laporan monitoringlaporan tindak lanjut kajian tata kelola sistem pemasyarakatan ini dapat...

KPK.GO.ID

LAPORAN MONITORING

PELAKSANAAN REKOMENDASI

2019

LAPORAN MONITORINGKajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan

i

Laporan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan izin-Nya,

Laporan Tindak Lanjut Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan ini dapat terselesaikan.

Tindak lanjut yang dilakukan mengacu pada rekomendasi yang tertuang dalam kajian Tata

Kelola Sistem Pemasyarakatan.

Secara umum, lingkup pemantauan mencakup Pengembalian tahanan serta pembinaan

tahanan, sistem penyelenggaraan maupun pengawasan di Rutan maupun Lapas baik dari sisi

hukum maupun informasi teknologi, penegakan sanksi tahanan, pengadaan yang dilakukan

seperti pada bahan makanan, serta perbaikan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan. Metode dalam pelaksanaan pemantauan dilakukan melalui diskusi pada

instansi yang menjadi penanggung jawab rencana aksi serta verifikasi dokumen pendukung

pelaksanaan rekomendasi. Pada 2019, satu rekomendasi telah selesai dilaksanakan dan

beberapa lainnya sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan.

Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada instansi penanggungjawab atas

komitmennya dalam melaksanakan rekomendasi. Semoga di tahun mendatang kualitas

capaian pelaksanaan rekomendasi dapat terus ditingkatkan sebagai wujud nyata komitmen

mencegah korupsi.

Salam Antikorupsi,

Pimpinan KPK

ii


RINGKASAN KEGIATAN PEMANTAUAN

Kegiatan tindak lanjut merupakan bagian tak terpisah dari Kajian Tata Kelola Sistem

Pemasyarakatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Tahun 2019 merupakan tahun

penyepakatan rekomendasi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan sekaligus pelaksanaan

pemantauan tahun pertama oleh Litbang KPK.

Hal utama yang dimonitor di 2019 secara umum terdiri atas permasalahan penanganan

overstay yang mengakibatkan kerugian negara, mekanisme check and balance dalam

pemberian remisi, Penempatan napi tipikor di Rutan/Lapas umum, kelemahan pada Sistem

Database Pemasyarakatan (SDP), dan resiko korupsi pada penyediaan bahan makanan. Hingga

akhir tahun 2019 satu dari total 19 (Sembilan belas) rekomendasi telah selesai dilaksanakan,

yakni Penyepakatan SOP bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyrakatan bersama Aparat

Penegak Hukum lainnya terkait pengembalian tahanan.

Dari pemantauan yang dilakukan di 2019, secara umum pelaksanaan berjalan sesuai dengan

waktu yang ditargetkan. Satu dari 19 (Sembilan belas) rekomendasi yang diberikan atas 14

(empat belas) temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama

terkait pengembalian tahanan. SOP ini disepakati guna menyelesaikan permasalahan

overstay tahanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12.4 Milyar/Bulan. Namun

pada pelaksanaannya, hingga awal Desember 2019 SOP yang dituangkan ke dalam Surat

Keputusan Bersama Aparat Penegak Hukum masih didiskusikan. Meskipun rekomendasi yang

ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2019 hanya SOP, kegiatan lain terkait rekomendasi

tetap dijalankan.

iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

RINGKASAN KEGIATAN PEMANTAUAN II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................................................ 1 1.2. TUJUAN.......................................................................................................................................................... 1 1.3. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN............................................................................................................ 1 1.4. RUANG LINGKUP.............................................................................................................................................. 2

1.4.1. Ruang Lingkup Materi ...................................................................................................................... 2 1.4.2. Ruang Lingkup Instansi .................................................................................................................... 2

1.5. TAHAPAN KEGIATAN ........................................................................................................................................ 2

BAB II PEMANTAUAN TINDAK LANJUT 3

HASIL KAJIAN TATA KELOLA SISTEM PEMASYARAKATAN 3

2.1. KOORDINASI DAN SUPERVISI PELAKSANAAN REKOMENDASI .................................................................................... 3 2.2. KEMAJUAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI .......................................................................................................... 4

LAMPIRAN 6

iv


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi atas Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem

Pemasyarakatan beserta Implementasinya pada level pusat ............................................ 3

1


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik salah satunya dilakukan melalui

perbaikan sistem tata kelola pemasyarakatan. Perbaikan diberikan melalui kajian sistem yang

dilakukan pada tahun 2018. Permasalahan yang ditemukan pada sistem tata kelola

pemasyarakatan diantaranya terkait lima isu besar berikut, yakni permasalahan penanganan

overstay yang mengakibatkan kerugian negara, mekanisme check and balance dalam

pemberian remisi, Penempatan napi tipikor di Rutan/Lapas umum, kelemahan pada Sistem

Database Pemasyarakatan (SDP), dan resiko korupsi pada penyediaan bahan makanan.

Pada tahun 2019, Tim Litbang KPK dengan fungsi koordinasi melakukan pemantauan atas saran

perbaikan yang telah diberikan. Satu dari 19 (Sembilan belas) rekomendasi yang diberikan atas

14 (empat belas) temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama

terkait pengembalian tahanan. SOP ini disepakati guna menyelesaikan permasalahan overstay

tahanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 12.4 Milyar/Bulan.

1.2. Tujuan

1. Melakukan pemantauan implementasi rencana aksi atas saran perbaikan yang diberikan

Tim KPK pada Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan yang disepakati di level pusat pada

Mei 2019.

2. Memperoleh dokumen pendukung pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut

rekomendasi dalam kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan.

1.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 6 Huruf c: ”Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara”; Huruf d: “Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertugas melakukan supervisi terhadap instansi

yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

2


Pasal 9: “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga

negara dan lembaga pemerintahan;

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk

melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan

administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi

mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.”

Pasal 10 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan

pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas

dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pemantauan mencakup temuan atas tata kelola pemasyarakatan diantaranya

Pengembalian tahanan serta pembinaan tahanan, sistem penyelenggaraan maupun

pengawasan di Rutan maupun Lapas baik dari sisi hukum maupun informasi teknologi,

penegakan sanksi tahanan, pengadaan yang dilakukan seperti pada bahan makanan, serta

perbaikan kualitas SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

1.4.2. Ruang Lingkup Instansi

Lingkup instansi melibatkan pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan

rencana aksi. Adapun institusi yang terlibat meliputi Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan KPK.

1.5. Tahapan Kegiatan

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pemantauan pelaksanaan rekomendasi Tata Kelola

Sistem Pemasyarakatan. Setelah diperoleh kesepakatan rencana aksi dari Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan pada 28 Mei 2019, kegiatan pemantauan dilakukan melalui diskusi dengan

instansi penanggung jawab dan terkait serta verifikasi dokumen pendukung pada tahun

berjalan.

3


BAB II

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

HASIL KAJIAN TATA KELOLA SISTEM PEMASYARAKATAN

2.1. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan rekomendasi

Koordinasi dan supervisi atas pelaksanaan rekomendasi hasil kajian Tata Kelola Sistem

Pemasyarakatan pada tahun 2019 dibagi ke dalam dua kegiatan utama, yakni penyusunan

rencana aksi serta evaluasi capaian pelaksanaan rencana aksi. Rencana aksi dari instansi terkait

dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang ditanda-tangani pada akhir semester I, tepatnya

pada 28 Mei 2019. Atas keputusan tersebut, selanjutnya tim melaksanakan kegiatan evaluasi

secara periodik kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai penanggung jawab

pelaksana rencana aksi. Adapun kegiatan implementasi dilakukan dalam bentuk diskusi baik

pada level pusat maupun daerah. Berikut kegiatan yang dilakukan di tingkat pusat:

2.1.1. Tingkat Pusat

Tabel 2. 1 Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi atas Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan beserta Implementasinya pada level pusat

No Kegiatan

1. 10 April 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi membahas draft

final Action Plan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan

HAM

2. 7 Mei 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan

Pembahasan lanjutan terkait draft rencana aksi dengan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

3. 14 Mei 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan

pembahasan lanjutan terkait rencana aksi dengan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atas rekomendasi Kajian Tata Kelola

Pemasyarakatan

4. 24 Juni 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi membahas Rapat

pembahasan draft SOP pengembalian tahanan ekspirasi dengan Ditjen PAS

KemenkumHAM dan rencana koordinasi stakeholder

4


No Kegiatan

5. 29 Oktober 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi membahas

kemajuan implementasi rencana aksi Kemasyarakatan, khususnya terkait SOP

Bersama pengembalian tahanan.

6. 7 November 2019 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, membahas

butir-butir diktum Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Tahanan yang telah

habis masa penahanannya dalam mengimplementasikan rencana aksi atas hasil

rekomendasi.

7. 18 November 2019, Bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan

diskusi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

membahas lebih lanjut teknis pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) untuk

mencapai kesepakatan penanganan tahanan yang telah habis masa penahanannya

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

8. 27 November 2019, bertempat di Gedung KPK, bersama dengan Sekretaris Mahkamah

Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, Sekretariat

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Badan Reserse Kriminal Kepolisian, Divisi

Hukum Kepolisian, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan, dan

Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan FGD Surat Keputusan Bersama perihal

Penanganan Tahanan Yang Habis Masa Penahanannya.

Sumber: Tim Kajian Lapas, 2019

Adapun kegiatan di daerah dilakukan pada awal tahun yakni 21 Maret 2019 melakukan field

review ke Lapas Nusakambangan. Hal ini dilakukan bersama antara KPK yang diwakilkan oleh

Pimpinan dan Tim Pengkaji bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini

oleh Dirjen Pemasyarakatna. Kegiatan FR ini dilakukan atas rekomendasi yang diberikan oleh

KPK yaitu Pemindahan Narapidana Tindak Pidana Korupsi ke Lapas Maximum Security di

Nusakambangan.

2.2. Kemajuan Implementasi Rencana Aksi

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dilakukannya pemantauan implementasi rencana aksi

atas kajian tata kelola sistem pemasyarakatan. Pada akhir tahun 2019 diharapkan 1 (satu) dari

19 (Sembilan belas) rekomendasi yang diberikan atas 14 (empat belas) temuan dapat

diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama

Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan. SOP ini

disepakati guna menyelesaikan permasalahan overstay tahanan yang menyebabkan kerugian

5


negara sebesar Rp 12.4 Milyar/Bulan. Namun pada pelaksanaannya, hingga awal Desember

2019 SOP yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Bersama Aparat Penegak Hukum masih

didiskusikan. Pelaksanaan implementasi ini belum berjalan optimal lantaran pembahasan pada

masing-masing instansi membutuhkan waktu dan menyesuaikan kondisi Kementerian/Komisi.

KPK tetap mengapresiasi upaya Ditjenpas dalam menurunkan angka overstay tahanan dari

29.591 (per Januari 2018) menjadi 3922 (per 17 Oktober 2019). Meski target implementasi di

tahun 2019 hanya 1 rekomendasi yakni SOP, namun kegiatan terkait rekomendasi lain tetap

dijalankan oleh Ditjenpas. Hal tersebut dijelaskan dalam matriks kemajuan pelaksanaan rencana

aksi Kajian Tatakelola Sistem Pemasyarakatan pada bagian lampiran laporan ini.

Matriks Kemajuan Pelaksanaan Rencana Aksi Kajian Tatakelola Sistem Pemasyarakatan

6


LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kemajuan Pelaksanaan Rencana Aksi Kajian Tatakelola Sistem Pemasyarakatan

No Temuan Rekomendasi Waktu Penanggung Jawab Instansi Terkait Rencana Aksi Kemajuan Pelaksanaan

Rencana Aksi s/d November 2019

Direktorat

Sub Direktorat Instansi Terkait

Unit

1 Belum ada SOP yang disepakati bersama tentang mekanisme pengembalian tahanan kepada pihak penahan

1 DITJENPAS bersama APGAKUM menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan

November 2019

Direktorat Yantah dan Lola Basan Baran

Subdit Adm Yantah

1. Kepolisian 2. Kejaksaan

Agung 3. Mahkamah

Agung 4. KPK

Penyusunan Surat Keputusan Bersama antar APGAKUM terkait SOP yang mencakup: 1. Mekanisme penitipan tahanan

baik di Rutan maupun Lapas harus dengan permohonan resmi dari instansi penahan kepada Kepala Rutan/ Lapas

2. Mekanisme penolakan tahanan apabila jumlah WBP di dalam Rutan dan Lapas telah melampaui kapasitas.

3. Pengembalian tahanan yang habis masa penahanannya (sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama APGAKUM Tahun 2010)

4. Eksekusi tahanan yang masih berada di Rutan harus dilaksanakan di Lapas oleh Kejaksaan

Close dengan catatan Data bulan Oktober 2019 telah menunjukkan penurunan jumlah overstaying pada lapas dan rutan di seluruh Indonesia dari 29.591 orang pada bulan 15 Januari 2019 menjadi 3.922 orang pada 17 Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut: a) Tahanan yang telah di vonis

oleh hakim pada semua tingkatan peradilan akan tetapi belum dieksekusi oleh Jaksa penuntut umum (diterbitkannya BA17) sejumlah 3.316 orang;

b) Tahanan yang telah habis masa penahanan dan tidak ada upaya hukum untuk diperpanjang masa penahanannya yang masih berada di Cabang Rutan dan Rutan sebanyak 606 orang. Mekanisme penanganan terhadap permasalahan poin a) dan b) pengembalian kepada pihak yang secara yuridis menahan telah disusun SOP Pengembalian

7




Direktorat


Unit

Tahanan Kepada Pihak yang Menahan.

Pada 21 Oktober 2019, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menandatangani pengesahan SOP Pengeluaran Tahanan Demi Hukum. Pada tanggal yang sama DitjenPas menerbitkan Surat Edaran Nomor: PAS-1231.PK.01.01.01. TAHUN 2019 kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Rutan/Cabang Rutan, dan Kepala Lapas Tentang Pengemballian Tahanan yang Telah Habis Masa Tahanan Kepada Pihak Penahan. Pada tanggal 27 November 2019, telah dilakukan FGD terkait Surat Keputusan Bersama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. FGD diselenggarakan oleh KPK yang berkoordinasi dengan DitjenPas. FGD ini menghasilkan beberapa poin tambahan atas draft SKB yang telah dibuat oleh DitjenPas dan KPK. FGD selanjutnya akan diselenggarakan oleh DitjenPas.

8




Direktorat


Unit

Target 2020 Penandatanganan Surat Keputusan Bersama sudah ditanda-tangani.

2 Tidak konsistensinya pengaturan terkait keberadaan narapidana di RUTAN.

1 Menambahkan fungsi pembinaan narapidana di RUTAN

November 2020

Direktorat Yantah dan basan baran

Subdit Adm yantah

1. Merubah ketentuan tentang maksimum penempatan napi di Rutan dari 24 bulan menjadi 12 bulan.

2. Secara bertahap memindahkan napi yang sisa pidananya di atas 12 bulan dari Rutan ke Lapas.

Open

3 Lemahnya mekanisme check and balance Pejabat dan Petugas

1

Menyusun mekanisme inspeksi internal maupun eksternal

Juni 2020 Direkotrat Kamtib

Subdit Kepatuhan Internal

B.06 Kamtib 1. Penetapan Standar penilaian

kerawanan pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan sebagai bahan inspeksi Internal dan Eksternal (antara lain: poin-poin bahan inspeksi atau pengawasan untuk pejabat dan petugas).

2. Sosialisasi Nasional Standar penilaian kerawanan pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan sebagai bahan inspeksi Internal dan Eksternal

B.09 1. Sosialisasi di Wilayah tentang

Standar kerawanan pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan sebagai pedoman inspeksi Internal dan Eksternal

Open

9




Direktorat


Unit

B.12 1. Pelaksanaan Inspeksi secara

Internal di masingmasing satuan kerja

2. Pelaksanaan Inspeksi secara eksternal oleh Divisi Pemasyarakatan di masing-masing wilayah

3. Supervisi secara acak tentang pelaksanaan Standar penilaian kerawanan pada Lapas, Rutan dan Cabang Rutan sebagai bahan inspeksi Internal dan Eksternal

4. Monitoring dan evaluasi

2 Merubah mekanisme pengajuan hak-hak integrasi dari positive list menjadi negative list.

Desember 2020

Direktorat Binapilatkerpro

B03 Pembentukan Tim penyusun perubahan Permen tentang perubahan syarat dan tata cara pemberian remisi. B06: 1. Tersusunnya Draft awal Permen

tentang perubahan syarat dan tata cara pemberian remisi. (Pusat melakukan verifikasi PP Nomor 99 Tahun 2012, Kanwil verifikasi negative list, sedangkan sisanya di level UPT)

2. Penyelarasan/ harmonisasi draft Permen tentang perubahan syarat dan tata cara pemberian remisi.

B09:

Open Terhadap Mekanisme check and balance dalam pemberian remisi telah dilakukan dengan mengubah sistem pemberian Remisi dari positive list menjadi negative list melalui perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Menjadi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan

10




Direktorat


Unit

1. Penetapan Permen tentang perubahan syarat dan tata cara pemberian remisi.

2. Petunjuk Pelaksanaan Permen tentang perubahan syarat dan tata cara pemberian remisi.

3. Penyusunan rancangan aplikasi

B12: 1. Perubahan aplikasi 2. Penyelesaian tampilan 2020 B03 1. Uji fungsi aplikasi 2. Instalasi aplikasi 3. Bimtek (melalui online) B06 Implementasi pemberian remisi melalui mekanisme negative list

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Maka remisi akan diberikan kepada seluruh narapidana dan anak secara otomatis kecuali yang melakukan pelanggaran atau yang masuk Register F. Hal ini dimaksudkan untuk meniadakan terjadinya pungutan liar dan intensitas pertemuan keluarga WBP dengan pengelola layanan pemasyarakatan berupa hak WBP.

4. Tidak Konsistennya Pengenaan Sanksi Kepada Napi Terhadap Pelanggaran yang sejenis.

1

2

Menetapkan definisi pelanggaran yang terjadi di UPT Menyeragamkan mekanisme penanganan atas pelanggaran di masing-masing UPT

Juni 2020 Direktorat Kamtib

Subdit Kepatuhan Internal

B.09 1. Penetapan Standar Pengelolaan

Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang Kode Etik

2. Sosialisasi Nasional Standar Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang Kode Etik (melalui surat edaran)

3. Penetapan definisi pelanggaran dan standarisasi penanganan atas pelanggaran di UPT

B.12

Open

11




Direktorat


Unit

1. Sosialisasi di Wilayah tentang Standar Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang Kode Etik

2. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang Kode Etik

3. Supervisi Standar Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang Kode Etik

5. Tidak memadainya pedoman teknis SDP

1 Melengkapi pedoman teknis SDP

Juni 2020 1. Dit. Tikers 2. Kantor

Wilayah

Subdit Pengembangan

B 06

Evaluasi pedoman Petunjuk Teknis dan SMS gateway System

B09

1. Menyempurnakan Pedoman teknis SDP dan SMS gateway System

2. Tersedianya Pedoman teknis SDP dan SMS gateway System 3. Dilaksanakannya Bimtek/Sosialisasi Pedoman Teknis SDP dan SMS Gateway

B12

Terinputnya data SDP dan SMS Gateway System secara benar dan lengkap diseluruh UPT oleh operator (dengan catatan register F dapat diakses dan dikelola oleh Dit. Kamtib)

Open Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat pedoman SDP dan SMS Gateway, detailnya dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Direktur Teknologi Informasi

dan Kerja Sama, DitjenPas telah menyusun Pedoman Teknis SDP sesuai dengan fitur yang terbaru. Berikut adalah Pedoman Teknis yang sudah disusun:

Pedoman Teknis SPPT TI pada Lapas dan Rutan;

Pedoman Teknis Barcode pada SDP Rupbasan;

Pedoman Teknis Remisi Online pada Lapas dan Rutan;

Pedoman Teknis Integrasi Online pada Lapas dan Rutan.

b) Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama

12




Direktorat


Unit

menyampaikan ke Direktorat Teknis terkait pembaharuan Pedoman Teknis pada SDP, sehingga Direktorat Teknis dapat memberikan informasi kepada UPT Pemasyarakatan.

6. Risiko Korupsi Pada Penyediaan BAMA yang Tidak Akuntabel

1 2. 3.

Memperbaiki administrasi penyelenggaraan BAMA dengan membuat mekanisme pembayaran berdasarkan Bon Penerimaan Barang sehingga menjadi auditable Melakukan reviu atas kinerja vendor BAMA secara berkala. Menghidupkan kembali instrumen WBS yang efektif dan terintegrasi dengan Kantor Wilayah dan Inspektorat Jenderal.

Juni 2020 Direktorat Watkeshab Sekretariat

Subdit Kebutuhan Dasar

B06: 1. Usulan perubahan indeks harga

makanan 2. Perbaikan SOP Penyelenggaraan

BAMA terkait penerimaan (untuk UPT tertentu yang tetap menyelenggarakan BAMA)

B09: Merubah mekanisme penyelenggaraan makanan menjadi penyelenggaraan makanan siap saji B12: Pelaksanaan pengadaan penyelenggaraan siap saji dan BAMA

Open 1. Menerbitkan Surat Direktur

Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS–PW.02.01–03 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara;

2. Menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS–OT.02.02–06 Tanggal 6 Maret 2019 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2017;

3. Menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan

13




Direktorat


Unit

4. Membangun mekanisme inspeksi pada penyediaan BAMA secara berkala

Nomor PAS-PK.01.06.07- 294 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 40 Tahun 2017 Nomor PAS– OT.02.02–06 Tanggal 6 Maret 2019;

4. Menerbitkan Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS7.PK.01.06.07-139 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Teleconference Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan melalui Aplikasi Zoom;

5. Menerbitkan Surat Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS7.PK.01.06.07-246 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara, Lembaga

14




Direktorat


Unit

Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Periode April s.d Juni 2019;

6. Membentuk Grup whatsapp Tim Bimbingan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian dalam kegiatan penyelenggaraan makanan per tanggal 10 Mei 2019 yang didalamnya diikuti oleh Seluruh Kantor Wilayah beserta UPT Pemasyarakatan yang memberikan layanan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;

7. Memperbaharui SOP Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;

8. Melakukan perubahan mekanisme penyelenggaraan makanan melalui Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaran Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana menjadi Peraturan Menteri Hukum

15




Direktorat


Unit

dan HAM tentang Penyelenggaraan Makanan Siap Saji bagi Anak, Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, yang akan direalisasikan pada TA 2020 apabila Revisi PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sudah keluar.

7. Tidak adanya review terhadap kinerja vendor BAMA

1 Melakukan review atas kinerja vendor BAMA

Juni 2020 Direktorat Watkeshab

Subdit Kebutuhan Dasar

B03: Membuat instrumen kinerja vendor/penyedia BAMA sebagai bentuk evaluasi terhadap penyediaan BAMA di Lapas/LPKA/Rutan B06: Sosialisasi terhadap implementasi instrumen kinerja vendor/penyedia BAMA B09: Melakukan kegiatan Bintorwasdal terhadap implementasi instrumen kinerja vendor/penyedia BAMA B12: 1. Membuat laporan evaluasi kinerja

vendor/penyedia BAMA

Open Telah dilakukan pengawasan melalui evaluasi penilaian kinerja vendor penyedia bahan makanan narapidana sebagaimana tertuang di dalam Laporan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi tentang Bimbingan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian atas kinerja UPT Pemasyarakatan dan kinerja Vendor (Penyedia Bahan Makanan) pada kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus

16




Direktorat


Unit

2. Membuat surat teguran oleh KPA kepada vendor/penyedia atas kinerja yang rendah, dengan tembusan: a. Kantor Wilayah b. Ditjen Pemasyarakatan c.q

Direktur Watkeshab

Anak dan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses pengumpulan, pengolahan dan analisa data penilaian dari UPT Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

8. Ditempatkannya narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Umum

1. Pemindahan narapidana tindak pidana korupsi ke Lapas Max. Security di Nusakambangan

Maret 2020 1. Dit Kamtib 2. Dit.

Binapilatkerpro

1. Subdit Pencegahan

2. Subdit Registrasi

KPK B.06 Permohonan profiling narapidana tipikor berisiko tinggi dari DitjenPas kepada KPK. Permohonan disertai catatan temuan perilaku buruk dari Napi Tipikor KPK. B.09 Dilaksanakannya pemindahan narapidana tipikor ke Lapas Nusakambangan secara bertahap

Open 1. Telah dibuka akses

monitoring di dalam Lapas bagi KPK dan Aparat Penegak Hukum lainnya terhadap narapidana maupun tahanan tipikor. Saat ini petunjuk teknis masih berupa Draft Petunjuk Teknis Pertukaran Informasi dan/Data melalui akses penggunaan Aplikasi SDP antara KPK dan Kemenkumham yang dibahas antara DitjenPas dengan Direktorat PJKAKI KPK.

2. Telah dilakukan mekanisme assesment sesuai profil resiko bagi napi tipikor di Lapas Sukamiskin, yang mana hasilnya ditanda-tangani pada 22 Agustus 2019.

3. Perencanaan pembangunan poliklinik di Nusakambangan;

4. Telah dilakukan komunikasi/koordinasi

17




Direktorat


Unit

dengan Apgakum lainnya terutama menyangkut napi yang masih ada perkara lain atau Justice Colabolator;

5. Telah dilakukan pemindahan napi tipikor dari Lapas Kelas I Semarang ke Lapas Kelas IIA Permisan.

9. Tidak standarnya mekanisme pemisahan narapidana anak di Lapas

1. Penyeragaman mekanisme pemisahan narapidana anak di Lapas.

September 2020

Direktorat Bimkemas dan PA

Subdit Pendidikan dan PA

B06: 1. Membuat surat kepada kepala

kantor wilayah C.q Kepala Divisi Pemasyarakatan ditembuskan kepada Kepala Lapas/ Kepala Rutan terkait penempatan anak sesuai surat Edaran No. PAS09 PK.01.01.03 Tahun 2016 Tentang Penempatan Anak.

2. Sosialisasi terkait Optimalisasi peran LPKA pada 33 LPKA melalui aplikasi zoom

3. Sosialisasi Surat Edaran terkait penempatan anak pada Seluruh Lapas/LPKA/Rutan melalui aplikasi zoom

4. Menetapkan target penempatan anak ke Lapas/LPKA/Rutan (sejumlah 60% kurun waktu satu tahun

B09: 1. Pelaksanaan surat edaran No.

PAS-09.01.01.03 Tahun 2016 Tentang Penempatan Anak

2. Monitoring Pelaksanaan penempatan anak sesuai surat

18




Direktorat


Unit

edaran No. PAS-09.01.01.03 Tahun 2016 Tentang Penempatan Anak

B12: Evaluasi Pelaksanaan penempatan anak sesuai surat edaran No. PAS-09.01.01.03 Tahun 2016 Tentang Penempatan Anak

10. Tidak standarnya pengaturan terkait uang tunai di setiap UPT

1. Penegasan dan penyeragaman pembatasan uang tunai

Dit. Kamtib Dit. Tikers

Subdit Pencegahan Subdit Kerja sama

B.09 1. Menjalin kerja sama dengan

Himbara melalui seleksi yang transparan dan terbuka

2. Surat edaran penggunaan Uang Elektronik di dalam Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan

B.03 2020 1. Implementasi Standar

Pengelolaan dan penggunaan Uang Elektronik di dalam Lapas, Rutan, dan Cabang Rutan

2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

Target: Tahun I implementasi: Lapas dan Rutan di Ibukota Provinsi Tahun II implementasi: seluruh Lapas

11. Tidak dilakukannya rotasi pada level staf

1. Masing-masing Kanwil melaksanakan rotasi level staf

Juni 2020 Sekretariat Bag Kepegawaian

B.09 1. Penetapan SOP Pelaksanaan rotasi

staf di tiap Kanwil kesepakatan dari DITJENPAS dengan Kementerian Hukum dan HAM

2. Sosialisasi SOP tentang rotasi staf

19




Direktorat


Unit

B.12 1. Implementasi SOP mengenai

rotasi staf di kanwil pilot project 2. Surat edaran dari DitjenPas agar

setiap Kanwil melakukan rotasi pada level staf

B.03 (2020) Evaluasi Implementasi SOP mengenai rotasi staf di kanwil pilot project

12. Kurangnya kompetensi operator SDP di UPT

1. Dilaksanakannya pelatihan operator SDP secara lebih intensif

Juni 2020 1. Direktorat Kamtib

2. Direktorat Watkeshab

3. Direktorat Yantah Basanbaran

4. Direktorat Bimkemas dan PA.

5. Direktorat Binapilatkerp ro.

B03 1. Assesmen kebutuhan Bimtek 2. Penyusunan bahan Bimtek 3. Penguatan kapasitas Helpdesk

SDP Ditjenpas

B06: Bimtek operator SDP dibidang Kamtib, Watkeshab, Yantah basanbaran, Bimkemas dan PA, Binapilatkerpro (Tahap 1) B09: Bimtek operator SDP dibidang Kamtib, Watkeshab, Yantah basanbaran, Bimkemas dan PA, Binapilatkerpro (Tahap 2) B 12: Monitoring dan evaluasi Catatan: Bimtek operator di seluruh Indonesia

Open Dilakukan Bimbingan Teknis Operator SDP di bidang keamanan dan ketertiban, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, serta pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, dan melakukan assessment SDP Bapas dan LPKA.

13. Tidak terkoneksinya sistem TI Lapas dengan Bapas

1. Ditjenpas mengintegrasikan

Juni 2021 1. Dit Tiker 1. Subdit Pengembangan

B06: Asesment ulang SDP Bapas

Open

20




Direktorat


Unit

sistem IT antara Bapas dan Lapas

2. Dit Bimkemas PA

2. Subdit Registrasi dan Evaluasi

B09: Menganalisa hasil assesment B12: Tersusunnya BRD (Business Requirement Document) B03(2020) Finalisasi BRD (Business Requirement Document) dan pemaparan Mock Up B06 (2020) Implementasi rancangan integrasi SDP Lapas dengan SDP Bapas B09 (2020) Uji Fungsi rancangan integrasi SDP Lapas dengan SDP Bapas B12 (2020) Pilot Project rancangan integrasi SDP Lapas dengan SDP Bapas (Wilayah DKI) B03 (2021) Implementasi integrasi SDP Lapas dengan SDP Bapas diseluruh UPT Lapas dan Bapas

Sedang dilakukan proses penyempurnaan layanan intergerasi antara Lapas dengan bapas. Adapun proses pengembangannya ialah sebagai berikut: a) Pada SDP Lapas:

Pemilihan nama Bapas sudah berdasarkan Bapas yang ada pada Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), sehingga tidak perlu melakukan input manual;

Penambahan kolom untuk proses upload dokumen permohonan dan permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada Menu Integrasi;

Pengiriman data dan dokumen terkait Litmas ke SDP Pusat;

Dokumen hasil Litmas dapat di download di SDP Lapas.

b) Pada SDP Bapas:

Pencarian data permintaan Litmas dari UPT Lapas/Rutan menggunakan API;

Penambahan download data dari Pusat. Sehingga ketika data di Download di

21




Direktorat


Unit

SDP Bapas, field informasi otomatis terinput;

Penambahan fitur download dokumen permintaan Litmas oleh SDP Bapas;

Perubahan status berkas sudah diterima oleh Bapas yang bersangkutan, agar data tidak bisa didownload oleh Bapas lain.

c) Pada SDP Pusat:

Pembuatan API untuk pencarian daftar permintaan Litmas;

Pembuatan API untuk pencarian data detail permintaan Litmas;

Pembuatan API untuk update status download data oleh Bapas tujuan, agar tidak bisa di download oleh Bapas yang lain.

Beberapa fitur sedang dalam proses pengembangan dan proses uji fungsi sebelum Layanan Integrasi Lapas ke Bapas diimplementasikan ke UPT.

14. Tidak memadainya pengaturan penegakan sanksi

1. Ditjenpas merevisi peraturan terkait penegakan sanksi

Desember 2020

Direktorat Bimkemas PA

Subdit Pembimbingan dan Pengawasan

Kejaksaan 1. Reskri 2. Pidum

/Pidsus

B06: Tersusunnya SK Tim Penyusun Revisi peraturan terkait pelanggaran sanksi atas pelanggaran ketentuan PB

22




Direktorat


Unit

atas pelanggaran ketentuan PB

atas pelanggaran ketentuan PB

3. Wasmat RT/R

B12: Tersusunnya revisi peraturan terkait pelanggaran sanksi atas pelanggaran ketentuan PB B03 (2020): 1. Sosialisasi peraturan terkait

dengan penegakan sanksi atas pelanggaran ketentuan PB melalui aplikasi zoom

2. Pelaksanaan peraturan terkait dengan penegakan sanksi atas pelanggaran ketentuan PB

3. Monitoring pelaksanaan

B06 (2020): Evaluasi implementasi peraturan terkait atas penegakan sanksi atas pelanggaran ketentuan PB

Lampiran 2

Dokumentasi Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan

Forum Group Discussion Penanganan Tahanan yang Telah Habis Masa Penangannya

laporan monitoringlaporan tindak lanjut kajian tata kelola sistem pemasyarakatan ini dapat...

Documents