koperasi dan perdagangan dalam negeri ... · web viewkoperasi-koperasi tersebut pada bulan desember...

KOPERASI DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BAB XI

KOPERASI DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A. KOPERASI

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa koperasi harus diberi kesempatan berusaha seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menu- naikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Kepada koperasi diberikan peranan dan ruang gerak yang luas untuk melaksanakan pembangunan di pelbagai sektor. Dalam hubungan itu koperasi digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan golongan ekonomi lemah.

Untuk meningkatkan kemampuan koperasi, terutama Koperasi Unit Desa (KUD), menjadi suatu kekuatan ekonomi, perlu dilakukan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi.

Hasil pelaksanaan dari pembinaan kelembagaan dan pengem-bangan usaha koperasi dalam tahun 1982/83 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pembinaan kelembagaan

Pembinaan kelembagaan koperasi terus ditingkatkan, se-hingga jumlah koperasi, termasuk KUD telah bertambah dari 21.184 buah pada tahun 1981 menjadi 23.327 buah pada tahun 1982, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel XI - 1. Khusus perkembangan jumlah KUD terdapat dalam Tabel XI - 2, dapat dilihat jumlah KUD telah meningkat dari 5.176 buah pada akhir tahun 1981, dimana 4.479 buah diantaranya telah berbadan hukum, menjadi 5.911 buah pada tahun 1982 yang seluruhnya telah berbadan hukum.

Disamping itu, seperti tampak dalam Tabel XI - 3, jumlah anggota yang juga merupakan indikasi perkembangan kelembagaan koperasi telah bertambah dari 10.059 ribu orang pada akhir tahun 1981 menjadi 11.141 ribu orang pada tahun 1982. Dalam jumlah-jumlah tersebut di atas termasuk juga anggota KUD. Ji- ka pada tahun 1981 tercatat 5.290 ribu orang yang menjadi anggota KUD maka pada tahun 1982 jumlah tersebut meningkat menjadi 9.352 ribu orang.

Perkembangan kelembagaan koperasi juga dapat dilihat dari perkembangan alat-alat perlengkapan organisasinya, seperti pengurus, badan pemeriksa dan rapat anggotanya. Pada umumnya

XI/3

TABEL XI – 1

PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA,1978 – 1982

Posisi pada JumlahAkhir Tahun Koperasi

197817.430

197917.625

1980 19.136

1981 21.184

1982 23.327

TABEL XI – 2

PERKEMBANGAN JUMLAH KUD SELURUH INDONESIA,1978 - 1982

Jumlah Koperasi Unit Desa

Posisi padaAkhir Tahun

Belum BerbadanHukum Koperasi

Sudah BerbadanHukum Koperasi Jumlah

1978 1.112 3.332 4.444

1979 1.022 3.510 4.532

1980 973 3.737 4.710

1981697 4.479 5.176

1982 - 5.911 5.911

XI/6

GRAFIK XI – 1PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA

1978 – 1982

XI/5

GRAFIK XI – 2PERKEMBANGAN JUMLAH KUD SELURUH INDONESIA

1978 – 1982

XI/6

TABEL XI - 3PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER,

1978 - 1982

(ribu orang)


Koperasi UnitDesa (KUD) Bukan-KUD*) Jumlah

1978 3.116 4.494 7.610

1979 3.965 3.650 7.615

1980 4.543 3.437 7.980

1981 5.290 4.769 10.059

1982 9.352 1.789 11.141

*) Data diperbaiki

XI/7

GRAFIK XI – 3PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER

1978 – 1982

XI/8

pengurus sudah ada sejak waktu pendirian setiap koperasi sedang badan pemeriksa baru dibentuk kemudian. Bagi setiap KUD diperlukan sedikit-dikitnya seorang manajer yang mampu dan trampil dalam bidang manajemen. Pada tahun 1981, KUD yang mempunyai manajer berjumlah 4.256 buah dan pada tahun 1982 jumlah ini mencapai 4.384 buah. Beberapa koperasi non KUD juga telah mempunyai manajer. Pada tahun 1981 tercatat 482 buah koperasi non KUD yang telah mempunyai manajer dan pada tahun 1982 jumlah ini telah mencapai 500 buah.

Koperasi-koperasi, termasuk KUD yang telah mampu menye-lenggarakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 1981 terdapat 11.207 buah dan pada tahun 1982 meningkat menjadi 11.796 buah.

Petugas-petugas koperasi yang telah berkesempatan mengikuti pendidikan, latihan ketrampilan dan penataran perkoperasian yang mencakup anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para kader, manajer dan karyawan koperasi, terlihat dalam Ta- bel XI - 4. Tabel tersebut antara lain menunjukkan jumlah tenaga petugas koperasi yang berkesempatan mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan dalam tahun 1981/82 telah mencapai 16.306 orang. Di samping itu dalam tahun-tahun tersebut juga diselenggarakan pendidikan dan latihan ketrampilan kader koperasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang meliputi anggota pramuka, para santri, murid sekolah, mahasiswa, wanita, buruh, wartawan dan sebagainya. Perkembangan hasil latihan ketrampilan bagi kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat dalam Tabel XI - 5.

Dalam usaha memasyarakatkan koperasi, juga diadakan kegiatan-kegiatan penerangan mengenai koperasi sebagaimana terlihat dalam Tabel XI - 6. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti diskusi, ceramah, pameran, ma- jalah, buku-buku perkoperasian, tulisan-tulisan di surat-surat kabar, kesenian tradisional dan pula dilakukan dalam bentuk siaran radio ataupun televisi. Meningkatnya jumlah anggota koperasi seperti tercantum dalam Tabel XI - 3 terdahulu merupakan Sebagian dari hasil penerangan yang dilaksanakan seperti digambarkan di atas.

2. Hasil-hasil pembinaan usaha

Hasil-hasil pembinaan usaha koperasi dalam tahun 1982/83 telah menghasilkan perkembangan peningkatan nilai usaha seperti terlihat dalam Tabel XI - 7. Dari data dalam tabel tersebut ditunjukkan bahwa nilai usaha KUD dan koperasi-koperasi

XI/9

TABEL XI - 4

PERKEMBANGAN JUMLAH KADER DARI LINGKUNGAN GERAKANKOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PERKOPERASIAN,

1978/79 - 1982/83(orang)

1) Rice milling Unit2) pusat Pelayanan Koperasi3) data pada bulan Maret 1983

XI/10

TABEL XI - 5

PERKEMBANGAN JUMLAH KADER DARI LINGKUNGAN KELOMPOKMASYARAKAT YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PERKOPERASIAN,

1979/80 - 1982/83(orang)

* Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana

XI/11

TABEL XI - 6

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENERBANGAN PERKOPERASIAN,1979/80 - 1982/83

1) Dilaksanakan di Pusat2) Dilaksanakan di Pusat dan di Daerah-daerah

XI/12

TABEL XI – 7PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI

1978 - 1982

XI/13

GRAFIK XI – 4PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI,

1978 – 1982

XI/14

primer lainnya pada tahun 1981 mencapai Rp.1.663,4 milyar dan pada tahun 1982 meningkat mencapai Rp.2.003,3 milyar.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai perkembangan usaha KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya, berikut disajikan uraian mengenai perkembangan usaha koperasi dalam berbagai komoditi.

(a) Penyaluran sarana produksi pertanian

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pangan, peranan KUD di bidang ini tercermin dari kegiatannya dalam penyaluran sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Tabel XI - 8 menunjukkan pada musim tanam 1981, 2,216 KUD mampu menyalurkan 121,5 ribu ton atau 11,1 % dari seluruh pe-nyaluran pupuk. Selanjutnya pada musim tanam 1,981/82, KUD yang mampu menyalurkan pupuk mencapai 2.849 buah dan berhasil menyalurkan 300,8 ribu ton pupuk atau 16,7 % dari penyaluran pupuk pada musim tanam tahun bersangkutan, dan pada musim tanam 1982 sebanyak 2.874 KUD mampu menyalurkan 354,7 ribu ton yang meliputi 33,4 % dari penyaluran pupuk secara nasional.

Di samping penyaluran pupuk, KUD-KUD tersebut di atas juga diikut sertakan dalam penyaluran obat-obatan pertanian. Pada musim tanam 1981 KUD-KUD tersebut mampu menyalurkan obat-obatan sebanyak 807,4 ribu kg/lt dan pada musim tanam 1981/82 mampu menyalurkan sebanyak 1.924,2 ribu kg/lt, serta pada musim tanam 1982, KUD-KUD tersebut mampu menyalurkan obat-obatan sebanyak 1.396 ribu kg/lt kepada para petani.

(b) Pemasaran pangan

Peranan KUD dalam pemasaran pangan tampak dari pelaksanaan pembelian gabah dan beras dari para petani. Ikut sertanya KUD dalam kegiatan pembelian pangan untuk pengadaan sarana penyangga Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, untuk lebih menjamin agar para petani bersangkutan sungguh-sungguh dapat memperoleh harga yang sesuai dengan ke-bijaksanaan harga dasar. Kedua, agar KUD-KUD tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan usahanya, dan dengan demikian KUD-KUD tersebut dapat semakin meningkatkan peranannya dalam kegiatan-kegiatan perekonomian pedesaan.

Perkembangan jumlah KUD dan kegiatan usahanya dalam pemasaran pangan dapat dilihat dalam Tabel XI - 9. Angka-angka dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam tahun 1981/82

XI/15

TABEL XI - 8

PERKEMBANGAN PENYALURAN PUPUK DAN OBAT-OBATANPERTANIAN OLEH KUD,

(Musim Tanam 1978 - Musim Tanam 1982/83

XI/16

TABEL XI - 9

PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS STOCK NASIONAL OLEH KUD,1978/79 - 1982/83

*) Dari data yang ada tidak dapat dibedakan antara yang dilaksanakan oleh KUD masing-masing secara murni dan yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan pengusaha bukan KUD.

XI/17

sebanyak 1.879 KUD mampu mengumpulkan beras sebanyak 1.973,5 ribu ton atau 99 % dari seluruh pengadaan beras dalam tahun bersangkutan dan dalam tahun 1982/83 ada 3.191 KUD yang ber-hasil membeli 1.932,7 ribu ton beras atau 99 % dari seluruh pengadaan beras dalam tahun itu.

Di samping melaksanakan pengadaan pangan untuk sarana pe-nyangga Pemerintah, KUD juga melakukan pengadaan pangan untuk dijual di pasaran umum. Perkembangan pengadaan pangan untuk pasaran umum yang dilakukan oleh KUD dapat dilihat dalam Ta- bel XI - 10.

(c) Pemasaran palawija

Dalam rangka usaha menjamin harga yang wajar bagi para petani penghasil jagung, maka sejak tahun 1978/79 KUD juga diikut sertakan dalam kegiatan pembelian jagung yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar. Kebijaksanaan itu bertujuan agar para petani produsen jagung dapat memperoleh harga yang layak atas jagung yang dijualnya.

Jumlah jagung yang dapat dibeli dengan harga dasar oleh KUD dari para petani dalam tahun 1981/82 mencapai 86 ribu ton dan dalam tahun 1982/83 mencapai 27 ribu ton.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani produsen kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, sejak tahun 1979/80 telah ditetapkan pula harga dasar untuk komoditi tersebut. Pola pembelian ketiga jenis komoditi tersebut sama dengan pola pembelian jagung, yaitu melalui KUD.

Dalam tahun-tahun tersebut di atas harga kacang tanah telah berada jauh di atas harga dasar sehingga tidak perlu diadakan pembelian oleh Pemerintah.

(d) Pemasaran hasil perkebunan rakyat

Telah pula dibina koperasi perkebunan rakyat terutama ko-perasi-koperasi yang menangani pemasaran kopra, cengkeh dan tebu rakyat. Hasil pembinaan terhadap koperasi tersebut dapat dilihat dari makin berkembangnya usahanya masing-masing koperasi tersebut.

Dari angka-angka yang disajikan dalam Tabel XI - 11 dapat dilihat bahwa koperasi. yang ikut serta melakukan kegiatan pe-masaran kopra dalam tahun 1981 berjumlah 126 buah. Koperasi-

XI/19

TABEL XI - 10

PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS UNTUK PASARAN UMUM OLEH KUD1978/79 - 1982/83

TABEL XI – 11

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI DALAM BIDANG PERKOPRAAN1978 – 1982

XI/20

GRAFIK XI – 6

PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS UNTUK PASARAN UMUM OLEH KUD1978/79 - 1982/83

koperasi tersebut secara keseluruhan berhasil melaksanakan pembelian sebanyak 29,9 ribu ton kopra dengan nilai Rp.5,5 milyar dan melaksanakan penjualan sebanyak 27,6 ribu ton dengan nilai Rp.5,7 milyar. Dalam tahun 1982, koperasi yang ikut serta melaksanakan pemasaran kopra berjumlah 184 buah dan berhasil melaksanakan pembelian sebanyak 47,3 ribu ton senilai Rp.7,0 milyar serta melaksanakan penjualan sebanyak 42,9 ribu ton dengan nilai Rp.7,2 milyar.

Perkembangan koperasi yang telah dibina dalam rangka pe-laksanaan kebijaksanaan harga dasar cengkeh dapat dilihat dalam Tabel XI - 12. Tabel tersebut menunjukkan bahwa koperasi yang turut serta dalam kegiatan pemasaran cengkeh dalam tahun 1981 berjumlah 165 buah dan berhasil melaksanakan pem-belian sebanyak 13,5 ribu ton dengan nilai Rp97,9 milyar, sedang penjualannya mencapai 13 ribu ton dengan nilai Rp.104,0 milyar. Dalam tahun 1982, jumlah koperasi itu bertambah sehingga menjadi 176 buah. Koperasi-koperasi tersebut dalam tahun itu telah berhasil melaksanakan pembelian cengkeh sebanyak 16,7 ribu ton dengan nilai Rp.118,3 milyar dan penjualannya mencapai 16 ribu ton dengan nilai Rp.130,5 milyar.

Sejak tahun 1981, KUD di Jawa memperoleh kesempatan untuk mengadakan kegiatan usaha di bidang tebu rakyat intensifikasi (TRI). Pemberian kesempatan kepada KUD dalam bidang TRI yang dimulai pada tahun tersebut dimaksudkan untuk melayani petani tebu, terutama dalam perkreditan dan dalam pemasaran gula. Kredit yang disalurkan KUD meliputi kredit yang diperlukan para petani tebu untuk penggarapan tanah, pembibitan, peneba- ngan dan angkutan yang sebelumnya diperoleh bersamaan dengan bimbingan yang diberikan oleh pabrik gula.

Dalam rangka melaksanakan pemasaran gula, KUD menjual gula bagian para petani kepada Sub Dolog setempat. KUD yang bergerak dalam usaha TRI pada tahun 1981 berjumlah 565 buah yang lokasinya tersebar di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yaogyakarta dan Jawa Timur. Jumlah tersebut pada tahun 1982 meningkat menjadi 686 buah KUD.

(e) Pemasaran di bidang perikanan,rakyat

Koperasi bidang perikanan rakyat terdapat di daerah- daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. D.K.I Jakarta, D.I. Aceh, Sumatera utara, Kalimantan Barat dan Maluku. Dalam Tabel XI - 13 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dan nilai usahanya semakin meningkat setiap tahunnya. Koperasi bidang

XI/22

TABEL XI - 12

PERKEMBANGAN USAHA KUD DALAM PEMASARAN CENGKEH,1978 - 1982

Pembelian Penjualan

TahunJumlahKUD (ton) (juta Rp) (ton) (juta Rp)

1978 351.683,8 6.774,8 1.254,8 5.073,4

1979 50 5.763,9 28.312,9 5.728,9 28.962,2

1980 123 11.581,3 76.780,9 11.242,0 87.363,4

1981 165 13.544,7 97.852,5 13.004,6 103.982,8

1982 176 16.741,4 118.334,8 15.964,5 130.511,7

TABEL XI - 13

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI PERIKANAN RAKYAT,

1978 - 1982

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Nilai Usaha(Juta Rp)

1978 347 51.793 2.648,9

1979369 62.237 3.902,2

1980 370 63.481 3.980,2

1981 449 94.013 57.129,4

1982 585120.414 71.432,1

XI/23

perikanan rakyat dalam tahun 1981 berjumlah 449 buah dan ni-lai usaha koperasi tersebut meningkat sangat tinggi sehingga menjadi Rp.57,1 milyar. Peningkatan yang sangat menyolok itu antara lain disebabkan oleh meningkatnya pembinaan koperasi-koperasi dalam usaha perikanan, berupa bantuan Pemerintah da-lam rangka modernisasi nelayan tradisional dan berlakunya Keppres No.39/80 yang melarang kegiatan kapal-kapal trawl. Selanjutnya jumlah koperasi dalam tahun 1982 meningkat menja-di 585 buah dan nilai usahanya meningkat menjadi Rp.71,4 milyar.

(f) Kegiatan usaha koperasi di bidang peternakan rakyat

Koperasi yang bergerak di bidang usaha peternakan rakyat juga dibina secara intensip. Kegiatan usaha koperasi di bidang peternakan rakyat, antara lain meliputi penyaluran bibit unggul, penyaluran makanan ternak dan pemasaran produk ternak yang dihasilkan oleh peternak.

Dalam Tabel XI - 14 dapat dilihat bahwa koperasi bidang peternakan pada tahun 1981 berjumlah 215 buah dan nilai usaha yang dicapainya sebesar Rp.28,8 milyar. Dalam tahun 1982, jumlah koperasi tersebut bertambah menjadi 535 buah dan nilai usahanya mehingkat menjadi Rp.69,6 milyar. Peningkatan yang sangat tinggi itu disebabkan antara lain oleh dilaksanakannya pengadaan sapi dari luar negeri bagi para peternak anggota koperasi.

Sejalan dengan pengembangan usaha koperasi di bidang pe-ternakan rakyat, telah dibina pula koperasi-koperasi pemasa-ran susu. Koperasi-koperasi tersebut telah berhasil menye-lenggarakan kegiatan pemasaran susu hasil produksi para pe-ternak kecil yang menguntungkan para peternak anggota-anggo-tanya. Perkembangan jumlah koperasi susu dan nilai usahanya dapat dilihat dalam Tabel XI-15.

Dari tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 1981 terdapat 133 buah koperasi dengan anggota sebanyak 28,S ribu peternak yang memiliki 146,5 ribu ekor sapi, dengan produksi yang di-hasilkan mencapai 46,7 juta liter atau 54,3% dari produksi dalam negeri. Pada tahun 1982, jumlah koperasi yang bergerak di bidang susu mencapai 150 buah dengan anggota sebanyak 29,1 ribu peternak yang memiliki 208,7 ribu ekor sapi. Produksi yang dihasilkan oleh koperasi-koperasi tersebut mencapai 108,1 juta liter atau 92,4% dari seluruh produksi dalam nege-ri.

XI/24

TABEL XI – 14

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI DI BIDANG PETERNAKAN,1978 – 1982

TABEL XI – 15

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI SUSU/KUD UNIT SUSU,1978 - 1982

XI/25

(g) Kegiatan usaha koperasi di bidang industri kecil/ kerajinan rakyat

Perkembangan usaha koperasi, di bidang kerajinan rakyat dapat dilihat dalam Tabel XI - 16. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah koperasi dan anggota serta nilai usahanya sema-kin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1981, terdapat 384 buah koperasi bidang. kerajinan rakyat, anggota koperasinya berjumlah 58 ribu orang dan nilai usahanya mencapai Rp. 148,7 milyar. Koperasi bidang kerajinan rakyat pada tahun 1982 ber-jumlah 644 buah yang beranggotakan 59,5 ribu orang pengrajin dan nilai usaha koperasi-koperasi tersebut mencapai Rp. 208,2 milyar.

(h) Kegiatan usaha perkreditan koperasiPembinaan usaha koperasi juga meliputi bidang usaha per-

kreditan, terutama perkreditan bagi penduduk pedesaan yang mempunyai usaha kecil-kecilan yang dikenal sebagai Kredit Candak Kulak (KCK) yang dapat diperoleh dengan prosedur se-derhana dan bunga yang ringan. Perkembangan usaha perkre-ditan itu dapat dilihat dalam Tabel XI - 17. Dari tabel tersebut tampak bahwa jumlah koperasi yang melaksanakan ke-giatan KCK setiap tahun meningkat, demikian juga jumlah pen-duduk desa yang berkesempatan memanfaatkan kredit yang dise-diakan dan jumlah kredit yang diberikan.

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan KCK pada bulan Maret 1981 berjumlah 3.050 buah dan sanggup melayani 7,3 juta orang nasabah dengan kredit sebesar Rp. 59,8 milyar atau 0,8% dari seluruh kredit secara nasional, dan pada bulan Maret 1982, jumlah koperasinya meningkat menjadi 3.621 buah yang mampu melayani 9,5 juta orang nasabah dengan kredit sebesar Rp. 92,4 milyar atau 0,9% dari jumlah kredit nasional. Kope-rasi-koperasi tersebut pada bulan Desember 1982 mampu melaya-ni 10,6 juta nasabah dengan jumlah kredit sebesar Rp.113,0 milyar.

Tabel XI - 18 menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang me-laksanakan KCK, jumlah nasabah yang memperoleh manfaat dan jumlah kredit yang telah dikeluarkan di setiap daerah tingkat I pada tahun 1982 sangat bervariasi. Sebagai contoh, daerah Jawa Timur adalah daerah yang terbesar jumlah koperasinya yang ikut serta dalam pelaksanaan KCK, terbesar jumlah nasa-bahnya yang dilayani dan terbesar pula jumlah kreditnya yang telah dimanfaatkan oleh nasabah. Sedangkan Timor Timur meru-pakan daerah yang masih sangat sedikit koperasinya yang ikut serta dalam pelaksanaan Kredit Candak Kulak.

XI/26

TABEL XI - 16

PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI KERAJINAN RAKYAT,1978 – 1982

TABEL XI – 17PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KREDIT CANDAK KULAK

1979 - 1982

*) Posisi Kredit pada tanggal yang bersangkutan

XI/27

TABEL XI - 18

DATA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KREDIT CANDAK KULAKDI MASING-MASING DAERAH TINGKAT I,

Per 23 Desember 1982

XI/28

(i) Pemasaran jasa angkutan

Koperasi-koperasi yang menangani jasa angkutan yang telah dibina mencakup koperasi yang bergerak di bidang jasa angkut-an darat, angkutan laut dan angkutan sungai. Dewasa ini kope-rasi angkutan berjumlah 89 buah yang tersebar di 20 propinsi.

(j) Pemasaran jasa kelistrikan

Sejak tahun 1978 telah didirikan tiga Koperasi Listrik Pedesaan, yaitu Koperasi Listrik Pedesaan "Sinar Siwo Mego" di kabupaten Lampung Tengah, Koperasi Listrik Pedesaan "Sama Botuna" di kabupaten Luwu dan Koperasi Listrik Pedesaan "Si-nar Rinjani" di kabupaten Lombok Timur.

Koperasi "Sinar Siwo Mego" diharapkan akan dapat menye-diakan listrik untuk 23.000 buah rumah di 108 desa di Lampung Tengah. Koperasi "Sama Botuna" melistriki 15.000 buah rumah di 65 desa di kabupaten Luwu dan Koperasi "Sinar Rinjani" menyediakan listrik untuk 23.500 buah rumah di 34 desa di ka-bupaten Lombok Timur. Ketiga Koperasi Listrik pedesaan terse-but menangani baik bidang pembangkitan tenaganya maupun dis-tribusinya.

Di samping itu, pengembangan listrik pedesaan oleh kope-rasi juga dilaksanakan secara bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara. Secara bertahap, sesuai dengan kemampuannya, koperasi-koperasi yang ada, khususnya Koperasi-koperasi Unit Desa, juga diberi kesempatan untuk berperanan dalam listrik pedesaan, sehingga koperasi-koperasi tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab sebagai distributor listrik di pe-desaan dengan memanfaatkan tenaga listrik yang dibangkitkan dan disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara. Beberapa Kope-rasi Unit Desa yang telah berperanan sebagai distributor lis-trik di pedesaan dengan memanfaatkan tenaga listrik yang di-bangkitkan dan disediakan oleh PLN pada tahun 1982/83 ber-jumlah 118 Koperasi/KUD yang tersebar di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Barat.

(k) Permodalan koperasi

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, koperasi memerlukan modal, baik yang diperoleh dari simpanan anggota maupun yang diperoleh melalui pinjaman dari Bank-bank Pemerintah. Sebagai hasil dari pembinaan modal koperasi, Ta-bel XI - 19 menunjukkan bahwa modal yang diperoleh dari sim-panan anggota terus meningkat setiap tahun. Simpanan anggota

XI/29

TABEL XI - 19

PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI,1978 – 1982

Posisi PadaAkhir Tahun

Jumlah Simpanan(Juta Rp)

1978 20.074,2

1979 22.081,6

1980 54.638,9

1981 80.892,2

1982120.500,0

XI/30

GRAFIK XI – 7

PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI1978 – 1982

XI/31

yang pada tahun 1981 berjumlah Rp. 80,9 milyar, pada tahun 1982 meningkat menjadi Rp. 120,5 milyar.

Modal yang diperoleh melalui pinjaman dari Bank-bank Pe-merintah, diberikan kepada koperasi dalam bentuk kredit de-ngan syarat-syarat ringan dan dengan kredit yang dijamin oleh LJKK/PERUM PKK. Kredit dengan syarat-syarat ringan, antara lain, diberikan kepada setiap KUD yang berkegiatan dalam pe-ngadaan beras untuk sarana penyangga Pemerintah. Untuk ke-giatan itu, plafond kredit yang disediakan untuk semua KUD pada tahun 1981/82 berjumlah Rp. 24,8 milyar dan pada tahun 1982/83 meningkat menjadi Rp. 40,0 milyar. Tabel XI - 20 me-nunjukkan kredit yang dijamin oleh LJKK/PERUM PKK pada tahun 1981/82 berjumlah Rp.209,5 milyar dengan jaminan Rp, 104,5 milyar, dan pada tahun 1982/ 83 dapat diperoleh kredit sebe-sar Rp.270,9 milyar dengan jaminan dari LJKK/PERUM Pengemba-ngan Keuangan Koperasi sebesar Rp. 127,7 milyar.

Khusus mengenai perkembangan modal usaha koperasi, baik yang diperoleh dari simpanan anggota maupun dari pinjaman Bank-bank Pemerintah,dapat dilihat dalam Tabel XI - 21. Dari tabel tersebut tampak bahwa modal usaha koperasi pada tahun 1981 berjumlah Rp. 513,7 milyar, dan pada tahun 1982 modal tersebut meningkat menjadi Rp. 595,4 milyar.

3. Hasil-hasil pembinaan para pembina koperasi dan peneli-tian perkoperasian.

Pembinaan tenaga koperasi dari lingkungan gerakan kopera-si pada umumnya diberikan oleh tenaga pembina dari lingkungan Pemerintah, khususnya dari lingkungan Departemen Koperasi. Pendidikan, kursus-kursus dan latihan ketrampilan bagi para pembina dari lingkungan Departemen Koperasi, antara lain, me-liputi bidang-bidang kepemimpinan, perkreditan, perstatisti-kan, akuntansi, auditing dan sebagainya.

Perkembangan jumlah tenaga pembina yang telah mengikuti pendidikan dapat dilihat dalam Tabel XI - 22. Dari tabel ter-sebut tampak bahwa tenaga pembina koperasi yang telah memper-oleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan dalam tahun 1981/-82, berjumlah 3.707 orang. Pada tahun 1982/83, jumlah tenaga pembina yang berkesempatan memperoleh pendidikan mencapai 2.667 orang

Penelitian perkoperasian terus dilanjutkan dan dalam ta-hun 1982/83 dilaksanakan penelitian yang mencakup Penelitian Efisiensi Pengadaan Pangan oleh KUD di Jawa Barat, Jawa Te-ngah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan

XI/32

TABEL XI - 20

PERKEMBANGAN DANA, JAMIN DAN JUMLAH KREDITYANG DIJAMIN OLEH LJKK 1)/PERUM P.K.K., 2)

1978/79 - 1982/83

1) Lembaga Jaminan Kredit Koperasi2) Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi

TABEL XI - 21PERKEMBANGAN MODAL USAHA KOPERASI,

1978 – 1982


Jumlah ModalUsaha

(Juta Rp)

1978 92.905,7

1979 102.196,2

1980 346.969,4

1981 513.683,9

1982 595.403,6

XI/33

GRAFIK XI - 8PERKEMBANGAN MODAL USAHA KOPERASI,

1978 – 1982

XI/34

TABEL XI - 22

PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA DARI LINGKUNGANPEMERINTAH YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PEMBINA

PERKOPERASIAN,1978/79 - 1982/83

(orang)

*) Pengelola Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian

XI/35

Sumatra Barat, Penelitian Efisiensi kegiatan usaha KUD menuju swadaya di Jawa Timur, Penelitian Peningkatan Peranan KUD dalam rangka menunjang Tataniaga Hasil Pertanian di Irian Jaya dan Penelitian Terapan untuk memaksimalkan Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Berkoperasi (Pendekatan Sosial Ekonomi KUD) di Jawa Barat.

B. PERDAGANGAN DALAM NEGERIPerdagangan dalam negeri berperanan penting dalam pem-bangunan ekonomi nasional karena dapat mendorong pertumbuhan produksi dengan menjamin pengadaan sarana produksi dan pema-saran hasil produksi, disamping juga dapat melindungi konsu-men dengan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik dan harga yang stabil. Dengan demikian dapat pula menjamin kemantapan pengadaan dan kelancaran arus barang-barang kebutuhan pokok dan barang-ba-rang penting atau strategis yang sangat dibutuhkan dalam pe-laksanaan pembangunan yang merata sampai ke daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, berkembangnya kegiatan perdagangan dalam negeri pada tingkat harga yang sepadan dengan pertum-buhan produksi dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat.

1. Kebijaksanaan dan langkah-langkah.

Berkaitan dengan hal-hal di atas maka untuk pengembangan perdagangan dalam negeri telah ditetapkan serangkaian sasaran berupa usaha-usaha penyempurnaan prasarana pemasaran, per-luasan pasaran hasil produksi serta peningkatan dan pengem-bangan peranan golongan ekonomi lemah. Untuk mencapai sasar-an-sasaran tersebut, dalam tahun ke empat Repelita III telah dilaksanakan berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah seba-gai berikut.

a. Menjaga kemantapan harga

Jika harga bahan-bahan produksi, barang-barang konsumsi dan harga jasa tidak mantap, maka sasaran-sasaran kegiatan perdagangan dalam negeri akan sukar dicapai. Sehubungan de-ngan itu telah diambil serangkaian tindakan seperti diuraikan di bawah ini.

(1) Sarana penyangga nasional

Dalam rangka menjaga kemantapan harga langkah penting yang telah ditempuh adalah mengusahakan supaya persediaan

XI/36

barang-barang dan jasa dapat mengimbangi permintaannya pada tingkat harga yang wajar. Sehubungan dengan itu telah dise-lenggarakan pengadaan sarana penyangga nasional untuk beberapa jenis barang sesuai dengan kebutuhan. Dengan semakin lancarnya kegiatan-kegiatan pemasaran, dan semakin meningkatnya produksi dalam negeri penyelenggaraan sarana penyangga untuk berbagai bahan semakin dikurangi. Sehingga dalam tahun 1982/83 penyelenggaraan sarana penyangga hanya meliputi bahan-bahan seperti beras, garam, pupuk dan kertas koran.

(2) Pengawasan ekspor beberapa jenis bahan

Dalam rangka menjaga supaya harga barang dan bahan kebu-tuhan rakyat, baik barang konsumsi maupun bahan industri, te-tap berada dalam batas-batas yang wajar, maka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya masih dilakukan pengawasan terhadap ekspor beberapa bahan-bahan tertentu, antara lain : pupuk, semen, besi beton, ban mobil, kertas, aspal, gula, kayu ge-londongan, minyak sawit dan ternak.

(3) Pengadaan besi baja

Dalam usaha menjamin kelancaran penyediaan dan kemantapan harga besi baja pada khususnya, dan menjaga kemantapan har-ga-harga pada umumnya, sejak tahun 1979 telah dikeluarkan Ke-putusan Presiden No. 36 yang menetapkan agar P.T. Krakatau Steel : (a) bertindak sebagai pusat pengadaan besi baja, se-nyawa besi yang sejenis dengan itu dan bahan baku untuk in-dustri besi baja; (b) bertindak sebagai badan yang dapat me-lakukan pembelian dari dalam negeri atau impor besi baja, se-nyawa besi yang sejenis dengan itu dan bahan baku untuk ke-perluan industri besi baja dan industri lain yang memerlukan bahan-bahan tersebut; dan (c) sebagai badan yang mendistribu-sikan bahan-bahan tersebut secara teratur, berencana dan ber-sinambungan dengan tingkat harga yang layak dan terkendalikan.

(4) Pengadaan semen

Dalam rangka menjaga kelancaran pengadaan dan menjaga kemantapan harga semen, dalam bulan Oktober 1982 dikeluarkan ketetapan : (a) Persero-persero Niaga agar melaksanakan pe-nyaluran semen langsung kepada pengecer di beberapa daerah; (b) Penyaluran antar pulau semen hasil produksi dalam negeri dari daerah-daerah basis pabrik dikurangi agar dapat memenuhi keperluan daerahnya masing-masing; dan (c) Penambahan penga-daan dengan semen impor untuk tempat-tempat yang harga semen-nya bergejolak.

XI/37

(5) Perdagangan perintis

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terutama untuk mengusahakan agar harga barang dan bahan mantap, maka sejak tahun 1981 di daerah-daerah Riau Kepulauan dan Maluku telah ditingkatkan intensitas hubungan perdagangannya dengan dae-rah-daerah lain, berupa pelaksanaan perdagangan perintis.

b. Menyempurnakan prasarana pemasaran

Dalam tahun 1982/83 penyempurnaan prasarana pemasaran yang telah dilaksanakan meliputi baik prasarana pisik maupun prasarana kelembagaan.

(1) Penyempurnaan prasarana pisik

Dalam rangka penyempurnaan prasarana pisik telah dikem-bangkan penyediaan tempat berjualan khususnya bagi para peda-gang kecil golongan ekonomi lemah. Dalam hubungan ini sejak tahun 1976/77 bagi setiap Pemerintah Daerah Tingkat II telah disediakan kredit tanpa bunga melalui Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar. Di samping itu, sejak tahun 1979 juga dikeluarkan Inpres Pertokoan yang bertujuan memberikan bantuan kredit kepada Pemerintah-pemerintah Daerah Tingkat II yang akan melaksanakan pembangunan dan atau pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan.

(2) Penyempurnaan prasarana kelembagaan

Dalam rangka penyempurnaan prasarana kelembagaan telah dilakukan kebijaksanaan dan langkah-langkah seperti di bawah ini.

(a) Undang-undang Metrologi

Dalam usaha meningkatkan hasil guna kegiatan jual beli ba-rang dan bahan, terutama dengan jalan menjaga kepastian ukur-an dalam serah terima barang, sejak 1 April 1981 telah diber-lakukan Undang-undang Metrologi. Dengan adanya undang-undang tersebut sebagian dari kepentingan para produsen barang dan para konsumen akan terlindungi terhadap ketidak tertiban da-lam jual beli barang.

(b) Undang-undang wajib daftar perusahaan

Dalam rangka pengembangan dunia usaha pada umumnya, pada

XI/38

bulan Pebruari 1982 telah dikeluarkan Undang-undang No. 3 Ta-hun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang ter-sebut antara lain menetapkan: (i) Daftar Perusahaan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar me-ngenai setiap perusahaan; (ii) Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak; (iii) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; (iv) Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusa-haan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku; dan (v) Dikecualikan dari wajib daftar ialah : setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Peru-sahaan Jawatan (PERJAN) dan Perusahaan Kecil Perorangan.

(c) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Sejak tahun 1978 sistem perizinan usaha perdagangan telah disederhanakan. Selanjutnya untuk lebih memantapkan usaha niaga dan meningkatkan kegiatan perdagangan, dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi yang dikeluarkan pada bulan April 1982, ditetapkan lagi penyempurnaan ketentuan perizinan di bidang usaha perdagangan. Di dalam keputusan tersebut an-tara lain ditetapkan : (i) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki SIUP sesuai dengan bidang usaha dan golongan usahanya; (ii) SIUP dapat diberikan secara otomatis kepada perusahaan milik negara, koperasi dan perusahaan dagang kecil golongan ekonomi lemah; (iii) SIUP merupakan syarat pokok di dalam melaksana-kan kegiatan usaha perdagangan; dan (iv) masa berlaku SIUP selama 5 tahun.

(d) Informasi pasar

Dalam tahun 1982/83 juga masih diselenggarakan kegiatan informasi pasar yang dimaksudkan untuk meningkatkan dayaguna pemasaran. Kegiatan informasi pasar tersebut masih dibatasi pada penyebaran informasi mengenai berbagai aspek pemasaran hasil-hasil pertanian kepada para petani produsen, pedagang golongan ekonomi lemah dan para konsumen.

c. Meningkatkan peranan pedagang nasional dan pedagang go-longan ekonomi lemah

Guna memperluas lapangan usaha bagi para pengusaha go-longan ekonomi lemah dalam bidang pemasaran pada umumnya dan perdagangan pada khususnya, dalam tahun 1982/83 telah diambil pula langkah-langkah sebagai yang diuraikan di bawah ini.

XI/39

(1) Pengakhiran kegiatan asing dalam bidang perdagangan

Sejak tahun 1977 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 36/1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan yang merupakan lanjutan pelaksanaan Un-dang-undang No. 6/1968. Di dalam peraturan tersebut antara la-in ditetapkan agar setiap perusahaan perdagangan asing meng-alihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau ke bidang produksi lainnya, atau mengalihkan pemilikan atas perusahaan-nya kepada perusahaan perdagangan nasional atau kepada per-orangan warganegara Indonesia. Selain itu perusahaan perda-gangan asing domestik harus mengalihkan usahanya ke bidang industri atau ke bidang produksi lainnya, atau mengalihkan pemilikan atas perusahaannya kepada perusahaan nasional atau perorangan warganegara Indonesia.

(2) Perizinan usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing

Di samping itu sejak bulan Maret 1978 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan yang mengatur hal-hal tentang Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing. Da-lam keputusan tersebut ditetapkan bahwa suatu perwakilan per-usahaan perdagangan asing tidak diperkenankan melakukan kegi-atan-kegiatan perdagangan dalam arti melakukan perikatan/-transaksi penjualan. Kegiatan-kegiatan usaha perwakilan peru-sahaan perdagangan asing dibatasi pada : (a) melakukan kegi-atan memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang dan (b) melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan.

(3) Keppres 14 A

Dalam rangka membantu pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, dalam tahun 1979 telah dikeluarkan Keppres No.14. Selanjutnya dalam tahun 1980 Keppres tersebut disem-purnakan sehingga menjadi peraturan yang sekarang terkenal sebagai Keppres 14 A. Pada tahun 1981 Keppres tersebut disem-purnakan lagi dengan Keppres 18. Untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dalam pelaksanaan.pemborongan/pembelian yang bernilai di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta maka dalam Keppres ter-sebut antara lain ditentukan bahwa : (a) pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah yang memperoleh pekerjaan borongan/-pembelian barang dengan kelonggaran 10 persen harus melaksa-nakan sendiri pekerjaan pemborongan/pembelian tersebut dan dilarang menyerahkan pekerjaan pemborongan/pembelian barang

XI/40

tersebut kepada pihak lain; dan (b) apabila dalam pelelangan untuk pemborongan/pembelian yang terpilih adalah pemborong/-rekanan yang tidak termasuk golongan ekonomi lemah, maka da-lam surat perjanjian (kontrak) ditetapkan kewajiban pembo-rong/rekanan tersebut untuk bekerjasama dengan pemborong/-rekanan golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan sub kontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa se-tempat.

(4) Memberikan pembinaan kepada pedagang-pedagang kecil golongan ekonomi lemah

Masalah yang dihadapi para pengusaha kecil golongan eko-nomi lemah pada umumnya meliputi kekurangan-kekurangan dalam ketrampilan usaha, permodalan, jiwa kewiraswastaan, tempat usaha dan manajemen usaha. Di samping yang telah diuraikan di atas, sejak lama Pemerintah telah melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan penataran,penyuluhan dan bimbingan konsultasi untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan mereka me-ngenai kegiatan-kegiatan pemasaran. Selanjutnya, kekurangan dalam permodalan telah diatasi Pemerintah dengan memberikan bantuan berupa kredit dengan tingkat bunga yang rendah seper-ti Kredit Investasi Kecil (KIK), kredit mini dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) melalui SIUP otomatis. Selain itu dalam Keppres 14A juga ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan go-longan ekonomi lemah yang memperoleh kontrak pemborongan pe-kerjaan atau kontrak pembelian dari Pemerintah dapat memper-oleh kredit dari Bank Pemerintah untuk membiayai pelaksanaan kontrak tersebut. Demikian pula, pada tahun 1982/83 telah di-dirikan Pusat Pembinaan dan Pelayanan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah yang diharapkan akan berkembang menjadi Pusat Informasi Pasar dan Pusat Konsultasi bagi golongan ekonomi lemah.

(5) Memperluas pasaran barang-barang produksi dalam ne-geri.

Dalam tahun 1982/83 tetap dilaksanakan ketentuan bahwa Departemen/Lembaga Pemerintah dalam pengadaan/pembelian ba-rang-barang/peralatan harus mengutamakan hasil produksi dalam negeri. Di samping itu, di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya diselenggarakan kegiatan pusat-pusat pameran dagang yang dimaksudkan sebagai pusat-pusat pameran bagi barang - barang produksi dalam negeri. Selanjutnya, guna memperluas pasaran hasil produksi buah-buahan dan sayuran dalam negeri maka pada akhir-akhir ini telah diberlakukan larangan impor komoditi-komoditi tersebut secara bertahap. Demikian pula

X1/41

proyek-proyek Pemasaran Hasil-hasil Pertanian, Hasil Industri Kecil dan Hasil-hasil Kerajinan merupakan serangkaian usaha untuk membantu pemasaran bagi golongan ekonomi lemah.

d. Meningkatkan dayaguna pemasaran bahan-bahan tertentu.

Masalah utama yang selalu dihadapi bidang perdagangan da-lam negeri yaitu untuk beberapa tempat yang keadaan dan sara-na atau prasarana perhubungannya belum lancar sering terdapat kelangkaan di dalam pengadaan dan penyaluran beberapa komodi-ti, sehingga harga sering mengalami kenaikan yang menyolok dibandingkan dengan harga yang seharusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peng-aturan tataniaga baik berupa harga maupun cara penyaluran da-ri beberapa komoditi di bawah ini.

(1) Pupuk

Dalam usaha memperlancar penyediaan pupuk dan pestisida di lini III dan IV untuk keperluan Bimas dan non Bimas, sejak bulan Maret 1980 wilayah pengadaan pupuk dan pestisida dike-lompokkan ke dalam 4 daerah. Kemudian untuk masing-masing ke-lompok ditetapkan pola pengadaan sebagai berikut :

XI/42

Sejak pengelompokan wilayah dan pola pengadaan seperti di atas ini ternyata penyediaan pupuk dan pestisida bagi para petani menjadi makin bertambah mantap.

(2) Cengkeh

Sejak tahun 1980 telah diambil langkah-langkah yang di-maksudkan untuk lebih meningkatkan kegiatan pemasaran cengkeh serta mempertinggi pendapatan dan kesejahteraan para petani yang menghasilkannya. Pada tahun tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tentang tataniaga cengkeh produksi dalam negeri. Dalam keputusan tersebut anta-ra lain ditetapkan bahwa harga pembelian cengkeh oleh KUD da-ri petani serendah-rendahnya adalah Rp 6.500,-/kg dan harga lelang untuk cengkeh yang diantar pulaukan serendah-rendahnya Rp 7.000,-/kg. Kemudian harga pembelian cengkeh oleh KUD dari petani tersebut menjelang akhir tahun 1980 dinaikkan menjadi Rp 7.500,-/kg. Harga lelang untuk cengkeh yang diantar pulau-kan dinaikkan menjadi Rp 8.000,/kg.

Di samping menetapkan harga, surat keputusan tersebut ju-ga menentukan hal-hal sebagai berikut : (a) Pengangkutan an-tar pulau cengkeh harus dilengkapi dengan bukti pembayaran lelang dan bukti pembayaran sumbangan rehabilitasi cengkeh (SRC) dan disertai dengan surat keterangan asal (SKA) yang berfungsi sebagai surat jalan. Sedangkan pengangkutan cengkeh dari luar Jawa ke Jawa melalui jalan darat dengan ferry harus disertai dengan surat izin pengangkutan antar pulau cengkeh (SIPAP C) yang berlaku sebagai SKA; dan (b) Pembelian cengkeh langsung dari petani dilaksanakan oleh KUD yang telah dise-leksi dan selanjutnya KUD yang bersangkutan membawa hasil pembeliannya ke tempat-tempat pelelangan yang dilaksanakan oleh PUSKUD.

(3) Garam

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup para petani garam serta mendorong usaha-usaha peningkatan produksi garam, sejak tahun 1980 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi mengenai tataniaga garam hasil pro-duksi dalam negeri. Dalam surat keputusan tersebut antara lain ditentukan bahwa harga dasar garam dalam bentuk curai di ladang petani adalah : kualitas I Rp 15,-/kg, kualitas II Rp 12,-/kg dan kualitas III Rp 9,-/kg. Kemudian harga dasar ga-ram tersebut sejak bulan Mei 1982 hingga dewasa ini telah di-tingkatkan menjadi: kualitas I Rp 25,-/kg, kualitas II Rp 21,-/kg dan kualitas III Rp. 17,50/ kg.

XI/43

(4) Gula Pasir

Sehubungan dengan dibeberapa tempat telah terjadi lonja-kan harga gula pasir yang cukup berarti maka pada akhir tahun 1980 telah ditetapkan kebijaksanaan baru mengenai tataniaga gula pasir produksi dalam negeri. Dalam kebijaksanaan yang masih berlaku hingga tahun 1982/83 tersebut antara lain dite-tapkan: (a) Semua gula pasir hasil produksi dalam negeri di-beli dan disalurkan oleh Bulog; (b) Pengadaan tebu dari ke-lompok tani Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan penyetorannya kepada pabrik gula dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD); dan (G) Untuk melindungi kepentingan konsumen ditetapkan Har-ga Pedoman Setempat (HPS).

(5) Kayu

Untuk mengusahakan agar persediaan kayu bagi pembeli da-lam negeri cukup dan harganya wajar, terlebih-lebih bagi pengusaha industri pengolahan kayu dalam negeri, maka pada tahun 1980 dikeluarkan SKB Menteri Pertanian, Menteri Perin-dustrian dan Menteri Perdagangan dan Koperasi, yang antara lain menetapkan bahwa: (a) Pengusaha yang hendak mengekspor kayu bulat berkewajiban untuk menyediakan kayu guna memenuhi kebutuhan dalam negeri; dan (b) Kayu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat berbentuk kayu bulat, kayu gergajian dan atau kayu lapis.

(6) Susu

Pengembangan usaha peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran susu di dalam negeri diatur berdasarkan SKB Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian bulan Juli 1982. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara Industri Pengolahan Susu serta harga susu yang terjangkau oleh masyarakat pada tingkat yang wajar. Selanjutnya pola pengadaan dan penyediaan bahan baku susu diatur dengan SK Menteri Perdagangan dan Koperasi bulan Agustus 1982 yang meliputi pengaturan impor dan penunjukkan importir, penetapan jumlah dan jenis bahan baku susu yang dapat diimpor dan perbandingan antara pengadaan bahan baku susu produksi dalam negeri dengan susu impor. Perbandingan pengadaan pada tahun 1983 ditetapkan satu berbanding tujuh. Dengan SK Menteri Perdagangan dan Koperasi bulan Januari 1983, perbandingan ini telah berubah menjadi satu berbanding enam.

XI/44

2. Hasil-hasil Pelaksanaan

Sebagai pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah dalam rang-ka menjaga kemantapan harga, bersama-sama dengan kebijaksa-naan dan langkah di bidang lain,telah dihasilkan keadaan dan perkembangan harga seperti di bawah ini.

Sebagaimana tampak pada Tabel XI-23 harga besi beton di pasaran dalam negeri dalam tahun 1982/83 pada umumnya dapat dikatakan mantap, hal ini disebabkan kebutuhan akan besi be-ton dapat dipenuhi dari pengadaan dalam negeri. Dewasa ini di Indonesia telah terdapat 29 pabrik besi beton dengan kapasi-tas 947.000 ton.

Seperti yang digambarkan pada Tabel XI-24, harga semen di pasaran dalam negeri di beberapa kota besar, dalam tahun 1982/83, umumnya dapat dikatakan mantap. Dalam waktu-waktu tertentu di berbagai tempat terjadi lonjakanlonjakan harga semen yang umumnya dapat segera teratasi melalui langkah-langkah impor semen. Dalam tahun 1981/82 diimpor semen seba-nyak 248,6 ribu ton, sedang dalam tahun 1982/83 diimpor semen sebanyak 506,4 ribu ton. Semen yang diimpor khususnya disa-lurkan di daerah-daerah Sumut, Sumsel, Kaltim, Sulut, Sul-teng, NTB, Maluku dan Irian Jaya.

Sebagaimana terlihat pada Tabel XI-25, sekalipun pasaran minyak goreng dalam tahun 1982/83 mengalami kelesuan karena adanya pengaruh resesi dunia, namun harga minyak gorong pada umumnya mantap.

Harga gula pasir dalam tahui 1982/83 cukup stabil, hal ini tampak pada Tabel XI - 26.

Dalam tahun 1982/83 penyediaan dan penyaluran minyak tanah cukup memadai, setiap kali kebutuhan meningkat selalu da-pat diimbangi dengan penyediaan yang cukup dan penyaluran yang lancar. Keadaan tersebut membuat harga minyak tanah te-tap stabil seperti yang terlihat dalam Tabel XI-27.

Penyediaan tekstil di dalam negeri dewasa ini dapat dika-takan cukup karena telah dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sekalipun demikian, akibat pengaruh resesi dunia pa-saran tekstil akhir-akhir ini mengalami kelesuan. Hal ini tampak pada Tabel XI-28.

Jika hasil pelaksanaan Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar sampai dengan tahun 1981/82 telah dibangun dan atau di-pugar pasar 1.619 buah, maka sampai dengan 1982/83 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.704 buah. Pembangunan dan pemu.

XI/45

TABEL XI – 23

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI BETONDI JAKARTA,

1978/79 – 1982/83(Rp/kg)

XI/46

GRAFIK XI - 9PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI BETON

DI JAKARTA,1978/79 - 1982/83

XI/47

TABEL XI - 24

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMENDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/karung)

XI/48

GRAFIK XI - 10

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMENDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/karung)

XI/49

TABEL XI - 25

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83

(Rp/botol)

XI/50

GRAFIK XI - 11PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,1978/79 - 1982/83

(Rp/botol)

XI/51

TABEL XI - 26

PERKEMBANGAN RATA-RATA HAHGA ECERAN GULA PASIRDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/kg)

XI/52

GRAFIK XI - 12

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIRDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/kg)

XI/53

TABEL XI - 27

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK TANAHDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/botol)

*) Rp/liter

XI/54

GRAFIK XI - 13

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK TANAHDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/botol)

XI/55

TABEL XI - 28

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN TEKSTIL KASARDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,

1978/79 - 1982/83(Rp/meter)

XI/56

GRAFIK XI - 14PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN TEKSTIL KASAR

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,1978/79 - 1982/83

(Rp/meter)

XI/57

garan pasar-pasar dilaksanakan tidak hanya di ibukota kabupa-ten/kotamadya, melainkan juga di luar ibukota kabupaten/kota-madya.

Di samping itu dalam rangka pelaksanaan Inpres Pertokoan, jika sampai akhir tahun 1981/82 telah dibangun kios di dae-rah-daerah Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur, seluruhnya berjumlah 6.863 buah maka dalam tahun 1982/83 jum-lah tersebut meningkat menjadi 7.978 buah yang tersebar di daerah-daerah Jawa timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Riau.

Sejak dilaksanakannya sistem perizinan usaha perdagangan yang disederhanakan, yang dimulai pada tahuN 1979, jumlah pe-dagang yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terus meningkat. Dalam tahun 1981 jumlah tersebut meliputi 439.612 orang pedagang, yang terdiri atas 300.095 pedagang kecil, 112.198 pedagang menengah dan 27.321 pedagang besar. Sedang dalam tahun 1982 jumlah tersebut meningkat menjadi 494.726 orang pedagang, yang terdiri atas 350.026 pedagang kecil, 118.317 pedagang menengah dan 26.383 pedagang besar.

Pelakaanaan kebijaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam bidang Perdagangan, yang telah dimulai sejak ta-hun 1977, juga telah memberikan kesempatan bagi pengusaha-pengusaha nasional. Dalam tahun 1981 yang terdaftar di selu-ruh Indonesia berjumlah 439.612 perusahaan. Sedang dalam ta-hun 1982 jumlah tersebut meningkat menjad 667.105 perusahaan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam rangka pembinaan pedagang kecil golongan ekonomi lemah juga diselenggarakan penataran dan dibuka kesempatan berkonsultaai. Perkembangan jumlah pedagang yang ditatar dan mendapat kesempatan berkon-sultasi selama tahun-tahun 1978/79-1982/83 dapat dilihat pada Tabel XI-29. Dalam tahun 1982/83 pedagang yang ditatar dan mendapat kesempatan berkonsultasi masing-masing berjumlah 1.855 orang dan 1.855 orang. Jumlah tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang masing-masing hanya berjumlah 1.356 orang dan 1.282 orang.

Dalam rangka usaha perluasan pasaran barang-barang pro-duksi dalam negeri juga diselenggarakan pusat-pusat pameran dagang di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Dalam ta-hun 1981/82 yang ikut serta dalam penyelenggaraan pameran berjumlah 1.053 perusahaan. Sedang dalam tahun 1982/83 jumlah peserta yang ikut dalam pameran meningkat menjadi 1.250 buah.

XI/58

TABEL XI – 29

PEMBINAAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAH,1978/79 – 1982/83

(orang)

XI/59

TABEL XI - 30

REALISASI PENYALURAN PUPUK,MUSIM TANAM 1978 - MUSIM TANAM 1982/83

(ribu ton)

Musim Tanam

Jenis Pupuk

UREA TSP

1978 407,7 116,3

1978/79611,9

151,3

1979 521,7125,9

1979/80852,3 224,9

1980 712,7 186,4

1980/811.166,2

372,0

1981827,7 262,4

1981/82 1.327,4470,5

1982 795,4266,5

1982/83 3.624,9 1.247,5

XI/60

Penyelenggaraan pusat-pusat pameran dagang dalam tahun 1982/83 telah mencakup kota-kota Jakarta, Medan, Padang, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin dan Ujung Pandang, Selain itu pusat-pusat pameran dagang tersebut oleh para pengusaha juga semakin dimanfaatkan sebagai pusat informasi pasar, terutama untuk barang-barang hasil produksi dalam negeri.

Perkembangan jumlah penyaluran pupuk selama empat tahun yang lalu dapat diikuti pada Tabel XI-30. Dari tabel tersebut tampak bahwa pupuk urea dan TSP masing-masing yang disalurkan dalam MT 1981 berjumlah 827,7 ribu ton dan 262,4 ribu ton dan dalam MT 1981/82 berjumlah 1.327,4 ribu ton dan 470,5 ribu ton. Sedang dalam MT 1982 masing-masing pupuk urea dan TSP yang disalurkan berjumlah 795,4 ribu ton dan 266,5 ribu ton dan dalam MT 1982/83 berjumlah 3.624,9 ribu ton dan 1.247,5 ribu ton.

Jumlah cengkeh yang dilelang oleh Pusat-pusat Koperasi Unit Desa dalam tahun 1982 lebih besar dari tahun sebelumnya. Pelelangan yang dilaksanakan dalam tahun 1981 berjumlah 13.544,7 ton. Sedang dalam tahun 1982 telah meningkat menjadi 19.932,5 ton. Pelelangan cengkeh tersebut diselenggarakan di daerah-daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera' Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Maluku.

Pengadaan dan penyaluran kopra dalam tahun 1982 berjalan lancar. Dalam tahun 1981 kopra dan minyak kelapa (setara ko-pra) yang telah diantar pulaukan berjumlah 333,7 'ribu ton. Sedang dalam tahun 1982 jumlah perdagangan antar pulau kopra dan minyak kelapa (setara Kopra) mencapai 381,4 ribu ton.

XI/61

koperasi dan perdagangan dalam negeri ... · web viewkoperasi-koperasi tersebut pada bulan desember...

Documents