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak hingga tahun 20157.8Proporsirumahtanggadenganakses berkelanjutanterhadapairminumlayak, perkotaan dan perdesaan37,73% (1993)67.73% (2013) 68,87%BPS, Susenas7.8a Perkotaan50,58% (1993)79,34% (2013) 75,29%7.8b Perdesaan31,61% (1993)56,17% (2013) 65,81%7.9Proporsirumahtanggadenganakses berkelanjutanterhadapsanitasilayak, perkotaan dan perdesaan24,81% (1993)59.71% (2013) 62,41%7.9a Perkotaan53,64% (1993)75.63% (2013) 76,82%7.9b Perdesaan11,10% (1993)44.09% (2013 55,55%Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifkan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 20207.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan20,75% (1993)13,39% (2013) 6% (2020)BPS, SusenasTUJUAN 8:MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNANTarget 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tdak diskriminatf8.6aRasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indika-tor keterbukaan ekonomi)41,60% (1990)*43,62% (2012)**Meningkat*BPSdanBank Dunia **BPSdanKe-mendag8.6bRasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum45,80% (2000)*83,58%(2012)MeningkatBank Indonesia8.6c Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR101,30% (2003)*111,03%(2012)MeningkatTarget 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang8.12 Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB24,59% (1996)28,7% (2012) BerkurangKement er i an Keuangan8.12aRasiopembayaranpokokutangdanbunga utang luar negeri terhadap penerimaan ha-sil ekspor (DSR)51,00% (1996)*34,9% (2012) BerkurangKement er i an Keuangandan Bank IndonesiaTarget 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komu-nikasi8.14Proporsipendudukyangmemilikijaringan PSTN(kepadatanfasilitasteleponperjum-lah penduduk)4,02% (2004)3,23% (2012) MeningkatKementerianKomunikasidan Informatka2010 8.15Proporsipendudukyangmemilikitelepon seluler14,79% (2004)131,41% (2012) 100,00%8.16Proporsirumahtanggadenganaksesinter-net- 30,66% (2012) 50,00%BPS,Susenas 20118.16aProporsirumahtanggayangmemilikikom-puter pribadi- 14,86% (2012) MeningkatLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201314TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Sumber foto : World BankLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201317TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN TARGET 1A MENURUNKANHINGGASETENGAHNYAPROPORSIPENDUDUK DENGANTINGKATPENDAPATANKURANGDARIUSD1,00(PPP)PER HARI DALAM KURUN WAKTU 1990-2015IndikatorAcuan dasarSaat iniTarget MDGs 2015Status Sumber1.1Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari20,60% (1990)5,90% (2008)10,30% Bank Dunia dan BPS1.1aPersentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional15,10% (1990)11,47%(2013)7,55% BPS, Susenas1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan2,70% (1990)1,75%(2013)Berkurang BPS, SusenasStatus : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatan KhususKEADAAN DAN KECENDERUNGANSumber: BPS, Susenas berbagai tahun penerbitanPersentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional terus menurun. Data pada Maret 2013 menunjukkan proporsi penduduk miskin sebesar 11,47 persen, (Gambar 1.1). Namun Gambar 1.1 Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan NasionalLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201318terdapat hal pentng yang perlu diperhatkan, yaitu adanya kecenderungan perlambatan laju penurunan tngkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir ( Gambar 1.2).Salah satu faktor penyebabnya adalah terjadinyaperubahankondisiperekonomianyangkurangmenguntungkan,seperttngginyalajuinfasi terutama harga komodit kebutuhan pokok yang dikonsumsi penduduk miskin. Disamping stabilitas harga barangkebutuhanpokokperludijagaagardayabelipendudukmiskindanrentantdaktergerusoleh infasi, juga diperlukan strategi khusus untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini.Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun penerbitan.Tingkatkesejahteraanpendudukyangberadadibawahgariskemiskinanjugaterusmengalami perbaikan.HaliniditunjukkanolehmenurunnyaIndeksKedalamanKemiskinandari2,08padatahun 2011 menjadi 1,75 pada tahun 2013 (gambar 1.3). Kondisi ini, bersama dengan menurunnyapersentase penduduk miskin, menegaskan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini telah berada di jalur yang tepat. Gambar 1.2 Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, 2003 -2013 (Juta Jiwa)Gambar 1.3. Tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2), 2000-2013Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201319PeraturanPresidenNo.15tahun2010tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinan mengamanatkanempatklasterprogrampenanggulangankemiskinansebagaiinstrumenpentng dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Empat klaster tersebut adalah:1.Klaster1,kegiatanyangbersifatbantuandanperlindungansosialberbasisrumahtangga/keluarga/individu (Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan Raskin);2.Klaster 2, pemberdayaan masyarakat miskin (PNPM Mandiri);3.Klaster 3, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (KUR dan program UKM lainnya); serta 4.Klaster4,program-programpro-rakyatyangdiarahkanuntukmemberikansubsididalam pemenuhanfasilitasdasarpadawilayah-wilayahkhusus(masyarakatnelayandiPangkalan Pendaratan Ikan/PPI, masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat daerah tertnggal). Penguatan lebih lanjut terhadap4 klaster tersebut diperlukan untuk memastkan ketepatan sasaran dan komplementaritasantarprogrampenanggulangankemiskinan.Tujuanutamanyaadalahmemberikan dayaungkityanglebihbesarbagipendudukyangmasihberadadibawahgariskemiskinanagarkeluar dari kemiskinan.Ditngkatprovinsi,terdapatbeberapaprovinsiyangtelahmencapaipenurunanproporsipenduduk miskinhinggasetengahnya,yaituprovinsiDKIJakarta,Bali,KalimantanBaratdanKalimantanSelatan (Gambar 1.3). Beberapa provinsi lainnya yang hampir dapat mencapai target yaitu Sumatera Barat, Riau danSulawesiUtara.PerhatankhususperludiberikankepadaprovinsiNADyangtngkatkemiskinannya pada 2013 lebih tnggi dibandingkan dengan tahun 1990.Selain itu, disparitas kemiskinan antar wilayah cukup tnggi, yaitu dari 3,55 persen sampai 31,13 persen. Lima provinsi dengan proporsi penduduk miskin tertnggi adalah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Bengkulu.Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun penerbitan.Keterangan: Beberapa provinsi tdak tersedia data tahun 1990, salah satunya karena provinsi pemekaranTANTANGANTantangan Umum:1.Kecenderunganperlambatanlajupenurunantngkatkemiskinansebagaiakibatdariperubahan kondisi perekonomian, sepert tngginya laju infasi terutama komodit kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi penduduk miskin dan rentan.2.Pendataantargetsasaranyangberkelanjutan,terutamauntukprogram-programbantuansosial berbasis rumah tangga/keluarga/individu (klaster 1) sepert program Raskin, Jamkesmas, BSM, BLSM dan PKH.Gambar 1.4. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Menurut Provinsi tahun 1990 dan 2013Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013203.Sinergitasantarprogrampenanggulangankemiskinanmasihperluditngkatkanterutamauntuk pelaksanaan program klaster 1.4.Pendampinganpelaksanaanprogrambelummemadai,baikdarisisikualitassumberdayamanusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah.Tantangan Khusus:1.Terkait PKH; a.Fungsipendampinganmasihterkendalaolehrendahnyarasiojumlahpersonilorganikdengan jumlahpesertaprogramsertaterbatasnyakapasitaspersonil.Efektvitaskinerjapendamping sangat dipengaruhi oleh kondisi geografs dan mekanisme pengembangan kapasitas.b.Keterkaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan dan inisiatf program daerah lain-nyamasihlemah.Komplementaritasinibelumterintegrasidenganbaikpadahalpeningkatan sumber daya tdak hanya diperlukan pada anak peserta PKH saja namun juga pada sumberdaya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan.c.SistemInformasiManajemenPKH(SIM-PKH)merupakantulangpunggungprogramyang berkaitan dengan kondisi peserta. Terkait dengan perluasan cakupan, maka peningkatan jumlah RTSMakanberdampakpadaSIMsecarakeseluruhan.Selainituperludisiapkanmekanisme yangdapatmengakomodasipergeseranfungsiMISdaripusatkedaerahuntukmeningkatkan efektvitas fungsi monitoring dan evaluasi program.2.JangkauanpelayananprogramKBdanpelaksanaanadvokasi-KIEprogramKBbelumoptmaldan belummerata,terutamapadasasarankhususatausulitsepertmasyarakatmiskindanwilayah kumuh, daerah tertnggal, terpencil, perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai. Kecenderungan rumahtanggamiskinmemilikijumlahanakyanglebihbanyakdibandingrumahtangganon-miskin akanmenciptakaninter-generatonalpovertytrapdalamjangkapanjang.Kemampuaninvestasi rumah tangga miskin yang memiliki anak lebih 2 akan semakin berat. Oleh karenanya Program KB bagi rumahtanggamiskinmutlakdibutuhkanuntukmengatasipermasalahankemiskinandalamjangka panjang.Disampingitu,sasaranbelumditujukan/difokuskankepadapasanganmudadanpasangan yangmemilikiduaanak.Halinimengakibatkanmasihtngginyatngkatketdakberlanjutan(DO) kepesertaan ber-KB yang mencapaisekitar 20 persen.3.Dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, kendala yang dihadapi adalah semakin berkurangnya jumlahsumbertanahobyekreformaagraria(TORA).Halinidikarenakanfaktorkelangkaantanah TORA yang telah didistribusikan sejak 1961. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan masih cukup tersedia. 4.Permasalahanyangdihadapidalampelaksanaanprogramklaster2adalah(i)minimnyadukungan regulasibagipengembangandesadanperdesaandan(ii)belummemadainyakapasitasSDM,baik pemerintah desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan. Terkait dengan hal ini, permasalahan dalambidangpemberdayaanmasyarakatdanpenyelenggaraanpemerintahandesamelaluiPNPM-MP adalah (i) masih rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB)untukmendukungProgramPNPM-MPdan(ii)kooodinasilintasSKPDyangmasihlemah. Perkiraan permasalahan tersebut teridentfkasi dari beberapa kasus yang sering muncul dari tahun ketahun dandiperkirakanakanmenjadipermasalahan padatahun berikutnya.Dalampelaksanaan kegiatanPUAPmasihditemuikendaladalambentuk(i)keterlambatanpenyampaianbantuan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201321PUAP kepada penerima manfaat karena lokasi penerima yang jauh (terpencil) dan (ii) ketdaksiapan penerimamanfaatmemenuhipersyaratan,antaralainpenyediaanrekeningbanksebagaimedia penyaluran bantuan. 5.Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di Klaster 3 yaitu belum optmal-nya upaya untuk meningkatkan produktvitas usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil juga belum banyak yang terhubung dengan layanan pendampingan usaha, kerja sama usaha yang berbasis nilai tambah, dan pasar yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan usahanya serta meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan. 6.Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di Klaster 4 antara lain:(i)Koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program masih lemah, (ii)Status lahan dalam rangka sertfkasi tanah dan pembangunan rumah untuk nelayan masih ber-masalah, (iii)Belum memadainya kesiapan kelompok penerima;(iv)Belummaksimalnyasistempelayananditngkatpenyedialayanan,terutamadarisegikualitas dan kemampuan layanan untuk menjangkau kelompok miskin yang sulit terjangkau; (v)Masihadanyaketmpanganantardaerahdanantarkelompokmasyarakat(miskindannon-miskin) untuk mengakses pelayananan dasar;(vi)Belum tersedianya sistem pelayanan terpadu yang menyediakan informasi dan pendampingan bagikelompokpenerimapotensialuntukmengaksesprogram-programyangada,terutamadi tngkat komunitas.KEBIJAKANDalamrangkamendukungpencapaiantujuanpeningkatankesejahteraanrakyatyangberkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah:1.Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat miskin dan rentan tdak tergerus oleh infasi2.Mempercepat sasaran pengurangan kemiskinan melalui:(i)Meningkatkankeberdayaandankemandirianmasyarakatuntukberpartsipasiaktfdalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;(ii)Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktvitas usaha dan pendapatan. (iii)Perbaikanpelaksanaanprogrampenanggulangankemiskinanmelaluisinergisitaspelaksanaan berbagaiprogramterutamadikantong-kantongkemiskinanyangtelahditentukansebagai daerah Quick Wins MP3KIpada 2014.3.Memperluasdanmenyempurnakanpelaksanaansistemjaminansosialsehinggasemuapenduduk miskin dan rentan dapat berpartsipasi penuh dan menerima manfaatnya; 4.Mengoptmalkan sistem pembangunan partsipatf yang dirancang untuk menjamin partsipasi aktf penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan. 5.Memperkuatkegiatanusahamasyarakatmiskin,termasukmembangunketerkaitandenganMaster Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201322UPAYA PENTING UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUANBerbagaiprogrampenanggulangankemiskinantelahdilakukanpemerintahsebagaibagian dari upaya mencapai target angka kemiskinan 2014 sebesar 8%-10%. Tabel 1.1 menunjukkan capaian dan cakupan beberapa program penanggulangan kemiskinan utama di Indonesia.TABEL 1.1Cakupan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009-2012Kegiatan/IndikatorSatuanTahun2009 2010 2011 2012Klaster I1 PKH RTS 720.000 816.000 1.116.000 1.516.0002 Raskin RTS 19.020.763 17.488.007 17.488.007 17.488.0073 Jamkesmas Juta Jiwa 76,4 76,4 76,4 76,44 Bantuan Siswa Miskin Juta Siswa 5,5 4,6 6,8 7,7Klaster II1 PNPM Perdesaan Kecamatan 4.371 4.805 5.020 5.1002 PNPM Perkotaan Kecamatan 1.145 885 1.153 1.1513 PPIP/RIS Kecamatan 479 215 215 1874 PISEW Kecamatan 237 237 237 237Klaster III1 Dukungan penjaminan KUR Persen 100 100 100 1002 Peningkatandanperluasanakses permodalanbagikoperasi,usaha mikro, kecil dan menengahUsaha Mikro/ Koperasi7.900 usaha mikro1.496 Koperasi1.370 Koperasi 1.320 Koperasi3 Perluasan KUR Provinsi 33 33 33 33Klaster1mencakupProgramKeluargaHarapan(PKH),Raskin,Jamkesmas,danlainnya.Cakupan peserta PKH mengalami peningkatan signifkan pada 2013 menjadi 2,4 juta RTSM. Pada pembayaran tahap I di bulan Mei 2013, 1.448.301 RTSM telah menerima bantuan tunai PKH, sebesar rata-rata Rp.230.000,00 per RTSM. Dengan penambahan RTSM baru ini, wilayah program PKH pada 2013 telah mencakup 3.216 kecamatan di 336 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi.Sejaan dengan perluasan cakupan PKH, proses verifkasi komitmen peserta PKH dalam mengakses layanan pendidikandankesehatanterusditngkatkan.Hinggaakhir2012, 90,6 persen peserta PKH telah melalui proses verifkasi komitmen. Terkaitdenganperkembanganinfasi,mulai2013dilaksanakan penyesuaian jumlah manfaat bantuan tunai PKH untuk RTSM. Rata-ratabantuantunaiPKHyangditerimaolehRTSMbertambahdari Rp.1.390.000,00 menjadi Rp.1.800.000,00 per tahun. Kerjasamaantarkementerianjugadilaksanakanuntukmendukung pelaksanaanPKH,diantaranyamelaluiProgramPenarikanPekerja AnakPKH(PPAPKH)yangdilaksanakanolehKementerianTenaga KerjadanTransmigrasi.PPAPKHpadapertengahan2013telah Foto 1.1 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RaskinLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201323melaksanakanpenarikan11.000pekerjaanakyangmerupakanpesertaPKHdaribentukpekerjaan terburuk anak (BPTA).Berkaitan dengan pembangunan kependudukan dan KB, hingga Mei 2013 capaiannya antara lain adalah: (i) meningkatnya jumlah peserta KB baru (PB) sebanyak 4,2 juta peserta dari target 7,5 juta peserta, termasuk di dalamnya PB dari keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera-1/KS-1) dan rentan lainnya; (ii) PB pria sebanyak 261.616 peserta dari target 318.340 peserta; (iii) PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 821.755 peserta dari target 1,2 juta peserta; (iv) meningkatnya pembinaan peserta KB aktf(PA)sebanyak35,2jutapeserta,termasukdidalamnyaPAdariKPSdanKS-1sebanyak14,2juta peserta, PA pria sebanyak 1,3 juta peserta, dan PA MKJP sebesar 8,8 juta peserta.Pada2013,pesertacakupanprogramJamkesmasditngkatkansebesar10jutajiwasehinggasaatini terdapat 86,4 juta jiwa yang memiliki kartu peserta Jamkesmas. Selain itu, pada 2011 cakupan program persalinan(Jampersal)telahmencapai1.777.265persalinanyangterdiridari1.572.751persalinandi pelayanan kesehatan dasar dan 204.512 persalinan di pelayanan kesehatan rujukan.Pada2013,cakupansiswapenerimaBSMditngkatkanmenjadi16,6jutasiswaSD/MIsampaidengan SMA/SMK/MA. Cakupan Beasiswa Bidik Misi ditngkatkan menjadi 154.981 mahasiswa PT/PTA. Selain itu, besaranbeasiswabertambahmenjadiRp.450ribu/siswauntuksiswaSD/MI,Rp.750ribu/siswauntuk siswa SMP/MTs, dan Rp.1 juta/siswa untuk siswa SMA/SMK/MA per tahun. Klaster 2 mencakup PNPM Mandiri yang telah berjalan selama 6 tahun sejak 2007. Selama 2009-2012, alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) mencapai Rp.33,7 triliun untuk menstmulasi berbagai kegiatanpembangunanperdesaan.PelaksanaanPNPMMandiriPerdesaanpada2013dilaksanakandi 5.146kecamatan,392kabupatendan32provinsi.PelaksanaanPNPMMandiriPerdesaanPerbatasan berada di 80 kecamatan, 15 kabupaten pada 4 provinsi, dan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SP-SPPN di 85 kabupaten di 30 provinsi. Pelaksanaan PNPM Perkotaan 2012 dilakukan di 10.925 kelurahan/desa. ProgramPembangunanInfrastrukturPerdesaan(PPIP)mencakup5.592desa.ProgramInfrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE/PISEW) di 237 kecamatan, dan Program Infrastruktur Air Limbahdi 635 kawasan.Klaster 3 mencakup pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Hasil-hasil yang dicapaipada semester I 2013 antara lain: a)Volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencakup kredit modal kerja dan kredit investasi bagi UMKM dan koperasi secara kumulatf sejak 2007 sampai dengan 30 April 2013 telah mencapai lebih dari Rp.111,9 triliun. Jumlah debitur KUR mencapai sekitar 8,45 juta debitur, dengan rata-rata KURyangditerimaRp.13,2jutaperdebitur.VolumepenyaluranKURpadasemesterItahun2013 mencapai lebih dari Rp.14,2 triliun, yang disalurkan kepada 773.556 debitur, dengan rata-rata besar pinjaman Rp.18,4 juta per debitur, dan NPL 4,4 persen. b)Kedua,peningkatanaksespermodalanbagiusahamikrodankeciljugadilaksanakanmelalui:(i) Penguatankapasitaspembiayaandi609koperasiperkotaandanpedesaan;(ii)Penyaluranstart-upcapital bagi 1.757 wirausaha pemula; (iii) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan mikro (LKM) yang bertransformasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebanyak 100 LKM; (iv) Fasilitasi 2 jaringan kerjasama KSP dengan perbankan; (v) Fasilitasi pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di 4 provinsi; (vi) Penguatan kapasitas KSP untuk mengakses perbankan di 4 provinsi; serta(vii)PenyalurandanabergulirsebesarRp.493,4miliarbagi398mitra(4koperasisekunder, 188koperasiprimer,5bank,2perusahaanmodalventuradan199UKM),yangselanjutnyaakan menggulirkan dana kepada usaha mikro dan kecilLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201324c)UpayapeningkatankapasitasSDM,produksi,pemasaran,dankelembagaankoperasiyang dilaksanakanmelalui:(i)GerakanKewirausahaanNasional(GKN),diklatkewirausahaanbagi600 orangdi14provinsidandiklatperkoperasianbagi480orangdi3provinsi;(ii)Diklatdansertfkasi bagi 200 pengelola KSP; (iii) Bimbingan dan konsultasi penerapan teknologi tepat guna (TTG) bagi 450 koperasi, usaha mikro dan kecil; (iv) Dukungan TTG bagi 9 koperasi di 9 provinsi; (v) Revitalisasi 25 unit pasartradisionalyangdikelolaolehkoperasididaerahtertnggal/perbatasan;(vi)Pemasyarakatan danpenyuluhanperkoperasianyangmelibatkan425PetugasPenyuluhKoperasiLapangan(PPKL) yang bertugas di 10 provinsi dan 98 kabupaten/kota pada 2012, dan akan diperluas dengan tambahan 115 PPKL pada 2013; dan (vii)Sosialisasi UU No.17/2012 tentang Perkoperasian.Klaster 4 mencakup program-program prorakyat. Program prorakyat yang telah dilaksanakan pada 2012 antara lain:a)Program Rumah Sangat Murah yaitu pembangunan baru perumahan swadaya 18.159 unit serta pen-ingkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 230.000 unit; b)Program Pamsimas/SPAM Perdesaan berlangsung di 2.312 kawasan;c)ProgramPeningkatanKehidupanNelayan(PKN)dilaksanakandi816PelabuhanPendaratanIkan (PPI), dengan rincian 100 PPI pada 2011, 400 PPI pada 2012 dan 200 PPI pada 2013 dan rencananya 116PPIpada2014.Pada2012,ProgramPKNmeliputbantuanlangsungpadaindividunelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI. Beberapa kegiatan untuk individu nelayan diantaranya mencakupfasilitasisertfkathakatastanahnelayanuntuk18.000bidangtanahdanmemberikan bantuan300paketsaranasistemrantaidingin.Selainitu,upayapemberdayaankelompoknelayan mencakupbantuan125unitKapal>30GT,bantuan15unitkapal10-30GT,pemberianbantuan PUMP perikanan tangkap untuk 3.700 kelompok, bantuan PUMP pengolahan untuk 1.500 kelompok, bantuanPUMP-perikananbudidayauntuk600kelompok,danbantuanpemberdayaanusaha garam rakyat di 23 kabupaten/kota. Sedangkan untuk penguatan sarana dan prasarana di PPI telah dilaksanakan pembangunan 30 unit mini cold storage, 30 unitmesin pembuat es, 300 unit kendaraan pengangkut ikan roda 3 berinsulasi, 5 unit sarana pemasaran roda 4 dan 50 unit SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan).Terkait pelaksanaan redistribusi tanah, pada 2012 telah mencapai 113.804 bidang atau 76,1 persen dari target149.600bidang.Pada2013,targetkegiatanredistribusitanahakanmencakup175.500bidang tanah.Selainprogram-programdiatas,pemerintahjugamelakukanbeberapainovasiyangbertujuanmem-perkuat dan menyempurnakan pelaksanaan program dan memastkan pencapaian tujuan.Inovasi terse-but antara lain meliput: 1.PembangunandanpemanfaatanBasisDataTerpadu(BDT)untukProgramPerlindunganSosial dalam penetapan sasaran program-program nasional sepert Raskin, Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Basis Data Terpadu adalah basis data yang diolah darihasilkegiatanPendataanProgramPerlindunganSosial(PPLS)2011yangdilakukanoleh BadanPusatStatstk(BPS).BDTberisikaninformasitentangrumahtanggayanglayakmenerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Inisiatf ini merupakan implementasi darikebijakanunifkasipenetapansasaranprogramperlindungansosialyangtelahdirumuskan pemerintah.2.PelaksanaanProgramPercepatandanPerluasanProgramPerlindunganSosial(ProgramP4S)dan ProgramKompensasiKhusus,termasukBantuanLangsungSementaraMasyarakat(BLSM).Kedua program ini diluncurkan sebagai tndak lanjut realokasi anggaran yang diperoleh dari pengurangan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201325subsidiBBMdandalamrangkamembantupendudukmiskindanrentandalammempertahankan daya beli mereka karena adanya kenaikan infasi sebagai akibat kenaikan harga BBM.3.PenggunaanKartuPerlindunganSosial(KPS)untukmengaksesprogrambantuansosialdan penanggulangankemiskinan.KPSyangdibagikanbersamaandenganprogramP4SdanBLSM, berlaku sampai dengan akhir 2014. Tujuan pemberian KPSadalah untuk memastkan rumah tangga penerimadapatmemperolehsemuamanfaatprogramperlindungansosialdanpenanggulangan kemiskinan.Dengandemikian,KPSdapatmeningkatkanketepatansasarandankomplementaritas antar program. 4.Persiapan peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai awal 2014. Program yang dijalankan dengan prinsip asuransi sosial ini memiliki tujuan memberikan kepastan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setap penduduk Indonesia sehingga dapat hidup sehat, produktf dan sejahtera.5.Perluasan cakupan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH dapat berkontribusipadapencapaianbeberapakomponenMDGsdaripenanggulangankemiskinandan kelaparan hingga pengurangan angka kematan ibu karena melahirkan. Oleh karena itu, pemerintah terusmemperluascakupanPKHsehinggadiharapkanpada2014pesertanyaberjumlah3,2juta rumahtangga.Selainitupenyempurnaanberkelanjutanterusdilaksanakansepertpeningkatan rasiopendamping,revitalisasifamilydevelopmentsessionandpemanfaatanteknologiinformasi (sepert penggunaan kartu e-PKH dan DigitalMarkReader). Kotak 1.1Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan SosialSumber: www.bdt.tnp2k.go.idSalahsatutantanganutamadalampelaksanaanprogram-programpenanggulangankemiskinanadalah melakukan identfkasi dengan tepat kelompok sasaran penerima manfaat program sesuai dengan kriteria danaturanprogram.Ketepatansasaranprogramakanberdampaklangsungterhadapkeberhasilan pencapaiantujuanpenanggulangankemiskinandankerentanan.Untukmeningkatkanketepatansasaran program, ketersediaan suatu basis data calon penerima manfaat program menjadi sangat pentng.Atas dasar itu, pemerintah telah mengembangkan BDT untuk Program Perlindungan Sosial yang berisikan informasi nama, alamat dan karakteristk sekitar 24 juta rumah tangga dengan kondisi sosio ekonomi terendah di Indonesia. Data awal rumah tangga ini dihimpun melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 oleh Badan Pusat Statstk (BPS) Republik Indonesia. Data dari PPLS 2011 ini kemudian diolah Gambar 1.5. Salah Satu Tampilan Data dalam Situs Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan SosialLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201326lebih lanjut menggunakan metodologi ilmiah dan selaras dengan praktk terbaik internasional menjadi BDT untuk Program Perlindungan Sosial. Basis data ini dapat menjadi rujukan bagi program untuk memperoleh dafar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria kepesertaan masing-masing program. TerhitungsejakJanuari2012BDTtelahtersediadantelahdigunakanolehprogram-programbantuan sosial berbasis rumah tangga/individu utama di Indonesia sepert program Raskin, Jamkesmas, BSM, PKH, dan BLSM. Selain program nasional, BDT juga telah diakses oleh lebih dari 300 Pemerintah Daerah untuk keperluan penetapan sasaran program-program inisiatf daerah. Kotak 1.2Kartu Perlindungan SosialSumber: DokumentasiKartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan P4S dan BLSM. KPS memuat informasi nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dan dilengkapi dengan nomor identtas KPS yang unik. Rumah tangga penerima KPSberjumlah15.530.897rumahtanggamiskindanrentanyangmerupakan25persenrumahtangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data rumah tangga tersebut diperoleh dari BDT untuk Program Perlindungan Sosial.KPSdidistribusikansecaralangsungkepadarumahtanggasasarandenganmenggunakanjasaPT.Pos Indonesia. Terdapat kemungkinan kartu tdak dapat diantarkan karena berbagai alasan, antara lain karena rumahkosong,alamattdaklengkap,alamattdakdikenal,rumahtanggapindah,ditolakatauseluruh anggota rumahtangga telah meninggal. Untuk menentukan rumahtangga penggant penerima KPS karena alasan-alasantersebut,terdapatmekanismepenggantanpenerimaKPSmelaluimusyawarahdesa/kelurahan.PelaksanaanpenggantaninidifasilitasiolehTenagaKesejahteraanSosialKecamatan(TKSK) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagi rumahtangga penggant akan diberikan KPS setelah data diterima dan disahkan.DenganadanyaKPSiniseluruhanggotarumahtanggapemegangKPSberhakmenerimaprogram perlindungansosialsesuaidenganaturanyangberlakudimasing-masingprogram,sepertProgram Raskin, Program BLSM dan Program BSM. KPS memiliki masa berlaku hingga akhir 2014. Selanjutnya akan dilaksanakan pemutakhiran data penerima KPS untuk menentukan penerima KPS selanjutnya. Diharapkan penggunaanKPSiniakansemakinmempertajampenetapansasaranprogramdanmeningkatkan komplementaritasprogramsehinggamendukungpercepatanpencapaiantujuandalammengurangi kemiskinan dan kerentanan di Indonesia.Foto 1.2 Kartu Perlindungan SosialLaporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201327TARGET 1B MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA, TERMASUK PEREMPUAN DAN KAUM MUDAIndikatorAcuan dasarSaat iniTarget MDGs 2015Status Sumber1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja3,52%(1990)5,24%(2012)-PDB Nasional dan Sakernas1.5Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas65,00% (1990)63,71%(2012)-BPS, Sakernas1.7Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja71,00% (1990)55,32%(2012)Menurun Status : Sudah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatan KhususKEADAAN DAN KECENDERUNGANSumber: PDB Nasional dan Sakernas 2012Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja terus memperlihatkan peningkatan dari 5,04 persen pada 2011 menjadi5,24persenpada2012(Gambar1.7).Halinimenandakanadanyapeningkatanproduktftas tenaga kerja. Telaah lebih lanjut di tngkat provinsi menunjukkan perhatan khusus perlu diberikan terutama untuk provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua yang pada 2012 PDB per tenaga kerjanya mengalami laju pertumbuhan negatf. Terdapat beberapa provinsi lain yang menunjukkan penurunan laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja sepert DKI Jakarta, Lampung dan Banten. Gambar 1.6 Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Tahun 2012Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201328Sumber BPS, Sakernas 2012Untuk indikator rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas, kondisinya cenderung tdak berubah pada kisaran 60-65 persen. Jika dipilah menurut jenis kelamin, rasio untuk tenaga kerja laki-laki cenderung tetap pada kisaran 80 persen dan untuk perempuan rasionya berada pada kisaran 40-50 persen. Pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih tnggi dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja mengindikasikanadanyapreferensiyanglebihbesaruntukmelanjutkansekolahkejenjangselanjutnya dibandingkan dengan mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Kondisi demikian juga diperkuat oleh data yang menunjukkan pertumbuhan kelompok usia 15-19 tahun yang bukan merupakan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja , serta turunnya rasio tngkat partsipasi angkatan kerja.PenciptaanlapangankerjadiIndonesiayangmeningkatjugaditunjukkanolehmenurunnyatngkat pengangguran terbuka. Pada 2010 tngkat pengangguran terbuka tercatat 7,14 persen, pada 2011 dan 2012angkanyamenurunmenjadi6,56persendan6,14persen.Padatngkatprovinsi,Balimerupakan provinsidengantngkatpengangguranterbukaterendah(2,04persen),sementaraprovinsiBantenter-catat sebagai provinsi dengan tngkat pengangguran tertnggi (10,13 persen).Terdapat delapan provinsi lainnyayangmemilikitngkatpengangguranterbukalebihtnggidarirata-ratanasionalsepertterlihat dalam Gambar 1.9.Sumber BPS, Sakernas 2012Gambar 1.7.Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2012Gambar 1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi Tahun 2012Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 201329Proporsitenagakerjayangberusahasendiri(termasukyangberusahadibantuburuhtdaktetap), pekerjabebasnon-pertanian,danpekerjakeluargaterhadaptotalkesempatankerjamerupakan indikator bagi kerentanan dalam lapangan kerja. Pada 1990 proporsi pekerja rentan tersebut mencapai 71,00persen,namunpada2012proporsinyatelahmenurunsecarasignifkanmenjadi55,32persen. Proporsi pekerja rentan terhadaptotal kesempatan kerja menurut provinsi juga menunjukkan pola yang sama, kecuali provinsi Papuayang justru menunjukkan peningkatan. Sumber BPS, Sakernas berbagai tahun penerbitan.TANTANGAN1.Meskipunpemerintahtelahmelaksanakanbanyakprogrampenciptaanlapangankerjayang tersebardibanyakkementerian/lembaga,namunkoordinasiantarkementerian/lembaga pelaksana masih perlu terus ditngkatkan.2.Efektvitas program penciptaan lapangan kerja yang telah berjalan masih dapat ditngkatkan lebih lanjut.3.Pola pikir dan pola sikap wirausaha masih perlu terus dibangun dan ditngkatkan.KEBIJAKANDalam rangka mempercepat pencapaian tujuan, pemerintah telah menetapkan lima pilar utama program-program perluasan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu;1.PilarI:PerbaikanlayanandanSistemInformasiKetenagakerjaan.Pilarinibertujuanuntuk memastkanterciptanyahubunganantarapekerjaanyangtersediadengantenagayang memerlukan pekerjaan.Gambar 1.9.Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas KeluargaTerhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 1998, 2009 dan 2012Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013302.Pilar II: Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja. Bertujuan untuk mengembangkan dan menyelaraskan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha.3.Pilar III: Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) se