Pendahuluan

Simplisia, pati, minyak, ekstrak, sirup, kapsul, kosmetik merupakan

produk yang dihasilkan dari tanaman obat yaitu tanaman kunyit. Banyaknya lahan

yang digunakan oleh masyarakat Indonsia untuk budidaya tanaman kunyit dan

juga seumber daya manusia di Indonesia yang memadai dalam urusan budidaya

tanaman obat membuat tanaman kunyit ramai di pasaran dan mempunyai prospek

serta peluang yang best baik di Negara sendiri maupun di mancanegara. Namun

kendala yang dihadapi oleh pembudidaya tanaman kunyit ini adalah harga jual

pada tingkat petani atau belum diolah masih relative rendah yaitu sekitar 1000/kg

kunyit. Investasi pada sektor hulu akan menarik minat apabila nilai jual hasil

produk pertanian tanaman obat dapat ditingkatkan, dengan mengoptimalkan

industry hilir melalui diversifikasi produk.

Untuk nilai tambah tanaman obat di sektor usaha industry hulu, ditentukan

oleh faktor produksi di dalam pembudidayaannya. Faktor pendukung yang

mempunyai nilai tambah adalah penyediaan bibit unggul. Rendahnya prduktivitas

tanaman obat di sebagaian besar snra produksi disebabkan petani belum

mengikuti teknik budidaya anjuran berdasarkan SOP yang dianjurkan.

1

Arah pengembangan tanaman obat sampai pada tahun 2010 asih diarahkan

ke lokasi dimana industry obat tradisional berkembang yaitu sebagian besar

berada di Pulau Jawa. Untuk teknologi budidaya dan pascapanen, arah

pengembangan difokuskan pada pemanfaatan varietas / klon unggul, sosialisasi

dan pelatihan teknologi serta bantuan investasi permodalan. Rata – rata

produktivitas varietas unggul yang ada saat ini adalah 7 – 20 ton / ha untuk kunyit.

Pengembangan agribisnis hilir komoditas tanaman obat diarahkan untuk

pengembangan produk turunan berupa produk jadi.

Sekilas Tentang Reforma Agraria

Secara etimologis, kata agraria berasal dari kata bahasa Latinager yang

artinya sebidang tanah(bahasa Inggrisacre).Kata bahasa atinaggrariusmeliputi

arti yang adahubungannya dengan tanah, pembagian atas tanah terutama tanah

umum, bersifat perdesaan.Katareform merujuk pada perombakan, mengubah

dan menyusun/membentuk kembali sesuatu menuju perbaikan.Dengan demikian

reforma agraria dapat diartikan secara sederhana sebagai penataan kembali

struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi

kepentingan petani kecil, penyakap, buruh tani (Rolaswati, tanpa tahun).

Sementara pengertian reforma agrariayang lebih lengkap (Tuma, 1965)

adalahsuatu upayasistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat,

dalam jangka aktutertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan

keadilan sosial sertamenjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat

‘baru’ yang demokratis danberkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata

ulang penguasaan, penggunaan,dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam

lainnya, kemudian disusul dengansejumlah program pendukung lain untuk

meningkatkan produktivitas petanikhususnya dan perekonomian rakyat pada

umumnya (Bachriadi, 2007)

Siregar (2008) menjelaskan landreform sebagai usaha sistematis untuk

memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasakan belum

harmonis dan belum mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang

dilakukan melalui penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrarian baru yang dapat

2

menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan,

berdasarkan prinsip bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan

secara aktif oleh pemiliknya sendiri” (Utami, 2013).

Pelaksanaan landreform dengan demikian bertujuan memperbaiki

keadaan sosial ekonomi rakyat melalui pembagian yang lebih adil atas

sumber penghidupan petani berupa tanah (Utami, 2013). Namun kemudian

disadari bahwa dalam banyak kejadian, petani yang telah memperoleh tanah

dari kegiatan landreform kemudian melepaskan kembali tanahnya karena

petani tidak memiliki akses kepada kegiatan ekonomi, sumber keuangan,

manajemen usaha, dan teknologi pertanian. Akibatnya keberadaan tanah tidak

membantu petani meningkatkan kesejahteraanna

Pengaturan pertanahan di Indonesia sudah dimulai dengan

terbentuknya panitia Agraria Yogyakarta melalui Penetapan Presiden Nomor 16

Tahun 1948 yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo. Panitia ini mengusulkan

tentang asas yang akan merupakan dasar hukum agraria, diantaranya adalah (i)

pengakuan adanya hak ulayat, (ii) pembatasan minimum (dua hektar) dan

maksimum (10 hektar) tanah pertanian per keluarga, dan (iii) perlunya

pendaftaran tanah. Selanjutnya terbentuk Panitia Agraria Jakarta menggantikan

Panitia Yogyakarta melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1951

dengan Ketua Sarimin Reksodihardjo (kemudian digantikan oleh Singgih

Praptodihardjo) yang menghasilkan keputusan penting yang relatif senada

diantaranya adalah (i) batas minimum pemilikan tanah pertanian (2 hektar) per

keluarga; (ii) mengadakan ketentuan maksimum pemilikan tanah, hak usaha,

hak sewa dan hak pakai; (iii) pengaturan hak ulayat dengan undang-undang.

Berikutnya dikenal pula Panitia Soewahjo yang ditetapkan melalui

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1956 yang diketuai oleh Soewahjo

Soemodilogo. Panitia ini berhasil menyusun naskah rancangan UUPA pada

tanggal 1 Januari 1957, diantaranya yang terpenting adalah (i) asas domein diganti

dengan hak kekuasaan Negara; (ii) diakuinya hak ulayat; (iii) dualisme

hukum agraria dihapuskan; (iv) penetapan batas masimum dan minimum luas

3

tanah yang boleh dimiliki; (v) tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri;

(vi) diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

Naskah rancangan Panitia Soewahjo kemudian disempurnakan

kemudian diberi nama Rancangan Soenarjo mengikuti nama Menteri Agraria

pada saat itu dan diajukan ke DPR pada tahun 1958. Namun kemudian dengan

berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD

1945, sementara Rancangan Soenarjo berdasarkan UUDS 1950, kemudian

disusun kembali naskah undang-undang tersebut. Rancangan yang baru

tersebut dinamai Rancangan Sadjarwo mengikuti nama Menteri Agraria pada

saat itu, yang kemudian diajukan kembali ke DPRGR. Naskah ini yang

akhirnya disetujui menjadi UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 (Harsono,

1999 dan Hakim, tanpa tahun)

Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidato pengantar penyerahan

rancangan UUPA pada tanggal 12 September 1960 menyatakan bahwa

tujuan pelaksanaan landreform di Indonesia adalah (i) mengadakan pembagian

yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah; (ii) melaksanakan

prinsip tanah untuk petani, supaya tanah tidak menjadi alat pemerasan; (iii)

memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara

Indonesia. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik; (iv)

mengakhiri sistim tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah

secara besar-besaran dengan cara menyelenggarakan batas maksimum dan batas

minimumuntuk tiap keluarga (Gautama, 1986)

Namun menurut Zulkarnain (2004), tujuan landreform dapat

dikategorikan dalam 3 (tiga) tujuan yaitu (i) ekonomis, untuk memperbaiki

keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik rakyat serta

memberi fungsi sosial pada hak milik, memperbaiki produksi nasional

khususnya di sektor pertanian guna mempertinggi taraf hidup rakyat; (ii)

politis, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah

yang luas, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan

rakyat tani berupa tanah; (iii) psikologis, meningkatkan kegairahan kerja bagi

4

para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak, memperbaiki

hubungan kerja antara pemilik tanah dan penggarap.

Berjalannya waktu, kemudian melalui Program Pembaharuan Agraria

Nasional (PPAN) yang dicanangkan sebagai landreform plus, yakni

landreform untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah (reforma aset), ditambah dengan reforma

akses. Dengan demikian, tujuan PPAN mencakup (i) menata kembali

ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih

adil; (ii) mengurangi kemiskinan; (iii) menciptakan lapangan kerja; (iv)

memperbaiki akses rakyat kepada sumber ekonomi, terutama tanah; (v)

mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (vi) memperbaiki dan menjaga

kualitas lingkungan hidup; (vii) meningkatkan ketahanan pangan

(Shohibuddin, 2009).

Tanah pertanian yang diredistribusi melalui landreform

Tanah Pertanian yang

diredistribusi

Total tanah pertanian

yang diusahakan

Presentase tanah yang

diredistribusi terhadap

total ttanah pertanian

yang diusahakan

Indonesia 850.128 ha 26.000.000 ha 3%

Jawa 339.227 ha 5.800.000 ha 6%

Sumber : Reforma agrarian 2006 – 2007, STPN PRESS dan SAjogyo

Institute 2012

5

Maksud dan Tujuan Reformasi Agraria

1. Menciptakan sumber – sumber kesejahteraan masyarakat berbasis

agrarian

2. Menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan

3. Menigkatkan harmoni kemasyarakatan

Dan untuk tujuan dari reforma agrarian adalah

1. Mengurangi kemiskinan

2. Menciptakan lapangan pekerjaan

3. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber – sumber ekonomi,

terutama tanah

4. Menata ulang ketimpangan penguasaan kepemiikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah dan sumber – sumber agrarian

5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan agrarian

Objek Reforma Agraria

Tanah merupakan komponen dasar dalam reforma agraria, maka pada

dasarnya tanah yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria adalah tanah-tanah

negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat

dijadikan sebagai objek reforma agrarian. Karenanya kegiatan penyediaan tanah

merupakan langkah strategis bagi keberhasilan reforma agraria. Salah satu contoh

sumber tanah objek reforma agrarian adalah tanah terlantar. Menurut Pasal 9 PP

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,

tanah terlantar yang sudah ditetapkan menjadi tanah negara akan menjadi salah

satu objek reforma agraria.

6

Subjek Reforma Agraria

Pada dasarnya subyek Reforma Agraria adalah penduduk miskin di

perdesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin

dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat

dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari

daerah lain (perdesaan dan perkotaan).

Prinsip-Prinsip Reforma Agraria

1. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

2. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

3. menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi

keanekaragaman dalam unifikasi hukum;

4. mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas

sumberdaya manusia Indonesia;

5. mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan

optimalisasi partisipasi rakyat;

6. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan,

penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria

dan sumberdaya alam;

7. memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang

optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi

mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan

dukung lingkungan;

8. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis

sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;

9. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor

pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan

pengelolaan sumberdaya alam;

7

Jadi, kesimpulannya adalah budidaya tanaman obat kunyit di Indonesia

berpeluang besar karena lahan yang potensial juga sumber daya manusia yang

berkompeten atau memadai dalam hal urusan budidaya tanaman obat. Namun

kendala yang dihadapi saat ini adalah harga jual tanaman kunyit belum olah

relative rendah yaitu hanya 1000/kg kunyit hal ini yang dirasa sangat

memprihatinkan bagi petani karena minimnya harga jual. Pada aspek ini reforma

agrarian diperlukan untuk mensejahterakan para petani yaitu dengan melakukan

pengembangan – pengembangan pada beberapa sektor antara lain yaitu untuk

teknologi budidaya dan pascapanen, arah pengembangan difokuskan pada

penggunaan varietas bibit unggul, sosialisasi mengenai SOP yang dianjurkan dan

pelatihan teknologi serta bantuan – investasi permodalan untuk para petani.

Pengembangan – pengembangan tersebut bertujuan untuk menaikkan nilai jual

dari kunyit karena petani diharuskan bisa untuk mengolah kunyit sampai pada

produk setengah jadi atau produk jadi.

8

DAFTAR PUSTAKA

Bachriadi. Bersaksi untuk Pembaharuan Agraria. Insist Press, Yogyakarta, 2007

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia.Sejarah, Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta, 1999.

Rolaswati, Devi Kantini.Pengaruh Reforma Agraria Dunia terhadap Reforma

Agraria di Indonesia. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN

“Veteran” Jakarta, tanpa tahun.

Siregar. Hukum Agraria. Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Utami, Putri Ayu Rezki.Kajian Hukum Pelaksanaan Program Pebaharuan

Agraria Nasional di Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis. Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

Zulkarnain. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan

Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 di Kabupaten

Langkat. Tesis. Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan,

2004

9