laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di indonesia 2011

8/20/2019 Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Di Indonesia 2011

1/144

REPUBLIK INDONESIA


2/144

LAPORAN PENCAPAIAN

TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM

DI INDONESIA

2011

©2012 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

ISBN 978-979-3764-79-5

Diterbitkan oleh:Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Tim Penyusun:Penanggung Jawab : Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA

Ketua Tim Pengarah : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA

Sekretaris : Dra. Nina Sardjunani, MA

Anggota : Ir. Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D; Dr. Ir. Subandi, MSc;

Dr. Sanjoyo, M.Ec; Dr. Hadiat, MA; Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;

Dra. Tuti Riyati, MA; Dra. Rahma Iryanti, MT; Dadang Rizki Ratman, SH, MPA;

Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D.; Dr. Arum Atmawikarta, MPH; Dedi Darmadji, SE, MSc;Mukhlis Hanif Nurdin, SKM; Aisyah Putri Mayangsari, SKM

Mitra Pendukung : United Nations Development Programme (UNDP)


3/144

LAPORAN PENCAPAIAN

TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM

DI INDONESIA

2011

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)


4/144

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011

| ii


5/144


| iii

Kata Pengantar

Keikutsertaan Indonesia dalam menyepakati Deklarasi Milenium bersama dengan 189 negara lain

pada tahun 2000 bukan semata-mata untuk memenuhi tujuan dan sasaran Millenium Development

Goals (MDGs), namun keikutsertaan itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tujuan dan sasaran

MDGs sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Indonesia. Konsisten dengan itu,

Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak tahap

perencanaan sampai pelaksanaannya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dan 2010-2014

serta Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen penganggarannya. Berdasarkan strategi pro-growth,

pro-job, pro-poor, dan pro-environment alokasi dana dalam anggaran pusat dan daerah untuk

mendukung pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat setiap tahunnya. Kemitraan

produktif dengan masyarakat madani dan sektor swasta berkontribusi terhadap percepatan

pencapaian MDGs.

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2011 ini merupakan laporan ke

tujuh yang bersifat nasional sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Penerbitan laporan ini

bertujuan untuk melaporkan berbagai keberhasilan yang telah kita capai sebagai perwujudan dari

komitmen dan kerja keras Pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk menuju Indonesia

yang lebih sejahtera. Disamping itu, laporan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Indonesia

sebagai bagian dari Masyarakat bangsa-bangsa dalam mewujudkan cita-cita Deklarasi Milenium

Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000. Laporan ini secara ringkas menguraikan keadaan dan

kecenderungan serta upaya penting untuk percepatan pencapaian MDGs sampai dengan posisi

tahun 2011, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kegiatan yang diperlukan

agar sasaran MDGs tahun 2015 dapat dicapai.

Laporan ini disusun oleh Tim yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis/Kelompok Kerja yang

bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-

tingginya atas kerja keras dan kontribusinya sehingga Laporan Pencapaian MDGs ini tersusun dengan

baik.

Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Dra.

Nina Sardjunani, MA, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas yang telah

mengkoordinasikan penyusunan dan sekaligus melakukan quality assurance atas substansi

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2011.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan

Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan

Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan,

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Bank Indonesia, Komisi


6/144


| iv

Pemilihan Umum, dan Badan Pusat Statistik yang telah memberikan kontribusi dalam penyediaan

data, informasi, dan penyiapan naskah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pembangunan dari United Nations

Development Programme (UNDP) yang telah membantu penyusunan Laporan Pencapaian MDGs

ini, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga laporan ini menjadi kontribusi berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita

pembangunan manusia yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera di masa yang akan

datang.

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MAMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)


7/144


| v

Daftar Isi

Kata Pengantar iiiDaftar Isi v

Daftar Gambar vi

Daftar Tabel vii

Daftar Kotak Viii

Daftar Foto Viii

Daftar Singkatan ix

Pendahuluan 1

Ringkasan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 5

Tinjauan Status Pencapaian MDGs di Indonesia 9

TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN 15Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat

pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu

1990-2015

17

Target 1B: Menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan

yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

24

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita

kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

27

TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA 29

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak, laki-laki maupun perempuan

dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

31

TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 37

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan

lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih

dari tahun 2015

39

TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK 45

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua-pertiga dalam

kurun waktu 1990-2015

47

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU 53Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga-perempat dalam kurun

waktu 1990 - 2015

55

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 55

TUJUAN 6: MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA 67

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru

HIV dan AIDS hingga tahun 2015

69

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua

yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

69

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru

Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

74


8/144


| vi

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 83

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan

dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan

sumberdaya lingkungan yang hilang

85

Target 7C: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses

terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layakpada 2015

93

Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk

miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020

102

TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN 107

Target 8A: Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka,

berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif

109

Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun

internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang

114

Target 8F: Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru,

terutama teknologi informasi dan komunikasi

117

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Tahun

2011

17

Gambar 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2000-2011 17

Gambar 1.3. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan, Menurut Provinsi

Tahun 2011

18

Gambar 1.4. Pencapaian Target Penyaluran KUR (Rp Miliar) 20

Gambar 1.5.

Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Tahun 2011 24

Gambar 1.6. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Tahun

2011

25

Gambar 1.7. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga

Terhadap Total Kesempatan Kerja

26

Gambar 1.8. Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita 27

Gambar 1.9. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori < 1.400 Kkal dan < 2.000 Kkal 28

Gambar 2.1.

Perkembangan APM dan APK Jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 1992-2011 32

Gambar 2.2.

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, Tahun 2011 33

Gambar 2.3.

Gambar 2.4.

Perkembangan Proporsi Melek Huruf Perempuan dan Laki-Laki Umur

15-24 Tahun, 2000-2011

Angka Melek Huruf Penduduk Berusia 15-24 Tahun Menurut Provinsi, 2011

33

34

Gambar 3.1.

IPG/Rasio APM Perempuan Terhadap Laki-Laki, 2000-2011 40

Gambar 3.2.

Keragaman Tingkat Keaksaraan Laki-Laki dan Perempuan, 2011 40

Gambar 3.3. Keragaman Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan di Sektor

Nonpertanian Antarprovinsi, 2011

41

Gambar 4.1. Penurunan Angka Kematian Balita, Bayi, dan Neonatal, 1991-2007 47

Gambar 4.2.

Keragaman Pemberian Imunisasi Dasar Bagi Anak Usia 12-23 bulan, 2010 48

Gambar 4.3.

Persentase anak usia 1 tahun yang pernah mendapatkan imunisasi campak,

2011

49

Gambar 5.1.

Angka Kematian Ibu dari Tahun 1991-2007 dan Target MDG tahun 2015 56


9/144


| vii

Gambar 5.2. Kemajuan dalam penolong kelahiran oleh tenaga medis, 1995-2011 56

Gambar 5.3. Penolong Kelahiran di Perdesaan dan Perkotaan, 2011 57

Gambar 5.4. Penolong Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih dan Bukan-Tenaga

Kesehatan, 2011

58

Gambar 5.5.

Pemakaian Kontrasepsi pada Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun,

1991-2007

58

Gambar 5.6. Disparitas Angka Pemakaian dan Cara Kontrasepsi Antarprovinsi, 2011 59

Gambar 5.7. Keragaman Layanan Antenatal K1 dan K4 Antarprovinsi, 2010 60

Gambar 5.8. Data Cakupan K1, K4, dan Pn tahun 2009, 2010, 2011 Puskesmas Jembatan

Kembar

64

Gambar 6.1. Jumlah Kumulatif Kasus HIV, Desember 2011 70

Gambar 6.2. Jumlah Kumulatif Kasus AIDS, Desember 2011 70

Gambar 6.3. AIDS Case Rate Provinsi dan Nasional sampai dengan 2011 71

Gambar 6.4 Keragaman Angka Kejadian Malaria, 2011 74

Gambar 6.5.

Kemajuan Penemuan Kasus dan Pengobatan 1996-2011 78

Gambar 6.6. Keragaman Angka Penemuan Kasus Baru Tuberkulosis, Keberhasilan

Pengobatan dan Kesembuhan, 2011.

78

Gambar 7.1.

Persentase Tutupan Hutan dari Luas Daratan 86

Gambar 7.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum dan

Fasilitasi Sanitasi Dasar Layak

93

Gambar 7.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum

Layak, Perkotaan, Perdesaan, serta perkotaan dan Perdesaan, 2011

95

Gambar 7.4.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Sanitasi Layak,

Perkotaan, Perdesaan, serta Perkotaan Dan Perdesaan, 2011

95

Gambar 7.5. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan, 1993-2011 102

Gambar 7.6. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Per Provinsi, 2011 106Gambar 7.7. Target Rencana Dan Alokasi PLP2K-BK Tahun 2010-2014 104

Gambar 8.1.

Perkembangan Tingkat Keterbukaan Ekonomi, Ekspor dan Impor, serta GDPHarga Berlaku, 1990-2011 110

Gambar 8.2. Model Kerjasama Apex-BPR 113

Gambar 8.3. Perkembangan Total Utang, Rasio Total Utang Terhadap PDB (Debt to GDP

Ratio), dan Rasio Pembayaran Pokok Utang dan Bunga Utang Luar Negeri

Terhadap Penerimaan Hasil Ekspor (DSR)

115

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 21

Tabel 1.2. Perkembangan Program Raskin 2004-2011 22

Tabel 7.1. Ringkasan Emisi GRK Nasional Tahun 2000 (dalam Gg CO2e) 87

Tabel 7.2. Ringkasan Emisi GRK Tahun 2000-2005 untuk Semua Sektor (dalam

Gg CO2e)

87

Tabel 7.3. Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2011 89

Tabel 7.4. Capaian Pelaksanaan Program Penanganan Kawasan Permukiman

Kumuh

104

Tabel 7.5. Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Permukiman 105

Tabel 8.1. Beberapa Indikator Terpilih Kondisi Bank Umum di Indonesia,

2010-2011

110


10/144


| viii

Daftar KotakKotak 1.1. Program Keluarga Harapan (PKH) 21

Kotak 1.2. Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) 22

Kotak 1.3. Pelaksanaan Program Raskin oleh Pemerintah Kab. Boalemo, Provinsi

Gorontalo

23

Kotak 2.1. SIPBM, Pendataan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Polewali

Mandar

36

Kotak 3.1.

Upaya percepatan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) di

Indonesia

42

Kotak 4.1. Pelaksanaan MTBS di Puskesmas Sei Malang, Kab. Hulu Sungai Utara,

Provinsi Kalimantan Selatan

51

Kotak 5.1. Kelas Ibu Hamil Puskesmas Jembatan Kembar, Lombok Barat, NTB 64

Kotak 5.2. Rumah Tunggu Kelahiran ‘Mitra Sehat’ Desa Nilo Dingin, KecamatanLembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

65

Kotak 5.3. Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Meningkatkan

Peserta KB Pria

65

Kotak 6.1 Desentralisasi Obat Antiretroviral (ARV) 73

Kotak 6.2. Upaya Malaria Center di Maluku Utara Memerangi Malaria dalam

Rangka Percepatan Pencapaian Goal 6 MDG dan Menuju Eliminasi

2020

75

Kotak 6.3.

Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian TB melalui Pos TB Desa 81

Kotak 7.1. Indonesia HCFC Phase-Out Management Plan (HPMP) 90

Kotak 7.2. Terobosan Pendanaan bagi Penyediaan Air Minum 97

Kotak 7.3. Pelaksanaan STBM di Kabupaten Sumedang untuk Mencapai Target

MDGs 7C

99

Kotak 7.4. Upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Kotak 7.5. Kontribusi PNPM Perkotaan dalam Pencapaian MDGs 105Kotak 7.6. Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

106

Kotak 8.1. Generic Model Apex-BPR untuk Mengoptimalkan Peran BPR dalam

Pembiayaan UMKM

112

Kotak 8.2.

Desa Berdering dan Desa Pinter 119

Daftar FotoFoto 4.1. Kegiatan Puskesmas Sei Malang 52

Foto 5.1. Kelas Ibu Hamil di Puskesmas Jembatan Kembar, Lombok Barat, NTB 62Foto 5.2. Rumah Tunggu Kelahiran ‘Mitra Sehat’, Desa Nilo Dingin, Kec. Lembah

Masurai, Kab. Merangin, Provinsi Jambi

63

Foto 5.3. Pelayanan KB di Kabupaten Situbondo 66

Foto 6.1. Kegiatan Pencidukan Larva Anopheles (PLA) 76

Foto 6.2. Kader kesehatan di Kabupaten Maumere (Provinsi NTT) dan

Kabupaten Sentani (Provinsi Papua) sedang Berdiskusi dengan Petugas

Kesehatan untuk Kegiatan Layanan TB Desa yang Merupakan Bagian

Kegiatan UKBM

81

Foto 7.1. Berbagai Kegiatan STBM dan Penandatanganan Deklarasi Stop BABS

oleh Bupati Sumedang

99

Foto 7.2. Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 105Foto 8.1. Pusat Pelayanan Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan 119


11/144


| ix

Daftar Singkatan

ABAT Aku Bangga Aku Tahu

AKBA Angka Kematian Balita

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

APK Angka Partisipasi Kasar

APM Angka Partisipasi Murni

APS

ARG

Angka Partisipasi Sekolah

Anggaran Responsif Gender

ART Antiretroviral Treatment

ARV Antiretroviral

ASEAN

ASFR

ASI

Association of South-East Asia Nations

Age Specific Fertility Rate

Air Susu Ibu

Balita Bawah Lima TahunBappenas

BBLR

BBM

BCG

BKKBN

BLM

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Berat Badan Lahir Rendah

Bahan Bakar Minyak

Bacillus Calmette Guerin

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Bantuan Langsung Masyarakat

BOK Bantuan Operasional Kesehatan

BOS Bantuan Operasional Sekolah

BP3AKB Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

BPD

BPO

Bank Pembangunan Daerah

Bahan Perusak Ozon BPR Bank Perkreditan Rakyat

BPS Badan Pusat Statistik

Perum Bulog

BUMN

Perusahaan Umum Bulog (Badan Urusan Logistik)

Badan Usaha Milik Negara

CAR Capital Adequacy Ratio

CBEIS

CDR

Community-Based Education Information System

Case Detection Rate

CFCD

CFCs

Corporate Forum for Community Development

Clorofluorocarbons

CLTS

CO2 CPE

CPR

Comunity Led Total Sanitation

Carbon dioxideCustomer Premises Equipment

Contraceptive Prevalence Rate

CSR Corporate Social Responsibility

CTU Contraceptive Technology Update

DAD Dana Alokasi Desa

DAK Dana Alokasi Khusus

Desa Pinter

DO

Desa Punya Internet

Definisi Operasional

DOTS

DPR

DPT-HBDSR

Directly Observed Treatment Shortcourse

Dewan Perwakilan Rakyat

Diphteria-Pertusis-Tetanus–

Hepatitis BDebt Service Ratio


12/144


| x

Fasyankes

FWT

Fasilitas pelayanan kesehatan

Fixed Wireless Telephone

GBS

GPI

GRK

GWM LDR

Gender Budget Statement

Gender Parity Index

Gas Rumah Kaca

Giro Wajib Minimum Loan to Deposit ratio HCFCs Hydrochlorofluorocarbons

HIV dan AIDs

HPB

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome

Harga pembelian beras

HPMP HCFC Phase-Out Management Plan

IIX

IPG

Indonesia Internet Exchange

Indeks Paritas Gender

Jamkesda Jaminan kesehatan daerah

Jamkesmas Jaminan kesehatan masyarakat

Jampersal Jaminan Persalinan

JPS Jaring Pengaman Sosial

K1 Kunjungan Kehamilan ke-1K4 Kunjungan Kehamilan ke-4

KB

Kemendagri

Kemdikbud

Kemenhut

Kemenkes

Kemenkeu

Kemenkokesra

Kemen PPN

Kemen PU

KementanKominfo

KH

KIA

Keluarga Berencana

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Kehutanan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Keuangan

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian PertanianKementerian Komunikasi dan Informasi

Kelahiran Hidup

Kesehatan Ibu dan Anak

KIE

KKP

KLB

KLH

KPP&PA

KPU

KRR

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kejadian Luar Biasa

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Komisi Pemilihan Umum

Kesehatan Reproduksi Remaja

KS-1 Keluarga Sejahtera I

KUR Kredit Usaha Rakyat

LDR Loan to Deposit Ratio

LPA Line Probe Assay

LSM

LULUCF

Lembaga Swadaya Masyarakat

Land Use, Land Use Change and Forestry

MDGs

MDR-TB

MI

Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium)

Multi-Drug Resistant Tuberculosis

Madrasah Ibtidaiyah

MKJP

MOP

MOW

MP3EI

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Medis Operasi Pria

Medis Operasi Wanita

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia


13/144


| xi

MRV Measurable, Reportable dan Verifiable

MTBS

MTs

Manajemen Terpadu Balita Sakit

Madrasah Tsanawiyah

NPL Non-Performing Loans

NTRL

NUSSP

National Tuberculosis Referral Laboratory

Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project OJK Otoritas Jasa Keuangan

Opsus Operasi Pasar Khusus

P2DTK PNPM Pengembangan Daerah Tertinggal dan Khusus

PAMSIMAS

PAUD

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Pendidikan Anak Usia Dini

PBB

PDB

Perda

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Produk Domestik Bruto

Peraturan Daerah

PISEW PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

PKBR Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja

PKH Program Keluarga Harapan PKK Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PLIK Pusat Layanan Internet Kecamatan

PLP2K-BK Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan

PMK

PMT

PMT-AS

Peraturan Menteri Keuangan

Pemberian Makanan Tambahan

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-KP PNPM Kelautan dan Perikanan

PONED Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar

PONEK Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif

Poskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan Terpadu

PPIP PNPM Infrastruktur Perdesaan

PPN

PPP

PPP

PPRG

Perencanaan Pembangunan Nasional

Public-Private Partnership

Purchasing Power Parity

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender

Pra-KS Pra- Keluarga Sejahtera

PSK

PT

PUAP

Pekerja Seks Komersial

Perguruan TInggi

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

PUG Pengarus-utamaan Gender

PUGAR Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat

Puskesmas

PUS

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasangan Usia Subur

PUMP Pengembangan Usaha Mina Perdesaan

Pustu Puskesmas Pembantu

RA Raudlatul Afthal

RAD Rencana Aksi Daerah

Raskinda Beras Miskin Daerah

Raskindes Program Beras Miskin Desa


14/144


| xii

RDT

Renstra

Riskesdas

Risti

Rapid Diagnostic Test

Rencana Strategis

Riset Kesehatan Dasar

Resiko Tinggi

RK Ruang Kelas

RKB Ruang Kelas BaruROA Return on Assets

RPJMN

RPJPN

RPJMD

RS

RTS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rumah Sakit

Rumah Tangga Sasaran

RTSM Rumah Tangga Sangat Miskin

Sakernas

SBI

SBN

Survei Angkatan Kerja Nasional

Sertifikat Bank Indonesia

Surat Berharga Negara

SDSDKI

SDLB

Sekolah DasarSurvei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Sekolah Dasar Luar Biasa

SDM

SIP

Sumber Daya Manusia

Surat Ijin Praktek

SIPBM Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat

SKRRI

SMA

SMP

SMPLB

Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Pertama

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

SPAM Sistem Penyediaan Air Minum

SR Succes RateSSL Satuan Sambungan Layanan

STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

STBP Surveilans Terpadu Biologis dan Perilaku

STR

Susenas

Surat Tanda Register

Survei Sosial Ekonomi Nasional

TAC Total Allowable Catch

TB

TPA

TOMA

TOGA

Tuberkulosis

Tempat Pembuangan Akhir

Tokoh Masyarakat

Tokoh Agama

UKBMULN Upaya Kesehatan Berbasis MasyarakatUtang Luar Negeri

UMKM

UNDP

UNESCO

UNFCCC

UNICEF

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

United Nations Development Programme

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

United Nations Framework Convention on Climate Change

United Nations Children’s Fund

USO Universal Service Obligation

Valas

VCT

Wajar Dikdas

WHO

Valuta Asing

Voluntary Counseling and Testing

Wajib belajar pendidikan dasar

World Health Organization


15/144


| 1

Pendahuluan

Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen negara untuk

menyejahterakan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia.

Berkenaan dengan itu maka MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan,

dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan.

Perdagangan bebas, harga minyak yang masih meningkat yang diikuti oleh subsidi BBM yang

semakin membengkak, perubahan iklim dan pemanasan global dan dampaknya pada harga pangan

yang semakin mahal, mewarnai dinamika sosial dan ekonomi pembangunan nasional.

Capaian Tujuan MDGs 2011

Capaian tujuan MDGs dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan yang telah berhasil

dicapai. Kedua, tujuan yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada

atau sebelum tahun 2015. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya keras untuk mencapainya.

Tujuan-tujuan MDGs yang telah tercapai adalah:

MDG 1, yaitu proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per

hari.

MDG 3, yaitu rasio APM perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dan rasio angka melekhuruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.

MDG 6, yaitu pengendalian penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru tuberkulosis (TB).

Pencapaian ini diindikasikan oleh angka kejadian dan tingkat kematian, serta proporsi

tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program DOTS.

Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai

pada tahun 2015 (on-track) adalah:

MDG 1, yaitu terdapat kemajuan yang sangat besar dari indeks kedalaman kemiskinan, proporsi

tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja,

dan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi.

MDG 2, yaitu APM SD, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, sertaangka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki yang semuanya sudah

mendekati 100 persen.

MDG 3, yaitu rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan

pendidikan tinggi yang hampir mendekati 100 persen serta kontribusi perempuan dalam

pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

yang meningkat.

MDG 4, yaitu penurunan yang sudah mendekati dua pertiga angka kematian neonatal, bayi, dan

balita serta proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak yang meningkat pesat.

MDG 5, yaitu berupa peningkatan angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah

dengan menggunakan cara modern, penurunan angka kelahiran remaja perempuan umur 15-19


16/144


| 2

tahun, peningkatan cakupan pelayanan antenatal baik 1 maupun 4 kali kunjungan, dan

penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

MDG 6, yaitu mengendalikan penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS berupa

peningkatan proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan

Antiretroviral (ARV). Selain itu, pengendalian penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus

baru malaria yang diindikasikan oleh peningkatan proporsi anak balita yang tidur dengan kelambuberinsektisida belum memadai dalam rangka menurunkan jumlah kasus baru malaria.

MDG 7, yaitu berupa penurunan konsumsi bahan perusak ozon, proporsi tangkapan ikan yang

tidak melebihi batas biologis yang aman, serta rasio luas kawasan lindung untuk menjaga

kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dan rasio rasio kawasan

lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial yang keduanya meningkat.

MDG 8, yaitu berupa keberhasilan pengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang

terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif yang diindikasikan oleh rasio

ekspor dan impor terhadap PDB, rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, dan rasio

pinjaman terhadap simpanan di BPR yang semuanya meningkat pesat. Selain itu juga

keberhasilan dalam menangani utang untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang yang

diindikasikan oleh rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dan rasio pembayaran pokok utangdan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor yang menurun tajam.

Keberhasilan selanjutnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,

yang diindikasikan oleh peningkatan proporsi penduduk yang memiliki jaringan telepon tetap dan

telepon seluler.

Tujuan-tujuan MDGs yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras

untuk mencapainya adalah:

MDG 1, yaitu berupa penurunan hingga setengahnya persentase penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan nasional.

MDG 5, yaitu berupa penurunan hingga tiga perempatnya angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup. MDG 6, yaitu mengendalikan penyebaran dan penurunan jumlah kasus baru HIV dan AIDS berupa

penurunan prevalensi HIV dan AIDS, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi,

dan peningkatan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif

tentang HIV dan AIDS, baik laki-laki maupun perempuan menikah dan belum menikah.

MDG 7, yaitu berupa rasio luas kawasan tertutup pepohonan, jumlah emisi CO2, konsumsi energi

primer per kapita, elastisitas energi, serta proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan

terhadap sumber air minum layak dan fasilitasi sanitasi dasar layak di perkotaan dan perdesaan.

MDG 8, yaitu berupa peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses internet dan kepemilikan

komputer pribadi yang belum memadai.

Prestasi pembangunan kesejahteraan yang dicapai oleh Indonesia telah berhasil memperolehberbagai penghargaan global. Indonesia diundang oleh negara-negara maju yang tergabung dalam

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk masuk dalam kelompok

negara-negara yang makin ditingkatkan keterlibatannya (enhanced engagement countries) dengan

negara-negara maju. Bersama-sama dengan keterlibatan internasional dengan negara-negara maju,

Indonesia telah masuk pada forum G-20, yaitu kelompok 20 negara yang menguasai 85 persen dari

pendapatan domestik bruto (PDB) dunia, peran serta Indonesia dalam penetapan kebijakan global

menjadi sangat penting.


17/144


| 3

Upaya-Upaya Penting dalam Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia

Untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden No. 3

Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Salah satu amanat yang tercantum

dalam Inpres tersebut adalah agar setiap Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Para

Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenanganmasing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, antara

lain meliputi program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-

MDGs).

Implementasi dari Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pengintegrasian tujuan, target, dan indikator MDGs ke dalam sistem perencanaan dan

penganggaran Pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota baik jangka

menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan);

2.

Penyusunan Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs di Indonesia 2010 – 2015 yang digunakan

sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan,

memantau, dan mengevaluasi berbagai program dan kegiatan dalam rangka percepatanpencapaian MDGs;

3. Pembentukan Tim Koordinasi MDGs Nasional di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas dengan beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga yang

terkait dalam upaya percepatan pencapaian MDGs. Tugas pokok dari tim tersebut adalah

bertanggung jawab dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring-evaluasi

pencapaian sasaran MDGs;

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian MDGs di 33 Provinsi dengan

rangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan pedoman teknis Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi tentang percepatan

pencapaian tujuan MDGs untuk memberikan panduan bagi daerah, khususnya provinsi

dalam menyusun dokumen rencana aksi percepatan pencapaian target MDGs di daerah,sehingga dapat dihasilkan dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras

dengan kebijakan nasional;

b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi oleh Tim Koordinasi

MDGs Nasional kepada Tim Koordinasi MDGs Provinsi untuk menyamakan persepsi dalam

penyusunan target dan indikator MDGs di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun

langkah-langkah penyusunan RAD MDGs Provinsi, dan melakukan exercise penyusunan

draft RAD Percepatan Pencapaian Target MDGs di Provinsi termasuk penyusunan target,

sasaran dan indikator;

c. Penyusunan pedoman teknis Definisi Operasional Indikator MDGs yang berisikan tentang

daftar tujuan, target, dan indikator MDGs, konsep definisi, manfaat, metode perhitungan,

dan sumber data yang digunakan untuk menyamakan persepsi sehingga data daninformasi MDGs dapat dibandingkan antarprovinsi;

d. Penyusunan pedoman teknis Review RAD MDGs Provinsi sebagai acuan dalam mereview

RAD MDGs Provinsi yang sejalan dengan kebijakan program, dan sasaran MDGs Nasional;

e. Penyusunan pedoman teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs Provinsi

untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan MDGs yang tertuang didalam RAD

MDGs Provinsi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, mengidentifikasi dan

mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program percepatan

pencapaian MDGs sehingga dapat diatasi, dan merumuskan langkah tindak lanjut

percepatan pencapaian target MDGs;


18/144


| 4

5. Penetapan Surat Edaran Kementerian PPN dan Kemendagri Nomor: 0068/M.PPN/02/2012 dan

Nomor: 050/583/SJ tentang Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium

(Millennium Development Goals) Tahun 2011-2015 antara lain untuk mendorong agar daerah

menyusun program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengacu pada RAD MDGs dimasing-masing provinsi untuk percepatan pencapaian tujuan target dan indikator MDGs.

6. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs, yaitu :

a. Penyusunan kerangka kebijakan pendanaan percepatan sasaran MDGs melalui Public

Private Partnership (PPP) untuk mendorong pihak swasta bermitra dengan Pemerintah

dalam upaya percepatan pencapaian MDGs;

b. Penyusunan pedoman harmonisasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibilities (CSR)

untuk mensinergikan pelaksanaan kegiatan CSR dengan program dan kegiatan dalam

rangka pencapaian MDG yang mencakup upaya (i) pencapaian keselarasan antara tujuan

pelaksanaan CSR dengan MDG, (ii) keselarasan targeting atau sasaran kelompok

masyarakat, (iii) keselarasan lokasi pelaksanaan CSR dengan lokasi target pencapaian

MDG; dan, (iv) keselarasan indikator kinerja yang dipakai dalam pencapaian MDG dengankegiatan CSR;

7. Penyusunan pedoman pemberian insentif bagi daerah untuk mendukung percepatan

pencapaian MDGs sebagai panduan dalam penetapan, pelaksanaan dan pemantauan

pemberian insentif daerah yang memiliki kinerja baik dalam upaya pencapaian tujuan MDGs.

8.

Pelaksanaan diseminasi dan advokasi percepatan pencapaian MDGs kepada seluruh

stakeholders meliputi DPR, organisasi profesi, perguruan tinggi, media masa, lembaga swadaya

masyarakat, Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat, dan SKPD;

9. Pemberian MDGs Award dengan tujuan memberikan apresiasi kepada para pemangku

kepentingan dan pelaku pembangunan yang telah menghasilkan prestasi terbaik dalam upaya

mendorong percepatan pencapaian MDGs di Indonesia dan membangun sistem insentif dan

disinsentif berkesinambungan yang dapat menjadi katalis bagi upaya percepatan pencapaianMDGs di Indonesia. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kantor Utusan Khusus Presiden (KUKP) RI

untuk Millennium Development Goals;

10. Penguatan ketersediaan data dan informasi mengenai indikator-indikator MDGs untuk

memperkuat sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pencapaian MDGs.

Kegiatannya merupakan kerjasama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan

KemenPPN/Bappenas.

11. Dalam lingkup regional, khususnya ASEAN, Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung

upaya peningkatan kerjasama MDGs dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan di

kawasan. Diadopsinya ASEAN Roadmap for the Attainment of the Millennium Development

Goals selama Keketuaan Indonesia untuk untuk ASEAN pada tahun 2011 mencerminkan

komitmen dan kontribusi signifikan Indonesia untuk turut mendukung penetapan kebijakan

regional terkait dengan upaya percepatan pencapaian MDGs.


19/144


| 5

Ringkasan Pencapaian Status MDGs Di Indonesia

TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti dan ini sudah

sesuai dengan target MDGs yang ditunjukkan dengan menurunnya proporsi penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan nasional dari 15,10 persen (tahun 1990) menjadi 12,49 persen (2011) dan

Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 2,70 menjadi 2,08 pada periode yang sama. Laju pertumbuhan

PDB per tenaga kerja meningkat dari 3,52 persen (tahun 1990) menjadi 5,04 persen (tahun 2011). Di

samping itu, terjadi penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan dari tahun 1989 ke

tahun 2010 yang ditunjukkan dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah dari 31,00 persen

menjadi 17,91 persen, serta proporsi penduduk dengan asupan kalori kurang dari 1400Kkal/kapita/hari dari 17,00 persen (tahun 1990) menjadi 14,65 persen (tahun 2011).

TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan dengan sasaran MDGs, hal ini

ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2011,

angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,55 persen; proporsi murid kelas I yang berhasilmencapai kelas VI adalah 96,58 persen; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun,

perempuan sudah mencapai 98,75 persen dan laki-laki mencapai 98,80 persen.

TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Upaya untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagian besar telah

mencapai sasaran MDGs tahun 2015. Pada tahun 2011, Rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SD

adalah 98,80; di tingkat SMP adalah 103,45; dan di tingkat pendidikan tinggi adalah 97,82. Rasio

melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 telah mencapai 99,95 persen

pada tahun yang sama.

Sementara sasaran yang sejalan dengan target MDGs adalah untuk rasio APM perempuan/laki-laki di

SMA telah mencapai 101,40 pada tahun 2011. Di bidang ketenagakerjaan, terlihat adanya

peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, yaitu 36,67

persen pada tahun 2011. Di samping itu, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR juga

mengalami peningkatan, menjadi 18,4 persen (2011).


20/144


| 6

TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Hal ini

ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 (tahun 1991) menjadi 44 per seribu

kelahiran hidup (tahun 2007); penurunan angka kematian bayi dari 68 menjadi 34 per seribu

kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1

tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50 persen (tahun 1991) menjadi 87,30 persen

(tahun 2011).

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih telah berhasil ditingkatkan dari 40,70

persen (tahun 1992) menjadi 81,25 persen (tahun 2011), namun di sisi lain angka kematian ibu baru

dapat ditekan dari 390 (tahun 1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2007).

Sementara itu angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan cara

modern meningkat dari 47,10 persen (tahun 1991) menjadi 60,42 persen (tahun 2011).

TUJUAN 6: MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR

LAINNYA

Upaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus baru dan mewujudkan akses

terhadap pengobatan HIV dan AIDS masih memerlukan upaya keras, inovatif, dan kreatif untuk

mencapainya. Prevalensi HIV dan AIDS masih cukup tinggi yaitu 0,30 persen pada tahun 2011, selain

itu akses terhadap ARV sudah mencapai 84,10 persen dari penduduk terinfeksi HIV dan AIDs lanjut.Angka kejadian malaria menurun pesat dari 4,68 (tahun 1990) menjadi 1,75 per 1.000 penduduk

(tahun 2011). Sementara itu, angka kejadian Tuberkulosis sudah berhasil mencapai target MDGs

2015 pada tahun 2011 yaitu dari 343 (1990) menjadi 189 kasus per 100.000 penduduk/tahun.


21/144


| 7

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagian besar sasaran untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup masih memerlukan upaya

keras untuk mencapainya. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan menurun

dari 59,97 persen pada tahun 1990 menjadi 52,52 persen pada 2010, sedangkan jumlah emisi CO2 meningkat dari 1.377.983 Gg CO2e (2000) menjadi 1.791.372 GgCO2e (2005). Lebih lanjut, proporsi

rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak meningkat dari 37,73

persen (1993) menjadi 42,76 persen (2011), sedangkan untuk fasilitasi sanitasi dasar layak dari

24,81 persen (1993) menjadi 55,60 persen (2011).

TUJUAN 8: MEMBANGUN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Sistem keuangan dan perdagangan Indonesia kini semakin terbuka, berbasis peraturan, dapat

diprediksi dan tidak diskriminatif. Hal ini diukur dari indikator keterbukaan ekonomi yang

ditunjukkan dengan peningkatan rasio ekspor dan impor terhadap PDB dari 41,60 persen tahun 1990

menjadi 45,00 persen tahun 2011. Sedangkan rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB menurun dari

24,59 persen pada tahun 1996 menjadi 8,28 persen pada tahun 2011.

Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler meningkat dari 14,79 persen pada tahun 2004

menjadi 103,90 persen pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 proporsi rumah tangga dengan

akses internet baru mencapai 26,21 persen dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputerpribadi baru mencapai 12,30 persen pada tahun 2011.


22/144


| 8


23/144


| 9

Tinjauan Status Pencapaian MDGs di Indonesia

Status : ● Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus

Indikator Acuan Dasar Saat IniTarget

MDGs 2015Status Sumber

TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam

kurun waktu 1990-2015

1.1

Proporsi penduduk dengan pendapatan

kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per

hari

20,60%

(1990)5,90% (2008) 10,30% ●

Bank Dunia

dan BPS

1.1aPersentase penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan nasional

15,10%

(1990)12,49% (2011) 7,55% ▼

BPS, Susenas

1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2,70% (1990) 2,08% (2011) Berkurang ► BPS, Susenas

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum

muda

1.4 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja 3,52% (1990) 5,04% (2011) -PDB Nasional

dan Sakernas

1.5Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk

usia 15 tahun ke atas65% (1990) 63,85% (2011) -

BPS, Sakernas

1.7

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri

dan pekerja bebas keluarga terhadap total

kesempatan kerja

71% (1990) 44,24% (2011) Menurun ►

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015

1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi

31,00%(1989)*

17,90% (2010)** 15,50% ► *BPS, Susenas

**Kemenkes

Riskesdas

1.8a Prevalensi balita gizi buruk7,20%

(1989)*4,90% (2010)** 3,60% ►

1.8b Prevalensi balita gizi kurang23,80%

(1989)*13,00% (2010)** 11,90% ►

1.9Proporsi penduduk dengan asupan kalori di

bawah tingkat konsumsi minimum: ▼

BPS, Susenas- 1400 Kkal/kapita/hari17,00%

(1990)14,65 % (2011) 8,50%

- 2000 Kkal/kapita/hari64,21%

(1990)60,03 % (2011) 35,32%

TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar88,70%

(1992)*95,55 % (2011)** 100,00% ►

*BPS, Susenas

**Kemdikbud

2.2.Proporsi murid kelas 1 yang berhasil

menamatkan sekolah dasar

62,00%

(1990)96,58 % (2011) 100,00% ► Kemdikbud

2.3Angka melek huruf penduduk usia 15-24

tahun, perempuan dan laki-laki

96,60%

(1990)

98,78 % (2011)

Perempuan: 98,75 %

Laki-laki: 98,80 %

100,00% ► BPS, Susenas


24/144


| 10



TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang

pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

3.1Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat

pendidikan dasar, menengah dan tinggi

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SD100,27%

(1993)98,80% (2011) 100,00 ►

BPS, Susenas

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP99,86%

(1993)103,45% (2011) 100,00 ►

- Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA93,67%

(1993)101,40% (2011) 100,00 ●

- Rasio APM perempuan/laki-laki di

Perguruan Tinggi

74,06%

(1993)97,82% (2011) 100,00 ►

3.1aRasio melek huruf perempuan terhadap laki-

laki pada kelompok usia 15-24 tahun

98,44%

(1993)99,95% (2011) 100,00 ●

3.2 Kontribusi perempuan dalam pekerjaanupahan di sektor nonpertanian

29,24%(1990)

36,67% (2011) Meningkat ► BPS, Sakernas

3.3Proporsi kursi yang diduduki perempuan di

DPR

12,50%

(1990)18,40% (2011) Meningkat ► KPU

TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015

4.1Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran

hidup97 (1991) 44 (2007) 32 ►

BPS, SDKI

1991, 2007;

*BPS, Susenas

2011

4.2Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000

kelahiran hidup68 (1991) 34 (2007) 23 ►

4.2aAngka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran

hidup32 (1991) 19 (2007) Menurun ►

4.3 Persentase anak usia 1 tahun yangdiimunisasi campak

44,50%(1991)

87,30% (2011)* Meningkat ►

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015

5.1Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran

hidup390 (1991) 228 (2007) 102 ▼ BPS, SDKI

5.2Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga

kesehatan terlatih

40,70%

(1992)81,25% (2011) Meningkat ► BPS, Susenas

Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

5.3Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi

perempuan menikah usia 15-49, semua cara

49,70%

(1991)61,34% (2011)* Meningkat ►

BPS, SDKI

1991, 2007

*BPS, Susenas

2011

**Kemenkes

Riskesdas

2010

5.3a

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada

perempuan menikah usia 15-49 tahun, caramodern

47,10%(1991) 60,42% (2011)* Meningkat ►

5.4

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-

19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19

tahun

67 (1991) 35 (2007) Menurun ►

5.5

Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya

satu kali kunjungan dan empat kali

kunjungan)

- 1 kunjungan: 75,00% 92,70% (2010)**

Meningkat

►

- 4 kunjungan:56,00%

(1991)61,40% (2010)** ►

5.6

Unmet Need (kebutuhan keluarga

berencana/KB yang tidak terpenuhi)

12,70%

(1991)

9,10% (2007) Menurun ►


25/144


| 11



TUJUAN 6: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015

6.1Prevalensi HIV dan AIDS (persen) dari total

populasi- 0,30% (2011) Menurun ▼

Kemenkes

2011

6.2Penggunaan kondom pada hubungan seks

berisiko tinggi terakhir

12,80%

(2002/03)*

Perempuan :

35,00% (2011)**

Meningkat

▼ *BPS,

SKRRI

2002/2003

**STBP,

Kemenkes

2011

Laki-laki: 14,00%

(2011)** ▼

6.3

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun

yang memiliki pengetahuan komprehensif

tentang HIV dan AIDS

- 11,40% (2010) Meningkat ▼ Kemenkes,

Riskesdas

2010

Target 6B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDs bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010

6.5

Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang

memiliki akses pada obat-obatan

antiretroviral

- 84,10% (2011) Meningkat ► Kemenkes,

2011

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun

2015

6.6Angka kejadian dan tingkat kematian akibat

Malaria

66.aAngka kejadian Malaria (per 1,000

penduduk):4,68 (1990) 1,75% (2010) Menurun ►

Kemenkes,

2010

6.7Proporsi anak balita yang tidur dengan

kelambu berinsektisida-

16,50% (2010)

Rural: 13.5%

Urban: 11.4%

Meningkat ► Kemenkes,

Riskesdas

2010

6.8Proporsi anak balita dengan demam yang

diobati dengan obat anti malaria yang tepat- 34,70% (2010)

Kemenkes,

Riskesdas

2010

Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun

2015

6.9Angka kejadian, prevalensi dan tingkat

kematian akibat Tuberkulosis

6.9aAngka kejadian Tuberkulosis (semua

kasus/100,000 penduduk/tahun)343 (1990) 189 (2011)

Dihentikan,

mulai

berkurang

● Laporan TB

Global WHO,

2011

6.9bTingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100,000

penduduk)443 (1990) 289 (2011) ●

6.9cTingkat kematian karena Tuberkulosis (per

100,000 penduduk)92 (1990) 27 (2011) ●

6.10Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang

terdeteksi dan diobati dalam program DOTS

6.10aProporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang

terdeteksi dalam program DOTS

20,00%

(2000)*83.48% (2011)** 70,00% ●

*Laporan TB

Global WHO

**Laporan

Kemenkes,

20116.10b

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan

sembuh dalam program DOTS

87,00%

(2000)*90,30% (2011)** 85,00% ●

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta

mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

7.1

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan

berdasarkan hasil pemotretan citra satelit

dan survei foto udara terhadap luas daratan

59,97%

(1990)52,52% (2010) Meningkat ▼

Kementerian

Kehutanan

7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

1.377.983

Gg CO2e(2000)

1.791.372 Gg CO2e

(2005)

Berkurang

26% pada2020 ▼

Kementerian

LingkunganHidup


26/144


| 12



7.2a. Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)2,64 BOE

(1991)4,95 BOE (2010)

Menurun

dari kondisi

BAU 6,99Kementerian

Energi dan

Sumber Daya

Mineral

7.2b. Intensitas Energi

5,28 SBM/

USD 1,000(1990)

4,61 SBM/USD

1,000 (2010) Menurun

7.2c. Elastisitas Energi 0,98 (1991) 1,6 (2010) Menurun

7.2d. Bauran energi untuk energi terbarukan 3,50% (2000) 5,00% (2010) -

7.3Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO)

dalam metrik ton

8.332,7

metric tons

(1992)

0 CFC, Halon, CTC,

TCA, metil bromida

6.689,21 metrik ton

HCFC (2010)

0 CFCs

denganmengurangi

HCFCs

► Kementerian

Lingkungan

Hidup

7.4Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam

batasan biologis yang aman

66,08%

(1998)96,86% (2011)

tidak

melebihi

batas►

Kementerian

Kelautan &

Perikanan

7.5

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga

kelestarian keanekaragaman hayati terhadap

total luas kawasan hutan

26,40%

(1990)27,54% (2010) Meningkat ►

Kementerian

Kehutanan

7.6Rasio kawasan lindung perairan terhadap

total luas perairan teritorial

0,14%

(1990)*

4,97%

(2011)**Meningkat ►

*Kementerian

Kehutanan

**

Kementerian

Kelautan &

Perikanan

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber layak dan fasilitasi

sanitasi dasar layak hingga tahun 2015

7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap air minum layak,

perkotaan dan perdesaan

37,73%

(1993)42,76% (2011) 68,87% ▼

BPS, Susenas

7.8a Perkotaan50,58%

(1993)40,52% (2011) 75,29% ▼

7.8b Perdesaan31,61%

(1993)44,96% (2011) 65,81% ▼

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses

berkelanjutan terhadap sanitasi layak,

perkotaan dan perdesaan

24,81%

(1993)55,60% (2011) 62,41% ▼

7.9a Perkotaan53,64%

(1993)72,54% (2011) 76,82% ►

7.9b Perdesaan11,10%

(1993)38,97% (2011) 55,55% ▼

Target 7D:Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada

tahun 2020

7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan20,75%

(1993)12,57% (2011) 6% (2020) ▼ BPS, Susenas

TUJUAN 8: MENGEMBANGKAN KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN

Target 8A: Mengembangan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak

diskriminatif

8.6aRasio Ekspor + Impor terhadap PDB

(indikator keterbukaan ekonomi)

41,60%

(1990)*45,00% (2011)** Meningkat ►

*BPS dan

Bank Dunia

**BPS dan

Kemendag

8.6bRasio pinjaman terhadap simpanan di bank

umum

45,80%

(2000)*78,80% (2010)** Meningkat ►

*Laporan

Perekonomian

BI 2008, 2009

**Statistik

Perbankan

Indonesia, BI

(2011)

8.6c Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR101,30%

(2003)*107,60% (2011)** Meningkat ►


27/144


| 13



Target 8D: Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam

jangka panjang

8.12 Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB24,59%

(1996)8,28% (2011) Berkurang ►

Kementerian

Keuangan

8.12a

Rasio pembayaran pokok utang dan bunga

utang luar negeri terhadap penerimaan hasil

ekspor (DSR)

51,00%

(1996)*

21,10%

(2011)**Berkurang ►

*Laporan

Tahunan BI

2009

**Statistik

Utang Luar

Negeri, BI

(2011)

Target 8F: Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

8.14

Proporsi penduduk yang memiliki jaringan

PSTN (kepadatan fasilitas telepon per jumlah

penduduk)

4,02%

(2004)3,60% (2010) Meningkat ►

Kementerian

Komunikasi

dan

Informatika

20108.15Proporsi penduduk yang memiliki telepon

seluler

14,79%

(2004)103,90% (2010) 100,00% ►

8.16 Proporsi rumah tangga dengan akses internet - 26,21% (2011) 50,00% ▼ BPS, Susenas

20118.16a

Proporsi rumah tangga yang memiliki

komputer pribadi- 12.30% (2011) Meningkat ▼


28/144


| 14


29/144


| 15

TUJUAN 1:

MENANGGULANGI

KEMISKINAN

DAN KELAPARAN

Sumber : PNPM Support Facility


30/144


| 16


31/144


| 17

TUJUAN 1:

MENANGGULANGI KEMISKINAN

DAN KELAPARAN

TARGET 1A MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK DENGAN

TINGKAT PENDAPATAN KURANG DARI USD 1,00 (PPP) PER HARI DALAM

KURUN WAKTU 1990-2015

IndikatorAcuan

dasarSaat ini

Target


1.1

Proporsi penduduk dengan pendapatan

kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per

hari

20,60%

(1990)

5,90%

(2008)10,30% ●

Bank Dunia

dan BPS

1.1aPersentase penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan nasional

15,10%

(1990)

12,49

(2011)7,55% ▼ BPS, Susenas

1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan2,70%

(1990)

2,08

(2011)Berkurang ► BPS, Susenas

Status : ● Sudah Tercapai ► Akan Tercapai ▼ Perlu Perhatian Khusus

KEADAAN DAN KECENDERUNGAN

Gambar 1.1. Persentase penduduk yang hidup Gambar 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan

di bawah garis kemiskinan nasional Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti. Kemajuan ini

ditunjukkan oleh dua indikator, yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinannasional dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional terus berkurang, yaitu dari 13,33

persen pada tahun 2010 menurun menjadi 12,49 persen pada tahun 2011. Tingkat kesejahteraan

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh

adanya penurunan indeks kedalaman kemiskinan nasional pada tahun 2010, yaitu dari 2,21 persen

menurun menjadi 2,08 persen pada tahun 2011. Namun demikian, tingkat kemiskinan di daerah

perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan sehingga memerlukan peningkatan

pembangunan perdesaan. Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan Indonesia adalah 15,72 persen

pada tahun 2011 sedangkan di wilayah perkotaan hanya 9,23 persen (Gambar 1.1.).

2.992.77

2.5

2.212.08

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2007 2008 2009 2010 2011


32/144


| 18

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih beragam, baik antarprovinsi

maupun antarperdesaan dan perkotaan di dalam provinsi (Gambar 1.2). Papua, Papua Barat,

Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat merupakan lima provinsi dengan tingkat

kemiskinan tertinggi. Namun demikian, tingginya tingkat kemiskinan di Papua, Papua Barat, Maluku,

dan NTT hanya terjadi di perdesaan. Proporsi penduduk miskin perkotaan di Papua dan Papua Barat

lebih rendah dan di Maluku kurang lebih sama dengan nilai rata-rata nasional, namun di NTTproporsi penduduk miskin perkotaan justru lebih besar dibandingkan dengan perdesaan. Papua,

Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo memang merupakan provinsi tertinggi dalam kesenjangan

proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, keragaman

proporsi kemiskinan perdesaan antarprovinsi juga sangat besar, yaitu dari 4,65 sampai 41,58 persen.

Proporsi tertinggi penduduk perdesaan yang hidup dibawah garis kemiskinan berada di Papua,

Papua Barat, Maluku, dan Gorontalo.

Gambar 1.3. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan dan Perkotaan, Menurut Provinsi Tahun 2011

Sumber : BPS, Susenas 2011

UPAYA PENTING UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN

Upaya-upaya affirmative telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program penanggulangan Kemiskinan dilakukan

melalui empat klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu klaster (1) kegiatan yang bersifat

bantuan dan perlindungan sosial (Jamkesmas, bantuan siswa miskin, Program Keluarga Harapan,

dan Raskin); klaster (2) pemberdayaan masyarakat miskin (PNPM Mandiri); klaster (3)

pemberdayaan usaha kecil dan menengah (KUR dan program UKM lainnya; serta klaster (4)

program-program pro rakyat yang diarahkan untuk memberikan subsidi dalam pemenuhan

kebutuhan fasilitas dasar pada wilayah-wilayah khusus (masyarakat nelayan di Pangkalan

Pendaratan Ikan/PPI, masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat daerah tertinggal).

2 3 ,

0 0

2 1 ,

2 3

1 9 ,

7 3

1 9 ,

5 7

1 8 ,

7 5

1 7 ,

5 0

1 6 ,

9 3

1 6 ,

0 8

1 5 ,

8 3

1 5 ,

7 6

1 4 ,

5 6

1 4 ,

2 4

1 4 ,

2 3

1 3 ,

8 9

1 1 ,

3 3

1 0 ,

6 5

1 0 ,

2 9

9 ,

1 8

9 ,

0 4

8 ,

6 5

8 ,

6 0

8 ,

5 1

8 ,

4 7

7 ,

4 0

6 ,

7 7

6 ,

5 6

6 ,

3 2

5 ,

7 5

5 ,

2 9

4 ,

2 0

3 ,

7 5

3 1 ,

9 2

3 1 ,

9 8

1 2 ,

4 9

4 1 , 5 8

3 9 , 5 6

3 0 , 5 4

2 3 , 3 6

2 1 , 8 7 2

5 , 6 5

1 7 , 3 9

1 8 , 5 4 2

1 , 8 2

1 7 , 8 9

1 8 , 2 4

1 8 , 1 9

1 5 , 7 2

1 3 , 5 7

1 1 , 5 8

1 6 , 9 0

1 3 , 3 2

9 , 5 9

9 , 3 7

9 , 8 3

7 , 6 5

1 1 , 2 1

7 , 8 9

9 , 7 5

7 , 3 5

6 , 3 4

4 , 6 5

0 , 0 0

7 , 5 3

1 0 , 0 7

1 1 , 8 9

1 4 , 8 3

1 3 , 7 3

1 7 , 1 4

6 ,

0 5

1 0 ,

2 4

1 2 ,

5 0

1 3 ,

6 9

1 2 ,

2 7

1 3 ,

1 6

9 ,

4 6

9 ,

8 7

9 ,

2 3

1 0 ,

7 5

4 ,

6 1

4 ,

6 0

2 ,

8 0

4 ,

8 0

5 ,

3 7

2 3 ,

6 7

9 ,

2 6

6 ,

3 3

7 ,

4 6

6 ,

3 7

7 ,

3 5 4

, 0 6

3 ,

9 1

4 ,

6 1

4 ,

1 1

3 ,

8 4

3 ,

9 1

3 ,

7 5

1 1 ,

1 9

7 ,

4 2

1 0 ,

7 7

1 5 ,

1 5

1 4 ,

1 2

1 7 ,

7 4

0

10

20

30

40

50

P a p u a

P a p u a

B a r a t

M

a l u k u

N T T

N T B

N A D

G o r o n t a l o

B e n g k u l u

L a m

p u n g

D I Y o g y a k a r t a

S u l a w e s i T e n g a h

J a w a T e n g a h

S u l a w e s i T e n

g g a r a

S u m a t e r a S e

l a t a n

J a w a

T i m u r

S u l a w e s i

B a r a t

I N D O

N E S I A

S u m a t e r a

U t a r a

J a w a

B a r a t

S u l a w e s i S e

l a t a n

M a l u k u

U t a r a

S u m a t e r a

B a r a t

J a m b i

K a l i m a n t a n

B a r a t

S u l a w e s i

U t a r a

R i a u

K e p u l a u a n R i a u

K a l i m a n t a n

T i m u r

K a l i m a n t a n T e n g a h

B

a n t e n

B a n g k a B e

l i t u n g

K a l i m a n t a n s e

l a t a n

B a l i

D K I J a k a r t a

Perkotaan & perdesaan

Perdesaan

Perkotaan


33/144


| 19

Pada tahun 2011 telah diberikan bantuan siswa miskin untuk 4.666.220 siswa SD/MI/SDLB,

1.995.100 siswa SMP/MTs/SMPLB, 1.292.374 siswa SMA/SMK/MA, dan 126.538 mahasiswa PT/PTA.

Selanjutnya, pada tahun 2012 akan diberikan bantuan siswa miskin untuk 4.390.780 siswa

SD/MI/SDLB, 1.946.020 siswa SMP/MTs/SMPLB, 1.489.813 siswa SMA/SMK/MA, dan 303.856

mahasiswa PT/PTA.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) telah mencakup sebesar

59,1 persen penduduk miskin pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 63,1 persen pada tahun

2011. Jamkesmas dasar dan rujukan telah meningkatkan cakupan rawat jalan tingkat pertama (RJTP)dari 34.397.878 pasien tahun 2010 menjadi 61.790.618 pasien pada tahun 2011. Sementara itu,

cakupan rawat inap tingkat pertama (RITP) meningkat dari 1.268.294 pasien tahun 2010 menjadi

1.690.618 tahun 2011. Untuk cakupan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) meningkat dari 4.743.591

pasien tahun 2010 menjadi 5.244.215 pasien tahun 2011. Cakupan rawat inap tingkat lanjut (RITL)

meningkat dari 1.189.885 pasien tahun 2010 menjadi 1.194.419 tahun 2011. Selain itu, cakupan

jaminan persalinan (Jampersal) sebanyak 1.572.751 Persalinan (496 kabupaten/kota dari 497

kabupaten/kota) pada tahun 2011.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri inti telah dilaksanakan di 6.622

kecamatan yang terdiri dari 5.020 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.153 kecamatan PNPM Perkotaan,

215 kecamatan PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP/RIS), 237 kecamatan PNPM PengembanganInfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan 7 kabupaten untuk Program Pengembangan

Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Total alokasi dana PNPM Mandiri Inti yang bersumber dari

APBN dan APBD untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp13,14 triliun dengan proporsi Rp9,58 triliun

untuk PNPM Perdesaan, Rp1,67 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp1,01 miliar untuk PPIP/RIS,

Rp527,8 miliar untuk PISEW dan Rp345,9 miliar untuk P2DTK. Pada tahun 2011 juga telah disetujui

untuk penambahan dana PNPM melalui dana APBN-P sebesar Rp1,82 triliun yang ditujukan untuk

PNPM perdesaan sebesar Rp1,29 triliun dan PNPM perkotaan sebesar Rp524 miliar. Anggaran ini

dialokasikan sebagai penambahan untuk memenuhi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi

lokasi-lokasi PNPM Perkotaan dan Perdesaan, serta untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui

usaha ekonomi produktif terutama di kecamatan-kecamatan dengan tenaga kerja Indonesia yang

tinggi. Sedangkan pada tahun 2012, PNPM Mandiri inti dilaksanakan di 6.680 kecamatan yang terdiridari 5.100 kecamatan PNPM Perdesaan, 1.151 kecamatan PNPM Perkotaan, 187 kecamatan PNPM


34/144


| 20

Infrastruktur Perdesaan (PPIP/RIS), dan 237 kecamatan PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (PISEW). Total alokasi dana PNPM Mandiri Inti yang bersumber dari APBN dan

APBD untuk tahun 2012 adalah sebesar Rp13,60 triliun dengan proporsi Rp10,49 triliun untuk PNPM

Perdesaan, Rp1,71 triliun untuk PNPM Perkotaan, Rp862,5 miliar untuk PPIP/RIS, dan Rp536,5 miliar

untuk PISEW.

Pelaksanaan PNPM Mandiri juga didukung oleh pelaksanaan PNPM Penguatan (pendukung) yaitudiantaranya: (i) PNPM Generasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

kesehatan generasi penerus, yang pada tahun 2011 dilakukan di 120 kecamatan di 25 kabupaten

pada 5 provinsi; (ii) PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP) pada tahun 2011 telah dilaksanakan di

KP 351 kabupaten/kota melalui pemberian BLM dengan capaian 1.106 kelompok nelayan di 132

kabupaten/kota, 2.070 kelompok pembudidaya di 300 kabupaten/kota, 408 kelompok pengolah di

53 kabupaten/kota, dan 1.670 kelompok usaha garam rakyat di 40 kabupaten/kota; (iii)

Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) yang pada tahun 2011 dilaksanakan di 10.000

gapoktan (gabungan kelompok tani), ditujukan agar usaha agribisnis berkembang dan meningkat

kualitasnya; (iv) PNPM Pariwisata dengan tujuan mengembangkan kapasitas masyarakat dan

memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan, pada tahun 2011 telah

melaksanakan kegiatannya di 569 desa pada 83 kabupaten/kota.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM pada klaster 3 program

penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2011 menunjukkan pencapaian target yang cukup

signifikan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi selama tahun 2011 dapat

disalurkan sebesar Rp 29,0 triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 1,9 juta serta rata-rata kredit

pembiayaan sebesar Rp 15,12 juta. Sebagian besar KUR merupakan KUR mikro, yaitu sebesar 47,3

persen dan diterima oleh usaha skala mikro sebesar 89,1 persen dari debitur KUR yang pada

umumnya tergolong kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, tingkat pengembalian KUR juga

cukup baik dengan non performing loan (NPL) hanya sebesar 2,1 persen.

Program KUR ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan

dasar, namun masih memerlukan bantuan untuk akses permodalan dalam rangka mendukungstabilitas tingkat pendapatan dan peningkatan kesejahteraannya melalui pengembangan usaha-

usaha produktif skala mikro dan kecil. Kelompok sasarannya yaitu usaha-usaha masyarakat yang

layak namun belum bankable, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Gambar 1.4. Pencapaian Target Penyaluran KUR (Rp Miliar)

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


35/144


| 21

Selain itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan

Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi

Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat tahun 2011-2014. Kebijakan

pembangunan sosial ekonomi yang diambil, antara lain meliputi: (a) Program penanggulangan

kemiskinan, dengan memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan

kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal; (b) Program pelayananpendidikan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk

memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh kampung dengan fasilitas dan

jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan; (c) Program pelayanan

kesehatan, dengan memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pos pelayanan terpadu, pusat

kesehatan masyarakat pembantu, dan pusat kesehatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan

pos kesehatan di tingkat kampung.

Kotak 1.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM) dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah

ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam

jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga

generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Persyaratan yang harus dipenuhi

berupa kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan. RTSM merupakan penduduk dengan

berpendapatan terendah yang diperoleh melalui pendataan Program Perlindungan Sosial tahun

2008 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pelaksanaan PKH diharapkan juga mampu mengurangi

kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat lima komponen MDGs

yang secara tidak langsung terbantu pencapaiannya jika PKH dilaksanakan optimal, yaitu:

pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, peningkatan akses pendidikan dasar, kesetaraan

gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu karena

melahirkan. Pada awal pelaksanaan, tahun 2007, program PKH hanya dicakup 387.928 RTSM di 7

provinsi, 48 kabupaten/ kota, dan 337 kecamatan. Untuk tahun 2011 direncanakan dicakup

1.116.000 RTSM di 25 provinsi, 119 kabupaten/kota dan 1.379 kecamatan.

Tabel 1.1. Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Tahun

2007

Pelaksanaan awal di 7 provinsi (DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Gorontalo,

Sulawesi Utara, NTT), 48 kabupaten/kota, dan 337 kecamatan. Jumlah penerima sebanyak

387.928 RTSM

Tahun

2008

Dikembangkan di 6 provinsi (Banten, Aceh, Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan

Selatan, dan NTB) sehingga menjadi 13 provinsi, 70 kabupaten/kota, dan 629 kecamatan.Jumlah penerima sebanyak 620.484 RTSM

Tahun

2009

Pengembangan di 150 kecamatan di 12 provinsi dan 43 kabupaten/kota (lokasi PKH 2007-

2008) dengan tambahan penerima sebanyak 105.892 RTSM, sehingga menjadi 726.376 RTSM

Tahun

2010

Dikembangkan di 7 Provinsi (Bengkulu, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Te-ngah,

Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan), sehingga menjadi 20 Provinsi, 88 kabupaten/kota,

954 kecamatan, sebanyak 816.376 RTSM

Tahun

2011

Dikembangkan di 5 Provinsi (Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Maluku Utara),

sehingga menjadi 25 Provinsi, 119 Kabupaten/Kota, 1.379 kecamatan. Jumlah penerima

sebanyak 1.116.000 RTSM

laporan pencapaian tujuan pembangunan milenium di indonesia 2011

Documents